Browsing "Older Posts"

  • DPRD Pekanbaru Siap Kawal PPDB Tingkat SMP

    By redkoranriaudotco → Selasa, 30 Juni 2020

    KORANRIAU.co,PEKANBARU-DPRD Kota Pekanbaru akan mengawal Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tanggal 1-7 Juli 2020 mendatang.

    Yasser Hamidy, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menegaskan berkaca dari PPDB ditingkat SMA di Pekanbaru yang sempat heboh karena jalur zonasi yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) domisili. Pihaknya akan mengawal agar hal tersebut tidak terulang kembali.

    "Kita harapkan tidak ada permainan yang terjadi pada tingkat SMP, seperti penggunaan Suket domisili. Karena hal seperti ini akan merugikan banyak pihak," tegas Yasser, Senin (29/06/2020).

    Dengan menggunakan cara ataupun jalur-jalur yang terlarang, hal ini akan mencoreng dunia pendidikan di Kota Pekanbaru dalam hal penerimaan siswa.

    Lanjut politikus PKS ini, jika hal tersebut ditemukan pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik), pihak sekolah dan juga tdak segan-segan membatalkan siswa yang ketahuan melanggar peraturan tersebut.

    "Siapa-siapa yang terlibat akan ditindak tegas, apakah itu aparat ataupun orang tuanya murid tersebut," pungkasnya.rtc/nor
  • Virus G4 Disebut Bisa Picu Pandemi Baru, Sudah Ada Populasi yang Terpapar

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Para peneliti di China menemukan jenis baru flu babi yang disebut bisa memicu pandemi baru. Dalam studi yang diterbitkan dalam jurnal sains PNAS, virus ini dinamai virus G4 yang sama dengan strain H1N1 yang sempat menyebabkan pandemi flu babi di tahun 2009.

    Virus G4 diamati sangat menular, bereplikasi di manusia dan menyebabkan gejala sangat serius pada hewan percobaan, dibandingkan dengan virus lain.

    Disebutkan 1 dari 10 atau sekitar 10 persen pekerja di rumah potong babi telah terinfeksi G4, menurut tes antibodi yang menunjukkan paparan virus. Hasil uji juga menunjukkan sekitar 4,4 persen populasi di China tampaknya telah terpapar.

    Meski belum ada bukti virus ini bisa menular antarmanusia, peneliti menyebut jika G4 terus bermutasi dan bereplikasi maka akan berisiko menyebabkan pandemi di masa yang akan datang.

    Antara 2011 dan 2018, para peneliti telah mengambil 30.000 usap hidung dari babi di rumah jagal di 10 provinsi China dan di rumah sakit hewan, yang membuat peneliti menemukan sekitar 179 virus flu babi. Peneliti kemudian melakukan percobaan, termasuk pada ferret, atau musang, yang banyak digunakan dalam studi flu karena menunjukkan gejala mirip manusia.

    "Semua ciri-ciri terlihat sangat beradaptasi untuk menginfeksi manusia," kata penulis, ilmuwan di China University dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, dikutip dari The Guardian.detikcom/nor
  • KPK Tuntut Makmur Kontraktor Proyek Jalan Bengkalis 10 Tahun Penjara

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi, Makmur alias Aan selama 10 tahun penjara, terkait kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015.

    "Menyatakan terdakwa Makmur alias Aan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun," ujar JPU, Trimulyono Hendradi.

    Pada persidangan yang dipimpin majelis hakim Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH secara online di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Senin (29/6/2020) itu, JPU menyatakan Makmur melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Selain penjara, Makmur juga dituntut membayar denda sebesar Rp800 juta atau pidana kurungan selama 6 bulan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp60,5 miliar.

    "Dengan ketentuan jika dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun," kata JPU.

    Uang Rp60,5 miliar itu dinikmati Makmur untuk kepentingan pribadi. Dengan uang itu, JPU meyakini Makmur membeli sebuah apartemen di Singapura.

    Korupsi dilakukan Makmur bersama mantan Kadis PUPR Bengkalis, M Nasir, dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction (MRC), Hobby Siregar. M Nasir dan Bobby sudah diadili dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan Mahkamah Agung.

    Makmur mengakali lelang proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih agar PT MRC milik Hobby Siregar yang dipinjam Makmur agar menang proyek. Nilai pekerjaannya sebesar Rp 495.319.678.000.

    Total uang proyek yang diterima PT MRC ialah sebesar Rp352.360.510.000 tapi yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek hanya sebesar Rp204.605.912.302. Sebagian di antaranya pun diduga dipakai untuk kebutuhan pribadinya.

    Dalam proyek yang merugikan negara Rp105.881.991.970 itu, Makmur sudah memperkaya M Nasir sebesar Rp2 miliar, Bobby Siregar Rp40.876.991.970 dan Herliyan Saleh Rp1,3 miliar. Uang itu juga dinikmati sejumlah pihak lain dengan jumlah bervariasi.nor
  • Polres Rohul Bekuk Pengedar 2 Kilo Ganja

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Polres Rohul berhasil mengungkap kasus peredaran Narkoba di Kecamatan Kunto Darussalam, Rokan Hulu (Rohul). Pelaku diringkus di rumahnya di Desa Kota Baru (SP1), Kecamatan Kunto Darussalam, Rohul dengan barang bukti 2 kilogram ganja siap jual.

    Pria berinisial SR alias Wak Odeng (53) yang berprofesi sebagai pedagang ini kedapatan menyimpan ganja seberat 2 Kg yang sudah dikemas dengan ukuran berbagai jenis. Ia kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Kunto Darussalam.

    Kapolres Rohul AKBP Dasmin Ginting Melalui Paur Humas IPDA Feri Fadli menjelaskan, penangkapan tersangka berawal dari adanya informasi masyarakat yang resah terhadap maraknya peredaran Narkoba di los Pasar Desa Kota Baru.

    Dari laporan tersebut, Kapolsek Kunto Darussalam AKP Sihol Sitinjak SH memerintahkan anggotanya melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, didapat informasi bahwa rersangka sudah sering melakukan transaksi narkoba di wilayah tersebut. Setelah mendapat informasi kuat, polisi bergerak cepat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersangka, Ahad (28/6/2020).

    "Benar saja, dari hasil penggeledahan polisi menemukan ratusan paket ganja siap edar yang ditaksir beratnya mencapai 2 Kg," cakap Ipda Feri Fadli, Senin (29/6/2020).

    Adapun paket ganja kering yang berhasil ditemukan polisi di rumah tersangka terdiri dari 459 paket kecil ganja yang dikemas dalam kertas pembungkus nasi. 91 paket sedang ganja dikemas dalam kertas pembungkus nasi dan 2(dua), paket besar ganja yang dikemas kertas dalam koran.

    Dari keterangan tersangka daun ganja seberat 2 Kg tersebut dibeli 2 minggu lalu dari teman lamanya di kabupaten Rokan Hilir seharga Rp6 juta. Oleh Tersangka, ganja tersebut dikemas ke dalam paket kecil dan di Ecer seharga Rp 50.000 dan paket besar Rp 100.000.

    "Saat ini Pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di Polsek Kunto Darussalam untuk Penyidikan lebih lanjut. Polisi saat ini juga masih mencari penjual ganja Kering kepada tersangka," pungkas Paur Humas.ck/nor
  • Tiga Naga Usulkan 3 Stadion di Riau

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- AS Abadi Tiga Naga mengajukan untuk menjadi tuan rumah Home Tournament sebagai pengganti Liga 2 musim 2020. Sebagai calon tuan rumah, Tiga Naga mengusulkan tiga stadion yang ada di Riau.

    Hal itu dikatakan oleh Manajer AS Abadi Tiga Naga, Hidayat bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah adalam laga Home Tournament Grup I. Pihaknya mengajukan diri sebagai tuan rumah karena cukup yakin dengan format home tournament sesuai dengan bocoran yang telah beredar ke publik.

    Pada putaran pertama Home Tournament ini, 24 klub peserta dibagi ke dalam 4 grup, di mana Grup 1 dihuni oleh klub-klub asal Sumatera dan digelar di Sumatera. Di antaranya ialah PSMS Medan, PSPS Riau, AS Abadi Tiga Naga, Semen Padang, Sriwijaya FC, dan Muba Babel United.

    Berdasarkan hal itu, Hidayat mengaku siap jika format tersebut di berlakukan. Oleh karena itu, pihaknya pun mencoba mengajukan Riau sebagai tuan rumah Grup 1 putaran pertama.

    "Tidak ada salahnya bagi kita untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Home Tournament tahun ini. Apalagi, dua klub peserta Liga 2 berasal dari Riau, ujar Hidayat, Selasa (30/6/2020).

    Ia menjelaskan, alasan lain mengajukan tuan rumah dikarenakan letak geografis Riau yang cukup strategis dengan berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. "Sehingga klub-klub yang berada satu grup di Sumatera tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Riau," ungkapnya.

    Dari segi persiapan tim, Ia mengaku akan lebih memudahkan timnya saat berlaga dan tidak perlu menggunakan biaya yang lebih banyak.

    Hidayat menambahkan, dalam pengajuan sebagai tuan rumah Home Tournament tersebut, pihaknya mengusulkan 3 stadion yang bisa dipakai untuk kompetisi nanti. Yakni Stadion Utama Riau, Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai (home base PSPS), serta Stadion Tuanku Tambusai, Kampar (home base Tiga Naga).

    Ia menilai, fasilitas dari tiga stadion itu cukup memadai.Di sisi lain, Ia juga memerhatikan perkembangan kasus Covid-19 di Pekanbaru. Di mana perkembangan kasus di Riau lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya yang cenderung masih tinggi.

    Diketahui, sebelumnya Sriwijaya FC telah lebih dulu menawarkan untuk menjadi tuan rumah kompetisi tersebut. Dengan pertimbangan itu juga, Tiga Naga juga ingin menjadi tuan rumah dalam kompetisi tersebut.Rahmat
  • Gubri Syamsuar Janji Tindaklanjuti Temuan BPK

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Gubernur Riau H Syamsuar berjanji akan menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

    "Catatan akan ditindaklanjuti dalam jangka waktu 40 hari, kita sudah siapkan rencana aksi yang sudah kita sampaikan kepada kepada BPK. Rencana aksi yang sudah kami tandatangani akan dilaksanakan dalam jangka waktu 40 hari," kata Gubri di Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri, Selasa (30/6/2020).

