BERITA TERBARU

Ekonomi Bisnis

Politik & Hukum

Edukasi

Berita Foto

Wisata

Daerah

Student

Nasional

Kolom

Internasional

Olahraga

Recent Posts

  • Perlindungan Pekerja Wajib, Zul AS: Leading Sektor BPJS Ketenagakerjaan

    By redkoranriaudotco → Selasa, 19 Maret 2019
    Wako Dumai Drs H Zulkifli AS MS.i memberikan penjelasan tentang pekerja wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. (JHONLY SIAHAAN)



    KORANRIAU.co, DUMAI - Pekerja wajib mendapat perlindungan. Itu makanya  perusahaan di kota Dumai  harus terdaftar terdaftat sebagai pwserta BPJS Ketenagakerjaan. 

    "Itu (pekerja) wajib mendapat perlindungungan. Leading sektornya BPJS Ketenagalerjaan, silahkan kordinasi dengan instansi terkait," kata  Walikota Dumai  Drs H Zulkifli AS MS.i menjawab KR di sela-sela peringatan HUT Satpol PP ke 69 di lapangan upacara Kantor Bersama Pemko Dumai Selasa (19/03/19) kemarin.

    Menurutnya  Peraturan Walikota (Perwako) Dumai No 27 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Kota Dumai sudah berlaku dan wajib dipatuhi.

    "Pengawasan sudah di provinsi, tapi kalau koordinasi jalan tak ada masalah. Itu tadi leading sektor BPJS Ketenagakerjaan," tambah Zul AS  demikian panggilan akrab walikota Dumai.

    Hal senada juga diutarakan Wakil Walikota (Wawako) Dumai Eko Suharjo SE. Ketua Partai Demokrat Kota Dumai itu minta perusahaan mematuhi ketentuan tentang perlindungan ketenagakerjaan di Dumai.

    "Saya minta seluruh perusahaan dan pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tak terdaftar kasihan pekerjanya," ujar Eko Suharjo.

    Sementara Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Dumai Muhammad Riadh   sangat mengapresiasi kepedulian Pemko Dumai terhadap perlindungan pekerja di Dumai.

    "Kami sangat mengapresiasi kepedulian bapak walikota terhadap perlindungan Tenaga kerja yg berada di kota dumai," kata Muhammad Riadh kepada KR melalui aplikasi WA Selasa siang kermarin.

    Menurut Riadh, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait sebagai tindaklanjut dari Perwako No 27 tahun 2017.

    Diantaranya dengan Disnakertrans. Terkait perijinan usaha dengan Dinas PMPTSP, terkait pekerjaan Jasa Konstruksi dengan Dinas PUPR, serta Kejari dan KPKNL.

    "Dan akan terus melakukan koordinasi dengan Instansi yang lain, tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja yang memang sudah menjadi hak para tenaga kerja," tambahnya.
    Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemko)  Dumai sudah menerbitkan Perwako No. 27 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Kota Dumai.

    Bahkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Dumai sendiri berupaya keras bagaimana agar masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan bagi tenagakerja dengan melakukan sosialisasi.

    Bahkan BPJS Ketenagakerjaan kota Dumai sengaja membukq pos.pelayanan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai untuk memperlancar pelayanan kepada pengusaha serta pekerja mitra Pemko Dumai.

    Pos pelayanan tersebut dibuka guna memaksimalkan pelayanan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Walikota (Perwako) Dumai No 27 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Kota Dumai.
    "Ini program jemput bola bagi pengusaha dan pekerja untuk pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai Muhammad Riadh secara terpisah.

    Seperti diketahui, Peraturan Walikota (Perwako) Dumai Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah diberlakukan di Kota Dumai.

    Bahkan dalam pasal 4 Perwako No. 27 tahun 2017 tersebut dijelaskan, bahwa setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan atau melakukan perpanjangan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran bulan terakhir.

    Tidak itu saja, sesuai pasal 5 Perwako 27 tahun 2017, setiap pemberi kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran bulan terakhir dalam Dokumen Penawarannya.

    Namun Pemko Dumai  minta tidak saja pengusaha maupun pekerja mitra Pemko Dumai, tapi setiap perusahaan yang beroperasi di Dumai wajib mendapat perlindungan dengan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    "Jadi peserta BPJS itu wajib dan harus dipatuhi setiap perusahaan di kota Dumai," tegas Kabid Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan Dumai Muhammad Fadhly kepada KR secara terpisah. (JONLY SIAHAAN)


  • Lakukan Pemeriksaan, Disnakertrans Turun ke PT KLK

    By redkoranriaudotco →
    Team Disnakertrans Dumai saat turun ke PT KLK dan PT Kreasi Dumai.


    KORANRIAU.co, DUMAI - Kunjung kerja (Kunker) Disnakertrans Dumai ke sejumlah perusahaan di kota Dumai terus  berlanjut. Pada Selasa (19/03/2019), team Disnakertrans Dumai kembali  turun ke PT Kuala Lumpur Kepong (KLK) di areal PT Pelindo Dumai

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai H Suwandy SH M.Hum melalui Kasi Syarat Kerja Disnakertrans Dumai Dahlan menjelaskan pihaknya sengaja membawa media turun ke lapangan.

    Dan  pihaknya sudah melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan dan verifikasi SP/SB di perusahaan di KID Pelintung Kecamatan Medangkampai dan sejumlah perusahaan industri di Sungai Sembilan.
    "Hari ini kunjungan serupa kita lanjutkan ke perusahaan di areal PT Pelindo Dumai," jelas kepada KR, Selasa (19/3/2019) kemarin.

    Menurut Dahlan sesuai agenda team Disnakertrans Dumai turun dan melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan dan verifikasi ke dua perusahaan di areal PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 Cabang Dumai.

    Team Disnakertrans Dumai minta agar managemen PT KLK Dumai melengkapi data tenaga kerja dan dilaporkan ke Disnakertrans Dumai.

    Termasuk data tenaga kerja  out sourching dan security serta serikat pekerja di perusahaan juga harap dilaporkan. Termasuk laporan jam kerja bagi perusahaan our sourching di perusahaan
    "Perushaan dan semua termasuk kontraktor harus ikut aturan. Untuk itu kami  minta data tenaga kerja termasuk alur pekerjaan kontraktor dilaporkan ke kantor Disnakertras Dumai, " pintanya.
    Pihak PT KLK nampaknya sangat terbuka dan berjanji akan melaporkan semua data yang diminta Disnakertrans Dumai.

    Managemen perusahaan memberikan data tenagakerja di perusahaan. Begitu juga data SP/SB di perusahaan juga diberikan.

    "SP/ SB di PT KLK hanya ada  satu yaitu  Kamifarho SBSI, " kata  Dahlan kepada KR di lokasi industri KLK.

    Untuk diketahui adapun tujuan Disnakertrans Dumai turun perusahaan selain verifikasi SP/SB juga tentang penempatan tenagakerja.

    Termasuk untuk mendata laporan struktur dan skala upah  dan data sub kon perusahaan dan jumlah naker PKWTT an PKWT di perusahan.

    "Kami diminta wako Dumai untuk melaporkan data tenaga kerja yang bekerja di perusahaan di Dumai,"  kata Dahlan.

    Sesuai data yang diterima KR menjelaskan ada sekitar 25 perusahaan yang akan dilakukan pemeriksaan ketenagakerjaan dan verifikasi SP/SB di Dumai.
    Pemeriksaan Ketenagakerjaan dan Verifikasi SP/SB di perusahaan mengacu kepada UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Kemudian Kepmenakertrans No; KEP/16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan SP/SB serta permenakertrans RI. No. PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi SP/SB.

    "Verifikasi dilakukan untuk mengetahui SP/SB mana saja yang aktif dan tidak. Kita juga melakukan pemeriksaan data ketenagakerjaan di sejumlah perusahaan di daerah ini," ungkap Dahlan.  (JONLY SIAHAAN)

  • Jadi Tuan Rumah Porprov 2021, Sekda Harapkan Sejak Dini Siapkan Bibit Atlet Berkualitas

    By redkoranriaudotco →
    Sekda Kuansing Dianto Mampanini berfoto bersama tim Rajawali FC juara 1 pertandingan sepak bola di Gunung Toar. 




    KORANRIAU.co, Telukkuantan - Sekda Kuansing Dr Dianto Mampanini berharap seiring dijadikannya Kuansing sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2021, sejak dari sekrang mulai disiapkan bibit atlet yang berkualitas.

    Sepertinya halnya turnamen sepak bola yang digelar di lapangan bola kaki Desa Kampung Baru saat ini, bias dijadikan sebagai ajang mencari bibit berkualitas di bidang olahraga sepak bola.

    Harapan tersebut disampaikan Dianto Mampanini, saat menutup turnamen sepakbola PSKS, Senin (18/3/2019) petang di Lapangan Sepakbola Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar.

    "Jadi dari sekarang harus kita siapkan atlet sepakbola kita," ujar Sekda Dianto.

    Pada turnamen sepakbola PSKS ini, tampil sebagai juara Rajawali FC kesebelasan dari F9 Kecamatan Singingi. Di laga puncak partai final, kesebelasan Rajawali FC berhasil mengalahkan Persatuan Sepakbola Kampung Baru Sekitarnya (PSKS) dengan skor 5-4 (finalti) setelah dalam waktu normal hanya berhasil bermain imbang 1-1.

    Pada babak pertama Rajawali FC berhasil membobol gawang PSKS dan membuat terdiam suporter tuan rumah. Skor 1-0 untuk tim Rajawali FC ini bertahan hingga babak pertama usai.

    Memasuki babak kedua, serangan kedua tim terus berlanjut. Namun di penghujung babak kedua tim kesebelasan tuan rumah berhasil melesakkan gol ke gawang Rajawali FC dan hingga waktu normal usai kedudukan masih sama kuat 1-1.

    Mengingat waktu sudah mendekati masuknya waktu salat Maghrib, wasit dan panitia mengambil kebijakan untuk dilangsungkan ke adu finalti.

    Pada adu finalti ini Rajawali FC diberi kesempatan menendang pertama. Natan langsung melakukan eksekusi dan berhasil mengecoh kiper PSKS. Dari lima penendang Rajawali FC seluruhnya berhasil melesakkan bola ke gawang PSKS. Sementara dari PSKS gagal satu orang yaitu Ringgo. Tendangannya berhasil ditepis oleh kiper Rajawali FC. Skor 1-0 untuk Rajawali FC. Dengan demikian Rajawali FC berhasil menjadi juara dengan skor 5-4.

    Atas keberhasilan tersebut Rajawali FC mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp10 juta, piala dan piagam. Sementara PSKS yang meraih juara II mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp7,5 juta dan piagam.

    Sekda Dianto Mampanini yang mewakili Bupati Kuansing ketika menutup turnamen ini menyampaikan ucapan selamat kepada tim Rajawali FC yang berhasil meraih juara pada turnamen PSKS Cup Tahun 2019. Ucapan yang sama juga diberikannya kepada kesebelasan PSKS dimana telah berhasil masuk partai final.

    Turut hadir pada acara penutupan turnamen sepakbola PSKS Cup 2019 ini antara lain Wakil Ketua I DPRD Kuansing Sardiyono, Plt Kadis Sosial Napisman, Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir, Kabag Umum Muradi serta Kabag Kessos Sawir. (SUHENDI)

  • HUT Satpol PP ke-69 dan Linmas ke-57, Wako Dumai Tegur Peserta Upacara

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co, DUMAI - HUT Satpol PP ke-9,  HUT Sat Linmas ke-57 dan HUT Damkar ke 100 serta Hari Kesadaran  Nasional (HKN) Maret 2019 dilaksanakan sekaligus di lapangan Kantor Bersama Pemko Dumai Jalan HR Soebrantas Dumai Selasa (19/3/2019).

    Walikota (Wako) Dumai Drs H Zulkifli AS MS.i sebagai inspektur upacara (Irup) sempat menegur peserta yang kurang tertib dalam pelaksanaan upacara yang dihadiri sejumlah kepala OPD dan Forkopimda dan undangan lainnya itu.

    "Ada apa itu barisan belakang yang agak tinggi di barisan belakang nanti mengahadap," kata Zulkifli AS di sela-sela membaca amanat Mendagri.

    Kendati ada sedikit insiden peserta upacara yang kurang tertib namun kegiatan tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam amatnya menjelaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke 69, HUT Sat Linmas ke 57  tentu tidak hanya dijadikan forum untuk mengenang masa lalu.

    Namun lebih dari itu, dimaksudkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya.

    Dalam kesempatan itu Mendagri mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi pancasila dan menjadi sarana pemersatu bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.

    Menurut Mendagri, peran penting Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Sat Linmas tercermin dari tugas dan tanggung jawabnya. Tugas Pemadam Kebakaran adalah melakukan pencegahan, pengendalian dan penyelamatan serta penanganan bahan berbahaya beracun yang bisa mengakibatkan kebakaran, melakukan inspeksi dan investigasi kejadian kebakaran serta penyelamatan dalam kondisi yang membahayakan manusia.

    Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara bersama-sama.

    “Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana yang kita lakukan hari ini, tentu tidak hanya dijadikan forum untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, dimaksudkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”harap Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MS.i mengutip amanat Mendagri.

    Dalam Upacara Peringatan HUT tersebut, Mendagrimengajak seluruh bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi pancasila dan menjadi sarana pemersatu bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.

    Menurutnya peran penting Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Sat Linmas tercermin dari tugas dan tanggung jawabnya. Tugas Pemadam Kebakaran adalah melakukan pencegahan, pengendalian dan penyelamatan serta penanganan bahan berbahaya beracun yang bisa mengakibatkan kebakaran, melakukan inspeksi dan investigasi kejadian kebakaran serta penyelamatan dalam kondisi yang membahayakan manusia.

    Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara khusus.
    Sementara Sat Linmas dibentuk dan disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara ketentraman ketertiban masyarakat, membantu penanganan, ketentraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu serta membantu upaya pertahanan Negara.

    “Sebagaimana diketahui bersama, Negara Indonesia akan memasuki agenda nasional yang sangat penting, menjadi puncak indikator dan kualitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia, yaitu pemilihan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif secara serentak,” lanjutnya.
    Seluruh aparatur pemerintahan dan komponen bangsa lainnya mempunyai kewajiban untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Mentri Dalam Negeri juga mengajak bersama sama jaga kualitas penyelenggaraan pemilu ini agar berjalan sesuai dengan kaidah kaidah demokrasi, luber dan jurdil serta bermartabat. (JONLY SIAHAAN)

  • Pekerja di Sungai Sembilan tak Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Riadh: Akan Kita Cross Chek

    By redkoranriaudotco → Kamis, 14 Maret 2019
    Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Dumai Arrahman Yunianto  dan staf berbincang dengan Kabid HI dan Ketenagakerjaan Disnakertrans Dumai M Fadhly SH terkait kepesertaan pekerja di Dumai. (JHONLY SIAHAAN)



    KORANRIAU.co, DUMAI - Ternyata masih banyak pekerja perusahaan di Kecamatan Dumai Sembilan tak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Hal  tersebut terungkap ketika Team Disnakertrans Dumai turun ke lokasi industri melakukan pendataan ketenagakerjaan dan verifikasi SP/SB di kecamatan Sungai Sembilan.
    Dalam kunjungan tersebut ditemukan puluhan Buruh Harian Lepas (BHL) PT Mariden Sejatisurya Plantation Dumai ternyata belum  terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Bahkan sesuai hasil investigasi KR di Sungai Sembilan puluhan bahkan ratusan pekerja PT Bernada Andalan Utama (BAU) yang merupakan kontraktor di PT SDS Lubukgaung juga tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
     "Kami tak terdaftar, hingga kini kami belum memiliki kartu BPJS  Ketenagakerjaan," kata Simanjuntak seorang  welder di PT BAU kepada KR di Dumai, kemarin.
    Menanggapi informasi itu Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Dumai Muhammad Riadh berjanji akan melakukan pengecekan.
    "Oke bang, kita akan melakukan cross cek,"  kata Muhammad Riadh menjawab KR melalui aplikasi WA, kemarin.
    Dalam kesempatan itu, Riadh menyarankan agar KR menghubungi Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Arrahman Yunianto tentang sejauh mana koordinasi yang terjalin kepada para pihak.
    "Coba abang cross cek sejauh mana kordinasi Arman, tanyakan sejauhmana  koordinasinya dengan instansi terkait, LSM , wartawan, serikat dan Pemda," tambah Riadh.
    Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Arrahman Yunianto juga mengucapkan terimakasih atas informasi yang diberikan wartawan tentang adanya pekerja di kawasan industri Lubukgaung Kecamatan Sungai Sembilan tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tersebut
    "Oke bang, akan kita cross cek dan segera ditindaklanjuti, terimakasih," kata Arrahman Yunianto. "Akan kita minta datanya untuk verifikasi Bang," tuturnya.
    Setelah dicross cek, kata Arman, demikian panggilan akrab Kabid Pemasaraan BPJS Ketenagakerjaan itu, sesuai penelusurannya ternyata  BHL di Meridan Sungai Sembilan telah kordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru.
    "Sudah saya cek, PT Meridan kordinasi BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru," sebutnya.
    Menurut Arman, kordinasi kepada para pihak dan sosialisasi kepada masyarakat tetap dilakukan. Tidak saja melalui surat, namun sosialisasi dan koordinasi juga dilakukan melalui media bahkan juga  melalui pelaksanaan costumer gatering.
    "Sosialisasi dan koordinasi tetap kita lakukan," tambahnya.
    Sementara Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai Muhammad Fadhly SH dalam kunjungan ke PT Meridan menjelaskan bahwa pekerja BJL di perusahaan itu tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu jelas pelanggaran dan merugikan tenagakerja itu sendiri.
    Menurut Fadhly, setiap perusahaan  wajib mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tak terkecuali pekerja BHL di PT Mariden seharusnya wajib masuk BPJS Ketenagakerjaan.
    "Pekerja BHL di PT Meridan  tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, ini pelanggaran. Dan kalau terjadi kecelakaan kerja siapa yang bertanggungjawab?," kata Fadhly.
    Sementara pihak perusahan berdalih tak didaftarkannya pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan lantaran pekerjaan BHL  tak berlangsung lama dan pekerjanya silih berganti. Namun kalau terjadi kecelakaan, managemen perusahaan mengaku bertanggungjawab.
    "Masalah pekerja BHL silih berganti tak bisa jadi alasan untuk tak terdaftar di BPJS," tegasnya.
    Sesuai Undang Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dipercaya untuk menyelenggarakan program asuransi jaminan sosial tenaga kerja, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Pensiun.
    Bahkan sesuai  Pasal 15 ayat (2) Uu tersebut  menyebutkan bahwa; Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya/ karyawannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
    Jadi, perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan, perusahaan itu sendiri dan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.
    Sayangnya, masih ada saja  perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Buktinya  perusahaan mitra PT Meridan tak terdaftar sebagai peserta.
    Pada hal, perusahaan yang “membandel”  tidak mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan sanksi.
    Bahkan informasi terdini yang diperoleh di Dumai menyebutkan ratusan pekerja  yang beroperasi di PT SDS  juga tak terdaftar  di BPJS Ketenagakerjan.
    "Tak ada, kami tak terdaftar di BPJS," kata Simanjuntak salah seorang pekerja welder di PT Bernada Andalan Utama, kontraktor di PT SDS Lubukgaung.
    Menurut pekerja yang mengaku lama bekerja PT Dermot Batam itu, ratusan pekerja di perusahaan asal Medan (PT Bernada Andalan Utama) tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
    "Saya sudah setahun lebih bekerja di PT Bernada tapi belum memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan," aku pekerja yang tinggal di Jalan Sri Langgam Kelurahan Telukbinjai itu.
    Untuk diingat, sesuai Peraturan Presiden (Pepres) No 86 Tahun 2013 menyebutkan, ada sanksi yang akan diterima perusahaan jika tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS yaitu akan dicabut perizinan usaha dan izin-izin lainnya serta menghentikan atau tidak mendapatkan layanan publik peserta perorangan seperti SIM, KTP, STNK dan lainnya.
    Selain sanksi administratif, terdapat pula sanksi yang lain yaitu teguran tertulis dan denda.  "Jika tak terdaftar jelas pelanggaran dan dapat diberi sanksi," ungkap Fadhly lagi. (JONLY SIAHAAN)

  • Terpilih Aklamasi, Jaya Kusuma Kembali Pimpin NPC Riau 2019-2024

    By redkoranriaudotco → Kamis, 07 Maret 2019

    Musorprov National Paralympic Committee (NPC) Riau yang salah satu agendanya memilih ketua NPC Riau untuk periode 2019-2024. RAHMAT HIDAYAT


    KORANRIAU.co, PEKANBARU - Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) National Paralympic Committee (NPC) Riau selesai. Jaya Kusuma kembali terpilih secara aklamasi nahkodai NPC Riau periode 2019-2024.
    Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua Panitia Musorprov NPC Riau, Abdurrahman, bahwa Jaya Kusuma kembali terpilih sebagai Ketua NPV Riau secara aklamasi.
    "Sebagai calon tunggal, beliau terpilih secara aklamasi dengan didukung sebanyak 10 suara dari Kabupaten/Kota dan 2 suara dari NPC Provinsi Riau," kata Abdurrahman usai pemilihan Ketua NPC Riau, Rabu (6/3/2019) siang.
    "Sementara 2 suara dari NPC Kabupaten/Kota tidak memberikan hak suaranya. Pertama Kabupaten Indragiri Hulu memang belum ada kepengurusan NPC-nya," katanya.
    "Kedua NPC Kota Pekanbaru tidak menggunakan hak suaranya karena tidak memberikan dukungan kepada Jaya Kusuma," jelasnya.
    Sementara itu, Bidang Hukum NPC Indonesia, MT Heru Buwono menegaskan, pelaksanaan Musprov NPC Riau ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NPC yang telah disusun dan disahkan dalam Musornas NPC beberapa waktu lalu.
    "Kita berharap kedepannya dengan terpilihnya kembali Jaya Kusuma, bisa semakin memajukan organisasi NPC Riau dan juga meningkatkan prestasi atlet patralimpik Riau," tukasnya. (RAHMAT HIDAYAT)