Bawaslu Awasi Verifikasi faktual Bacalon Perseorangan

Bawaslu Awasi Verifikasi faktual Bacalon Perseorangan

By redkoranriaudotco → Selasa, 14 Juli 2020

 RUSIDI RUSDAN

KORANRIAU.co, PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)melaksanakan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual (Verfak) bakal calon (Bacalon) perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Verfak calon perseorangan merupakan tahapan untuk memastikan keterpenuhan syarat calon Gubernur/WakilGubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada Pilkada serentak putaran keempat tahun 2020.
Hal ini diakui oleh Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan dalam siaran pers yang disampaikan ke KR, Selasa (14/07).  "Pelaksanaan selama 14 hari mulai 24 Juni 2020 hingga 12 Juli 2020.  Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 bertugas mengawasi dan memastikan syarat calon dan prosedur verifikasi termasuk protokol kesehatan telah dijalankan oleh KPU selaku penyelenggara teknis Pemilihan," sebutnya.
Syarat penggunaan protokol kesehatan juga harus dilaksanakan Bawaslu dalam pelaksanaan kerja.  Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan dari hasil pengawasan verfak bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 6.492 pendukung dan Penyelengara Pemilihan sebanyak 4.411 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Atas hal ini dokumen dukungan itu dinyatakan tidak mendukung bakal
calon tersebut. Temuan tersebut tersebar di 79 kabupaten/ kota yang menggelar Pemilihan 2020.
Temuan lainya berkaitan dengan proses verfak adalah pendukung yang tidak dapat ditemui karena tidak ada di tempat karena bekerja dan bepergian. Verifikasi kemudian dilaksanakan pada malam hari untuk
dapat menemui pendukung tersebut.
Dalam pelaksanaan verifikasi, ditemukan pendukung yang sudah meninggal dunia, pendukung ganda, pendukung yang sudah pindah domisili dan keterangan yang tidak semua dengan data diri pendukung.
Terhadap temuan tersebut, Pengawas Kelurahan/Desa melakukan saran perbaikan dan mencatat dalam formulir hasil pengawasan untuk disampaikan ke Panwascam.
Terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui, petugas verifikasi akan melakukan metode pengumpulan pendukung atas korodinasi dengan tim pendukung bakal calon. Proses pengumpulan pendukung ini
mewajibkan adanya protokol kesehatan untuk menghindari adanya penyebaran Covid-19.
Pemetaan Pengawasan Tahapan Pencocokan dan Penelitian Pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) akan dilaksanakan pada 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Pada tahapan tersebut, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi pemilih dari rumah
ke rumah untuk melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih berdasarkan dokumen Daftar Pemilih Model A.K.W.K.
Dalam melaksanakan Coklit, PPDP berkoordinasi dengan RT/RW dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk memastikan kebersihan dan validitas data pemilih, Bawaslu meminta data pemilihdalam formulir Model A.K.W.K kepada KPU.
Permintaan tersebut dituangkan dalam surat dengan Nomor
SS-0371/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020. Melalui surat bernomor 548/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 KPU menyatakan tidak dapat memberikan daftar pemilih tersebut.
Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, dari 270 Kabupaten/Kota yang telah berhasil dihimpun, terdapat 173 KPU Kabupaten/Kota (84 persen) tidak memberikan Daftar Pemilih model A.K.W.K dan 32 KPU
Kabupaten/Kota (16 persen) memberikan Daftar Pemilih Model A.K.W.K.
Pemberian Daftar Pemilih Model A.K.W.K oleh KPU berdasarkan permintaan resmi Bawaslu, sebagai bentuk keterbukaan informasi dan wujud konsolidasi antarpenyelenggara pemilihan. Bawaslu menggunakan Daftar Pemilih Model A.K.W.K sebagai alat pembanding dalam proses coklit dan kebutuhan sinkronisasi dengan data pengawas Pemilihan.
Pemetaan Kendala Jaringan Pada hari pertama tahapan Coklit Daftar Pemilih, 15 Juli 2020 Bawaslu akan melakukan pengawasan
Gerakan Klik Serentak yang diselenggarakan KPU. Pengawasan ini terutama untuk memetakan penggunaan teknologi informasi dan kondisi jaringan di tiap-tiap daerah pemilihan.
Gerakan Klik Serentak adalah program KPU yang diselenggarakan pada hari pertama pelaksanaan Coklit.  Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pencocokan dan penelitian secara online melalui:www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Pada hari tersebut, Pemilih mengecek apakah dirinya terdaftar sebaga pemilih dengan memasukkan NIK, nama dan tanggal lahir.
Dari data yang dikumpulkan Bawaslu di 284 kabupaten/kota yang melaksanakan pemilih dengan 3.935 kecamatan, terdapat 541 kecamatan yang terkendala jaringan. Di antara kabupaten/kota yang memiliki kendala jaringan secara merata adalah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang (Kalimantan Barat);Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke (Papua);Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Sulawesi Utara); Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat); Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah); Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan); Kabupaten Kaimana (Papua Barat); dan Kabupaten Kepulauan Sula (Maluku Utara).
Selain itu, Bawaslu telah melakukan sejumlah langkah dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Tahun 2020. Beberapa hal tersebut antara lain penyusunan rancangan Perbawaslu, pengaktifan Panwaslu Ad hoc, penyusunan modul bimtek bagi Panwaslu Ad hoc, rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19).
Bawaslu juga melakukan penyempurnaan hukum acara penyelesaian sengketa serta digitalisasi putusan dan mekanisme penyelesaian sengketa .Berbagai kegiatan dan program diharapkan dapat mendukung
dan memperkuat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Terkait dengan perkembangan pencairan anggaran dana hibah, sampai dengan Selasa, 14 Juli 2020 pukul 10:00 WIB sebanyak 137 daerah telah menyelesaikan pencairan dana 100 persen. Sementara sebanyak
133 daerah pencairan anggarannya belum mencapai 100 persen. (med)

