Gubri Mandatkan Kepala OPD Lantik Pejabat Eselon dan Fungsional

Gubri Mandatkan Kepala OPD Lantik Pejabat Eselon dan Fungsional

By redkoranriaudotco → Kamis, 25 Februari 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar telah memberikan mandat penuh kepada Kepala OPD untuk melantik langsung pejabat eselon 3 dan 4 serta pejabat fungsional masing-masing.

Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Riau, H Masrul Kasmy saat dikonfirmasi terkait banyak pejabat eselon dan fungsional yang dilantik secara 'diam-diam' di dinas/badan masing-masing. Kondisi ini berbeda dengan sistim pelantikan pejabat eselon sebelumnya yang dilakukan secara serentak.

"Kepala daerah memberikan mandat kepada Kepala OPD untuk menjalankan pelantikan itu. Sama sajakan modelnya (pelantikan-red),"kata Masrul, Kamis (25/2/21) di Pekanbaru. 

Masrul menagatakan, pola pelantikan yang dilakukan saat ini tidak menyalahi aturan. Ini dilakukan, karena kondisi pandemi Covid-19.

"Tak ada yang salah dalam soal itu. Karena mengumpulkan orang banyak dalam situasi pandemi Covid-19, tidak boleh mengumpulkan orang banyak,"sebutnya.

Justru lanjut Masrul, sistim pelantikan seperti ini dinilai lebih praktis. Namun yang terpenting, kekosongan jabatan di OPD dapat terisi dengan baik, untuk menjalankan roda pemerintahan.

Saat disinggung adanya pejabat yang awalnya hanya staf tetapi bisa dilantik menjadi pejabat Eselon III, Masrul menyampaikan, kalau hal itu wewenang BKD Riau yang menyeleksinya. Karena semua teknis perekrutan calon pejabat eselon III dan IV itu ada di BKD selaku Tim Baperjakat.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerha dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau H Jonli menyebutkan, pihaknya hari ini telah melantik tujuh pegawai di dinasnya. Rinciannnya, tiga pejabat struktural dan empat pejabat fungsional.

"Kita hanya menerima dan melaksanakan pelantikan pejabat saja. Soal teknis penunjukkan pejabat itu, bukan wewenang kita,"ulas Jonli, yang juga Penjabat (Pj) Walikota Dumai itu.

Namun Jonli juga mengingatkan kepada pejabatnya yang baru dilantik, untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tentunya, tugas yang diemban itu harus sesuai dengan visi dan misi Gubernur Riau H Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution.

"Tadi juga saya sampaikan kepada yang baru dilantik, agar bekerja dengan baik dan jangan main-main atau KKN. Karena akan ada evaluasi. Saya bekerja juga dievaluasi oleh Pak Gubernur selama 18 bulan,"tegasnya.nor

Besok, Gubri Syamsuar Lantik Tiga Kepala Daerah Terpilih

Besok, Gubri Syamsuar Lantik Tiga Kepala Daerah Terpilih

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar dijadwalkan akan melantik tiga kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Jumat (26/2/21) besok.

Para bupati dan walikota yang dilantik itu adalah, Bupati dan Wakil Bupati Meranti H Mumamad Adil dan H Azmar, Bengkalis Kasmarni-Bagus serta Walikota dan Wakil Walikota Dumai Paisal-Amris.

"Pak Gubernur Riau langsung melantik besok. Pelantikannya di Gedung Daerah," kata, Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Riau, Masrul Kasmi, Kamis (25/2/21) di Pekanbaru.

Masrul mengatakan, pelantikan tiga kepala daerah tersebut digelar dengan pola hybrid. Yakni, selain digelar serimonial pelantikan kepala dan wakil kepala daerah secara langsung di Gedung Daerah. Kemudian pelantikan bisa sisaksikan secara virtual di tiga daerah masing-masing.

Untuk pelantikan langsung, jelas mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rokan Hulu ini, tamu undangan dibatasi antara 25-30 orang. Jumlah undangan itu, yakni para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sudah termasuk istri dan anak masing-masing pejabat yang dilantik.

Selain itu, untuk para pendukung dan masyarakat, bisa menyaksikannya secara virtual di daerah masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka mendukung penerapan Prokes Covid-19.nor

Polda Riau Gandeng PT RAPP Latih Personil Atasi Karhutla

Polda Riau Gandeng PT RAPP Latih Personil Atasi Karhutla

By redkoranriaudotco →

 

PEKANBARU, KORANRIAU.co - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar pelatihan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada personil kepolisian, Kamis (25/2/2021), di Mapolda Riau, Pekanbaru. Pelatihan tersebut bekerjasama dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang berlangsung hingga Rabu (10/3/2021) mendatang.

Matius Ewanto, GM WLS PT RAPP mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan pelatihan yang ditaja oleh Polda Riau. Ia berharap pelatihan ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kapasitas personil dalam memadamkan karhutla di lapangan.

 “Kita selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian terutama dalam upaya pemadaman karhutla di lapangan,” kata Matius.

Dalam pelatihan ini, PT RAPP menurunkan 5 personil Fire Emergency Response Team (FERT), sebuah tim khusus terlatih, lengkap dengan peralatan pemadam seperti mini striker, selang, robin, dan water tank.

Yuneldi yang bertindak sebagai pelatih pemadam mengatakan ketika berada di lokasi karhutla tim harus memperhatikan prosedur keselamatan pemadaman di lapangan.

“Jangan sembarang masuk, tentukan jalur evakuasi. Saat terjebak asap, siapkan tenaga untuk menjauh, gunakan air agar tetap dapat pasokan oksigen,” ujar Yuneldi yang juga selaku Fire and Aviation Manager PT RAPP.

Yuneldi menambahkan jika prosedurnya dijalankan dengan benar, maka api akan cepat dipadamkan hanya dalam waktu 30 menit untuk 1 hektar lahan terbakar. 

“Tantangannya selain dikepung api, lalu asap, kondisi cuaca, angin, terutama di pinggir laut, kemudian jarak tempuh yang jauh dan harus berjalan kaki,” jelasnya.

Pelatihan penanganan karhutla ini diikuti seluruh personil kepolisian Polda Riau. Selain mendapatkan teori dan arahan dari pelatih, peserta juga langsung mempraktekkan cara mengoperasikan mesin Pompa dan selang yang benar. (bow)

30 Penyidik Kepolisian Polda Riau Ikuti Pelatihan Tindak Pidana Terhadap Rupiah

30 Penyidik Kepolisian Polda Riau Ikuti Pelatihan Tindak Pidana Terhadap Rupiah

By redkoranriaudotco →

 

PEKANBARU, KORANRIAU.co - Sebanyak 30 orang penyidik maupun penyidik pembantu Polda Riau mengikuti Pelatihan Tindak Pidana terhadap Rupiah. Pelatihan ini guna meningkatkan kapasitas dan kualitas penyidik kepolisian terhadap kejahatan mata uang Rupiah. 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Decymus mengatakan, ada tiga alasan perlunya dilakukan agenda Pelatihan ini. 

Pertama supaya anggota Polda Riau lebih ahli mengenali ciri ciri khas uang Rupiah. Sehinga jika ada temuan kasus di lapangan, tidak perlu waktu lama dalam proses langkah hukumnya. "Jadi penyidik dapat dengan cepat dan tidak ragu-ragu atau menunggu waktu statemen dari ahli atau Bank Indonesia. Kita berupaya supaya penyidik yakin bahwa kasus ini sesuai dengan undang-undang tentang uang," ujar Decymus.

Alasan kedua, BI ingin supaya para penyidik persis tahu bagaimana kewajiban terhadap uang rupiah. Meski penggunaan uang rupiah di Riau tidak terlalu besar, namun begitu bagaimana penyidik Polda tau apa yang harus dilakukan terkait dengan tindakan kejahatan terhadap mata uang Rupiah. 

Ketiga, bagaimana para penyidik punya kapasitas untuk melakukan atau menertibkan kegiatan usaha pedagang valuta asing bukan bank. Seperti money canger tidak berizin, karena ini rawan terjadinya money laundry. Untuk tiga materi ini dihadirkan nasumber dari kantor pusat, dari PPATK, Khusus uang Rupiah, pelatih pelatih dari Bank Indonesia (BI) Riau.

"Pelatihan ini secara rutin dilakukan dari level nasional untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah. Karena, Rupiah itu bisa goyah dari dua sisi, pertama dari sisi jual belinya, seperti jika lebih banyak jual beli pakai dollar, maka nilai rupiah akan jatuh. Lemahnya, jika uang tersebut gampang dipalsukan," pungkas Decymus.

Kapolda Riau

Saat ini penyidik kepolisian berada dalam satu program meningkatkan kapasitas terhadap identifikasi mata uang. Program presisi yang disebut dengan prediktif ini sesuai dengan tagline kepolisian, "Polisi yang Presisi". 

"Artinya kemampuan meningkatkan prediktif menilai sesuatu seperti uang, benar atau tidak. Artinya prediktif ilmiah, yang bisa diterima secara hukum dan bermuara dalam penegakan hukum. Kita beri pelatihan kepada penyidik agar memiliki kemampuan itu," ujar Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya IE, SH, SIK, MSi. 

Kapolda yakin dengan narasumber yang kompeten, proses pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan penyidik. "Saya di Polda Riau ini baik dari Polda dan Polres Polres sampaikan bahwa peningkatan kemampuan ini menjadi hal penting Karena akan bermuara pada pekerjaan yang profesional," ucap Kapolda pula. 

Diketahui, Kegiatan pelatihan diselengarakan pada Kamis-Jumat (25-26/02/2021) di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau.

Data Kasus 

Diketahui, data uang tidak asli secara nasional pada 2018 sampai 2020 masing-masing sebanyak 237.431 lembar, 202.741 lembar dan 193.948 lembar. Rasio temuan upal terhadap jumlah bilyet uang yang diedarkan secara nasional pada tahun 2020 sebanyak 5 artinya terdapat 5 lembar upal dari 1 juta bilyet (lembar) uang yang diedarkan. 

Sumber temuan uang palsu sebesar 51,8 persen merupakan temuan uang palsu dari klarifikasi (masyarakat, bank, PJPUR dan BI) dan sebesar 48,2 persen merupakan temuan kasus dari pihak kepolisian. Berdasarkan pecahan sebesar 55 persen pecahan 100 ribu, 39 persen pecahan 50 ribu dan pecahan dibawah 50 ribu sebesar 6 p[ersen.

Sedangkan jumlah uang tidak asli di Provinsi Riau tahun 2018 sd 2020 masing-masing sebanyak 424 lembar, 365 lembar dan 676 lembar. Temuan uang tidak asli tersebut pada 2020 terdiri dari pecahan 100,000 sebanyak 411 lembar (61%), pecahan 50,000 sebanyak 243 lembar (36%)  dan pecahan dibawah 50,000 sebanyak 22 lembar (3%). Rasio temuan upal di Provinsi Riau masih di bawah nasional yaitu sebesar 2,7 artinya terdapat 2,7 lembar upal dari 1 juta bilyet (lembar) uang yang diedarkan.

Sedangkan jumlah KUPVA BB di Provinsi Riau sebanyak 16 KUPVA BB dan sampai saat ini belum terdapat KUPVA BB tidak berizin. (rid)

Gubri Minta Guru PPPK Lebih Termotivasi Mengajar

Gubri Minta Guru PPPK Lebih Termotivasi Mengajar

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 108 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. 

Ia berharap semoga yang terpilih menjadi pegawai PPPK menjadi termotivasi dan dapat mengajar lebih baik. Saat penyerahan SK tersebut, Gubri mengawali sambutannya dengan mengucapkan syukur karena pada hari ini dapat menyerahkan SK PPPK secara simbolis perdana di Provinsi Riau yang diserahkan kepada 108 orang peserta penerima SK PPPK di lingkungan Pemprov Riau.

"Alhamdulillah saya menyerahkan SK simbolis perdana untuk Riau sebanyak 108 orang yang sangat luar biasa semua dari guru," katanya, di Halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (25/02/21).

Namun, Gubri juga mengingatkan untuk selalu bersyukur walaupun ditengah perjuangan para guru honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum berhasil namun PPPK ini hak dan kewajiban sama saja dengan PNS hanya yang membedakan uang pensiunnya.

"Tapi semua yang diterima oleh pegawai negeri itu haknya adalah sama karena itulah tentunya pagi hari ini patut bersyukur kepada Allah, dari sekian ribu guru honor dan pegawai honor yang ada Provinsi Riau saat ini telah terpilih diamanahkan oleh Allah Tuhan Yang maha kuasa menjadi pegawai PPPK Provinsi Riau," ujar Gubri.

Oleh karena itu ia juga mengucapkan selamat kepada yang terpilih serta berharap mudah-mudahan penyerahan SK ini dapat menjadi motivasi untuk mengajar lebih baik mulai dari TK sampai dengan SLTA di provinsi Riau sehingga angka melek huruf yang menjadikan yang menjadi standar dari pemerintah dapat terus ditingkatkan untuk melihat tingkat keberhasilan pendidikan provinsi Riau.

"Tingkat keberhasilan pendidikan Provinsi Riau mendapat urutan ke-4 di Indonesia itu semua atas jerih payah dalam mengajar dengan susah payah ada di kampung-kampung ada di kecamatan ada juga di ibukota provinsi semoga ini semua menjadi amal ibadah di sisi Allah," ungkapnya.

Turut hadir dalam penyerahan SK PPPK tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Zul Ikram serta para peserta penerima SK Pengangkatan PPPK di lingkungan Pemprov Riau.nor

Hanya 11 Pelamar Assesmen PTP Pemprov Riau Ikuti Tes Kompetensi Manajerial

Hanya 11 Pelamar Assesmen PTP Pemprov Riau Ikuti Tes Kompetensi Manajerial

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dari 31 pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemprov Riau yang lulus administrasi, hanya 11 yang bakal memgikuti Tes Kompetensi Manajerial.

Informasi ini diungkapkan oleh Kepala UPT Penilaian dan Kompetensi Budi Fakhri BKD Riau Budi Fakhri, saat dikonfirmasi perkembangan proses seleksi assesmen tersebut."Cuma 11 pelamar yang ikut Tes Kompetensi Manajerial dari 31 yang lulus administrasi,"kata Budi,Kamis (25/2/21) di Pekanbaru.

Dikatakan Budi, 11 pelamar itu harus menjalani tes kompetensi manajerial itu karena memang belum pernah mengikutinya. Sementara untuk 20 pelamar lainnya telah mengikuti tes kompetensi manajerial pada assesmen sebelumnya dan telah dinyatakan lulus.

"Yang 11 pelamar itu memang belum pernah ikut tes kompetensi. Kalau yang 20 pelamar lainnya itu, mereka pernah ikut tes kompetensi manajerial dan berlaku selama 3 tahun,"jelasnya.

Budi menambahkan, pelaksanaan Tes Kompetensi Manajerial itu akan dimulai Jumat (26/2/21) besok hingga Sabtu (27/2/21) mendatang di Kantor UPT Penilaian dan Kompetensi. Para pelamar akan dibagi dalam beberapa gelombang dengan jumlah 11 peserta setiap kelompok selama dua hari.

Diwartakan sebelumnya, Tim Pansel JPTP Pemprov Riau telah mengumumkan 31 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk pengisian tiga jabatan eselon II Pemprov Riau. Artinya, dari 33 pelamar hanya dua peserta tidak lolos seleksi administrasi.

Adapun tiga jabatan PTP di Pemprov Riau yang bakal 'diperebutkan' itu adalah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Riau, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau. Dilelangnya ketiga jabatan itu karena pejabat saat ini akan memasuki pensiun dan masih berstatus pelaksana harian (Plh).nor