    Gubri menyebutkan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  pada masa lalu. Namun untuk di masa jabatannya penyertaan modal itu belum ada.

    "Penyertaan modal (temuan BPK-red) itu sebenarnya yang masa lalu, kalau yang baru belum ada. Namun demikian ini akan menjadi evaluasi terhadap perusahaan daerah di Riau ini,"sebutnya.

    Diwartakan sebelumnya, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019. Opini tersebut diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

    Hasil Pemeriksaan BPK tersebut, kemudian disampaikan kepada DPRD. Selanjutnya, Gubernur Riau untuk segera ditindaklanjuti dan dapat digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

    BPK dalam catatan LHP itu meminta agar Pemprov Riau menindaklanjuti sejumlah temuan yang didapati dari hasil pemeriksaan. Diantaranya, Pemprov Riau diminta untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap dan pendapatan retribusi daerah, serta kekurangan volume pekerjaan.

    Selain itu, BPK juga berharap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders). Hal ini untuk terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.nor
  • Hari Ini Nihil Positif Covid-19, 10 Pasien di Riau Sembuh

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Provinsi Riau hari ini Selasa (30/6/20) tidak ada penambahan pasien positif Covid-19. Justru 10 pasien telah dinyatakan sembuh.

    Informasi ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau Hj Mimi Yulianti Nazir. Dikatakan, total pasien positif masih 226 kasus.

    "Total 226 kasus positif itu, 40 pasien masih dirawat, 176 sehat dan sudah dipulangkan. Sedangkan 10 meninggal dunia,"ungkapnya.

    Sedangkan 10 pasien positif yang telah dinyatakan sembuh adalah, Ny. KTM (50) yang merupakan warga Kota Dumai, Ny. HW (45) yang merupakan warga Kota Dumai, Ny. LAZ (18) yang merupakan warga Kota Dumai, Ny. SS (29) yang merupakan warga Kota Pekanbaru, Tn. AB (33) yang merupakan warga Kabupaten Bengkalis.

    "Pasien sembuh selanjutnya yakni Taun AS (26), yang merupakan warga Kota Pekanbaru, Tuan SZM (24) yang merupakan warga Kota Pekanbaru, Tuan WI (34) yang merupakan warga Kota Pekanbaru. Lalu, Tuan TLC (78) yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan Tuan FA (25) yang merupakan warga Kota Pekanbaru,"sebut Mimi.

    Masih Mimi, untuk pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih dirawat berjumlah 171 pasien, PDP negatif covid-19 dan dipulangkan berjumlah 1.694 orang dan PDP meninggal dunia berjumlah 184 orang. Total PDP berjumlah 2.049 orang.

    Terakhir, ODP dalam pemantauan berjumlah 5.021 orang. Sedangkan ODP sudah selesai pemantauan berjumlah 74.531 orang.nor

  • Disbud Riau Usulkan 400 Seniman Terima Bantuan BLT Covid-19 ke Pusat

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Riau telah mengusulkan 400 seniman untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Covid 19 ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI.

    Demikian disampaikan Kepala Disbud Riau Raja Yoserizal Zen, Selasa (30/6/20) di Pekanbaru. Ratusan seniman itu merupakan hasil pendataan yang dilakukan pihaknya di 12 kabupaten/kota.

    "Dari 400-an yang kita usulkan ke Kemendikbud itu, yang terverifikasi baru 150 orang. Verifikasi ini dilakukan oleh Tim Kurator Kemendikbud,"terangnya.

    Angka seniman penerima BLT itu kata Yose, kemungkinan akan terus bertambah. Hal ini seiiring dengan proses verifikasi yang dilakukan Kemendikbud.

    "Sekarang inikan masih proses verifikasi. Jadi ada kemungkinan jumlah penerimanya akan bertambah,"sebutnya.

    Nantinya lanjut Yose, para seniman dari berbagai seni itu, akan menerima BLT sebesar Rp1 juta per bulan. Dana APBN itu akan ditransfer langsung ke rekening para seniman.

    "Para seniman itu akan menerima BLT selama tiga bulan. Mulai bulan Mei, Juni dan Juli,"paparnya.

    Disbud Riau sendiri sambung Yose, hanya sebatas memberikan informasi pendaftaran dan mengusulkan seniman penerima BLT itu. Untuk pendaftarannya dilakukan para seniman sendiri melalui Situs resmi Kemendikbud.

    Menurut Yose, bantuan ini sangat berarti bagi para seniman. Karena saat pandemi Covid-19 ini, para seniman sulit berkreatifitas di tempat-tempat keramaian. Sehingga mempengaruhi terhadap perekonomian bagi seniman itu sendiri.nor














  • Kisruh Dua Atlet Anggar Pekanbaru, KONI Riau Surati PB Ikasi

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Terkait kisruh dua atlet anggar Kota Pekanbaru yang tidak dimasukkan dalam daftar atlet PON 2021, KONI Riau akan menyurati Pengurus Besar (PB) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi). Langkah tersebut diambil setelah dilakukan pertemuan antara KONI Kota Pekanbaru dan KONI Riau, Senin (29/6/2020) kemarin.

    Dalam pertemuan itu, KONI Pekanbaru mencari fakta-fakta terkait dicoretnya dua atlet anggar tersebut. Baik informasi yang didapatkan dari Ikasi Pekanbaru maupun dari keterangan dari Pengprov Ikasi Riau.

    Dari hasil pertemuan itu, Ketua KONI Pekanbaru, Anis Murzil mengatakan bahwa solusi yang disepakati yaitu akan menyurati Pengurus Besar Ikasi terkait hasil kualifikasi PON cabor Anggar.

    "Kita akan Surati PB Ikasi bersama KONI Riau, apa yang menjadi keputusan PB itulah yang bakal jadi acuan kita," kata Anis Murzil, Senin (29/6/2020).

    Berdasarkan kuota PB PON Papua, untuk cabang anggar menetapkan hanya 15 atlet, sehingga harus ada yang dikorbankan. Namun yang jadi masalah, yaitu soal perangkingan tersebut.

    Diketahui dua atlet yang tercoret asal Pekanbaru tersebut ialah Kevin dan Silvia Andini. Berdasarkan peringkat di atlet Riau, Kevin sendiri berada di peringkat kedua, sedangkan di floret putri Silvia Andini pada rangking 3. Mereka diganti dengan ranking dibawahnya.

    Anis menyayangkan hal tersebut, makanya pihaknya berupaya koordinasi dengan KONI Riau. "Nantinya KONI Riau bakal koordinasi dengan PB Ikasi, nanti akan kita temukan keputusannya disitu," tuturnya.

    Sementara Ketua KONI Riau, Emrizal Pakis juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan PB Ikasi terkait persoalan ini.

    "Saya juga ingin mengkritisi PB Ikasi, padahal kita setiap tahun dan terakhir kejurnas selalu juara umum, berarti atlet anggar kita (Riau,red) lumayanlah. Kita target meraih emas lebih dari satu untuk PON mendatang," ungkapnya.

    Emrizal berharap, kepada Pengprov Ikasi Riau untuk berkonsultasi sesama mereka untuk menentukan siapa yang pantas ke PON dan siapa yang hilang sesuai ketentuannya. "Hal ini ranahnya di pengprov, karena bukan kita yang menentukan," ujarnya.

    Apapun hasilnya, itulah yang seharusnya dijalani, sehingga lebih maksimal membina atletnya. "Kalau seandainya mereka tidak selesai, maka kita ke PB Ikasi," ungkapnya.

    Diketahui, pada kejurnas lalu pada cabor Anggar, Riau meraih 5 medali emas."Jadi jangan di kejurnas kita meraih 5 emas, di PON cuma 1, harapan kita seperti itu," tuturnya.Rahmat
  • Corona Masuk DPR, Omnibus Law Jalan Terus

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja meski virus corona (Covid-19) sudah menginfeksi PNS Sekretariat Jenderal DPR hingga meninggal dunia pada Maret lalu. Alih-alih berhenti karena riskan penularan virus corona semakin meluas, DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

    Bahkan sebelumnya, salah seorang anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona. Dia adalah Imam Suroso yang dirawat di RSUP dr. Kariadi Semarang, Jawa Tengah hingga wafat pada Jumat (27/3).

    Terbaru, Senin (29/6) kemarin, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin mengatakan 10 orang staf di DPR positif terinfeksi Covid-19. Alex meminta semua peserta rapat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.

    Politikus Partai Golkar itu belum merinci lantai dan unit kerja yang dimaksud.

    "Bapak, ibu, sekalian pengumuman penting patuhi protokol kesehatan. Baru didapat kabar lima menit yang lalu di lantai atas, saya enggak sebut lantai berapa, sepuluh orang ditemukan positif," kata Alex dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina (Persero) di Kompleks Parlemen, Senin (29/6).

    Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa menyatakan tujuh staf fraksi menunjukkan hasil reaktif setelah mengikuti rapid test Covid-19 pada Senin (29/6), Menurutnya, tujuh staf dengan hasil reaktif itu pun akan segera menjalani tes swab metode PCR.

    "Kita Nasdem ada tujuh [reaktif]. Malam ini kita lakukan swab langsung," kata Saan kepada wartawan, Senin (29/6).

    Setelah resmi ditugaskan Rapat Paripurna DPR untuk membahas RUU Omnibus Law Ciptaker pada 2 April 2020, berdasarkan catatan di situs dpr.go.id diketahui Baleg telah menggelar rapat sebanyak 14 kali hingga saat ini.

    Rapat RUU Omnibus Law sendiri pertama kali dihelat pada 7 April 2020 ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan. Kala itu, rapat membahas rancangan jadwal acara Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker pada 7 April 2020.

    Kemudian rapat kedua digelar pada 14 April 2020. Rapat-rapat digelar secara virtual dan pertemuan fisik untuk mendengarkan usulan dari sejumlah ahli atau akademisi terkait rancangan regulasi tersebut.

    Berikutnya rapat digelar berupa Rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker untuk membahas rencana RDPU dengan para pakar 20 April 2020. Sepekan berselang RDPU dengan mengundang tiga orang narasumber yakni Rektor Universitas Prasetya Mulya, Djisman Simanjuntak ; perwakilan CSIS, Yose Rizal; dan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Sarman Simanjorang.

    Pada 29 April 2020, Badan Legislasi (Balesg) DPR melanjutkan RDPU dengan mengundang dua orang narasumber, yakni pakar hukum dan perundangan dari Universitas Gadjah Mada, Bambang Kesowo dan Guru Besar Hukum Tata Negara FH UI Satya Arinanto.

    RDPU Panja Baleg kembali dilanjutkan dengan mengundang dua narasumber yakni pengusaha Emil Arifin dan Direktur Institute of Developing Entrepreneurship Sutrisno Iwantono, 5 Mei 2020. Kemudian rapat berlanjut berupa Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Omnibus Law Ciptaker dengan materi Konsideran, Bab I, dan Bab II pada 20 Mei 2020.

    Selanjutnya, Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Omnibus Law Ciptaker materi Bab V dan Bab VII pada 3 Juni 2020. Lalu, Rapat Panja Pembahasan DIM RUU Omnibus Law Ciptaker dengan materi Bab V dan Bab VII digelar 4 Juni 2020

    Berikutnya, RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia terkait RUU tentang Cipta Kerja 9 Jun 2020. Lalu, RDPU Panja Baleg dengan KADIN dan perwakilan CSIS M. Mova Al Afghani pada 9 Juni 2020.

    Kemudian, RDPU Panja Baleg dengan Guru Besar Universitas Indonesia Ramdan Andri Gunawan, Guru Besar Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf, serta Guru Besar Universitas Gadjah Mada San Afri Awang pada 10 Juni 2020.

    Berikutnya, RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) seputar permasalahan media pada 11 Juni 2020. Terakhir, tercatat RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal pada 11 Juni 2020.cnnindonesia/nor
  • Gubri Syamsuar Pernah Tolak Pelindo Kelola Pelabuhan

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri pelabuhan dan tidak bergantung dengan perusahaan BUMN.

    Hal ini disampaikan Gubri saat rapat koordinasi dengan Anggota DPR RI Komisi V H Syahrul dan jajaran pemerintah kabupaten/kota, Selasa (30/6/20) di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Menurutnya, pelabuhan di kawasan industri sebaiknya dikelola BUMD ketimbang BUMN seperti PT Pelindo.

    "Bagus daerah yang kelola pelabuhan itu melalui BUMD. Sehingga bisa mendapatkan PAD kita,"sebut Gubri.

    Menurut Gubri, pembangunan kawasan pelabuhan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke Pelindo. Hal ini bisa merugikan daerah.

    "Boleh bekerjasama, tetapi konsepnya bisnis to bisnis. Bukan mereka semuanya yang eksis menguasai,"sebut Gubri.

    Gubri mencontohkan saat dirinya menjadi Bupati Siak yang pernah menolak kerjasama dengan PT Pelindo. Pasalnya, BUMN itu ingin menguasai pengelolaan pelabuhan, sementara lahannya disediakan oleh Pemkab Siak.

    "Saya dulu dibujuk-bujuk mereka, tapi tak laku sama saya. Mereka ingin minta menguasai, tetapi saya tidak kasih,"papar Gubri.

    Oleh karena sambung Gubri, pihaknya sangat mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan industri pelabuhan. Saat ini, ada tiga kawasan industri di Riau yakni, Kawasan Industri Buton (KIB), Kawasan Industri Kuala Enok dan Kawasan Industri Dumai dan Tenayan Raya di Pekanbaru.

    Gubri berharap kepada Anggota DPR RI Syahrul untu memanggil pihak PT Pelindo. Alasannya, banyak permasalahan di kawasan pelabuhan industri yang harus diselesaikan.nor



  • Cegah Covid-19, Tiga Kecamatan di Pekanbaru Segera Didisinfektan

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, kembali menjadwalkan penyemprotan disinfektan.

    Dikatakan Kepala DPKP Kota pekanbaru, Burhan Gurning, Selasa (30/6/2020), kecamatan yang disasar adalah kecamatan yang belum dilakukan penyemprotan.

    "Semua kecamatan kita programkan (penyemprotan). Yang sudah 9, tinggal 3 kecamatan lagi. Yang belum Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Senapelan. Khusus Bukit Raya dan Marpoyan sudah 2 kali (penyemprotan). Karena kemaren disana ada (ditemukan) kasus positif (corona)," terang Burhan Gurning.

    Untuk lokasi penyemprotan di kecamatan, disampaikan Burhan Gurning, dipetakan bersama pihak kelurahan dan kecamatan.

    "Kita memetakan dengan Camat dan Lurah. Kita minta daerah mana saja yang mau dilakukan penyemprotan," ujarnya.

    Disinggung jumlah personil dan armada dalam menjalankan tugas, dikatakan Burhan Gurning, pihaknya berupaya maksimal dalam melayani masyarakat.

    "Sekarang ini tugas kita bertambah. Tugas pokok kita adalah khusus melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran. Sekarang tugas kita ini kan bencana non alam. Damkar ditugaskan di Gugus Tugas memutus mata rantai penyebaran dengan melakukan pencegahan. Itu akan kita lakukan penyemprotan. Kita akan berupaya maksimal," ujarnya.

    "Masih akan kita lanjutkan (penyemprotan). Kita tengah menungggu bahannya. Kalau bahannya sudah datang, kita kembali turun," tutupnya. Rahmat
  • Belasan Napi Non Reaktif Covid-19 di Eksekusi ke Rutan Rengat

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,RENGAT- Belasan narapidana (Napi) titipan JPU kejaksaan negeri ( Kejari) Inhu disejumlah Sel Polisi akhirnya dieksekusi ke Rutan kelas II B Rengat.

    Napi dari berbagai perkara itu dieksekusi setelah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan negeri (PN) Rengat.

    "Ada enam belas orang yang sudah kami eksekusi," jawab Kajari Indragiri Hulu (Inhu) Hayin Suhikto melalui Kasi Intelijen Bambang Dwi Syahputra, Selasa (30/6/20).

    Sebelumnya keenam belas orang Napi tersebut dititip tahan di Sel Polres Indragiri Hulu sebanyak 10 oang, di Polsek Peranap 1 orang, di Polsek Rengat Barat 1 orang di Polsek Kuala Cenaku 2 orang, di Polsek Kelayang 1 orang dan Polsek Seberida 1 orang.

    Sedangkan regulasi eksekusi dilakukan mengacu pada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor : PAS-PK.01.01.01-750 tentang penerimaan tahanan pengadilan (tahanan A3).

    Terkait protokol kesehatan akibat Pandemi Covid-19, kata Bambang, sebelum dieksekusi enam belas Napi dilakukan Rapid Test di Kantor Kejari Inhu oleh tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Inhu bersama Dinas Kesehatan,  Kepala Rutan Rengat dan Kasi Tipidum.

    "Alhamdulillah semua hasil Rapid Test non reaktif," sambung Bambang.

    Berikut nama-nama Napi yang sudah inkracht dilakukan eksekusi ke Rutan Rengat. Adi Sunardi, Dandi, Angga Saputra, Taufik Indra, Darnastion, Syahrudin, Jermansyah, Rusli, Andi Maryanto, Mindra, Darwin Sputra Zai, Yusman Zebua, Abdul Muin, Susandra Saputra, Febri, dan Desrianto.

    Terpisah, kepala Rutan Rengat Fauzi Harahap membenarkan belasan Napi yang sudah inkracht  menjadi penghuni Isolasi Rutan Rengat. Belasan WBP itu di isolasi ke Kamar B1 sebanyak 6 orang dan ke Kamar B5 sebanyak 10 orang.

    Dengan demikian, kata Harahap, WBP Rutan kelas IIB Rengat di Pematangreba hingga Selasa 30 Juni 2020 tercatat sebanyak sebanyak 484 orang.Sandar Nababan
  • Pemerintah Utang Pembayaran PSO ke KAI Rp 257 Miliar

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo mengatakan pemerintah masih memiliki utang pembayaran public service obligation (PSO) kepada KAI. Total kekurangan pembayaran PSO tersebut mencapai sekitar Rp 257,87 miliar.

    "Mengenai kekurangan pembayaran pemerintah atas PSO ini ada di tahun 2015, 2016, dan 2019," kata Didek dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (30/6).

    Didiek merinci, sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2015 pemerintah masih ada utang pembayaran PSO kepada KAI senilai Rp 108,27 miliar. Kemudian pada 2016 mencapai Rp 2,22 miliar, dan pada 2019 mencapai Rp 147,38 miliar.

    Dengan ditambah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Didiek mengharapkan utang tersebut dapat segera dibayarkan. "Harapan kami, dimohonkan pencairan utang pemerintah dapat direalisasikan," ujar Didiek.

    Terlebih, Didiek menuturkan dampak pembayaran utang pemerintah dapat membantu likuiditas KAI dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu juga dapat memberikan keyakinan bagi stakeholders KAI akan kepastian kolektibilitas piutang pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan.

    "KAI juga tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada pemegang saham," tutur Didiek.

    Nilai kontrak PSO pemerintah untuk KAi diberikan untuk kereta api (KA) antarkota yang terbagi untuk KA jarak jauh, jarak sedang, dan lebarab. Begitu juga untuk KA perkotaan yakni KA jarak dekat dan keret rel diesel (KRD). lalu yang ketiga yaitu PSO untuk kereta rel listrik (KRL).

    Total nilai kontrak PSO pemerintah untuk KAI pada 2015 mencapai sekitar Rp 1,5 triliun dan pada 2016 totalnya mencapai sekitar Rp 1,8 triliun. Sementara pada 2019, total nilai kontrak PSO pemerintah untuk KAI sekitar Rp 2,3 triliun.republika/nor 
  • Pemprov Riau Janji Telusuri Dugaan Pemotongan BLT Covid-19 di Pekanbaru

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemprov Riau melalui Dinas Sosial (Dinsos) berjanji akan menelusuri isu adanya bantuan langsung tunai (BLT) Ro300 ribu bagi warga terdampak Covid-19 di Pekanbaru yang dipotong sebesar Rp50 ribu.

    Kepala Dinsos Riau H Dahrius Husein mengaku, jika pihaknya belum mendapat informasi terkaiu dugaan pemotongan dana BLT itu."Kami belum mendapatkan laporan,"kata Dahrius, Selasa (30/6/20) di Pekanbaru.

    Kendati demikian, pihaknya berjanji akan meminta klarifikasi terkait hal itu kepada Pemko Pekanbaru. Pasalnya, dana itu ditransfer Pemprov Riau ke kas Pemko Pekanbaru.

    "Kalau Pemprov Riau kan mentransfernya ke rekening Pemko. Kalau pendistribusiannya dilakukan oleh pihak Pemko kepada masyarakat,"bebernya.

    Saat disinggung kapan pihaknya akan memanggil Pemko Pekanbaru untuk mengklafikasi dugaan pemotongan BLT itu, Dahrius mengaku scepatnya. Dia berharap, masalah ini dapat diselesaikan dengan baik.

    "Nanti akan kita cek kebenarannya. Namun yang terpenting saat ini adalah, menjaga kondusifitas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan,"harapnya.

    Untuk diketahui, Gubernur Riau H Syamsuar telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sebesar Rp300 ribu selama tiga bulan. Bantuan berbentuk bantuan keuangan (Bankeu) khusus itu, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelurannya.

    Akan tetapi, untuk di Kota Pekanbaru beredar kabar masyarakat hanya mendapatkan Rp250 ribu per bulan. Adanya pemotongan Rp50 ribu di rekening wargaa penerima menjadi tanda tanya hingga saat ini.nor




  • Innalillahi, Pendiri Bank Syariah Pertama Meninggal Dunia

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Saeed Lootah, pendiri bank syariah pertama di dunia dan pengusaha terkemuka di Dubai meninggal dunia. Saeed Lootah meninggal di usia 97 tahun.

    Ucapan duka cita disampaikan Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirate Arab Sheikh Mohammed bin Rashid lewat akun Twitternya.

    "Dia adalah pedagang yang memulai usahanya dari nol, dan menyentuh banyak aspek ekonomi Dubai. Aku mengenalnya sebagai seorang yang yang cerdas, bijaksana dan tenang," kata Sheikh Mohammed seperti dikutip dari thenational.ae, Selasa (30/6/2020).

    Selain Sheikh Mohammed, pihak Dubai Islamic Bank (DIB), juga ikut memberikan ucapan belasungkawa terhadap pendiri bank syariah tersebut melalui akun Twitter resminya.

    "Kami sangat sedih atas meninggalnya Haji Saeed Bin Ahmed Al Lootah, pendiri Dubai Islamic Bank. Keberhasilan dan warisan kami menjadi Bank Islam pertama menjadi kenyataan karena visi dan dedikasinya," kata DIB pada akun Twitter-nya.

    Pada bulan Januari, DIB menyelesaikan akuisisi Al Noor Bank, dalam kesepakatan yang akan menciptakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, dengan total aset lebih dari 275 miliar dirham.

    "Industri keuangan syariah merasa sedih atas kehilangan pelopor kami, Haji Saeed Bin Ahmed Al Lootah," kata Iqbal Khan, kepala eksekutif Modal Fajr, di Twitter. "Kami berutang padanya dan begitu banyak terhadap industri, kami berhutang budi," sambungnya.detikcom/nor
  • DPR Bela Terawan: Anggaran Kesehatan Tak Hanya untuk Kemenkes

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Komisi IX DPR membela Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto serapan anggaran kesehatan yang rendah terkait penanganan virus corona (Covid-19) senilai Rp75 triliun. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilali ada kekeliruan yang berkembang di publik.

    "Pak Jokowi ada yang salah. Kasihan Pak Menteri juga enggak mau meluruskan, mungkin beda ya orang Jawa yang seperti kami-kami ini," tuturnya dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6).

    Diketahui, dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni, Jokowi menyebut anggaran kesehatan baru terserap 1,53 persen dari total sekitar Rp75 triliun. Jokowi tidak menyinggung Kementerian Kesehatan secara gamblang, melainkan anggaran di bidang kesehatan.

    Felly lalu menjelaskan anggaran yang diperoleh Kemenkes dalam menangani virus corona. Awalnya penanganan Covid-19 bidang kesehatan dianggarkan senilai Rp75 triliun. Dalam perjalanannya, anggaran itu ditambah menjadi Rp 87,5 triliun.

    Namun, jumlah itu tak semuanya dikelola oleh Kemenkes. Kemenkes mengajukan Rp54,56 triliun, tapi hanya disetujui Rp25,73 triliun oleh Kementerian Keuangan.

    Dari jumlah tersebut pun, kata Felly, belum semua masuk ke rekening. Baru Rp1,96 triliun yang didapat diperoleh Kemenkes. Sementara Rp23,77 triliun sisanya masih dalam proses revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

    "Jadi yang disampaikan Pak Presiden 1,53 persen ya, dari total Rp75 triliun. Nah kita lihat ini harus didudukkan persoalannya, enggak bisa langsung seperti itu," kata Felly.

    Sebelumnya, Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam Sidang Kabinet Paripurna. Dia jengkel karena ada menteri yang lamban dan bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi.

    Jokowi juga menyinggung serapan anggaran. Dia meminta agar lekas dicairkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

    "Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan, itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1.53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," kata Jokowi.

    "Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan 75 triliun seperti ini," tambahnya.cnnindonesia/nor
  • Kabiro Adpim Setdaprov Riau Minta Dukungan WPR

    By redkoranriaudotco → Senin, 29 Juni 2020

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kepala Biro (Kabiro) Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Riau Hj Alzura Dini Alinoni meminta dukungan awak media yang tergabung dalam Wartawan Pemprov Riau (WPR).

    Hal ini disampaikan Alzura saat menggelar pertemuan dengan sejumlah wartawan yang berposko di Pemprov Riau itu, Senin (29/6/20)."Kami dari Biro Adpim memintra dukungan rekan-rekan WPR dalam menjalankan tugas,"katan Alzura didamping Wira Haryoko Kabid di Biro Adpim dan staf Eriadi Fafmi.

    Pertemuan antara Biro Admin dan WPR ini berlangsung di ruang rapat Biro Adpim, Lantai 2 Kantor Gubernur Riau. Pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi antara Biro Admpin dan WPR untuk menjaring berbagai masukan dan usulan dari kedua belah pihak.

    Sebab Biro Adpim dan WPR merupakan mitra dalam hal publikasi pimpinan. Baik kegiatan yang dilakukan, Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Sekda hingga kepala Organisasi perangkat Daerah.

    "Pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi kita yang selama ini sudah berjalan. Kita berharap kerjasama yang selama ini sudah berjalan bisa kita tingkatkan lagi," kata Alzura.

    Pihaknya berharap WPR bisa membantu Biro Adpim dalam hal publikasi kegiatan pimpinan. Sehingga apa yang dilakukan pimpinan di Pemprov Riau bisa diketahui oleh masyarakat luas.

    "Kita harus saling bahu-membahu dan mengingatkan terhadap kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pimpinan, dalam hal ini adalah pak gubernur, pak wakil gubernur dan Sekda serta OPD di Pemprov Riau," ujarnya.

    Dengan adanya publikasi dari media yang menyampaikan berita terkait kegiatan pimpinan, masyarakat menjadi tau apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan.

    "Mudah-mudahan dengan kerjasama ini saya berharap hubungan kita bisa menjadi lebih baik, dan Riau bisa semakin maju dan jaya dibawah kepemimpinan pak Syamsuar dan Pak Edi Natar Nasution," katanya.nor
  • Sampaikan LHP BPK ke Dewan, Gubri: Alhamdulillah WTP Lagi

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2019 kepada DPRD Provinsi Riau.

    Penyampaian LHP BPK RI itu digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (29/6/20). LHP BPK ini langsung diserahkan oleh Gubernur RFiau H Syamsuar.

    Gubri mengatakan, penyampaian LHP atas laporan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan oleh BPK RI kepada DPRD merupakan kewajiban pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam ketentuan undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

    "Laporan hasil pemeriksaan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Riau, terhadap APBD tahun lalu,"kata Gubri Syamsuar.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019. BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengcuali (WTP).

    Gubri Syamsuar juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan dengan mempertahankan independensi dan integrasinya. Termasuk kepada seluruh kepala OPD dan jajaran yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan Provinsi Riau.

    "Alhamdulillah, Provinsi Riau kembali menerima opini WTP, harus kita syukuri pencapaian tertinggi di bidang pengelolaan keuangan oleh BPK RI dan keberhasilan ini tidak terlepas kerja keras dari komitmen kita bersama,"sebut Gubri.nor
  • Lahan PT Arara Abadi Terbakar di Pelalawan, 4 Heli Satgas Karhutla Dikerahkan

    By redkoranriaudotco →

    KORAPEKANBARU-Empat helikopter dikerahkan guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah perbatasan Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Bunut, Pelalawan, yang merupakan lahan milik PT Arara Abadi.

    Empat Helikopter itu yakni 2 Jenis Bell 412 serta jenis Kamov dari BPBD Riau dan Satgas Karhutla. Sementara dua lagi yakni jenis Superpuma (PK DAN - PK DAI) dari PT Arara Abadi.

    "Kami lagi di lokasi. Hari ini dua Heli kami kerahkan untuk membantu pemadaman (karhutla),"katar Kepala BPBD Riau Edwar Sanger Senin (29/6/20).

    Dikatakannya, saat ini di lokasi itu tengah dilakukan pemadaman dan pendinginan oleh Tim Satgas Karhutla. Baik melalui dari darat maupun dari udara.

    "Karhutla yang terjadi dapat dipadamkan dan tinggal pendinginan dari rekan-rekan satgas darat terdiri dari TNI, Polri, BPBD dan Manggala Agni. Dari hasil peninjauan ke lapangan untuk karhutla di Pangkalan Terap, saat ini sudah jauh berkurang,"jelasnya.

    Edwar menambahkan, bersama dunia usaha yang areanya terbakar, sudah berusaha memadamkan karhutla. Termasuk masyarakat peduli api terus melakukan upaya pendinginan di lokasi. Sedangkan untuk lahan yang terbakar di area tersebut, pihaknya juga belum bisa memastikan luasan yang terbakar dan penyebabnya.

    Sementara Humas PT Arara Abadi, Nurul Huda menjelaskan, api pertama muncul pada Minggu (28/06) kemarin. Diperkirakan sekitar 200 meter dari luar konsesi arara abadi yang mengancam area kawasan tanaman kehidupan yang kerjasama dengan masyarakat.

    "Api saat ini sudah padam, baik yang dikawasan tanaman kehidupan maupun di kawasan luar konsesi. Namun heli tetap melakukan water bombing untuk mendinginkan lokasi agar asap berkurang,"terangnya.nor

  • New Normal, Pemprov Riau Siapkan Road Map Pangan Daerah

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Memasuki era kebiasaan baru (new normal-red), Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), membuat terobosan dengan menyusun Road Map Penyediaan Pangan Daerah.

    Demikian dikatakan Kepala DPTPH Riau Syahfalefi, Senin (29/6/20) di Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru. Menurutnya, langkah ini sebagai upaya program jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    "Fokus komoditinya yaitu Padi, sebagai komoditas utama tanaman pangan. Kemudian, cabai sebagai komoditas penyangga laju inflasi daerah,"katanya.

    Komoditi lainnya kata Falefi adalah manggis, nenas dan jeruk sebagai komoditas unggulan berbasis kawasan agribisnis yang berorientasi ekspor.

    Khusus untuk padi lanjutnya, tengah dipersiapkan sebuah Gerakan “RIAU BERTANI (Bergerak Tanam Padi-red), dengan Kostra Tani sebagai motor penggeraknya. Adapun fokus kegiatan utama adalah penggunaan benih unggul melalui penyediaan benih.

    "Yaitu pengembangan penangkaran benih dan varietas unggul baru. Termasuk peningkatan Indeks Pertanaman melalui Fungsional Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa, jaringan Irigasi Tersier, Embung, Tanggul dan Long Storage,"paparnya.

    Pihaknya kata Falefi juga akan melakukan pengembangan Kawasan Padi Berbasis Korporasi 500-1000 hektare, dengan menyiapkan beberapa klaster Padi di sejumlah kabupaten. Antara lain, klaster Pelalawan, klaster Inhil dan klaster Rohil.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga akan memperkuat jejaring distribusi pangan antar daerah, meningkatkan penyerapan pembiayaan pertanian melalui KUR dan Asuransi Usata Tani Padi (AUTP). Kemudian, pengembangan satu data peta lahan berbasis webgis yakni Sistem Informasi Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikutura Provinsi Riau (SIMPATI RIAU-red).

    "Selain itu, gerakan diversifikasi pangan akan terus disosialiasikan. Terutama mempopulerkan bahan pangan pokok selain beras, dimana potensi olahan pangan dari sagu di Kepulauan Meranti yang telah mendunia terus kita kembangkan, begitu juga dengan potensi olahan talas ungu di Rokan Hilir,"bebernya.

    Upaya penguatan ketahanan pangan juga dilakukan secara desentralisasi, dengan cara memperkuat lumbung pangan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sementara upaya lainnya yang sangat penting adalah melakukan pengembangan pertanian modern melalui smart farming dan precision farming.nor

    "Langkah strategis tersebut adalah sebagai upaya memupuk optimisme memasuki kondisi new normal di sektor pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau. Produksi pertanian tidak boleh berhenti, meski saat ini dunia sedang dilanda pandemi,"harapnya. nor

  • Tambah 2 Positif dan Pasien Sembuh Covid-19 di Riau 27 Orang

    By redkoranriaudotco →

    KORANRUAU.co,PEKANBARU- Hari ini, Senin (29/6/20) ada penambahan 2 kasus positif di Provinsi Riau. Kabar baiknya, ada 27 pasien yang sembuh.

    Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau Hj Mimi Yulianti Nazir."Terdapat penambahan 2 kasus positif, artinya total pasien positif 226 orang,"jelasnya, di Posko Gugus Tugas Penangangan (GTP) Provinsi Riau Gedung Daerah.

    Dijelaskan Mimi, 2 pasien tambahan itu adalah, Ny. SA (32) yang merupakan warga Kabupaten Kuantan Singingi dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Kuantan Singingi. Ny. SA merupakan analis laboratorium RSUD Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

    "Kedua, Nyonya GS (30) yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya GS merupakan salah satu pegawai asuransi di Kota Pekanbaru. Belum diketahui Riwayat penularan dari Nyonya GS, karena tidak memiliki Riwayat perjalanan dan Riwayat kontak erat dengan pasien postif covid-19,"terang Mimi.

    Dari total Positif 226 kasus positif itu lanjut Mimi, sebanyak 50 pasien masih dirawat, 166 sehat dan sudah dipulangkan. Kemudian, 10 orang meninggal dunia.

    Sedangkan 27 pasien covid-19 yang dinyatakan sembuh itu sambung Mimi yaitu, Tn. GMA (32) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Ny. R (67) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. MSAN (3) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian, Nn. IA (28) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. AL (31) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. AW (34) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir.

    "Selanjutnya, Tuan IS (27) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. S (53) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Ny. HPD (41) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Ny. ASD (39) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Ny. DF (41) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. R (38) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. KHN (14) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir,"ulas Mimi.

    Lalu, pasien Ny. R (19) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. N (60) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. MS (47) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Ny. SW (29) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. MA (15) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Tn. SQA (32) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. AA (72) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir.

    "Pasien berikutnya papar Mimi, Ny. RZ (53) yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir, Tn. IMT (39) yang merupakan warga Kabupaten Kuantan Singingi, Tn. RM (42) yang merupakan warga Kabupaten Kuantan Singingi, Ny. DS (39) yang merupakan warga Kabupaten Kampar, Ny. Y (36) yang merupakan warga Kabupaten Kampar, Ny. NP (26) yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan Tn. YA (25) yang merupakan warga Kota Pekanbaru,"ujar Mimi.

    Sedangkan, PDP yang masih dirawat berjumlah 226 pasien, PDP negatif covid-19 dan dipulangkan berjumlah 1.623 orang. Lalu, PDP meninggal dunia berjumlah 183 orang sehingga total PDP berjumlah 2.032 orang.

    Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang dalam pemantauan berjumlah 4.912 orang. Sementara, ODP sudah selesai pemantauan berjumlah 74.253 orang.nor

  • Disdik Pekanbaru Akan Coret Calon Siswa yang Manipulasi Data PPDB

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Calon siswa yang melakukan manipulasi data saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terancam dikeluarkan dari sekolah. Hal itu dikatakan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas, Senin (29/6/2020).

    "Data yang diserahkan saat pendaftaran PPDB tahun ajaran 2020/2021 harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan," ujar Ismardi.

    Hal itu mengingat PPDB menerapkan sistem zonasi atau berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan lokasi sekolah yang dituju.

    "Hati-hati mengeluarkan domisili, kalau surat domisili itu tidak benar, anak itu bisa kita keluarkan," tegas Ismardi.

    Dijelaskannya, penerimaan siswa dengan sistem zonasi ini dimulai dari titik nol sekolah tersebut. "Mulai dari anak dari yang tinggal di sekolah kemudian baru anak-anak sekitarnya," sebutnya.

    Seleksi pun tidak hanya berpatokan pada surat domisili saja. Namun, berpatokan dengan Kartu Keluarga (KK) calon peserta didik. Karena KK merupakan bukti autentik.

    "Yang utama itu KK dulu. Kita lihat KK nya, baru surat domisili. Kalau KK tak terpenuhi, baru surat domisili kita pakai," jelasnya.

    Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP di Pekanbaru dijadwalkan berlangsung dari 1-7 Juli mendatang. Untuk PPDB, sistem yang diterapkan masih sama seperti tahun lalu yaitu zonasi.

    Khusus untuk calon peserta didik SD, selain zonasi ditambah dengan persyaratan umur peserta didik yang mencukupi.

    Untuk masuk SMP, ada empat jalur yang bisa diambil. Yakni pertama warga tempatan atau zonasi dengan kuota 60 persen. Kemudian, jalur prestasi akademik dan non-akademik 20 persen. Lalu jalur afirmasi bagi warga miskin 15 persen. Dan terakhir jalur pindahan 5 persen, ini termasuk kuota bagi anak guru.Rahmat
  • Kejagung Arahkan Penyidikan Kasus Impor Tekstil ke Kerugian Ekonomi Negara

    By redkoranriaudotco →
    Kejaksaan Agung Buka 2.000 Formasi untuk Lulusan SMA, Ini Syaratnya

    KORANRIAU.co ,  - Jaksa Agung ST Burhanuddin membocorkan arah penanganan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020. Burhanuddin mengungkapkan kasus dugaan korupsi impor tekstil itu akan diarahkan ke kerugian perekonomian negara.
    "Pertama tentang penanganan Bea Cukai. Kita juga tidak mengharapkan di sini saja, kita akan kembangkan. Ini adalah pintu masuk kami, kenapa? Kami kalau perbuatan tindak pidananya penyelundupan, itu kewenangan bukan di kami, tapi di Bea Cukai. Yang ditangani oleh kami adalah tindak pidana korupsi. Itu yang membatasinya," kata Burhanuddin dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

    "Dan untuk kasus ini akan menjadi pintu masuk kami ke yang lainnya, dan ini akan kami sampaikan dengan Jampidsus bahwa ini adalah pintu masuk," imbuhnya.

    Burhanuddin meminta dukungan Komisi III dalam mengusut kasus dugaan korupsi importasi tekstil ini. Menurutnya, importasi tekstil ini merupakan kasus pertama yang penyidikannya diarahkan ke kerugian perekonomian negara.

    "Dan sebagai bocornya, bahwa kami akan mengarahkan kerugian perekonomian negara, tidak hanya pada kerugian negara, tapi perekonomian negara, dan kami akan arahkan ke situ. Kami juga mohon dukungannya, ini adalah kasus pertama yang diarahkan ke kerugian perekonomian negara, mohon nanti dukungannya," sebut Burhanuddin.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020. Keempat tersangka merupakan pejabat di Bea-Cukai Batam dan satu lagi berlatar belakang pengusaha.

    "Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 22 tanggal 27 April 2020 dan surat perintah penyidikan nomor 22 A tanggal 6 Mei 2020, pada hari ini menetapkan lima orang tersangka, empat masih pejabat aktif, yang satu pengusahanya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).

    Kelima tersangka tersebut adalah Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan KPU Bea-Cukai Batam inisial MM, Kepala Seksi (Kasi) Kepabeanan dan Cukai pada Bea-Cukai Batam inisial DA, Kasi Kepabeanan Bea dan Cukai pada Bea-Cukai Batam inisial HAW, Kasi Kepabeanan dan Cukai pada Bea-Cukai Batam inisial KA, serta pemilik PT Flemings Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) inisial IR.(detik.com/ir)
  • Firdaus: Mantan Sekdako Dicopot Atas Rekomendasi KASN

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M Noer diberhentikan dari jabatannya atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN).

    Setelah dilepas dari jabatannya, M Noer juga direkomendasikan menjabat lagi sebagai pejabat pratama atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan, M Noer yang sebelumnya menjabat sebagai Sekdako dimutasi jadi kepala Dinas Kesehatan. Mutasi itu atas rekomendasi dari KASN.

