Browsing "Older Posts"

  • Hari Ini Tambah 263 Kasus Positif Covid-19 di Riau

    By redkoranriaudotco → Sabtu, 26 September 2020


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Terjadi penambahan 263 kasus positif Covid-19 di Provinsi Riau hari ini Sabtu (26/9/20). Total hingga saat ini mencapai 6.577 kasus.




    Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau Hj Mimi Yuliani Nazir."Hari ini ada penambahan terkonfirmasi positif Covid-19 di Riau sebanyak 263 kasus, sehingga total menjadi 6.577 kasus,"katanya. 






    Mimi merincikan, dari total terkonfirmasi 6.577 kasus positif itu yang melaksanakan Isolasi Mandiri sebanyak 2.457 orang, menjalani rawat di Rumah Sakit 842 orang. Kemudian, sembuh 3.141 orang dan 137 orang meninggal dunia. 




    Sedangkan sebaran 263 penambahan pasien Covid-19 itu adalah, Kabupaten Bengkalis 18 orang, Kota Dumai 43 orang, Kabupaten Indragiri Hilir 33 orang, Kabupaten Kampar 7 orang, Kabupaten Pelalawan 19 orang. Lalu, Kabupaten Rokan Hilir 7 orang, Kabupaten Siak 11 orang, Kota Pekanbaru 125. 




    Sementara itu untuk lanjut Mimi, Suspek yang Isolasi mandiri berjumlah 10.112 orang, Isolasi di Rumah Sakit berjumlah 173 orang, selesai Isolasi berjumlah 19.520 orang dan meninggal dunia berjumlah 80 orang. 




    "Total Suspek berjumlah 29.885 orang. Spesimen yang diperiksa 1.317 sampel dan yang selesai diperiksa sebanyak 835 orang,"sebut Mimi.




    Kabar baiknya sambung Mimi, ada penambahan 195 pasien konfirmasi yang sembuh. Sementara itu, ada penambahan 6 pasien yang dinyatakan meninggal dunia.




    Selain itu, Mimi juga menyebutkan sampai hari ini, Laboratorium Biomolekuler RSUD Arifin Achmad telah memeriksa 88.964 spesimen. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di manapun berada.nor 








  • Pola Kemitraan Kehutanan tak Diberi, Ketua Koperasi Selodang Dibujuk Kemewahan

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU  - Kekecewaan masih menyelimuti masyarakat Desa Selodang dan Desa Sepinang Barat,  Kecamatan Sungai Mandau,  Kabupaten Siak. Saat aspirasi tuntutan pola kerjasama kemitraan kehutanan disuarakan,  kini dirongrong pihak koperasi luar yang merasa di atas angin menguasai pola kemitraan kehutanan di Selodang dan Sepinang Barat. 


    Pihak luar yang seakan mendapat restu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau itu berupaya membujuk Ketua Koperasi Selodang Sepinang Barat, Amran dengan berbagai cara. Cara-cara seperti ini dikhawatirkan Amran dan masyarakat berpotensi meresahkan masyarakat.


    Amran, yang dikonfirmasi langsung via telepon mengungkapkan, dirinya dicoba diiming-imingi oleh seseorang yang bernama R. Seseorang ini disebut-sebut dari sebuah koperasi yang direstui DLHK Riau.


    Ternyata R mencoba dengan berbagai cara dengan sejumlah materi yang menggiurkan. Meski dengan cara lembut namun dinilai ada unsur paksaan. Bahkan nekat dengan menyerahkan sebuah amplop yang belum diketahui apa isinya. 


    "Tujuannya agar Amran dan anggota koperasi Selodang Sepinang Barat mendukung keberadaan Koperasi (B) yang jauh dari lokasi kawasan wilayah masyarakat Koperasi Selodang," ungkap Amran. 


    Sementara, Amran bersama masyarakat Koperasi Selodang Sepinang Barat masih terus menuntut pola kerjasama kemitraan kehutanan. "Kami tak mau dirongrong untuk memberikan dukungan keberadaan koperasi B,  di tengah hamparan wilayah masyarakat Selodang Sepinang Barat, " tegas Amran yang diamini beberapa warga anggota koperasi Selodang. 


    Awal Kekecewaan bermula ketika DLHK Riau memberi lampu hijau kepada koperasi luar,  dan mengabaikan tuntutan masyarakat setempat yang merupakan  penggagas atas pola kerjasama kemitraan kehutanan. Langkah DLHK Riau ini mendapat penolakan masyarakat yang sebelumnya telah mengajukan kepada KPhp Tahura Minas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau,  Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Provinsi Riau, Gubernur  Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. 


    "Apa lagi kekurangan kami sebagai masyarakat tempatan, yang telah patuh memenuhi ketentuan, " ucap Amran kecewa. 


    Koperasi  ini jelas Amran lagi,  adalah gabungan  dari Kampung Selodang Kecamatan Mandau dan Kampung Sepinang Barat Kecamatan  Tualang.  


    Dijelaskannya lagi, proposal usulan kemitraan kehutanan ini sudah diajukan dua bulan lalu.  Namun  tidak ada respon  dari dinas terkait.

    "Seharusnya sesuai Perda  

    mengingat peraturan daerah Provinsi Riau administrasi jangka waktu 14 hari sudah ada jawaban Pak Danang selaku Kepala Bidang Pemanfaatan dan Perencanaan, Tapi hingga kini tidak bisa memberikan informasi dan tidak ada respon sama sekali," keluh Amran. 


    Amran berharap Kepala UPT KPHP Tahura Minas tanggap dan memihak dan memfasilitasi masyarakat dan turun ke lapangan, sehingga mengetahui keberadaan masyarakat anggota koperasi SPs.


    Sayangnya,  lanjut Amran, hingga saat ini Kepala UPT KPHP Tahura Minas  Ir Setyo Widodo tidak pernah turun ke lokasi lapangan dan sehingga tidak mengetahui masyarakat sekitar lokasi tersebut. 


    Padahal,  tambahnya,  Amran selaku Ketua Koperasi  SPs sudah sering mendatangi Dinas Kehutanan, namun belum ada jawaban yang pasti. "Saat ini kami sangat kecewa melihat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, bahwasanya koperasi Sps adalah koperasi daerah sekitar bukan koperasi dari luar bisa di buktikan di lapangan," jelasnya lagi. 

    Padahal, lanjut Amran, ketika  areal ini sering terjadi kebakaran, masyarakat sekitar yang pertama datang memadamkannya, bukan masyarakat dari daerah lain. 


    Hal senada juga disampaikan Penghulu Selodang dan Penghulu Sepinang Barat bahwa Koperasi SPs saat ini sedang mengajukan kemitraan kehutanan sesuai Peraturan NomorP.49/setjen/kum/Menlhk/2017 yang diutamakan dari sekitar kawasan hutan dan orang lokal. Bahkan Koperasi Sps sudah melakukan koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. 


    "Kami menduga ada usulan dari koperasi dari luar daerah, kami harap kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau bijak mengambil langkah untuk menghindari konflik sosial nantinya," jelasnya. 


    Saat ini ia juga sudah koordinasi kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau agar bisa memfasilitasi permasalahan ini demi terjaganya kearifan lokal yang selama ini terjaga.


    Dimana sebelumnya areal usulan kemitraan ini adalah kawasan hutan produksi sesuai Sk kehutanan tahun 2016 dan dikenankan PIPPIB.rid/nor

  • Tugas Pertama Jadi Pj Bupati Bengkalis, Syahrial Akan Resmikan Ekowisata

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Syahrial Abdi resmi dilantik Gubernur Riau H Syamsuar sebagagi Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis, Sabtu (26/9/20) di Balai Serindit Gedung Daerah. 


    Adapun tugas pertama yang dilakukannya adalah meresmikan ekowisata yang ada di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu. "Kami besok ada kegiatan peresmian ekowisata di Pangkalan Jambi," katanya, usai pelantikan.


    Selain itu, pada Senin nanti, Syahrial yang juga menjabat Asisten III Setdaprov Riau in juga sudah dihadapkan menuntaskan finalisasi APBD-Perubahan (APBD-P) di negeri junjungan tersebut.  


    Menurutnya, pembahasan anggaran tersebut sudah disampaikan secara lisan bersama Sekdakab dan DPRD Bengkalis. bahkan menurutnya lagi, ditargetkan tuntas dalam sehari. 


    "Senin nanti kita akan tuntaskan APBD Perubahan dalam satu hari. Sudah dibahas tadi bersama Sekda dan Ketua DPRD, mudah-mudahan lancar," ungkap Syahrial.


    Selain itu, mantan Pj Bupati Kampar ini juga  akan dijadwalkan akan menggelar silaturahmi dengan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bengkalis. Dari pertemuan itu, diantara pembahasan penting yakni berkaitan dengan gelaran Pilkada serentak.


    Agenda berikutnya yakni memimpin pembahasan covid-19. Pembahasan ini juga dianggap bagian penting. Pasalnya, ditengah pandemi virus berasal dari Wuhan China itu, dirinya sebagai Pj Bupati Bengkalis sekaligus Kepala Satgas  Covid-19, diberi amanah meminimalisir pecegahan dan penyebarannya.


    Disisi lain, Gubernur Riau H Syamsuar saat memberikan arahan pelantikan Pj dan Empat daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada serentak, mengatakan terkait masa tugas Pj Bupati Bengkalis, sesuai amanah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


    Disebutkan, penyelenggaraan pejabat Bupati Bengkalis sampai proses hukum bupati dan wakil bupati di Bengkalis selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dibebas dari segala tuntutan.


    Hal ini yang menjadi pembeda, dibandingkan empat Pejabat Sementara (Pjs) yang juga dilantik hari ini. Dimana, masa tugasnya hanya sampai tanggal 5 Desember 2020. Ada pun keempat Pjs Bupati itu yakni Siak Indra Agus Lukman, Kuantan Singingi Roni Rachmat, Rokan Hulu Masrul, Rokan Hilir Rudianto.mcr/nor

  • Gratis, Gubri Perdana Lewati Jalan Tol Permai

    By redkoranriaudotco →

     


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Di hari pertama pengoperasian jalan tol Pekanbaru-Dumai (Permai) secara gratis bagi masyarakat, Gubernur Riau H Syamsuar menjadi orang pertama yang melintas di jalan tol dengan panjang 131,5 kilometer ini.


    "Alhamdulillah hari ini sudah mulai opersional tol Permai," katanya di pintu masuk tol Pekanbaru, Sabtu (26/9/2020).


    Di hari pertama pengoperasiannya, Gubri berharap masyarakat bisa menggunakannya dengan aman dan lancar serta turut menjaga aset Riau tersebut.


    "Kiranya masyarakat ikut tertib, mari gunakan aset yang kita banggakan ini," ujarnya.


    Ia menyebutkan, jalan tol Permai ini adalah jalan tol pertama di Provinsi Rau, yang kemudian juga akan disusul lagi ke beberapa daerah lainnya.


    "Dalam pembangunan tol ini mendapat dukungan dari masyarakat luas dan mari bersama menjaga aset nasional ini dengan sebaiknya," harap Gubri.


    Setelah melewati gerbang pintu masuk tol Pekanbaru, Gubernur Syamsuar bersama rombongan kemudian melakukan peninjauan jalan tol disepanjang seksi satu yakni Pekanbaru-Minas. 


    Untuk diketahui jalan tol sepanjang 131,5 kilometer ini terbagi menjadi enam seksi, yaitu seksi 1 adalah Pekanbaru – Minas sepanjang 9,5 km, seksi 2 Minas – Kandis Selatan sepanjang 24,1 km, seksi 3 Kandis Selatan – Kandis Utara sepanjang 16,9 km, kemudian seksi 4 Kandis Utara – Duri Selatan sepanjang 26,25 km, seksi 5 adalah Duri Satan-Duri Utara sepanjang 29,54 km, dan Seksi 6 Duri – Dumai sepanjang 25,44 km. 


    Selain itu, jalan tol Pekanbaru – Dumai juga memiliki lima buah simpang susun dan lima buah terowongan gajah, karena jalan tol ini melintasi Kawasan Suaka Margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil. Terowongan gajah dibangun di Seksi 4 Kandis Utara – Duri yang merupakan koridor perlintasan gajah Sumatera dengan jumlah populasi sekitar 50 ekor.mcr/nor

  • Gubri Lantik Pj dan Pjs Bupati 4 Daerah Pilkada

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar melantik penjabat (Pj) dan penjabat sementara (Pjs) Bupati di emoat daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Sabtu (26/9/20) di  Gedung Daerah Balai Serindit.


    Adapun Pj yang dilantik oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar adalah Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis"Pelantikan ini berdasarkan SK Kemendagri, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Gubri.


    Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Pejabat Sementara (Pjs) oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau, Sudarman kepada empat Pjs diantaranya Roni Rakhmat (Kadis Pariwisata Provinsi Riau) sebagai Pjs Bupati Kuantan Singingi, Indra Agus Lukman (Kadis ESDM Provinsi Riau) sebagai Pjs Bupati Kabupaten Siak, Masrul Kasmi (Staf Ahli) sebagai Pjs Bupati Kabupaten Rokan Hulu, dan Rudyanto (Staf Ahli) sebagai Pjs Bupati Rokan Hilir.


    Lebih lanjut Gubri mengungkapkan, hal yang perlu diperhatikan kepada yang pejabat baru dilantik sesuai amanah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu penyelenggaraan pejabat Bupati Bengkalis sampai proses hukum bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bengkalis selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dibebas dari segala tuntutan.


    "Sedangkan bagi pejabat sementara pelaksanaan tugasnya hanya sampai tanggal 5 Desember 2020, sesuai masa cuti daripada bupati yang mengikuti pilkada serentak 2020," jelasnya.


    Acara pengukuhan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seluruh peserta yang hadir menggunakan masker serta menjaga jarak. Selain pengukuhan satu Pj dan empat Pjs, dijadwalkan juga pada hari ini pengukuhan Pjs Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).


    Turut hadir dalam pengukuhan tersebut Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution,Wakil DPRD Provinsi Riau Hardianto, Dandrem 031/WB Brigjen TNI M Syech Ismed, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Tabana Bangun, Aspidum Kejati Riau, Riza Syah Nyaman, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Prana Jaya.mcr/nor

  • Jenderal Ikut Pilkada Inhu, Ini Motivasinya

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co, RENGAT - Di Pilkada Indragiri Hulu (Inhu) Riau tahun 2020 ada fenomena baru. Sebab dari lima pasangan calon (paslon) yang sudah ditetapkan KPU dengan masing-masing nomor urut, kelima Paslon memiliki figur  berbeda.



    Contohnya Paslon bersama Wahyu Adi - Supriati atau BWS dengan nomor urut 4 ini meski memiliki latar belakang yang berbeda namun optimis akan membawa Inhu jauh lebih baik sehingga jargon mereka disebut 'Inhu Juara dan Terdepan'.



    Seperti dikatakan Cabup paslon BWS, Irjend Pol (P) H Wahyu Adi kepada sejumlah wartawan, Jumat 24 September 2020 di Rengat mengatakan, dia pensiunan Polri dengan pangkat bintang dua  bersama pasanganya dari Politisi (Supriati) optimis akan menjadi penyambung suara rakyat untuk kemajuan Inhu yang lebih baik lima tahun kedepan.


    Sebab dengan motto sila ke empat sebagai dasar negara Pancasila dan mendapat nomor urut 4 pada Paslon, Alumni AKABRI tahun 1984 itu berjanji akan menjalankan roda pemerintahan lewat jalur musawara mufakat untuk kebaikan bersama


    "Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, harus demokrasi," terang Wahyu Adi disela konpresi pers.


    Tentang visi misi, katanya, masih sama dengan konsep Pemerintahan sekarang, 'kerja, kerja dan kerja'.


    Prinsip tersebut menjadi salah satu motivasi ikut kompetisi di Pesta Rakyat Inhu setelah dianya menyelesaikan pengabdian nya kepada Negara dari jalur Polri selama 36 tahun.


    "Saya juga ingin pengabdian lewat jalur sipil, jalur sipil saya belum saya pakai, maka saya lewat Pilkada dan mudahan-mudahan Masyarakat percaya," sambung mantan Kasat Reskrim di Polres Inhu itu.



    Dikatakan, misi 'Inhu Juara dan Terdepan' oleh kepemimpinannya akan di aflikasikan melalui sektor pendidikan, kesehatan, insfratruktur bahkan perbaikan tatanan pertahanan, perkebunan dan diawali dengan memperhatikan tatanan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.


    "Saya pernah menerima penghargaan WTP dari Kementerian keuangan RI hingga lima kali berturut-turut," sambung Wahyu.



    Target lainnya, memberdayakan UMKM, memperhatikan destinasi wisata sesuai kultur bahkan menjadikan kota Rengat menjadi pusat edukasi pendidikan hingga pelatihan kemandirian kerja. (Sandar Nababan)

  • Hakim Tolak Eksepsi Lima Terdakwa Korupsi Anggaran Setda Kuansing

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menolak eksepsi (keberatan-red) kelima terdakwa dugaan korupsi APBD 2017 enam kegiatan di Sekretariat daerah (Setda) Kabupaten Kuansing sebesar Rp13.300.650.000.


    Adapun kelima pejabat yang menjadi terdakwa itu adalah, Muharlius (mantan Plt Sekda ) selaku Pengguna Anggaran, M Saleh (Kabag Umum Setdakab Kuansing) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Verdy Ananta (Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing). Lalu, Hetty Herlina (mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing) yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Yuhendrizal selaku Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing dan PPTK kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017.


    "Menolak secara keseluruhan eksepsi yang diajukan kelima terdakwa. Memerintahkan jaksa untuk melanjutkan sidang dengan menghadirkan para saksi,"kata majelis hakim yang dipimpin Faisal SH MH dalam sidang secara virtual, Jumat (25/9/20).


    Hakim menilai, dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum (JPU) Roni Saputra SH MH telah sesuai dengan syarat formil dan materil. Dakwaan jaksa sudah sangat jelas dan cermat.


    Sidang sebelumnya, Tim Kuasa Hukum kelima terdakwa yakni Suroto SH MH mengajukan eksepsi kepada hakim. Pengacara meminta hakim untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan.


    Suroto beralasan, dakwaan JPU tidak menjelaskan dengan rinci jumlah kerugian negara yang ditimbulkan pada kegiatan di Setdakab Kuansing itu. Dia menyebutkan, jika kerugian negara itu tidak sampai Rp10,4 miliar seperti yang disampaikan dalam dakwaan.


    "Nilainya cuma Rp6,4 miliar, tidak sampai Rp10,4 miliar. Jadi di bagian mana yang kata jaksa sudah dijelaskan,"tegasnya. 


    Dilanjutkan Suroto, JPU menyebutkan kerugian negara yang dihitung oleh ahli keuangan negara itu, tidak ada diuraikan dalam dakwaan. Seharusnya JPU, menguraikan kerugian negara di enam kegiatan tersebut.


    "Hal lain yakni ada perbedaan dalam pernyataan JPU bahwa yang melakukan penghitungan kerugian negara itu dihitung sendiri dengan meminta bantuan ahli. Tetapi dibagian lain dalam tanggapan jaksa itu, justru menyebutkan dihitung oleh akuntan publik. Jadi hal ini sangat berbeda,"papar Suroto.



    Dugaan korupsi terjadi pada enam kegiatan di Setda Kuansing  yang bersumber dari APBD 2017 sebesar Rp13.300.650.000. Enam kegiatan itu meliputi, kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggarannya sebesar Rp.7.270.000.000.



    Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rp1,2 miliar. Lalu kegiatan rapat koordinasi unsur Muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sebesar Rp.1.185.600.000, kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta.


    Kemudian, kegiatan kunjungan kerja/ inpeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam sebesar Rp725 juta dan kegiatan penyediaan makanan dan minuman  sebesar Rp1.960.050.000.


    Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran kegiatan tersebut tak sesuai peruntukannya. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada temuan Rp10,4 miliar yang diselewengkan.


    Atas perbuatananya itu, para terdakwa dijerat dengan pasal 2 dan 3 ayat 1 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.nor




  • Pungli Rp100 Juta, Tiga Kades di Kampar Diadili

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Tiga Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, karena nekat melakukan pengutan liar (Pungli) sebesar Rp100 juta.


    Tiga Kades itu adalah, Pitaya alias Pitoyo Bin Gunawan, Lasdi Kades Batang Batindih dan Mustarno Kades Tambusai. Sidang perdana perkara ini digelar, Kamis (24/9/20) lalu dengan majelis hakim dipimpin Lilin Herlina SH MH. 


    Jaksa penuntut umum (JPU) Aryo SH MH dalam dakwaan mengatakan, berawal pada bulan April 2020 lalu, PT Malindo membangun kandang ayam di Desa Sari Galuh yang dikerjakan oleh PT Wilkon. Lalu ketiga terdakwa meminta kepada perusahaan untuk diberikan proyek pengadaan material pembangunan kandang itu.


    Namun permintaan ketiga terdakwa itu ditolak PT Wilkon, karena pembangunannya telah diserahkan ke PT Riau Mas. Tidak terima dengan penolakan itu, ketiga terdakwa lalu memasang postal di pintu masuk jalannya proyek.


    Sehingga, truk-truk yang mengangkut material ke proyek kandang ayam tidak bisa masuk. Bahkan ketiga terdakwa melarang kendaraan proyek masuk.


    Dengan ditutupnya akses pintu keluar masuk proyek tersebut terjadilah dialog antara ketiga terdakwa dengan Agus Priyanto sebagai perwakilan PT Wilkon. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang kompensasi sebesar Rp 100.000.000 dengan secara memaksa.


    "Apabila uang koordinasi tersebut tidak dipenuhi maka kegiatan proyek akan tetap dihentikan, sebelum permintaan tersebut dipenuhi maka kegiatan selama kurang lebih 2 jam berhenti. Setelah ada kesanggupan dari PT. Wilkon atas tuntutan para terdakwa maka jalan akses masuk yang ditutup tadi dibuka kembali oleh para terdakwa,"katanya.


    Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 29  Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu dan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.


    Akibat perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 11 dan 12b ayat 1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantansan tindak pidana korupsi.


    Atas dakwaan jaksa itu, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan-red). Sidang dilakukan pekan depan dengan aganda mendengarkan keterangan saksi.nor


  • Pekerja JungleLand Keluhkan Tak Digaji 6 Bulan

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Pekerja Jungle Adventure Theme Park Sentul di bawah PT JungleLand Asia mengeluh karena perusahaan menunggak gaji selama 6 bulan.

    Masalah ketenagakerjaan JungleLand mencuat setelah sejumlah pekerja di tempat rekreasi tersebut berkomentar di salah satu unggahan Instagaram Nia Ramadhani @ramadhaniabakrie, istri pengusaha Ardi Bakrie.


    Seorang pegawai berinisial RN mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah tak digaji selama enam bulan lebih oleh manajemen. Ia meminta Nia melaporkan masalah tersebut ke keluarga Bakrie, yang merupakan salah satu pemilik saham di Jungleland.


    Menurut RN, terhentinya pembayaran gaji dimulai sejak Februari hingga Maret 2020. Setelahnya, ia dan para ranger-sebutan untuk para karyawan JungleLand-menemui pihak manajemen untuk membahas pembayaran gaji.


    Sempat dijanjikan pembayaran pada April, namun gaji yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Perusahaan justru kembali menunda pembayaran dan berjanji akan melunasinya pada September.


    "Kami meeting, akan terelasasikan katanya bulan April dibayarkan. Nah, itu meleset tidak dibayarkan juga. Lalu ada meeting lagi. Katanya, bulan September paling lambat akan di bayarkan. Sekarang sudah mau masuk September akhir. Jadi kami mendongkrak media sosial biar tidak gagal lagi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/9).


    RN juga menyebut bahwa ia dan rekan-rekannya sudah mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan setempat tetapi nihil hasil. Parahnya, kata dia, perusahaan tenyata juga menunggak iuran BPJS Ketanagakerjaan sejak 2017 hingga 2020. Hingga saat ini, kata RN, tercatat sekitar 345 orang yang bekerja di JungleLand. 


    "(Iuran BPJS Ketenagakerjaan) itu tidak pernah di setorkan oleh perusahaan dan paling parah juga THR tahun kemarin kami juga tidak dibayarkan," tandas pria yang bekerja di Jungleland sejak 2017 tersebut.


    PT Bakrieland Development (ELTY), entitas usaha Bakri Grup, dalam situs resminya menyebut JungleLand Adventure Theme Park sebagai salah satu bagian dari pengembangan unggulan.


    Wahana hiburan yang memiliki luas area 35 Ha itu diklaim sebagai taman rekreasi tematik terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 36 wahana dan atraksi. Tempat ini dimiliki Bakrieland lewat anak usahanya PT Graha Andrasentra (JGLE) yang memiliki 99,99 persen saham PT Jungleland Asia.


    Andika Nugraha Bakrie, sepupu Ardi Bakrie, menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut.


    ELTY sendiri menguasai JungleLand Asia lewat JGLE pada Oktober 2014 dengan mengambil kepemilikan dari PT Bukit Jonggol Asri (BJA) dan PT Sentul City Tbk (BKSL) masing-masing 60 persen dan 40 persen.cnnindonesia/nor

  • Aktivis Ungkap Catatan Kelam Represi Aparat pada Hari Tani

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Peringatan Hari Tani Nasional pada Kamis, 24 September 2020, meninggalkan beberapa catatan kelam di sejumlah wilayah di Indonesia.

    Di beberapa wilayah, peserta aksi yang menyampaikan aspirasinya dengan damai justru menerima perlakukan represif dari aparat kepolisian dan TNI yang berjaga mengamankan kegiatan tersebut.


    "Massa aksi selalu mendapat tindakan represif dari aparat, seakan ada aparat yang memancing supaya ada aksi balasan. Walau kita selalu berusaha meredam tapi selalu ada tindakan provokatif dari mereka," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI M Isnur dalam menggelar konferensi pers terkait aksi represif pada peringatan Hari Tani Nasional melalui aplikasi zoom, Jumat (25/9).


    "Ini terjadi berulang yang dilakukan aparat kepada para demonstran," imbuhnya.


    Itulah, sambungnya, yang salah satunya terjadi pada aksi massa peringatan Hari Tani Nasional yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/9).


    Koordinator Bidang Hak Politik dan Anti Korupsi LBH Makassar Andi Haerul Karim menyebut dalam aksi yang digelar di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Sulsel itu telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap beberapa peserta aksi. Penangkapan juga, ditudingnya, tanpa alasan.


    Bahkan pihaknya, kata Andi, tak diberikan akses untuk memberi pendampingan kepada anggota aksi yang ditangkap dan ditahan di Mapolrestabes Makassar.


    "Di kepolisian di Polrestabes tempat teman-teman massa aksi ditahan dan diambil keterangannya kami tidak boleh lakukan pendampingan," kata Andi.


    Dalam kesempatan itu, Andi menjelaskan dari awal kegiatan aksi yang dilakukan di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi itu berlangsung damai. Massa, kata dia, hanya menyampaikan orasi selama sekitar setengah jam.


    Saat itu, memang banyak aparat kepolisian berjaga yang menggunakan seragam kedinasan. Namun, aksi jadi ricuh karena kemunculan yang disebutnya polisi berpakaian preman dengan membawa pentungan dan alat pukul.


    "Nah pada saat [massa aksi] perbaiki barisan tiba-tiba dari belakang polisi yang berpakaian dinas itu kalau di sini ada penikam, kalau di sini [istilahnya], itu langsung lompati mahasiswa atau massa aksi, menarik, memukul dan berujung penangkapan," kata Andi.


    Padahal kata dia, sejak awal massa aksi tak berusaha bertindak ricuh atau mengancam dari kegiatan tersebut.


    Saat dikonfirmasi pada Kamis lalu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan mengatakan setidaknya 20 orang diamankan dari demo ricuh tersebut karena melukai tiga polisi.


    Yudhiawan mengatakan para pengunjuk rasa tersebut tidak punya izin sehingga mereka hendak dibubarkan karena aksi di depan kantor DPRD Sulsel mulai terlihat anarkistis.


    Sementara itu, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dalam rilisnya pada Jumat pagi mengatakan setidaknya 49 pengunjuk rasa masih ditahan kepolisian imbas aksi damai memperingati hari tani nasional (HTN).


    KNPA menyatakan 49 orang yang ditahan itu merupakan mahasiswa dan aktivis yang tersebar di beberapa daerah seperti Makassar, Solo, Bengkulu, Kupang hingga Manado.cnnindonesia/nor


  • Panggung Politik Perempuan Melawan Pelecehan Seksual

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co- Perempuan zaman sekarang semakin galak. Sedikit-sedikit teriak pelecehan. Sedikit-sedikit darurat kekerasan seksual. Cuma disiulin saja marah. Cuma digoda lewat chat langsung melapor di media sosial. Seram. Demikian tradisi lama yang dianggap normal merasa was-was dan kebingungan menghadapi norma baru: budaya melawan pelecehan seksual!


    Kita sampai pada episode: seorang politikus laki-laki mencuit lewat akun pribadinya di Twitter perihal paha politikus perempuan. Paha calon wakil wali kota Tangsel itu mulus banget, ujarnya, secara sadar dan terbuka. Padahal, Rahayu Saraswati, sang calon wakil wali kota, pagi itu sedang dalam agenda berolahraga, tentu saja sepatutnya dengan pakaian olahraga.


    Pelecehan seksual verbal oleh Cipta Panca Laksana serupa riak keruh yang menggambarkan betapa besar tantangan perempuan di ruang publik. Menariknya, ini bukan soal jenis kelamin. Seksisme bukan wajah laki-laki, melainkan wajah siapa pun dengan perasaan merasa berkuasa yang bertujuan membuat pihak yang lebih lemah menjadi tak berdaya, merasa rendah, merasa bersalah, mempertanyakan kembali dirinya sendiri sehingga selanjutnya dapat dikontrol dan dikuasai.



    Nyatanya, Panca meleset. Ia salah memilih lawan.


    Di media sosial yang terbuka, pelaku pelecehan memilih mengomentari bentuk tubuh perempuan, warna lipstik perempuan, baju perempuan hingga status perkawinan perempuan dibanding menakar gagasan perempuan yang disampaikan sesuai latar belakang akademik dan kiprah politiknya. Bisa jadi, ia tak mampu mengimbangi gagasan perempuan. Bisa jadi, ia adalah produk dari dunia yang terlalu laki-laki dari abad sebelumnya yang masih terkaget-kaget akan keberadaan perempuan pintar. Dalam dunianya yang dalam goa, ia masih berpikir perempuan tercipta sebagai budak dan pelayan.


    Di ruang rapat, pejabat usia kepala lima merasa normal melecehkan mahasiswi magang dalam lembaga Pemerintahan. Kerlingan, tatapan, dan sentuhan yang tak diinginkan, kode gerakan yang membuat tak nyaman, hingga teks-teks bermuatan seksual digencarkan. Kita belum menghitung berapa banyak teknik manipulasi untuk mementahkan gagasan perempuan. Bersuara keras sedikit, sebut saja perempuan sebagai makhluk emosian. Banyak menyanggah pendapat di forum, sebut saja perempuan sedang siklus bulanan. Memperjuangkan nasib perempuan, anak-anak dan kelompok rentan, sebut saja perempuan memang hobi baperan.


    Pertama, pelecehan seksual selalu soal relasi kuasa, dan struktur politik adalah profesi dengan kekuasaan paling mutakhir. Selama puluhan tahun sejak demokrasi memberi kesempatan perempuan terjun ke panggung politik, pelecehan seksual dinormalisasi begitu saja sebab struktur yang ada di atas dapat mengancam apa saja untuk struktur di bawahnya. Ada mitos yang menganggap bahwa struktur partai, lembaga pemerintahan, lembaga agama, perusahaan hingga kampus semestinya jadi lembaga yang bersih dari berita-berita "memalukan".


    Kini, mitos itu dilawan. Lembaga apa saja justru memalukan jika melanggengkan tradisi pelecehan terhadap perempuan! Lembaga yang bisa merespons dengan cepat tindakan kekerasan seksual dengan berpihak kepada kerentanan korban akan menjadi lembaga yang terhormat dan terpercaya.


    Kedua, normalisasi pelecehan seksual didukung dengan normalisasi pandangan bahwa tubuh perempuan mesti patuh. Tubuh yang telah dibuat patuh, pikiran dan sikap dengan mudah dibuat tunduk. Di linimasa, warganet mengutuk pelaku, namun juga sekaligus memberi saran agar perempuan berpakaian "sepatutnya". Mirip seperti pertanyaan apakah perempuan yang ada di ruang publik tetap bisa jadi pasangan dan ibu yang baik di rumah?


    Tuntutan serupa tak pernah dicek kepada laki-laki. Pertanyaan berikutnya, apa standar kepatutan itu?


    Belakangan, gelombang industri fesyen muslim punya pengaruh signifikan terhadap bergesernya norma kepatutan pakaian perempuan. Meskipun, sejak dulu penggunaan jilbab punya pengaruh signifikan terhadap political correctness hingga tersangka koruptor pun selalu berjilbab dadakan di ruang sidang.


    Hari ini, diskursus jilbab terus berkembang dalam lanskap sosial Indonesia. Laporan Alvara Research Institute dalam Indonesian Moslem Report 2019 mendata jumlah perempuan berjilbab di Indonesia mencapai lebih dari 75%.


    Di sekolah negeri, tanpa landasan tertulis apa pun, semacam terdapat kesepakatan tak tertulis menyoal bentuk seragam panjang, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Banyak cerita dari siswi yang tak berjilbab atau tak berseragam panjang mendapat teguran langsung dari guru atau kepala sekolah. Jika tak langsung, ketidaknyamanan menjadi minoritas tak berjilbab dapat berasal dari sindiran atau nasihat terus-menerus agar segera berjilbab.


    Apa alasannya? Tak ada. Hanya sepatutnya. Kepatutan sosial bahwa hari ini mayoritas perempuan mengenakan tren fesyen muslim.


    Di perkampungan, kaum ibu berangkat ke acara hajatan dengan model fesyen muslim terkini. Para ibu sesungguhnya tak benar-benar mendefinisikan apa yang syar'i dan bukan syar'i menurut standar kekinian, melainkan model fesyen itulah yang dapat mereka temukan di pasar dan menjadi tren. Tren industri yang membentuk standar kepatutan baru, sampai-sampai balita perempuan pun terimbas tren itu.


    Sebagai pilihan berpakaian untuk perempuan, tentu saja gelombang fesyen muslim ini bersifat dinamis. Sebagaimana produk kebudayaan lain, tren berpakaian akan terus berdialog dengan masyarakat sebagai pemakai produk kebudayaan itu. Produk yang fungsional, nyaman disertai daya kreatif akan keindahan akan memenangkan kebutuhan dan imajinasi manusia untuk sebuah kualitas barang.


    Persoalan muncul ketika tren fesyen muslim untuk perempuan tidak bergerak sejalan dengan kesadaran perempuan akan agensi diri yang semakin kokoh. Perempuan, dengan pilihan berpakaiannya tidak boleh dilecehkan dan tidak boleh menjadi korban kekerasan.


    Perlawanan terhadap pelecehan seksual mulai menjadi gerakan global lewat tagar "MeToo" pada 2017. Berawal dari laporan New York Times dan New Yorker tentang dugaan pelecehan seksual, kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Harvey Weinstein kepada lebih dari 80 perempuan dalam industri film, perempuan dari seluruh dunia bersepakat untuk mulai bicara soal pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami.


    Pada 2018, muncul gerakan #MosqueMeToo untuk mengeskalasi cerita pengalaman pelecehan seksual yang dialami perempuan ketika beribadah haji dan berziarah di tempat suci. Seorang Muslimah Pakistan, Sabica Khan, yang pertama menuliskan pengalaman di Facebook menghapus kiriman karena ketakutan, tetapi disambut dengan dukungan dari perempuan seluruh dunia yang kemudian mulai turut bercerita.


    Di Mesir, pada Juli 2020, untuk pertama kali media massa memuat headline survei pelecehan seksual. Menurut survei itu, pelecehan seksual menimpa perempuan berhijab dengan persentase 32%, perempuan tanpa hijab 21%, kemudian menyusul perempuan dengan abaya lebar sebesar 20%. Setelahnya, akun Instagram @assaultpolice rutin mengawal aduan pelecehan seksual di lingkungan akademik dan tempat kerja. Akun ini juga menjadi inisiatif gerakan untuk edukasi anti pelecehan seksual kepada perempuan di Mesir.


    Jawaban Rahayu Saraswati cukup mencuri hati saya. Ia memilih memaknai peristiwa yang ia alami untuk mengingatkan publik akan angka kekerasan seksual yang tinggi dan nyata dialami para perempuan dan anak yang jauh lebih lemah dan lebih rentan dibanding dirinya. Ia memakai momentum untuk menjadi pelantang bagi suara-suara korban yang selama ini tak punya kesempatan bicara.


    Panggung politik perempuan bersiap melawan pelecehan seksual. Jika Anda masih bertanya sampai kapan para perempuan ini terus berisik? Jawabannya, barangkali, belum dalam waktu dekat ini mereka berhenti bicara. Sebab, perlawanan akan makin membuat para penganut norma lama tak nyaman. Tak akan berhenti, sampai perlindungan hukum tegak kepada korban. Sampai masyarakat melihat perempuan sebagai seutuhnya manusia dengan gagasan dan kesadaran, bukan semata tubuh yang dapat ditundukkan oleh kekuasaan.Kalis Mardiasih/detikcom/nor

  • Timnas Indonesia U-19 Vs Bosnia: Garuda Muda Kalah Lewat Gol Bunuh Diri

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co- Timnas Indonesia U-19 berhadapan dengan Bosnia-Herzegovina di laga uji coba. Garuda Muda kalah 0-1 meski lawan sempat bermain dengan 10 orang.


    Indonesia melakukan beberapa rotasi pemain pada starting eleven melawan Bosnia di Stadion Igraliste NK Polet, Sveti Martin na Mauri, Jumat (25/9/2020) malam WIB. Erlangga Setyo, Andre Oktaviansyah, dan Jack Brown bermain sejak menit pertama. Cuplikan pertandingan tersebut bisa ditonton lewat tautan ini.


    Bosnia bermain sabar di awal-awal dengan mengandalkan umpan-umpan pendek dari belakang. Di sisi lain, Indonesia berupaya memberikan pressing kepada lawan.


    Pada menit ke-13, Indonesia mengancam gawang Bosnia. Berawal dari umpan silang Andi Irfan ke tiang jauh, Andre Oktaviansyah datang untuk menyambar bola dengan tembakan kencang. Bola sepakan Andre mengenai lawan dan menghasilkan korner.


    Kemelut terjadi di kotak penalti Indonesia pada menit ke-17. Amar Drina menanduk bola dari umpan korner dan disambut oleh Alden Suvalija, yang tembakan back heel-nya berhasil dipatahkan Erlangga Setyo Dwi Saputra.


    Bosnia melesakkan gol di menit ke-19. Tendangan bebas Ivan Basic mengenai pagar hidup Bayu Irfan. Komang Tri Arta Wiguna yang berupaya menghalau bola justru membelokkannya ke dalam gawang. 1-0 Bosnia memimpin.


    Indonesia kesulitan memberi ancaman ke pertahanan Bosnia. Garuda Muda malah mendapat ancaman lagi lewat tembakan keras Besic dari jarak jauh di menit ke-33. Bola masih mengarah tipis di sisi gawang. Babak pertama pun usai untuk keunggulan Bosnia.


    Bosnia bermain dengan 10 orang di menit ke-60. Amar Drina diganjar kartu merah langsung setelah menjatuhkan Irfan Jauhari dan langsung memberikan sikutan.


    Indonesia berhasil mengambil kontrol permainan setelah unggul jumlah pemain. Ada pula dampak dari pergantian yang memberikan kekuatan tambahan, seperti hadirnya Witan Sulaeman, Bagas Kaffa, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan.


    Keuntungan jumlah pemain gagal dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Shin Tae-yong. Hingga laga tuntas, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Bosnia.detikcom/nor

  • Kepada Presiden, Gubri Syamsuar Minta Bangun Infrastruktur Pulau Rupat

    By redkoranriaudotco → Jumat, 25 September 2020


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Setelah pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai selesai dan diresmikan pada Jumat (25/9/20) tadi, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar meminta bantuan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun infrastruktur di Pulau Rupat dalam rangka pengembangan pariwisata.


    Disebutkannya, Pulau Rupat ini merupakan pulau terluar di Riau yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).


    Gubri menjelaskan, bahwa di Pulau Rupat tersebut terdapat pantai pasir yang indah sepanjang 24 Kilometer dan langsung berhadapan dengan selat Malaka. Bahkan, saat ini sudah ada penyeberangan dari Dumai ke Pulau Rupat yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau dan beroperasi setiap harinya untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di pulau tersebut.


    "Kami mengharapkan kiranya Bapak Presiden berkenan memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur pulau terluar di Pulau Rupat dan pengembangan kepariwisataannya sehingga menjadi destinasi pariwisata internasional," kata Gubri.nor

  • Bertambah 194 Kasus Positif Covid-19 di Riau Hari Ini

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Jumlah kasus positif Covid-19 di Provinsi Riau hari ini Jumat (25/9/20) terjadi penambahan 194 orang. Total hingga saat ini mencapai 6.314 kasus.


    Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau Hj Mimi Yuliani Nazir."Hari ini ada penambahan terkonfirmasi positif Covid-19 di Riau sebanyak 194 kasus, sehingga total menjadi 6.314 kasus,"katanya. 



    Mimi merincikan, dari total terkonfirmasi 6.314 kasus positif itu yang melaksanakan Isolasi Mandiri sebanyak 2.385 orang, menjalani rawat di Rumah Sakit 852 orang. Kemudian, sembuh 2.946 orang dan 131 orang meninggal dunia. 


    Sedangkan sebaran 194 penambahan pasien Covid-19 itu adalah, Kabupaten Bengkalis 2 orang, Kota Dumai 26 orang, Kabupaten Indragiri Hilir 4 orang, Kabupaten Indragiri Hulu 1 orang, Kabupaten Kampar 15 orang, Kota Pekanbaru 121 orang, Kabupaten Pelalawan 13 orang. Lalu, Kabupaten Rokan Hulu 2 orang dan Kabupaten Siak 8 orang. 


    Sementara itu untuk lanjut Mimi, Suspek yang Isolasi mandiri berjumlah 10.012 orang, Isolasi di Rumah Sakit berjumlah 184 orang, selesai Isolasi berjumlah 19.114 orang dan meninggal dunia berjumlah 73 orang. 


    "Total Suspek berjumlah 29.383 orang. Spesimen yang diperiksa 1.355 sampel dan yang selesai diperiksa sebanyak 928 orang,"sebut Mimi.


    Kabar baiknya sambung Mimi, ada penambahan 175 pasien konfirmasi yang sembuh. Sementara itu, ada penambahan 5 pasien yang dinyatakan meninggal dunia.


    Selain itu, Mimi juga menyebutkan sampai hari ini, Laboratorium Biomolekuler RSUD Arifin Achmad telah memeriksa 87.552 spesimen. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di manapun berada.nor 








  • Dua Tersangka Penyelundupan 76 Ribu Rokok Diserahkan ke Kejari Pekanbaru

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Tim penyidik Bea Cukai Kantor Wilayah DJBC Riau melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus perdagangan rokok ilegal ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.


    Pelimpahan atau tahap II ini dilakukan setelah jaksa peneliti Pidsus (Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap (P-21).


    Ketua Tim Penyidik Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Wilayah Riau, Tarto Sudarsono, mengatakan, berkas perkara dan kedua tersangka telah dilimpah Kejari Pekanbaru Selasa sore kemarin. Dua tersangka itu adalah ZD (33) dan TB (53) yang diamankan pada 24 Juli 2029 silam.


    "Tersangka itu ditangkap di Jalan Kapau Sari, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dari tangan tersangka, disita 9 dus rokok tanpa pita cukai jenis Luffman yang diangkatnya menggunakan mobil Daihatsu Xenia hitam dan turut disita buku yang berisi catatan transaksi perdagangan rokok ilegal," terang Tarto, Jumat (25/09/20).


    Tersangka dinyatakan telah melakukan tindakan pidana khusus yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 2.258.707.539,-.


    "Mereka kita jerat dengan pasal 54 dan pasal 56 UU Cukai, dan selanjutnya, atas tersangka dan barang bukti ini, merupakan tanggung jawab JPU Kejari Pekanbaru untuk pelimpahan ke tingkat persidangan", bebernya.


    Untuk diketahui dalam penangkapan, petugas dari DJBC Riau mengamankan 76.780 batang rokok ilegal berbagai jenis. Yakni 26.600 batang rokok Luffman abu-abu tanpa Pita Cukai (PC), 17.800 batang rokok Luffman merah tanpa PC, 5.200 batang rokok Coffe Stik tanpa PC, 16.000 batang rokok Jaya Bold tanpa PC dan 6.880 batang roko Luffman Mild tanpa PC.


    Selain itu petugas juga mengamankan 21 slop rokok Bossini Black yang berisi 4.300 batang dengan dilengkapi Pita Cukai, namun salah peruntukan.rtc/nor

  • Resmikan Tol Permai, Jokowi: Manfaatkan untuk Pengembangan Ekonomi

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai) secara virtual, Jumat (25/9/20) siang.


    Gubri meresmikannya secara virtual di Istana Bogor. Sementara Gubernur Riau H Syamsuar dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta Forkopimda menyaksikannya di Gerbang Tol Dumai.


    Jokowi dalam arahannya meminta agar Pemda bisa memanfaatkan tol untuk pengembangan ekonomi daerah. “Saya titip tol ini agar dimanfaatkan menjadi modal untuk pemgembangan ekonomi daerah, peluang modal usaha masyarakat,” ungkapnya.


    Untuk diketahui, Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai memiliki panjang 131 kilometer. Tol ini merupakan tol underpass perlintasan gajah pertama di Indonesia. Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai menelan dana sebesar Rp12,18 triliun.


    Jalur bebas hambatan ini merupakan bagian dari 2.700 kilometer lebih Tol Trans Sumatera yang membentang dari Lampung ke Aceh sebagai koridor utama.


    Jokowi mendesak kepada kepala daerah di Riau agar merespon dengan cepat terhadap keberadaan tol, dengan menyesuaikan regulasi-regulasi mendukung masuknya investasi. Dirinya juga meminta agar pelung ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. 


    Sementara Gubernur Riau H Syamsuar menyampaikan terima atas nama masyarakat Riau kepada Jokowi, karena telah membangun jalan tol ini. Dikatakan, jalan tol ini merupakan tonggal sejarah adanya pembangunan tol di provinsi ini.


    "Sudah pasti tol ini sangat bermanfaat tidak hanya warga Pekanbaru dan Kota Dumai saja, tetapi juga kabupaten lainnya. Termasuk semua pelaku usaha akan turut menikmati fasilitas jalan ini dalam kegiatan peningkatan perekonomian daerah,"terangnya.


    Hadir juga dalam acara peresmian itu, Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution, Sekdaprov Riau H Yan Prana Jaya, Kapolda Riau, Danlanud, Danlanal, sejumlah bupati/walikota, Forkompida Provinsi dan kabupaten/kota, DPR RI dapil Riau, serta tokoh masyarakat di Riau.nor

  • Wako Firdaus Sebut Hanya 200 RW Jalankan Retribusi Sampah

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pengambilan dan retibusi sampah di Pekanbaru masih dilakukan oleh oknum. Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyebutkan bahwa yang terkontrol oleh pemerintah baru sekitar 200-an Rukun Warga (RW).


    Firdaus mengatakan, limbah domestik atau sampah rumah tangga masih ada persoalan yang belum tuntas. Hal itu terkait pengambilan sampah dan pembuangannya serta pemungutan retribusinya.


    "Untuk pemungutan sampah, masih ada pola pengangkutan sampah yang masih dilakukan oknum dari lingkungan permukiman ke jalan-jalan," ujar Firdaus, Kamis (24/9/2020).


    Dikatakannya, mereka (oknum) yang memungut sampah dari lingkungan itu tujuan akhirnya bukanlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan tetapi dibuang di jalan-jalan. 


    Selain itu, Ia mengatakan ada juga oknum yang melakukan pemungutan retribusi yang tidak jelas pertangungjawabannya. "Ada oknum yang memungut retribusi tanpa pertangungjawaban yang jelas alias pungutan liar," ungkapnya.


    Firdaus menegaskan, bahwa pengambilan sampah hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, atau yang mendapatkan izin dari Pemko dan juga mitra Pemko.


    "Jadi tidak ada lagi pengangkutan sampah oleh sekelompok orang atau perorangan yang tak bisa kita kontrol, mulai dari peta pembuangannya maupun waktu pembuangannya," jelasnya.


    Dari segi retribusi, Firdaus mengaku pendapatan yang diperoleh Pemko Pekanbaru sangat minim. "Dari 763 lebih RW yang ada di Pekanbaru, retribusi sampah baru sekitar 200 RW yang bisa terkontrol. Dan sisanya 560 lebih RW masih belum terkontrol," ungkapnya.


    Artinya kata Firdaus, praktek ini masih dilakukan oleh oknum yang tidak jelas pertangungjawabannya."Sehingga, ini juga yang menyebabkan pola retribusi sampah ini tidak berjalan dengan baik," imbuhnya.Rahmat

  • Kapal ke Pekanbaru Hanya Sekali Sehari

    By redkoranriaudotco →
    Petugas Keselamatan Berlayar KSOP Selatpanjang, Suharto


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Kapal menjadi sarana transportasi utama di Meranti untuk bepergian keluar daerah. Namun, jika sebelumnya kapal yang berangkat dari Selatpanajng ke Pekanbaru dua kali sehari (pagi dan siang), kini hanya sekali sehari, yakni pada siang hari saja.


    Berkurangnya durasi keberangkatan kapal tersebut diakibatkan menurunnya masyarakat yang bepergian ke Pekanbaru akibat dari situasi pandemi Covid-19 yang makin parah. Hal itu juga yang membuat pengusaha kapal tidak mau mengambil resiko merugi.


    Kepala KSOP (Kesyahbandaran Ororitas Pelabuhan), Capt M Ridha R SH, M Mar melalui Petugas Keselamatan Berlayar, Suharto memastikan bahwa durasi keberangkatan kapal ke Pekanbaru dikurangi menjadi sekali sehari. Karena jumlah penumpang menurun drastis akibat pandemi Covi-19 yang makin parah. 


    "Begitu juga sebaliknya dari Pekanbaru ke Selatpanjang juga sekali sehari," kata Harto, Jum'at (25/9/2020).


    Lebih jauh Harto menjelaskan dua perusahaan Speed Boat (SB) yang melayani keberangkatan ke Pekanbaru yaitu Naga Line dan Meranti Ekspress bergantian untuk berangkat. Dimana masing-masing perusahaan transportasi asal Selatpanjang tersebut bergantian untuk berlayar ke Pekanbaru.


    "Jadi masing-masing kapal sekali dua hari berangkat secara bergantian," ujarnya.


    Selain itu, Kapal Motor (KM) Jelatik Ekspress, masih jalan seperti biasanya. Yakni Senin, Rabu dan Jum'at dari Selatpanjang ke Pekanbaru. Kemudian Selasa, Kamis dan Sabtu dari Pekanbaru ke Selatpanjang.


    "Untuk Jelatik masih seperti biasanya. Yakni berangkat pada pukul 16.00 Wib," sebutnya.


    Sementara untuk keberangkatan ke daerah lain, tambah Suharto tidak ada perubahan. Seperti ke Bengkalis, Dumai, Tanjung Buton (Siak), Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Pinang.


    "Hingga kini, semua kapal keberangkatan ke luar daerah jalan semua. Baik Speed Boat, maupun kapal fery Belum ada yang stop. Artinya, semua kapal jalan. Termasuk ke Pekanbaru. Hanya saja khusus durasi kapal ke Pekanbaru dikurangi dari dua kali sehari, menjadi sekali sehari," ucapnya. (Ahmad)

  • Hery Saputra Sudah Berhenti Dari PNS, Nuriman Pensiun Dini

    By redkoranriaudotco →
    Sekretaris BKD, Bakharudin


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Calon Bupati Hery Saputra SH sudah resmi berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal (TMT) ditetapkan sebagai kontestan Pilkada Meranti pada 23 September 2020 lalu. Sementara Calon Wakil Bupati, Drs H Nuriman Kair MH sudah diusulkan untuk pensiun dini.


    Kedua mantan pejabat dilingkungan Pemerintahan kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti ini terpaksa harus berhenti menjadi PNS setelah keduanya menyatakan diri maju dalam Pilkada Meranti. Dimana Hery Saputra SH menjadi calon bupati yang berpasangan dengan Muhammad Khozin MA dan Drs H Nuriman Khair MH maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan cabup nya, Mahmuzin Taher.


    Sekretaris BKD Kepulauan Meranti, Bakharudin mengungkapkan, Jum'at (25/9/2020) SK pemberhentian Hery Saputra sudah keluar. Namun belum diserahkan kepada mantan Kabag Kesra Setdakab Meranti ini.


    "SK pemberhentian Hery sudah keluar dan tinggal kita serahkan kepada orangnya. Secepatnya akan kita serahkan sebab TMT 23 September lalu," ujarnya.


    Untuk mantan Kadisdik Meranti, Drs H Nuriman Khair MH, usulan pensiunnya sudah disampaikan kepada BKN secara daring (online) melalui aplikasi. Selain itu, penyerahan usulan berkas pensiun dini juga akan diserahkan secara manual.


    "Usulan pak Nuriman pensiun dini. Di satu sisi tanggung, karena beliau saat ini umur 57. Sebab, batas usia pensiun yakni 58 tahun. Tapi, karena kepentingan Pilkada, mau tak mau harus mundur dari PNS. Karena sesuai aturan bisa diurus pensiun dini, maka beliau mengajukan pensiun dini. Dan, berkasnya sudah kita sampaikan. Tinggal keputusan dari BKN saja yang akan kita tunggu segera. Mudah-mudahan bisa cepat selesai," sebutnya. (Ahmad)

  • Jika ASN Terlibat Pilkada, Hukuman Disiplin Mengancam

    By redkoranriaudotco →
    Sekretaris BKD Meranti, Bakharudin


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Untuk menjaga netralitas ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengingatkan agar tidak terlibat dalam Pilkada. Jika membandel, maka siap-siap dijerat hukuman disiplin.


    BKD Meranti mengaku sudah melayangkan surat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana seluruh ASN diminta agar tidak terlibat dalam Pilkada.


    "Melalui surat edaran ini kami berusaha mengingatkan agar semua ASN bisa patuh dan taat dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan tidak terlibat dalam politik praktis di Pilkada Meranti," kata Sekretaris BKD, Bakaharudin.


    Dia menegaskan melalui surat edaran itu juga agar seluruh kepala OPD dapat mengontrol seluruh ASN nya. Baik yang berstatus PNS, maupun honorer. Karena diharapkan kontrol ASN bias dilakukan secara berjenjang, mulai dari atasan tertinggi sampai ketingkat terbawah.


    "Jika masih bandel, maka kita akan berikan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 42 Tahun 2004 dan Perbup yang mengatur tenaga honorer," ingatnya.


    Kabid  Pengembangan,  Pembinaan,  dan Kinerja Aparatur BKD Meranti, H Haramaini menambahkan bahwa sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, pada pasal 4 poin 15 disebutkan PNS dilarang  memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara; terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.


    "Jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin. Dimana hukuman disiplin terberat bisa sampai dilakukan pemecatan dengan tidak hormat," ingat H Haramaini. (Ahmad)

  • Mengapa Ada Khutbah Jumat yang Memakai Bahasa Arab?

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Di sejumlah masjid di daerah, ada beberapa masjid yang masih konsisten dalam menyampaikan khutbahnya dengan bahasa Arab secara penuh. Hal ini rupanya telah menjadi pembahasan ulama sejak dulu.


    Menurut H Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam, disebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa khutbah itu hendaknya dengan bahasa Arab. Karena di masa Rasulullah SAW dan sahabat selalu berbahasa Arab.


    Namun, menurut H Sulaiman Rasjid yang alumni sekolah Mualim di Mesir pada 1926 dan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir jurusan Takhashus Fiqh (Ilmu Hukum Islam) pada 1935 itu, ulama yang berpendapat ini lupa bahwa keadaaan di waktu itu hanya memerlukan bahasa Arab karena bahasa itulah bahasa yang umum dipergunakan oleh para pendengar.


    Mereka lupa bahwa maksud mengadakan khutbah Jumat itu adalah memberikan pelajaran dan nasihat kepada kaum Muslimin. Dan, yang mendengar khutbah diperintahkan supaya insaf (mendengarkan dan memperhatikan isi khutbah itu).


    Allah SWT berfirman dalam surat Al A'raf 204:


     وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ


    Lihat juga:



    Jemaah mendengarkan khutbah Jumat di Masjid Cut Meutia, Jakarta.


    Jemaah mendengarkan khutbah Jumat di Masjid Cut Meutia, Jakarta.



    Wa iżā quri`al-qur`ānu fastami'ụ lahụ wa anṣitụ la'allakum tur-ḥamụn


    Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.


    Menurut H Sulaiman Rasjid yang merupakan salah seorang pendiri IAIN Radin Intan Lampung tahun pada 1964 dan diangkat menjadi besar Ilmu Fikih di PTAIN Yogyakarta pada 1960 ini,  jika berkhutbah dengan bahasa yang tidak dipaham oleh si pendengar, sudah tentu maksud khutbah itu akan sia-sia belaka. Dan si pendengar akan di persalahkan pula karena tidak menjalankan perintah (memperhatikan khutbah).


    Sednagkan perintah itu tidak dapat mereka jalankan karena tidak mengerti, berarti kekuatan mereka tidak cukup untuk menjalankan perintah tersebut.


    Jadi memberikan pekerjaan kepada orang yang sudah terang tidak dapat mengerjakannya, perintah yang demikan tidak berfaedah. Hal ini tentu tidka layak timbul dari agama Islam yang adil.


    Allah berfirman dalam Surat Ibrahim ayat 4:


     وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ  


    Wa mā arsalnā mir rasụlin illā bilisāni qaumihī liyubayyina lahum, fa yuḍillullāhu may yasyā`u wa yahdī may yasyā`, wa huwal-'azīzul-ḥakīm


    Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.


    Menurut H Sulaiman Rasjid, Allah mengirim utusan-Nya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kaum yang diperintah, supaya utusan itu berfaedah kepada mereka.


    Dengan keterangan yang singkat di atas itu, menurut H Sulaiman Rasjid, kurang tepat pendapat sebagian ulama yang mengharuskan khutbah dalam bahasa Arab. Dan, teranglah kepada kita agar khutbah di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia agar supaya khutbah itu berguna kepada pendengar dan supaya pendengar juga tidak berdosa, karena melanggar perintah (dari isi khutubah). Juga khutbah itu hendaklah berisi perkara-pekara yang berguna kepada si pendengar di masa itu, urusan yang bersangkut dengan umum.republika/nor


  • Klaster Pesta Seks Victoria Picu Lonjakan Corona Australia

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Negara bagian Victoria, Australia mendadak mencatat lonjakan kasus virus corona yang diduga terkait dengan klaster pesta seks di kota Colac, sekitar 150 km dari kota Melbourne. Polisi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui jika bulan lalu ada pesta seks di Colac.


    Warga setempat dilaporkan emosi karena ada pertemuan semacam itu, yang melanggar aturan pembatasan ketika ada lonjakan kasus Covid-19.Polisi Victoria mengatakan mereka baru diberi tahu ada pesta seks di rumah pribadi pada 29 Agustus, beberapa hari setelah kejadian.


    "Polisi tidak mengetahui dan mendatangi alamat tersebut pada saat kejadian, dan hanya mengetahui potensi pelanggaran pembatasan dari kepala petugas kesehatan yang juga diberi tahu beberapa hari berikutnya," kata juru bicara polisi dalam sebuah pernyataan seperti mengutip laporan Herald Sun.


    "Setelah menerima laporan, polisi Victoria menyelidiki dan akan menjatuhkan denda kepada pemilik rumah sebesar 1.652 dolar Australia (sekitar Rp17,3 juta)."


    Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews mengatakan sempat terjadi lonjakan secara tiba-tiba pada 6 September dari satu kasus menjadi 24 infeksi. Ia mengatakan perlu tetap melakukan pembatasan.


    "Jika ada yang mendengarkan atau menonton sekarang membuktikan ada bukti lebih lanjut, dan saya rasa tidak banyak orang yang melakukannya, karena mereka telah menjalani ini, satu orang, satu kasus, kurang dari seminggu di satu kota pedesaan, 24 orang telah terinfeksi virus ini," kata Andrews.


    Dalam waktu 24 jam terakhir pada Jumat (25/9) Australia melaporkan 17 kasus baru dan tambahan delapan kematian. Hingga saat ini Negeri Kanguru memiliki 27 ribu kasus corona dan 869 korban jiwa, sekitar 24.464 dinyatakan sembuh.


    Andrew mengatakan penularan virus terjadi sangat cepat yang diibaratkan seperti api. Hingga kini ia mengakui masih sulit mengendalikan corona dan meminta kerja sama banyak pihak agar bisa membuka kembali pembatasan.


    "Karena jika kami melakukan itu (membuka pembatasan) kami tidak akan terbuka sama sekali, kami hanya akan memulai gelombang ketiga. Yang akan menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada yang telah dilakukan pandemi ini," ucapnya menambahkan.


    Dibandingkan kota lain di Victoira, Colac sempat mencatat hampir 100 kasus Covid-19 pada awal Agustus lalu yang terkait dengan klaster rumah potong hewan Australian Lamb Company. Temuan kasus corona membuat ratusan pekerja dan kontak dekatnya melakukan isolasi.


    Tak sampai di situ, Colac kembali dihadapkan pada gelombang kedua corona melalui penularan di komunitas melalui seorang pria dari Melbourne yang tidak mengetahui jika ia terinfeksi Covid-19. Ketika kembali ke Colac, pria tersebut kemudian menularkan virus corona ke seluruh komunitas.cnnindonesia/nor

  • Pelaku UMKM Bakal Ramaikan Rest Area Tol Permai

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar meminta rest area Jalan tol Pekanbaru-Dumai (Permai) yang akan diresmikan hari ini Jumat (25/9/20) dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.


    Hal tersebut disampaikan Gubri Syamsuar usai mengikuti rapat koordinasi persiapan peresmian jalan tol bersama pihak protokol kepresidenan secara virtual, Kamis (24/9/20). 


    "Rest area yang ada di jalan tol Pekanbaru-Dumai nantinya kami harapkan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Riau. Sehingga juga bisa membantu perekonomian mereka," kata Gubri Syamsuar.


    Selain bisa meningkatkan perekonomian masyarakat pelaku UMKM di Riau. Diharapkan dengan menampilkan produk-produk asli Riau, juga bisa lebih mengenal produk Riau. Karena yang akan melintasi jalan tol Pekanbaru-Dumai tersebut tidak hanya masyarakat Riau.


    "Jalan tol Pekanbaru-Dumai diharapkan juga bisa menjadi lokomotif perekonomian di Riau," harapnya.


    Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo akan meresmikan jalan tol Pekanbaru-Dumai secara virtual besok Jumat (25/9/2020) pukul 14.00 WIB. Di Riau, kegiatan seremonial peresmian akan dipusatkan di gerbang tol Dumai yang dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Riau Syamsuar dan Forkompinda Riau.nor

  • 231 Kasus Positif Bertambah Hari Ini di Riau

    By redkoranriaudotco → Kamis, 24 September 2020


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Terjadi penambahan 231 kasus positif Covid-19 di Provinsi Riau hari ini Kamis (24/9/20). Total hingga saat ini mencapai 6.120 kasus.



    Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau Hj Mimi Yuliani Nazir."Hari ini ada penambahan terkonfirmasi positif Covid-19 di Riau sebanyak 231 kasus, sehingga total menjadi 6.120 kasus,"katanya. 


    Mimi merincikan, dari total terkonfirmasi 6.701 kasus positif itu yang melaksanakan Isolasi Mandiri sebanyak 2.361 orang, menjalani rawat di Rumah Sakit 862 orang. Kemudian, sembuh 2.771 orang dan 126 orang meninggal dunia. 


    Sedangkan sebaran 231 penambahan pasien Covid-19 itu adalah, Kabupaten Bengkalis 17 orang, Kota Dumai 1 orang, Kabupaten Kampar 24 orang, Kabupaten Kuansing 23 orang, Kota Pekanbaru 126 orang, Kabupaten Pelalawan 4 orang. Lalu, Kabupaten Rohil 10 orang, Kabupaten Rohul 2 orang dan Kabupaten Siak 23 orang. 


    Sementara itu untuk lanjut Mimi, Suspek yang Isolasi mandiri berjumlah 9.566 orang, Isolasi di Rumah Sakit berjumlah 203 orang, selesai Isolasi berjumlah 18.271 orang dan meninggal dunia berjumlah 73 orang. 


    "Total Suspek berjumlah 28.113 orang. Spesimen yang diperiksa 1.416 sampel dan yang selesai diperiksa sebanyak 1.001 orang,"sebut Mimi.



    Kabar baiknya sambung Mimi, ada penambahan 108 pasien konfirmasi yang sembuh. Sementara itu, tidak ada penambahan 9 pasien yang dinyatakan meninggal dunia.


    Selain itu, Mimi juga menyebutkan sampai hari ini, Laboratorium Biomolekuler RSUD Arifin Achmad telah memeriksa 86.235 spesimen. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di manapun berada.nor 






  • Bank BRI Unit Sebangar Mandau Digasak Rampok Bersenpi

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Kantor Cabang Bank BRI Unit Sebangar, tepatnya di Pasar Sidomulyo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dirampok, Kamis (25/9/2020). Saat kejadian diperkirakan hanya 6 nasabah yang berada di dalam bank plat merah tersebut.


    Para pelaku diketahui menggunakan senjata laras panjang dan melakukan intimidasi terhadap pegawai bank. Menurut keterangan Zukri Purnaia, warga setempat, bahwa kejadian itu berlangsung cukup cepat.


    Informasi yang didapat di lapangan, para pelaku yang berjumlah empat orang itu berhasil membawa kabur uang sebanyak 2 tas.“Infonya 2 tas dibawa kabur, mereka pakai senjata. Ada yang Laras panjang juga ada yang biasa (pistol, red),” kata Zukri.


    Tak berselang lama, petugas piket Kepolisian Polsek Mandau tiba di lokasi. Namun para perampok berhasil lolos. Menurut Zukri, paska aksi perampokan tersebut, tampak beberapa pegawai bank mengalami trauma.


    “Pelakunya ada empat orang. Cuma saya gak tau mereka naik kendaraan apa,” tuturnya.


    Kronologis


    Perampokan tidak lama setelah uang sampai di bank. Selang beberapa saat setelah pengawalan uang yang mengantar pergi, masuk kawanan rampok. Salah seorang saksi P, juga sempat merasakan todongan senjata api laras panjang mengisahkan bagaimana ia dalam keadaan ditodong senjata dari salah seorang kawanan rampok tersebut.


    Warga yang tidak mau disebutkan namanya mengisahkan, awalnya ianya dikasi tahu sama juru parkir, bahwa ada kejadian di dalam bank. “Mengapa kau lari? tanya warga p ini, dan dijawab juru parkir ada kejadian di dalam bank,” ucap juru parkir ke P.


    Penasaran atas apa yang terjadi, si p beranjak dari tempat duduknya (warung samping Bank BRI) dan langsung masuk hendak melihat apa yang terjadi. Betapa kagetnya saat mendorong pintu masuk, langsung mendapat todongan senjata api laras panjang dan diperintahkan untuk duduk dan jangan aneh-aneh.


    “Duduk jangan bergerak dan jangan macam macam, kalo tidak saya tembak,” ujar P menirukan bahasa kawanan tersebut.


    Ia juga melihat kawanan perampok lainnya sedang menekan security bank dalam keadaan tiarap dan sedang mendapat todongan senjata laras panjang. Sedangkan kawanan lainnya membentak pegawai lainnya yang berada di teller agar mengumpulkan uang dan membuka brankas.


    “Jangan ada yang berteriak, buka barnkas, (teriak salah seorang dari mereka),” ucap P.


    Dalam waktu singkat kawanan perampok yang memakai helm dan masker melakukan aksinya dengan mulus. Usai kawanan tersebut melakukan aksinya dan saat ke luar sempat mengacungkan tangan pada P.


    “Saat keluar orang yang menodong senjata tadi sempat memberi hormat dan secara santai keluar dan melaju dengan sepeda motor Vixion dengan santai, seakan tidak ada kejadian,” terangnya di depan Bhabinkamtibmas.


    Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan memastikan bahwa insiden perampokan itu tidak ada menimbulkan korban jiwa. Pihaknya tengah dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian perkara (TKP).


    Polisi belum bisa menjelaskan secara detail kronologis kejadian tersebut. Namun aparat penegak hukum ini masih melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV bank. “Mohon doanya ini bisa cepat terungkap,” ujar Kapolres.hrc/nor


     

  • Mapolsek Elelim Papua Diserang Warga, Kasat Intel Terluka

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Mapolsek Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua, diserang sejumlah warga setempat lantaran disebut polisi terhasut informasi bohong (hoaks) yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu pada Kamis (24/9) siang.


    Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menerangkan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 12.00 WIT itu bermula saat sejumlah personel Polres Yalimo melakukan operasi penertiban minuman keras.


    Saat operasi berlangsung, petugas membawa salah seorang penjual miras ke kantor polisi. Namun, saat proses penegakan hukum itu dilakukan terjadi provokasi dari warga.



    "Setelah pelaku dan barang bukti dibawa, ada yang teriak bahwa (polisi) melindungi penjual miras, dengan spontan warga melempar (batu)," kata Kamal saat dikonfirmasi, Kamis (24/9).


    Akibatnya, kata Kamal, Kasat Intel Polres Yalimo Ipda Samuel Yunus terkena lemparan batu dan terluka. Samuel pun langsung dibawa ke RS Bhayangkara Jayapura untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut.


    Kamal menerangkan luka yang dialami Samuel cukup serius. Namun, ia tak merinci lebih lanjut luka-luka yang diderita Kasat Intel Polres Yalimo tersebut.


    Lihat juga: Gereja Kecewa Jokowi Belum Bersikap atas Penembakan Pendeta

    Selain personel yang terluka, Kamal menyebut Mapolsek Elelim juga mengalami kerusakan. Sejumlah kaca jendela pecah terkena lemparan batu.


    Ia memastikan pihaknya sedang menyelidiki provokator serta sejumlah warga yang melakukan penyerangan. Menurutnya, kondisi di sekitar lokasi kejadian sudah kondusif dan warga sudah membubarkan diri.


    "Saya berharap masyarakat jangan mudah terpancing. Kalau ada isu seperti itu, datang baik-baik dan tanyakan. Banyak hoaks, apalagi Yalimo jelang Pilkada jadi rentan terhadap berita hoaks," pungkas Kamal.


    Dilansir Antara, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengakui adanya insiden penyerangan Mapolsek Elelim dan Kasat Intel Polres Yalimo Ipda Samuel Yunus.


    Dari laporan yang diterima, insiden berawal saat anggota mengamankan minuman keras yang didapat dan dibawa ke Polsek Elelim. Tak berapa lama kemudian beredar isu anggota mengamankan dan melindungi minuman keras hasil sitaan tersebut dan menyerang polsek.


    Selain menyerang dan merusak polsek, sekelompok warga juga menyerang Kasat Intel Ipda Yunus hingga terluka dan dievakuasi ke Jayapura.


    Menurut Paulus, korban yang mengalami luka-luka di bagian muka dievakuasi sekitar pukul 16.30 WIT ke Jayapura dan saat ini sudah ditangani tim dokter di RS Bhayangkara.


    Sementara, Kapolres Yalimo AKBP Rahmad secara terpisah mengaku, Ipda Yunus diserang saat berjalan kaki mengecek insiden penyerangan Mapolsek Elelim.


    Namun, saat ini situasi sudah kondusif dan pihaknya sudah bertemu tokoh masyarakat agar membantu meyakinkan warga kasus miras akan diproses.cnnindonesia/nor

  • Wanita Tewas di Kamar Hotel Pekanbaru Ternyata Korban Pembunuhan

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Sosok mayat wanita yang ditemukan di kamar 102 salah satu Hotel di jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru pada Senin (14/9/20) lalu terungkap. Korban bernama Helfa Linda (45), honorer Kantor Kecamatan Langgam, warga Desa Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.


    Korban diduga tewas dibunuh oleh pelaku inisial ZA (45) yang sehari-hari diketahui berprofesi sebagai Nelayan di daerah Langgam, Pelalawan. Hal tersebut diungkap Kapolresta Pekanbaru, Kombes. Pol. H. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H dalam Jumpa Pers di Mapolresta Pekanbaru, Kamis (24/9/20).


    Dikatakan Kapolresta, peristiwa ini bermula pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 05.00.WIB. "Pada saat itu tersangka ZA menelpon korban Helfa Linda untuk karaoke di New Paragon KTV di Jalan Sultan Syarif Qasim No. 110 A-B-C, Pekanbaru, Riau. Pelaku dan korban ini sebelumnya kenal di Media Sosial," ujar  Kapolresta.


    Selanjutnya kata Kapolresta, mereka bertemu di tempat hiburan tersebut sekira pukul 23.00.WIB bersama beberapa temannya dengan mengambil Room 15 hingga berakhir sekira pukul 07.00.WIB.


    Setelah selesai karaoke, tersangka ZA bersama rekannya Nursaili dan korban Helfa Linda pulang dengan menggunakan Taxi Blue Bird menuju salah satu Hotel di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.


    Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.03.WIB, Taxi Blue Bird yang mereka tumpangi tiba di Hotel tersebut dan tersangka bersama korban turun dari Taxi mengambil kamar Hotel Nomor 102.. Sedangkan Taxi BIue Bird Iangsung berangkat mengantar Nursaili ke daerah Pasir Putih.


    Sewaktu di dalam kamar itu, tersangka meminta korban  untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Namun ajakan itu ditolak oleh korban, sehingga tersangka berbuat nekad dengan  menindih tubuh korban sambil kedua tangan tersangka menekan kuat bahu dan leher korban sehingga korban Helfa Linda merenggang nyawa. "Mengetahui korbannya tewas, pelaku meninggalkan korban di kamar tersebut sekira pukul 18.34.WIB.


    Barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya, satu helai baju lengan panjang warna hitam, satu rok warna hitam, satu helai tank top warna hitam, sepasang sepatu hak tinggi, satu helai seprai warna ungu dan satu bungkus kondom," ujar Kapolresta.


    Terhadap tersangka, kata Kapolresta Pekanbaru bersama Kasat Reskrim, Kasubag Humas dan jajaran, dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan sesuai pasal 338 K.U.H.Pidana dengan ancaman 15 Tahun Penjara.Bowo

  • Diusung Empat Parpol, Balon BWS Dapat Nomor Urut 4

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co, INHU - Didukung empat partai politik (Parpol), yakni PDI-P, Demokrat, PAN dan Parpol Perindo, bakal calon (Balon)  Bersama Wahyu Adi - Supriati (BWS) dapat nomor urut 4.


    Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode tahun 2021-2026 itu dapat nomor urut 4 disela rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut Paslon yang ditaja komisi pemilihan umum (KPU) Inhu, Kamis, 24 September 2020 di Pematangreba.


    Paslon Irjend Pol Purnawirawan bersama mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu menerima nomor urut 4 dari lima Balon pada rapat pleno setelah sebelumnya mendapat nomor antri pencabutan nomor urut oleh cawabup Supriati.


    Dapat nomor urut 4, Cabup BWS Wahyu Adi disela syukuran di Cafetaria Hotel Danau Raja Rengat mengaku nomor urut 4 adalah nomor sesuai dengan yang diharapkan.


    “Saya diusung oleh 4 Parpol, dapat nomor urut 4 itu sudah sesuai,” ujar Wahyu Adi.


    Ditilik dari dasar negara Pancasila, Akmil angkatan 84 ini mendefinisikan  nomor 4 dalam Pancasila adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.


    Hal itu menggambarkan, kata Wahyu, jika terpilih nanti sebagai Bupati maka Balon BWS akan memimpin kabupaten Inhu dengan lebih mengedepankan asas mupakat (musyawarah) dalam mengambil keputusan.


    Selain itu sambungnya, kelak BWS akan menempatkan sesuatu pada tempatnya, dengan demikian akan mampu mengangkat kesejahteraan bagi PNS dan Honorer serta unsur lain yang terlibat dalam pemerintahan.


    “Honorer yang memang sudah layak untuk menjadi ASN akan kita perjuangkan, dengan demikian maka akan tercipta sinergitas dalam bekerja yang pada akhirnya akan bermuara kepada pemerintahan yang berintegritas,” paparnya.


    Dirinya meminta dukungan kepada masyarakat dan semua fihak untuk dapat memimpin Kabupaten lnhu ini kedepan, untuk membawa kabupaten Inhu yang Juara dan Terdepan, pungkasnya. (Sandar Nababan)

  • Pemko Pekanbaru Dukung RSA, Dua Hari Lagi Operasi

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Rumah Sakit Apung (RSA) Nusa Waluya II dua hari lagi akan beroperasi. Hal itu seiring dengan pengurusan izin serta dukungan-dukungan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru maupun Provinsi Riau.


    Hal itu dikatakan oleh Asisten I Setdako Pekanbaru Azwan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola rumah sakit terapung Nusa Waluya II terkait permohonan dukungan kepada Pemko Pekanbaru.


    "Kita sudah berkoordinasi dengan rumah sakit terapung yang merupakan bakti sosial dari dokter peduli. Kita rapat terkait surat permohonan dukungan dari pengelola rumah sakit terapung," ujar Azwan, Kamis (24/9/2020).


    Dikatakannya, rumah sakit itu sudah ada di Pekanbaru. Terkait keberadaannya, pengelola sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi. 


    Terkait dukungan tersebut, Azwan mengatakan ada beberapa hal yang harus didukung agar rumah sakit terapung itu beroperasi secara optimal.


    "Pertama menyangkut penyediaan bantuan-bantuan sosial. Artinya, mereka datang dalam bentuk bakti sosial, jadi nanti mungkin akan ada sepeeti operasi bibir sumbing, pemeriksaan kesehatan gratis, dan itu akan dikoordinasikan dengan dinas sosial yang bekerja sama dengan dinas kesehatan," jelasnya.


    Selain itu kata Azwan, mungkin dukungan seperti tenaga medis atau dukungan yang lain.


    "Dukungan kedua yaitu terkait BBM, mereka juga memerlukan rekomendasi minyak subsidi, dan kita sudah berikan rekomendasi dan itu sudah diurus oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang berkoordinasi dengan Kota Pekanbaru," lanjutnya.


    Pengelola juga meminta dukungan agar dalam operasional nanti dapat dibantu dengan tenda pleton yang nantinya akan berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial. Kemudian dukungan air bersih yang dikoordinasikan dengan Damkar.


    Terkait limbah medis dan kebersihan kata Azwa, pihaknya akan mengoordinasikannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Sedangkan untuk keamanan dalam operasional nanti, Pemko akan menyurati Kepolisian dan Satpol PP Pekanbaru.


    "Intinya adalah bagaimana rumah sakit terapung ini beroperasional secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru ini," ungkapnya.


    Terkait waktu operasional rumah sakit itu akan dimulai, pihaknya belum memastikan. Akan tetapi, Ia merencanakan dalam waktu dekat ini sudah bisa beroperasi.


    "Insya Allah, dalam waktu dekat surat-menyuratnya maupun rencana operasionalnya sudah siap. Dalam sehari dua hari ini saya kira rumah sakit terapung sudah bisa beroperasi," pungkasnya.Rahmat

  • Negatif Covid-19, Bapaslon Said-Rauf Segera Tes Kesehatan dan Verifikasi Berkas

    By redkoranriaudotco →
    Komisioner bidang SDM dan Parmas,  Hanafi


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Pasangan Bersabar (Bersama Said Hasyim-Abdul Rauf) akhirnya bisa merasa lega setelah Abdul Rauf akhirnya dinyatakan negatif Covid-19. Pasangan ini bisa melanjutkan proses pencalonannya di Pilkada Kepulauan Meranti.


    Sebelumnya, pasangan ini terpaksa ditunda pelaksanaan tes kesehatan dan verifikasi berkasnya, setelah Abdul Rauf dinyatakan positif Covid-19. Sehingga penetapan dan pencabutan nomor urutnya ditunda.


    Seperti yang diungkapkan Sekretaris Tim Independen Bersabar, Zulkhairil yang dikonfirmasi, Kamis (24/9/2020) lewat seluler. "Tadi pagi kita mendapatkan kabar bahwa Ustadz Abdul Rauf sudah dinyatakan negatif Covid-19," katanya.


    Selanjutnya, kata Zulkhairil, pasangan Bersabar akan segera melaksanakan tes kesehatan dan verifikasi berkas. Kemudian akan ditetapkan sebagai calon dan melakukan pencabutan nomor urut.


    "Secara teknis kapan tes kesehatan dan verifikasi berkasnya menjadi kewenangan KPU. Yang penting bagaimana kita bisa "berlayar" pada Pilkada Meranti," tambah Zulkhairil.


    Menurutnya kabar baik ini berkat kesabaran dari pasangan, tim dan seluruh pendukung. "Sesuai dengan jargon kita bersabar. Dengan kesabaran, akhirnya mendatangkan hasil yang baik," ujarnya.


    Komisioner KPU Bidang SDM dan Parmas, Hanafi yang dikonfirmasi mengaku juga mendapatkan kabar bahwa Ustadz Abdul Rauf sudah dinyatakan negatif Covid-19. Namun untuk bisa melanjutkan proses tes kesehatan dan verifikasi berkas, menunggu kepastian dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia).


    "Secara teknis, kita akan menyurati IDI.Isinya penyampaian apakah sudah boleh melakukan tes kesehatan bagi pasangan Said Hasyim-Abdul Rauf. Jika oke, maka tes kesehatan akan langsung kita lakukan. Setelah itu, kita akan melanjutkan dengan melakukan verifikasi keabsahan berkas dari pasangan ini. Jika sudah oke dan tidak ada masalah, maka akan dilanjutkan dengan proses penetapan, dan dilanjutkan dengan penetapan nomor urut" kata Hanafi. (Ahmad)

  • Padahal Diundang, Wartawan Tak Diizinkan Masuk Saat Pencabutan Nomor Urut Paslon

    By redkoranriaudotco →
    Ketua PWI Kepulauan Meranti,  Syamsidir


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti merasa kecewa dengan pihak penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kepulauan Meranti. Pasalnya saat pelaksanaan pencabutan nomor urut pasangan calon, tidak dibolehkan masuk ke ruangan. Padahal mereka mengantongi undangan khusus yang disebarkan oleh KPU.  


    Untuk diketahui, pelaksanaan pencabutan nomor urut paslon dilaksanakan di aula Grand Meranti Hotel, Jalan Kartini Selatpanjang, Kamis (24/9/2020). Sesaat acara akan dimulai, sekitar pukul 09.00 Wib, para wartawan yang diundang sempat adu mulut saat dihalangi dan tidak dibolehkan masuk.


    Dana Asmara, salah seorang wartawan yang sempat dihalang masuk saat hendak melakukan peliputan mengaku kecewa dengan pihak KPU Kepulauan Meranti.


    "Kalau tak dibolehkan masuk, harusnya KPU tak usah mengundang kita. Padahal kita sudah membawa undangan khusus yang diberikan KPU, tapi malah tak dibolehkan masuk," katanya kesal.


    Menanggapi hal itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Meranti, Syamsidir menyayangkan sikap dan kinerja pihak KPU. Dia menilai bahwa pihak penyelenggara sangat tidak profesional.


    "Kita sangat menyayangkan pihak KPU karena mereka bekerja sangat tidak profesional. Kita terpaksa menarik anggota dari pada ribut di sana. Yang jelas ini kerja tidak profesional karena mereka yang mengundang malah tak diizinkan masuk," ujarnya.


    Menurut pria yang akrab disapa Atan ini, terlepas dari persoalan undangan ini, pihak KPU juga telah mempermalukan para wartawan di depan kalayak ramai.


    "Ini sama saja mempermalukan kita di depan kalayak ramai. Kalau memang kegiatannya dibatasi dan tak dibolehkan masuk, harusnya tak dibuat undangan kepada wartawan" pungkasnya.


    Sekretaris PWI Meranti, Safrizal menambahkan bahwa wartawan pada umumnya bertugas mencari dan mengumpulkan informasi untuk disiarkan dan dipublikasikan ke media tempat wartawan bertugas. Hal itu dijamin dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dimana pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.


    "Kalaupun ada skenario peliputan terbatas ke dalam ruangan pencabutan nomor urut Paslon, harusnya diinformasikan secara intens. Sehingga, kawan-kawan wartawan bisa mengetahui dan memahaminya. Tapi persoalannya, pihak KPU tidak pernah mensosialisasikannya. Bahkan, saya sudah menanyakan langsung sehari sebelumnya tentang teknis peliputan kepada KPU, tapi tak dijawab secara pasti. Padahal agenda ini bukan kali ini saja dilaksanakan di daerah. Dalam Pilkada sebelumnya, teknis peliputan dibicarakan dengan mengundang wartawan secara menyeluruh agar proses peliputan dan kegiatan bisa berjalan lancar dan aman," terangnya.


    Apalagi, Pilkada dilaksanakan dimasa Pandemi Covid-19. Harusnya, situasi tersebut bisa menjadi alasan kuat agar koordinasi yang intens dapat dilakukan penyelenggara dengan wartawan demi terciptanya Pilkada yang tetap memperhatikan protokol Covid-19.


    Lebih jauh, wartawan yang akrab disapa Ijat ini berharap agar persoalan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Karena tahapan Pilkada masih terus berjalan.


    "Jika wartawan dicegah untuk mengumpulkan informasi terkait proses pelaksanaan Pilkada, bagaimana terjaminnya informasi yang benar. Karena salah satu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah melalui media massa. Dimana hal itu dapat mencegah terjadinya penyebaran hoaks," tegasnya. 


    KPU Minta Maaf


    Menanggapi persoalan tersebut, KPU mengaku telah melakukan kesalahan. Memang KPU telah menyampaikan undangan ke sejumlah wartawan untuk melakukan peliputan. Namun karena ada perubahan pelaksanaan acara, sehingga tidak sempat menginformasikan lagi kepada wartawan.


    "Memang telah terjadi kesalahan teknis. Sehingga kawan-kawan wartawan akhirnya marah. Kami minta maaf atas kesalahan ini," ucapnya.


    Dijelaskannya bahwa memang terjadi perubahan pelaksanaan acara pada Rabu (23/9/2020) malam. Sehingga tidak sempat lagi di informasikan kepada wartawan.


    "Tadi malam ada beberapa perubahan terkait pelaksanaan pencabutan nomor urut paslon. Sementara undangan untuk wartawan sudah disebar. Jadi kami mengalami keterbatasan untuk mengkoordinasikannya lagi kepada wartawan," sebutnya.


    Dengan kejadian ini, kata Hanafi akan menjadi bahan evaluasi bagi KPU Meranti. Sehingga kesalahan serupa tidak terjadi lagi pada tahapan Pilkada selanjutnya.


    "Masalah ini akan menjadi bahan koreksi kami nantinya. Agar tidak terjadi kesalahan serupa," harapnya. (Ahmad)

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg