Browsing "Older Posts"

  • Hakim Vonis Dua Terdakwa Korupsi APBKep Panipahan Rohil Rp411 Juta Setahun Penjara

    By redkoranriaudotco → Jumat, 30 September 2022





    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dua terdakwa dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) senilai Rp411 juta lebih, di Penghulu Panipahan Laut, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Hendri Saidirman dan M Idris Daud, akhirnya divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru selama 1 tahun penjara.


    Vonis majelis hakim yang dipimpin H Effendi SH dengan dua hakim anggota Iwan Irawan SH dan Adrian HB Hutagalung SE SH MH itu, dibacakan pada sidang Jumat (30/9/22) siang. Hakim menyatakan, keduanya bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


    "Menghukium terdakwa Hendri Saidirman dan M Idris Daud, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun,"kata hakim Effendi.


    Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menghukum kedua terdakwa untuk membauyar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.


    Atas vonis hakim itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya Muhammad Yunus Pane SH MH, Andrison SH, Khairil Ahmad SH MH, Erwin Suprapto, SHI dan Donny Reffa Putra SH menyatakan pikir-pikir."Kami pikir-pikir Yang Mulia,"kata Pane.


    Hal yang sama juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herdianto SH. Jaksa menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim itu.


    Sebelumnya JPU Herdianto SH menuntut kedua terdakwa M Idris dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Kemudian denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 bulan. 


    Sementara terdakwa Hendri Saidirman dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan. Kemudian, menuntut pidana denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 bulan.


    JPU dalam dakwaan menyebutkan, perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 silam. Berawal ketika Kepenghuluan Panipahan Laut mendapatkan anggaran APBKep senilai Rp3.288.211.371.



    Anggaran itu seyogianya digunakan untuk membangun kegiatan fisik di kepenghuluan. Namun selaku penghulu Hendri menunjuk terdakwa Idris Daud yang juga orang tua kandungnya itu, untuk melaksanakan tiga kegiatan fisik.



    Namun pembangunan fisik pada Kepanghuluan Panipahan Laut itu, tidak sesuai dengan RAB dan pengelolaan Keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran kas. Untuk pelaksanaan 3 paket pekerjaan pembuatan body jalan itu, terdakwa Hendri menyerahkan seluruh uang anggaran pembangunan kepada Idris.



    Kedua terdakwa membuat pelaksanaan pekerjaan adalah dengan metode swakelola (manual) menggunakan cangkul dengan membayar upah kepada masyarakat lokal. Namun dalam kenyataanya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator.



    Terdakwa Idris membuat kwitansi tidak sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran. Misalnya, untuk kegiatan pembuatan bodi Jalan Sepakat yang dikerjakan saksi Fendi sebesar Rp60 juta, dibuatnya kwitansi pengeluaran sebesar Rp144 juta.



    Demikian juga dua kegiatan fisik lainnya. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh audit Inspektorat Rokan Hilir ditemukan keugian negara sebesar Rp411.353.359.nor




  • Gubri Syamsuar Kukuhkan Danrem Jadi Bapak Asuh Anak Stunting

    By redkoranriaudotco →


     

    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar didampingi Ketua TP PKK Provinsi Riau, Hj Misnarni Syamsuar mengukuhkan Danrem 031/WB, Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 031 PD I BB sebagai bapak dan bunda asuh anak stunting, berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (30/9/2022).


    Pada kesempatan tersebut, Gubri mengungkapkan selamat telah dikukuhkannya Danrem 031/WB berserta istri menjadi bapak dan bunda asuh anak stunting di Provinsi Riau.


    Menurutnya, program bapak dan bunda asuh anak stunting yang diinisiasi oleh BKKBN hadir untuk memberikan ruang kontribusi kepada pemangku kepentingan untuk turut ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting.


    "Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Pak Danrem 031/WB dan ibu yang hari ini telah kami lakukan pengukuhansebagai bapak dan bunda asuh anak stunting," ucapnya.


    Apalagi ini, ungkapnya, percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang telah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.


    Presiden Republik, Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. Sementara prevelensi stunting di Indonesia berdasarkan dari tahun 2021 pada angka 24,4 persen.


    Ia mengungkapkan, sebaran data stunting Provinsi Riau berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 adalah 22,9 persen. Untuk mendukung target percepatan penurunan stunting nasional, maka Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menetapkan target stunting pada RPJMD 14 persen pada tahun 2024.


    "Dengan kata lain angka pada setiap tahunnya harus bisa kita turunkan sebesar 2,7 persen," ujarnya.


    Selain itu, program penurunan stunting merupakan aksi konvergensi lintas sektor program ini bukan tanggung jawab dari salah satu OPD saja, mengingat program yang tertuang dalam Perpres tersebut berbasis keluarga beresiko stunting dengan penekanan pada penyiapan kehidupan berkeluarga.


    "Sekaligus untuk pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi," lanjutnya.


    Oleh karena, Gubri menyebutkan Pemprov Riau telah membentuk tim percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Ia berharap melalui program bapak dan bunda asuh anak stunting, terwujudnya penurunan stunting khususnya di Provinsi Riau.


    "Semoga dengan adanya program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka penting Indonesia khususnya di provinsi Riau pada tahun 2024," harapannya.rls/nor

  • Hasil Pemeriksaan Disnakertrans Riau, PT SSS Nunggak Iuran BPJS Karyawannya Rp1,3 Miliar

    By redkoranriaudotco →

     

    Foto: Kabid Pengawas Ketenagakerjaan, Heru Hariprayitno, 


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau telah memanggil manajemen perusahaan perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) di Kabupaten Pelalawan. Hasilnya, dketahui perusahaan ini menunggak iuran BPJS karyawannya sebesar Rp1,3 miliar.


    Perlu diketahui, pemanggilan itu untuk menindaklanjuti laporan karyawan perusahaan tersebut terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan, dan hak-hak karyawan lainnya."Kami telah memanggil pihak PT SSS menindaklanjuti laporan karyawan terkait hak-hak normatif yang belum dibayarkan," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Imron Rosyadi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Ketenagakerjaan, Heru Hariprayitno, Jumat (30/9/22).


    Heru menerangkan, dalam pertemuan itu menghasilkan rekomendasi diantaranya, PT SSS menyatakan bersedia mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan pada Oktober mendatang. Kemudian soal tunggakan iuran jaminan BPJS Ketenagakerjaan karyawan mereka (PT SSS) berjanji yang disepakati dalam nota kesepakatan akan membayarkan dalam bulan September ini. 


    "Karena waktu hari ini tanggal 30 September, maka kita akan lakukan pemantauan dan koordinasi dengan BPSJ. Apakah tunggakan iuran itu sudah dibayar atau belum,"tegas Heru.


    Terkait berapa tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan PT SSS, Heru menyatakan tunggakan iuran BPJS tersebut terhitung dari tahun 2015 sampai 2022. Tunggakan itu untuk 179 karyawan.


    "Angka yang disampaikan pihak BPJS lumayan besar lebih kurang Rp1,3 miliar. Itu tunggakan iuran jaminan kesehatan 179 karyawan dari mulai tahun 2015 sampai sekarang," jelasnya.


    Tidak hanya sambung Heru, PT SSS juga mendapat sanksi administrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terkait perizinan perusahaan. Sanksi itu akan diberikan apabila mereka (PT SSS) tidak membayar tunggakan iuran BPJS dan mendaftarkan karyawan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena sebelumnya mereka juga sudah pernah dipanggil oleh pihak Kemnaker pada bulan Juli 2022.


    Sbelumnya diberitakan, karyawan PT SSS menyampaikan laporan pengaduan ke Disnakertrans Riau terkait tunggakan iuran dan hak-hak karyawan seperti BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dilakukan PT SSS Pelalawan.Menindaklanjuti itu, Disnakertrans Riau menerjunkan pengawas ketenagakerjaan koordinator wilayah (Korwil) II yang membawahi empat daerah, yakni Pekanbaru, Siak, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti untuk mengawal persoalan tersebut.nor


  • By redkoranriaudotco →


     


    KORANRIAU.co-Rusia bersiap mendeklarasikan pencaplokan empat wilayah Ukraina hari ini, Jumat (30/9). Peresmian pencaplokan ini dilakukan Rusia usai referendum semu yang digelar mengklaim lebih dari 90 persen penduduk di empat wilayah itu ngebet bergabung dengan Rusia.


    Empat wilayah Ukraina yang ingin direbut Rusia itu yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia serta beberapa daerah kecil lain di sekitarnya.


    Namun, banyak warga Ukraina di daerah-daerah "jajahan" Rusia itu mengaku dipaksa untuk ikut referendum dan memberikan suara dukungan terhadap penggabungan dengan Negeri Beruang Merah. Sebagian dari mereka bahkan bercerita bahkan memberikan suara referendum di bawah todongan senjata pasukan Rusia.


    Tentara Rusia dengan masker balaclavas menemani petugas referendum kala mengunjungi rumah-rumah penduduk di wilayah Ukraina yang diduduki mereka dengan surat dan kotak suara. Tentara terus berdiri di samping masyarakat saat mengisi surat suara.


    "Bagaimana mereka bisa mengatakan pemungutan suara berlangsung secara sukarela jika mereka datang membawa senjata?" kata seorang warga di salah satu desa di Kherson, Natalia (bukan nama sebenarnya), ketika di wawancara via telepon pada Sabtu (24/9).


    Natalia juga bercerita penduduk desa menyambut delegasi dua tentara dan tiga perempuan yang membawa kotak suara. Natalia bertanya kepada para tentara alasan mereka berada di sana, para tentara kemudian menjawab mereka bertugas melindungi tiga perempuan tersebut.


    "Saya bertanya, 'apa yang Anda takutkan sehingga perlu dilindungi?'. Mereka hanya diam," tuturnya.


    Sementara itu, gubernur Zaporizhzhia Oleksandr Starukh, menuturkan sekitar tiga perempat populasi di sana telah kabur karena peperangan. Pada Kamis (29/9), Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Zaporizhzhia dan Kherson secara sepihak.


    Starukh juga menyampaikan bagaimana dampak pasukan bersenjata Rusia terhadap pemungutan suara.


    "Tidak sulit untuk mengerti tanda apa yang terasa oleh masyarakat di bawah moncong senjata otomatis," tulis Starukh dalam Telegram seperti dikutip The New York Times.


    Cerita yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Administrasi Militer Kota Kherson, Galina Luhova. Luhova mengaku telah berbicara dengan 11 orang yang tinggal di Kherson.


    Luhova menuturkan ia mendapat kabar bahwa tentara Rusia membawa senapan Kalashnikov saat menemani satu petugas pembawa kotak suara. Mereka kemudian pergi ke setiap pintu apartemen dan rumah warga.


    "Referendum di Kota Kherson yang diduduki [Rusia] berlangsung di bawah moncong senjata otomatis," kata Luhova, dikutip dari The Washington Post.


    "Mereka membunyikan bel di beberapa apartemen, mengetuk pintu kepada orang-orang yang tak mau membukanya, dan memaksa orang-orang keluar lalu menandai [surat suara] yang menyatakan mereka setuju bergabung ke Federasi Rusia," lanjutnya.


    Luhova juga menuturkan beberapa warga berpura-pura mereka tak ada di rumah, atau memilih kabur dari apartemen mereka dalam waktu tertentu kala pasukan Rusia datang."Masyarakat ketakutan," tutur Luhova lagi.cnnindonesia/nor


  • Indonesia Naik 21 Ranking FIFA, Bukti Nyata Shin Tae Yong

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co-Grafik peningkatan performa Timnas Indonesia bersama Shin Tae Yong terlihat dari ranking FIFA tim Merah Putih yang naik 21 posisi sejak STY menjalani debut.


    Timnas Indonesia sukses dua kali mengalahkan Curacao di FIFA Matchday. Dua kemenangan itu disebut akan membuat posisi Indonesia di ranking FIFA terdongkrak.


    Posisi Indonesia di ranking FIFA disebut akan berada 152 dunia dari rilis terakhir ranking pada 25 Agustus 2022, atau naik tiga posisi. FIFA akan merilis ranking terbaru pada 6 Oktober.


    Jika benar Indonesia akan berada di posisi 152 dunia, maka Indonesia sudah melalui peningkatan yang cukup signifikan sejak dilatih Shin Tae Yong. Sebelum Shin Tae Yong menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior melawan Thailand di Kualifikasi Piala Dunia 2022, 3 Juni 2021, Indonesia masih berada di posisi 173 ranking FIFA.


    Dengan demikian Indonesia sudah naik 21 posisi di ranking FIFA sejak ditangani Shin Tae Yong jika benar berada di posisi 152 dunia dalam ranking terbaru.


    Indonesia berada jauh di bawah negara-negara pesaing di kawasan ASEAN. Vietnam berada di ranking 92, Thailand (106), Filipina (125), dan Malaysia (153).


    Namun perlahan tapi pasti Shin Tae Yong mampu membantu posisi Indonesia naik di ranking FIFA. Rapor bagus di turnamen resmi seperti Piala AFF 2020, Kualifikasi Piala Asia 2023, dan laga-laga uji coba mendongkrak peringkat tim Merah Putih.


    Berdasarkan rilis terbaru ranking FIFA pada 25 Agustus lalu, Indonesia sudah berada di peringkat ke-155. Di sisi lain peringkat Vietnam dan Thailand justru mengalami penurunan.


    Vietnam menempati ranking 97 dan Thailand berada di ranking 111. Sedangkan Malaysia naik tingkat ke ranking 148 FIFA.cnnindonesia/nor


  • Paulus Waterpauw Resmi Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

    By redkoranriaudotco → Kamis, 29 September 2022
    Foto: Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. 



    KORANRIAU.co-Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw resmi melaporkan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening ke Bareskrim Polri.


    Pengacara Paulus, Heriyanto mengatakan pelaporan tersebut dilakukan pihaknya lantaran Roy dinilai telah menyebarkan berita hoaks terkait kliennya kepada publik.


    "Karena yang bersangkutan mengeluarkan pernyataan bahwa penetapan tersangka Lukas Enembe karena politisasi atau kriminalisasi," ujarnya kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (29/9).


    Heriyanto mengatakan laporan itu telah teregistrasi dengan Nomor LP/B/0570/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 29 September 2022.


    Dalam pelaporannya itu, Heriyanto mengaku telah menyerahkan sejumlah alat bukti kepada tim penyidik. Beberapa di antaranya merupakan tangkapan layar dan rekamanan konferensi pers Roy Being kepada media massa.


    "Barang bukti tadi kami bawa adalah video konferensi pers sekitar tanggal 18 atau 19 September di 2022. Itu yang beliau, mengatakan bahwa mantan-mantan polisi kalau memimpin negeri ini berbahaya," tuturnya.


    "Bahwa penetapan tersangka Lukas Enembe itu karena ditolaknya pencalonan Paulus Waterpauw, dan beliau menuding ini semua skenario arau kriminalisasi atau politisasi dari mantan-mantan jenderal polisi," imbuhnya.


    Lebih lanjut, Heriyanto mengatakan dalam laporannya tersebut Roy Rening diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.


    Sebelumnya, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengklaim ada upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Hal itu ia ungkap setelah Lukas berstatus tersangka gratifikasi.


    Stefanus menyebut ada upaya pemerintah menjadikan Paulus Waterpauw sebagai Wakil Gubernur Papua. Menurutnya, penetapan tersangka Lukas berkaitan dengan gagalnya Paulus menduduki jabatan itu.


    Adapun saat ini Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. Namun, KPK belum menjelaskan secara detail soal kasus yang menjerat Lukas.cnnindonesia/nor


  • Dikendalikan Napi, Polresta Pekanbaru Ringkus Sindikat Narkoba

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Empat orang dijadikan tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru dalam perkara tindak pidana peredaran narkotika.


    Keempat tersangka yakni inisial JRD (38) dan WS (34), serta tersangka inisial RS (42) dan inisial F. Para tersangka ini diringkus di dua waktu dan lokasi yang berbeda.


    Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria menerangkan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi soal kepemilikan barang bukti narkotika, setelah diketahui lokasi keberadaan, tim langsung melakukan penangkapan.


    "Kita mendapat informasi terkait peredaran narkotika, lalu melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka beserta barang buktinya," papar Kombes Pol Pria Budi saat ekspos di Mapolresta Pekanbaru, Kamis (29/9/2022).


    Penangkapan itu berlangsung pada Senin (19/9) lalu, kedua tersangka yakni inisial JRD (38) dan WS (34), dengan barang bukti berupa 4.093 butir pil ektasi dan 197,6 gram sabu.


    Tak puas dengan hasil itu, tim kembali melakukan pengembangan atas temuan tersebut. Dari hasil pengembangan, kembali terendus keberadaan anggota jaringan lainnya.


    "Kemudian melanjutkan pengembangan, besoknya (Selasa) berhasil mengamankan satu orang tersangka lagi," ungkap Kombes Pol Pria Budi.


    Ketiga tersangka ini diinterogasi, kemudian didapati hasil yang mencengangkan, ternyata jaringan ini dikendalikan oleh seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Pekanbaru.


    "Tersangka F yang merupakan WBP Lapas Pekanbaru, merupakan pengendali," tambahnya.hrc/nor

  • Ini Pesan Stafsus Menkumham Bagi Pelajar dan Mahasiswa di Dumai

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,DUMAI- Pelajar dan mahasiswa di Kota Dumai menjadi tujuan Staf Khusus Menkumham Bidang Transformasi Digital, Fajar B.S. Lase, selanjutnya dalam mengenalkan potensi Kekayaan Intelektual (KI), Kamis (29/9). Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai ternyata telah lama menunggunya, ingin mengenal apa itu Kekayaan Intelektual (KI) serta manfaatnya bagi kesejahteraan bangsa.


    "Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka," terang Falas, sapaan khas  Stafsus. 


    Falas mendorong mahasiswa yang merupakan generasi muda untuk bersiap-siap ikut persaingan dalam era teknologi digital. Masa depan bangsa ada ditangan generasi muda, jadilah orang yang kreatif dan inovatif dengan menghasilkan karya yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. "Aplikasi telah menjadi gaya hidup manusia modern. Mau apa saja yang kita butuhkan, tinggal cari di aplikasi. Itulah pentingnya kita melek teknologi dan kekayaan intelektual. Dunia ada dalam genggaman tangan. Kalau kita tidak bisa manfaatkan, maka akan tergilas zaman," kata Fajar.