    "Bagi pejabat yang pernah menjabat Sekda itu ada kekhususan. Ia tidak sama dengan pejabat pratama lainnya," ujar Firdaus, Senin  (29/6/2020).

    Jadi kata Firdaus, semua pejabat yang dilantik pada 28 Juni lalu itu sudah melalui proses asesmen yang dilakukan di awal tahun. Sebenarnya, proses administrasi sudah selesai satu bulan lalu.

    Rekomendasi dari KASN juga sudah diterima ketika itu. Khusus untuk M Noer harus ada rekomendasi dari gubernur Riau karena jabatannya sebagai sekdako.

    Jadi, tim asesmen itu mengevaluasi kinerja pejabat pratama. Hasil evaluasi tim asesmen, ada pejabat pratama yang tetap pada jabatannya dan ada yang dirotasi.

    "Khusus untuk M Noer, ia sudah cukup lama menjabat sebagai sekdako yaitu 4,5 tahun. Ia paling lama jadi sekda di Pemko Pekanbaru," ungkap Firdaus.

    Rekomendasi dari KASN yaitu M Noer agar diberhentikan dari jabatan Sekdako. Kepala daerah disarankan untuk memberikan jabatan pratama kepada M Noer supaya tidak pensiun pada 30 Juni nanti.

    "Supaya, M Noer bisa menggunakan kesempatannya mengurus Widyaiswara yang bisa pensiun diumur 62 tahun. Jadi, semuanya transparan," ucap Firdaus.

    Seharusnya, pelantikan digelar di awal bulan Juni. Namun, tim Covid-19 tidak mau terganggu karena Pekanbaru memasuki awal perilaku hidup baru atau new normal. "Kedua, kami juga harus menyiapkan HUT Pekanbaru pada 23 Juni lalu," jelas Firdaus.

    Di sisi lali, Jabatan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru dan empat jabatan pratama lainnya hanya diisi pelaksana tugas (Plt) atau sementara waktu. Lima jabatan ini akan dilelang mulai pekan ini.

    Terkait hal itu, Firdaus mengaku sudah membentuk tim asesor lagi untuk mengisi jabatan sekda definitif. Saat ini, pejabat sekda masih diisi Plt. Jabatan yang dijabat Plt saat ini adalah kepala Dinas Pendidikan, Asisten III, kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sekretaris daerah, dan sekretaris DPRD. Jadi ada lima jabatan kosong atau tidak ada pejabat definitifnya," ujarnya.

    Lima jabatan ini dilelang awal bulan depan. Panitia lelang sudah dibentuk untuk asesor. "Prosesnya akan dilakukan awal pekan ini," pungkasnya.Rahmat

  • GTP Covid-19 Jadwalkan Rapid Tes dan Swab di Pasar Rumbai

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Setelah dilakukan pemeriksaan rapid test dan swab massal di Pasar Agus Salim atau Pasar Sukaramai pada Jumat (26/6/2020) lalu, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru juga mewacanakan pemeriksaan di Pasar Rumbai, Jalan Sekolah.

    Hal itu dikatakan oleh Jubir Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut bahwa pihaknya meminta dinas kesehatan untuk juga melakukan rapid test dan swab test di Pasar Rumbai.

    "Kita minta untuk dilakukan rapid test dan swab di Pasar Rumbai," kata Ingot, Senin (29/6/2020).

    Ia menilai bahwa pasien positif di Rumbai sudah bisa dikatakan klaster Rumbai. "Seperti halnya kalster BRI, dari pengembangannya dilakukan swab test dan rapid test di Pasar Sukaramai atau Pasar Agus Salim, karena berkemungkinan besar banyak berinteraksi di Pasar Sukaramai," terangnya.

    Mencermati hal itu, Ia menilai bahwa Rumbai juga mengalami gejala peningkatan kasus Covid-19.  "Oleh karena itu, kita minta agar Pasar Rumbai yang berada di Jalan Sekolah untuk dilakukan pemeriksaan swab dan rapid test," pungkasnya.

    Di samping itu, pihaknya juga terus mengingatkan masayarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah satu-satunya cara pencegahan penyebaran Covid-19.

    "Tetap menjaga jarak, menggunakan masker bila berada di luar rumah, rajin cuci tangan, hindari kerumunan dan olahraga rutin," imbaunya.Rahmat
  • Anggaran Terbatas, BPKAD Belum Pagar Lahan Pemprov Riau

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau saat ini masih terkendala anggaran untuk melakukan pemagaran sejumlah lahan miliki aset Pemprov Riau.

    Demikian dikatakan Kepala BPKAD Riau Indra, saat dikonfirmasi terkait kegiatan rencana pemagaran terhadap lahan milik Pemprov Riau seluas 2 hektare yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru."Kalau untuk pemagaran memang belum kita lakukan,"sebutnya.

    Indra mengakui, anggaran kegiatan fisik untuk saat di BPKAD memang sedang dirasionalisasi. Pasalnya, saat ini Pemprov Riau masih fokus dalam penanganan Covid-19.

    "Kendala kita saat inikan kekurangan anggaran. Kita kan lagi fokus Covid-19 dulu,"terangnya.

    Namun demikian lanjut Indra, upaya pengamanan aset lahan milik Pemprov Riau terus dilakukan. Salah satu diantaranya, dengan menguasai lahan tersebut.

    Indra menambahkan, pada prinsipnya sejumlah lahan aset Pemprov Riau yang ada saat ini tidak luput dalam pengawasan BPKAD. Hal ini sebagai upaya pihaknya untuk melakuakan penyelamatan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah.

    "Nanti kalau masalah Covid-19 ini sudah aman, kita akan anggarkan kembali untuk itu (pemagaran-red). Yang jelas aset itu masih dalam pengawasan kita,"tuturnya.nor 

  • PPJI Riau Gelar Bazar Kuliner Online

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU -  Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Provinsi Riau bersempena memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-236 menggandeng sejumlah pihak terkait dengan industri kuliner menggelar kegiatan “Bazaar Kuliner Online” disingkat Bakul Online di UKM Hub, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dengan menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19,  pada 28 Juni sampai 12 juli 2020.

    Kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan semangat pelaku bisnis ekonomi kreatif bidang online di tengah menurunnya penjualan bahkan mengalami zero income ini akan dilaksanakan mulai pukul 10.00 sampai 17.00 WIB.“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan penjualan pelaku bisnis ekonomi kreatif di bidang kuliner,” kata Ketua PPJI Riau Alfa Frisa Septania, dalam siaran persnya kepada sejumlah media massa di Pekanbaru, Senin (29/6/2020).

    Menurut pebisnis kuliner yang akrab disapa Nonie ini, peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-236 yang jatuh pada tanggal 23 Juni 2020 ini di tengah wabah pandemic Covid-19 dimana semua orang harus menerapkan protokol kesehatan yang dibuat pemerintah agar terhindar dari virus yang mematikan ini.
    Nonie mengatakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kelaziman baru atau New Normal di kota Pekanbaru berdampak pada sektor ekonomi kreatif.

    “Banyak even ditiadakan karena wabah pandemi Covid-19, sementarar banyak masyarakat yang masih menggantungkan diri pada kegiatan tersebut,” ujar Nonie.

    Menurut Nonie, pelaku bisnis dan kuliner, dituntut untuk terus berpikir positif dan mampu berinovasi dengan tetap menaati peraturan pemerintah sambil terus berusaha menstabilkan dan bahkan meningkatkan ekonomi kawan-kawan seperjuangan.

    “Inilah kami bersama-sama memprakarsai  kegiatan Bazaar Kuliner Online ini. Bak kata pepatah Melayu, “tidak akan lahir nakhoda handal di laut tenang” maka masalah dan rintangan yang datang adalah ujian untuk tetap bertahan dalam situasi apapun,” ujar Nonie.

    Berbagai kegiatan virtual dilakukan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-236 seperti Web Seminar (Webinar) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020, Bazaar produk pelaku kuliner melalui platform digital, Food Court Anti Covid-19, Stage live IG tematik by Sponsor, Webinar dari Pertamina tentang permodalan di masa Covid, Webinar dari Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia (Aspedi) Riau tentang bisnis dekorasi di tengah pandemi, Mini Studio Webinar Foto produk kuliner FKP Riau, Lomba masak virtual PPJI ke-2, kelas masak virtual anak membuat pizza, lelang produk virtual RMR, Lomba Merchant Terkeren dan video bareng memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-236 dan banyak kegiatan yang bisa dinikmati di rumah saja.

    Selain itu, start up Bakul online akan mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang kuliner di Kota Pekanbaru untuk berjualan di satu lokasi dengan menerapkan standar operational prosedur Covid-19 yang menjamin kebersihan produk dan menggunakan  sistem pembelian online dengan platform aplikasi gofood.

    Menurut Nonie, kelancaran dan kesuksesan acara ini tidak akan terlepas dari dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. “Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama agar acara ini dapat terselenggara dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua,” kata Nonie.

    Kegiatan yang menurut Nonie dikerjakan secara ‘keroyokan’ secara bersama-sama dirajut secara online lewat chating-chating bersama @gojek.pekanbaru ini dilandasi niat membantu bisnis kuliner yang terkena dampak pandemi Covid-19 untuk dapat terus bertahan diterpa cobaan ini.

    Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan, Pegadaian, Gojek dan PT Pertamina dan dilengkapi oleh tim yang selalu bisa  menyulap keisengan menjadi kegiatan-kegiatan bermanfaat dari Caraka_Corp, DPD PPJI Riau, DPC PPJI Pekanbaru, Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Provinsi Riau, Relawan Muda Riau, dan Aspedi Riau.

    “Harapan kami semoga selama pelaksanaan kegiatan pada 28 Juni sampai 12 Juli 2020 kita semua dikawal kesehatannya, dilancarkan rejekinya dan dikuatkan kekompakannya untuk survive dalam segala hal. Amin,” kata Nonie.ridwan

  • Gubri Syamsuar Teken Usulan Revisi KLHS Pesisir ke Pusat

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar telah menandatangani usulan revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KLHS-RZW3K) yang akan diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

    Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod, Senin (29/6/20) di Pekanbaru. Menurutnya, KLHS ini tekah tiga dilakukan penyempurnaan.

    "Alhamdulillah, KLHS RZWP3K telah ditandatangani Pak Gubernur. Selanjutnya usulan KLHS ini disampaikan ke KLHK,"sebutnya.

    Mamun mengatakan, nantinya validasi akan dilakukan oleh Kementerian KLHK. Pihaknya berharap, dalam waktu dekat KLHS RZWP3K Provinsi Riau ini bisa tuntas.

    Seperti diketahui, KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi syarat untuk menetapkan RZWP3K sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 jo UU No 1 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Dalam konsultasi publik yang telah dilaksanakan sebelumnya, dalam draf usulan RZWP3K Provinsi Riau, terdapat empat alokasi ruang yang mencakup sejumlah kawasan. Diantaranya kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut.

    Untuk kawasan pemanfaatan umum dibagi lagi menjadi beberapa zona. Antara lain, zona perikanan tangkap dipermukaan maupun dasar laut, zona perikanan budidaya, zona pariwisata, zona pelabuhan, zona pertambangan, dan zona pertahanan keamanan.nor
  • Perundungan di Tempat Kerja

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Kita mengenal Jepang sebagai negara industri maju. Kemajuan itu dibangun oleh para pekerja yang bekerja sangat keras dengan disiplin yang sangat tinggi. Di balik cerita kerja keras dan disiplin itu sebenarnya ada pula cerita-cerita tentang tekanan berlebihan, bahkan pelecehan, oleh atasan kepada bawahan.

    Di Jepang senioritas sangat penting. Dalam budaya Jepang hierarki senpai-kohai sangat penting. Senpai adalah sosok yang dihormati karena dianggap lebih tua, lebih berpengalaman, dan lebih tahu. Sebenarnya pengistimewaan posisi senpai itu bukan sekadar hal yang gratis. Seorang senpai sebenarnya punya tanggung jawab untuk memantaskan diri. Kalau tidak, kehormatannya akan jatuh. Jadi, senioritas itu bagian dari upaya agar seseorang menjaga etos kerjanya.

    Atasan di tempat kerja adalah para senpai yang sejak awalnya sangat dihormati, ditambah lagi dengan kekuasaan serta wewenang karena jabatan yang ia duduki. Itu membuat posisinya sangat kuat. Dalam banyak hal situasinya mirip dengan hierarki militer yang otoriter.

    Suasana kerja di perusahaan Jepang pada masa lalu sangat keras. Atasan menekan bawahan untuk bisa bekerja, mencapai target yang diinginkan. Yang rendah kinerjanya akan jadi bulan-bulanan. Tidak sedikit pula tekanan itu diberikan secara berlebihan, sampai melampaui kepatutan di tempat kerja. Perundungan dan pelecehan terjadi.

    Dalam hal gender, orang-orang Jepang dulu banyak yang sexist. Perempuan relatif tidak begitu diterima di tempat kerja. Pelecehan seksual, dari yang kelas ringan seperti pelecehan verbal, sampai ke kekerasan seksual terjadi di tempat kerja.

    Saya tulis "dulu", artinya perusahaan-perusahaan Jepang sudah dan sedang berubah. Kini hal-hal yang dulu dianggap biasa menjadi hal yang sangat terlarang. Pelecehan seksual menjadi hal yang sangat keras dilarang. Orang Jepang menyebutnya seksu hara, istilah yang diadopsi dari istilah sexual harassment. Bersamaan dengan itu juga diperkenalkan istilah pawa hara, diadopsi dari istilah power harassment, yaitu pelecehan terhadap orang lain dengan menggunakan kekuasaan yang didapat dari jabatan. Hal itu juga dilarang sangat keras.

    Zaman dulu seorang senpai maupun atasan di Jepang bisa saja memaki-maki bawahannya dengan kata seperti baka atau aho, yang maknanya setara dengan makian "goblok" dan "tolol". Kini hal tersebut terlarang, dan pelakunya dapat dikenai tindakan hukuman berat.

    Apa yang membuat itu semua berubah? Kata kuncinya "manajemen". Perusahaan-perusahaan Jepang tumbuh berkembang menjadi perusahaan raksasa yang mendunia. Untuk mengelola perusahaan-perusahaan besar itu diperlukan sistem manajemen yang andal. Demikian pula, pemerintahan harus dikelola dengan cara yang sama. Meski pada awalnya orang-orang Jepang mempraktikkan berbagai ciri kerja mereka, pada akhirnya mereka harus menyingkirkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen.

    Perusahaan-perusahaan global Jepang harus berperilaku seperti perusahaan-perusahaan global lain, mengadopsi nilai-nilai korporasi berbasis pada tuntutan manajemen. Pemerintah merumuskan hukum-hukum baru yang dengan tegas melarang praktik-praktik pelecehan tadi. Nilai-nilai baru ini di disebarkan menjadi nilai-nilai dalam praktik bisnis di seluruh jaringan global mereka. Bersamaan dengan itu juga dikampanyekan nilai-nilai yang senada, seperti antikorupsi, antimonopoli, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan sebagainya.

    Perundungan di tempat kerja salah satu sumbernya adalah kesalahan manajemen. Tingkah laku atasan, karyawan, atau eksekutif, yang masuk kategori perundungan adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip manajemen. Tindakan seperti itu biasanya terjadi di tempat-tempat yang memang longgar dalam sistem manajemen.

    Prinsip dasar manajemen adalah mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi tercapai, dengan sumber daya yang dipakai untuk mencapainya dikelola dengan baik. Dalam hal sumber daya manusia, maka manusia harus diperlakukan secara manusiawi dalam proses pencapaian tujuan organisasi tadi.

    Perundungan adalah soal kesalahan manajemen. Sayangnya, masalah ini sering dianggap sebagai sekadar persoalan pribadi pelakunya atau soal oknum saja. Ketika terjadi perundungan, pelecehan, bahkan pelanggaran hak asasi manusia, orang-orang mencoba mencari solusi yang tidak menyentuh aspek manajemen. Masalahnya tidak akan pernah bisa diselesaikan.

    Saya cukup sering ditanya soal bagaimana menghadapi atasan yang otoriter atau yang suka melecehkan. Ini adalah pertanyaan yang sama dengan pertanyaan soal bagaimana mengatasi kecurangan, kemalasan, rendahnya integritas, dan berbagai soal lain. Orang mencoba memandangnya sebagai masalah yang parsial, tidak memandangnya sebagai masalah manajemen. Padahal itu semua soal manajemen dan ada jawabannya pada prinsip-prinsip manajemen.
    Maka jawaban saya biasanya adalah lakukan perubahan berbasis manajemen. Boleh saja diambil tindakan yang sifatnya parsial, tapi itu sekadar tindakan darurat saja. Tanpa perubahan dari sisi manajemen, tindakan parsial tidak akan banyak manfaatnya.

    Saya berikan ilustrasi soal perusahaan Jepang tadi untuk menggambarkan bahwa masalah yang sudah demikian menggurita, dan sempat dipandang sebagai gaya manajemen saja pun bisa diubah total dengan pendekatan manajemen secara menyeluruh. Bisa dikatakan bahwa pendekatan ini adalah satu-satunya solusi. Yang lain sifatnya solusi darurat belaka.

    Jadi, kalau Anda berhadapan dengan berbagai penyimpangan di tempat kerja, termasuk perundungan, pelecehan seksual, korupsi dan sebagainya, dan Anda mencari jawaban atau solusi untuk mengatasinya, carilah jawaban dari prinsip-prinsip manajemen. Sayangnya, ada sangat banyak pekerja profesional yang tidak paham prinsip-prinsip itu. Karena tidak paham, mereka mencoba mencari solusi yang basisnya bukan manajemen. Akibatnya, bukan selesai, tapi masalahnya justru jadi lebih besar dan makin pribadi.detikcom/nor
  • Polisi Jamin Profesional dan Transparan Usut Kasus Pembakaran Bendera PDIP

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Polisi jamin akan bekerja transparan dan profesional dalam mengusut kasus pembakaran bendera PDIP. Aksi demo tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan Gedung DPR diwarnai pembakaran bendera PDIP. Hal ini membuat para kader banteng marah, hingga melaporkan ke polisi.

    "Semua yang kita lakukan secara profesional dan transparan kita sampaikan semua kepada masyarakat. Polisi akan lakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional tentunya dari hasil penyelidikan akan digelar kan dari pada keterangan saksi," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/6).

    Kata Argo, pihaknya akan menerima seluruh laporan masyarakat atas peristiwa ini baik dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) maupun di luar TKP. Nantinya kasus ini akan ditangani Polda Metro Jaya.

    "Sudah beberapa yang ada yang melaporkan kepada kantor polisi, tentunya nanti kalau di luar locus delikti nanti akan tetap kita terima kita akan kumpul kan jadi satu di Jakarta dan kita sifatnya masih penyelidikan, ditangani oleh Polda Metro Jaya," katanya.

    Lebih lanjut ia menyampaikan, hingga kini ada lima saksi yang telah diperiksa. Bahkan, polisi berencana akan memanggil saksi ahli.

    "Ada beberapa ya, nanti juga saksi ahli kita minta kita periksa juga, ada lebih dari 5 orang kita periksa," pungkasnya.

    Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jenderal PDIP yang juga Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, wajar jika kader partainya merasa terganggu dengan insiden pembakaran bendera partainya di depan gedung DPR oleh demonstran yang menolak RUU HIP, Rabu 24 Juni 2020 lalu.

    "Saya kira setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi pasti akan merasa terhina, tersinggung, kalau lambang-lambang partainya, organisasinya, termasuk harga diri dan kehormatannya itu terganggu," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (26/5).merdeka/nor
  • Telantarkan Bayi, Polsekta Tampan Tangkap Seorang Remaja

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kepolisian Sektor Tampan, Kota Pekanbaru, menangkap seorang remaja berusia 18 tahun yang diduga kuat merupakan bapak biologis dari seorang bayi laki-laki yang ditelantarkan di sebuah panti asuhan di Kota Pekanbaru.

    Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya di Pekanbaru, Senin (29/6/20) mengatakan, remaja yang telah beranjak dewasa berinisial CRA itu ditangkap di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Pelalawan, Riau.

    “Benar. Yang bersangkutan (CRA) diamankan pada Sabtu (27/6) sekitar pukul 23.00 WIB,” kata dia.

    Seorang bayi laki-laki berusia dua hari sebelumnya ditelantarkan di Panti Asuhan Yayasan Ar Rahim, Jalan Tiung, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru akhir pekan lalu.

