Browsing "Older Posts"

  • Maju Pilbup Inhu, Siti Aisyah Daftar ke Nasdem

    By redkoranriaudotco → Rabu, 16 Oktober 2019

    KORANRIAU.co,RENGAT- Selain mendaftar di PDI-P, Siti Aisyah salah seorang bakal calon Bupati Inhu dalam Pilkada 2020 mendatang, juga mendaftar lewat jalur Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

    Ketua DPC partai Nasdem Kabupaten Indragiri hulu Inhu (Riau) H Seno Harto membenarkan Siti Aisyah mengambil formulir pendaftaran balon bupati ke sekretariat penjaringan balon bupati dan wakil bupati Inhu di Airmolek.

    "Benar, beliau daftar pekan kemarin," jawab ketua badan pemenangan pemilu Bapilu di Inhu itu, Rabu (16/10/2019).

    Nasdem sendiri, kata Seno, akan menutup pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Inhu tahun 2020 pada 23 september pekan depan dan gratis.

    "Mahar nya tidak ada, dan menurut saya partai Nasdem adalah parpol terlaris dilirik para bakal calon (balon)," sambung mantan anggota DPRD Inhu itu.

    Dikatakan, balon bupati yang sudah daftar ke DPC Nasdem Inhu antara lain Siti Aisyah, H Khairizal, H Mustofa dan seorang Brigjen Pol R Hariyono.

    Sedangkan untuk balon wakil bupati daftar ke Nasdem antara lain mantan anggota DPRD Inhu Dody Irawan  dan mantan anggota DPRD Inhu Marlius.

    Terpisah, H Siti Aisyah, SH  dikonfirmasi membenarkan pendaftaran dirinya sebagai balon bupati Inhu ke parpol PDI-P dan Nasdem Inhu. "Iya, dan rencana saya mau daftar juga ke parpol yang lain, nanti saya kabari lagi," singkat PPAT senior di Inhu itu.Sandar Nababan

  • Kasus Kredit Macet, Dirut PT PER: Itu Zaman Sebelum Saya....

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Direktur PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Rudi Alfian Umar, mengklarifikasi soal dirinya diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, terkait dugaan kredit macet di perusahaan milik daerah itu.

    "Memang benar saya sempat diperiksa sebagai saksi, atas kasus dugaan korupsi di internal (PT. PER). Tapi kasus itu terjadi di masa-masa sebelum saya menjabat sebagai direktur di perusahan ini,"jelasnya, Rabu (16/10/19) di Pekanbaru.

    Dia mengungkapkan, baru menjabat sejak April 2016 lalu dan saat ini BUMD itu masih berbenah. Terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, semuanya sudah dilakukan proses dan diserahkan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

    "Tersangka sudah bukan menjadi karyawan kami lagi. Kami menyadari perusahaan ini harus dikelola sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan itu sudah dilakukan. Saya hanya mengklarifikasi terhadap pemeriksaan saya di Kejaksaan itu," sebutnya.

    Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru memeriksa Kepala Bagian (Kabag) BUMD Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Mardoni, terkait dugaan korupsi kredit macet di PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER).

    Untuk diketahui, dugaan kredit macet ini berawal dari laporan oleh manajemen PT PER ke Kejari Pekanbaru. Kredit yang diusut adalah penyaluran kredit bakulan atau kredit kepada UMKM pada Kantor Cabang Utama PT PER.

    Diduga terjadi penyimpangan atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000, atas pencatatan laporan nominatif kredit 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017.

    Penyimpangan pemberian tiga fasilitas kredit baru kepada dua mitra usaha yang dilakukan ketika angsuran atas fasilitas kredit sebelumnya belum lunas atau kredit macet. Penggunaan fasilitas kredit yang diterima dua mitra usaha itu tidak disalurkan ke anggota mitra usaha.

    Kredit itu digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum PT PER atau digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebelumnya. Kemudian kasus ini ditingkatkan ke penyidikan pada 31 Mei 2019.

    Dalam proses penyidikan, penyidik Pidsus Kejari sudah memeriksa banyak saksi, di antaranya Direktur PT PER, Rudi Alfian Umar, mantan Direktur Utama PT PER Irhas Pradinata Yusuf, dan Direktur PT PER, Kusnanto Yusuf.

    Jaksa juga memanggil Analisis Pemasaran Rahmiwati, Kasir di PT PER Sari Sasmita, Sri Wahyu Utama dari swasta, Ketua Koperasi Permata I Delima Syardawati Idham, Yuli Rizki selaku kasir dan Ketua Kelompok UMKM Irawan Saryono dan lainnya.nor

  • Kejati Riau Didesak Tuntaskan Korupsi Disdik Kuansing

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,KUANSIANG-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau didesaminta untuk menuntaskan dugaan korupsi dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), yang disinyalir merugikan negara miliaran rupiah.

    Dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing 2015-2016.
    Permintaan tersebut disampaikan Ilyas R Sutan Ketua LSM Peduli Kuansing, saat bincang-bincang dengan wartawan, di Telukkuantan, Rabu (16/10/19).

    "Kita minta keseriusan Kejati Riau untuk menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) guru pegawai negeri sipil Kabupaten Kuansing tahun 2015 - 2016," ujarnya.

    Lanjutnya, pihaknya berharap pengungkapan kasus ini jangan hanya semangat diawal, setelah itu sunyi kembali."Kalau memang sudah memenuhi unsur telah terjadi tindak pidana korupsi segera naikkan statusnya.Tapi kalau tidak sebaiknya dihentikan saja,"pungkasnya.

    Hal senada juga disampaikan Aswirmanto Ketua DPC LSM Clean Governance Kuansing  bahwa aparat hukum harus bersungguh-sungguh memproses kasus ini. Karena kasus ini sudah menjadi  perhatian publik."Jadi Kita akan kawal terus Kejati Riau dalam memproses kasus ini,"tandasnya.Suhendi
  • Hingga Hari Kedua, Belum Ada yang Daftar Direksi dan Komut BRK

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Tim Panitia Seleksi (Pansel) seleksi empat jabatan jajaran Bank Riau Kepri (BRK) mengatakan, hingga hari kedua belum ada satu pun yang mendaftar.

    "Sampai saat ini, belum ada yang mendaftar,"kata Ketua Tim Pansel H Ahmadsyah Harrofie, Rabu (16/10/19) di Pekanbaru.

    Ahmadsyah sendiri tidak mengetahui penyebab belum adanya calon yang mendaftar di empat jabatan penting di BRK."Mungkin mereka masih sibuk menyiapkan persyaratannya,"ungkap Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau itu.

    Empat jabatan strategis itu diantaranya, Komisaris Utama (Komut), Direktur Utama (Dirut), Direktur Dana dan Jasa. Terakhir, jabatan Direktur Operasional. Sebelum pendaftaran dibuka, Tim Pansel akan mengumumkannya terlebuh dahulu ke publik.

    Pendaftarannya sendiri telah dimulai Selasa kemarin. Pendaftaran akan dilaksanakan selama lima hari, mulai tanggal 15-19 Oktober 2019 mendatang.

    Tahapan seleksi, kelengkapan administrasi para peserta. Setelah itu, baru pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 28 Oktober 2019.

    Kemudian, peserta mengikuti tes Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), pada tangga; 4-20 November 2019. Hasil tes UKK ini akan diumumkan pada tanggal 21 November 2019.

    Untuk tes terakhir adalah, Tes Wawancara bagi peserta yang lulus UKK. Tes wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 26-27 November 2019.nor
  • Harga Minyak Turun karena Pasar Khawatir Soal Permintaan

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Harga minyak kembali lebih rendah pada akhir perdagangan Selasa (15/10) atau Rabu (16/10) pagi WIB. Penurunan harga minyak disebabkan pasar terus mengkhawatirkan melemahnya permintaan global seiring dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi.

    Para analis mengatakan para investor khawatir bahwa ketidakpastian perdagangan di antara ekonomi-ekonomi utama dunia akan menyebabkan penurunan ekonomi global dan mengurangi permintaan minyak.

    Patokan AS, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November, turun 0,78 dolar AS menjadi menetap pada 52,81 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

    Sementara itu, patokan internasional, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember, berkurang 0,61 dolar AS menjadi ditutup pada 58,74 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

    Sehari sebelumnya harga minyak juga jatuh sekitar dua persen di tengah kekhawatiran bahwa permintaan minyak mentah global dapat tetap di bawah tekanan. Kekhawatiran muncul karena beberapa rincian tentang fase pertama kesepakatan perdagangan AS-China tidak banyak memastikan resolusi cepat untuk pertarungan tarif.

    Pada Jumat (11/10) malam, Washington dan Beijing menjabarkan tahap pertama dari kesepakatan perdagangan dan menangguhkan kenaikan tarif AS minggu ini. Brent dan WTI naik lebih dari tiga persen minggu lalu, kenaikan mingguan pertama mereka sejak minggu yang dimulai 20 September, karena tanda-tanda kemajuan menuju kesepakatan perdagangan yang akan mendorong permintaan minyak mentah.

    Tetapi optimisme bahwa negosiasi perdagangan akan terbukti berhasil memudar, karena China mengindikasikan diskusi lebih lanjut diperlukan dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan putaran tarif impor berikutnya China masih akan mulai berlaku pada 15 Desember jika kesepakatan belum tercapai saat itu.

    Tetapi tarif yang ada tetap berlaku dan para pejabat di kedua belah pihak mengatakan lebih banyak pekerjaan diperlukan sebelum kesepakatan dapat disepakati.

    Sementara itu, para investor juga mencerna perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi global oleh Dana Moneter Internasional (IMF), yang dipatok pada tingkat tiga persen untuk 2019, menandai laju paling lambat sejak krisis keuangan global.republika/nor

  • Indonesia Kalah Lagi, Simon Mau Mundur?

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Timnas Indonesia babak belur selama Kualifikasi Piala Dunia 2022. Apakah hasil ini akan membuat pelatih timnas, Simon McMenemy, turun dari jabatannya?


    Stefano Lilipaly dkk selalu kalah dalam empat laga kualifikasi yang sudah dijalani. Setelah kalah 2-3 dari Malaysia, Indonesia secara beruntun dipermalukan Thailand 0-3, dicukur Uni Emirat Arab 0-5, dan dihantam Vietnam 1-3. Total, Indonesia kebobolan 14 gol dan hanya berhasil mencetak tiga gol sejauh ini. Parahnya lagi, tiga kekalahan di antaranya terjadi di kandang sendiri.


    Hasil-hasil buruk yang diterima Indonesia membuat Simon dikritik keras. Tak pelak, suara-suara yang meminta pelatih asal Skotlandia itu mundur pun ramai terdengar. Simon dianggap gagal membawa skuat Garuda melangkah maju setelah ditinggal pelatih sebelumnya, Luis Milla.