    Pertiwi, mahasiswi jurusan Administrasi Niaga menyebut betapa bersyukurnya dia ikut dalam kegiatan ini. Dia akan menceritakan manfaat KI kepada ayah dan ibunya yang memiliki usaha dalam bidang kuliner. Begitupun dengan Nurmala yang duduk di Semester V, yang tak sabar mendaftarkan usahanya agar tidak ditiru orang lain.


    Sebelumnya, Falas telah mengunjungi SMA Santo Tartesius yang siswanya sangat antusias mengikuti sosialisasi. Generasi Z yang menjadi murid di sekolah ini banyak yang bercita-cita menjadi pengusaha atau menjadi orang yang pekerjaan tidak terikat waktu.


    "Saya ingin jadi konsultan web, agar bisa kerja dari rumah saja," ucap Jeremy. Ada pula yang ingin jadi Youtuber, Programmer, Desainer, dan lainnya. "Bercita-citalah setinggi langit. Tetapkan tujuan hidup kalian dari sekarang. Hasilkan sebuah karya atau produk yang dibutuhkan orang, niscaya kalau akan menguasai masa depan," pesan Falas. Tentunya, karya dan produk tersebut harus kalian daftarkan potensi KI nya agar bisa mendapatkan penghasilan dari royalti dan franchise apabila digunakan oleh orang lain.rls/nor


  • Kontraktor Makorem Bermasalah, Wagubri : Sebagai Mantan Danrem Saya Malu....

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Supplier material pembangunan Makorem 031 Wira Bima somasi Kotraktor pelakaana PT Marlanco. Somasi tersebut terkait hutang-piutang material bangunan yang hingga kini belum dibayarkan pihak kontraktor.


    Somasi tersebut, sudah dua kali dilayangkan pihak Supplier pada kontraktor. Bahkan, sebelumnya juga sudah melaporkan pada Gubernur Riau secara tertulis agar bisa dibantu untuk pembayaran.


    Hanya saja, somasi yang dilayangkan Supplier pada pihak kontraktor tersebut terkendala, karena dikabarkan pembangunan Makorem 031 Wira Bima tidak lagi dikerjakan pihak kontraktor PT Marlanco dan sudah dikerjakan pihak lain.


    Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Suplier, DT Nouvendi SK SH, jika pihaknya mengantarkan surat somasi pada pihak kontraktor dan dilapangan ternyata pembangunan tersebut tidak lagi dikerjakan PT Marlaco. Sehingga surat somasinya masih terkendala. 

    
“Dilokasi pembangunan tidak kami temukan ada penanggung jawab dari PT Marlanco. Jadi, somasi kami titipkan ke pengawas pekerja yang ada di lokasi proyek,” katanya kepada Media Selasa (27/9) lalu.


    Sedangkan terkait surat kepada Gubernur Riau, ia menyampaikan untuk minta bantuan penyelesaian permasalahan tersebut, karena pembangunan Gedung Korem 031 Wira Bima ini menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Riau. 

“Bagaimanapun Pemerintah Provinsi Riau tentunya memiliki tanggung jawab mengenai pembangunan Gedung Korem 031 Wira Bima ini, maka itu kami minta bantu bisa direkomendasi,” ujarnya.


    “Dari Pemprov Riau, kami juga tidak dapat respon. Sementara kami juga bingung kenapa pembangunan Gedung Makorem 031 Wira Bima tersebut bisa pindah tangan dalam perjalanan. Apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.


    Sementara, Pimpinan Proyek pihak PT Marlanco Roby, mengatakan tidak tau masalah tersebut dan yang tau hanya orang lapangan. Justru, ia juga menyampaikan jika pembangunan proyek ini ia mengalami kerugian cukup besar dan tidak bisa mengembalikan modal yang telah digunakan untuk pembangunan.


    “Saya nggak tau bang. Sedangkan modal awalpun belum balik. Yang tau hanya orang lapangan. Baru kali ini saya main proyek hancur begini,” tuturnya.


    Permasalahan inipun sudah sampai pada Wakil Gubernur Riau, Brigjen TNI (Purn) H Edy Natar Nasution. Dikatakannya jika ini sudah sangat memalukan. Tambah lagi dari awal ia sudah mencurigai jika pengerjaan pembangunan Makorem 031 Wira Bima ini akan bermasalah.,  


    “Alasan apa lagi yang akan disampaikan terkait kebobrokan proyek pembangunan ini?. Saya selaku mantan Danrem 031/WB sangat malu.


    Dari awal tahun 2021 ketika proyek ini akan dikerjakan saya sudah rewel dan mencurigai akan muncul masalah dikemudian hari.

    Sekarang terbukti,” ujarnya.


    Wagubri juga menegaskan, jika kecurigaan terjadi permasalahan pada pembangunan Makorem 031 Wira Bima tersebut bukan tidak beralasan. Tapi sesuai pengalaman dan keahlian yang sebelumnya juga seorang pemeriksa di Itjen TNI dan Itjenad selama 14 tahun.


    “Jadi Naluri seorang pemeriksa itu jangan ditanya. Saya selaku pemeriksa punya pengalaman selama 12 tahun di Itjen TNI berlanjut 2 tahun berikutnya di Itjenad. Saya sudah mencurigai proyek ini akan muncul masalah di kemudian hari.


    Ternyata benar!, dalam perjalanannya hingga 3 kali saya masuk mengecek proyek ini tetap saja pekerjaan yang harusnya rampung pada Desember 2021 hingga kini akan berkhir tahun 2022 tidak juga selesai, Parah!,” tutup Jenderal bintang satu ini.rls/nor

  • Alasan Israel Baru Sekarang Sudi Akui Negara Palestina

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co-Dunia heboh ketika Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, dengan lantang menyuarakan dukungan pembentukan negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-77, Kamis (22/9).


    Dalam pidatonya, Lapid menegaskan dukungan Israel terhadap solusi dua negara sebagai cara mengakhiri konflik dengan Palestina.


    Dengan solusi tersebut, Palestina dan Israel berdiri sebagai negara berdaulat, merdeka, dan hidup berdampingan. Solusi dua negara memang telah menjadi salah satu resolusi konflik Israel-Palestina yang selama ini didorong komunitas internasional.


    Namun, sebelum Lapid menjabat sebagai perdana menteri, Israel tidak pernah secara gamblang menyepakati solusi tersebut. Tel Aviv bahkan berulang kali menentang pembentukan negara Palestina.


    "Sebuah kesepakatan dengan Palestina, berdasarkan solusi dua negara untuk dua bangsa adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel dan untuk masa depan anak-anak kita," kata Lapid seperti dikutip Reuters.


    "Sejarah ditentukan oleh manusia. Kita perlu memahami sejarah dan menghormatinya dan belajar dari itu, tapi juga bersedia untuk berubah. Demi memilih masa depan daripada masa lalu, memilih perdamaian dari peperangan," ucap Lapid lagi.


    Israel merebut Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza yang merupakan wilayah Palestina saat perang 1967. Berbagai upaya negosiasi telah dilakukan kedua negara namun, perundingan damai Israel-Palestina yang ditengahi Amerika Serikat pun gagal disepakati pada 2014.


    Upaya untuk mencapai solusi dua negara antara Israel dan Palestina pun telah lama mandek. Palestina dan kelompok pemerhati HAM menuding Israel terus memperluas daerah pendudukannya terutama di Tepi Barat.


    Perang singkat juga beberapa kali terjadi antara milisi Palestina di Jalur Gaza dan militer Israel yang memperburuk prospek perdamaian.


    Sejak Lapid menegaskan posisinya terkait solusi dua negara, berbagai pertanyaan pun langsung muncul, terutama  mengenai alasan Israel baru menyatakan dukungan secara terbuka ini sekarang.cnnindonesia/nor


  • Pengamat asal Vietnam: Indonesia Era STY Sangat Sulit Dikalahkan

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co-Pengamat sepak bola asal Vietnam BLV Quang Huy menilai Timnas Indonesia era Shin Tae Yong menjadi sangat sulit dikalahkan tim ASEAN.


    Dua kemenangan beruntun atas Curacao di FIFA Matchday baru-baru ini menjadi indikatornya. Setelah sukses meraih kemenangan 3-2 di laga pertama, tim Merah Putih juga berhasil menang 2-1 pada pertemuan kedua.


    Quang Huy berpendapat, sederet pemain muda yang dipromosikan ke Timnas senior juga turut andil membuat permainan Indonesia jadi lebih bergairah.


    "Pelatih Shin membantu sepak bola Indonesia dari tim muda ke tim senior untuk meningkatkan kualitas mereka dan itu menjadi faktor menentukan. Sangat sulit bagi tim ASEAN saat ini untuk menang lawan Indonesia," kata Quang Huy dikutip Soha.


    Kekuatan Curacao dianggap tak sebaik saat melawan Vietnam di Kings Cup 2019. Namun, dua kemenangan beruntun di FIFA Matchday menunjukkan STY telah membuat perubahan drastis.


    Pada pertengahan 2021, lanjut Quang Huy, Indonesia tampil buruk di babak Kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, performa Garuda semakin menanjak setelah dipimpin STY.


    Quang Huy menilai, kedisiplinan Shin Tae Yong, menjadi kunci untuk mendongkrak kualitas sepak bola Timnas Indonesia.