    Pengasuh panti asuhan itu pun melaporkan ke polisi dengan kejadian tersebut. Dia mengatakan berdasarkan laporan pelapor bernama Muhammad Danil, ada sepasang remaja yang menitipkan bayi itu ke panti asuhan pada Jumat malam (26/6) sekitar pukul 21.00 WIB.

    Awalnya, kedua remaja itu mengaku menemukan bayi tersebut di sebuah tempat dan berniat menitip sementara ke panti asuhan. Remaja itu juga mengaku telah melaporkan temuan bayi tersebut ke kantor polisi sebelum akhirnya ke panti asuhan.

    Kemudian, si remaja berinisial CRA beralasan dia harus segera pergi untuk mengantarkan teman wanitanya yang saat itu bersamanya ke kos karena segera tutup menjelang malam. Sebelum pergi, dia sempat berjanji akan segera kembali ke panti untuk menjelaskan duduk perkaranya.

    Namun, setelah ditunggu hingga lebih 24 jam, keduanya tak kunjung kembali. Beruntung, pengasuh panti asuhan sempat memintai identitas remaja itu. Berbekal identitas berupa surat izin mengemudi tersebutlah polisi menangkap CRA di Pelalawan.

    Nandang mengatakan penangkapan langsung dipimpin oleh Kapolsek Tampan Kompol Hotmartua Ambarita langsung menuju lokasi sesuai alamat yang tertera dalam SIM lelaki itu, yakni sebuah tempat di Pelalawan.

    “Pelaku sendiri mengakui telah menelantarkan anak tersebut dengan meletakkannya ke panti asuhan,” tuturnya.

    Akan tetapi, polisi belum dapat memastikan 100 persen apakah CRA adalah ayah biologis dari malang tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pembuktian otentik dengan melakukan pemeriksaan DNA.

    “Kita lagi mencari yang perempuannya dulu,” ujarnya.

    Atas perbuatannya, CRA terancam dijerat dengan Pasal 76 b Undang-undang (UU) RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.ant/nor
  • Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid Dua Poin di Atas Barcelona

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Di papan klasemen Liga Spanyol untuk sementara, Real Madrid kembali berhasil mengungguli Barcelona sang rival abadi. Madrid di puncak dengan keunggulan dua poin.

    Keberhasilan El Real kembali ke puncak klasemen tidak lepas dari hasil LaLiga Spanyol, Senin (29/6/2020) dini hari WIB. Gol tunggal Casemiro jadi pembeda dalam laga Espanyol Vs Real Madrid.

    Tambahan tiga poin di kandang Espanyol membawa El Real kembali berhak duduk di puncak klasemen Liga Spanyol. Madrid kini mengoleksi 71 poin dari 32 pertandingan.

    Jumlah raihan Madrid itu dua poin lebih banyak ketimbang raihan Barcelona di posisi kedua dengan 69 poin. Blaugrana terpeleset di laga sebelumnya lewat hasil seri 2-2 di laga Celta Vigo Vs Barcelona.detikcom/nor
  • Jokowi: Jangan Sampai Terjadi Lagi Perebutan Jenazah Pasien Covid-19

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah Corona (COVID-19) agar tidak ada lagi kabar perebutan jenazah antara keluarga dan phak rumah sakit. Jokowi meminta semua pihak berkoordinasi dengan tokoh agama hingga budayawan.

    "Kemudian pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan," kata Jokowi dalam 'Ratas Percepatan Penanganan Dampak Pandemik Covid-19' yang disiarkan secara live di YouTube Setpres, Senin (29/6/2020).

    Jokowi meminta jajarannya memastikan agar tidak ada lagi perebutan jenazah positif Corona. Dia meminta seluruh pihak bekerja sama melakukan koordinasi.

    "Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas COVID oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga, agar tidak terjadi lagi setelah ini," jelasnya.

    Untuk diketahui, akhir-akhir ini marak terjadi kasus perebutan jenazah Corona. Hal ini terjadi lantaran keluarga ingin jenazah yang dinyatakan positif Corona ini dimakamkan di pemakaman yang ditunjuk keluarga seperti yang pernah terjadi di Ambon pada Jumat (26/6) lalu, namun di Ambon ini masalahnya sudah selesai, setelah keluarga di edukasi Gugus Tugas akhirnya keluarga mengikuti aturan yang diberikan Gugus Tugas.

    Tak hanya itu, di Makassar juga sempat terjadi, ada dua jenazah pasien positif COVID-19 dijemput paksa di RSKD Dadi pada Selasa (2/6) dan RSUD Labuang Baji, Jumat (5/6). Puluhan warga leluasa merangsek ke ruang perawatan rumah sakit karena jumlah aparat keamanan yang berjaga-jaga hanya beberapa orang.detikcom/nor

  • Pakistan Tembak Jatuh Drone Mata-mata India di Kashmir

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Militer Pakistan menyatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat nirawak atau drone quadcopter mata-mata milik India di wilayah perbatasan Kashmir yang diperebutkan kedua negara.

    "Pasukan Angkatan Darat Pakistan menembak jatuh quadcopter mata-mata India di sektor Hot Spring di sepanjang Line of Control (LoC) [garis pembagi perbatasan India-Pakistan di Kashmir]," ujar militer Pakistan melalui pernyataan pada Minggu (28/6).

    Islamabad menuturkan Quadcopter milik rivalnya itu telah menerobos masuk wilayah Kashmir bagian Pakistan sedalam 850 meter. Dikutip kantor berita Anadolu, Quadcopter India tersebut merupakan yang kesembilan ditembak jatuh Pakistan tahun ini.

    Relasi Pakistan dan India kembali menegang pada paruh akhir 2020 setelah New Delhi memutuskan membatalkan status khusus negara bagian Kashmir yang masih menjadi sengketa. Tak hanya itu, India juga sempat memutus layanan komunikasi yang kini baru pulih setengahnya.

    Kashmir terbagi antara India dan Pakistan sejak kedua negara itu merdeka dan pecah pada 1947. Baik India, maupun Pakistan saling klaim menguasai wilayah tersebut.

    Kedua negara sempat terlibat tiga kali perang yakni pada 1948, 1965, dan 1971 akibat memperebutkan wilayah Kashmir.Tentara India berupaya membendung aksi pemberontakan yang terjadi selama puluhan tahun di Kashmir.

    Para kelompok pemberontak itu berupaya memerdekakan wilayah Kashmir dari India atau bersatu dengan Pakistan. Pemberontakan itu dikabarkan telah menewaskan puluhan ribu nyawa warga sipil.cnnindonesia/nor

  • Besok Dimulai, Pendaftaran Ulang SMA Sederajat di Riau Tetap Online

    By redkoranriaudotco → Minggu, 28 Juni 2020

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pendaftaran ulang bagi siswa SMA sederajat yang telah dinyatakan diterima, akan digelar Senin (29/6/20) besok dilakukan seecara online.

    "Pendaftaran ulang dimulai besok (Senin-red). Berakhir hingga Jumat (3/7/20) mendatang," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau Zul Ikram, Ahad (28/6/20) di Pekanbaru.

    Dipaparkan Zul Ikram, pihaknya meminta kepada sekolah SMA sederajat di Riau untuk menyiapkan pola protokol kesehatan. Hal ini dalam mengantisipasi terjadinya kerumunan orang yang bisa menjadi penularan Covid-19.

    "Untuk menghindari kerumunan, bagi sekolah yang bisa melakukan pendaftaran ulang secara online, maka diimbau untuk dilakukan secara online. Bagi yang tidak, maka harus melakukan protokol kesehatan,"tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Zul Ikram mengatakan jika pihaknya secara bertahap akan menambah sekolah SMA/SMK baru di Riau. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

    Ini mengingat faktor pemicu persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Riau adalah karena sebaran sekolah. Khususnya di Pekanbaru cukup jauh.

    "Kita sadari ada beda penafsiran di PPDB jalur zonasi, ada yang puas dan tidak puas. Saya kira itu sebuah kewajaran. Persoalan ini muncul karena sebaran SMA/SMK khususnya di Pekanbaru menjadi faktor pemicu persoalan di PPDB jalur zonasi,"terangnya.

    Dia menyebutkan, sekolah SMA/SMK di Riau memang memilki kapasitas yang amat terbatas. Kemudian dilain sisi, disebagian wilayah kekurangan sekolah.nor 


  • Pekanbaru Masih Tertinggi Pasien Positif Covid-19 di Riau

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kota Pekanbaru hingga kini masih menjadi daerah 'penyumbang' kasus positif terbanyak dari 11 kabupaten/kota terpapar Covid-19 di Provinsi Riau.

    Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau Hj Mimi Yulianti Nazir, terkait sebaran 224 kasus positif Covid-19 hingga Ahad (28/6/20) hari ini."Jumlah pasien positif di Pekanbaru masih tertinggi dalam sebaran Covid-19 di Provinsi Riau yakni sebanyak 84 kasus,"katanya di Posko GTP Covid-19 Riau di Gedung Daerah.

    Selain Kota Pekanbaru lanjut Mimi, Kabupaten Indragiri Hilir juga tinggi pasien positif Covid-19 yaitu sebanyak 45 kasus. Kemudian disusul, Kota Dumai 26 kasus, Kabupaten Bengkalis 19 kasus, Kabupaten Kampar 13 kasus dan Kepulauan Meranti 12 kasus.

    "Selanjutnya, Kabupaten Pelalawan 9 kasus, Kuansing sebanyak 6 kasus, Kabupaten Siak dan Indragiri Hulu (Inhu) masing-masing 4 kasus. Terakhir, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) paling sedikit yakni 2 kasus,"papar Mimi.

    Sementara sambung Mimi, daerah yang hingga kini belum 'tersentuh' kasus positif Covid-19 adalah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Daerah ini masih nihil kasus positif dan satu-satunya yang dinyatakan zona hijau Covid-19 di Bumi Lancang Kuning.

    Untuk hari ini sebut Mimi, terdapat 1 penambahan 1 pasien positif di Provinsi Riau. Satu pasien tambahan itu adalah, Tn. SA (18) yang merupakan warga Kabupaten Kampar dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru.

    "Belum diketahui Riwayat penularan dari Tn. SA ini. Karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif Covid-19,"ulasnya.

    Mimi juga menyampaikan, selain penambahan kasus positif juga ada 18 pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Rinciannya 15 pasien dari Kota Pekanbaru, 2 dari Kabupaten Kampar dan 1 warga negara Malaysia.nor

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com y1GyIO.jpg yLx3F0.jpg