BERITA TERBARU

Ekonomi Bisnis

Politik & Hukum

Edukasi

Berita Foto

Wisata

Daerah

Student

Nasional

Kolom

Internasional

Olahraga

Recent Posts

  • 151 Ribu Pekerja Belum Dapat BLT Tahap Pertama

    By redkoranriaudotco → Rabu, 25 November 2020


    KORANRIAU.co-Kementerian Ketenagakerjaan mencatat masih ada 151.123 pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang belum menerima bantuan subsidi upah atau BLT penyaluran tahap pertama. Jumlah tersebut sekitar 1,21 persen dari target penerima BSU tahap pertama sebanyak 12.403.896 pekerja.


    "Data update per 23 November 2020, realisasi penerima bantuan gelombang I sebanyak 12,2 juta orang, dan yang belum dapat disalurkan 151 ribu orang," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (25/11).


    Ida mengakui ada sejumlah kendala dalam penyaluran program BSU kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Terutama, kata dia, banyaknya rekening calon penerima bantuan yang bermasalah mulai dari duplikasi data, rekening yang sudah tutup, rekening tidak valid, hingga rekening yang telah dibekukan.


    Ada pula rekening calon penerima yang tak sesuai dengan data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.


    Karena itu lah selama proses pencairan Kemenaker terus berkoordinasi dengan KPK, BPK dan BPKP untuk memastikan bahwa penyaluran telah memenuhi prinsip good governance.


    "Ini kendala dan data yang dikirim BPJS Ketenagakerjaan tidak lengkap. Ada pengaduan, masyarakat ingin mengetahui status calon penerima bantuan. Karena itu kami koordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK," terangnya.


    Kendati demikian Ida menerangkan hingga saat ini Kemenaker terus melanjutkan penyaluran BSU kepada pekerja yang datanya telah tervalidasi.


    Untuk penyaluran tahap II, tutur Ida, BSU telah tersalurkan kepada 5.928.001 penerima atau 53,63 persen dari target 11.052.859 penerima. Dengan demikian untuk tahap kedua masih ada 3.036 pekerja yang belum menerima bantuan.


    "Realisasi penerima gelombang II sampai 23 November sebanyak 5,9 juta orang dan belum dapat tersalurkan 3 ribu orang. Anggaran terealisasi gelombang II sebesar Rp7,1 triliun dari target anggaran Rp13,2 triliun," tandasnya.cnnindonesia/nor

  • DLHK Riau Akui Masih Banyak Pembangunan Kanal Blocking Belum Terealisasi

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU
    - Provinsi Riau mendapatkan 'jatah' sekitar 50-an proyek pembangunan kanal blocking dari Badan Restorasi Gambut (BRG). Namun hingga kini masih sedikit belum terealisasi.


    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau Makmun Murod, saat dikonfirmasi terkait kelanjutan proyek kanam blocking di sejumlah Kawasan Hidrologis Gambut (KHG)."Masih banyak yang belum (dilaksanakan-red),"katanya, Rabu (25/11/20) di Kantor Gubernur Riau.


    Murod mengakui jika lambatnya target dari 50-an KHG yang akan dibangun kanal blocking itu, karena Provinsi Riau baru memulainya sejak tahun 2018 lalu."Sehingga masih belum banyak yang diselesaikan,"paparnya lagi.


    Dia berharap, proyek pembangunan kanal blocking ini dapat terus dilanjutkan. Pasalnya, beredar kabar jika BRG akan dihapus oleh pemerintah.


    Pada kesempatan itu, Murod menyampaikan jika anggaran pembuatan kanal blocking itu bisa mencapai Rp250 juta jika terbuat dari beton. Hal ini tergantung kondisi kanal di lapangan.


    Untuk pengerjaannya sendiri papar Murod, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) setempat. Bukan dikerjakan oleh pihak kontraktor.


    Sejauh ini lanjutnya, pengerjaan oleh Pokmas masih berjalan lancar. Bahkan saat ini sudah masuk tahap pembayaran terhadap hasil kerja.


    "Kita tidak menggunakan kontraktual dalam pengerjaannya, tetapi Pokmas. Jadi kalau ada yang komplain, tentu yang disalahkan Pokmas itu sendiri,"bebernya.


    Murod menyebutkan, untuk tahun 2020 ini ada dua KHG yang dibangun kanal blocking. Kedua KHG itu berada di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Pelalawan.nor


  • Edhy Prabowo Ditangkap, Jokowi Hormati Proses Hukum di KPK

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menyerahkan proses hukum salah satu menterinya itu ke KPK.


    "Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati," kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11).


    Jokowi menyatakan dirinya percaya KPK bersikap profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi. Mantan wali kota Solo ini juga mendukung KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.


    "Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.


    Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy Prabowo di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada Rabu (25/11) dini hari.


    Firli menjelaskan penangkapan tersebut dilakukan terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby atau benih lobster.


    "Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soetta saat kembali dari Honolulu [Amerika Serikat], yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster," kata Firli lewat pesan singkat, Rabu (25/11).


    Firli menyebut Edhy sedang diperiksa di KPK saat ini. Ia pun berjanji segera menyampaikan penjelasan secara resmi seputar penangkapan politikus Gerindra tersebut.


    Selain Edhy, tim penyidik KPK juga mengamankan istrinya Iis Rosita Dewi dan beberapa pihak lain. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum Edhy dalam operasi senyap tersebut.


    Edhy menjadi menteri Jokowi pertama yang ditangkap KPK. Politikus Partai Gerindra diangkat sebagai menteri oleh Jokowi pada Oktober 2019. Baru setahun menjabat Edhy tersandung dugaan korupsi.cnnindonesia/nor


  • Beredar SK Pencopotan Rektor UIN Suska Akhmad Mujahidin

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Beredar surat keputusan (SK) pencopotan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Akhmad Mujahidin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). 


    Surat ini menjadi perbincangan di masyarakat Riau yang beredar melalui media sosial. SK bernomor 191/B/.II/2/PDJ/2020 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Fachrul Razi lengkap dengan stempel resmi Menag RI tertanggal 23 November 2020 di Jakarta. 


    Meski belum ada pengakuan langsung dari pihak Kemenag RI, namun isu ini sudah beredar di lingkungan Kemenag sendiri. Berdasarkan sumber internal Riau Pos di Kemenag RI membenarkan SK pencopotan orang nomor satu di Kampus UIN Suska Riau tersebut. 


    Namun sumber tersebut enggan menjabarkan. "Iya, tadi (kemarin, red) saya sempat diskusi bahwa surat dari Menag (SK pemberhentian Rektor UIN Riau, red) itu benar. Tapi silakan hubungi yang berkompeten untuk menyampaikan ini ya," ujar sumber yang namanya tak mau dikorankan itu. 


    Sebagaimana diketahui, dalam SK yang beredar tersebut dibunyikan bahwa Prof Dr Akhmad Mujahidin dijatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan dari tugas tambahan sebagai Rektor UIN Suska Riau. Karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 17 serta pasal 4 angka 1 dan angka 6, pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.


    Namun, saat dilakukan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Menag Fachrul Razi tidak terlalu merespons. "Yang mana yang dimaksud?" ujarnya tanpa memberi jawaban lain. Perihal kebenaran surat ini, pihak kampus masih bungkam ketika coba dikonfirmasi. 


    Akhmad Mujahidin yang coba dikonfirmasi lewat seluler dan pesan WhatsApp belum merespons. Begitu juga pihak humas UIN Suska Pekanbaru yang dikonfirmasi perihal kebenaran surat ini. 


    Pihak humas tidak merespons. Bahkan ada informasi, yang bersangkutan (rektor) dikabarkan tengah terbaring di rumah sakit. Sementara pihak Kanwil Kemenag Riau yang juga dikonfirmasi terkait kebenaran SK pemberhentian itu mengatakan, ia tidak mengetahui informasi tersebut. 


    Pasalnya, hal tersebut bukan menjadi kewenangan dari Kanwil Kemenag Riau tetapi itu merupakan kewenangan pusat. "Waduh, kami tidak tahu itu. Itu kewenangan pusat," ujarnya.  Sementara anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat Achmad MSi mengatakan, jika itu benar, dia mengapresiasi langkah tegas Menteri Agama Fachrul Razi. 


    Karena menurut Achmad, langkah tersebut sangat tepat dan sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat Riau yang peduli dengan nasib UIN ke depan, khususnya di kalangan akademika kampus dan mahasiswa. 


    "Pertama saya apresiasi. Karena Kemenag sudah mewujudkan atau mengabulkan aspirasi masyarakat Riau khususnya akademika kampus," kata Achmad, Selasa (24/11) malam. 


    Berdasarkan laporan dan informasi yang ia terima, selama ini masalah yang terjadi di UIN Suska Riau sudah masuk kategori luar biasa. Bahkan kata dia, jika persoalan ini terus dibiarkan maka akan merusak sistem pendidikan dan merusak citra kampus yang berbasis keagamaan. 


    "Sudah sangat tepat pencopotan tersebut. Kami berharap, ke depan Rektor UIN Suska bisa diisi oleh sosok yang berkompeten dan taat akan aturan," jelasnya.rpc/nor


  • Sekdaprov Riau: Rugi tak Pinjam ke PT SMI

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, H Yan Prana Jaya Indra Rasyid mengatakan, rugi jika Pemprov Riau tidak mengambil pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).


    Apalagi kata Sekdaprov, pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tanpa bunga melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Selain itu, provinsi lain juga berlomba-lomba mendapatkan pinjaman.


    "Jadi kalau peluang ini tidak kita ambil rugi, sayang. Karena orang berlomba. Bahkan saat saya pergi ke sana (PT SMI), orang sudah mengantre, baik gubernur, walikota dan bupati,"katanya.


    Menurutnya, pinjaman ke PT SMI itu bukan hanya untuk infrastruktur. Namun juga untuk peningkatan pertanian dan pembangunan dermaga.


    "Pinjaman itu ada program dari PEN tanpa bunga. Tapi kita harus bayar biaya provisi 1 persen dan operasional 0,85 persen. Itu diterapkan pada 2021 atau 2022,"ulasnya.


    Dijelaskannya, pihaknya baru akan bayar pokok utang pada tahun 2023. Jadi yang coba kita bahas saat ini adalah pembangunan infrastruktur, pertanian dan dermaga di Pulau Rupat. Namun fokusnya lebih ke infrastruktur jalan, pertanian dan pengairan.


    Sekdaprov menyampaikan, beberapa daerah yang mengajukan pinjaman itu diantaranya, DKI Jakarta. Bahkan DKI mendapatkan pinjaman sebesar Rp5 triliun.nor 



  • Disaksikan Gubri, Batalyon Arhanud 13/PBY Terima 16 Alusista Terbaru

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar menghadiiri penyerahan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alusista) terbaru Rudal Starstreak yang dimiliki Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dan diterima Batalyon Arhanud 13/PBY sebanyak 16 unit.


    Alutsista baru yang diterima Batalyon Arhanud 13/PBY langsung dilakukan tradisi tepung tawar serta menyiramkan air Sungai Siak oleh Gubernur Riau, Syamsuar sebagai orang pertama dan di ikuti Frokopimda Provinsi Riau, Wakil Katua DPRD Provinsi Riau, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau.


    Usai acara tempung tawar, saat diwawancarai Gubri Syamsuar menyampaikan apresiasi dan tentunya menyambut gembira atas diterimanya Alutsista yang baru oleh Batalyon Arhanud 13/PBY."Alhamdulillah kami menyambut gembira, hari ini telah hadir dan diterima Alutsista yang terbaru dan tentunya ini Alutsista yang canggih," kata Gubri, Rabu (25/11/20).

    .


    Gubri berharap, dengan diterimanya Alusista yang baru Batalyon Arhanud 13/PBY dapat dijaga karena Alusista tersebut merupakan aset negara Indonesia yang harus dijaga bersama - sama agar negara tetap aman dan damai.


    "Sebagai negara yang berdaulat tentunya kita harus siap dan sedia dengan pengamanan karena tugas TNI ini adalah untuk mengamankan negara kita, Negara Indonesia,"sebutnya.


    Sementara Komandan Yonarhanud 13/PBY Letkol (Arh) Nahruddin Roshid mengatakan, ada 16 unit Alusista yang diterima. Alusista itu merupakan buatan Inggris Francis dan Belanda.


    Gubri menjelaskan dari 16 unit tersebut diantaranya satu Unit Kendaraan Kommander, satu Unit Kendaraan pengangkut Misil, satu Unit kendaraan Maintenance Logistik, satu Unit kendaraan tempur Radar CM 200.


    "Radar CM 200 ini merupakan radar menengah multi fungsi sebagai pengamat, pengintai dan pendeteksi sasaran udara serta pengontrol satbak Starstreak," tambahnya.


    Kemudian empat unit kendaraan Multiple Mission System (MMS) dengan jenis kendaraan Vamtac ST 5 dengan keunggulan hulu ledak tidak dapat dideteksi oleh pesawat musuh dan menembak sasaran dengan jarak 7,2 kilometer dengan kecepatan Missile 3,5 MCH.


    Lalu ada delapan unit kendaraan Lightweight Multiple Launcer New Generation (LML-NG) dengan jenis kendaraan Vamtac ST 5.


    "Senjata ini bisa disiaptempurkan dengan dua metode penggelaran yakni diatas kendaraan dan di atas permukaan tanah dengan menggunakan tripod," pungkasnya.nor

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg