Penembakan Maut di SD Texas, 14 Siswa dan 1 Guru Tewas

Penembakan Maut di SD Texas, 14 Siswa dan 1 Guru Tewas

By redkoranriaudotco → Rabu, 25 Mei 2022

KORANRIAU.co-14 anak dan satu guru meninggal dunia akibat tembakan di Robb Elementary School, Texas, Selasa (24/5). Penembakan itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.17 waktu AS.

Gubernur Texas mengonfirmasi hal tersebut dan mengatakan pelaku merupakan remaja berusia 18 tahun.

"Penyerang menembak dan membunuh secara mengerikan dan tidak dapat dipahami," kata Gubernur Greg Abbott seperti diberitakan AFP, Selasa (24/5).

Personel penegak hukum berada di tempat kejadian penembakan di dekat Sekolah Dasar Robb di Uvalde, Texas.

Dalam keterangannya, Greg juga meyakini pelaku meninggalkan kendaraan di luar, lalu masuk ke sekolah dengan pistol.

"Dia mungkin juga membawa senapan tapi itu belum dikonfirmasi berdasarkan laporan terbaru saya," ucapnya seperti dikutip CNN. 

Greg mengatakan tersangka yang merupakan remaja bersenjata itu merupakan warga lokal. Tersangka penembakan dinyatakan meninggal dunia.cnnindonesia/nor

Jaksa Tuntut Mati 6 Terdakwa Penyeludup 100 Kilo Sabu di Rohil

Jaksa Tuntut Mati 6 Terdakwa Penyeludup 100 Kilo Sabu di Rohil

By redkoranriaudotco → Selasa, 24 Mei 2022

KORANRIAU.co,ROKAN HILIR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak main-main dalam menangani perkara dugaan penyelundupan 100 kilogram sabu di Rokan Hilir. Sebanyak 6 orang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini dituntut dengan pidana mati.

Para pesakitan itu adalah Zulkarnaini alias Jul, Dedi Yusmarika alias Dedi, Joni Putra alias Pedro, Anthoni Siregar alias Anton, Rizki Kurniawan Siregar alias Kiki dan Sudarno alias Ken. Keenamnya menjalani sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Rohil.

"Iya. Sudah tuntutan," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohil, Yuliarni Appy saat dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Yogi Hendra, Selasa (24/5).

Dikatakan Yogi, tuntutan pidana itu dibacakan Jaksa Rahmat Hidayat dalam sidang yang digelar secara virtual. Dimana JPU berada di Kantor Kejari Rohil, dan para terdakwa berada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi.

Lanjut Yogi, dalam amar tuntutan pidananya, JPU menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor (UU) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

"Para terdakwa dituntut pidana mati," tegas mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Indragiri Hilir (Inhil) itu.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai Erif Erlangga memberikan kesempatan kepada 6 orang terdakwa untuk menanggapinya. Para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan mengajukan pembelaan.

"Sidang ditunda untuk mendengar pembelaan oleh terdakwa dan Penasihat hukumnya," pungkas Yogi Hendra.

Diwartakan sebelumnya, BNN Pusat turun Kabupaten Rohil. Di Negeri Seribu Kubah itu, petugas melakukan pengungkapan dan menyita barang bukti yang jumlahnya cukup besar.

Dari informasi yang didapat, pengungkapan itu dilakukan di Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko Kota, Bagansiapiapi, Selasa (21/9) sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu, petugas mendatangi sebuah rumah di Jalan Sentosa.

Dalam penggerebekan itu, petugas dikabarkan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 100 kilogram. Selain itu, seorang terduga pelaku bernama lain Ken yang merupakan warga setempat, turut dibawa.hrc/nor

Korupsi Jalan Lingkar Bengkalis, KPK Tuntut Berbeda Tiga Petinggi PT Wika

Korupsi Jalan Lingkar Bengkalis, KPK Tuntut Berbeda Tiga Petinggi PT Wika

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut tiga petinggi PT Wijaya Karya (Wika)/Sumindo JO dengan hukuman berbeda. Ketiganya terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan jalan lingkar Bengkalis tahun 2013-2015.

Terdakwa terdakwa adalah, Ketut Suarbawa selaku Manager Wilayah 2 PT Wika/Sumindo JO, Didiet Hadianto selaku Project Manager PT Wika-Sumindo JO dan Firjan Taufa selaku Marketing staf PT Wika. Tuntutan dibacakan JPU di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (23/5/22) petang.

JPU menyatakan, ketiga terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Menuntut Terdakwa I Ketut Suarbawa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan penjara," kata JPU Tonny Frengky Pangaribuan dan Surya Darma.

Selain penjara, JPU juga menuntut I Ketut Suarbawa untuk membayar denda sebesar Rp500 juta. Dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan dapat diganti kurungan badan selama 4 bulan.

Untuk terdakwa Didiet Hadianto dan Firjan Taufa, JPU menuntut hukuman penjara masing-masing selama 5 tahun. Keduanya juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan badan.

Atas tuntutan itu, para terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim yang diketuai Dr Dahlan SH MH mengagendakan persidangan pada pekan mendatang. "Silahkan terdakwa maupun penasehat hukum menyiapkan pembelaan," kata hakim.

Dalam dakwaan JPU, disebutkan perbuatan dugaan korupsi dilakukan terdakwa I Ketut Suarbawa, Didiet Hadianto, Firjan Taufa dan Petrus Edy Susanto selaku Ketua Dewan Direksi PT Wika- Sumindo.

Juga bersama-sama dengan M Nasir selaku Kepala Dinas PUPR Bengkalis merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan Thirta Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015.

Terungkap, tindakan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain dan koorporasi dalam proyek multiyears tersebut. Uang mengalir ke M Nasir sebesar Rp2.034.921.000, Tirtha Adhi Kazmi Rp400 juta, Tarmizi dan anggota tim Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) sebesar Rp70 juta, Ngawidi dan anggota tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp500 juta.

Kemudian memperkaya Maliki selaku Kasubag Keuangan sebesar Rp12 juta, Ady Chandra (bendahara pengeluaran) sebesar Rp2,5 juta, Tajul Mudaris dan tim Eskalasi Harga sebesar Rp70 juta, Petrus Edy Susanto sebesar Rp33.964.404.731,80, dan PT Wika sebesar Rp22.642.936.487,87. Tindakan itu merugikan keuangan negara Rp59.696.762.219,67.

Peristiwa pemberian uang tersebut selalu dibahas dalam rapat bulanan Komite Manajemen, yang dihadiri Petrus Edy Susanto, I Ketut Suarbawa, Agus Lita dan Didiet Hadianto. Disebutkan, Petrus Edy Susanto biasanya menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Hasilnya dilaporkan kepada I Ketut Suarbawa dan Petrus Edi Susanto.

Diterangkan JPU, setelah dikurangi pemberian uang ke sejumlah pejabat Dinas PU Bengkalis, pembayaran pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis yang diterima PT Wika-Sumindo Jo tercatat sebagai keuntungan 40 persen atau setara Rp22 miliar lebih untuk PT Wika dan 60 persen atau setara Rp33 miliar lebih untuk PT Sumindo yang diwakili Petrus Edi Susanto.

Aliran dana terjadi saat pengajuan adendum kedua. Kejadian itu berawal, pada Oktober 2014 terjadi deviasi pekerjaan sehingga Kadis PU Bengkalis kali itu, M Nasir meneken surat persetujuan revisi schedule yang bertujuan memperlambat progres rencana pencapaian kumulatif pelaksanaan pekerjaan.

Namun, deviasi pada Juli 2025 masih terjadi bahkan meningkat pada Agustus 2015. Sesuai SSUK, maka kontrak dalam kondisi kristis karena sudah melewati 5 persen sehingga harus dilakukan show cause meeting (SCM) atau pemutusan kontrak. Namun, Tirtha Adhi Kazmi maupun M Nasir menyetujui usulan adendum.

Terkait pengajuan adendum tersebut, pada Agustus 2014, Didiet Hadianto memberikan uang pada Tarmizi Rp20 juta, Dwi Prakoso Mudo Rp60 juta sebagai staf PT Wika. Kemudian, Agustus 2015, Afrinsyah Pasaribu dari staf PT Wika menyerahkan uang sebesar Rp50 juta.

"Sehingga total keseluruhan Rp70 juta dibagi-bagi ke semua anggota Tim P3K yaitu Tarmizi Rp16 juta, Syafrizan Rp15 juta, Edi Sucipto, Wandala Adi Putra dan Rafiq Suhanda masing-masing menerima Rp13 juta," terang JPU.

Kemudian, aliran dana ke pejabat Dinas PU Bengkalis saat serah terima pekerjaan atau privisonal hand over (PHO), Ngawidi dan Tim PPHP menolak menandatangani berita acara serah terima (BAST), bahwa diketahui PT Wika- Sumindo Jo belum menyelesaikan pekerjaan dan dipastikan tidak akan selesai 100 persen hingga batas akhir kontrak.

Meskipun Tim PPHP belum menandatangani, M Nasir selaku Pengguna Anggaran, mencairkan anggaran termin terakhir, yang diteken Tirta Adhi Kazmi atas pengajuan Didiet Hadianto dan I Ketut Suarbawa, termasuk pencairan jaminan pemeliharaan (retensi).

Atas penandatanganan tersebut, Didiet Hadianto memberikan uang ke Tim PHP Rp500 juta yang diserahkan Dwi Prakoso Mudo alias Pras dan Faisal Hendrawan ke Ngawidi untuk dibagikan ke Tim PHP masing-masing yaitu Ngawidi menerima sebesar Rp275 juta, Ardiansyah menerima Rp75 juta, Agus Syukri menerima Rp30 juta, Lufti Hendra Kurniawan menerima Rp30.juta, Lukman Hakim menerima sebesar Rp30 juta, Safari menerima sebesar Rp30 juta dan Muhammad Rafi menerima sebesar Rp30 juta.

Selanjutnya, Didiet Hadianto kembali menyerahkan uang ke Tirta Adhi Kazmi sebesar Rp400 juta terkait pengajuan pada dokumen progres pekerjaan atau Monthly certificate (MC). Penandatangani dokumen MC tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum alias tanggal mundur karena baru ditandangani Tirta Adhi Kazmi saat PT Wika-Sumindo Jo mengajukan permohonan termin pembayaran tanpa dilakukan pengecekan pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan atau deviasi.

"Uang Rp400 juta diserahkan langsung Didiet Hadianto ataupun diserahkan Dwi Prakoso Mudo dan Arfinsyah Pasaribu dilakukan secara bertahap sebanyak 4 kali. Pertama Rp50 juta sekitar September 2014, kedua, sebesar Rp50 juta sekitar November 2014, ketiga sebesar Rp200 juta sekitar bulan Mei 2015 dan terakhir sekitar Mei 2015 sebsar Rp100 juta,” terang JPU.nor

Gubri Syamsuar dan PT RAPP Terima Anugerah K3 dari Menaker

Gubri Syamsuar dan PT RAPP Terima Anugerah K3 dari Menaker

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyerahkan penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik kepada Gubernur Riau H Syamsuar. 

Penghargaan kepada para Gubernur ini merupakan bagian dari kategori Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2022.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menaker Ida Fauziyah dan diserahkan kepada Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Imron Rosyadi, Selasa (24/5/2022) di Jakarta.

"Alhamdulillah Provinsi Riau menjadi salahsatu dari belasan provinsi yang berhasil meraih anugerah pembina K3, dan ada juga perusahaan di Riau yang menerima anugerah ini, yakni RAPP," kata Imron mewakili Gubernur Riau Syamsuar. 

Pada acara tersebut Menaker Ida mengatakan, selain penghargaan kepada para Gubernur selaku pembina K3 Terbaik, penganugerahan penghargaan K3 tahun 2022 juga mencakup kategori penghargaan sistem manajemen K3 (SMK3), penghargaan kecelakaan nihil. 

Selain itu juga ada penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, penghargaan program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur yang telah berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah masing-masing, juga kepada perusahaan yang memperoleh penghargaan K3,” kata Menaker Ida pada acara Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Dikatakan Menaker, pemberian penghargaan ini adalah bagian dari upaya Pemerintah, khususnya Kemnaker untuk terus mengkampanyekan K3. 

"Pemerintah memberikan apresiasi berupa Pemberian Penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan K3, serta yang tidak kalah penting penghargaan kepada Gubernur selaku Pembina K3,” katanya.

Adapun, 15 Gubernur yang berhasil mendapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik Tahun 2022 adalah Gubernur Riau, Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Barat. 

Kemudian, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur DIY.

Menaker Ida memaparkan, pemberian Penghargaan K3 terbukti efektif dalam memotivasi stakeholders untuk menerapkan K3 dengan baik. Hal ini terlihat dari perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil tahun 2021 sebanyak 1.268 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 1.742 perusahaan, sehingga terjadi peningkatan sebesar 37,4%.

Selanjutnya, peningkatan perusahaan yang telah menerapkan SMK3. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.616 perusahaan mendapatkan sertifikat K3 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 24% menjadi 2.004 perusahaan.

Kemudian, terjadi kenaikan jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan program P2HIV-AIDS. Di mana tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 343 perusahaan, sehingga mengalami peningkatan sebesar 79,6%.

Menaker menambahkan, pada penghargaan K3 tahun ini pihaknya juga memberikan perhatian kepada perusahaan yang berhasil mencegah dan menanggulangi COVID-19 melalui Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (P2 COVID-19).  

Berdasarkan hasil penilaian, sebanyak 916 Perusahaan yang dinyatakan layak mendapat penghargaan P2 COVID-19. Menurutnya, jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.

“Dalam kesempatan ini, kami berharap agar pencapaian penghargaan K3 ini dapat memotivasi pimpinan perusahaan lain mempertahankan kinerja K3, karena K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur RAPP Moch. HD Ali Shabri Nasution mengatakan, bahwa award ini akan jadi motivasi untuk perusahaan agar bisa lebih baik lagi ke depannya.

"Sangat berterima kasih sekali kepada Kemenaker, Pemerintah Provinsi Riau, dan masyarakat Riau tentunya, yang telah mendukung dan mensuport kami," ujarnya.

Terlebih lagi kata Ali Shabri, RAPP berhasil meraih award ini untuk kesekian kali adalah bukti perusahaan benar-benar konsisten dalam menjalankan aturan K3.

"Komitmen dan konsistensi adalah tekad kami dalam melaksanakan program - program keselamatan bagi karyawan kami," tukasnya.

Lebih jauh Ali Shabri menjelaskan, RAPP juga berhasil melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (P2 Covid-19).

"Bahkan RAPP satu-satunya perusahaan yang bertindak cepat dengan melakukan pengadaan peralatan, penerapan Prokes, prngadaan Rapid Test, PCR hingga Vaksin. Semua kita lakukan terus menerus dan Alhamdulillah berhasil," tegasnya.rls/nor 

Ketua DPRD Riau: Konversi BRK Syariah Permudah Layanan Perbankan

Ketua DPRD Riau: Konversi BRK Syariah Permudah Layanan Perbankan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - DPRD Riau resmi mengesahkan Perda konversi Bank Riau Kepri (BRK) Syariah pada sidang paripurna DPRD Riau, Kamis (19/5/2022) lalu. Pada rapat paripurna tersebut, juga dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar. 

Pengesahan Perda tersebut mendapat respon baik berbagai pihak, salah satunya dari Ketua DPRD Riau, Yulisman. Menurutnya hal ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan perbankan. 

"Tentu saja ini banyak manfaatnya, memberi kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat tak hanya muslim namun juga non muslim," ujarnya. 

Yulisman juga berharap beralihnya BRK menjadi BRK Syariah dapat menghilangkan sistem riba dalam layanan perbankan tersebut. 

Kedepannya, Legislator dapil Inhu-Kuansing ini meminta pihak BRK segera melakukan proses peresmian atau peluncuran BRK Syariah. 

"Segerakan proses selanjutnya, karena kan kerja-kerja politik sudah selesai, agar kita juga bisa mewujudkan hal-hal yang menjadi harapan masyarakat," sebutnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil ketua DPRD Riau, Agung Nugroho. Ia memiliki harapan besar dengan pengesahan BRK Syariah ini. Menurutnya dengan konversi tersebut, maka bisa menghilangkan sistem riba yang selama ini dianggap membuat sebagian orang enggan untuk memanfaatkan layanan perbankan itu.

"Harapan kita sistem dan semua bentuk di Bank ini nantinya tidak ada lagi ribanya. Kita minta semangat BRK syariah ini betul-betul bisa menghilangkan riba," kata Agung Nugroho.

Agung yang juga Ketua DPD Demokrat Riau ini mengatakan, menghilangkan sistem riba ini tidak hanya untuk nasabah saja, namun pegawai BRK itu sendiri.

"Kita akan mengawal hal ini. Karena memang semangat syariah adalah semangat tanpa riba," ujarnya.rls/nor