Fakta Ngeri Bom Fosfor yang Diduga Dipakai di Perang Rusia-Ukraina

Fakta Ngeri Bom Fosfor yang Diduga Dipakai di Perang Rusia-Ukraina

By redkoranriaudotco → Rabu, 18 Mei 2022

KORANRIAU.co-Ukraina menuding Rusia menggunakan senjata bom fosfor putih dalam invasi mereka. Bom ini sangat merusak dan dilarang karena berbahaya bagi warga sipil.

Bom fosfor diduga digunakan saat Rusia menyerang perkampungan Popasna di timur Lugansk, Ukraina. Ini dilontarkan antara lain oleh Serhiy Haidai, Kepala Administrasi Negara Bagian Lugansk.

"Di Popasna, penjahat perang Rusia dan prajurit mereka menggunakan senjata fosfor yang menghancurkan dan merusak," kata Haidai lewat akun Facebooknya.

Menurut hukum internasional menjatuhkan bom fosfor di area berpenduduk dilarang namun penggunaannya di area terbuka masih diperbolehkan.

Melansir Marca, bom fosfor putih (White Phosphorus) telah dilarang dalam Konvensi Jenewa 1977 pasalnya dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat sipil.

Mereka yang terkena bom ini bisa meninggal dunia dalam waktu cepat. Hal itu dikarenakan bom fosfor putih terbakar sangat cepat jika bersentuhan dengan udara.

Orang yang terkena bom ini akan merasakan sensasi terbakar dan menghirup uap beracun. Andai selamat pun, kesempatan hidup mereka yang terkena bom ini cukup tipis lantaran partikel yang terhirup baru akan berhenti terbakar jika oksigen di dalamnya habis.

Digunakan untuk pengalihan

Melansir CBS News, bom fosfor putih lazimnya digunakan untuk mengacaukan pantauan musuh. Pasalnya, bom ini menghasilkan asap putih pekat yang mampu mengacaukan sistem pelacakan senjata musuh.

Namun penggunaannya kepada manusia bisa berakibat sangat fatal.

"[Itu] senjata yang menghancurkan dengan cara yang jauh lebih buruk daripada luka bakar biasa atau api," ujar Dr Rola Hallam yang ikut merawat korban perang di Suriah.

"Senjata itu bisa membakar segalanya. Jika metal pun bisa terbakar, bagaimana dengan daging manusia," katanya menambahkan.

Tuduhan Ukraina soal bom fosfor putih sudah dibantah pihak Rusia. Hal itu disampaikan juru Bicara Moskow, Dmitry Peskov.

"Rusia tidak pernah melanggar konvensi internasional," kata Dmitry seperti dilansir Alarabiya.cnnindonesia/nor

Rabu Depan, Annas Maamun akan Jalani Sidang Perdana Suap RAPBD

Rabu Depan, Annas Maamun akan Jalani Sidang Perdana Suap RAPBD

By redkoranriaudotco → Selasa, 17 Mei 2022

Foto: Mantan Gubernur Riau H Annas Maamun.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Gubernur Riau (Gubri) H Annas Maamun akan menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dugaan korupsi suap pengesahan R-APBDP tahun 2014 dan RAPBD tahun 2015, Rabu (25/5/22) depan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Informasi ini disampaikan oleh Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru Rosdiana SH MH, saat dikonfirmasi terkait jadwal sidang perdana Annas tersebut."Sidangnya akan digelar hari Rabu pekan depan,"katanya, Selasa (17/5/22).

Rosdiana juag menyampaikan, jika majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini sudah ditetapkan. Majelis hakim langsung dipimpin Ketua PN Pekanbaru Dr Dahlan SH MH. 

"Kemudian dibantu dua hakim anggota yakni, Adrian HB Hutagalung SE SH MH dan Yuli Artha Pujayotama SH MH. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan,"ulasnya lagi.

Masih kata Rosdiana, berkas perkara ini sendiri telah dilimpahkan oleh Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (12/5/22) pekan lalu. Dalam perkara ini, Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Yoga Pratomo SH menjerat Annas dengan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Untuk diketahui, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat eks Bupati Rokan Hulu, Suparman periode tahun 2009 sampai 2014 dan Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau, Johar Firdaus periode tahun 2009 sampai 2014.

Dalam proses penyidikan perkara ini, tim penyidik juga telah memeriksa 78 saksi dan penyitaan uang sejumlah sekitar Rp200 juta. Annas merupakan mantan terpidana korupsi alih fungsi hutan Riau. 

Pada Oktober 2019 lalu, ia mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo dengan pengurangan masa hukuman. Kemudian, 21 September 2020, Annas Maamun dikeluarkan dari sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.nor

Singapura Deportasi UAS, LAMR Tersayat

Singapura Deportasi UAS, LAMR Tersayat

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) merasa tersayat baik secara relijius maupun kultural karena pendeportasian terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) dari Singapura. Oleh karena itu pihaknya, segera meminta Kedutaan Besar Indonesia di Singapura untuk menjelaskan hal tersebut. 

Demikian dikatakan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) LAMR Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf dan Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil hari Selasa (17/5). “Kalau itu dilakukan oleh negara di luar Asean, tentu tidak terlalu tersayat kita. Ini dilakukan oleh negara serumpun yang malah sempat sangat lama berada dalam suatu ikatan dengan Riau, termasuk dalam hal politik,” kata Taufik. 

Keduanya mengaku bahwa kabar pendeportasian UAS itu memang baru mereka dengar dari keterangan UAS melalui video khususnya. LAMR sendiri memperolehnya langsung dari tim UAS, sebelum kabar pendeportasian itu merebak. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran isi video tersebut yang segera ditanggapi berbagai kalangan.

LAMR disebut tersayat secara relijius disebabkan bahwa selama ini, ceramah UAS pada proporsionalnya, khususnya tidak pernah menyinggung kesensitifan Singapura. Lagi pula, UAS mendatangi negara pulau itu untuk berlibur, bukan untuk suatu kegiatan relijius semacan ceramah dan tabligh akbar. 

Secara kultural, tentu mengingat Singapura bukan saja merupakan kawasan Melayu, tetapi juga sangat berperan dalam kebudayaan Melayu. “Boleh dikatakan UAS tu balik kampung, tetapi diperlakukan tidak baik oleh orang sekampungnya sendiri. Kan sedih kita. Kalau hal itu terjadi di negara tidak serumpun, tidak sesedih ini kita,” kata Taufik. 

Secara kultural pula, Taufik lantas teringat bahwa dalam mitologinya, Singapura pernah mengalami tragedi. Negara pulau itu diserang ikan todak, tidak lama setelah para penguasanya melecehkan seorang ulama, Tun Jana Khatib. Tentu, peristiwa semacam ini tak diharaokan terjadi yang menyengsarakan bangsa. 

Selama ini, hubungan Singapura dengan Riau khususnya secara kultural, cukup baik. Beberapa tahun lalu misalnya, guru-guru Singapura mendalami kemelayuan justru di tanah Riau. Hubujngan antarinvidu seniman dan budayawannya pun terjalin erat.  

Di sisi lain, UAS sangat dihiormati di Riau. Tidak saja saja sempat sebagai anggota MKA LAMR, UAS juga sempat diberi gelar adat kehormatan yakni Datuk Seri Ulama Setia Negara. Satu-satunya ulama yang diberi gelar adat setelah LAMR berdiri lebih dari 50 tahun. 

Betapapun demikian, sambung Datuk Seri H. Raja Marjohan, pihaknya ingin memperoleh kejelasan pendeportasian dari sisi lain. Untuk itulah, Kedubes RI di Singapura perlu dikontak serta, begitu juga terhadap sejumlah komponen di negara pulau tersebut.rls/nor

LAMR Minta Penetapan Pj Kepala Daerah Utamakan Usulan Gubernur

LAMR Minta Penetapan Pj Kepala Daerah Utamakan Usulan Gubernur

By redkoranriaudotco →

Foto: Ketua MKA LAMR Marjihan Jusuf (kanan) dan Ketua DPH Taufik Ikram Jamil.

KORANRIAU.co,PEKANBARU-Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya mengutamakan usulan gubernur dalam menentukan pejabat kepala daerah dengan membuka ruang dialog yang lebar, sehingga kepentingan daerah dan nasional dapat terwujud sebagai suatu kesatuan dalam pembangunan bangsa. Menentukan pejabat di luar dari yang diusulkan, tidak saja berpotensi mengundang friksi antara pusat dan daerah, tetapi juga internal daerah, bahkan sesama aparatur sipil negara.

Demikian disampaikan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA LAMR) Datuk Seri H.Raja Marjohan Yusuf yang didampingi Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, menanggapi maraknya berita penetapan pejabat kepala daerah di Riau di luar nama yang diusulkan Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, M.Si, hari Selasa (17/5). “Kalau menimbulkan banyak friksi vertikal dan horizontal, tentu tidak sehat bagi pembangunan, sehingga patut dihindari sejak awal,” kata Datuk Seri Marjohan.

Sebagaimana diketahui, lebih 100 orang bupati dan walikota se-Indonesia mengakhiri masa jabatannya sebelum pemilihan umum serentak dilaksanakan tahun 2014. Di antaranya, terdapat di Riau yakni Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar yang harus diisi oleh pejabat. Sesuai dengan ketentuan, Gubernur Riau sudah mengusulkan tiga nama untuk masing-masing kepala daerah di tingkat dua tersebut. Tetapi beredar kabar dalam beberaa hari terakhir ini bahwa sosok yang diangkat untuk jabatan itu, justru dari luar nama yang diusulkan tersebut. 

“Dari ketentuan yang ada, hal itu memang memungkinkan, karena disebutkan bahwa bisa saja tokoh yang diangkat sebagai pejabat kepala daerah langsung berasal dari Kemendagri,” kata Datuk Seri Marjohan. Tetapi secara etika birokrasi, hal tersebut setidak-tidaknya harus dikomunikasikan dulu dengan gubernur berdasrkan argumentasi yang kokoh, tidak hanya berlandaskan wewenang. 

Taufik Ikram menambahkan, ketentuan itu juga menyangkut kepentingan nasional. “Dengan tidak memilih figur yang diusulkan gubernur itu, apakah kita menganggap mereka tidak memenuhi unsur kepentingan nasional. Jadi, justru yang ditunjuk pusat itu memenuhi kepentingan nasional? Lalu, macam apa betul rupanya sesuatu yang disebut kepentingan nasional itu,” kata Taufik. 

Berdasarkan hal itu, kata Datuk Seri Marjohan, kalau terjadi perbedaan, apakah tidak sebaiknya diciptakan dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Pusat juga harus menjelaskan alasan mereka menunjuk seseorang di luar usulan gubernur, demikian juga sebaliknya. Jika tidak, buat apa daerah mengusulkan sejumlah pejabat untuk jabatan pejabat tersebut, karena kearifan lokal yang terkandung di dalamnya diabaikan begitu saja oleh pemerintah pusat. 

Baik Datuk Seri Marjohan maupun Taufik Ikram Jamil mengatakan, nama-nama yang diusulkan gubernur Riau dan nama-nama yang muncul di luar usulan tersebut, memang tidak asing sebagai birorat berpetensi di Riau.  Tetapi di antara mereka bisa saja “pandai bermain”, terutama terlihat dari nama yang tidak diusulkan itu. Justru dari sini pulalah, dapat terlihat sejauh mana loyalitas seorang aparat di daerah. 

Kondisi di atas, sambung Datuk Marjohan, menimbulkan persaingan tidak sehat dengan membelakangi alur dan patut. Akibatnya, bisa menimbulkan ketidakharmonisan sesama kembaga mauoun aparat. Terleih lagi, aparatur sipil negara secara langsung dilibatkan dalam kancah politik praktis, padahal seharusnya dihindari sejauh mungkin.

Di sisi lain, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa munculnya nama yang tidak diusulkan gubernur, menunjukkan lemahnya komunikasi politik gubernur. “Jangan di balik, justru hal itu menunjukkan kesewenang-wenangan pusat yang tak mampu mengakomodir daerah,” kata Taufik yang juga seorang magister komunikasi politik itu tegas.rls/nor

Tanggapan Pegadaian Atas Pemberitaan Tentang Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas

Tanggapan Pegadaian Atas Pemberitaan Tentang Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,JAKARTA- PT Pegadaian menanggapi pemberitaan media tentang adanya gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Pegadaian atas dugaan pelanggaran hak cipta layanan Tabungan Emas yang dimiliki perusahaan.

Vice President of Corporate Communication PT Pegadaian Basuki Tri Andayani menyatakan sudah mendengar kabar tersebut dan perusahaan sedang mempelajari berkas gugatan tersebut.

“Kami sudah menerima berkas gugatan tersebut dan sedang dipelajari dengan seksama. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip GCG, kami akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan mematuhi regulasi pemerintah maupun ketentuan hukum lainnya. Selain itu kami juga berkomitmen untuk melindungi hak-hak konsumen, agar tidak terdapat kerugian nasabah,” jelas Basuki.

Perjalanan Tabungan Emas

Seperti diketahui, sejak dulu emas menjadi instrumen investasi yang diminati karena bersifat safe heaven atau tidak rentan terhadap gejolak dan ketidakpastian pasar. 

Pada tahun 1901, Pegadaian resmi menjadi perusahaan gadai milik Pemerintah Hindia Belanda yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Pegadaian yang saat itu bernama Bank van Leening tidak hanya menerima alat rumah tangga sebagai jaminan gadai. Dalam perkembangannya, emas bahkan menjadi barang jaminan gadai favorit masyarakat. Bahkan saat ini lebih dari 95% barang yang digadaikan berupa emas baik berupa perhiasan maupun emas batangan. Oleh karena itu Pegadaian terus mengembangkan bisnisnya yang berkaitan dengan emas.

Pada tahun 1998, gejolak ekonomi terjadi, resesi krisis moneter membuat harga emas melambung tinggi sehingga masyarakat yang memiliki emas memilih melepas investasinya untuk mendapatkan dana segar. Seiring berjalannya waktu, Pegadaian pun mengambil langkah strategis baru, agar emas kembali dapat diminati masyarakat. Pegadaian menggandeng World Gold Council (WGC), untuk mengeluarkan produk emas Ongkos Naik Haji (ONH) Pegadaian. Produk ini diciptakan untuk membantu masyarakat pergi haji ke tanah suci dan memberikan literasi bahwa emas adalah sebuah investasi yang menjanjikan.

Sempat terhenti pada tahun 2004, Pegadaian kembali mengembangkan strategi bisnis baru melalui unit usaha syariah di tahun 2008, dengan mengeluarkan produk cicil emas yang dinamakan dengan MULIA (Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi).rls/nor