Belasan Pelaku Usaha Ikuti Festival UMKM Riau

Belasan Pelaku Usaha Ikuti Festival UMKM Riau

By redkoranriaudotco → Selasa, 25 Februari 2020

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Riau menggelar Festival UMKM Riau, Go Digital Go Global. Kegiatan yang digelar 29 Februari hinga 1 Maret 2020 di Mall Living World Pekanbaru itu diikuti belasan usaha UMKM di Riau.

Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Teguh Setiadi mengatakan, Festival UMKM Riau: Go Digital, Go Global ini merupakan salah satu langkah BI Riau mendorong UMKM Riau untuk naik kelas dengan cara terhubung melalui platform digital ataupun sistem pembayaran terkini (Go Digital), sehingga dapat memperluas akses pasar tidak hanya di Riau tapi juga Indonesia dan Mancanegara (Go Global).

Kegiatan ini lanjut Teguh Setiadi, sesuai visi BI untuk menjadi bank sentral yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian RI. "BI memiliki peran untuk memperbaiki struktur neraca barang dan jasa, sehingga dapat menjaga stabilitas nilai rupiah dari sisi eksternal," jelas Teguh Setiadi.

Terkait dengan itu, lanjutnya, BI menjalankan bauran kebijakan untuk mengelola CAD dengan meningkatkan net ekspor barang atau jasa melalui sumber-sumber pertumbuhan ekspor yang baru, salah satunya adalah dengan pengembangan UMKM yg berorientasi ekspor.

Lanjutnya, pada Festival UMKM ini akan ada 3 kegiatan utama yaitu, pertama, Onboarding & Coaching Clinic, yakni bagaimana cara terhubung dengan platform digital dan aspek-aspek teknis lainnya.

Kedua, Talkshow, Success story UMKM di Indonesia yg go digital dan go global dan ketiga, Showcasing (pameran UMKM, startup, lembaga keuangan, yg mendukung UMKM uuntuk go global dan go digital).Ridwan 

Jadi Perhatian KPK, Gubri Syamsuar Ingatkan Kepala OPD Segera Umumkan RUP

Jadi Perhatian KPK, Gubri Syamsuar Ingatkan Kepala OPD Segera Umumkan RUP

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar mengingatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan tahun 2020.


Menurut Gubri, laporan yang diterimanya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Riau hingga Februari ini masih banyak OPD belum umumkan RUP. Bahkan hal ini menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya ingatkan segeralah RUP diumumkan. Ini juga menjadi masukan KPK,"kata Gubri, Selasa (25/2/20) di Pekanbaru.

Gubri menambahkan, KPK akan terus memonitor nilai pengadaan yang nampaknya belum tinggi. Hal inilah salah satu yang menjadi penilaian KPK.

Oleh karena itu, Gubri mendesak Kepala OPD untuk segera mengumumkan semua RUP itu."Bukan diumumkan sedikit-sedikit, tetapi diumumkan semuanya,"bebernya.

Karena menurut Gubri, jika kegiatan pemerintah cepat dikerjakan, maka semakin cepat uang bergulir di tengah masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi meningkat.

"Kita berharap, mudah-mudahan tahun ini ada perubahan. Sehingga progres kegiatan itu tidak lagi di ujung akhir tahun,"jelasnya.

Jika tidak lanjut Gubri, akibatnya nanti kepala OPD menambah 50 hari kerja ke rekanan untuk menyelesaikan kegiatan. Seperti tahun 2019 lalu, proyek Jembatan Sail di Dinas PUPR Riau yang melewati kalender kerja.nor

Waka DPRD Meranti Desak PT RAPP Ganti Rugi 260 Hektar Lahan Kelompok Tani

Waka DPRD Meranti Desak PT RAPP Ganti Rugi 260 Hektar Lahan Kelompok Tani

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,SELATPANJANG- Wakil Ketua (Waka) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H Khalid Ali meminta agar PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) segera membayar ganti rugi 260 hektar lahan milik kelompok tani usaha bersama yang berada di Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau. Pasalnya, lahan tersebut sudah ditanami akasia oleh perusahaan itu sejak 2014 lalu.

"Lokasi lahannya di perbatasan Kelurahan Teluk Belitung dengan Desa Lukit,  Kecamatan Merbau. Kami sudah berusaha meminta proses ganti rugi sejak 2014 lalu,  tapi tak pernah ditanggapi," tegasnya,  Selasa (25/2/20).

Ia menilai tidak ada iktikad baik dari perusahaan milik Tanoto itu untuk menyelesaikan hal ini.  Sehingga kelompok tani sudah melaporkan hal ini kepada Polres Meranti.

"Kelompok tani sudah pernah melaporkan kepada Polres Meranti pada Tahun 2016 lalu.  Namun saat itu belum ditanggapi.  Saat ini,  kelompok tani kembali melaporkannya ke Polres Meranti, "ungkapnya.

Politisi PDIp ini merincikan ada sebanyak 24 orang anggota yang berada didalam Kelompok Tani Usaha Bersama.  Ia tidak ingin kesabaran anggota kelompok tani ini habis.

"Memang sudah beberapa kali perwakilan perusahaan menemui kelompok tani.  Namun orang yang diutus perusahaan (RAPP),  bukan orang yang berwenang mengambil keputusan.  Sehingga tak pernah selesai," ucapnya.

Khalid berharap ada solusi yang jelas dan pasti dari perusahaan HTI tersebut. Agar potensi konflik sosial bisa diredam.

"Sebagai perwakilan masyarakat di DPRD,  saya akan terus berjuang.  Supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan dengan keberadaan perusahaan HTI ini," ungkap Khalid.

Kapolres Kepulauan Meranti,  AKBP Taufiq Nurhidayat SIK MH yang dikonfirmasi,  Selasa (25/2/2020) membenarkan bahwa kelompok tani sudah melaporkan hal itu kepadanya.  Ia juga sudah memerintahkan Kasat Intel untuk memediasi persoalan tersebut.  Sehingga tidak timbul gejolak yang mengakibatkan konflik sosial.

"Kita memfasilitasi mediasi untuk mengantisipasi konflik sosial yang berpotensi terjadi.  Kita tidak ingin hal itu terjadi.  Kita berharap ini bisa diselesaikan," kata AKBP Taufiq.

Terkait persoalan lahan yang terjadi di Pulau Padang, Manager Coorporate Communication PT RAPP,  Budhi Firmansyah menyebutkan perusahaan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi yang terbaik kepada semua pihak. "Adapun mengenai upaya penyelesaian sagu hati lahan, perusahaan senantiasa mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta terus berkomitmen dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, " ujarnya.Ahmad

Karhutla di Tanjung Kedabu Proses Pendinginan

Karhutla di Tanjung Kedabu Proses Pendinginan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,MERANTI- Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Desa Tanjung Kedabu,  Kecamatan Rangsang Pesisir Kepulauan Meranti sudah berhasil dipadamkan.  Meski begitu,  proses pendinginan masih terus dilakukan oleh Tim Satgas.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufiq Nurhidayat SIK MH mengatakan saat ini tim masih berjibaku dilapangan.  Namun ia merasa bersyukur api sudah berhasil dipadamkan. 

"Tadi malam saya masih dilapangan dan ikut membantu proses pemadaman yang dilakukan tim.  Alhamdulillah api sudah padam dan saat ini tim sedang melakukan proses pendinginan," ungkapnya,  Selasa (25/2/2020).

Menurutnya angin kencang menjadi kendala dilapangan.  Karena dapat membuat api mudah hidup dan membesar.

Dalam proses pemadaman, tim terdiri dari BPBD,  TNI,  Polri,  MPA dan Perusahaan SRL.  Apalagi Karhutla hampir memasuki lahan HTI di Pulau Rangsang itu. "Tim dilapangan sudah cukup solid untuk membantu proses pemadaman," ujarnya.

Kapolres menjelaskan lahan yang terbakar terdiri dari semak belukar dan kebun sagu.  Hingga kini belum ada tersangka dalam kejadian kebakaran di Tanjung Kedabu.

"Karhutla di Tanjung Kedabu masih lidik.  Jadi belum ada tersangka," tambahya.

Danramil 02 Tebingtinggi Mayor Irwan yang dikonfirmasi lewat seluler mengaku sudah tiga hari berada di lokasi Karhutla.  Ia menjelaskan kebakaran sudah terjadi sejak Ahad (22/2/2020).

"Sudah tiga hari kami berada di lokasi kebakaran.  Saat ini memang sudah dalam proses pendinginan, " ucapnya.

Mayor Irwan menyebutkan angin kencang menjadi kendala.  Sebab api yang sudah padam kembali hidup setelah ditiup angin.

"Beberapa titik api mulai hidup setelah ditip angin kencang.  Terutama yang mengarah ke perusahaan.  Tapi tim pemadam mereka (PT SRL)  sudah siaga mengantisipasi dengan memaksimalkan pemadaman," terangnya.Ahmad

Korupsi Dana Hibah Rp475 Juta, Eks Anggota DPRD Bengkalis Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Penjara

Korupsi Dana Hibah Rp475 Juta, Eks Anggota DPRD Bengkalis Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Penjara

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- H Yudhi Veryantoro, mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode tahun 2009-2014, dituntut jaksa selama 2 tahun 3 bulan penjara, karena terbukti melakukan korupsi dana hibah APBD Tahun 2012.

Jaksa penuntut umum (JPU) Doli Novaisal SH dalam tuntutannya yang dibacakan pada sidang Selasa (25/2/20) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru menyatakan, terdakwa Yudhi terbukti bersalah melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang  Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menuntut terdakwa Yudhi Veryantoro dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,"kata Doli.

JPU juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan 5 bulan kurungan.

Selain itu, JPU juga membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp475 juta. Jika tidak dibayarkan, dapat diganti dengan satu tahun kurungan. Namun belakangan, terdakwa telah menitipkan UP itu kepada jaksa sebesar Rp120 juta.

Atas tuntutan JPU itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang mendatang. Majelis hakim yang dipimpin Dahlia Panjaitan SH, menunda sidang hingga Kamis (27/2/20) lusa, dengan agenda mendengatkan pledoi terdakwa.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan, bahwa terdakwa pada September 2012 selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Bengkalis bersama-sama dengan Suhendri Asnan, Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD dan Ketua Badan Anggaran DPRD Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Bengkalis, Rismayeni, Tarmizi, Purboyo selaku anggota DPRD Bengkalis, H Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis dan Azrafiany Aziz Raof selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), telah melakukan mark-up terhadap penyaluran dana hibah dan memotong penyaluran dana hibah.

Terdakwa melalui Bobi Sugara (dituntut terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap-red) diminta mencari kelompok masyarakat yang bisa diusulkan untuk diajukan mendapat dana hibah. Bobi menginformasikan kepada orang-orang terdekat perihal tersebut. Dari sana banyak masyarakat yang mengetahui akan hal tersebut lalu meminta kepada bobi untuk bisa membantu membuatkan proposal untuk mendapatkan bantuan hibah tersebut.

Karena banyaknya masyarakat yang meminta bantuan, terdakwa bersama Bobi menjanjikan akan mengabulkan proposal bantuan itu dengan syarat dipotong sebanyak 50 persen dari dana hibah yang diberikan. Dari 140 proposal yang diusulkan, hanya 22 proposal kelompok masyarakat yang dikabulkan terdakwa.

Setiap proposal yang diloloskan itu, terdakwa langsung memotong dananya kisaran 50-70 persen. Total dana yang diterima oleh terdakwa dari hasil pemotongan dana hibah itu mencapai Rp475 juta.

Adapun kelompok-kelompok masyarakat Bengkalis yang menerima dana hibah itu antara lain, Group Kompang Al-Mubarak seharusnya Rp50 juta tetapi yang diterima kelompok ini hanya Rp15 juta. Sisanya Rp35 juta dipotong terdakwa.