    "Disiplin menjadi hal dasar yang membantu perkembangan sepak bola Indonesia di bawah asuhan Shin Tae Yong."



    "Orang Indonesia memang selalu memiliki kecintaan besar terhadap sepak bola dan juga dikelilingi pemain berbakat. Namun, sebelumnya masalah kedisiplinan mereka rendah karena dipengaruhi masalah sosial lainnya," tutur Quang Huy.


    Dua kemenangan beruntun atas Curacao dinilai akan menjadi modal penting bagi Indonesia sebelum mentas di Piala AFF 2022. Bukan tak mungkin Vietnam akan kembali berhadapan dengan Indonesia di semifinal atau bahkan di final.cnnindonesia/nor


  • 1.200 Hektar Lahan Terbakar di Riau

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat sampai akhir September 2022, sebanyak 1.219 hektar lahan terbakar.


    Informasi ini dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Jim Gafur. Menurutnya, lahan yang terluas terbakar terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sebanyak 336 Hektar.


    "Kemudian disusul oleh Kabupaten Rohil dengan 187 hektar dan Kampar 150,89 hektar. Lalu, Bengkalis dengan total luasan Karhutla 150,70 hektar, dan Pelalawan 113,20 hektar. Inhil 85,50 hektar, dan Inhu 79,25 hektar,"kata Jim, Rabu (28/9/22).


    Sementara Kota Dumai lanjut Jim, lahan yang terbakar total luasan 51,95 hektar, Meranti 32,35 hektar, Siak 18,06 hektar, Pekanbaru 14,53 hektar. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kuansing dengan 0,50 hektar.


    Terkait apakah dengan faktor cuaca yang cenderung memasuki musim hujan pada Bulan September ini membantu penurunan jumlah total lahan yang terbakar, Jim mengakuinya. Namun respon cepat Tim Satgas di lapangan juga dapat mempengaruhi penanganan Karhutla. 


    "Sehingga bisa menekan terjadinya Karhutla. Hal ini juga tidak berdampak timbulnya kabut asap,"sebutnya.nor

  • Kejari Rohul Tingkatkan Kasus Penyimpangan Dana Desa Kepenuhan Raya ke Penyidikan

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Perkara dugaan penyimpangan dana pengelolaan kekayaan asli Desa Kepenuhan Raya, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu (Rohul) Tahun Anggaran (TA) 2019-2021 ditingkatkan ke penyidikan.


    Peningkatan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah tim jaksa penyelidik melakukan gelar perkara yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohul, Fajar Haryowimbuko, Rabu (28/9/2022).


    Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Rohul, Ari Supandi, mengatakan gelar perkara merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang dilakukan sebelumnya dengan melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.


    Jaksa menemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam kegiatan dimaksud. "Selanjutnya disepakati penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan," ujar Ari didampingi Kasi Pidana Khusus, Susanto Martua Ritonga.


    Ari menjelaskan, dugaan penyimpangan di Desa Kepenuhan Raya. Menurutnya desa memiliki tanah kas desa seluas 20 hektare dan tanah restan seluas 37 hektare.


    Tanah restan adalah tanah sisa pembagian lahan di dalam Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah.


    Di dalam tanah kas desa dan tanah restan tersebut telah berisikan kebun kelapa sawit yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Desa. "Namun hanya sebagian yang disetor ke kas desa," ungkap Ari.


    Dengan telah ditingkatkan status perkara, selanjutnya jaksa mempersiapkan rencana penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka mengumpulkan bukti.


    Dari penyidikan itu akan diketahui pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan itu. Diharapkan dalam waktu dekat perkara ini menjadi terang, serta menemukan tersangkanya.ck/nor


  • Kasus DBD di Riau Meningkat, 11 Meninggal Dunia

    By redkoranriaudotco →


     

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Jumlah warga Riau yang terjangkit penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Riau terus bertambah. Sedikitnya, 11 orang meninggal dunia.


    Dari data yang dirilis Dinas Kesehatan Riau tercatat jumlah kasus kematian akibat DBD terbanyak ditemukan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan jumlah kasus kematian sebanyak 4 orang.


    Kemudian di Kampar dan Indragiri Hulu masing-masing 2 kasus. Selanjutnya di Bengkalis, Indragiri Hilir dan Pekanbaru masing-masing satu kasus. 


    "Hingga Agustus kemarin total kasus DBD di Riau sebanyak 1.488 kasus," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin, Rabu (28/9/2022).


    Kasus DBD terbanyak ditemukan di Pekanbaru dengan total kasus sebanyak 627 kasus, kemudian di Kampar 183 kasus, Rohul 142 kasus, Pelalawan 67 kasus, Inhu 25 kasus, Kuansing 60 kasus, Inhil 61 kasus, Bengkalis 51 kasus, Dumai 91 kasus, Siak 112 kasus, Rohil 50 kasus dan Meranti sebanyak 19 kasus.


    Sedangkan untuk jumlah kasus kematian akibat DBD, bertambah satu kasus. Terbaru, kasus kematian akibat DBD ditemukan di Kota Pekanbaru. Sehingga total kasus kematian akibat DBD di Riau sebanyak 11 kasus.


    "‎Kami minta dinas kesehatan kota lebih care (perhatian). Karena sejak awal kami sudah mengirimkan surat edaran gubernur untuk antisipasi wabah DBD ini," katanya. 


    Selain itu pihaknya juga akan terus melakukan berbagai upaya agar kasus DBD di Riau bisa tekan. Diantaranya adalah dengan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota agar memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.


    "Terutama tentang gerakan 3M, yakni menguras bak mandi, menimbun barang bekas, dan menutup tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat bersarang nyamuk demam berdarah," terangnya.


    Oleh karena itu, dikatakannya pihak Puskesmas juga harus konsisten untuk rutin lakukan pencegahan, sebagai pihak yang terdekat dengan masyarakat. Selain itu, melakukan fogging atau pengasapan. 


    "Yang penting jangan sampai ada telur dan jentik nyamuk. Karena ini akan terus berkembang-biak ketika ada potensi,"tuturnya.nor 


  • BPK Fokuskan Tiga Aksi Stranas Pencegahan Korupsi di Pemprov Riau

    By redkoranriaudotco → Rabu, 28 September 2022



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau menekankan tiga fokus terkait pemeriksaan pendahuluan kerja atas efektivitas pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)  Tahun 2019 - Semester I 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov). 


    “Pertama adalah, perizinan khususnya kebijakan satu peta. Selanjutnya aksi tata kelola keuangan Negara khususnya untuk efektifitas UKPBJ dan e-katalog. Terakhir, aksi penegakan hukum, merit sistem dan zona integritas,” ungkap Kepala Subauditorat Riau II BPK Provinsi Riau, Handrias Haryotomo di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur, Rabu, (28/9/2022)


    Menurutnya, hal diatas tersebut merupakan area potensial yang pihaknya telah dalami saat pemeriksaan pendahuluan yang nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci


    “Dipemeriksaan terinci kami akan tentukan mana yang akan menjadi area kunci yang itu akan kami perdalam,” jelas Handrias


    Lebih lanjut, Handrias mengatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKtidak  hanya mengenai laporan keuangan saja. Namun juga BPK juga akan melihat dan menilai mengenai sinergitas antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun Kabupaten/Kota


    “Dipemeriksaan ini kami juga akan menilai secara keseluruhan. Tidak hanya kebijakan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemprov Riau, tapi juga bagaiamana dukungan dari pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota untuk Pemprov Riau dalam melaksanakan implementasi Stranas PK,” terangnya


    Selain itu juga, Handrias mengatakan pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terkait dengan optimalisasi keuangan Negara termasuk Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan program - program kerjanya


    “Apakah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kami akan melihat apakah dukungan anggaran tersebut sudah bisa menghasilkan output yang diinginkan oleh pemerintah pusat untuk program dan aksi Stranas PK secara baik di seluruh daerah khususnya Riau,” tutup Handrias.mc/nor

  • DKP Riau: Desember Ini Kapal Bantuan KKP Rp700 Juta Diserahkan Ke Nelayan

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Progres pengadaan bantuan 2 unit kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk kelompok nelayan di Riau capai 20 persen. Ditargetkan, Desember 2022 ini akan diserahkan.


    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, Herman Mahmud mengatakan, bantuan kapal fiber 5 GT tersebut akan disalurkan ke Koperasi Konsumen Agro Sejahtera Bersama, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian, Koperasi Bintang Laut, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.


    "Bantuan kapal dari KKP masih proses pembuatan. Progresnya saat ini sudah 20 persen," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, Herman Mahmud, Rabu (28/9/2022).


    Disebutkan, pengadaan 2 kapal fiber bantuan KKP tersebut dimenangkan CV Prizal yang beralamat di Selatpanjang, Kepulauan Meranti itu dengan nilai kontrak Rp700 juta lebih. Sedangkan pekerjaan pembuatan kapal sendiri ditargetkan awal Desember sudah selesai.


    "Kita targetkan awal Desember sudah selesai pembuatan kapalnya. Nanti kita serahkan kepada 2 kelompok nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis,"sebutnya.


    Herman berharap, dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan daya tangkap nelayan. Sehingga perekonomian masyarakat nelayan kedepan terbantu," tukasnya.


    Untuk diketahui, awalnya Provinsi Riau akan mendapatkan bantuan 5 kapal dari tugas pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KKP. Namun, karena di KKP ada refocusing anggaran, maka Riau hanya mendapat bantuan 2 kapal.nor


  • Hasil Indonesia Vs Curacao: Garuda Bungkam La Familia Azul 2-1

    By redkoranriaudotco → Selasa, 27 September 2022



    KORANRIAU.co- Indonesia menang 2-1 atas Curacao di laga uji coba internasional. Gol Dendy Sulistyawan di menit-menit akhir memberikan kemenangan untuk skuad Garuda.


    Laga Indonesia vs Curacao di FIFA matchday digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa (27/9/2022) malam WIB.


    Indonesia sudah membuka keunggulan saat laga baru berjalan tiga menit. Dimas Drajad melanjutkan ketajamannya dengan membobol gawang Curacao.


    Witan Sulaeman melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Kiper Curacao gagal mengamankan bola dengan sempurna dan bola muntah dimaksimalkan oleh Dimas Drajad yang tidak terkawal di depan gawang.


    Indonesia menyerang lewat Yacob Sayuri dari sisi kanan. Dia melepaskan umpan ke kotak penalti, tapi sepakan Saddil Ramdani masih terlalu lemah.


    Sampai laga berjalan 15 menit, serangan Curacao belum memberikan ancaman untuk gawang Indonesia. Sementara Indonesia sempat mendapat tendangan bebas, tapi tak menghasilkan peluang.


    Curacao mendapat peluang lewat sundulan Rangelo Maria Janga yang memanfaatkan umpan silang dari kiri. Namun sundulan Janga masih melebar dari gawang Indonesia.


    Indonesia mendapat tendangan bebas di depan gawang Curacao. Saddil Ramdani coba melepaskan tembakan langsung ke arah gawang, tapi bola bisa diamankan oleh kiper Curacao.


    Curacao menyerang dengan cepat dan Giomar Magno Nepomuceno melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Upaya Nepomuceno masih menyamping dari gawang Indonesia.


    Pertandingan berjalan cukup keras. Indonesia beberapa kali mendapat tendangan bebas menyusul pelanggaran dari pemain Curacao.


    Curacao langsung mengejutkan Indonesia di awal babak kedua. Jeremy Antonisse membobol gawang Syahrul Trisnal pada menit ke-47 usai menerima umpan terobosan dari Juninho Bacuna ke kotak penalti. Dia kemudian melepaskan tembakan dengan kaki kanan yang mengarah ke tiang jauh.


    Indonesia mendapat tendangan bebas di sisi kiri. Bola dihalau pemain Curacao dan Rachmat Irianto mencoba menyambar dengan tendangan voli dari luar kotak penalti. Upaya Rachmat Irianto masih melambung di atas gawang.


    Saddil Ramdani melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Tapi kiper Curacao masih bisa menepisnya.


    Curacao harus bermain dengan 10 orang mulai menit ke-80. Juninho Bacuna mendapat kartu kuning kedua menyusul pelanggaran kepada Marselino Ferdinan.


    Gol! Dendy Sulistyawan mengembalikan keunggulan Indonesia pada menit ke-87. Witan Sulaeman melakukan aksi individu di kotak penalti dan melepaskan umpan ke depan gawang. Dendy langsung menyambar bola untuk membawa Indonesia unggul 2-1.


    Ini jadi kemenangan kedua bagi Indonesia atas Curacao. Sebelumnya, pasukan Shin Tae-Yong menang 3-2 di Stadio Gelora Bandung Lautan Api akhir pekan kemarin.detik/nor


  • BRK Syariah Serahkan CSR Kepada 431 Pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang.

    By redkoranriaudotco →

     



    KORANRIAU.co,TANJUNGPINANG - Bank Riau Kepri (BRK) Syariah menyerahkan  Program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang berupa peningkatan dan pengembangan UMKM kepada 431 pelaku usaha di Kota Tanjungpinang, bertempat di Taman Batu 10, Bintan Center, Kota Tanjungpinang, Senin, (26/9/2022).


    CSR tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama BRK Syariah, Andi Buchari kepada Walikota Tanjungpinang, Rahma didampingi Direktur Dana dan Jasa, M.A. Suharto, Pemimpin BRK Syariah Cabang Tanjungpinang 2, Irsyadi Syukri dan Asisten II Kota Tanjungpinang, Bambang Hartanto.


    Dan selanjutnya CSR tersebut diserahkan langsung Walikota Tanjungpinang kepada masyarakat pelaku UMKM.


    Dalam sambutannya Direktur Utama BRK Syariah Andi Buchari menyampaikan BRK Syariah turut berkontribusi untuk kemajuan ekonomi di Kota Tanjungpinang.


    "Semoga kita bisa terus memberikan kontribusi dan juga upaya terbaik kita untuk bersama-sama memulihkan kembali ekonomi terutama di kota Tanjungpinang dan mudah-mudahan juga bisa ikut mendorong kemajuan dan juga pengembangan UMKM di Kota Tanjungpinang" Ujar Andi.


    Selanjutnya Andi menjelaskan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 BRK Syariah telah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden RI menjadi Bank Umum Syariah sehingga telah penuh menjadi kegiatan usaha syariah.


    "Dengan perubahan kegiatan usaha dari Bank Konvensional menjadi penuh secara syariah harapan kita bisa lebih banyak lagi membawa keberkahan kemanfaatan bagi masyarakat serta bagi Pemerintah Daerah" Kata Andi.


    Dihadapan Walikota Tanjungpinang dan Masyarakat pelaku UMKM tersebut Andi mengajak untuk menabung di BRK Syariah.


    "Kalau omzetnya sudah meningkat nabungnya Ke BRK Syariah selain bermanfaat tentunya kita bisa meningkatkan usahanya" Ucapnya.


    Walikota Tanjungpinang, Rahma, mengapresiasi atas penyerahan CSR BRK Syariah yang langsung menyentuh kepada masyarakat.


    "Terima kasih kepada BRK Syariah karena melalui BRK Syariah ini CSR nya betul-betul sampai kepada yang berhak menerima" Kata Rahma.


    "Kita perlu action disaat penanganan pemulihan ekonomi, berkahnya luar biasa dan banyak yang mendoakan BRK Syariah karena mereka sangat terbantu dan ini kolaborasi yang sangat luar biasa" katanya.


    Rahma juga menjelaskan bahwa saat ini di Tanjungpinang sudah hampir mencapai 1.000 pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan program CSR BRK Syariah berupa alat sarana dan prasarana untuk usahanya dan bantuannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.


    Program CSR tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial serta kepedulian BRK Syariah kepada masyarakat yang mana Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Pemegang Saham BRK Syariah.


    Turut hadir pada kesempatan tersebut dari BRK Syariah Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan, Edi Wardana, Pemimpin Pemimpin  BRK Syariah Cabang Tanjungpinang 1, Wan Abdurrahman dan Pemimpin Pemimpin  BRK Syariah Cabang Bintan, Dwik Dharma Putra.


    Dari Pemko Tanjungpinang tampak hadir Kepala Dinas Perhubungan, Hantoni, Kabag Ekonomi, Hermawan dan Camat Tanjungpinang Timur, H. Dody.rls/nor

  • Wakil Ketua KPK: Penyidikan terhadap Lukas Tak Akan Setop meski Ada Banyak Tambang Emas

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan penyidikan dugaan kasus gratifikasi tidak akan dihentikan meskipun Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku memiliki banyak tambang emas. 


    Nawawi mengatakan, pembuktian tidak dilakukan di tahap penyidikan. Pembuktian merupakan langkah hukum yang dilakukan di persidangan.


    “Proses penyidikan tidak akan dihentikan meski ada 1,2 3 4 ataupun lebih tambang emas yang diakui Lukas Enembe,” kata Nawawi dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (27/9/2022). 


    Nawawi menjelaskan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti. Bukti tersebut nantinya akan membuat suatu tindak pidana menjadi terang.   


    Nawawi mengutip Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur ketentuan penghentian penyidikan. Dalam pasal itu disebutkan penyidikan bisa dihentikan jika tidak ditemukan kecukupan bukti, peristiwa itu bukan perbuatan pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum. 


    “Jadi sekali lagi tidak ada proses pembuktian di tahap penyidikan,” ujar Nawawi. 


    Mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut mengingatkan Lukas  agar mendatangi penyidik KPK dan menunjukkan kondisi kesehatannya.   Nawawi juga berharap pihak lain berupaya agar Lukas segera bisa diperiksa. 


    “Lukas Enembe cukup datang penuhi panggilan dan berikan keterangan di hadapan Penyidik kami,” kata Nawawi. 


    Dia menegaskan KPK akan mempidanakan pihak pihak yang mencoba merintangi, mencegah, maupun menggagalkan proses penyidikan. Tindakan itu, kata Nawawi, merupakan obstruction of justice. Hal ini merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.


    “KPK akan keras untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 UU 30 Tahun 1999,” tegas Nawawi. 


    Sebelumnya, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Rp 1 miliar terkait APBD Pemerintah Provinsi Papua. Pada 19 September lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan adanya pembuktian terbalik di mana jika Lukas bisa membuktikan uang tersebut bersumber dari tambang emas miliknya, maka ia bisa bebas. 


    "Kalau nanti dalam proses penyidikan Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan," kata Alex di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Senin (19/9/2022). 


    Menanggapi hal ini, kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening menyatakan akan menyodorkan sejumlah bukti bahwa Lukas memiliki tambang emas. Stefanus mengaku sudah memastikan keberadaan tambang tersebut kepada Lukas secara langsung. 


    Berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari Lukas, tambang itu berada di Marmit, Tolikara. "Saya punya di kampung, ya, di Tolikara di Mamit itu sedang dalam proses dia punya foto semua dan apa itu, dokumennya sudah diurus oleh stafnya," tutur Stefanus.kompas/nor


  • Polda Riau Ungkap 41 Kasus Penyimpangan Solar Subsidi dari 65 Tersangka

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan jajaran menyatakan komitmen menindak pelaku penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sepanjang Januari hingga September 2022, kepolisian telah menangani 41 kasus penyimpangan BBM jenis solar bersubsidi dan menangkap 65 tersangka.


    Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, mengatakan pengungkapan terbanyak dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda dengan 16 kasus. "Diamankan 24 tersangka," ujar Sunarto, Selasa (27/9/2022).


    Selanjutnya Polres Rokan Hilir dengan 5 kasus dan 7 tersangka, Polres Indragiri Hulu dengan 4 kasus dan 10 tersangka, Polres Kampar 3 kasus dengan 4 tersangka.


    Polres Rokan Hulu menangani 3 kasus penyimpangan BBM dengan 3 tersangka, Polres Siak 2 kasus dengan 4 tersangka, Polres Bengkalis 2 kasus dengan 3 tersangka.


    Kemudian, Polres Pelalawan menangani 2 kasus dengan 2 tersangka, Polres Indragiri Hilir, Polres Dumai, Polres Kuantan Singingi dan Polresta Pekanbaru masing-masing 1 kasus dengan 2 tersangka.


    Selain mengamankan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 38 unit mobil, 5 unit sepeda motor, jeriken 507 buah, babytank 29 buah, BBM jenis solar 37.147 liter, uang tunai Rp17 juta lebih.


    Juga ada drum besi 24 buah, drum plastik 82 buah, mesin hisap 5 buah, tangki fiber 4 buah, tangki besi 4 buah, selang 10,5 meter, selang plastik 9 buah, handphone 3 unit, mesin pompa 3 unit, dan corong minyak 8 buah, sebuah keranjang rotan dan sebuah terpal.


    Sunarto menyebut, dari 41 kasus tersebut sebanyak 23 kasus di antaranya masih dalam proses penyidikan, 4 kasus masih tahap I, 13 kasus sudah tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut, dan satu kasus SP3.


    Dijelaskan Sunarto, modus operandi para tersangka adalah melangsir BBM dengan kendaraan yang sudah dimodifikasi. Tangki kendaraan dibuat lebih besar hingga dapat menampung banyak BBM.


    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ferry Irawan, menjelaskan rata-rata dari kasus yang diungkap diketahui ada kerja sama dari pelaku pelangsir BBM dengan pelaku individu operator yang melakukan pengisian di SPBU. "Ada pelaku yang bekerja sama dengan operator SPBU," ungkap Ferry.


    Ferry menyatakan, pihaknya berkoordinasi dengan SKK Migas dan PT Pertamina terkait hal tersebut.

    Menurutnya, Pertamina sudah menerapkan sanksi administrasi hingga pencabutan izin pendistribusian BBM bagi SPBU nakal.


    Ferry menjelaskan, biasanya pelaku melangsir BBM pada pukul 06.00 WIB pagi dan di atas pukul 22.00 WIB. "Betul-betul ditunggu saat sudah tidak ada pengawasan," ucap Ferry.


    Ferry meminta pihak pengelola SPBU meningkatkan pengawasan. "Misalnya dengan memasang CCTv (di lokasi usaha SPBU)," tuturnya.


    Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.ck/nor


  • Kemenkumham Janji Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU– Di tengah teriknya panas matahari siang yang membakar kulit, 150-an pengungsi asal Afganistan di kota Pekanbaru kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Selasa (27/9). Adapun isi tuntutan para demonstran masih sama dengan yang pernah diungkapkan sebelumnya agar dapat dipindahkan ke negara ketiga (resettlement). 


    Sembari meneriakkan kata “Bantu kami! Bantu kami!” para demonstran yang terdiri dari berbagai kalangan usia tersebut mengawali aksinya dengan melakukan long march dari Lapangan Purna MTQ menuju gedung Kanwil Kemenkumham Riau. 


    “Untuk Bapak dan Ibu sekalian pahami, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap orang asing telah memberangkatkan 21 orang sepanjang tahun 2022 untuk menjalani interview ke Jakarta. Bahkan besok akan diberangkatkan 3 orang lainnya. Ini sebagai bentuk bahwa keluhan kalian didengarkan dan ditindaklanjuti,” tutur Yanto Ardianto, selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang turut serta mendengarkan tuntutan para demonstran.


    Kepala Divisi Administrasi, Achmad Brahmantyo Machmud turut terjun langsung ke tengah-tengah demonstran untuk membantu memberi pengertian. “Alangkah baiknya jika kalian bisa menyampaikan aspirasi dengan mengirimkan 5 orang perwakilan untuk menyampaikan keluhan. Dengan melakukan demonstrasi yang mengganggu ketertiban masyarakat kalian justru akan kehilangan simpati dan dianggap sebagai sumber keributan,” ujar Brahmantyo.


    Qodadad Gulami yang bertindak sebagai juru bicara dari para demonstan meneruskan pesan yang disampaikan oleh pimpinan Kanwil Kemenkumham Riau tersebut dengan menggunakan bahasa Farshi kepada para demonstran. 


    “Kami hanya minta didengarkan dan dibantu agar dapat dipindahkan ke negara ketiga agar dapat melangsungkan hidup layaknya manusia yang bebas dan memiliki hak asasi. Kami bahkan telah melakukan aksi mogok duduk di depan kantor UNHCR Panam selama lebih dari 40 hari agar segala keluhan kami ditindaklanjuti, namun tetap saja tidak ada tindak lanjut apa-apa,” tambah Arif Alizada, salah seorang pengungsi lainnya.


    Menanggapi keluhan tersebut, Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Riau meminta agar para demonstran membuatkan surat resmi untuk nanti diteruskan kepada bagian terkait. “Kami siap membantu sesuai dengan kapasitas yang kami miliki, silahkan buatkan surat resmi agar nanti kami teruskan kepada bagian terkait,” tutur Brahmantyo.rls/nor

  • Bangun Sinergitas, Bank BJB Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    By redkoranriaudotco →


     



    KORANRIAU.co,BANDUNG- Bank BJB mendukung program ketahanan pangan nasional, sebagai langkah konkret mengatasi ancaman potensi krisis pangan dunia. bank bjb mendorong terbangunnya sinergitas antarpihak sebagai upaya bersama menjaga ketahanan pangan nasional.


     


    Badan Pangan Dunia (FAO) menyebutkan, pada tahun ini negara-negara di dunia berpotensi menghadapi krisis pangan. Penyebabnya dampak perang Rusia-Ukraina yang mengganggu pasokan beberapa kebutuhan pokok global. Juga akibat perubahan iklim yang berdampak pada siklus ketersediaan bahan pangan.


     


    Potensi atas terjadinya krisis pangan dunia telah menyebabkan banyak negara memperketat ekspor pangan. Banyak negara menerapkan imunitas internal menjaga agar suplai pangan di negaranya terjamin. Tercatat lebih dari 40 negara yang telah membatasi ekspor komoditi pangan.


     


    Pengetatan ekspor pangan membuat beberapa negara yang mengandalkan impor bahan baku pangan mengalami persoalan suplai. Barang semakin sulit dicari dan harga terus melambung.


     


    Indonesia sebagai negara agraris, mestinya bisa menekan potensi krisis pangan ini. Namun untuk meminimalisir dampak krisis pangan, perlu upaya nyata semua pihak, berkolaborasi menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan turunannya. Memfasilitasi agar sektor pangan ini bisa terus berkembang dan maju.


     


    bank bjb, sebagai salah satu bank pembangunan yang memiliki tanggungjawab memajukan bangsa, juga ikut serta mendorong ketahanan pangan nasional, melalui sektor perbankan. Komitmen bank bjb diantaranya memberikan pembiayaan bagi para petani. Kemudian melakukan pendampingan klaster pertanian hingga mendukung program pertanian yang saat ini gencar digaungkan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat.


     


    Terakhir, pada 29 Agustus 2022 lalu, bank bjb bersama delapan lembaga keuangan lainnya melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kerja sama ini terkait  penyediaan kredit untuk mendukung petani binaan Kementerian Pertanian.


     


    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di hadapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam acara Sarasehan Petani, Kelompok Petani dan Penyuluh, di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kementan meregenerasi petani serta wirausaha muda di sektor pertanian dalam mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional


     


    Kerja sama bank bjb dengan BPPSDM Kementan untuk para petani binaan Kementerian Pertanian akan dilakukan di 4 wilayah pilot project yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya. Di mana para petani yang membutuhkan akses pembiayaan akan diarahkan untuk mengajukan kredit ke bank bjb.


     


    Tak hanya itu, bank bjb juga secara aktif terus menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pola kemitraan. Pola penyaluran KUR ini berbeda, di mana pola kemitraan lebih ditonjolkan agar hubungan kolaboratif antara bank bjb dan debitur kelompok bisa lebih maksimal dan memberi dampak yang lebih luas.


