BERITA TERBARU

Ekonomi Bisnis

Politik & Hukum

Edukasi

Berita Foto

Wisata

Daerah

Student

Nasional

Kolom

Internasional

Olahraga

Recent Posts

  • Ruas Jalan Tol di Riau Diprediksi Tingkatkan Pendapatan JTTS

    By redkoranriaudotco → Kamis, 09 Februari 2023


     



    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Dua ruas jalan tol Pekanbaru - Bangkinang (Penang) dan Pekanbaru - Dumai (Permai) diprediksi akan berkontribusi pada trafik dan pendapatan terbesar dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). 


    Hal ini dapat dilihat dari tingginya volume kendaraan yang melewati pada dua ruas jalan bebas hambatan di Riau tersebut.


    Sebagai perbandingan, meski baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 4 Januari 2023 lalu, tol Penang dengan panjang 31 kilometer (Km) pada kondisi normal dilintasi 4.727 kendaraan per-hari.


    Begitu juga dengan tol Pekanbaru - Dumai (Permai) dua tahun lebih awal dioperasikan dengan panjang 131 Km, dilalui sebanyak 15.295 kendaraan per-harinya. 


    "Ruas-ruas ini diprediksi menjadi tol dengan kontribusi trafik dan pendapatan terbesar pada JTTS. Dari grafik volume kendaraan dapat dilihat," kata Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro, Kamis (9/2/23). 


    Jumlah volume kendaraan melewati tol Penang itu diyakini akan terus meningkat seiring akan bertambahnya panjang jalan tol yang sedang tahap pekerjaan menuju Tanjung Alai, dekat destinasi Candi Muara Takus Kampar menuju Sumatera Barat. 


    Sementara tol Permai, jalan bebas hambatan  pertama di Riau ini merupaka akses penting  Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai. Kemudian juga merupakan penghubung dari pengguna jalan yang ingin mengunjungi Malaka melalui Pelabuhan Roro Dumai. 


    "Tingginya trafik kendaraan ini jadi akses penghubung," ungkap Koentjoro. 


    Presiden Jokowi sebelumnya saat meresmikan kedua ruas tol ini juga menyatakan bahwa tol Permai dan Penang merupkan koridor penghubung.


    Selain itu, konektivitas di JTTS juga dapat memangkas beban logistik dan meningkatkan taraf kompetitif. 


    Pasalnya, jika melalui tol Permai hanya membutuhkan jarak tempuh 1,5 jam dari Kota Pekanbaru menuju Dumai. Berbanding dengan melalui jalan nasional lima jam.


    Begitu juga dengan tol Penang, dari Pekanbaru menuju Bangkinang hanya butuh 40-50 menit, sementara melewati jalan nasional dengan tujuan sama jarak tempuh bisa mencapai 1,5 jam.nor
  • Perbatasan Laut Riau dengan Provinsi Tetangga Disepakati

    By redkoranriaudotco →




    KORANRIAU.co,JAKARTA - Perbatasan laut Provinsi Riau dengan provinsi tetangga yakni Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Jambi sudah disepakati kewenangan pengelolaan sumber daya alam lautnya, Rabu (8/2) malam.


    Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat Fasilitasi oleh Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Best Western Plus, Kemayoran, Jakarta.


    Hadir dalam kesepakatan perbatasan Kewenangan Sumber Daya Alam Laut Provinsi Riau Gubernur Riau yang dikuasakan kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Mhd. Firdaus, SE, MM, Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Setdaprov Riau, Rayan Pribadi, SH, Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Ir. Herimufty, M.Si dan Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas PUPR-PKPP, Iwan Suryawan, S.Sos. M.IP.


    "Penetapan Batas Laut Riau ini penting, karena ini akan menjadi acuan untuk pengelolaan sumber daya alam di laut kita. InsyaAllah dalam waktu dekat akan diterbitkan Permendagri yang mengatur tentang Perbatasan Sumber Daya Alam Laut di Provinsi Riau," ujar Masrul Kasmy.