Lagi Tambah 3 Kasus Positif Covid-19 di Riau, Total 246 Pasien

Lagi Tambah 3 Kasus Positif Covid-19 di Riau, Total 246 Pasien

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kasus positif Covid-19 di Provinsi Riau hari ini Selasa (14/7/20) kembali ada penambahan 3 kasus seperti kemarin. Total jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 246.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Riau dr Indra Yovi mengatakan, 3 penambahan pasien itu diantaranya, Ny. SR (48) yang merupakan warga Kabupaten Siak. Saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru.

"Nyonta SR merupakan pasien dengan keluhan nyeri pada bagian perut disertai mual dan muntah. Pasien ini melakukan Rapid Test pada tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil Reaktif dan dilanjutkan pemeriksaan Swab (11 Juli 2020) disalah satu Rumah Sakit Swasta yang ada di Kota Pekanbaru,"ulasnya.

Dari hasil pemeriksaan swab itu paparnya, dinyatakan Positif Covid-19. Belum diketahui riwayat penularan dari Ny. SR, karena tidak memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif covid-19.

"Pasien berikutnya adalah Tuan N (42) yang merupakan warga Provinsi Jawa Barat yang melakukan perjalanan ke Provinsi Riau untuk keperluan kerja. Pasien ini melakukan Rapid Test untuk salah satu syarat perjalanan kembali ke Kota Jakarta dengan hasil Reaktif,"terangnya.

Kemudian, dilanjutkan pemeriksaan Swab pada tanggal 12 Juli 2020 disalah satu Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru dengan hasil dinyatakan Positif Covid-19. Saat ini pasien sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Pasien ini memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta ke Provinsi Riau tanggal 25 Juni 2020.

"Pasien positif berikutnya adalah Ny. YB (40) yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya YB datang dengan keluhan demam, batuk, pilek dan nyeri ulu hati,"sebut Yovi.

Lalu, Ny. YB dilakukan pemeriksaan PCR pada tanggal 13 Juli 2020 dengan hasil yang dinyatakan Positif Covid-19. Belum diketahui Riwayat penularan dari Ny. YB, karena tidak memiliki Riwayat perjalanan dan Riwayat kontak erat dengan pasien positif covid-19.

Dari total 246 kasus positif itu rinciannya, sebanyak 14 pasien dirawat. Kemudian, 221 sehat dan sudah dipulangkan dan 11 meninggal dunia.

Untuk PDP yang masih dirawat berjumlah 66 pasien, PDP negatif covid-19 dan dipulangkan berjumlah 2.076 orang. Sedangkan, PDP meninggal dunia berjumlah 202 orang. Total PDP berjumlah 2.344 orang.

Terakhir, ODP dalam pemantauan berjumlah 3.916 orang. Sementara ODP sudah selesai pemantauan berjumlah 80.233 orang.nor

Sapi Kurban Bantuan Presiden untuk Riau Tunggu Persetujuan Kementan

Sapi Kurban Bantuan Presiden untuk Riau Tunggu Persetujuan Kementan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) telah menjajaki sapi kurban yang akan dijadikan bantuan dari Presiden Joko Widodo untuk Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020 tahun ini. Kini tinggal persetujuan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Demikian disampaikan Kepala Disnakeswan Riau Rahmat Setiyawan. Dikatakan, saat ini ada tiga ekor sapi yang menjadi kandidat bantuan Presiden itu.

"Dari tiga sapi itu, nanti yang dipilih hanya satu ekor saja. Saat ini kita masih menunggu persetujuan Kementan,"kata Rahmat, Selasa (14/7/20) di Pekanbaru.

Rahmat menjelaskan, tiga ekor sapi kandidat itu sebelumnya telah disurvey oleh Balai Veteriner Bukit Tinggi, Kementan RI, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, serta Tim Dinas Pertanian Kota Pekanbaru langsung ke kandangnya. Hasil surbey itu, telah disetujui oleh Balai Veteriner Bukit Tinggi.

Dipaparkan Rahmat tiga ekor kandidat sapi bantuan Presiden itu, semua pemiliknya berada di Kota Pekanbaru. Diantaranya, sapi milik Aprizal warga Jalan Purwodadi, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan.

"Kemudian, Agus warga Muara Fajar, Kecamatan Rumbai dan Rois, warga Jalan Pelita, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan.  Ketiga sapi itu memiliki berat bervariasi, mulai dari bobot 779 kilogram hingga 820 kilogram, yang semuanya berumur 4 tahun,"jelasnya.

Rahmat menyebutkan, tiga ekor sapi itu kondisinya sehat. Jenis sapinya ada dari Ras Simental, Mix dan persilangan sapi Brahman dengan Angus.nor

Boking Cewek Pakai Uang Palsu, Pria Ini Ditangkap

Boking Cewek Pakai Uang Palsu, Pria Ini Ditangkap

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Polsek Kota Pekanbaru menangkap RS (30), pelaku yang memberikan uang palsu kepada gay berinisial AM (25) usai melakukan hubungan sekual. Kejadian berawal saat RS dan korban kenalan diaplikasi online. RS lalu membooking AM dan bertemu di salah satu hotel di Pekanbaru.

Mereka menyepakati bahwa akan melakukan hubungan seksual selama 3 jam dengan bayaran Rp850 ribu. Usai melakukan hubungan seksual, pelaku memberikan uang senilai yang disepakati kepada korban. Lalu pelaku pergi meninggalkan korban.

Merasa curiga dengan uang yang diberikan, kemudian korban mengecek uang tersebut. Ternyata uang itu palsu. Tak terima dibayar dengan uang palsu, AM melapor ke Polsek Pekanbaru Kota.

Kapolsek Pekanbaru Kota AKP Stevie mengatakan, uang palsu sebanyak Rp850 ribu yang diberikan kepada AM terdiri dari 4 lembar uang pecahan seratus ribu dan 9 lembar uang pecahan lima puluh ribu.

"Pelaku mengaku bahwa uang palsu tersebut didapat dari temannya. Saat ini temannya masih kita lakukan pengejaran. Kita amankan pelaku dari rumahnya dan tidak didapat alat-alat untuk membuat uang palsu," kata Stevie, Selasa (14/7/2020).

Pelaku RS ditangkap pada Sabtu 11 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB oleh Tim Opsnal Polsek Pekanbaru Kota dan Panit I Reskrim di rumahnya yang berada di Jalan Al Ikhlas, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya.

"Berdasarkan informasi masyarakat, kita amankan satu pelaku yang diduga telah mengedarkan dan membelanjakan uang pulsa. Pelaku RS juga telah mengakui telah mengedarkan dan membelanjakan di Hotel Zuri Express," jelasnya

Kemudian tersangka di bawa dan diamankan, termasuk barang bukti berupa uang palsu ke Polsek Pekanbaru Kota guna proses sidik dan pengembangan lebih lanjut.

Pasal yang disangkalkan kepada pelaku yaitu pasal 26 ayat 3 sebagaimana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 UU RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.ck/nor

Terpeleset Saat Bermain di Turap Sungai Kuantan, Siswa SMP Tenggelam

Terpeleset Saat Bermain di Turap Sungai Kuantan, Siswa SMP Tenggelam

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Arf siswa kelas 2 SMP asal sikakak Kecamatan Cerenti, tenggelam di Sungai Kuantan hingga kini belum ditemukan.

Dari informasi yang berhasil riauterkini.com himpun korban dikabarkan terpeleset saat bermain di Tribun Hakim Pacu Jalur Senin (13/7/2020) sore dan terjatuh ke Sungai.

"Anak kelas 2 SMP sebelumnya bermain di Tribun Hakim, ia terpeleset hingga terhempas ke semen lalu jatuh ke sungai langsung hilang," ujar Mawardi, warga Cerenti, Selasa (14/7/2020) pagi.

Menurut Mawardi, hingga kini pencarian terus dilakukan Tim SAR dari Kabupaten, dan dibantu masyarakat Cerenti.

"Masih dalam pencarian Tim SAR bersama warga, korban belum ditemukan," jelasnya.rtc/nor

LSM PKN Gugat Disdik Riau ke KIP

LSM PKN Gugat Disdik Riau ke KIP

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Keuangan Negara (PKN) Riau menggugat Dinas Pendidikan (Disdik) Riau ke Komisi Informasi Publik (KIP) Riau, karena menolak memberikan informasi terkait kegiatan di instansi tersebut.

Sidang gugatan yang dihadiri Asmawati selaku pemohon itu, digelar Selasa (14/7/20) yang dipimpin majelis hakim Komisioner Joni S Mundung dengan anggota Zufra Irwan dan Alnofrizal. Sementara dari Pemprov Riau selaku termohon dihadiri Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Riau Yan Dharmadi SH MH.

LSM PKN menggugat Disdik Riau, berawal ketika ingin meminta dokumen terkait beberapa kegiatan tahun 2019 di instansi tersebut. Namun permintaan LSM itu ditolah Disdik Riau.

"Sidang tadi dengan agenda pembuktian. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan,"kata Yan.

Yan menyebutkan, pihaknya menyampaikan bukti tentang Peraturan Komisi Infomrasi (Perki) nomor 1 2020 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam Perki itu ditegaskan, jika pemohon cacat prosedur dalam meminta dokumen itu.

Menurut Yan, pemohon tidak bisa meminta salinan dokumen kegiatan itu langsung ke Disdik Riau. Akan tetapi, harus melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) yakni, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Riau.

"Jadi tidak tepat bila pemohon dalam suratnya ditujukan kepada PPID Pembantu Disdik Riau. Seharusnya langsung ke PPID Utama,"tegas Yan.

Nantinya lanjut Yan, PPID utama yang memproses ke PPID Pembantu yaitu Disdik Riau. Oleh karena itu, prosedur yang dilalui pemohon cacat prosedur.

"Kalau cacat prosedur maka secara substansi juga tidak terpenuhi. Artinya, antara prosedur dan substansi sama pentingnya tetapi mengacu kepada aturan hukum yang berlaku,"ulasnya.

Pada kesempatan tersebut, kuasa termohon meminta ke majelis hakim komisioner untuk menolak permohonan pemohon. Kemudian, menyatakan permohonan cacat prosedur.

Sidang ini kemudian ditunda hingga Selasa (21/7/20) mendatang. Agenda sidang berikutnya mendengarkan kesimpulan dari pemohon dan termohon.nor