     


    Pada Selasa, 13 September 2022 lalu, bank bjb menyaksikan langsung pembukaan Toko Daging Sedulur 99 yang merupakan mitra KUR bank bjb. Di mana, PT Tujuh Belas Per Tiga Enam sudah menjalin kerja sama dengan bank bjb Cabang Cibinong dalam penyaluran KUR pola kemitraan ini. Selain mempunyai usaha dibidang peternakan dan perdagangan sapi potong, juga mempunyai beberapa toko daging serta memasok kebutuhan pedagang bakso di Indramayu, yang sudah bermitra dengan sekitar 700 mitra pedagang bakso.


     


    Bagi bank bjb, dukungan ini adalah komitmen perusahaan untuk mendukung ketahanan pangan dengan menjalankan usaha dari hulu ke hilir. Bisnis ini sendiri terkait dengan banyak sektor, mulai dari peternak daging, petani, hingga pedagang bakso yang bersentuhan langsung dengan konsumen barang jadi (hilir).


     


    Diketahui, bank bjb terus memperkuat pola kemitraan dalam membantu pengembangan bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pola kemitraan yang dibangun bank bjb didasarkan atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Pola kemitraan ini berlaku bagi usaha perorangan dan juga kelompok atau komunitas.


     


    Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, bank bjb selalu memposisikan nasabah sebagai mitra penting. Di mana, bank bjb sebagai pemberi modal usaha melakukan kerja sama dengan perusahaan mitra dalam hal penyaluran kredit UMKM kepada mitra binaan. Perusahaan mitra dapat berupa perseroan terbatas, yayasan, koperasi, CV, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) hingga perorangan.


     


    “Pola kemitraan ini merupakan langkah strategis untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat bersinergi meningkatkan portofolio kredit UMKM, serta penciptaan ekosistem baru dalam penyaluran kredit UMKM. Tujuannya, untuk mendapatkan peluang pasar dan target market yang lebih efektif dan efisien,” katanya.


     


    Program pola kemitraan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan pelaku UMKM yang merupakan mitra binaan perusahaan offtaker. Di mana mereka telah memiliki ekosistem bisnis yang biasanya memiliki komitmen maju bersama.


     


    Pola kemitraan yang dikembangkan bank bjb dalam menyalurkan pembiayaan, juga sejalan dengan inovasi program pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Seperti dikolaborasikan dengan program One Pesantren One Product (OPOP), petani millenial, One Village One Company (OVOC), hingga Kredit bjb Mesra.


     


    Program petani milenial sendiri adalah langkah konkret pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan kedepan. Di mana, generasi muda didorong mau mengelola sektor pertanian. Selain memiliki potensi besar secara ekonomi, petani milenial juga menciptakan lapangan kerja.


     


    RAIH PENGHARGAAN KEMENTAN


    Upaya konkret bank bjb mendukung ketahanan pangan nasional mendapat apresiasi dari pemerintah. bank bjb meraih penghargaan dari Kementerian Pertanian RI karena telah mendukung laju perekonomian daerah salah satunya melalui pembiayaan sektor pertanian.


     


    Penghargaan kepada bank bjb diberikan pada Rabu, 17 Agustus 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, juga diundang ke Istana Negara kelompok Tani Sariasih Petani Milenial yang merupakan binaan UMKM bank bjb.


     


    Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan bank bjb setia mendukung sektor pertanian karena merupakan salah satu sektor yang sangat penting, terutama dalam menjaga ketahanan pangan. bank bjb mendukung sektor pertanian melalui pembiayaan dengan pola kemitraan yang menguntungkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  para pelaku di sektor pertanian.rls/nor


     




     

  • Oktober, Pemprov Riau Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru

    By redkoranriaudotco →


     

    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), telah menerima simulasi jadwal seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022. 


    Namun, dari tiga jenis jabatan yang akan dibuka seleksinya, baru jabatan fungsional guru PPPK yang dikeluarkan simulasi jadwalnya.


    Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan mengatakan, didapatkannya simulasi jadwal seleksi CASN PPPK tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru tersebut, setelah pihaknya diundang untuk mengikuti rapat bersama pihak Kementrian pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan juga Badan Kepegawaian Negara (BKN).


    "Dari rapat tersebut, kami mendapatkan simulasi jadwal seleksi CASN 2022 untuk jabatan fungsional guru dimulai 5 Oktober 2022," kata Ikhwan.


    Saat ditanyakan terkait jadwal seleksi untuk jabatan tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Ikhwan menyebut hingga saat ini pihakya belum mendapatkan informasi kapan proses seleksi akan dimulai.


    "Kalau untuk jadwal seleksi PPPK jabatan tenaga teknis dan tenaga kesehatan belum keluar. Yang sudah baru untuk jabatan guru, itupun masih simulasi yang artinya masih tentatif atau bisa berubah lagi," jelasnya.


    Untuk diketahui, Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau tahun ini akan melakukan penerimaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total tenaga PPPK yang diterima sebanyak 7.688 orang. Pihaknya sudah menerima surat keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan instansi pemerintah. 


    "Kami sudah menerima surat keputusan dari Menpan RB terkait penetapan kebutuhan ASN dilingkungan instansi pemerintah. Untuk penerimaan tenaga PPPK guru yang akan diterima sebanyak 7.297 orang, PPPK tenaga teknis sebanyak 223 orang dan tenaga kesehatan 168 orang. Jumlah tersebut juga sudah ditetapkan oleh Menpan RB,"tuturnya.nor

  • Gubri Syamsuar Temui Syekh Ariful Bahri dan Mahasiswa Riau di Madinah

    By redkoranriaudotco →


     

    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar merasa bersyukur karena di sela-sela ibadah umroh, ia bisa bertemu dengan Syekh Ariful Bahri asal Air Tiris Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan mahasiswa di Riau Madinah.


    Gubri menyampaikan bahwa ada kebanggaan tersendiri mendengar pengajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi, Madinah Al Munawarah. Apalagi yang mengisi pengajian tersebut merupakan putra terbaik Riau.


    "Alhamdulillah, bisa mendengarkan pengajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi, Madinah Al Munawara, dan yang membuat saya bangga, ustadz yang mengisi pengajian berasal dari Provinsi Riau,"kata Gubri,, Senin (26/9/22).


    Selain bertemu Syekh Ariful Bahri, pada kesempatan itu Gubri juga sempat bersilaturahmi dengan anak Riau yang sedang melaksanakan pendidikan di Universitas Islam Madinah.


    "Saya melihat wajah bahagia dari mahasiswa itu, dan saya sempat berpesan agar menjaga nama baik Riau, niat untuk belajar bisa selesai sampai lulus dan ketika nanti menjadi para dai, mubaligh, ulama, ahli agama, sekembalinya dari Madinah, maka tebarkanlah nilai-nilai agama yang mewujudkan kedamaian di bumi Melayu yang kita cintai dan Indonesia," ucap Syamsuar. 


    "Ini foto sayo Syekh Ariful Bahri dan mahasiswa Riau di Madinah. Yang panjang janggut itu anak Benayah, Siak, dio kejo (kerja) di AS, istrinyo asli orang Pekanbaru dan dosen di Madinah ini," kata Syamsuar menjelaskan keterangan foto yang dikirimnya.


    Untuk diketahui, Syekh Ariful Bahri merupakan putra terbaik Riau asal Air Tiris Kabupaten Kampar Provinsi Riau tersebut merupakan mahasiswa S3 jurusan Akidah di Universitas Islam Madinah.


    Syekh Ariful Bahri, terpilih bersama dua orang lainnya dari Indonesia yang telah menjalani serangkaian ujian untuk menjadi penceramah berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi.


    Sebelumnya, Ketua Umum DPH LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil,  ketika melaksanakan umroh dan sudah kembali ke Pekanbaru sepekan lalu, juga bertemu dengan Syekh Ariful Bahri di Masjid Nabawi, Madinah.


    "Saya sempat bertegur sapa dengan Syekh Ariful Bahri, meski tak sempat berbicara luas karena banyaknya jamaah yang ingin bertemu. Dialek Kampar-nya masih kental setelah 12 tahun di Madinah, memperoleh beasiswa dari Universitas Islam Madinah asal Riau. Dia berceramah dalam bahasa Melayu/ Indonesia, sejak tahun 2019 di kawasan pintu 19 masjid Nabawi Madinah. Semoga aktivitasnya, ikut menjadi asbab keberkahan bagi Riau," ucap Taufik Ikram.rls/nor

  • Media Center Raih Penghargaan Kemenkominfo, Gubri Syamsuar Beri Apresiasi

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,JAKARTA - Portal Media Center Provinsi Riau kembali menerima anugerah media center terbaik kedua nasional kategori berita provinsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pada Senin (26/9/2022) malam di Serpong, Banten.


    Selain meraih penghargaan terbaik kedua nasional kategori berita, Media Center Riau juga berhasil meraih media center terbaik keempat nasional kategori foto.


    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Erisman Yahya Bersama Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik Provinsi Riau dalam Anugerah Media Center Daerah 2022.


    Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar turut menyampaikan apresiasi atas pernghargaan tersebut. Ia berharap kedepannya lebih baik lagi.


    "Alhamdulillah selamat sukses, semoga kedepannya lebih baik, terima kasih atas kinerjanya," kata Gubri melalui pesan whatsapp. 


    Kemudian, Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong menyampaikan selamat kepada media center peraih penghargaan pada Anugerah Media Center Daerah 2022, baik kategori berita maupun foto.


    Usman mengharapkan penghargaan ini bisa memicu semangat untuk terus menjadi pejuang informasi di daerah. Demi terlaksananya komunikasi publik yang lebih baik dan mencerdaskan bangsa.


    "Kepada yang belum berhasil tetap semangat menjadi pelayanan informasi bagi masyarakat, terima kasih telah menjadi mitra dan bagian dari upaya membangun komunikasi publik Kemenkominfo, selamat buat kita semua," ujarnya.


    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Erisman Yahya menyampaikan, penghargaan ini merupakan apresiasi sekaligus motivasi dari Kemenkominfo RI agar media center daerah bisa bekerja lebih baik lagi. 


    "Anugerah ini merupakan kompetisi antara media center daerah yang berpacu menyebarluaskan berita dan foto dengan kualitas terbaik. Semoga apresiasi dari Kementerian Kominfo ini bisa menjadi cambuk agar Media Center Provinsi Riau bisa lebih baik lagi," ucapnya. 


    Selanjutnya, Direktur Pengelola Media Kemenkominfo Nursodik Gunarjo menambahkan, penilaian Anugerah Media Center Daerah tahun 2022 ini dibagi atas empat kategori.


    Yakni pertama, media center terbaik kategori berita tingkat provinsi, kedua media center terbaik tingkat kabupaten kota, kemudian yang ketiga media center terbaik kategori foto tingkat provinsi kabupaten kota dan yang keempat adalah foto terbaik berdasarkan pendirian dari redaksi portal berita Info Publik.


    "Masing-masing kategori dilakukan penilaiannya tidak hanya dari kuantitas tapi kualitas serta juga berdasarkan kesesuain dengan agenda setting nasional," ucapnya.


    Nursodik Gunarjo mengharapkan apresiasi penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pengelola media center daerah untuk terus aktif berkontribusi dan bersama-sama mengusung komunikasi publik untuk mencerdaskan masyarakat.


    "Aktivitas yang kita lakukan dengan niat yang baik ini tentu saja akan menghasilkan yang baik dan menghasilkan yang terbaik juga untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia," tutupnya.rls/nor

  • Korupsi Dana Zakat Rp190 Juta, Staf Baznas Dumai Divonis 1,5 Tahun Penjara

    By redkoranriaudotco → Senin, 26 September 2022



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Zulfikar, staf pengumpul dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai ini, akhirnya divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru selama 1 tahun 6 bulan (1,5) penjara, karena terbukti melakukan korupsi dana zakat  di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai sebesar Rp190.283.330.


    Majelis hakim yang dipimpin H Effendi SH dalam amar putusannya yang dibacakan pada sidang Senin (26/9/22) petang menyatakan, terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 


    "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfikar dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,"kata hakim.



    Hakim juga menghukum terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 2 bulan.


    Tidak hanya itu, hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp140.282.330, karena sebelumnya telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp50 juta. Apabila UP itu tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.


    Atas vonis hakim itu, terdakwa langsung menerimanya. Sementara, jaksa penuntut umum (JPU) Herlina Samosir SH MH dan Antonius SH MH masih menyatakan pikir-pikir.


    Vonis hakim ini, lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut Zulfikar selama 2 tahun penjara.



    Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut berawal, ketika adanya pergantian kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai pada akhir tahun 2018. Memanfaatkan pergantian kepengurusan tersebut, terdakwa yang sebelumnya merupakan petugas pungut zakat sesuai SK Wali Kota Dumai langsung bergerak dengan mendatangi bendahara RSUD untuk meminta mengalihkan penyaluran zakat ASN dilingkungan RSUD Dumai yang biasanya langsung ke rekening Bank Baznas Dumai ke rekening pribadi tersangka dengan alasan pergantian pengurusan.




    Tersangka yang sebelumnya memang betugas sebagai petugas pungut dana Baznas sesuai SK Wali Kota Dumai, membuat Bendahara RSUD Dumai tidak menaruh curiga dan menyetujui permintaan terdakwa. Kendati terdakwa  merupakan petugas pungut di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. 




    Untuk lebih meyakinkan bendahara RSUD Dumai agar mau mengalihkan dana zakat ke rekening pribadinya, terdakwa lantas membuat surat pernyataan palsu untuk pengalihan penyalur dana zakat RSUD Dumai ke rekening pribadi. Dimana terdakwa memalsukan tanda tangan ketua Baznas Dumai dalam surat pernyataan pengalihan penyaluran zakat tersebut.  




    Perbuatan terdakwa itu berlangsung selama 23 bulan terhitung sejak awal Januari 2019 hingga November 2020 dengan total dana zakat yang mengalir ke rekeningnya sebesar Rp200 juta. Lalu, sudah dikembalikan ke rekening Baznas sekitar beberapa juta, sehingga kerugian mencapai sekitar Rp190 juta lebih.




    Setiap bulannya dana zakat yang terkumpul dari gaji ASN di RSUD Dumai berkisar antara Rp8-10 juta. Kemudian, selama 23 bulan tersebut mengalir langsung ke rekening terdakwa.




    Kasus ini terungkap ketika Baznas Kota Dumai melakukan kros cek pungutan zakat di Kota Dumai. Namun setelah melakukan kros cek ternyata dana zakat RSUD Dumai selama 2019 hingga November 2020 tidak masuk ke rekening Baznas Dumai.  




    Untuk memastikan Zakat tersebut, Baznas Dumai mempertanyakan permasalahan zakat tersebut ke RSUD Dumai dan mendapatkan titik terang kalau dana zakat RSUD Dumai yang selama periode tersebut disalurkan ke rekening tersangka sesuai  permintaan tersangka tersebut masuk ke rekening tersangka tidak disalurkan kembali ke Baznas Dumai, lanjut Kajari. Dari pengakuan tersangka uang zakat tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan diakui tersangka semua perbuatannya tersebut dan dilakukan sendirian.nor 

  • Sidang Suap SKGR, Eks Lurah Tirta Siak Minta Bebas

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Lurah Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Aris Nardi, yang menjadi terdakwa dugaan suap Rp3 juta untuk pengurusan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) dan memproses administrasi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), meminta dibebaskan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru daei segala dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).


    Permintaan bebas itu disampaikan Aris dalam nota pembelaan (pledoi-red) yang dibacakan secara bergantian oleh Tim kuasa hukumnya H Nuriman SH MH, Rudy Saputra SH dan Yogi Ramadhan Dwiputra SH MH, pada sidang Senin (26/9/22). Dalam pledoi disebutkan, majelis hakim untuk dapat  melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sebagai satu kesatuan dalam perkara ini.


    "Sehingga dapat terlihat jelas apakah perkara ini murni merupakan suatu tindak pidana yang  dilakukan oleh diri Terdakwa atau malah sebaliknya, merupakan suatu tindak pidana yang di  paksakan untuk menjerumuskan Terdakwa sebagai pesakitan,"kata pengacara.


    Pengacara juga menyampaikan kepada majelis hakim, apakah adil seseorang divonis bersalah atas tuduhan telah menerima uang  sejumlah Rp3 juta. Sementara uang tersebut tidak pernah ia terima  atau bahkan menikmatinya. 


    Berdasarkan semua alasan dan fakta-fakta Hukum diatas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa  memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menyatakan Terdakwa ARIS NARDI Bin SYAHRIAL tidak terbukti secara sah dan  meyakinkan melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh  Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 A Ayat (2) atau Pasal  12 huruf e jo Pasal 12 A Ayat (2) atau Pasal 11 jo Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang  RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31  Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


    "Membebaskan Terdakwa ARIS NARDI Bin SYAHRIAL dari segala tuntutan hukum  (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle  rechtsvolging). Memulihkan hak Terdakwa ARIS NARDI Bin SYAHRIAL dalam kemampuan,  kedudukan, dan harkat serta martabatnya,"pinta pengacara di hadapan majelis hakim yang dipimpin Dr Dahlan SH MH. 


    Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wirman Jhoni Laflie SH MH dan Nuraeni SH,  menuntut Aris selama 1 tahun penjara, pada sidang Kamis (8/9/22) lalu. Jaksa menyatakan, jika Aris terbukti bersalah melanggar Pasal  11 Juncto Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



    Selain itu, Jaksa juga menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana denda sebesar Rp30 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.




    Perbuatan yang dilakukan terdakwa itu terjadi Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, di rumah saksi Junaida alias Cece di Jalan Pemudi Gang Sekolah Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.




    Berawal ketika Juli Pranata alias Pran, ingin mengurus SKGR atas nama Iin Sundari kepada terdakwa selaku Lurah Tirta Siak. Saat itu, terdakwa meminta uang pengurusan sebesar Rp5 juta.




    Karena merasa keberatan, Pran meminta agat terdakwa mengurangi biaya pengurusan SKGR itu. Hingga disepakati biaya menjadi Rp3 juta.




    Selanjutnya, atas arahan terdakwa uang itu diserahkan Frans melalui Junaida alias Cece, orang kepercayaan terdakwa. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap polisi saat berada di Jalan Cempaka.nor


INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg