Hasil RUPS-LB, Asesmen Ulang Calon Direksi dan Komisaris BRK Syariah

Hasil RUPS-LB, Asesmen Ulang Calon Direksi dan Komisaris BRK Syariah

By redkoranriaudotco → Selasa, 31 Maret 2026

Foto: SF Hariyanto.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Bank Riau Kepri (BRK) Syariah memastikan akan melakukan asesmen ulang terhadap sejumlah posisi strategis, termasuk Komisaris Utama dan jajaran direksi.

Keputusan ini diambil usai digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Selasa (31/3/26).
Rapat yang berlangsung di Ballroom Dang Merdu, Lantai 4, Jalan Sudirman, Pekanbaru tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta para pemegang saham lainnya.

Dalam forum tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah tindak lanjut hasil asesmen Komisaris Utama dan direksi yang sebelumnya telah diusulkan.

"Yang kita bahas yaitu terkait surat dari OJK mengenai usulan Komisaris hasil RUPS di Batam. Dan kita sepakati untuk kita batalkan (hasil usulan)," kata SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, pembatalan tersebut merujuk pada hasil RUPS-LB sebelumnya yang digelar pada 23 Oktober 2025 di Batam. Usulan yang diajukan dinilai tidak memenuhi ketentuan prosedur yang berlaku.

Menurutnya, dalam persyaratan khusus, calon Komisaris Utama harus berasal dari Pejabat Tinggi Madya atau Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Namun, nama yang diajukan justru tidak sesuai dengan kriteria tersebut.

"Syaratnya harus pejabat Pemprov, tapi yang diusulkan ke OJK malah bukan pejabat. Kan ini menyalahi aturan, jadi itu kita batalkan dan akan diasesemen ulang," tegasnya.

Selain itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Utama, posisi tersebut sementara akan diemban oleh Pelaksana Tugas (Plt) hingga proses asesmen rampung.

SF Hariyanto menyebutkan, penunjukan Plt Direktur Utama dipercayakan kepada Helwin Yunus guna memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal.

Sebagai informasi, RUPS-LB sebelumnya telah menghasilkan sejumlah nama untuk mengisi posisi komisaris dan direksi. Nama-nama tersebut kemudian diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Irwan Nasir sebagai Komisaris Utama.

Adapun untuk Komisaris Independen diusulkan nama Tatang Yudiansyah, Suryo Kuncoro, dan Eka Afriadi. Sementara posisi Direktur Utama sebelumnya juga diusulkan diisi oleh Helwin Yunus.

Untuk jajaran direksi lainnya, calon Direktur Operasional diusulkan Wan Mukhlis dan As’yari. Sedangkan untuk posisi Direktur Dana dan Jasa diajukan Muhammad Jazuli dan Andri Satria.

Dengan keputusan asesmen ulang ini, diharapkan proses pengisian jabatan strategis di BRK Syariah dapat berjalan sesuai aturan serta menghasilkan figur yang kompeten dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. rm/nor

RSUD Arifin Achmad Luncurkan Poliklinik Utama dan Unit Darah Mandiri

RSUD Arifin Achmad Luncurkan Poliklinik Utama dan Unit Darah Mandiri

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-50 tahun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad melakukan lompatan besar dengan meluncurkan sejumlah pelayanan baru.

Diantaranya, Poliklinik Utama khusus pasien non-BPJS. Hal ini sebagai bagian dari program “Road to 50 Years” yang bertujuan meningkatkan kemandirian rumah sakit sekaligus memperluas akses layanan medis premium bagi masyarakat secara luas.

Poliklinik Utama tersebut menyediakan berbagai layanan spesialis, mulai dari poli penyakit dalam, anak, saraf, gigi dan mulut, hingga layanan medika estetika.

Tak hanya fokus pada poli eksekutif, RSUD Arifin Achmad juga memperkuat fasilitas vital dengan menambah kapasitas ruang rawat inap penyakit dalam dan merencanakan penambahan hingga 50 unit fasilitas hemodialisa (cuci darah) untuk memangkas daftar tunggu pasien.

Direktur Utama RSUD Arifin Achmad, drg. Yusi Prastiningsih menegaskan, bahwa berbagai pembenahan infrastruktur dan sistem tengah digesa secara simultan. Salah satu terobosan paling signifikan adalah pembangunan unit pengelolaan darah mandiri guna mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

“Berbagai pembenahan dan pengembangan layanan tengah dilakukan sebagai bagian dari program road to 50 tahun rumah sakit tersebut,”katanya, Selasa (31/3/26).

Sementara itu, terkait efisiensi layanan bedah, RSUD Arifin Achmad kini memperpanjang jam operasional kamar operasi. Dari 14 unit yang tersedia, empat kamar operasi disiagakan untuk melayani tindakan medis hingga pukul 24.00 WIB.

Yusi menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk mengatasi antrean operasi yang selama ini menjadi keluhan pasien. Di sisi lain, tata kelola keuangan juga diperkuat melalui percepatan klaim BPJS sebanyak empat kali setahun guna menjaga arus kas dan ketersediaan obat-obatan.

Selain itu, transformasi tidak hanya menyentuh aspek medis, tetapi juga sektor pelayanan umum dan pendidikan. RSUD Arifin Achmad akan menerapkan sistem parkir satu arah untuk kenyamanan pengunjung yang mencapai 3.000 orang per hari.

Selain itu, Unit Pelatihan RSUD telah terakreditasi sejak Januari 2026, sehingga mampu menyelenggarakan pelatihan mandiri bagi tenaga kesehatan untuk kebutuhan angka kredit dan kenaikan pangkat.

Dalam kesempatan itu, Yusi menyampaikan bahwa tingkat kemandirian keuangan rumah sakit yang pada 2025 mencapai 77,47 persen, ditargetkan melonjak ke angka 87,55 persen pada tahun 2026.

“Meskipun tantangan anggaran tetap ada, kami tetap komit untuk tidak menolak pasien selama fasilitas dan sumber daya manusia tersedia,”ulasnya.

Sebagai salah satu dari 4 pilot project Kementerian Kesehatan untuk layanan farmasi hingga radiologi, rumah sakit plat merah ini berupaya mematangkan konsep “50 Tahun RSUD Arifin Achmad: Emas Pengabdian, Emas Pelayanan.”

Peningkatan jumlah pasien di kelas I hingga VIP menjadi indikator tingginya kepercayaan publik, yang ke depannya akan dijawab dengan pengembangan ruang layanan premium yang lebih luas. rls/nor
 

Plt Gubri Apresiasi Kinerja Satgas Karhutla

Plt Gubri Apresiasi Kinerja Satgas Karhutla

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto, secara khusus menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Karhutla atas dedikasi luar biasa dalam menjaga ruang udara Riau dari ancaman asap.

Dalam pernyataannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa kerja keras tim di lapangan, bahkan selama masa libur Lebaran dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah, menjadi faktor penentu terkendalinya titik api di beberapa lokasi rawan. Kehadiran fisik petugas di tengah cuaca ekstrem menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan amanah negara demi keselamatan masyarakat luas.

"Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim Satgas Karhutla, jajaran Forkopimda, dan personel di lapangan. Meskipun dalam suasana Lebaran, mereka tetap berjibaku tanpa henti di lokasi kebakaran untuk memastikan api tidak meluas,"kata SF Hariyanto saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Selasa (31/3/26).

Apresiasi tersebut ditujukan kepada berbagai elemen yang terlibat aktif, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta Kementerian Kehutanan. Tak lupa, ia juga memuji keberanian pasukan Manggala Agni, BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pemangku kepentingan lainnya yang menjadi garda terdepan di area gambut.

Guna memperkuat kekuatan di lapangan, SF Hariyanto mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah bergerak cepat mengajukan bantuan tambahan ke pemerintah pusat. Dukungan ini sangat krusial mengingat keterbatasan armada daerah dalam menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat, terutama di wilayah pesisir.

"Kita sudah berkoordinasi dan meminta bantuan dari pusat, terutama untuk pengadaan armada water bombing dan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Alhamdulillah, dukungan tersebut langsung direspon cepat dan saat ini bantuan sudah mulai bekerja secara maksimal di wilayah Riau,"harapnya.

Efektivitas penanganan Karhutla kali ini juga didukung oleh keberhasilan operasi hujan buatan. Melalui skema TMC yang dilaksanakan bersama BMKG dan BNPB, curah hujan di beberapa wilayah terdampak mulai meningkat. Hal ini sangat membantu proses pendinginan lahan (cooling) pasca pemadaman darat guna mencegah api kembali muncul dari bawah permukaan gambut.

Plt Gubri berharap sinergitas lintas instansi ini tetap terjaga hingga status siaga darurat berakhir. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan Riau bebas asap tahun 2026, meskipun tantangan perubahan iklim terus membayangi. mcr/nor

OMC Karhutla Riau Fokus Daerah Pesisir

OMC Karhutla Riau Fokus Daerah Pesisir

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau. Kali ini, difokuskan di wilayah pesisir.

Kegiatan OMC tersebut untuk menciptakan hujan buatan guna membasahi lahan di provinsi Riau yang sudah memasuki musim kemarau, sebagai langka antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Riau, M Edy Afrizal mengatakan, kegiatan OMC kali ini merupakan kegiatan tahap kedua yang dilaksanakan. Sebelumnya kegiatan serupa dilakukan pada awal Februari 2026 lalu. 

"OMC kembali dilaksanakan di Riau, kali ini kegiatan OMC di fokuskan di daerah pesisir timur Riau. Yakni di wilayah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan dan kota Dumai," kata Edy. 

Dia menjelaskan, hingga saat ini sudah sebanyak 4 ton garam disemai dilangit wilayah Riau. Di mana dalam setiap kali kegiatan OMC, total garam yang disemai sebanyak 1 ton.

"Satu kali kegiatan OMC itu ada sebanyak 1 ton garam disemai di langit Riau, hingga saat ini total sudah 4 ton garam yang disemai," sebutnya. 
Selain adanya bantuan pesawat untuk kegiatan OMC, Riau juga sudah terdapat satu unit helikopter untuk kegiatan water bombing. 

Kendari begitu, BPBD dan Damkar Riau sedang mengajukan untuk penambahan helikopter water bombing karena luasan Karhutla di Riau terus bertambah. 

"Kami sudah mengajukan kembali untuk helikopter water bombing, saat ini sedang di proses karena untuk helikopter water bombing itu perizinannya cukup panjang,"terangnya. ck/nor

Kabur ke Malaysia, Kejari Bengkalis Tangkap Terpidana Korupsi Lahan Hutan Rp4,29 Miliar

Kabur ke Malaysia, Kejari Bengkalis Tangkap Terpidana Korupsi Lahan Hutan Rp4,29 Miliar

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis menangkap buronan (DPO) terpidana kasus korupsi jual beli lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Surya Putra, Senin (30/3/26).

Penangkapan dilakukan di sebuah kedai kopi di Jalan Hang Tuah, Kabupaten Bengkalis.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis, Wahyu Ibrahim, mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Terpidana Surya Putra sebelumnya telah dipanggil secara patut, tetapi tidak kooperatif dan melarikan diri hingga ke Malaysia. Setelah dilakukan pemantauan, yang bersangkutan berhasil diamankan di salah satu kedai kopi di Bengkalis," ujar Wahyu, Senin (30/3/26) malam.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pbr, Surya Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ia dijatuhi hukuman penjara empat tahun dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan selama empat bulan.

Kasus ini bermula pada awal 2021, ketika kelompok tani di Dusun Mekar dan Dusun Pembangunan, Desa Senderak, menawarkan lahan HPT kepada pihak pembeli melalui perantara. Lahan dibeli seharga Rp20 juta per hektare.

Pengurusan dokumen dilakukan oknum aparatur desa dengan hanya bermodalkan fotokopi KTP warga. Kepala Desa Senderak menerbitkan 58 Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR), terdiri dari 23 SPGR untuk Dusun Mekar dan 35 SPGR untuk Dusun Pembangunan, dengan total luas lahan mencapai 73,29 hektare.

"Setelah SPGR terbit, masyarakat diminta membayar Rp2 juta per surat. Terpidana Surya Putra berperan mengumpulkan uang dari dua kelompok tani hingga terkumpul Rp45 juta. Uang itu kemudian diserahkan melalui perantara ke kepala desa, dan sebagian dibagikan kepada oknum perangkat desa lainnya," jelas Wahyu.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pengelolaan kawasan hutan yang tidak dapat diperjualbelikan tanpa izin resmi pemerintah pusat.

Akibat praktik ilegal ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp4.296.945.000 berdasarkan hasil audit per 30 Desember 2022.

Setelah diamankan, Surya Putra diperiksa kesehatannya di Kantor Kejari Bengkalis sebelum diserahkan kepada jaksa eksekutor. Pada hari yang sama, terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis untuk menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan.

"Kami menegaskan komitmen untuk terus memburu dan menangkap buronan lainnya. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan," tegas Wahyu.

Ia juga mengimbau buronan yang masih melarikan diri agar segera menyerahkan diri demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan. Rls/nor