2.834 Proyek Investasi di Riau Serap 28.806 Naker

2.834 Proyek Investasi di Riau Serap 28.806 Naker

By redkoranriaudotco → Rabu, 28 Juli 2021

                                            FOTO: Kawasan Industeri Pelintung Dumai

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau mencatat penyerapan tenaga kerja dari investasi di Riau pada Semester I 2021, mencapai sebanyak 28.806 orang tenaga kerja Indonesia (TKI).

Gubernur Riau H Syamsuar mengatakan, jumlah penyerapan tenaga kerja dari bidang investasi itu merupakan hal yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Riau. Dimana, peningkatan investasi berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. 

"Alhamdulillah penyerapan tenaga kerja dari investasi di Riau pada Semester I 2021, mencapai sebanyak 28.806 orang tenaga kerja Indonesia. 

Daerah yang paling banyak menyerap tenaga kerja dari PMDN dan PMA adalah Kota Dumai. Semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga penyerapan tenaga kerja di Riau bisa lebih meningkat lagi," kata Gubernur Riau, Rabu (28/7/2021) di Pekanbaru. 

Terpisah, Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Helmi menyebutkan, penyerapan tenaga kerja terbanyak berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sebesar 16.898 orang. Sementara, penyerapan tenaga kerja yang bersumber dari penanaman modal asing (PMA) sebanyak 11.908 orang.

Ia menjelaskan, daerah yang paling banyak menyerap tenaga kerja dari PMDN dan PMA adalah Kota Dumai, yaitu dari 224 proyek dengan nilai investasi Rp8.527.947.320.000 dapat menyerap 2.887 TKI dan 13 TKA.

"Dumai mendomasi 37 persen penyerapan tenaga kerja PMDN dan PMA per lokasi Januari-Juni 2021 di Riau," jelasnya.

Kemudian, Kabupaten Pelalawan dari 128 proyek dengan nilai investasi Rp3.725.461.380.000 dapat menyerap 5.698 TKI dan 35 TKA. Pekanbaru dari 1.078 proyek dengan nilai investasi Rp2.564.064.960.000 dapat menyerap 3.231 TKI.

Selanjutnya, Kampar dari 295 proyek dengan nilai investasi Rp2.226.346.540.000 dapat menyerap 4.024 TKI. Siak dari 169 proyek dengan nilai investasi Rp1.219.913.840.000 dapat menyerap 5.875 TKI dan 1 TKA.

Lalu, Bengkalis dari 330 proyek dengan nilai investasi Rp1.162.811.640.000 dapat menyerap 894 TKI. Indragiri Hilir (Inhil) dari 185 proyek dengan nilai investasi Rp1.154.829.220.000 dapat menyerap 3.080 TKI.

Selanjutnya, Rokan Hulu (Rohul) dari 107 proyek dengan nilai investasi Rp996.339.360.000 dapat menyerap 1.584 TKI. Indragiri Hulu (Inhu) dari 168 proyek dengan nilai investasi Rp721.039.360.000 dapat menyerap 1.049 TKI.

Lalu, Kuantan Singingi (Kuansing) dari 59 proyek dengan nilai investasi Rp598.530.600.000 dapat menyerap 268 TKI. Rokan Hilir (Rohil) dari 72 proyek dengan nilai investasi Rp179.203.400.000 dapat menyerap 189 TKI dan Kepulauan Meranti dari 19 proyek dengan nilai investasi Rp8.491.800.000 dapat menyerap 27 TKI.

"Adapun realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau pada periode Semester I atau Januari - Juni 2021 mencapai sebesar Rp23.085.520.000.000 atau Rp23,09 triliun dari 2.834 proyek. Dari proyek-proyek ini terserap 28.806 tenaga kerja. Sedangkan, TKA yang terpakai 49 orang," jelasnya.nor

Penetapan Tersangka Korupsi RSUD Bangkinang Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara

Penetapan Tersangka Korupsi RSUD Bangkinang Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menunggu perhitungan kerugian negara (PKN) dugaan korupsi pembangunan ruang rawat inap tahap III di RSUD Bangkinang. Hasil perhitungan tersebut nantinya bakal dijadikan sebagai salah satu bukti untuk menetapkan tersangka. 

Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto menyampaikan, penyidik telah meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit PKN. Auditor tersebut diketahui berasal dari Inspektorat Provinsi Riau.

"Untuk perkara rumah sakit, saat ini sedang dimintakan audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jadi kita tunggu saja hasil auditnya," ungkap Raharjo, Rabu (28/7). 

Proses perhitungan itu, dikatakan Raharjo, memakan waktu yang cukup panjang. Setelah mengantongi hasil audit, barulah penyidik melakukan tahapan berikutnya, salah satunya penetapan tersangka.

Penyidik kata dia, dipastikan bekerja secara cermat dan profesional. Penyidik tidak mau terburu-buru menetapkan tersangka sebelum adanya hasil audit PKN. 

"Jangan sampai nanti seperti kasus yang terjadi di salah satu kabupaten di Riau ini, dimana jaksa pada saat itu belum mengantongi hasil audit tapi sudah menahan (tersangka). Akhirnya dipraperadilankan, kan kalah," papar Raharjo.

"Belajar dari pengalaman itu, maka kita merubah strateginya dengan cara meminta dulu hasil auditnya (baru menetapkan tersangka). Ibarat kalau maju berperang itu, ketentuan 183 dan 184 KUHAP itu sudah terpenuhi," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejati Riau mengaku telah mengantongi nama tersangka dugaan perkara itu. Tersangka itu dikabarkan lebih dari satu orang. Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor : PRINT-03/L.4/Fd.1/01/2021. Surat itu ditandatangani pada 22 Januari 2021 oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau kala itu, Mia Amiati.

Atas hal itu, penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau langsung mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi. Di antaranya, Asmara Fitrah Abadi. Direktur RSUD Bangkinang itu diperiksa sebagai saksi pada Kamis (4/2) kemarin.

Selain dia, penyidik juga memeriksa Direktur RSUD Bangkinang periode 2017-2019, Andri Justian. Sejumlah saksi lainnya juga telah menjalani proses yang sama, di antaranya Abdul Jalil, Sudi Ridwan, Benny Tanardi, Taufik, Mayusri ST, Abdul Kadir Jailani, dan Minny Sulistyowati.

Begitu juga dengan Surya Darmawan. Ketua KONI Kabupaten Kampar diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu. Pria yang akrab disapa Surya Kawi itu diperiksa pada Rabu (10/3) kemarin. Sebelumnya, pria yang memiliki nama lain dia telah tiga kali mangkir dari pemeriksaan dengan alasan penyidik salah menuliskan namanya.

Diketahui, saat proses penyelidikan, Jaksa telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Selain Direktur RSUD Bangkinang, Jaksa juga telah mengundang Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kampar, Musdar.

Selain itu, proses yang sama juga dilakukan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar, Edward, dan seorang anggota Pokja, Dicky Rahmadi.

Dari informasi yang dihimpun, ada dua perusahaan ikut tender. Yaitu, PT Gemilang Utama Alen berlokasi di Kompeks Bumi Sudiang Permai Jalan Perum Sudiang Raya Blok A 151 Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Perusahaan ini mengajukan penawaran senilai  Rp46.492.675.038,79.

Satu perusahaan lagi adalah PT Razasa Karya. Menariknya, perusahaan itu kalah meskipun nilai penawarannya lebih rendah dari PT Gemilang Utama Alen, yakni Rp39.745.062.802,42.

Masih dari kabar yang didapat, dalam pengerjaan proyek itu, PT Gemilang Utama Alen menggandeng pihak lain, dalam artian pinjam bendera.

Diketahui, proyek itu sesuai kontrak seharusnya selesai pada akhir 2019. Namun hal itu tidak terwujud. Rekanan hanya mampu menyelesaikan dengan progres 92 persen.

Dilihat dari sisa kegiatan sebesar 8 persen lagi, itu bukan nilai yang cukup besar. Namun dari informasi yang didapat, sejumlah pekerjaan dengan nilai yang cukup besar masih tersisa. Seperti, pemasangan satu dari tiga unit lift. Begitu juga dengan sejumlah AC belum terpasang.

Selain itu, sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan dinilai asal-asalan. Seperti di bagian teras pintu utama gedung, dimana pekerjaan belum selesai, seperti lantai, plafon serta tiang utama.

Kemudian, ditemukan beberapa dinding ruangan disulap menjadi tripleks, beberapa lorong ditemukan plafon sudah rusak parah, banyak yang bocor dan digenangi air. Beberapa tiang utama juga diketahui mengalami retak-retak. Kendati tidak selesai, saat itu rekanan tidak dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Hal itu baru dilakukan pada medio Agustus 2020.Riri

Kejati Riau Tengah Rampungkan Berkas Mantan Bupati Kuansing Mursini

Kejati Riau Tengah Rampungkan Berkas Mantan Bupati Kuansing Mursini

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau tengah merampungkan berkas perkara Mursini. Hal itu dilakukan pascamantan orang nomor satu di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) ditetapkan sebagai tersangka. 

Mursini merupakan tersangka keenam dugaan korupsi enam kegiatan di Setdakab Kuansing tahun 2017 senilai Rp13,3 miliar. Pengumuman penetapan itu dilakukan Kejati Riau pada pekan lalu an bertanggungjawab atas kerugian negara miliaran rupiah.

Enam kegiatan itu yakni kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggarannya sebesar Rp.7.270.000.000. Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri sebesar Rp1,2 miliar.

Lalu, kegiatan rapat koordinasi unsur muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sebesar Rp1.185.600.000. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta. Kemudian, kegiatan kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam  sebesar Rp725 juta, serta kegiatan penyediaan makanan dan minuman  sebesar Rp1.960.050.000.

Pada perkara ini, sebelumnya telah menjerat lima orang pesakitan dan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Mereka yakni Murlius selaku mantan Plt Sekdakab Kuansing, M Saleh sebagai Kabag Umum Setdakab merangkap  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) enam kegiatan itu.

Kemudian, mantan Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing, Verdi Ananta, mantan Kasubbag Kepegawaian yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Hetty Herlina dan Yuhendrizal, mantan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing sekaligus PPTK kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017.

Adapun modus yang dilakukan Mursini dalam perkara itu adalah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : KPTS 44/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemeriksa Barang, Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengeluaran dan lainnya.

Mursini memerintah Muharlius dan M Saleh dengan nominal berbeda. Akibat perbuatan Mursini, timbul potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp5.876.038.606, dan ini telah termuat dalam putusan M Saleh.

Atas perbuatannya, Mursini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 3, Jo Pasal 5, Jo Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap penetapan tersangka itu, jaksa penyidik gabungan dari Kejati Riau dan Kejari Kuansing melakukan proses pemberkasan. "Untuk perkara tersangka atas nama M, saat ini sedang dilakukan pemberkasan," ungkap Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Rabu (28/7).

Pemberkasan itu dilakukan karena penyidik meyakini telah merampungkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Dalam waktu dekat, jaksa juga akan memeriksa Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Nanti yang bersangkutan diminta keterangan kemudian kita ambil langkah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. (Mursini) Belum diperiksa sebagai tersangka. Masih dalam proses pemberkasan," imbuh Raharjo.

"Kalau dari saksi-saksi udah cukup. Saksi dan alat bukti sudah cukup. Tinggal itu tadi, pemberkasan. Karena ini dalam waktu secepatnya diselesaikan pemberkasan," kata mantan Kajari Kabupaten Semarang menambahkan. 

Pada kasus ini sejumlah pihak telah diperiksa. Di antaranya, mantan Wakil Bupati Kuansing Halim, Bupati Kuansing saat ini Andi Putra dalam statusnya sebagai mantan Ketua DPRD Kuansing, serta mantan anggota DPRD Kuansing Rosi Atali dan Musliadi.

Juga ada Muradi, mantan Kabag Umum Setdakab Kuansing. Selain itu, sejumlah terdakwa dalam perkara ini, juga telah menjalani proses yang sama. 

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa untuk lima pesakitan sebelumnya  dipaparkan adanya aliran uang miliaran rupiah ke sejumlah orang yang diambil dari pelaksanan enam kegiatan tersebut. Di antaranya uang Rp500 juta yang diberikan Verdi Ananta kepada seseorang di Kota Batam, Selasa (13/6/2017) silam. Pemberian uang dalam bentuk pecahan dollar Amerika itu merupakan atas perintah Bupati Kuansing kala itu, Mursini. 

Selang beberapa pekan kemudian, giliran Kabag Umum, M Saleh yang menyerahkan uang kepada seseorang di Batam sebesar Rp150 juta. Penyerahan uang ini masih atas perintah orang nomor satu di Kota Jalur itu.

Terhadap Mursini, juga menerima aliran dana sebesar Rp150 juta di kediaman pribadinya di Pekanbaru. Ia menerima uang dalam bentuk ringgit Malaysia sebesar Rp100 juta dan Rp50 juta pecahan rupiah untuk keperluan berobat istrinya.

Lalu, Plt Sekdakab Kuansing, Muharlius pernah meminjam uang untuk pribadi kepada Verdi Ananta Rp80 juta pada November 2017. Uang itu, dipergunakan terdakwa untuk membayar honor Satpol PP pada lebaran Idul Fitri  2017.

Sementara, Verdi Ananta, pernah meminjam uang Rp35 juta kepada Saleh. Uang tersebut, berasal dari dana pelaksanaan enam kegiatan, serta dipergunakan oleh Verdi untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya. Tak hanya itu saja, Ketua DPRD Kuansing tahun 2017, Andi Putra juga kecipratan uang Rp90 juta. Uang ini, diberikan melalui Roni atas perintah Muharlius. 

Kemudian, mantan anggota DPRD Kuansing tahun 2017, Musliadi menerima aliran dana Rp500 juta. Uang itu diberikan Kabag Umum, M Saleh atas perintah Mursini. Mursini juga memerintahkan Saleh memberikan uang ke mantan anggota DPRD Kuansing yakni, Rosi Atali. Uang tersebut diterima Rosi Atali dari Verdi Ananta di Jalan Perumnas Teluk Kuantan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI Nomor : 28.C/LHP/XVIII.PEK/06/2018 tanggal 28 Juni 2018. Terdapat temuan atas enam kegiatan tersebut sebesar Rp7.083.929.681. Bahkan, Inspektorat Kuansing diperintahkan melakukan pemeriksaan khusus atas belanja barang dan jasa pada enam kegiatan di Setdakab tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp7.083.929.681, dan menuntaskannya dengan proses tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian, Inspektur Kuansing Hernalis memberikan arahan kepada Muharlius, Saleh, Hetty Herlina, Verdi Ananta, Yuhendrizal, dan Viktor Kurniawan untuk memperbaiki dan melengkapi SPJ dari kuitansi enam kegiatan tersebut pada Juni 2018. 

Bertempat di rumah Dinas Bupati Kuansing, karena menurut saksi M Saleh bahwa tempat itu yang paling aman dan layak untuk melengkapi dan memperbaiki SPJ atas enam kegiatan di sana. Selanjutnya saksi M Saleh minta izin kepada Bupati Mursini, dan yang bersangkutan mengizinkan dengan mengatakan, 'Iyalah selesaikan cepat'.

Untuk melengkapi dan memperbaiki SPJ kegiatan tersebut, Verdi Ananta membuat nota/bon/faktur dari penyedia barang/jasa. Sedangkan jumlah, harga serta item pada nota itu diisinya bersama Hetty Herlina. Kemudian, untuk stempel yang ada dalam nota diminta oleh Hetty dan Saleh dari penyedia barang/jasa.

Selain itu, ada juga juga stempel yang seakan-akan dari penyedia barang yang dibuat oleh mereka berdua. Bahwa terdakwa Muharlius, Saleh, Hetty Herlina, Verdi Ananta, Yuhendrizal, dan Viktor Kurniawan membuat SPJ fiktif agar seolah-olah benar kegiatan tersebut dilaksanakan.Riri

Gubri Tunjuk Syahrial Abdi Ketua Tim Asistensi Percepatan Progres APBD

Gubri Tunjuk Syahrial Abdi Ketua Tim Asistensi Percepatan Progres APBD

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar telah menunjuk Asisten III Setdaprov Riau H Syahrial Abdi sebagai Ketua Tim Asistensi untuk percepatan progres APBD Riau dan kabupaten/kota.

Ditunjuknya Syahrial itu lanjut Gubri, sebagai upaya pihaknya dalam pemulihan ekonomi masyarakat tentunya melalui kegiatan APBD Riau 2021 pada Semester II yang dimulai pada awal Agustus mendatang. Termasuk percepatan kegiatab pemulihan ekonomi melalui APBD di kabupaten/kota.

"Kami sudah menugaskan Pak Syahrial Abdi untuk menjadi Tim Asistensi percepatan pemulihan ekonomi. Beliau nanti akan menggesa terutama teman-teman di kabupaten/kota terutama dalam progres anggaran,"kata Gubri, Rabu (28/7/21) usai menggelar pertemuan dengan SKK Migas di Gedung Daerah.

"Intinya, dalam upaya kita dalam mempercepat progres anggaran di masing-masing daerah. Sehingga kita harapkan dapat memulihkan perekonomian di Provinsi Riau,"ulasnya lagi.

Skema kegiatan yang akan dilakukan dalam pemulihan ekonomi ini papar Gubri, semuanya sudah tertuang di dalam APBD Riau 2021. Menurutnya, kegiatan lebh difokuskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.nor

Negara Biayai Anggota DPR Covid Isoman di Hotel Bintang 3

Negara Biayai Anggota DPR Covid Isoman di Hotel Bintang 3

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Negara lewat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR memberikan fasilitas hotel bintang 3 bagi anggota dewan legislatif hingga staf yang tengah menjalani isolasi mandiri setelah terpapar virus corona (Covid-19).

Hal tersebut terungkap dalam surat yang diterbitkan Setjen DPR tertanggal 26 Juli 2021. Dalam surat dengan tertanggal 26 Juli 2021 yang diteken Sekretaris Jenderal Indra Iskandar, tertulis bahwa Setjen telah kerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi dan karantina bagi anggota legislator.

Bukan hanya anggota dewan, kata Indra kepada wartawan pada Selasa (27/7), fasilitas isoman itu juga, "Termasuk staf, PNS, tanpa keluarga tapi ya, yang ditanggung negara. Di hotel bintang 3," kata dia.

Fasilitas itu diberikan kepada anggota dewan maupun staf yang harus menjalani isolasi mandiri atau karantina karena positif terpapar Covid, baik bergejala ringan, sedang, atau tanpa gejala.

Indra menerangkan, fasilitas isoman itu diberikan karena para anggota DPR memiliki mobilitas tinggi di daerah pemilihan mereka. Selain itu, fasilitas isolasi sebelumnya di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan sempat mendapat komplain karena berpotensi menularkan ke penghuni kompleks parlemen lainnya.

"Beberapa minggu lalu yang positif tinggal di rumah kompleks Kalibata itu juga dikomplain oleh anggota lain karena berisiko menularkan bagi lingkungan," tuturnya.

Ia memastikan, pemberian fasilitas isoman dan karantina diambil dari anggaran yang tidak terpakai. Seperti kunjungan keluar negeri atau anggaran kegiatan seminar.

"Jadi kami menggeser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi," kata dia.

Meski demikian, ia menyebut bahwa hingga saat ini belum ada dari anggota maupun staf, yang telah menggunakan fasilitas tersebut.

"Belum, belum ada, mudah-mudahan kita doakan jangan ada," kata dia.

Dalam surat Setjen DPR yang ditembuskan ke Pimpinan DPR, BURT DPR, hingga Inspektur Utama itu, para anggota yang membutuhkan fasilitas Isoman harus melampirkan salinan KTP, hasil pemeriksaan swab, alamat domisili saat ini, dan nomor telepon yang bersangkutan.

Sebelum fasilitas hotel untuk isolasi mandiri, DPR juga sempat menjadi sorotan karena permintaan membuat rumah sakit Covid-19 khusus pasien dari kalangan pejabat negara. Usulan ini dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irene Rumaseuw.

Rosaline mengaku heran dengan sikap pemerintah yang tidak memikirkan masalah kesehatan pejabat negara.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline beberapa waktu lalu.

Selain Rosaline, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa anggota dewan bisa mendapatkan perawatan ICU ketika terpapar Covid. Hal tersebut disampaikan ketika Komisi IX menggelar Rapat Kerja bersama Menkes pada pertengahan Juli.

"Saya tidak mau lagi misalnya mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin, tidak mendapat ICU," ujar Saleh saat itu. Pernyataan itu kemudian diklarifikasi oleh Saleh.

Sejak Juni, Setjen DPR mencatat 523 orang di lingkungan DPR dinyatakan positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, tersisa 83 orang yang masih positif, 30 merupakan anggota legislator sisanya staf, PNS, petugas kebersihan, hingga pamdal.cnnindonesia/nor

Saudi Ancam Cekal Tiga Tahun Warga yang ke Indonesia

Saudi Ancam Cekal Tiga Tahun Warga yang ke Indonesia

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Pemerintah Arab Saudi mengancam bakal mencekal warganya selama tiga tahun jika kedapatan bepergian ke negara-negara yang masuk daftar merah, termasuk Indonesia.

"Siapapun yang terbukti terlibat (melakukan perjalanan) akan dikenai pertanggungjawaban dan dihukum berat sekembalinya mereka, dan akan dilarang berpergian selama tiga tahun," kata salah seorang pejabat di Kementerian Dalam Negeri Saudi.

Sebagaimana dilansir Reuters, Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam daftar merah tersebut bersama Afghanistan, Argentina, Brasil, Mesir, Ethiopia, India, Libanon, Pakistan, Afrika Selatan, Turki, Vietnam, dan Uni Emirat Arab.

Pejabat Kemendagri Saudi itu menyatakan bahwa pihaknya mengambil keputusan ini setelah mendapati sejumlah warga yang mendapatkan keistimewaan untuk bepergian di tengah pandemi ternyata melanggar aturan tersebut.

"Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa warga negara masih dilarang bepergian secara langsung atau melalui negara lain ke negara ini atau negara lain yang belum mengendalikan pandemi atau di mana varian baru telah menyebar," ucap pejabat itu.

Saudi memang sedang terus memperketat aturan perbatasan demi meredam laju penularan Covid-19 di negaranya.

Penerapan aturan ketat ini dianggap berhasil menekan penularan corona di negara tersebut. Kasus Covid-19 di Saudi Selasa (27/7), misalnya, tercatat 1.379, lebih rendah ketimbang rata-rata harian Juni 2020 lalu yang mencapai 4.000.

Saudi kian memperketat aturan protokol kesehatannya ketika mereka menggelar ibadah Haji dan menjelang umrah.

Tahun ini, Saudi menggelar haji khusus untuk warga lokal dan ekspatriat.  Namun, mereka mulai menggelar umrah untuk jemaah internasional tahun ini.

Sejauh ini, total kasus Covid-19 di Arab Saudi mencapai 520.774 dengan angka kematian 8.189 jiwa.cnnindonesia/nor