Hal yang sama juga dialami Grup Rebana Maratul Jannah, Grup Rebana Darul Hikmah, Kelompok Rebana Assabur, Kelompok Kompang Al-Jihad, Kelompok Rebana Nurul Hikmah, Grup Rebana Nurul Ikhsan, Kelompok Zapin Tuah Anak Melayu, Grup Rebana Maratul Hasanah, Kelompok Rebana Nurhidayah, Grup Kompang Melayu Batin Sendrak.

Kemudian, Grup Rebana Assoleha, Grup Kompang Nur Jannah, Kelompok Seni Silat Batu Ampar, Kelompok Seni Tarian Gendong Suku Asli, Kelompok Rebana Al-Kautsar, Grup Rebana Hubbul Wathon, Kelompok Kompang Tunas Baru, Kelompok Zapin Budaya Lestari, Kelompok Rebana SMP Annida, Kelompok Rebana Al-Hidayah SMPN 4 Bantan dan  Kelompok Kompang SMANDA Grup SMAN 2 Bantan.

Bobi Sugara melakukan penyerahan uang potongan proposal dana hibah tersebut secara bertahap diserahkan kepada terdakwa di rumahnya di Jalan Kelapa Pati Darat Kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Bahkan ada juga menyerahkan uang potongan proposal dana hibah tersebut melalui via Rekening milik terdakwa di Bank Mandiri Nomor 1080004281169.nor

Anwar Ibrahim, Jokowi, Anies, M Natsir: Pergiliran Kekuasaan

Anwar Ibrahim, Jokowi, Anies, M Natsir: Pergiliran Kekuasaan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Setidaknya tiga kali penulis sempat bertatap muka dengan Anwar Ibrahim di Jakarta. Uniknya ketiganya berada di tempat makan. Ada yang di sebuah mall di bilangan Cassablanka. Yang lainnya makan ‘basamo’ di Restoran Padang Natrabu yang ada di depan toko kaset legendaris, 'Duta Swara' di Jalan Sabang, Menteng.

Mentor pertemuan itu, tidak salah lagi almarhum Adi Sasono yang merupakan sahabat Anwar Ibrahim. Lazimnya Anwar datang ke Jakarta untuk suatu keperluan mulai sekedar seminar, talk show di televisi, atau untuk bertemu secara pribadi dengan para sahabatnya lainnya, seperti Taufik Ismail hingga mendiang Presiden BJ Habibie. Salah satunya adalah ketika di Indonesia muncul ‘geger’ TKI di Malaysia hingga soal sebutan pejoratif ‘indon’ kepada orang Indonesia yang berada di Malaysia. Berkat Anwar yang berbicara di depan media Indonesia polemik isu itu surut.

Yang paling diingat adalah pertemuan Anwar bersama Mas Adi (cara kami memanggil Adi Sasono) usai Pilpres 2014. Sembari menyantap makanan Padang asli (bukan rasa Padang-Jawa) yang enak di Natrabu dia berkelakar banyak. Perasaan saya Anwar sudah tahu bila Mas Adi Sasono itu pendukung berat Jokowi. Suasana santai ini makin mendukung karena masakan di sana itu sesedap makanan di Restoran Padang 'Aie Badarun' di dekat Rumah Budaya-nya Fadl Zon di Aie Angek, Padang Panjang (6 km sebelum Bukittinggi). Atau juga sama lezatnya dengan restoran masakan Padang yang ada di seberang Istana Bung Hatta dan di sudut lapangan 'Jam Gadang'  Bukittinggi.

“Jokowi hebat. Dia datang dari daerah sebagai orang biasa, lalu jadi gubernur, jadi presiden. Luar biasa. Kapan Malaysia bisa seperti itu,’’ seloroh Anwar Ibrahim yang kala itu terlempar dari kekuasaan karena tersangkut hukum. Perdana Malaysia kala itu yang juga dijabat Mahatir Muhammad membawa kasusnya ke pengadilan serta kemudian Anar mendapat vonis hukum atas kasus sodomi. Anwar mendekam berapa lama dalam penjara.

Uniknya, para sahabatnya Anwar – termasuk Adi Sasono, tak percaya.’’Itu karena soal politik. Biasa,’’ ujar Adi Sasono yang juga sama-sama pengaum perdana menteri pertama RI, M Natsir.

Bahkan saking kagumnya kepada Natsir, Anwar dengan candaan di dekat Adi Sosono sempat mengucap bahwa pemikirannya seperti sungai yang jernih.’’Beda dengan Ciliwung-lah yang berair pekat itu,’’ kata Anwar sembari tertawa. Dia mengaku akrab dengan Ciliwung selain sempat tinggal di Jakarta, dahulu memang pun sempat ikut training pengkaderan HMI. Bahkan semasa kecil ibundanya dahulu sering bercerita soal Ciliwung sungai Ciliwing yang sampai sekarang terus diributkan sebagai biang banjir ibu kota.

Memang dari gestur tubuh dan cara bicara Adi Sasono terlihat jelas dia penyokong berat Jokowi. Bahkan ini kerap diungkapanya secara terbuka kepada para yuniornya  misalnya DR Syahganda, Jumhur Hidayat, hingga Mahmud Rakasiwi. Omongan khas Mas Adi ketika ada yang mengkritik Jokowi begini:’’Sudahlah dia orang baik.”

Mengapa hubungan Adi Jokowi dan juga Anwar Ibrahim begitu terasa emosional. Jawabnya, ketiganya punya jejak masa lalu yang akrab. Anwar misalnya sejak muda kerap bertemu Adi yang kala itu sudah ‘digadang’ sebagai pemimpin masa depan Indonesia dan Malaysia. Kedua merupakan kader generasi muda Muslim. Tokoh lain yang harus dicatat adalah mendiang Immadudin Abdurrahim, mentor utama para aktivis Masjid Salam ITB. Tokoh cendekia lainnya adalah Nurcholish Madjid.

             ****

Sedangkan khusus dengan Jokowi, bagi Adi Sasono situasinya juga hampir sama dengan Anwar Ibrahim. Mungkin anda kaget bila saya katakan Jokowi itu kader Adi Sasono. Ingat dahulu pada pemilu 1999, ketika Adi mendirikan Partai Daulat Rakyat, Jokowi adalah satu pengurusnya partai ini di wilayah Solo. Adi ‘kesengsem’ sama Jokowi karena kiprah kerakyaktannya di Solo. Ini sebangun dengan impresi Adi pada ekonomi rakyat. Adi dari dahulu tak suka ekonomi yang dikuasai konglomerat.

Dan  tak hanya Jokowi dan Anwar Ibrahim, Adi Sasono ternyata juga telah berjasa menyibak jalan awal Gus Dur menjadi tokoh Indonesia. Pada LSM yang didirikannya pada awal 1970-an dengan tujuan untuk menyantuni para tahanan politik —termasuk eks angggota PKI— Gus Dur itulah pertama kali beraktivitas di Jakarta dari ‘guru ngaji’ yang gemar naik vespa di Jombang. Perhatiannya kepada Gus Dur sempat dilhat saat dia jadi presiden dengan bicara memakai bahasa Inggrisnya yang medok.’’Eh dia sudah bisa bahasa Inggris to,’’ kata Adi sambil tersenyum dalam perbincangan di kantonya yang berwarna kuning di Jalan Cik Di Tiro, Menteng.

Makanya bila kemudian Jokowi sempat terpilih menjadi tokoh perubahan media yang asuhnya ‘Republika’, Adi Sasono terlihat senang bukan main. Dalam beberapa pertemuan dengan awal redaksi ekpresi dia terlihat puas. Bukti kedekatan antara Jokowi dan Adi Sasono terlihat saat dia sakit dan meninggal, Jokowi beberapa kali menjenguk dan melayatnya.

"Beliau adalah perjuangannya di bidang usaha kecil terutama di pertanian dan koperasi, merupakan sebuah perjuangan tiada henti. Sampai terakhir beliau seperti itu," kata Jokowi kala itu usai melayat jenazah Jokowi. Sayangnya, Adi tak melihat situasi yuniornya ini ketika menduduki jabatannya pada periode kedua.republika/nor