    Seruan #SimonOut diketahui sudah menggema usai Indonesia kalah di dua laga awal. Mengenai hal itu, Simon sempat meminta publik sepakbola Indonesia agar tak menilai buruk dirinya terlalu dini, sebab PSSI memberinya target pada tahun depan, yakni di Piala AFF 2020.


    "Saya memulai kerja pada bulan Februari. Kami tidak disiapkan untuk melawan Malaysia dan sudah dinilai saat menghadapi September," ujar Simon pada Detiksport pada awal Oktober.


    "Kami berusaha untuk menjuarai Piala AFF 2020, so ada rencana dan strategi jangka panjang. Lalu tiba-tiba rencana jangka panjang itu dinilai dalam empat sampai lima bulan. Itu sedikit sulit dan membuat saya sedikit frustrasi," sambungnya.


    Kini, dengan semakin panjangnya rentetan kekalahan yang diterima Indonesia, apakah Simon akan berubah pikiran?.detikcom/nor

  • Selain Wali Kota Medan, KPK Juga Amankan Kadis PU-Ajudan

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terjaring OTT KPK. Selain Eldin, KPK juga mengamankan Kadis PU Medan hingga ajudan Eldin.

    "Total 7 orang diamankan, yaitu dari unsur Kepala Daerah, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan wali kota, swasta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).

    OTT ini terkait dugaan setoran dari dinas-dinas kepada Eldin. KPK juga mengamankan duit Rp 200 juta.

    "Tim sedang mendalami lebih lanjut," ucap Febri.

    Ketujuh orang tersebut masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 sebelum menentukan status hukum mereka.detikcom/nor



  • Mendagri Tolak Pemekaran 314 Daerah

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan permohonan maaf terhadap usulan 314 daerah otonomi baru (DOB) karena pemerintah tengah melakukan moratorium atau memberhentikan sementara kebijakan tersebut. Menurut dia, Kemendagri telah menerima 314 usulan DOB, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    "Mohon maaf saya hari ini memberikan moratorium memotong usulan 314 daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Tjahjo dalam sambutannya di acara sosialiasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, di Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

    Ia memerinci, usulan 314 DOB itu antara lain Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, memecah Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor, Sukabumi, Provinsi Cirebon, dan Lampung. Namun, ia menuturkan, akan ada pengecualian terkait putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan dua provinsi di Papua.

    Tjahjo mengatakan, pihaknya ingin lebih berkonsentrasi mengoptimalkan 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang sudah ada. Pasalnya, menurut evaluasi Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri, dari 514 kabupaten/kota mulai 1999 sampai 2019 ini, yang memenuhi sarat sukses tidak lebih 23 persen.

    Ia menuturkan, daerah yang sukses itu akhirnya bisa mandiri dan tidak mengandalkan andalan dari pusat. Mendagri juga meminta kabupaten atau kota induk yang dimekarkan segera menyerahkan aset kepada daerah otonomi barunya. "Di Papua untuk menentukan ibu kota kabupaten saja sampai 12 tahun baru selesai, untuk menentukan ibu kota kabupaten," tutur Tjahjo.

    Terkait usulan dua provinsi baru di Papua, pemerintah akan merealisasikannya. Mendagri menegaskan, hal itu sesuai dengan amanat undang-undang yang mengisyaratkan ada empat provinsi di tanah Papua. Padahal, sampai saat ini baru ada dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.

    Seorang warga berada di puing rumahnya yang terbakar di kawasan Hom-hom, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu (12/10/2019).

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengaku pihaknya menerima 314 usulan DOB per 30 September 2019. Ia memerinci pemekaran itu, 263 usulan tercatat dengan dokumen administrasi dan 51 usulan yang masih berupa wacana atau diskusi lokal.

    "Selanjutnya, 263 usulan pemekaran daerah tersebut terdiri dari 34 usulan pembentukan provinsi, 199 usulan pembentukan kabupaten, dan 30 usulan pembentukan kota," kata Akmal kepada Republika, beberapa waktu lalu.

    Salah satu daerah yang ingin dimekarkan adalah Kota Bogor. Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meluruskan isu yang beredar terkait Provinsi Bogor Raya.

    Menurut dia, isu tersebut merupakan bagian dari antisipasi pertumbuhan penduduk di Kota Bogor. "Konteksnya adalah untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi di Bogor," kata Bima selepas konferensi pers Festival Merah Putih di Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (14/8) lalu.

    Dia menjelaskan, terdapat tiga opsi yang sedang dikaji oleh Pemerintah Kota Bogor. Pertama, perluasan wilayah Kota Bogor melalui "pencaplokan" wilayah Kabupaten. "Kedua adalah membentuk provinsi baru yang akan menyatukan beberapa wilayah administratif," ujarnya.

    Ketiga, memaksimalkan koordinasi antarwilayah administratif. Dia mencontohkan wilayah koordinasi administrasif yang ada, yakni Forum Kunci Bersama (Kuningan-Cirebon-Ciamis-Brebes-Banjar-Cilacap-Majalengka) yang terbentuk sebagai forum daerah-daerah di perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah.

    Tiga opsi tersebut, kata Bima, sedang dikaji dan dikomunikasikan ke Pemerintah Kabupaten Bogor. Kemudian, jika sudah disepakati bersama, hal itu akan disampaikan ke pemerintah provinsi. Bima menyatakan telah mengetahui pendapat dari Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Mari kita dasarkan itu kepada angka-angka yang ada. Jadi, sekarang pemkot melakukan kajian dulu, kemudian disampaikan nanti kepada kementerian dan provinsi," ujarnya. N mimi kartika/nugroho habibi ed: agus raharjo.republika/nor
  • Belasan Polisi Meksiko Tewas Dibantai Anggota Geng

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Sekelompok anggota geng menyergap rombongan polisi yang sedang menuju sebuah rumah di Negara Bagian Michoacan, Meksiko. Alhasil, 13 polisi tewas karena diberondong tembakan dalam kejadian itu.

    Seperti dilansir Associated Press, Selasa (15/10), dilaporkan sembilan orang turut terluka dalam kejadian itu. Saat itu mereka sedang membawa surat perintah dari pengadilan.

    Diduga serangan itu dilakukan oleh anggota kartel narkoba Jalisco New Generation. Mereka disebut sebagai salah satu organisasi kejahatan yang terkuat saat ini di Meksiko.

    "Seluruh serangan terhadap polisi akan diganjar hukuman, dan serangan ini adalah sikap pengecut dengan menyergap di jalanan seperti ini," kata Gubernur Michoacan, Silvano Aureoles.

    Michoacan adalah salah satu daerah yang menjadi saksi perang narkoba pada 2006 sampai 2012.

    Warga setempat sempat membentuk kelompok pertahanan sipil untuk melawan anggota kartel Knights Templar. Namun, akhirnya mereka malah disusupi geng dan saling bersaing.

    Selain sebagai kawasan penghasil alpukat, Michoacan juga dikenal dengan perkebunan ganja dan penghasil sabu (methamphetamine).cnnindonesia/nor

  • Sibuk Berdakwah, UAS Mundur Jadi Dosen UIN Suska

    By redkoranriaudotco → Selasa, 15 Oktober 2019

    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Ustad Abdul Somad (UAS) mengajukan pengunduran diri sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (SUSKA) Riau.

    Kesibukannya berdakwah keliling Nusantara dan sejumlah negara menjadi alasan UAS mundur dari dosen dan PNS. Hal tersebut dibenarkan Plt Wakil Rektor II UIN Suska Riau Dr Ahmad Supardi Hasibuan, Selasa (15/10/2019).

    "Benar (Ustaz Abdul Somad mundur sebagai PNS, red). Mundur beberapa waktu lalu," kata Ahmad Supardi.

    Namun demikian mantan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau itu lupa kapan Ustaz Abdul Somad memasukkan surat pengunduran dirinya ke rektorat. "Saya lupa pula tanggalnya. Tapi yang pasti saat ini sedang kita proses," jelasnya.

    Ketika ditanya apa alasan Ustaz Abdul Somad Mundur dari UIN sekaligus mundur dari PNS, Ahmad Supardi mengatakan salah satunya karena sibuk berdakwah.

    "Beliau mundur karena alasan sibuk berdakwah. Kemudian tidak bisa memenuhi jam tugas mengajarnya," katanya lagi.

    Lantas benarkah Ustaz Abdul Somad mundur dari PNS karena mendapat sanksi karena pernah mendukung salah satu calon presiden pada pilpres lalu seperti yang beredar? Ahmad Supardi membantahnya.

    "Tidak benar itu. Tidak pernah ada sanksi untuk Ustaz Abdul Somad. Ia mundur murni karena alasan sibuk," tegasnya.

    Kepala Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) UIN ini menjelaskan setelah Ustaz Abdul Somad memasukkan surat pengunduran dirinya, maka pihak rektor akan memprosesnya. Proses pemberhentian juga tidak terlalu ribet."Cukup kita saja yang memberhentikannya, nanti kita laporkan ke Jakarta," tutup Supardi.cakaplah/nor
  • Kencan Online Jadi Penyebab Meningkatnya PMS

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan penyakit menular seksual (PMS) di Hawaii, AS melonjak ke angka tertinggi. Laporan tersebut belum lama ini mulai dikaitkan dengan prevalensi kencan online.

    Beberapa kasus seperti klamidia, gonore, dan sifilis hingga kini telah meningkat secara signifikan di negara bagian Amerika Serikat (AS) tersebut. Berdasarkan laporan dari Layanan Pengurangan Dampak Buruk Departemen Kesehatan setempat, ketiga penyakit infeksi tersebut, dalam 30 tahun terakhir sudah mulai mendekati tingkat tertinggi yang pernah ada.

    Pejabat kesehatan Hawaii mencatatkan, bahwa ada sekitar 7.732 kasus klamidia pada 2018. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan 2008 lalu dengan kasus yang berjumlah 5.972 kasus.

    Namun demikian, kasus Gonore nyatanya memiliki korban terdampak lebih dari dua kali lipat selama 10 tahun terakhir. Dari 611 kasus, saat ini angkanya melonjak menjadi 1.496 kasus. Jumlah tersebut juga sejalan dengan kasus infeksi sifilis yang meningkat, menjadi 180 kasus dari 38 kejadian dalam satu kurun waktu satu dekade.

    Menurut pihak Departemen Kesehatan, penyebab melonjaknya infeksi dialami karena banyak hubungan yang dilakukan secara instan melalui layanan kencan daring.

    "Karena orang bergantung pada sarana digital untuk membuat koneksi, hal itu dapat menyebabkan keadaan di mana mereka mungkin lebih rentan terkena infeksi tanpa mereka sadari," kata koordinator program untuk cabang pengurangan dampak buruk negara, Gerald Hasty seperti dilansir AP, Selasa (15/10).

    Hasty mengatakan, semakin banyak pasangan dalam kencan daring tersebut, semakin tinggi juga peluang untuk mendapatkan infeksi menular. Selain itu, penurunan ketergantungan pada kondom atau tindakan pencegahan lain juga menyebabkan penyebaran PMS mengalami peningkatan.

    Jumlah infeksi klamidia, gonore dan sifilis di Hawaii tersebut juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Menurut Hasty, peningkatan tersebut memang sangat tidak diinginkan, tapi nyatanya datang secara tak terduga.

    "Dalam prosesnya, ketiga infeksi tersebut tidak menyebabkan gejala awal yang berbeda atau mengganggu. Alhasil, mereka yang terinfeksi sama sekali tidak mengetahuinya,” kata Hasty.

    Dia menjelaskan, hal tersebut nyatanya menentukan setiap tahap penyebaran infeksi tersebut.republika/nor
  • Objek Wisata di Lereng Merapi Aman Dikunjungi

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa sejumlah objek wisata di lereng Gunung Merapi masih aman dikunjungi. Hal itu meskipun beberapa waktu terakhir muncul awan panas dari gunung tersebut baik akibat guguran lava maupun letusan embusan gas.

    "Hingga saat ini beberapa destinasi wisata di lereng Gunung Merapi masih tetap buka dan dikunjungi banyak wisatawan, baik di kawasan rawan bencana (KRB) II dan III," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Sudarningsih di Sleman, Selasa (15/10).

    BPPTKG Yogyakarta menyebutkan status Gunung Merapi masih pada level waspada setelah ada awan panas letusan pada Senin (14/10). Sudarningsih mengatakan hal itu tidak menjadi masalah selama pengelola jasa wisata di lereng Gunung Merapi memperhatikan situasi Merapi.

    "Memang sering terjadi guguran, tapi tidak apa-apa," katanya.

    Menurut dia, kebijakan untuk menutup destinasi wisata di lereng Merapi tetap mengacu pada arahan dari BPPTKG Yogyakarta dan BPBD Kabupaten Sleman. Untuk sementara jarak aman yang direkomendasikan yaitu lebih dari tiga kilometer dari puncak.

    "Rata-rata jarak destinasi wisata lereng Merapi di Sleman sekitar 4 hingga 5 kilometer dari puncak Merapi," katanya.

    Ia mengatakan, meski demikian pihaknya tetap memberikan perhatian pada sektor wisata yang berada di KRB, seperti jip wisata lava tour yang merupakan wisata minat khusus juga masih berjalan.

    "Selama wisata minat khusus itu dilakukan secara mobile tetap diperbolehkan. Artinya seperti jip wisata yang selalu bergerak walaupun masuk ke KRB," katanya.

    Ia mengatakan, pihaknya juga terus memberikan pelatihan kepada operator jip wisata agar dapat bertindak dan mampu untuk mengevakuasi wisatawan saat keadaan darurat. Pihaknya juga telah memerintahkan ara pengemudi jip wisata agar menginstal aplikasi Jarak Aku dan Merapi.

    "Aplikasi yang dapat diunduh di Google Play ini sudah dipakai oleh pengelola. Hanya saja kami masih berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Sleman untuk penguatan sinyal di atas," katanya.republika/nor

  • BI Luncurkan Kartu Smart Madani di SMP 4 Pekanbaru

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Menghadapi era kekinian atau era millennial yang mencapai sekitar 34,45 persen selain anugerah juga merupakan sebuah tantangan.  Menghadapi kondisi kekinian yang identik dengan era digital tersebut, salah satunya dengan mewujudkan transaksi non tunai diantaranya melalui Kartu Smart Madani dan Kartu Identitas Anak.

    Hal ini seperti diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Decymus saat acara Peluncuran kartu smart madani dan kartu identitas anak di SMPN 4 Pekanbaru, Senin (14/10/2019).

    Hadir pada acara peluncuran ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Decymus, Walikota Pekanbaru, Dinas Pendidikan, Dukcapil Kota Pekanbaru, Kepala Sekolah SMP N 4 Pekanbaru, dan Wakanwil BNI.

    Decymus dalam sambutannya menyampaikan, bahwa saat ini kita berada di era kekinian dan berada diantara generasi millennial. Kondisi ini merupakan anugerah sekaligus tantangan di era digital ini. Di Indonesia sendiri, proporsi generasi millenial berkisar 34,45 persen dari penduduk negeri ini.

    Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, generasi millennial merupakan generasi yang melek teknologi dan bergantung pada teknologi digital untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan transaksi keuangan. "Jika beberapa tahun lalu pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama, kini masyarakat mulai melakukan transaksi secara non-tunai dengan alasan kecepatan dan kepraktisan," jelas Decymus.

    Berdasarkan riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sebagian besar generasi millenial memiliki akses ke perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Dari 2.384 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 54,3 persen responden mengaku menggunakan transaksi non tunai setiap harinya.

    Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia dari tahun 2014 mencanangkan program Gerakan Nasional Non Tunai dengan tujuan untuk meningkatkan kebiasaan masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai. Hingga akhirnya, akan terbentuk suatu komunitas masyarakat yang bertransaksi non tunai dalam kegiatan ekonominya atau yangbiasa disebut dengan Less Cash Society(LCS).

    Perwujudan Less Cash Society ini penting untuk mendorong perekonomian yang lebih efisien, serta meningkatkan aspek governance dalam pengelolaan keuangan oleh masyarakat, pelaku bisnis maupun instansi pemerintah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

    Di akhir sambutannya, Decymus mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Kanwil BNI, dan SMP Negeri 4 Pekanbaru yang secara nyata telahmewujudkan komitmen dengan menggunakan instrumen non tunai kartu smart madani. SMP Negeri 4 Pekanbaru dapat menjadi pelopor dan contoh bagi sekolah-sekolah lainnya untuk dapat mendorong perwujudan Less Cash Society.

    "Semoga ke depannya, program digitalisasi terus berkembang di sektor lainnya, demi mewujudkan Pekanbaru Smart City yang berkelanjutan," harap Decymus.Ridwan




  • Pemprov Riau Proses SK Pimpinan Dewan Inhu

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,RENGAT- Pemprov Riau saat ini tengah memproses penerbitan surat keputusan (SK) Gubernur Riau untuk Pimpinan DPRD Inhu.

    Informasi ini diungkapkan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemprov Riau, Sudarman, melalui Kasubag kepala daerah dan DPRD,Ade Yuniswandi. Dia mengakui telah menerina berkas usulan tiga nama calon pimpinan depenitif di DPRD  Kabupaten Inhu periode 2009-2014.

    "Tadi sekitar jam 11 sudah saya terima dan diantar langsung bagian Tapem Pemkab Inhu,"kata Ade, Selasa (15/10/19) via seluler.

    Pasca diterima berkas, kata Ade, Biro Tapem Pemprov Riau akan mulai proses besok Rabu (16/10/2019).Sedangkan SOP proses  penetapan SK pimpinan DPRD yang definitif akan memakan waktu paling lama 7 hari kerja.

    Sebab sebelum ke meja Gubernur Riau untuk ditekan, berkas usulan calon pimpinan depenitif diawali dengan mengharmonisasi nama-nama calon.

    "Mudah-mudahan mulai besok berkasnya sudah mulai diharmonisasi. Dibuatkan drafnya dan selanjutnya di paraf Kabiro Tapem sebelum ke meja Pak gubernur," papar Ade.

    Namun demikian, kata Ade lagi, jika berkas usulan calon pimpinan dari daerah dinyatakan sudah lengkap maka  proses penetapan SK pimpinan depenitif tidak perlu 7 hari.

    "Sehari pun bisa, Pak Gubernur memerintahkan itu.  Sebab berhubungan dengan pembahasan R-APBD murni di kabupaten kota," paparnya.

    Sebelumnya Kabag Tapem Pemkab Inhu Fitri Susanti mengatakan berkas usulan tiga nama calon pimpinan depenitif di DPRD Inhu diantar langsung Kasubag Otonom Bagian Tapem Pemkab Inhu ke Pemprov Riau di Pekanbaru. Sandar Nababan
  • Soal DAK Fisik Rp204 Miliar yang 'Hangus', Gubri Akan Ganti Kepala OPD

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Gubernur Riau H Syamsuar merespon serius terkait 'hangusnya' Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2019 tahap I Rp204 miliar lebih yang tidak dimanfaatkan oleh sejumlah OPD di Pemprov Riau.

    Oleh karena itu, Gubri berjanji akan mengevaluasi Kepala OPD yang penerima DAK tahap pertama itu."Sudah pastilah (dievaluasi-red),"tegasnya, Selasa (15/10/19) di Pekanbaru.

    Wakau tidak menyebutkan nama-nama Kepala OPD itu, namun Gubri berjanji akan melakukan pencopotan jabatan tersebut. Paling tidak dia akan melakukan mutasi jabatan.

    "Ya digantilah. Atau tukar tempat, bisa juga,"bebernya.

    Gubri mengakui, terkait gagalnya memanfaatkan DAK Tahap I itu pihaknya akan berupaya untuk mengantisipasinya."Bahkan kita juga telah melakukan rapat dengan Kakanwil Perbendaharaan itu,"paparnya.

    Sementara untuk pencairan tahap II yang akan jatuh pada tanggal 21 Oktober 2019 mendatang, pihaknya juga telah mengingatkan seluruh OPD yang akan menerima DAK tersebut. Sehingga diharapkan administrasi kelengkapan pencairan DAK itu bisa dicairkan sebelum batas waktunya habis.

    Diwartakan sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Bakhtaruddin, Jumat (11/10/19) di Pekanbaru menilai Pemprov Riau dinilai telah mensia-siakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang mencapai Rp204 miliar lebih, karena tidak bisa memanfaatkannya dengan baik.

    "Sangat disayangkan, mengingat melambatnya perekonomian dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau, terdapat stimulus fiskal berupa dana dari pusat. Namun tidak termanfaatkan dan hangus oleh Pemda,"katanya.

    Menurutnya, dalam catatan DJPb, sebesar Rp204 miliar lebih dari Rp1,949 triliun jatah DAK fisik yang disalurkan pusat berpotensi gagal disalurkan. Angka realisasi baru Rp1,744 triliun atau 36% ditriwulan III.

    "Sedangkan sisa waktu menjelang tutup tahun 2019 sekitar dua bulan lagi. Sementara realisasi baru 36 persen,"ulasnya.

    Disebutkan, tercatat ada 5 pemerintah kabupaten/kota di Riau yang sama sekali belum ada melakukan pencairan DAK fisik tahap kedua. Adapaun kelima daerah itu, Pemprov Riau, Pelalawan, Pekanbaru, Inhil dan Kuansing. Pihaknya akan memberi deadline penyampaian upload syarat penyaluran DAK fisik, pada tanggal 21 Oktober 2019 mendatang.nor

  • Tiga Nama Calon Pimpinan Dewan Inhu Sudah di Pemprov

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,RENGAT- Kepala bagian (Kabag) tata pemerintahan (Tapem) Sekdakab Pemkab Indragiri mengatakan tiga nama calon pimpinan DPRD Inhu yang definitif sudah dikirim ke Pekanbaru.

    "Siang ini Kasubag saya sudah di Pekanbaru, malah sudah mau pulang ke Rengat,"kata Kabag Tapem, Fitri Susanti, Selasa (15/10/2019).

    Menurutnya, berkas usulan tiga nama calon pimpinan DPRD Inhu yang definitif dihantar langsung ke Pemprov Riau melalui Biro Tapem Pemprov Riau setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap bahkan rekom dari Bupati Inhu.

    Seperti biasa, kata Fitri, SK penetapan pimpinan DPRD Inhu yang sudah diteken oleh Gubernur Riau akan dikirim kembali ke Pemkab Inhu dan selanjutnya Pemkab Inhu menyerahkannya ke Sekwan DPRD Inhu guna proses pelantikan.

    Terpisah, Kabag Risallah DPRD Inhu Rengga membenarkan berkas usulan tiga nama calon pimpinan DPRD Inhu yang definiti diserahkan ke Pemkab Inhu.


    Sesuai SK penunjukan parpol, ketiga orang calon pimpinan yang definitif di DPRD Inhu tersebut antara lain kepada Samsudin menjadi calon Ketua dari partai Golkar, kepada Masyrullah menjadi calon wakil ketua I dari parpol PKB dan kepada H Suwardi menjadi wakil ketua II dari parpol Gerindra.


    Kabag Risallah berharap SK kepada  tiga nama calon pimpinan depenitif di DPRD Inhu secepatnya ditekan. Sebab pembentukan rantatib Dewan hingga pembentukan AKD adalah otoritas pimpinan dewan yang definitif.Sandar Nababan

  • Kejurnas Bowling di Palembang, Riau Raih Perunggu

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Ikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bowling Soetopo Djananto di Jakarta Baring Sport Center, Palembang, atlet Riau sumbangkan satu medali perunggu.

    Tiga atlet putra yang diturunkan Persatuan Bowling Indonesia (PBI) Riau berhasil mengoleksi satu medali perunggu dari nomor double putra.

    Kabid Binpres PBI Riau, Henrico, sangat bersyukur atas prestasi yang diraih atlet-atletnya. Menurutnya, atlet-atlet yang dihadapi di Kejurnas tersebut adalah adalah atlet-atlet yang akan bertanding di SEA Games 2019 di Filipina.

    "Alhamdulillah atlet kita berhasil meraih satu medali perunggu di nomor double putra. Medali itu diraih oleh atlet kita Ikrar Dinata dan Evaldo Putra," kata Rico, Selasa (15/10/2019).

    "Kita kalah dari atlet DKI yang berada di peringkat kedua dan atlet Jatim dari peringkat pertama," ucapnya.

    "Sedangkan atlet kita satu lagi Rofi Andi Rama yang juga kita turunkan belum berhasil meraih medali," terangnya.

    Bagaimana tidak kata Rico, lawan-lawan pada Kejurnas Bowling tersebut merupakan atlet-atlet Pelatnas yang disiapkan untuk SEA Games 2019 dan Kejuaraan Dunia Bowling yang juga akan dilaksanakan di Palembang.

    "Meski begitu, kita tidak putusa harapan. Kita berharap, atlet bowling Riau kedepannya bisa mendapatkan medali lebih dari itu. Masih banyak kejuaraan atau turnamen yang akan diikuti atlet untuk waktu yang akan datang," harapnya.

    Ia juga berharap, atlet yang saat ini bisa dipersiapkan untuk mengikuti PON di Sumatera Utara dan Aceh pada 2024 mendatang.

    "Oleh karena itu, atlet diharapkan banyak mengikuti try out atau pertandingan ataupun turnamen untuk menambah jam terbang serta pengalaman atlet," pungkasnya.Rahmat
  • Soal Kisruh AKD, Gubri Komunikasikan ke Pimpinan Dewan

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau H Syamsuar berjanji akan mengkomunikasikan ke pimpinan DPRD Riau terkait kisruh penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang dikhawatirkan mengganggu pembahasan APBD Riau 2020.

    "Nanti kami komunikasikan dulu dengan pimpinan dewan ya,"ungkapnya saat dikonfirmasi terkait permasalahan di DPRD Riau itu, Selasa (15/10/19) di Pekanbaru.

    Saat disinggung apakah kondisi itu akan mempengaruhi pembahasan APBD Riau 2020 mendatang, Gubri mengaku tidak perlu mengkhawatirkannya."Tenang saja,"kata Gubri sambil tersenyum.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Zukri Misran menyebutkankan semua fraksi sudah diakomodir sebelum paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Termasuk, tiga fraksi yang saat ini tak mendapatkan jabatan, yaitu fraksi Gerindra, PKS, dan PAN.

    "Kalau disebut kita meninggalkan, itu tak benar. Semua fraksi sudah kita akomodir untuk mendapatkan jabatan di komisi, termasuk untuk Gerindra, PKS, dan PAN," ujar Zukri, Senin (14/10/19).

    Zukri menjelaskan kronologis kisruhnya AKD di DPRD Riau. Pertama, ada lima fraksi, yaitu Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, dan gabungan (PPP, Nasdem, Hanura) yang sudah menentukan posisi masing-masing di dalam komisi. Lima fraksi ini sudah berkoalisi.

    "Kemudian, dilakukan lobi politik di ruangan wakil ketua dengan lima fraksi ini pada Kamis, 10 Oktober 2019 siang. Pembahasannya adalah soal tiga fraksi lainnya yang belum mendapatkan posisi di AKD, agar semuanya bisa terakomodir," tambah Zukri.

    Sementara lima fraksi melakukan lobi, lanjut Zukri, pimpinan tiga fraksi (Gerindra, PKS, PAN) berada di ruangan salah satu pimpinan bersama Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet dan wakil ketua, Asri Auzar.

    Kemudian, lima fraksi mencapai kesepakatan, yaitu memberikan posisi Wakil Ketua Komisi V kepada Gerindra, Wakil Ketua Komisi I untuk PAN, dan Sekretaris Komisi II untuk PKS.nor

  • Jaksa Tuntut Mantan Kacapem BRK Dalu-Dalu 13,5 Tahun Penjara

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co, PEKANBARU- Mantan Kepala  Kantor Cabang Pembantu (Capem) Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu, Ardinol Amir, dituntut jaksa selama 13,5 tahun penjara, dalam kasus  korupsi kredit fiktif  Rp32 miliar.

    Amar tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) DR Apriliana Purba SH MH, Herlambang SH MH, Selasa (15/10/19) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru."Menuntut terdakwa Ardinol AMir dengan pidana penjara selama 13 tahun 6 bulan,"kata jaksa.

    Ardinol juga harus membayar denda Rp 500 juta atau subsidier 5 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 32,4 miliar atau subsideir selama 3 tahun 9 bulan kurungan.

    Selain Ardinol tiga stafnya yakni Zaiful Yusri, Syafrizal dan Heri Aulia, dituntut jaksa selama 6 tahun penjara. Ketiganya juga harus membayar denda Rp 300 juta atau subsidier 3 bulan.

    Keempat terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Atas tuntutan jaksa itu, keempat terdakwa akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang berikutnya. Majelis hakim yang dipimpin Saut Maruli Tua SH menudan sidang satu pekan mendatang.

    Dugaan korupsi yang dilakukan para terdakwa terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2014. Dimana penyaluran kredit yang diduga fiktif itu, berupa kredit umum perorangan yang dicairkan sekitar Rp43 miliar kepada 110 orang debitur.

    Mayoritas para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sejumlah debitur ada yang dijanjikan plasma atau pola kerjasama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan Pimpinan BRK Cabang Dalu-dalu saat itu.

    Namun Kenyataannya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit. Kuat dugaan ada oknum BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.

    Belakangan diketahui kredit itu macet. Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit.nor

  • Dukung Ekraf, Gubri Janji Bangun Gedung Central Promosi

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar berjanji akan membangun Gedung Riau Kreatif Hub sebagai wadah mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif (Ekraf).

    Informssi ini disampaikan Gubri saat menghadiri Acara Sosialisasi Peraturan Presiden nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional tahun 2018-2025, Selasa (15/101/9) di Hotel Pangeran Pekanbaru.

    "Tahun depan kita bangun Gedung Riau Kreatif, untuk mempromosikan dan menampilkan beragam produk ekonomi kreatif putra-putri daerah. Tentunya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Riau,"katanya.

    Selain itu kata Gubri, Pemprov Riau juga telah membentuk Badan Kreatif Network yang bertujuan menampung kreatifitas para komunitas pelaku Ekraf."Pembentukan badan ini berdasarkan Peraturan Gubernur,"ujarnya.

    Bahkan kata Gubri, Badan Riau Krestif Network ini telah banyak mengikuti berbagai kegiatan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Baik tingkat nasional maupun di daerah-daerah lain, dengan ujuannya untuk meningkat wawasan bagi para pengurusnya.

    Gubri juga berkeinginan untuk membentuk Komisi Film di daerah. Ini dikarenakan banyaknya produksi film-film dokumenter yang telah dibuat di Provinsi Riau.nor

  • Kepala Bekraf: Riau Tinggi Potensi Ekonomi Kreatif

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, jika Provinsi Riau memiliki potensi Ekraf yang tinggi.

    Penegasan itu disampaikan Triawan saat menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Presiden nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional tahun 2018-2025, Selasa (15/101/9) di Hotel Pangeran Pekanbaru.

    "Riau memiliki potensi Ekraf yang tinggi, terutama di sub sektor kuliner dan film. Komunitas Film daerah (KFD) Siak merupakan yang paling siap diantara KFD dari lima daerah yang dibentuk tahun lalu,"jelasnya.

    Dia mengungkapkan, menyadari potensi dan peran penting ekonomi kreatif dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia, pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan agar berjuang bersama untuk merealisasikan Rindekraf ini.

    Lebih jauh Triawan mengatakan, sampai saat ini Bekraf sedang menyusun pedoman penyusunan Roadmap/Rencana Aksi Ekonomi Kreatif di daerah. Diharapkan rencana aksi itu dapat menjadi pedoman arah kebijakan pengembangan Ekraf serta menjadi alat untuk mengukur kemajuan perkembangan di masing-masing daerah.

    Sementara Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah Bekraf, Endah Wahyu Sulistianti menjelaskan, Rindekraf memuat 12 arah kebijakan. Diantaranya, pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif. Pengembangan kota kreatif.

    "Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreatifitas dan hak kekayaan intelektual. Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif,"katanya.

    Sebelum acara sosialisasi, Kepala Bekraf dan Gubri H Syamsuar melihat pameran berbagai produk Ekraf. Pameran produk Ekraf ini diikuti oleh perusahaan bidang aplikasi dan game, developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, film animasi dan vidoe, fotografi dan lainnya.nor



  • Soal Isu Jadi Menteri, Sandiaga Uno Enggak Mau 'Asal Bapak Senang'

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Dalam beberapa hari ke depan, tepatnya 20 Oktober 2019, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 oleh MPR. Setelah pelantikan, keduanya akan mengumumkan kabinetnya.

    Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, kemungkinan pengumuman memang biasa dilakukan setelah pengambilan sumpah. "Setelahnya bisa (di hari yang sama), bisa. Setelah itu juga bisa," kata Moeldoko dikutip dari VIVAnews.

    Seputar susunan kabinet

    Soal pemilihan pembantu presiden memang hak prerogratif Presiden. Jokowi pun telah memberikan sedikit bocoran soal susunan kabinet untuk lima tahun ke depan. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, kabinet yang disusunnya sudah rampung. Tapi ada perubahan usai ia bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Kabinet periode 2019-2024 kelihatannya akan lebih 'berwarna'. Menurut kabar terbaru yang masih terus berkembang, komposisi kabinet bukan hanya diisi oleh partai koalisi pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Partai yang sebelumnya oposisi kabarnya bakal mendapat kesempatan kadernya masuk dalam kabinet mendatang.

    Selain itu, Jokowi sudah mengatakan sebelumnya bahwa kabinet nantinya akan diisi oleh banyak kalangan profesional. Enggak hanya itu, kabinet juga bakal diisi oleh anak muda alias milenial.

    Sandiaga Uno calon menteri?

    Berbicara soal profesional dan milenial, tentu enggak bisa lepas dari nama Sandiaga Uno. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kabarnya bakal dijadikan menteri oleh Jokowi.

    Sandi pun merespons isu itu, ia mengklaim belum ada pembicaraan soal itu. Jadi masih jauh jika dirinya akan jadi menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Belum ada pembicaraan itu. Jadi, kita terlalu jauh berbicara mengenai posisi dan yang lain sebagainya. Kita bicara bangsa dulu," kata dia di kediamannya, Senin 14 Oktober 2019, dikutip dari VIVAnews.

    Bagi Sandi, siapa pun yang terpilih nantinya harus dihormati. “Jadi, kalau itu kan prerogratif presiden, prerogratif presiden yah. Kita hormati, kita hargai," ujarnya.

    Ia menambahkan, kalau diperlukan masukan dari luar pemerintahan, maka akan diberikan secara bersahabat. Sebab ia yakin, hal itu bisa membantu pemerintah dalam membangun bangsa. Hingga nantinya, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain.

    "Karena, kalau sudah di dalam pemerintahan itu nanti dikhawatirkan semuanya asal bapak senang. Ini yang harus kita sampaikan dalam spirit kebersamaan. Ini, masukan-masukan ini harus kita sampaikan juga," kata dia lagi.viva/nor
  • OTT Bupati Indramayu, KPK Amankan Duit Ratusan Juta

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- KPK melakukan OTT terhadap Bupati Indramayu Supendi. Ada duit ratusan juta rupiah yang diamankan KPK.

    "Uang sekitar seratusan juta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

    Total ada delapan orang yang diamankan KPK dalam OTT dini hari tadi tersebut. Saat ini, lima orang termasuk Supendi sudah berada di KPK.

    Kedelapan orang yang terkena OTT KPK tersebut masih berstatus sebagai terperiksa. Ada waktu 1x24 jam bagi KPK untuk menentukan status hukum mereka.detikcom/nor
  • Kesepakatan AS-Cina Diharapkan Selamatkan Ekonomi Indonesia

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, keputusan interim atau sementara antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina bisa berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Khususnya melalui kinerja ekspor yang selama satu tahun terakhir menghadapi perlambatan akibat dampak perang dagang dari dua negara ekonomi dunia tersebut.

    Pada Jumat pekan lalu, AS dan Cina melakukan penandatanganan kesepakatan garis besar perjanjian perdagangan parsial. Sri berharap, hal ini bisa memberikan multiplier effect hingga menahan laju penurunan ekspor Indonesia.

    "Nanti kita lihat ya," ujarnya ketika ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (14/10).

    Tapi, Sri mengakui, perkembangan perekonomian secara global masih diliputi ketidakpastian. Tidak hanya akibat perang dagang, juga perlambatan negara maju seperti negara-negara di Eropa maupun Brexit.

    Kombinasi faktor-faktor eksternal ini yang mempengaruhi secara negatif komponen di ekonomi Indonesia, terutama ekspor-impor. Hasil akhirnya, pertumbuhan ekonomi ikut tertahan atau bahkan diprediksi melambat.

    Di sisi lain, Sri menyebutkan, faktor internal juga menjadi penghambat ekonomi Indonesia melaju signifikan. Terjadi pelemahan kondisi kegiatan di dalam negeri yang berdampak pada penurunan tingkat impor, terutama bahan baku dan barang modal.

    "Impor ini sudah menunjukkan leading indicator, yang selama ini sudah negatif itu menggambarkan mereka juga akan mengurangi stok atau mungkin juga pengaruhnya kepada growth," kata Sri.

    Dengan kolaborasi antara faktor eksternal dan internal, Sri menyebutkan, pemerintah memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir 2019 adalah 5,08 persen. Angka ini di bawah target pemerintah dalam Undang-Undang APBN 2019, yaitu 5,3 persen.

    Sri berharap, target tersebut dapat dicapai dengan pertumbuhan investasi yang berada di level lima persen pada kuartal ketiga dan keempat nanti. Selain itu, konsumsi juga diharapkan tumbuh seiring dengan stabilitas harga.

    "Bahkan, dengan deflasi, kita berharap posisi indeks confidence konsumen cukup kuat sehingga (pertumbuhan konsumsi) bisa terjaga di lima persen," tuturnya.

    Sebelumnya, Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir 2019  berada di titik 5,0 persen. Angka tersebut lebih rendah dibanding dengan proyeksi awal yang disampaikan Bank Dunia pada April lalu, 5,2 persen.

    Kondisi ekonomi Indonesia akan membaik pada 2021 dan 2022 dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 5,1 persen dan 5,2 persen. Data ini disampaikan Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Andrew Mason dalam presentasinya ‘Weathering Growing Risk’, laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2019 yang dirilis Bank Dunia, Rabu (10/10).republika/nor
  • KPK Tak Dilibatkan Jokowi Pilih Menteri, Istana: Jangan Baper!

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri untuk kabinet periodenya kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

    Sebab, kewenangan dalam memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Jokowi berhak memilih apakah akan meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan.

    "Kalau Presiden merasa perlu, Presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik Presiden dalam urusan itu," kata Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/11/2019) malam."Itu kan urusan independen, hak prerogratif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri," sambungnya.

    Ngabalin sendiri mengaku tidak tahu persis alasan yang membuat Presiden Jokowi kini tidak lagi melibatkan KPK dalam penelusuran dan penunjukan menteri untuk kebinetnya di periode kedua. Saat menunjuk menteri di kabinet kerja periode 2014-2019, Presiden Jokowi melibatkan KPK untuk penelusuran rekam jejaknya.

    Namun, Ngabalin meminta perbedaan metode Presiden dalam menjaring menteri di periode pertama dan kedua ini tidak dipersoalkan. "Ya itulah kewenangan presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," kata politisi Partai Golkar ini.kompas/nor

  • Adab, Demokrasi, Akal Sehat: Mengapa UAS Dicekal UGM?

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Mengapa UAS “dicekal” berceramah di Kampus Biru UGM? Sejak kemarin beredar kabar ramai tentang “pencekalan” acara kuliah umum yang sedianya akan diberikan oleh penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) di kampus UGM. Beraneka ragam jawaban dan spekulasi muncul untuk pertanyaan sederhana itu.

    Kita bisa mulai dari jawaban ringan (dan bergaya humor). Bahwa UAS ditolak di UGM karena kini saatnya UTS. Maksudnya: belum saatnya UAS (ujian akhir semester) karena memang sekarang saatnya UTS (ujian tengah semester). Hehehe…


    photo
    Keterangan Foto: Najib Azka
    Ada jawaban lebih rumit seperti yang disampaikan oleh Humas UGM. “Pembatalan acara UAS di kampus UGM dilakukan untuk menjaga keselarasan kegiatan akademik dan kegiatan nonakademik dengan jati diri UGM,” ujar Dr. Iva Ariani, Humas UGM, seperti dikutip CNN Indonesia (9/10/2019: 16.56).

    Tidak begitu terang yang dimaksudkan Iva Ariani, dosen Filsafat UGM tersebut, ihwal ‘keselarasan akademik dan non-akademik’ dengan acara menghadirkan UAS itu.

    Tapi tampaknya itu terkait dengan acara kuliah umum yang biasanya disampaikan oleh sosok akademisi bereputasi tinggi namun kali ini disampaikan “hanya” oleh seorang ustaz. Bahkan Prof. Heddy Shri Ahimsa-putra, guru besar antropologi UGM penulis buku “Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos & Model” yang semula dipasangkan sebagai “panelis” bersama UAS, belakangan mengundurkan diri.

    Dalam sebuah pesan yang beredar, ia menyatakan bahwa pengunduran dirinya terkait dengan perubahan statusnya dalam acara itu; dari semula sebagai “panelis” dalam seminar bertopik “Islam dan Ilmu Pengetahuan” ternyata digeser menjadi “pemberi prolog” untuk tablig akbar oleh UAS.

    Prof. Ahimsa menolak untuk diberi peran sebagai “band pembuka” (begitu istilah yang dipakainya).

    Apakah tidak pantas UAS memberikan Kuliah Umum bertema “Islam dan Ilmu Pengetahuan” di kampus bereputasi internasional seperti UGM?

    Ketua Badan Pengelola Masjid UGM, Drs. Mashuri Maschab, SU, menyatakan bahwa menurutnya UAS termasuk sosok yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membicarakan hal tersebut. Orang tentu bisa mendebat pendapat tersebut, khususnya dalam topik “Islam dan Ilmu Pengetahuan”.

    Ustaz Abdul Somad Batubara, Lc, MA, tak diragukan lagi seorang penceramah hebat. Acara ceramah di berbagai penjuru tanah air selalu dibanjiri oleh khalayak hingga berjumlah puluhan ribu. Lulusan S1 dari Universitas Al Azhar dan S2 dari Darul Hadits Al Hasaniyah Maroko ini memiliki kecakapan berpidato yang mampu memukau dan mempesona khalayak luas. Sejumlah ceramahnya di YouTube telah ditonton jutaan pemirsa. Meski secara kultural NU, namun UAS bisa diterima dan memiliki pengikut dari berbagai aliran Islam.

    Namun, apakah itu jaminan bagi reputasi keilmuan UAS? Tampaknya tidak.

    Beberapa waktu lalu beredar petikan rekaman ceramahnya yang membahas hukum agama menggunakan parfum yang mengandung alkohol. Dalam rekaman video tersebut, UAS menyampaikan mengenai haramnya parfum yang sebagian besar berbahan dasar hewani, khususnya daging babi. Pendapat UAS tentang alkohol yang terbuat dari minyak babi ini tampaknya jauh dari basis ilmu pengetahuan dan lebih banyak berbasis prasangka semata.

    Selain lemahnya kredibilitas keilmuan UAS, argumen lain penolakan UAS terkait dengan sejumlah ceramahnya yang dianggap mengandung “ujaran kebencian”. Salah satu ceramahnya yang sempat viral berisi adanya “jin kafir” yang bersembunyi di palang Salib dianggap sebentuk “penistaan” terhadap agama lain. Nah, hal ini tampaknya dianggap tidak selaras dengan prinsip kebebasan akademik dan budaya toleransi yang dikembangkan oleh UGM.

    Namun, apakah hal tersebut cukup menjadi alasan untuk “mencekal” UAS di kampus UGM?

    Nah, di sini saya kurang sepakat dengan urusan “cekal-mencekal” di lingkungan kampus. Meski barangkali tidak tepat mengundang UAS untuk berbicara dalam acara bercorak akademik, tampaknya pimpinan UGM perlu menahan diri untuk mudah melakukan praktek pelarangan berbasis otoritas kampus.

    Penggunaan otoritas pimpinan universitas untuk melarang dan membatasi kegiatan yang dilakukan civitas academica di lingkungan kampus bisa menjadi “pintu pembuka” bagi menguatnya praktek otoriterisme di kampus. Hal yang mirip terjadi saat pimpinan UGM melakukan sensor terhadap media mahasiswa Balairung yang melakukan liputan kritis mengenai pemilikan tanah yang sewenang-wenang di Yogyakarta dan diduga melibatkan pihak Kraton Yogyakarta (Tempo, 19 Agustus 2019).

    Sebaiknya, yang perlu dilakukan pimpinan UGM melakukan “intervensi” untuk membuat acara di dalam kampus lebih berkarakter akademis, bukan sekadar pengumpulan massa besar namun minim refleksi dan diskusi kritis. Maka mari sandingkan UAS atau ulama lainnya dengan Gus Baha’ atau Ulil Abshar Abdalla atau Nadirsyah Hosen atau lainnya dalam sebuah forum diskusi akademik yang bermutu. Tampaknya itu lebih tepat dan bermartabat sebagai lembaga ilmiah.

    Syukurlah, Humas UGM sudah menyatakan bahwa pimpinan UGM tidak melarang UAS untuk masuk kampus. Seperti diberitakan oleh detikcom (10/10/2019): “Batalkan Kuliah Umum, UGM Janji Akan Undang UAS di Kemudian Hari.” Artinya, bukan sosok UAS sebagai ceramah agama yang ‘masuk daftar cekal’ namun format acara yang lebih berwatak ilmiahlah yang dikehendaki untuk digelar di Kampus Biru. Jadi bukan event mobilisasi massa yang bercorak monolog ala tabligh akbar, melainkan event diskusi dan refleksi kritis yang sarat dialektika argumen dan opini.

    Atau “pencekalan” UAS masih terkait dengan drama pasca Pilpres 2019? Entahlah. Tampaknya sih tidak—dan semoga memang tidak. Namun sejumlah tokoh di balik kontestasi politik keras dalam Pilpres 2019 tampaknya memang belum bisa “move on” dan terus membaca dan merespon perkembangan terkini masih terkait dengan “perang badar” dalam Pilpres 2019 yang mungkin masih bakal berlanjut di palagan politik 2024.

    Pimpinan UGM tampaknya memang perlu menyegarkan dan membebaskan pengelolaan kampus dan tempat ibadah agar imun dari “virus politik” yang belum juga mampu hengkang dari narasi lama perseteruan “01” versus “02” atawa “cebong” lawan “kampret” yang jelas jauh dari penggunaan akal sehat dan keadaban politik.

    Berpikir jernih, dialketika, dan keseimbangan harus dilakukan lembaga kampus seperti UGM dan lainnya. Jika tidak? Maka," Selamat tinggal UGM sebagai kampus demokrasi, akal sehat, dan keadaban politik!".

    Penulis: Najib Azca, Dosen UGM dan Mantan Jurnalis/republika/nor

  • Gembong Narkoba dan Napi Terorisme Mati di LP Nusakambangan

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Dua napi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, meninggal dunia karena sakit. Mereka adalah napi kasus narkoba dan kasus terorisme,

    "Dua napi yang meninggal karena sakit berinisial RN (21) yang merupakan napi kasus terorisme penghuni Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, dan AZ (28) yang merupakan terpidana mati kasus narkoba penghuni Lapas Batu, Nusakambangan," kata Kepala Lapas Batu, Erwedi Supriyatno sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (15/10/2019).

    AZ merupakan terpidana mati kasus narkoba pindahan dari Aceh yang menghuni Lapas Kelas I Batu sejak 30 Mei 2019. Menurut dia, AZ yang diketahui sakit segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

    "Kondisinya sempat membaik. Namun, tadi sekitar pukul 06.30 WIB, dia dilaporkan meninggal dunia," katanya.

    Terkait dengan meninggalnya napi kasus terorisme berinisial RN, Erwedi mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologinya karena yang bersangkutan merupakan penghuni Lapas Pasir Putih, Nusakambangan.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh Antara, dari Subbagian Humas Polres Cilacap, napi kasus terorisme atas naman Reza Nurjamil (RN) alias Icang dilaporkan meninggal dunia pada hari Minggu (13/10) pukul 14.20 WIB.

    Sebelum meninggal dunia, RN pada hari Minggu (13/10) pukul 02.00 WIB mengeluh sakit di bagian dada dan sesak napas sehingga oleh petugas jaga malam dan petugas medis Lapas Pasir Putih dirujuk ke RSUD Cilacap dengan pengawalan petugas Kepolisian Subsektor Nusakambangan.

    Setelah menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Cilacap, RN pada pukul 11.45 WIB dipindahkan ke Ruang Dahlia untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

    Saat petugas lapas memeriksa kondisi RN pada pukul 14.00 WIB, napi asal Tasikmalaya, Jawa Barat, itu dalam kondisi tidak bernapas sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada tim medis RSUD Cilacap hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat gagal jantung pada pukul 14.20 WIB.antara/nor

  • Top! Ronaldo Sudah 700 Gol

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Cristiano Ronaldo kini telah mengemas 700 gol sepanjang karier profesionalnya. Hal tersebut dipastikan usai ia mencetak satu gol ke gawang Ukraina.

    Ronaldo mampu mencetak satu gol lewat penalti saat Portugal menghadapi Ukraina pada laga Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2020, Selasa (15/10/2019) dini hari WIB di NSC Olimpisky. Gol tersebut memang tak mampu membawa negaranya selamat dari kekalahan dengan skor 1-2.

    Pasalnya tuan rumah mampu mengemas dua gol di babak pertama lewat Roman Yaremchuk dan Andriy Yarmolenko. Meski begitu, torehan ke gawang Andriy Piatov sudah cukup memastikan CR7 mengemas gol ke 700 sepanjang kariernya.

    Dikutip dari Bleacher Report, rincian 700 gol tersebut adalah lima gol untuk Sporting Lisbon, 118 gol untuk Manchester United, 450 gol untuk Real Madrid, 32 gol untuk Juventus serta 95 gol untuk timnas Portugal. Dari 700 golnya tersebut, kaki kanan jadi sumber utama hobinya membobol gawang lawan.

    Ia mengemas 444 gol melalui kaki terkuatnya tersebut. Sementara 126 gol lahir melalui kaki kiri, 128 berasal dari sundulan kepala dan dua dari anggota tubunya yang lain. Pemain 35 tahun ini jelas masih berpeluang untuk terus menambah pundi-pundi golnya mengingat ketajamannya di depan gawang masih menakutkan bagi lawan.

    Satu golnya ke gawang Ukraina juga semakin mengukuhkan Ronaldo sebagai pemain aktif dengan jumlah gol terbanyak di ajang internasional. Pemain lain yang paling mendekati catatan Ronaldo ini adalah penyerang timnas India, Sunil Chhetri, dengan torehan 72 gol.

    Ronaldo kini tinggal butuh 14 gol lagi untuk menyamai capaian Ali Daei sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di laga internasional. Daei mampu mencetak 109 gol kala membela timnas Iran dari 1993-2006.detikcom/nor
  • Gedung Putih 'Kutuk' Penyebar Video Trump Palsu

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Gedung Putih mengecam sebuah video yang menggambarkan Presiden Donald Trump palsu menembak dan menikam tokoh-tokoh media dan lawan-lawan politik Trump. Video dengan Trump palsu ini mengambil tempat sebuah konferensi untuk para pendukungnya.

    Dalam meme internet yang diambil dari sebuah adegan film "Kingsman: The Secret Service", kepala presiden ditumpangkan pada seorang pria yang menembaki orang-orang yang wajahnya telah diganti dengan logo-logo outlet media termasuk CNN, Washington Post dan NBC TV.

    "@POTUS @realDonaldTrump belum melihat video tersebut, dia akan segera melihatnya, tetapi berdasarkan semua yang dia dengar, dia sangat mengutuk video ini," kata juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham dalam sebuah tweet.

    Dalam video 'Gereja Berita Palsu' karakter Trump menyerang senator John McCain di bagian belakang leher dan membakar kepala Senator Bernie Sanders, saingan presiden dari Partai Demokrat 2020.Dia melemparkan senator Partai Republik Mitt Romney ke tanah dan menyerang mantan presiden Barack Obama dan membantingnya ke dinding.

    CNN menulis di Twitter:"Ini bukan pertama kalinya bahwa para pendukung Presiden telah mempromosikan kekerasan terhadap media dalam sebuah video yang mereka temukan menghibur, tetapi sejauh ini yang terburuk."Jaringan media meminta Gedung Putih untuk mengecam klip itu.Asosiasi Koresponden Gedung Putih juga meminta Trump untuk mencela meme itu.

    "Di sebuah konferensi para pendukung Trump, mereka memutar video tentang presiden kita yang membunuh wartawan di sebuah gereja," tweeted calon presiden dari Partai Demokrat Beto O'Rourke.

    Mantan anggota Kongres Texas itu mencatat bahwa pendukung Trump Cesar Sayoc dipenjara tahun lalu karena mengirim bom mentah ke CNN dan Demokrat."Video ini tidak lucu. Itu akan membuat orang terbunuh," kata O'Rourke.

    Organisasi media mendapat serangan verbal reguler dari Trump dan para pendukungnya.Pada rapat umum, presiden AS berulang kali mendorong orang banyak untuk mengejek dan mencemooh wartawan yang meliput acara tersebut, menyebut mereka "berita palsu" dan "musuh rakyat."

    Trump sebelumnya tweeted klip video yang diedit tentang dia menyerang pegulat yang kepalanya ditumpangkan dengan logo CNN.cnnindonesia/nor
  • KPK Tetapkan Eks Bupati Seruyan Tersangka, Negara Rugi Rp20 M

    By redkoranriaudotco → Senin, 14 Oktober 2019

    KORANRIAU.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Darwan Ali sebagai tersangka dugaan suap terkait proyek pembangunan Pelabuhan Laut Segintung tahun 2007-2012.

    Penetapan tersangka terhadap Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 itu berawal dari penyelidikan yang dilakukan KPK sejak Januari 2017.

    Sejak dimulainya penyidikan, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi yang terdiri dari berbagai unsur seperti sejumlah kepala dinas Kabupaten Seruyan, panitia pengadaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Laut Segitung, dan Anggota DPRD Kabupaten Seruyan.

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK mengidentifikasi dugaan praktik politik transaksional. Sebab diduga pihak swasta yang dimenangkan dalam pengadaan proyek merupakan pihak yang mendukung Darwan saat pilkada.

    "Setelah melakukan penyelidikan secara cermat dan hati-hati sejak Januari 2017, dan sebagaimana diatur pada Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, ditemukan bukti permulaan yang cukup dan diputuskan perkara ini ditingkatkan ke penyidikan," ujar Febri saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (14/10).

    Darwan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP."Dalam perkara ini, diduga keuangan negara dirugikan sekitar Rp20,84 miliar," ujar Febri.

    Febri menjelaskan, perkara ini bermula sekitar tahun 2004, di mana Pemkab Seruyan merencanakan pembangunan Pelabuhan Laut. Rencana ini mulai direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan pada 2006 dengan melakukan pembangunan tiang pancang.

    Satu tahun berikutnya, Dishub Pemkab Seruyan mulai melakukan alokasi anggaran untuk rencana pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung.

    Febri mengatakan Darwan memerintahkan Kadis Pekerjaan Umum dan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum agar pengadaan pembangunan Pelabuhan Laut Segintung dikerjakan oleh PT Swa Karya Jaya (PT SKJ).

    Febri mengungkapkan bahwa Direktur PT SKJ merupakan teman dekat Darwan yang mendukungnya saat Pilkada Kabupaten
    Seruyan tahun 2003. Menindaklanjuti perintah Darwan, kata Febri, dibentuk Panitia Lelang Pengadaan Barang atas pekerjaan pembangunan pelabuhan Laut Teluh Segintung.

    "Para panitia lelang langsung diberi arahan yang membahas teknis dan langkah-langkah untuk menjadikan PT SKJ sebagai pemenang dalam lelang terbuka, dengan HPS Final Rp112.750.000.000," ujarnya.

    KPK menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang ini. Pertama perihal pembatasan informasi dan waktu pengambilan dokumen lelang yang hanya satu hari.

    Kemudian dokumen pra-kualifikasi dan penawaran lelang diduga dipalsukan, pun peserta lelang lain juga ditengarai direkayasa. Sementara dokumen penawaran dari peserta lelang memiliki kemiripan dengan perbedaan pada nilai penawaran berkisar Rp2-4 juta.

    Pihak PT SKJ pun, kata Febri, diduga turut serta mempersiapkan beberapa dokumen palsu yang dibutuhkan.cnnindonesia/nor
  • Lagi, Satreskrim Narkoba Polres Inhu Tangkap Bandar Sabu

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,RENGAT- Jajaran Satreskrim Narkoba Polres Inhu berhasil menangkap seorang pria diduga bandar sabu-sabu berinisial IS (42). Ini ketiga kalinya dalam sepekan penangkapan pengedar sabu-sabu.

    IS dibekuk, Ahad (12/10/2019) sekira pukul 06.00 Wib, berdasarkan hasil pengembangan penangkapan dua tersangka sebelumnya. Tanpa perlawanan, warga Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) itu ditangkap dari rumahnya.

    Penangkapan tersangka berdasarkan pengembangan informasi yang diterima polisi, tentang dugaan sering terjadi transaksi narkotika di Desa Air Jernih. Tersangka pun menjadi target polisi.

    Kasat Narkoba Polres Inhu mengatakan, penangkapan tersangka Narkoba di Desa Air Jernih adalah kasus yang ketiga dalam sepekan. "Yang di Air Jernih sudah jadi TO (target operasi),"kata Kasat Narkoba Polres Inhu, Iptu Jaliper L. Toruan, Senin (14/10/19).

    Sebelumnya, Kapolres Inhu AKBP Efrizal Sik melalui PS Paur Humas Aipda Misran mengatakan, kronologi penangkapan tersangka IS berawal dari pengembangan informasi yang diterima Satreskrim Narkoba Polres Inhu, pada hari Sabtu (11/10/2019) sekira pukul 15.00 Wib tentang sering terjadi transaksi narkoba di daerah Air Jernih.

    Kemudian keesokan harinya, Ahad (12/18/2019) sekira pukul 06.00 Wib tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan  barang bukti (BB) yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.

    "Tersangka juga mengakui bahwa BB  tersebut adalah benar miliknya,"sebut Misran, Senin (14/10/20).

    Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 8 bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu seberat 2,60 gram, 1 buah kotak minyak rambut, uang tunai Rp.85.000 dan 1 unit HP merk Nokia.

    Dikatakan, untuk kepentingan penyidikan perkara, TSK dan BB diamankan di Mapolres Inhu di Rengat. Sebelumnya, Satreskrim Narkoba Polres Inhu mengamankan dua orang pria terlibat narkotika dari Kecamatan Lirik dan Kecamatan Pasirpenyu.Sandar Nababan
  • Bupati Inhu Beri Sinyal Dana Pilkada Rp26,7 Miliar

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co,RENGAT-Pemkab Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bersama KPU menggelar rapat terkait anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Senin (14/10/19).

    Rapat yang digelar di Aula Narasinga Kantor Bupati Inhu itu, hadir Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang juga Sekdakab Inhu Hendrizal dan Ketua KPU  Yenni Mairida dan Bawaslu Inhu. Namun sayang, dalam pertemuan itu, naskah perjanjian hibah dana (NPHD) untuk Pilkada Inhu tahun 2020 belum bisa diteken.

    NPHD belum diteken karena estimasi  anggaran Pilkada dari KPU Inhu sebesar Rp 31,1 miliar, masih bisa dirampingkan menjadi sebesar Rp26,7 Miliar. Kendati angka NPHD belum sepakat Pemkab Inhu  optimis NPHD akan diteken hari Kamis (17/10/2019) mendatang, anggaran yang ditawarkan TAPD kepada KPU Inhu sebesar Rp26,7 miliyar disepakati bersama.

    "Mudahan-mudahan, Pak Bupati  sepulang dari dinas luar, NPHD akan  diteken. Yang penting pembahasan tentang NPHD tidak ada lagi. Sebab sinyal dari Pak Bupati, NPHD sebesar Rp 26,7 Miliyar, sudah Ok,  yang terpenting tidak menyalahi aturan," ucap ketua TAPD, Sekdakab Inhu, Hendrizal, Senin (14/10/2019).

    Alasan Pemkab Inhu menawar anggaran dari Rp 31,1 miliar turun menjadi Rp26,7 miliyar, disebabkan instrumen kegiatan di NPHD masih bisa dirampingkan. Antara lain, merasionalisasi biaya perjalanan dinas, biaya bimtek, biaya akomodasi, biaya sosialisasi  hingga dengan cara merampingkan jumlah TPS se kabupaten Inhu dari 780 TPS menjadi 624 TPS.

    Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ibrahim Alimin membeberkan, pembiayaan NPHD KPU yang tidak rasional dan harus dipangkas menjadi lebih efisien, efektif dan wajar. Misalnya, biaya perjalanan dinas dari Rp2,7 miliar menjadi Rp 1,3 Miliar, biaya bimtek dari Rp 1,2 miliar menjadi Rp 801 juta.

    "Kemudian, biaya akomodasi Rp50 ribu per kotak menjadi Rp 17.009 per kotak, bahkan dengan cara mengurangi jumlah 20 kelompok kerja (pokja) menjadi 9 pokja. Kalau tentang honorarium kepada  petugas PPS,  KPPS tidak pernah kita ganggu,"ungkapnya.

    Kepala Inspektorat Pemkab Inhu Boyke Sitinjak berpesan untuk berhati-hati menggunakan uang negara. Menurutnya, tidak mudah mempertanggungjawabkannya.

    "Bisa-bisa menjadi temuan. Lebih baik efisien, daripada disuruh mengembalikan,"saran Boyke.

    Ketua KPU Inhu Yenni Mairida didampingi Korwil KPU Riau Firdaus berpendapat, akan mempelajari tawaran NPHD dari Pemkab Inhu sebesar Rp26,7 miliar itu."Kita akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi,"jelasnya.

    Terkait proposal  NPHD dari KPU kepada Pemkab sebesar Rp31,1 miliar, Yenni mangatakan, anggaran itu berdasarkan formasi dari KPU RI dengan standar APBN.Sandar Nababan



  • Irma Nasution Diadukan ke Polisi, Pengacara Tunggu Kejelasan di Polda

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co- Irma Nasution, istri eks Dandim Kendari, Sultra, Kolonel Hendi Suhendi, diadukan ke Polda Sultra. Pengacara Irma Nasution menunggu kejelasan status aduan di Polda.

    "Kami sudah persiapkan semua, tapi pada prinsipnya kami butuh kepastian apakah aduan dilanjutkan menjadi laporan yang terigster. Harus jelas status di Polda," kata pengacara Irma Nasution, Supriadi saat dihubungi, Senin (14/10/2019).

    Tim pengacara menurut Supriadi belum mengetahui pasal yang disertakan dalam aduan terhadap Irma Nasution. Karena itu, tim pengacara baru mempersiapkan koordinasi dengan ahli bahasa terkait posting-an Irma Nasution.

    "Yang kita butuhkan ini harus jelas pasal berapa yang dilaporkan ke klien kami sehingga jadi pembanding itu untuk layak tidak cuitan terkait pasal tersebut," sambung Supriadi.

    Ditegaskan Supriadi, Irma Nasution mengaku tidak menghubungkan posting-an di media sosial dengan penusukan Menko Polhukam Wiranto. Pihak Irma Nasution memang menunjuk tim kuasa hukum mengantisipasi adanya aduan masuk ke polisi.

    "Pada prinsipnya beliau menggunakan jasa kami bukan perlawanan tapi murni pendampingan hukum karena beliau mau dilaporkan. Soal postingan, dia menyatakan tidak punya niatan, tidak menjurus ke Pak Wiranto," imbuh Supriadi.

    Polisi masih mendalami aduan terhadap istri eks Dandim Kendari, Irma Nasution. Irma diadukan terkait UU ITE.

    "Untuk pengaduan sudah kita terima kemarin. Pengaduan tersebut masih dipelajari dulu oleh penyidik dan dikoordinasikan dengan POM TNI," ujar Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt, Senin (14/10).

    Sedangkan pihak TNI menyerahkan proses hukum atas dugaan kasus ITE Irma Nasution ke polisi.

    "Karena sudah ranahnya UU ITE, sehingga pengusutannya kita serahkan ke Polda," kata Danrem 143/Halu Oleo, Kendari, Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto.detikcom/nor
  • Hanya Tiga Hari, Ini Serba-Serbi Fenomena Hunter's Moon

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Hunter's Moon merupakan salah satu fenomena bulan penuh yang menarik untuk disaksikan. Fenomena alam ini akan terjadi selama tiga hari mulai dari 13 Oktober 2019 pukul 17.08 Waktu Musim Panas Timur (EDT) atau mulai 14 Oktober 2019 pukul 04.08 WIB.

    Hunter's Moon merupakan fenomena bulan penuh kesepuluh yang terjadi sepanjang 2019. Fenomena bulan penuh yang terjadi pada Oktober ini, sisi bulan yang menghadap Bumi akan disinari oleh matahari secara penuh.

    Hunter's Moon merupakan nama tradisional yang disematkan untuk bulan penuh di musim gugur, yang biasanya terjadi pada Oktober. Hunter's Moon merupakan fenomena bulan penuh yang terjadi setelah fenomena bulan penuh Harvest Moon.

    Menurut Farmers' Almanac, nama Hunter's Moon' berasal dari suku asli Amerika. Seperti dilansir CNN, hewan akan muncul ke ladang setelah musim panen (harvest).

    Bulan penuh yang muncul setelah musim panen akan membuat para pemburu lebih mudah melihat rusa maupun binatang lain. Hal ini akan membuat para pemburu lebih sukses untuk menangkap hewan buruan di tengah kegelapan.

    Di sisi lain, ladang yang baru dituai pada saat Harvest Moon lebih memudahkan pemburu untuk melihat hewan yang datang ke ladang untuk menyantap sisa-sisa panen. Kondisi ladang yang sudah dituai juga lebih memudahkan pemburu untuk melihat ada atau tidaknya rubah dan serigala yang mungkin akan menyerang pemburu.

    "Beberapa orang percaya bahwa bulan penuh ini disebut Hunter's Moon karena ia memberi sinyal waktu untuk pergi berburu sebagai persiapan untuk musim dingin," jelas keterangan dalam Farmers' Almanac.

    Seperti dilansir Express, ada dua waktu terbaik untuk menyaksikan Hunter's Moon. Kedua waktu tersebut adalah di waktu bulan terbit dan di waktu bulan terbenam. Pada kedua waktu ini, Hunter's Moon bisa disaksikan dengan baik karena bulan tampil dekat dengan horison.

    Hunter's Moon pada 2019 akan terjadi selama tiga hari. Kemunculan pertama Hunter's Moon akan terlihat pada Ahad (13/10) pada pukul 17.08 Waktu Musim Panas Timur (EDT) atau Senin (14/10) pukul 04.08 WIB. Kemunculan Hunter's Moon akan berakhir pada 15 Oktober 2019 waktu bagian EDT atau 16 Oktober 2019 waktu Indonesia.republika/nor
  • Betulkah Turki memerangi Kurdi di Suriah?

    By redkoranriaudotco →

    KORANRIAU.co-Turki resmi melancarkan “Operasi Mata Air Perdamaian” pada pekan ini untuk membentuk zona aman agar warga Suriah bisa tinggal secara aman dan pengungsi Suriah bisa kembali.

    Operasi itu diluncurkan di timur Sungai Eufrat di Suriah utara untuk mengamankan perbatasan Turki-Suriah dari kelompok PKK/PYD/YPG yang selama ini melakukan teror kepada warga Suriah sekaligus melakukan perlawanan kepada Turki.

    Mereka selama ini mendapatkan persenjataan oleh Amerika Serikat dan mendapat dukungan dari Israel dan negara-negara barat. Menariknya, banyak framing media-media massa menyebut operasi Turki saat ini dilakukan untuk memerangi Kurdi Suriah.

    Betulkah?

    Jika kita melihat konstelasi politik Turki lebih mendalam, kita akan berhadapan dengan fakta-fakta menarik soal eksistensi Kurdi di Turki. Banyak pejabat pemerintah Turki hari ini berasal dari Kurdi. Sebanyak 50 anggota parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berasal dari Kurdi. Erdogan juga menunjuk politisi Kurdi Bekir Bozdağ sebagai Wakil Perdana Menteri pada 2017.

    Turki juga menjamu 300.000 pengungsi Kurdi dari Kobani, Suriah saat perang meletus dan mereka butuh perlindungan. "Pintu kami terbuka untuk semua yang akan meninggalkan barisan YPG/PYD dan berusaha melindungi rumah, desa, kota, dan kehormatan mereka sendiri, baik itu Arab, Kurdi atau lainnya," kata Presiden Erdogan.

    Sikap “open door” Turki kepada bangsa Kurdi ini yang dinilai banyak kalangan memicu naiknya suara AKP di provinsi-provinsi mayoritas Kurdi. Dalam pemilu lokal Turki pada 2019, AKP memenangkan wali kota di banyak provinsi berbasis Kurdi seperti Şırnak, Adıyaman, Agri, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, dan Şanlıurfa.

    AKP berhasil mengalahkan Partai HDP (Peoples' Democratic Party), partai berbasis Kurdi yang memiliki hubungan dengan PKK (Partai Pekerja Kurdistan), organisasi berhaluan Komunis yang puluhan tahun memerangi pemerintahan Turki. Total ada 10 provinsi yang dikuasai oleh AKP, sedangkan HDP memenangkan 8 pemilihan wali kota.

    Fenomena yang mengejutkan terjadi di Provinsi Şırnak. Calon wali kota AKP Mehmet Yarka berhasil meraih 60 persen suara, dua kali lipat dari suara AKP yang hanya 30 persen dalam pemilu 2014. Meskipun HDP memperoleh mayoritas suara di provinsi tersebut secara keseluruhan, kehilangan pemilihan wali kota di kota Sirnak merupakan pukulan signifikan bagi HDP, mengingat kota tersebut telah berada dalam kendali partai-partai berbasis Kurdi selama hampir 20 tahun.

    Jadi sejatinya Turki saat ini tidak memerangi Kurdi. Jika pun iya, rasanya sulit dipahami masyarakat di provinsi-provinsi berbasis Kurdi berjalan ke pemilihan umum untuk memilih partai penguasa. Jika demikian, siapa yang diperangi Turki di Suriah?

    Selama lebih dari 30 tahun, kelompok PKK melakukan perlawanan bersenjata dengan Turki. Mereka menyerang warga sipil, membunuh anak-anak dan wanita. Kelompok PKK juga melakukan bom bunuh diri untuk mengacaukan stabilitas keamanan Turki.

    Terakhir Muhammad Umar, bayi sembilan bulan, meninggal dunia akibat serangan YPG/PKK ke arah warga sipil di Provinsi berbasis Kurdi, Sanliurfa. Turki menuding PKK bertanggung jawab atas meninggalnya 40.000 orang, termasuk anak-anak dan perempuan.

    Bahkan fenomena terbaru sebanyak 17 ribu ibu-ibu dan sejumlah keluarga Kurdi  menggelar aksi protes duduk di depan kantor Partai Demokratik Rakyat (HDP), di  Provinsi Diyarbakir. Mereka memprotes tindakan PKK yang menculik anak-anak mereka ke gunung-gunung untuk didoktrin sebagai kelompok bersenjata memerangi Turki.

    Fenomena ini jarang terjadi sebelumnya. Namun para ibu itu kini sudah berani bersuara protes karena jengah dengan kezliman PKK terhadap etnis Kurdi dan warga pada umumnya.

    Karena itu banyak warga Kurdi yang kini kian gencar melakukan perlawanan kepada PKK. Asosiasi Kurdi Independen Suriah (SBKR) sendiri mendukung Operasi Mata Air Perdamaian Turki dan pejuang Suriah untuk melumpuhkan koridor teror PKK di perbatasan selatan.

    SBKR selama ini dikenal sebagai kelompok Kurdi yang melawan kelompok PKK. Kelompok Kurdi itu mengatakan PKK dan Pasukan Demoktratik Suriah (SDF), kaki tangannya di Suriah, menyeret tidak hanya suku Kurdi ke dalam konflik, tetapi juga Kristen dan Arab ke dalam bencana.

    “Jangan ikuti wacana provokatif yang disebarkan oleh PKK/PYD,” tegas SBKR.

    Namun meskipun banyak warga Turki dan etnis Kurdi menjadi korban, negara-negara Eropa terus mendukung keberadaan mereka sebagai upaya untuk memperlemah Turki.

    Penulis: Muhammad Pizaro, jurnalis dan peneliti bidang Hubungan Internasional di the Centre of Islamic and Global Studies (CIGS). Anggota Global Media Network yang berbasis di Istanbul.republika/nor
INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0813 7118 3788 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com v1IOyZ.jpg v1IbZG.jpg