PTPN V Catat Penjualan 150 Ribu Bibit Sawit Unggul Melalui Aplikasi Android SRO

PTPN V Catat Penjualan 150 Ribu Bibit Sawit Unggul Melalui Aplikasi Android SRO

By redkoranriaudotco → Senin, 19 April 2021

 

PEKANBARU, KORANRIAU.co  - Hingga medio April 2021, PT Perkebunan Nusantara V berhasil mencatat penjualan 150 ribu bibit sawit unggul bersertifikat melalui aplikasi berbasis Android "Sawit Rakyat Online" (SRO). 

Jumlah bibit sawit unggul tersebut ludes terjual hanya dalam waktu sebulan setengah, sejak aplikasi SRO besutan perusahaan perkebunan milik negara itu pertama kali diluncurkan akhir Februari 2021 kemarin. 

Chief Executive Officer PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V), Jatmiko K Santosa, dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Senin (19/4/2021), mengatakan bahwa respon masyarakat terhadap penjualan bibit sawit unggul melalui sentuhan teknologi informasi yang dikembangkan perusahaan perkebunan milik negara itu sangat baik.

“Kita bersyukur respon masyarakat begitu hangat. Hingga hari ini, tercatat 144.978 bibit sawit unggul tersertifikasi telah dilepas kepada masyarakat melalui aplikasi Sawit Rakyat Online,” kata Jatmiko. 

Sawit Rakyat Online (SRO), merupakan aplikasi berbasis Android yang dikembangkan oleh PTPN V. Aplikasi tersebut mulai dirancang sejak awal 2021 dan resmi diluncurkan ke masyarakat Februari lalu. Prinsip utama aplikasi tersebut adalah kemudahan dan keterbukaan. 

Alhasil, walau dalam hitungan bulan, namun aplikasi tersebut berhasil menyita perhatian para petani sawit Riau dan sekitarnya yang selama ini kesulitan mendapatkan bibit sawit bersertifikat. Angka penjualan itu pun meningkat drastis dibandingkan dengan penjualan secara manual pada 2020 lalu yang hanya tercatat sebanyak 8.457 bibit sawit. 

Saat ini, terdapat dua varietas bibit unggul bersertifikat siap jual, yakni PPKS 540 serta PPKS Simalungun. Bibit itu tersedia di lima sentra pembibitan PTPN V yakni Air Molek, Tandun, Sei Rokan, Lubuk Dalam, dan Tanah Putih.

Adison Napitupulu, salah seorang petani mengaku memilih membeli bibit sawit milik PTPN V usai mendengar perusahaan plat merah tersebut membuka kran penjualan bibit sawit unggul ke masyarakat via aplikasi.

“Kemudian saya mencoba mengunduh aplikasi itu, dan ternyata prosesnya sangat cepat. Hanya dalam dua hari, bibit sawit itu sudah saya terima. Bibitnya juga dalam kondisi prima,” kata petani asal Kabupaten Rokan Hilir tersebut. 

Senada dengan Adison, Slamet, petani sawit lainnya mengaku sangat terbantu dengan kebijakan PTPN V yang menjual bibit sawit unggul kepada masyarakat melalui aplikasi Android. Slamet yang saat ini tengah meremajakan kebun sawinya mengaku selalu dihantui rasa khawatir akan bibit palsu. 

“Saya dapat informasi dari teman bahwasannya PTPN V jual bibit sawit unggul melalui aplikasi. Dan saya pun mencobanya. Hasilnya sangat memuaskan. Bibit yang saya terima sangat baik kualitasnya, prosesnya juga cepat. Pembayarannya juga langsung ke rekening perusahaan. Jadi aman dari penipuan,” kata Slamet. 

Lebih jauh, Jatmiko mengatakan pada tahun 2021 ini, PTPN V menargetkan dapat menyediakan dan menjual 1,1 juta bibit sawit unggul melalui aplikasi  SRO yang dapat diunduh di Play Store tersebut. Jatmiko mengatakan ide menjual bibit sawit bersertifikat kepada masyarakat muncul diantaranya setelah memperhatikan petani kesulitan membedakan bibit sawit unggul dan ilegitim atau palsu.

“Alhamdulillah responnya bagus. Bibit kita langsung dikejar pembeli. Memang jika salah menanam bibit, resikonya bisa menanggung rugi dalam waktu panjang, setidaknya sampai 25 tahun. Semoga bibit unggul PTPN V dapat ambil bagian dalam program percepatan sawit rakyat yang digalakkan pemerintah,” harap Jatmiko. 

Survey Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) menyebutkan para petani sawit masih kerap terjebak dengan keberadaan bibit sawit palsu. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka terjebak, diantaranya 37 persen menjadi korban penipuan, 14 persen tergiur harga murah, 20 persen tidak mengetahui cara membeli benih yang legal.

Selain itu, 12 persen di antara petani terjebak penggunaan bibit palsu karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, 10 persen tidak mengetahui lokasi pembelian benih legal, serta 4 persen petani menyatakan akibat jarak tempuh dari lahan sawit ke produsen benih legal yang cukup jauh. (rid/rls)

Kasus Galian C Ilegal, Ketua BumDes Pangkalan Baru DPO Polisi

Kasus Galian C Ilegal, Ketua BumDes Pangkalan Baru DPO Polisi

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Ketua Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Pangkalan Baru, Yofi Susanto tengah menjadi buronan Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Pasalnya, tersangka dugaan aktivitas galian C ilegal di Dusun I Suka Menanti telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). 

Yofi merupakan pemilik tambang pasir ilegal di Dusun 1 Suka Menanti, Desa Pangkalan Baru Siak Hulu, Kampar. Di sana, sebelumnya Direktorat  Rersese Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan penangkapan terhadap dua pekerja tambang berinisial M alias Madan dan DH.

Keduanya diringkus tanpa perlawanan saat melakukan penambangan pasir, Senin (22/3) dan langsung digelandang ke Mapolda Riau. Atas penangkapan Madan dan DH, penyidik melakukan pengembangan serta menetapkan tersangka baru yakni Yofi Susanto. 

"Untuk pemilik usaha yakni YS, sudah diterbitkan DPO-nya. Karena sudah dilakukan pemanggilan dua kali dan tidak hadir," ungkap Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi, Senin (19/4). 

"Dan penyidik sudah membuat sprin (surat perintah,red) membawa dan telah dilakukan pengecekan ke rumahnya. Yang bersangkutan belum pernah pulang sejak dilakukan penindakan di TKP (tempat kejadian perkara,red)," kata mantan Wadir Resnarkoba Polda Riau menambahkan. 

Sementara, terhadap penyidikan Madan dan DH telah rampung. Selanjutnya, berkas perkara dilimpahkan ke pihak Kejaksaan atau tahap I untuk dilakukan penelaahan. 

"Sudah dilakukan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Riau. (Saat ini) Menunggu petunjuk dari JPU," jelas perwira polisi berpangkat tiga bunga melati. 

Sebelumnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau menegaskan tidak ada lagi mengeluarkan izin galian C di Bumi Lancang Kuning. Dengan begitu, aktivitas galian Cdi Desa Pangkalan Baru itu, dipastikan ilegal.

Terkait kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut, Indra Agus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Instansi yang disebutkan terakhir pernah melakukan peninjauan di sana, beberapa waktu yang lalu. 

''Jadi memang galian C di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kampar itu tidak ada izin operasinya,'' tegas Indra.Riri 

Dugaan Korupsi Dana Bankeu di RSUD Indrasri Masih Berproses

Dugaan Korupsi Dana Bankeu di RSUD Indrasri Masih Berproses

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memastikan pengusutan dugaan korupsi bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau ke Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Indrasari, Indragiri Hulu terus berjalan. Namun, penanganan perkara rasuah senilai Rp41 miliar masih berkutat ditahap penyelidikan. 

Pengusutan perkara ini, dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat. Sehingga ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Nomor : Print-01/L.4/Fd.I/2021 tentang pengusutan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Bankeu Provinsi Riau 2016 sebesar Rp41 miliar ke Kabupaten  Inhu Cq RSUD Indrasari. Surat itu ditandatangani Mia Amiati pada 11 Januari 2021 lalu kala masih menjabat Kepala Kejati (Kajati) Riau.

Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan dikonfirmasi menyampaikan, penangangan perkara tersebut masih berproses. Pihaknya kata dia, tengah melakukan pendalaman. "Perkara itu masih penyelidikan," kata Muspidauan, Senin (19/4). 

Pada penyelidikan ini, Muspidauan menerangkan, pihaknya melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), alat bukti serta mencari peristiwa pidana. Untuk itu, jaksa penyelidik mengundang sejumlah pihak-pihak terkait guna dimintai keterangan. "Penyelidik tengah mencari peristiwa pidana perkara ini," jelas mantan Kasi Datun Kejari Pekanbaru. 

Dalam penanganan perkara rasuah senilai puluhan miliar itu, jaksa Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau telah menyambangi Kabupaten Inhu. mereka melakukan pengecekkan alat kesehatan pengadaan tahun 2016 di rumah sakit milik pemerintah tersebut. Apakah pengadaan alkes ini sudah sesuai sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pengadaan kegiatan itu menggunakan sistem e-Catalog atau katalog elektronik. Sehingga, jaksa mengecek permasalahan kewajaran harga serta memastikan apakah e-Catalog dilakukan pure murni, tidak ada konspirasi sebelumnya. Tak hanya pengadaan alkes, dana bankeu dari Pemprov Riau juga diperuntukkan untuk pembangunan fisik RSUD Indrasari. 

Sejuah ini, jaksa diketahui telah melakukan klarifikasi terhadap puluhan  pihak. Di antaranya, Riswidiantoro. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Inhu itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Program RSUD Indrasari. 

RSUD Indrasari diketahui mendapat kucuran bankeu dari Provinsi Riau tahun 2016 sebesar Rp41 miliar. Uang sebesar itu digunakan untuk perlengkapan alat kedokteran termasuk juga rehab ruangan CT Scan. Adapun jumlahnya mencapai Rp36 miliar. Sementara sisanya, Rp5 miliar dikucurkan untuk penerima bantuan iuran (PBI) atau peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.Riri

Tekan Penularan Covid-19, Jasa Raharja Rapid Antigen Gratis di Pasar Suka Ramai

Tekan Penularan Covid-19, Jasa Raharja Rapid Antigen Gratis di Pasar Suka Ramai

By redkoranriaudotco →

 

PEKANBARU, KORANRIAU.co - PT Jasa Raharja  Cabang Riau bekerjasama dengan Polresta Pekanbaru menggelar pengobatan gratis berupa pelayanan rapid test Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Pelaksanaan di Pos Terpadu operasi Lancang Kuning di Pasar Suka Ramai Kota Pekanbaru. 

Kepala Cabang Jasa Raharja Riau Akhdiyat Setya Purnama mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk dukungan kepada kebijakan Pemerintah Kota Pekanbarau yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM), mulai Rabu (14/4/2021) lalu, untuk beberapa wilayah Kelurahan se Kota Pekanbaru, dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Pengambilan sampling berupa rapid test antigen dilakukan untuk memastikan bahwa pusat-pusat keramaian warga terutama toko modern tidak terjadi penularan Covid-19, mengingat saat ini beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru masuk zona merah penularan Covid-19," ujar Akhdiyat Setya Purnama. 

Akhdiyat melanjutkan, pelayanan pengobatan gratis melalui rapid test Covid-19 yang dilakukan di Pasar tersebut rencananya dilangsungkan selama 2 hari Senin dan Selasa, tanggal 19 dan 20 April 2021, sesuai kapasitas jumlah alat medis yang tersedia. 

"Pasar  Suka Ramai merupakan kawasan ramai dan pusat bisnis utama yang banyak dikunjungi, sehingga tentu perlu dilakukan upaya antisipasi terjadinya penyebaran Covid-19," tegasnya.

Pelayanan rapid test itu dilakukan secara kolaboratif dengan Satlantas Pekanbaru dan paramedis dari RS Syafira. Kasat Lantas Kompol Aninditha Rizal yang turut hadir menyaksikan bersama sama turut melakukan pengawasan secara ketat selama proses pengobatan berlangsung dengan mengedepankan protokol kesehatan. 

“Kita memastikan dan mengawal proses penerapan protokol kesehatan, salah satunya adalah rapid antigen acak untuk anggota masyarakat, walau beberapa banyak yang tidak bersedia dengan alasan takut membatalkan puasa,” demikian Aninditha Rizal.

Lurah Sukaramai, Amuerti yang turut hadir pada kegiatan tersebut mengatakan dan berharap pemeriksaan antigen covid-19 ini sebagai Langkah ini sangat efektif sebagai antisipasi penyebaran Covid 19, serta berucap terimakasih atas peran Jasa Raharja mengadakan kegiatan tersebut.

Reyza (27) salah satu warga yang memanfaatkan pemeriksaan merasa bersyukur mendapat kesempatan dan hasil negative/non reaktif. Semoga pandemi segera berakhir dan kita masyarakat kembali dapat beraktifitas full di luar rumah” harapnya. (rid/rls)  

2021, Gubri Sebut Kasus Covid-19 Cukup Tinggi

2021, Gubri Sebut Kasus Covid-19 Cukup Tinggi

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar menyatakan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau sampai 18 April 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat rapat koordinasi terkait perkembangan Covid-19 di Provinsi Riau bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Riau secara virtual, Senin (18/4/21) di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru. 

"Tren kasus Covid-19 tahun 2021 per 18 April angkanya 4.135 positif. Sepertinya kejadian ini hampir sama Bulan Oktober 2020 yang peningkatannya cukup tinggi," kata Gubri. 

Demikian juga terkait penambahan pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh, perkembangannya cukup rendah 2.650 dari total kasus 4.135 orang. Kemudian angka kematiannya setiap bulan pada tahun 2021 trennya juga naik.

"Bulan Februari itu ada 75 orang, Maret naik 88 orang, dan pada April baru sampai per tanggal 18 angka kematian sudah mencapai 106 orang. Angkanya cukup tinggi,"jelasnya. 

Oleh karena itu, Gubri meminta agar rumah sakit pemerintah dan swasta membahas bersama terkait penanganan pasien Covid-19 di Provinsi Riau. Dengan begitu kita harapkan rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 dapat meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian pasien Covid-19.nor

Gubri Syamsuar Akan Tinjau PSU Inhu dan Rohul

Gubri Syamsuar Akan Tinjau PSU Inhu dan Rohul

By redkoranriaudotco →

 

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar akan meninjau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2020 di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Selasa (20/4/21) besok.

Hal ini ditegaskan Gubri, saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan PSU Inhu di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal itu."Besok, kami ada peninjauan PSU di Inhu," kata Gubri, Senin (19/4/21) di Gedung Daerah Riau.

Tidak hanya di Inhu, Gubri juga akan meninjau pelaksanaan PSU di Kabupaten Rokan Hulu pada, Rabu (21/4/21) lusa. Dia ingin memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar di dua kabupaten itu. 

"Kita berharap PSU tetap berjalan aman. Semoga tertib dan lancar,"harapnya.

Selain itu, Gubri juga meminta untuk pelaksanaan PSU itu tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Sehingga diharapkan tidak menimbul terjadinta klaster baru penyebaran Covid-19.

Untuk diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) PSU di Inhu hanya dilaksanakan 1 TPS saja. Sementara PSU di Rohul sebanyak 25 TPS yang berlokasi di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.nor