    Turut hadir salam rapat kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar, Jambi dan Kepulauan Riau. Selain menyepakati dengan menandatangani Perbatasan Laut Provinsi Riau, juga dibahas dan disepakati batas laut Provinsi Jambi, batas laut Provinsi Bengkulu,  batas laut Provinsi Sumbar, batas laut Provinsi Sumatera Selatan.rls/nor
  • Ekstremisme dalam Sejarah Indonesia Modern

    By redkoranriaudotco →




    KORANRIAU.co-Gagasan tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa belum berusia satu abad. Sebelumnya memang telah bangun-jatuh beberapa kerajaan penting di nusantara, baik yang muncul di Jawa maupun yang di Sabrang (luar Jawa). Ada yang bercorak Hindu, Budha, atau kemudian bangkit pula kerajaan-kerajaan Islam sejak abad ke-13/14.


    Semua kerajaan ini berdiri sendiri dan merdeka, karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai Indonesia sifatnya, sebab gagasan tentang Indonesia baru muncul pada periode akhir sistem kolonial. Dengan kata lain, akan sulit kita membayangkan sebuah Indonesia tanpa didahului oleh penjajahan. Dari perspektif ini, dapat kita katakan bahwa periode penjajahan itu merupakan faktor penentu bagi kelahiran Indonesia.


    Jika kita tidak mau menelusuri terlalu jauh ke belakang, kita ambil saja misalnya periode pergerakan nasional sebagai embrio kelahiran Indonesia sebagai bangsa --dan kemudian sejak 1945 sebagai negara-- yang dimulai sejak permulaan abad ke-20.


    Puncaknya ialah dicetuskannya Sumpah Pemuda 1928 yang terkenal itu, sebuah sumpah yang dimotori oleh kaum intelektual hasil didikan Barat, bukan oleh para kiai atau tokoh lokal yang secara sporadis memang telah memimpin berbagai perlawanan terhadap sistem penjajahan sebelumnya.

     
    Dengan kata lain, akan sulit kita membayangkan sebuah Indonesia tanpa didahului oleh penjajahan.

     
    Perlawanan lokal ini sepanjang bacaan saya tidak satu pun yang menjurus kepada pembentukan sebuah Indonesia, baik itu yang dilancarkan oleh Padri, Diponegoro, atau perlawanan Aceh sekalipun pada abad ke-19.


    Oleh sebab itu, bila kita kemudian berbicara tentang persatuan, kesatuan, dan integrasi nasional, semuanya itu adalah sebuah on-going process (proses yang masih berlangsung), sama sekali belum final.


    Maka, adalah kecerobohan historis jika orang mengatakan bahwa dengan Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945, bangunan keindonesian sebagai sebuah negara-bangsa sudah merupakan sesuatu yang mapan dan solid, tidak perlu dirawat lagi.


    Tetapi, gesekan-gesekan yang terjadi di Aceh, Papua, Maluku, Riau, dan di bagian-bagian lain nusantara adalah bukti konkret bahwa konsep tentang keindonesiaan itu perlu dimantapkan terus-menerus, jangan sampai lengah.


    Gerakan-gerakan ekstrem yang menggugat Indonesia haruslah ditanggapi secara bijak, karena memang proses integrasi nasional jauh dari selesai, seperti yang baru saja disinggung. Kesalahan dalam membaca fenomena ini dapat berakibat fatal dan berdarah-darah, sebagaimana yang kita alami sekian lama.


    Gerakan-gerakan ekstrem yang menggugat Indonesia haruslah ditanggapi secara bijak.

     
    Bentuk ekstrem lain yang lebih dipicu oleh ideologi politik kekuasaan terlihat pada gerakan DI/TII sebagai kekuatan sayap kanan dalam sejarah komtemporer Indonesia. Adapun ekstremisme kiri tampak pada berbagai pemberontakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun-tahun 1926/27, 1948, dan 1965/66.


    Semua gerakan ini tidak menggugat Indonesia sebagai sebuah bangsa, tetapi ingin memberi corak ideologis tertentu kepada Indonesia merdeka. Namun, semuanya berakhir dengan kegagalan.


    Dari segi ideologis, sesungguhnya tidak ada lagi yang harus dirisaukan karena mayoritas mutlak rakyat Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Adapun masih saja muncul kelompok-kelompok sempalan yang menggugat Pancasila dan ingin menggantinya dengan yang lain, umurnya tidak akan panjang, karena semakin tipis dan melemahnya dukungan rakyat terhadapnya.


    Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka musuh Indonesia di masa depan bukanlah ekstremisme, dari manapun asalnya, tetapi kegagalan negara mencapai tujuan Indonesia merdeka dan berdaulat berupa: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai sila kunci dari Pancasila.

     
    Sudah lebih 60 tahun kita merdeka, tetapi mengapa kabut kebingungan masih saja melingkari kita?


    Bagi saya, persoalan yang satu ini menjadi sangat serius, karena negara yang gagal mencapai tujuannya lambat atau cepat dapat mengalami kelumpuhan, jika bukan keruntuhan, karena proses pembusukan dari dalam tidak kuasa dibendung oleh kekuatan-kekuatan formal yang masih saja main-main dengan negeri ini.


    Sudah lebih 60 tahun kita merdeka, tetapi mengapa kabut kebingungan masih saja melingkari kita? Apakah kita belum layak untuk merdeka atau Indonesia memang terlalu besar untuk dapat diurus sebagai sebuah negara?


    Pertanyaan semacam ini pasti akan terus bermunculan, jika tidak ada terobosan-terobosan strategis untuk memperbaiki keadaan yang semakin memburuk dari waktu ke waktu.


    Akhirnya formula yang hendak diajukan oleh Resonansi ini adalah: "Semakin dekat kita kepada bangunan Indonesia yang berkeadilan, semakin sempit ruang gerak bagi kekuatan-kekuatan ekstrem yang selalu mengacau keadaan, dan begitu pula sebaliknya."


    Buya Ahmad Syafii Maarif (1935–2022) adalah Ketua umum PP Muhammadiyah pada periode 1998-2005.
  • Jejak Korupsi BTS yang Buat Menkominfo Johnny Plate Dipanggil Kejagung

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co-Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada Kamis (9/2) ini.


    Johnny akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Johnny mengaku bersedia diperiksa jika tidak ada halangan.


    "Saya sedang di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023 (hari ini dan besok). Jika dibutuhkan keterangan maka akan hadir pada jadwal yang sesuai," ujar Johnny saat dikonfirmasi, Rabu (8/2).


    Belum diketahui materi yang hendak didalami tim jaksa penyidik lewat Johnny. Hanya saja, Kejagung sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi.


    Satu di antaranya ialah GAP yang disebut merupakan adik kandung Johnny. GAP diduga menerima sejumlah uang terkait proyek pembangunan tower tersebut.


    Selain dia, sejumlah saksi yang telah diperiksa di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) IR; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo UK.


    Kemudian Inspektur Jenderal Kominfo DS dan Sekretaris Jenderal Kominfo MT serta sejumlah saksi dari pihak swasta.


    Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, Kejagung telah melakukan upaya paksa penggeledahan. Kantor Kominfo dan Kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical menjadi dua tempat yang digeledah.


    Tim jaksa penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan tersebut.


    Lebih lanjut, Kejagung juga telah mencegah 23 orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan per November 2022. Pencegahan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan.


    Mereka yang dicegah terdiri dari beberapa pejabat tinggi BAKTI Kominfo dan petinggi perusahaan swasta.


    Adapun korps adhyaksa sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka ialah Komisaris PT Solitech Media Sinergy IH; Direktur Utama BAKTI Kominfo AAL; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS.


    Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 berinisial YS dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment MA.


    Dalam proses penyidikan berjalan, Kejagung tengah berupaya mengembangkan kasus ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).


    Paket-paket proyek yang tengah digarap BAKTI Kominfo berada di wilayah terluar dan terpencil seperti di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT).


    Pada 2021, BAKTI Kominfo berkomitmen untuk membangun total 7.904 BTS 4G di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).


    Pembangunan ini disebut akan dilakukan dalam dua fase, di mana 4.200 desa/kelurahan dilakukan pada 2021, kemudian dilanjutkan 3.704 dilakukan di 2022.


    Proyek ini diawali dengan dua paket yang ditandatangani antara BAKTI Kominfo dengan Fiberhome - Telkom Infra - Multitrans Data di Kantor Kominfo, Jakarta.


    Mereka sepakat akan membangun BTS 4G Paket 1 dan Paket 2 selama dua tahun (2021-2022) dengan total nilai kontrak kedua paket sebesar Rp9,5 triliun.


    Proyek tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan BTS 4G yang telah dibangun beserta seluruh perangkat dan infrastruktur pendukungnya.


    Dikutip dari situs Kominfo, sekitar 1.900 lokasi telah on air dari target 4.200 lokasi pada proyek fase 1.


    Usai proyek untuk Paket 1 dan Paket 2 berjalan, proyek dilanjutkan dengan penandatangan Paket 3, Paket 4, dan Paket 5 pada 26 Februari 2021 dengan total nilai kontrak Rp18,8 triliun.


    Kehadiran lima paket proyek tersebut diharapkan dapat memberi solusi bagi desa/kelurahan di wilayah 3T yang tidak terjangkau sinyal internet 4G.


    Namun, dalam prosesnya diduga ada perbuatan melawan hukum berupa rekayasa dan pengondisian proses lelang yang dilakukan oleh para tersangka. cnnindonesia/nor
  • Update Gempa Turki-Suriah: Korban Tewas Tembus 15.383 Jiwa

    By redkoranriaudotco →




    KORANRIAU.co-Jumlah korban tewas akibat gempa Turki-Suriah pada awal pekan ini bertambah menjadi lebih dari 15 ribu jiwa per Kamis (9/2) pagi waktu setempat.


    Pihak berwenang dan medis Turki melaporkan sejauh ini mencatat sejauh ini ada 12.391 orang meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada Senin (6/2) lalu.


    Sementara itu, dikutip AFP, korban tewas akibat gempa di Suriah telah mencapai 2.992 orang. Dengan begitu, total jumlah korban tewas akibat gempa di kedua negara mencapai 15.383 jiwa.


    Sebanyak lebih dari 50 ribu orang lainnya ikut terluka di Turki dan Suriah akibat gempa paling dahsyat 
    selama 100 tahun terakhir ini.


    Jumlah korban tewas ini melampaui prediksi Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) yang memperkirakan ada 10 ribu orang meninggal dunia akibat bencana ini.


    Banyak warga terutama keluarga korban gempa frustrasi hingga marah akibat menilai pihak berwenang tak gesit melakukan proses evakuasi dan penyelamatan sehingga korban jiwa terus bertambah.


    Tim dilaporkan tak hadir di lokasi dalam 12 jam pertama usai bencana. Mereka baru tiba pada Senin malam.


    Menurut para penduduk, sesampainya di lokasi pun, tim hanya bekerja beberapa jam sebelum istirahat malam.


    "Orang-orang memberontak [pada Selasa] pagi. Polisi harus turun tangan," kata salah satu warga Turki, Celal Deniez, seperti dikutip AFP, Rabu (8/2).


    Deniez serta warga Turki lain berusaha mencari saudara dan kerabatnya yang terjebak di antara puing-puing.


    Sementara itu, pihak berwenang memang mengaku kesulitan melakukan proses penyelamatan dan evakuasi ke lokasi gempa lantaran banyak akses terputus dan luasnya daerah yang terdampak. Di sisi lain, jumlah personel tim penyelamat masih terus di tambah.


    Selain itu, cuaca dingin ekstrem hingga badai salju turut mempersulit proses penyelamatan. Dalam beberapa pekan terakhir, badai salju melanda beberapa wilayah di Turki, termasuk di area terdampak gempa. cnnindonesia/nor
INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg