Browsing "Older Posts"

  • HBA, Kejati Riau Gelar Gerak Jalan Santai

    By redkoranriaudotco → Sabtu, 20 Juli 2024


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggelar jalan santai sehat dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-64, Sabtu (20/7/2024). Acara ini ikut melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pekanbaru.

    Gerak jalan santai sehat mengambil star dari halaman Kantor Kejati Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru menuju Jalan Pattimura, Jalan Sumatera dan kembali ke Kejati Riau.

    Kegiatan yang diikuti seluruh pegawai Kejati Riau dan Kejari Pekanbaru dilepas langsung oleh Kajati Akmal Abbas, didampingi Wakajati Rini Hartatie, para asisten dan Kejari Pekanbaru, Marcos MM Simaremare.

    Peserta yang telah sampai finish disuguhkan dengan berbagai makanan dari UMKM di Pekanbaru. Ada bakso, pempek, roti jala, tahu gejrot, es doger, kopi, gorengan dan lainnya.

    Kajati Riau Aknal Abbas mengatakan, kegiatan untuk memeriahkan HBA-64 dilakukan secara sederhana sesuai arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kegiatan difokuskan pada bakti sosial.

    "Kita gelar secara sederhana melibatkan UMKM. Alhamdulillah, kita dapat mengikutsertakan pedagang-pedagang kecil agar lebih produktif," ujar Akmal Abbas.

    Selain jaln sehat, Kejati Riau juga akan menggelar upacara di bari puncak HBA ke-64 pada Senin, 22 Juli 2024. Kajati dan jajaran akan melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Kusuma Dharma.

    Sebelumnya, serangkaian kegiatan juga sudah dilaksanakan oleh Kejati Riau dan jajaran. Di antaranya bedah rumah, sumatan massa dan donor darah. rls/nor
  • BRK Syariah Dukung Kemudahan Pelayanan Pajak Samsat Dumai

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,DUMAI- Direktur Dana & Jasa BRK Syariah, M.A. Suharto didampingi Branch Manager BRK Syariah Dumai, Arifan Dinata hadiri undangan Peresmian Gedung Kantor Bersama Samsat Kota Dumai, Kamis (18/7/24).

    Gedung Kantor Bersama Samsat Kota Dumai yang diresmikan langsung Pj Gubernur Riau, S.F Hariyanto ditandai dengan penandatanganan batu prasasti dan pengguntingan pita serta dilanjutkan dengan peninjauan ruangan.

    Dalam laporannya Kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Evarefita mengucapkan terimakasih atas dukungan nyata dari Pj Gubernur Provinsi Riau diantaranya berupa peningkatan anggaran sarana dan prasarana serta perbaikan sumber daya manusia di badan pendapatan daerah Provinsi Riau seperti rehab dan juga untuk melakukan perbaikan perbaikan di UPT Samsat.

    “Pada saat ini kondisi layanan kesamsatan untuk provinsi Riau cukup sangat membaik karena sarana prasarana telah kita perbaiki dan juga memadai sehingga kita mendapatkan atensi yang luar biasa dari masyarakat” ujar Eva.

    “Kami terus melakukan peningkatan serta inovasi untuk melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan titik layanan samsat tersebar di seluruh Kabupaten Kota pada saat ini telah memiliki digitalisasi transaksi untuk pajak dan distribusi daerah yang didukung oleh Bank Riau Kepri Syariah” sambungnya.

    Sementara itu Pj Gubernur Riau, S.F. Hariyanto dalam sambutannya berharap dengan peresmian Kantor Samsat Kota Dumai ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    “Di sini juga banyak perusahaan yang memiliki kendaraan operasional, jadi seluruh kendaraannya harus membayar pajak di sini. Jangan beroperasi di Dumai, tapi bayar pajaknya ke daerah lain. Dengan adanya pemasukan daerah ini, pastinya akan kita gunakan untuk pembangunan daerah" sebutnya.

    Dijumpai usai acara, M.A. Suharto menjelaskan BRK Syariah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya melalui penerimaan pengesahan STNK satu tahunan.

    “BRK Syariah dalam mendukung program pemerintah daerah juga telah memberikan kemudahan bagi setiap Wajib Pajak, melalui Aplikasi Signal Wajib Pajak yang ingin melakukan pengesahan STNK satu tahunan dapat melakukan pembayaran pada aplikasi BRKS Mobile” jelasnya. rls/nor

    • 
  • Sejahterakan Masyarakat, Ini Potensi Migas Menurut Pj Gubri SF Hariyanto

    By redkoranriaudotco →

     





    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto melakukan paparkan potensi minyak Riau untuk rakyat dalam program Inspirasi Pagi di stasiun televisi nasional, Sabtu (20/7/24) pagi di Jakarta. 


    Dalam kesempatan itu, Pj Gubri didampingi Komisi VII DPR RI Dapil Riau II Abdul Wahid, dan Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan yang juga Komisaris BUMD PT Riau Petroleum. 


    Expos tersebut mengusung tema "Minyak Bumi Tuah Negeri" itu dalam upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maksimalkan Participating Interes (PI) 10 Persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebesar Rp3,5 triliun untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten kota se-Riau.


    Tak berhenti di situ, Pemprov Riau juga terus berupaya agar PI yang diterima kedepan bisa lebih meningkat dengan cara membantu peningkatan produksi minyak di Riau. Dimana saat ini produksi minyak di Riau 180 ribu barel per hari. 


    Disamping itu, Pemerintah Pusat menargetkan produksi migas bisa mencapai 1 juta barel per hari secara nasional pada tahun 2030. Karena itu, gerak cepat pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. 


    Hal itu diwujudkan Pj Gubernur Riau dengan membentuk Satgas Kelancaran Operasional PT PHR Wilayah Kerja Rokan di Provinsi Riau. Satgas tersebut meliputi semua pihak seperti Polda Riau, Korem 031 Wirabima, Kejati Riau dan instansi terkait lainnya agar 

    pembukaan sumur minyak baru di hulu migas dapat berjalan lancar. 


    Pj Gubri mengatakan, jika Pemprov Riau berhenti dengan menerima PI 10 Persen sebesar Rp3,5 triliun. Namun Pemprov Riau ingin kedepan PI yang diterima Riau bisa lebih besar lagi untuk kesejahteraan masyarakat. 


    "Jadi PI 10 Persen Rp3,5 triliun itu bisa berkembang lagi. Kami Pemprov Riau tidak hanya berpangku tangan terhadap 3,5 triliun, tapi kami terus berupaya penerimaan PI kedepan bisa lebih besar lagi," katanya. 


    Untuk itu, lanjut Pj Gubri, dalam peningkatan produksi minyak di Riau sesuai target yang ditetapkan Pemerintah Pusat yakni 1 juta barel per hari tahun 2030, Pemprov Riau membentuk Satgas Kelancaran Operasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja Rokan di Provinsi Riau. 


    "Kami sudah membentuk gugus tugas dalam kelancaran produksi migas di Blok Rokan. Apalagi Pak Presiden menargetkan 1 juta barel per hari pada tahun 2030 dapat tercapai. Target itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh PHR, tapi kita harus berkolaborasi dan singergi," sebutnya. 


    "Karena itu, dalam satgas ini kami melibatkan TNI/Polri, Kejati dan instansi terkait lainnya. Sehingga ketika dalam produksi minyak terdapat persoalan di lapangan, seperti ladang minyak berada dalam kawasan dan persoalan hukum kita siap membantu, sebab kita sudah bentuk satgas," 


    Pj Gubri juga berharap SKK Migas dan PT PHR juga dapat melakukan inovasi canggih dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari 2030.


    "Tapi kami optimis dengan waktu 6 tahun kedepan, InsyaAllah dan kita yakin target 1 juta barel per hari bisa tercapai," ucapnya. 


    Selain itu, Pj Gubri juga meminta Badan Usaha Minyak Daerah (BUMD) Riau yakni PT Riau Petroleum yang mengelola PI 10 Persen dapat berbenah diri dan melakukan inovasi, termasuk BUMD Riau lainnya. 


    "Kita terus memantau bdan mengevaluasi kinerja BUMD agar tidak salah jalan. Ini bukan saya benci. Tapi kita ingin BUMD ini jangan kerja biasa, tapi kita ingin kerja luar bisa dan membuat inovasi. Selain itu, kita minta BUMD lakukan bisnis to bisnis dengan investor, agar BUMD dapat memberikan dividen ke pemerintah daerah untuk pembangunan kedepan," paparnya. 


    Pj Gubri menambahkan, PI 10 Persen tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, baik dibidang pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur dan UMKM. 


    "Jadi semua PI 10 Persen ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Karena itu kami berpesan harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Riau," tutupnya. 


    Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid mengatakan, jika DPR RI terus berupaya bagaimana daerah bisa mengelola Sumbar Daya Alam (SDA) di daerah. 


    "Alhamdulillah hal itu bisa terwujud, dimana jika sebelum di Riau belum ada PI 10 Persen dari migas saat ini sudah ada. Dimana BUMD yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengelola PI ini. Karena Pi ini sangat penting bagi daerah dalam rangka pengembangan daerah," katanya. 


    Komisaris PT Riau Petroleum, M Job Kurniawan mengatakan, mengelola PI 10 Persen Blok Rokan merupakan suatu tantangan bagi PT Riau Petroleum. 


    "Tantangan pertama bagaimana kita menyamakan persepsi antar kabupaten kota, provinsi dan Kementerian ESDM. Saat ini ada tiga Surat Keputusan (SK) Kementerian ESDM yang menyatakan PT Riau Petroleum mengelola PI 10 Persen Blok Rokan, Blok Kampar dan sebentar lagi Blok Mahato," sebutnya. 


    "Itu semua tidak akan tercapai tanpa bantuan dari Pak Gubernur, DPR RI, Kementerian ESDM. Karena di Indonesia baru PT Riau Petroleum yang baru menerima tiga SK PI 10 Persen ladang minyak," tambahnya. rls/nor
  • Perempuan LAMR Bagikan Makanan Melayu

    By redkoranriaudotco →

     






    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Perempuan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, kembali mengadakan kegiatan yang mereka namakan Jumat Berkah, dengan membagikan  makanan khas Melayu.


    Makanan diberikan kepada orang yang melintas di depan Balai Adat LAMR, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. 


    Ketua Perempuan LAMR, Puan Dinawati mengatakan, kegiatan tersebut merupakan  panggilan nurani organisasi sayap LAMR  itu  untuk berbagi. "Kawan-kawan iuran untuk membagikan makanan  itu. Kami juga menampung pihak-pihak yang berkeinginan untuk bersama-sama dalam kegiatan itu, " kata Dina yang juga salah seorang Ketua di Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Prov. Riau. 


    Dikatakannya, makanan yang dibagikan bervariasi setiap pekan, tetapi tetap berciri khas Melayu Riau. Jika pekan lalu, makanan dibagikan berupa _bubou lambuk_, pekan ini _ayam gulai rempah_. Pekan depan, akan dibagikan jenis makanan lain. 


    Dengan demikian, kata Dina, Jumat Berkah juga dapat menjadi sarana peletarian masakan atau kuliner Melayu. Lebih dari 500 jenis makanan Melayu Riau ditemukan yang dapat memperlihatkan berbagai sisi, misalnya keterbukaan Melayu dalam pergaulan antarabangsa. rls/nor
  • Ketum GolkarAirlangga Serahkan SK Calon Gubri Syamsuar

    By redkoranriaudotco →




     KORANRIAU.co,JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau kepada Syamsuar dan Ustadz Mawardi M Saleh. Penyerahan SK tersebut berlangsung di Kediaman Ketum DPP partai Golkar Jakarta, Jumat (19/7/2024) dan dihadiri oleh sejumlah petinggi DPP partai Golkar.


    Airlangga Hartarto menyatakan keyakinannya bahwa pasangan Syamsuar - Ustadz Mawardi mampu membawa Riau menuju arah yang lebih baik. "Syamsuar telah menunjukkan kinerja yang luar biasa sebagai Gubernur Riau periode 2019-2023 serta berhasil memenangkan partai Golkar pada pemilu 2024 ini.

    Dengan pengalaman dan dedikasinya, ditambah dengan sosok Ustadz Mawardi yang memiliki integritas dan kedekatan dengan masyarakat, kami yakin mereka akan membawa Riau lebih maju dan sejahtera," ujarnya.

    Syamsuar, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Partai Golkar. "Amanah ini akan kami emban dengan penuh tanggung jawab. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Riau," kata Syamsuar.

    H Syamsuar juga mohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Riau. "Dukungan dan doa dari seluruh masyarkat Riau sangat kami harapkan sehingga kami dapat kembali melanjutkan program-program pembangunan untuk kemajuan Provinsi Riau. Insha Allah Riau Maju dan Bermartabat," kata Syamsuar.

    Ustadz Mawardi, yang dikenal sebagai tokoh agama di Riau, menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Syamsuar dalam memimpin provinsi ini.

    "Bersama Pak Syamsuar, kami akan mengedepankan program-program yang pro-rakyat, memperkuat nilai-nilai keagamaan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Riau," ucapnya. rls/nor
  • Tingkatkan Pelayanan, RSUD Petala Bumi Luncurkan Inovasi SEHAT

    By redkoranriaudotco → Jumat, 19 Juli 2024

     

    Foto: Kabag TU RSUD Petala Bumi Raja Jeihan Zhaputra saat memaparkan Aplikasi SEHAT.



    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, RSUD Petala Bumi Provinsi Riau meluncurkan inovasi baru.

    Adapun inovasi itu adalah, Sistem Elektronik Harmonisasi Aduan Terintegrasi RSUD Petala Bumi (SEHAT RSPB) merupakan sebuah mekanisme yang krusial untuk memastikan bahwa standar layanan kesehatan terjaga dengan baik.

    Inovasi ini merupakan inisiasi Kepala Bagian (Kzbag) Tata Usaha (TU) RSUD Petala Bumi Provinsi Riau Raja Jeihan Zhaputra,S.STP. Inovasi sebagai wujud menjawab tantangan akan ketidakpastian pelayanan rumah sakit pemerintah terhadap masyarakat.

    saat memberi sambutan pada Launching SEHAT RSPB di Aula Lantai II RSUD Petala Bumi, Jumat (19/7/24). Inovasi menjawab tantangan akan

    "Layanan ini kami ciptakan bukan hanya untuk memunculkan ketidakpastian pasien atau masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Melainkan kewajiban kami untuk memperbaiki diri dalam menerima kritikan dan saran," kata Raja Jeihan, saat memaparkan sistem kerja aplikasi SEHAT RSPB di Aula Lantai II RSUD Petala Bumi, Jumat (19/7/24) di Pekanbaru.


    Jeihan mengungkapkan, bahwa SEHAT menjadi salah satu kebutuhan di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau sebagai penunjang layanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian menjelaskan bahwa RS juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi serta memberikan wadah bagi pasien atau masyarakat dalam memberikan aduan.

    "SEHAT RSPB ini kami hadirkan sebagai inovasi pengaduan yang sebelumnya bersifat manual dan kini kita laksanakan secara elektronik menggunakan digitalisasi sehingga aduan masuk secara real-time," terang Alumnus STPDN ini.

    Lebih jauh Jeihan menjelaskan, bahwa selama ini bekerja sesuai jam kerja, namun dengan adanya SEHAT RSPB pihaknya ingin membuktikan bahwa ketika hari libur pun atau diluar jam kerja setiap aduan bisa di proses dan ditindaklanjuti.

    "Salah satu bentuknya ini adalah pengoptimalisasian terkait waktu komplain pasien atau masyarakat terhadap pelayanan,"ulasnya.

    Bahkan kedepannya lanjut Jeihan, selaku penggagas SEHAT RSPB akan melakukan pengembangan-pengembangan untuk kemantapan sistem yang telah dibuat. Pihaknya berharap dukungan semua pihak.

    "Semoga Sistem yang kami kerjakan ini dapat bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh pasien atau masyarakat Provinsi Riau. Mudah-mudahan dengan kehadiran SEHAT RSPB dapat menjadikan peningkatan pelayanan khususnya dibidang kesehatan bagi masyarakat,"harapnya.

    Sekedarinformas, SEHAT RSPB adalah sebuah inovasi sistem elektronik harmonisasi aduan terintegrasi yang diterapkan di RSUD Petala Bumi. Kini Sistem ini telah terbukti memberikan manfaat yang besar dalam mengaktualisasikan ketentuan Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Serta Permenkes nomor 8 tahun 2023 tentang pengaduan di lingkungan kementerian kesehatan.  rls/nor
  • Korupsi Rp3,4 Miliar, Jaksa Tuntut Dua Petinggi PT BKI Pekanbaru 5 Tahun Penjara

    By redkoranriaudotco →

     




    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dua petinggi PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) cabang Madya Komersil Pekanbaru Muhammad Iqbal dan Juto Yuwono, dituntut jaksa selama 5 tahun penjara.

    Iqbal merupakan Kepala PT BKI Pekanbaru. Sementara Juto menjabat sebagai Asisten Inspektor I pada PT BKI Pekanbaru. Keduanya, terbukti merugikan negara sebesar Rp3,4 miliar lebih.

    Dalam amar tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) Dewi Shinta Dame SH menyatakan, kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni sebesar Rp3.478.800.462.

    "Menuntut terdakwa Muhammad Iqbal dan Juto Yuwono masing- masing dengan pidana penjara selama 5 tahun, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani,"kata jaksa.

    Keduanya juga dituntut membayar denda sebesar Rp100 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan tiga  bulan.

    Tidak hanya itu, JPU juga menuntut terdakwa Iqbal dengan hukuman tambahan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 1.943.800.462. Apabila UP tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2  tahun dan 3 bulan.

    Sedangkan terdakwa Juto hanya dihukum membayzr UP sebesar Rp300 juta. Dengan ketentuan, jika UP tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.


    Atas tuntutan JPU itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan  (pledoi). Majelis hakim yang dipimpin Dr Salomo Ginting SH MH menunda sidang pekan mendatang.


    Keduanya diduga merekayasa kontrak kerja sama antara PT BKI Pekanbaru dengan PT. Dwipayana Semesta dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah II Makasar.

    Akibat perbuatan itu, negara dirugikan sebesar Rp 3,478 miliar. Modus operandi terdakwa dengan membuat kontrak kerja sama di luar portofolio PT BKI.

    Tanpa adanya surat permintaan jasa secara tertulis, tanpa adanya penawaran, menyetujui pengajuan RAB tanpa dilakukan review dan verifikasi.


    Terdakwa juga melaksanakan pekerjaan di luar kontrak, menunjuk CV. Pure Wahyu Article sebagai pihak ketiga hanya untuk penerbitan invoice.

    Kemudian menggunakan biaya proyek di luar peruntukannya, melaksanakan pekerjaan melibatkan pihak ketiga tanpa ada kontrak. Sehingga penggunaan uang kepada pihak ketiga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

    Terdakwa juga diduga membuat dokumen pertanggungjawaban fiktif dan tidak sesuai prosedur.  Perkara ini awalnya ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau. nor
  • Alasan Rektor UII Ogah Dipanggil Profesor

    By redkoranriaudotco →

     





    KORANRIAU.co - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid mengungkapkan alasan mengapa tidak mau dipanggil profesor atau 'prof'.

    Fathul mengaku ingin mendesakralisasi jabatan profesor dan membuat kultur yang lebih kolegial. Dengan begitu, dia berharap gelar tersebut tidak lagi membuat banyak pihak mengejar dengan menghalalkan segala cara untuk mendapat gelar tersebut.

    "Dengan segala hormat, sebagai upaya desakralisasi jabatan profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya dengan sebutan prof," tulis Fathul dalam unggahan facebooknya, dikutip Jumat (19/7).

    "Para sahabat profesor yang setuju, ayo kita lantangkan tradisi yang lebih kolegial ini. Dengan desakralisasi ini, semoga jabatan profesor tidak lagi dikejar oleh banyak orang, termasuk para pejabat dan politisi, dengan menghalalkan semua cara," imbuhnya.

    Tidak main-main, Fathul juga meminta agar semua gelar akademiknya tak dicantumkan ke dalam surat, dokumen, serta produk hukum kampusnya.


    Hal dituangkan melalui Surat Edaran Nomor: 2748/Rek/10/SP/VII/2024 yang dialamatkan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan UII dan diteken oleh Fathul Wahid sendiri, Kamis (18/7).

    "Dalam rangka menguatkan atmosfir kolegial dalam tata kelola perguruan tinggi, bersama ini disampaikan bahwa seluruh korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum selain ijazah, transkrip nilai, dan yang setara itu dengan penanda tangan Rektor yang selama ini tertulis gelar lengkap "Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D." agar dituliskan tanpa gelar menjadi "Fathul Wahid"," demikian isi surat edaran tersebut.

    Fathul menjelaskan apa yang termuat dalam edaran itu hanya untuk dirinya seorang. Dia juga tak mewajibkan para dosen atau pejabat UII mengambil langkah serupa.

    "Latar belakangnya, satu sebetulnya, upaya itu sudah saya lakukan sejak lama, sejak saya diangkat profesor, karena kami menganggap itu kan terkait dengan jabatan akademik, yang lebih punya tanggung jawab dari pada berkah, kira-kira gitu, kan," ujarnya.

    Menurutnya, jabatan profesor ini punya amanah besar yang melekat ketimbang untuk kepentingan status individu.

    Fathul menilai sangat tidak relevan secara moral ketika apa yang menyangkut tanggung jawab akademik itu dicantumkan ke dalam berbagai surat, dokumen, bahkan kartu nama.

    "Tapi, ini pendapat personal. Saya tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti saya, saya mencoba menjadikan ini sebagai gerakan kultural. Kalau ini bersambut maka itu akan sangat baik," katanya.
    cnnindonesia/nor
  • Trump Janji ke Arab Saudi jika Jadi Presiden AS Lagi

    By redkoranriaudotco →

     




    KORANRIAU.co- Calon presiden Donald Trump bersumpah akan melindungi Arab Saudi jika dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat lagi.

    Pernyataan Trump muncul saat wawancara eksklusif dengan Bloomberg dan dirilis pada Rabu (17/7). Dia mengaku selama enam bulan terakhir telah berkomunikasi dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS).


    "Dia [MbS] menyukai saya, saya menyukai dia. Mereka akan selalu membutuhkan perlindungan. Saya akan melindungi mereka," ujar Trump.

    Trump juga meyakini peningkatan produksi minyak AS tak akan membuat pemimpin Saudi kesal.

    Capres yang diusung Partai Republik ini lantas mengkritik pemerintahan Negeri Paman Sam saat ini dan sebelum dia soal hubungan AS dengan Saudi.


    Trump menuduh pemerintahan Presiden Joe Biden mendorong Saudi menjauh dari Barat dan merapat ke China.

    "Mereka [Arab Saudi] tak lagi Bersama kita. Mereka bersama China," kata Trump, dikutip English Al Arabiya.

    Dia lalu berujar, "Namun, mereka tak ingin bersama China. Mereka ingin bersama kita."

    Pada 2023, China berhasil membuat Saudi dan Iran rujuk usai putus hubungan sekitar tujuh tahun. Negeri Tirai Bambu belakangan memang disebut sedang memperluas pengaruhnya di Timur Tengah.

    Selain menganggap Biden bikin gara-gara, Trump juga menuduh pemerintahan Barack Obama mendorong Saudi ke musuh utama mereka Iran.

    Trump disebut-sebut menjadi sekutu kuat MbS. Di bawah Trump hubungan AS-Saudi juga dilaporkan kian erat.

    Saat berita pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi mencuat, Trump juga tak mengecam MbS. Dia justru mempermudah transfer senjata AS ke Saudi.
    cnnindonesia/nor
  • Pelatih Vietnam U-19 Kesal Wasit Anulir Gol Kemenangan

    By redkoranriaudotco →

     




    KORANRIAU.co- Pelatih timnas Vietnam U-19 Tuan Hua Hien Vinh kesal dengan keputusan wasit asal Malaysia, Razlan Joffri Ali, yang menganulir gol kemenangan timnya saat ditahan imbang Myanmar pada laga Grup B Piala AFF U-19 2024 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Kamis (18/7).

    Vietnam hanya mampu mendulang satu poin di laga pertama Piala AFF U-19 2024. Sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-60 lewat Phyo Pyae Sone, Vietnam kemudian menyamakan kedudukan melalui Hoang Quang Dung pada menit ke-69.

    Saat injury time babak kedua berjalan lima menit, Vietnam sebenarnya mampu mencetak gol lewat Nguyen Quang Vinh. Namun, gol itu dianulir wasit Razlan Ali karena menganggap Phung Van Nam dalam posisi offside dalam prosesnya.


    Pelatih Tuan Hua Hien Vinh dan ofisial timnas Vietnam U-19 kemudian melakukan protes kepada wasit. Mereka menganggap Van Nam tidak dalam posisi aktif meski dalam posisi offside, tapi wasit menilai Van Nam berada dalam posisi aktif dan mengganggu pergerakan kiper Myanmar.

    Hua Hien Vinh menyebut wasit Razlan melakukan sejumlah kesalahan dalam laga Vietnam vs Myanmar, termasuk menganulir gol kemenangan The Golden Stars.

    "Wasit membuat beberapa kesalahan. Tapi setelah pertandingan, saya pikir itu normal dalam sepak bola. Mudah-mudahan wasit akan mengontrol pertandingan berikutnya dengan lebih baik," ucap Hua Hien Vinh dikutip dari Bongdaplus.

    Hua Hien Vinh mengakui timnas Vietnam U-19 tidak mampu bermain maksimal di babak pertama. Baru di babak kedua Vietnam bisa bermain lebih lepas.

    "Saat babak pertama, beberapa pemain sempat tegang dan kurang bermain bagus. Memasuki babak kedua, saya melakukan penyesuaian dan kami bermain lebih baik. Saya mendorong pemain saya untuk berani menembak jarak jauh"

    "Dan Quang Dung mencetak gol dari skenario seperti itu. Di pengujung pertandingan, kami melakukan tembakan bagus dari jarak jauh, namun wasit menganggapnya offside," ucap Hua Hien Vinh.
    cnnindonesia/nor
  • Pembebasan Lahan Tol Pekanbaru-Rengat Belum Tuntas

    By redkoranriaudotco →

     

    Foto: Firdaus.


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus menggesa pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat ruas penghubung antara Jalan tol Pekanbaru-Dumai dan Pekanbaru-Padang. Dimana jalan tol ini akan melintasi dua daerah yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

     

    Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Muhammad Firdaus mengatakan, dalam hal pembangunan jalan tol tersebut pihaknya mendapatkan tugas untuk membantu pengadaan lahan. Di mana, dalam pengadaan lahan tersebut pihaknya juga dibantu difasilitasi oleh Kejaksaan Agung bersama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau.

     

    “Selain itu kami juga dibantu Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Kampar, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Kampar, Badan Pertanahan Nasional dan Kementrian PUPR,” katanya, Kamis (18/7/24)

     

    Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan data di lapangan, masih ada beberapa kendala - kendala yang di hadapi terutama terkait dengan beberapa persil atau bidang tanah yang belum selesai diganti rugi. Lahan tersebut berupa lahan pertanian dan juga pemakaman.

     

    “Masih ada pembebasan lahan yang belum tuntas. Seperti lahan perkebunan masyarakat dan juga ada tanah pemakaman,” sebutnya.

     

    Terkait lahan pemakaman tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah kota Pekanbaru untuk mendata ahli warisnya. Dari hasil pendataan tersebut, beberapa ahli waris sudah diketahui dan bersedia makam keluarganya dipindahkan. 

     

    “Pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah menyanggupi untuk pendataan tersebut. Termasuk juga untuk teknis pemindahan makam tersebut,” ujarnya.

     

    Sementara itu, terkait lahan pertanian yang masyarakatnya belum mau diganti rugi akibat tidak ada kesepakatan harga, maka pihaknya melibatkan pengadilan dengan sistem konsinyasi. Dengan demikian, maka penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan wilayah masing-masing.

     

    “Karena jalan tol inikan proyek strategis nasional. Sehingga harus didukung dan dilaksanakan dengan segera,”tutur Firdaus. nor

  • Resmikan Kantor Samsat Dumai, Ini Target Pj Gubri

    By redkoranriaudotco →


      

    KORANRIAU.co,DUMAI- Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau untuk dapat mencapai target pajak kendaraan di Kota Dumai dalam pertahunnya.

     

     

    Diketahui, target pajak kendaraan di Kota Dumai pertahunnya yaitu mencapai Rp78 miliar. Untuk itu, Pj Gubri mendorong Bapenda Riau agar dapat memaksimalkan pajak kendaraan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

     

    "Target kita setahun itu Rp78 miliar. Dari angka ini, kita masih bisa tingkatkan lagi," kata Pj Gubri saat meresmikan kantor bersama Samsat Kota Dumai, pada Kamis (18/7/2024).

     

    Orang nomor satu di Riau itu berharap, PAD dapat meningkat terutama melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

     

    "Di sini juga banyak perusahaan yang memiliki kendaraan operasional, jadi seluruh kendaraannya harus membayar pajak di sini. Jangan beroperasi di Dumai, tapi bayar pajaknya ke daerah lain. Dengan adanya pemasukan daerah ini, pastinya akan kita gunakan untuk pembangunan daerah" sebutnya

     

    Lebih lanjut, dengan diresmikannya kantor Samsat Kota Dumai ini, Hariyanto meminta Bapenda Riau dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk masyarakat. Sehingga masyarakat dapat membayar pajak dengan nyaman.

     

    "Untuk Samsat ini, saya berpesan kepada Kepala Bapenda semoga bukan hanya kantornya saja yang bagus, tapi pelayanannya juga harus ditingkatkan untuk masyarakat, seperti sediakan minuman, teh dan kopi untuk masyarakat yang datang bayar pajak," ujarnya.

     

    "Juga dalam melayani itu harus cepat, jadi masyarakat gaperlu lama-lama untuk ngurus pembayaran pajak ini, cukup lima menit selesai. Tanpa adanya pendapatan yang baik, pembangunan juga tidak akan lebih baik," tutupnya. rls/nor

     

  • Pj Gubri Serahkan 115 SK Guru PPPK Dumai

    By redkoranriaudotco →


     


    KORANRIAU.co,DUMAI - Sebanyak 115 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diserahkan kepada tenaga pendidik SMA/SMK/SLB di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau wilayah kerja Kota Dumai. Penyerahan itu, diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto di SMAN 2 Dumai, pada Kamis (18/7/24).

     

    Saat ini sudah 1.576 guru di delapan daerah menerima SK PPPK dari Pj Gubri, diantaranya Kota Pekanbaru 326 orang, Kabupaten Siak 204 orang, Bengkalis 240 orang. Lalu Kepulauan Meranti 35 orang, Pelalawan 189 orang, Kampar 318, Inhil 149 orang, dan Dumai 115 orang.

     

    Setelah menyerahkan SK PPPK ini, Hariyanto meminta para guru untuk tidak cepat puas dengan pencapaian tersebut. Ia ingin para tenaga pendidik terus mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan inovasi dalam mengajar.

    "Alhamdulillah hari ini telah kita serahkan sebanyak 115 SK PPPK guru, dan saya meminta kepada para guru untuk tidak berpuas diri karena telah menerima SK, karena mereka para guru sebagai contoh bagi anak-anak. Maka, saya minta mereka untuk belajar, belajar, dan belajar," ujarnya.

    "Jadi jangan cepat puas, terus belajar, dan diharapkan para guru nanti semua [bergelar] doktor, jadi anak didik bisa pintar semua. Maka kejarlah harapan yang masih jauh kedepannya," imbuhnya.

     

    Orang nomor satu di Riau itu, tanpa bosan memotivasi para guru untuk meningkatkan kompetensinya. Bukan tanpa alasan, hal tersebut lantaran nasib generasi penerus berada ditangan para guru.

    "Tongkat estafet ada pada anak-anak kita, tanpa mereka siapa yang akan melanjutkan. Jadi para guru inilah yang kita harapkan untuk mempersiapkan generasi penerus ini sebaik mungkin," terangnya.

    "Semoga Dumai memiliki guru-guru yang punya visi dan intelektual yang sangat baik, jadi minimal kalau bisa guru kita itu S2," imbuhnya.

     

    Sementara, Wali Kota Dumai, Paisal berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau yang memberikan kesempatan dan melantik tenaga honorer menjadi tenaga PPPK. Ia berharap para guru semakin semangat dalam menjalani tugas mulia dalam mendidik generasi muda penerus bangsa. 

    "Saya mengucapkan selamat kepada 115 guru yang baru saja memperoleh SK PPPK. Semoga dapat membawa semangat bagi para guru untuk mendidik para murid menjadi generasi penerus bangsa,” ucapnya.

    (Mediacenter Riau/Alw)

     

  • Korupsi BBM, Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kadis Perkim Rohul

    By redkoranriaudotco → Kamis, 18 Juli 2024


     


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menolak eksepsi (keberatan) Herry Islami, mantan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), yang menjadi terdakwa dugaan korupsi Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Sewa Sarana Mobilitas Darat pada Tahun Anggaran 2019 – 2021.

     

    Penolakan eksepsi terdakwa itu dibacakan majelis hakim yang dipimpin Jimmy Maruli SH MH, pada sidang Kamis (18/7/24).”Menolak eksepsi terdakwa seluruhnya,”kata hakim.

     

    Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan, jika surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Galih Aziz SH MH dan Agung SH telah memenuhi syarat formil dan materil. Disebutkan, jika dakwaan jaksa sangat jelas dan cermat dalam membeberkan perbuatan pidana korupsi kegiatan pengadaan BBM/Gas dan Sewa Sarana Mobilitas Darat yang dilakukan terdakwa.

     

    Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Hakim juga memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi ke persdanagan.

     

    Atas putusan dan perntah majelis hakim itu, JPU Agung SH langsung menghadirkan 9 orang saksi ke persidangan. Para saksi terdiri daari Aparatur sipil negara (ASN) dan Honorer di Dinas Peerkim Rohul.

    Adapun 9 saksi yang dihadirkan itu diantaranya, Tunas, Hamlan, M Ariifn, Fahrul Rozi, Musliadi, Maulana Muhammad, Janjan Sari, Dede Effendi dan Trialdi Fernandes.

     

    JPU dalam dakwaan menyebutkan, terdakwa bersama Josua membuat dan merekayasa terkait perencanaan kebutuhan dan realisasi Bahan Bakar Minyak/Gas dan Sewa Sarana Mobilitas Darat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2019 s/d 2021.

    Kedua terdakwa membuat kontrak dengan maksud dan tujuan adalah sebagai landasan bagi para pihak dalam rangka penyediaan bahan bakar dan jasa angkut minyak solar sebelum penyedia ditentukan melalui mekanisme pemilihan.

    PT Esa Riau Berjaya selaku Penyedia yang ditunjuk melalui proses pengadaan langsung, bukan merupakan agen resmi yang ditunjuk oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk dapat menyediakan Bahan Bakar Minyak jenis solar industri.

    Memang, PT Esa Riau Berjaya sempat memperoleh Surat Penunjukan Agen dari PT Patra Andalas Sukses yang bergerak di bidang Bahan Bakar Minyak Solar Industri yang berlokasi di Jambi, yang belaku mulai tanggal 16 Januari 2019 ┼čampai 16 Januari 2020. Namun,  Josua tidak pernah menindaklanjuti dengan kegiatan penyaluran BBM solar industri dan tidak pernah melakukan pengambilan atau transaksi pembelian BBM solar industri kepada PT Patra Andalas Sukses.

    Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Josua telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6.208.041.462. Hal berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau tanggal 28 Desember 2023.

    JPU juga menyebutkan, jika  terdakwa telah melakukan pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp2 milyar. Uang itu diserahkan secara bertahap sebanyak tiga kali pada medio 13 sampai 23 Februari 2024.

    Akibat perbuatan terdakwa  itu, JPU menjeratnya dsngan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1. nor

    Subjects:

    BERITA UTAMA Politik & Hukum

     

  • Sidang Korupsi Dana BLU, Eks Rektor UIN Suska Dituntut 10 Tahun 6 Bulan Penjara, Bendaharanya 8 Tahun 6 Bulan Penjara

    By redkoranriaudotco →


     


     

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Rektor Universits Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Akhmad Mujahidin, dituntut jaksa selama 10 tahun 6 bulan penjara. Akhmad terbukti bersalah melakukan korupsi dana Badan Layanan Umum (BLU) UIN Suska Riau Tahun Anggaran (TA) 2019 seilai Rp7,3 miliar lebih.

     

    Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Dewi Shinta Dame SH MH dan Yuliana SH ini, dibacakan pada sidang Kamis (18/7/24) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, dihadapan majelis hakim yang dipimpin majelis hakim Zefri Mayeldo Harahap SH MH.

     

    JPU menyatakan, jika terdakwa Akhmad Mujahidin terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

     

    “Menuntut terdakwa Akhmad Mujahidin dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani,”kata Dame.

     

    Jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana 3 bulan kurungan.

     

    Tidak hanya itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp7,367.787.400,83  miliar lebih. Apabila UP tidak dibayar maka diganti dngan pidana penjara selama 5 tahun.

     

    Atas tuntutan JPU itu, kuasa hukum terdakwa Prayitno SH MH,CRDB dan Jaharzen SH MH akan mengajukan pembelaan (Pledoi). “Kami akan mengajukan pembelaan Yang Mulia,”kata Jaharzen.

     

    Sementara terdakwa lainnya, Veni Afrilya, selaku Bendahara Pengeluaran, dituntut jaksa selama 8 tahun 6 bulan penjara. Venni juga dihukum denda sebesar Rp200 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

     

    Berbeda dengan Akhmad Mujahidin, terdakwa Veni tidak dibebankan untuk membayar UP. Sidang ditunda haim hingga tanggal 29 Juli 2024 mendatang, dengan agenda pembacaan pledoi.

    Keduanya didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp7,61 miliar. Dakwaan ini merupakan perkara korupsi dana Badan Layanan Umum (BLU) UIN Suska Riau Tahun Anggaran (TA) 2019. 

     

     

    Dalam dakwaan disebutkan, perkara yang menjerat Akhmad Mujahidin bermula pada tahun 2019. Saat itu, UIN Suska Riau menganggarkan Dana BLU yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU sebagaimana telah beberapa kali diubah. 

     

     

    Perubahan terakhir, revisi ke-8, dilakukan tanggal 9 April 2020 sebesar Rp123,67 miliar. Namun, perubahan DIPA BLU tersebut tidak diikuti dengan revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) definitif.

     

     

    JPU mendapati, dari belanja BLU Rp122,69 miliar itu, terdapat pencairan senilai Rp7,61 miliar yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pertanggungjawaban yang disampaikan  Bendahara Pengeluaran juga tidak dilengkapi dengan Buku Kas Umum yang disahkan atas penggunaan uang dalam rangka keperluan belanja BLU. nor

     

  • Dilantik Pj Gubri, Yan Dharmadi Sah jadi Kepala Biro Hukum

    By redkoranriaudotco →

     

    Foto:  Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi SH MH saat diantik.



    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, resmi melantik dan mengambil sumpah 3 Jabatan Pejabat Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, berdasarkan SK Nomor: KPTS/3238/VII/2024, Kamis (18/7), di ruang Gedung Pauh Janggi Gubernuran Riau.

    Tiga pejabat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilantik diantaranya, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Riau, Thomas Larfo Dimeira. Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Riau, Prima Wulandari.

    Dalam arahannya Pj Gubri SF Hariyanto mengatakan, pelantikan dan rotasi jabatan ini hal yang biasa, dan hal tersebut sudah menajdi janji. Hanya tinggal menunggu dan yang memolesnya apakah bisa lama atau terus menerus, atau tergentung dari diri pejabat masing-masing.

    “Kalau saya berfikir kita bekerja dengan baik tak usah takut jabatan, semunya sudah ada janjinya. Jabatan ini sudah dilantik tiga orang, masih ada satu lagi yang tinggal Brida, karena anggarannya harus bergeser dulu bisa dilakukan pada saat pembahasan APBD Perubahan,” ujar SF Hariyanto.

    Pj Gubri menyampikan bahwa pelantikan kepala OPD dilingkungan Pemprov Riau butuh waktu yang cukup lama. Karena jabatan Pj Gubri harus meminta izin ke Pemerintah pusat, berbeda jika dirinya defenitif sebagai Gubernur.

    “Ini pelantikan ini memang sudah lama kalau Pj harus minta izin ke KASN ke BKN, dan minta izin ke Mendagri panjang jalannya. Yang enak tu kalau defenitif, mudah-mudahan lah kita ikuti aturannya. Yang penting sesuai aturan,” kata SF Hariyanto.

    Pada kesempatan tersebut, Pj Gubri menegaskan kepada Kepala OPD yang baru dilantik untuk bekerja sesuai aturan. Jangan sampai ada permainan dan memalsukan kegiatan di Pemeribatahan. Ia mencontohkan beberapa Pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan masih ada lagi Pejabat lainnya.

    “Saya menitipkan pesan, pertama bekerjalah dengan baik, saya tidak meminta apa-apa. Di PBJ jangan kira saya tidak tau, selama ini saya tutup mata. Tapi kalau sudah keterlaluan saya cari. Betapa malunya kita dua Sekwan kita tersandung, yang tidak pernah kita belajar hanya palsu-palsu. Kita tidak pernah mengajari, mau kita semuanya dipalsukan, bagaimana mau bekerja. Bekerjalah dengan baik,” tegas SF Hariyanto.

    Turut hadir pasa acara pelantikan, Asisten I Setdaprov Riau, Asisten II Setdaprov Riau, Asisten III, dan beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemprov Riau. nor
INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg