Bapenda Riau Kumpulkan Pajak Daerah Rp155 Miliar Lebih Periode Oktober

Bapenda Riau Kumpulkan Pajak Daerah Rp155 Miliar Lebih Periode Oktober

By redkoranriaudotco → Senin, 02 November 2026

Foto: Kepala Baspenda Riau Ninno Wastikasari.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Periode Oktober 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau berhasil mengumpulkan pajak daerah sebanyak Rp155.798.155.891.

 

Pajak itu berasal tiga yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Air Permukaan (PAP). 

 

Kepala Bapenda Riau Ninno Wastikasari mengatakan, objek pajak daerah yang masih paling banyak menghasilkan pendapatan daerah yakni dari sektor pajak kendaraan bermotor. Di mana pada periode Oktober, total pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dari sektor ini sebesar Rp89.832.021.311.

 

“Kemudian dari sektor BBNKB pajak daerah yang diterima sebanyak Rp62.672.414.481. Sektor pajak air permukaan sebanyak Rp3.302.720.099,” katanya.

 

 

Ninno menambahkan, jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah pada periode bulan September 2026, pajak daerah yang diterima mengalami peningkatan. Dimana, pada September Paja daerah yang diterima sebesar Rp150.630.429.245. Untuk sektor PKB sebanyak Rp81.367.184.081. 

 

“Sektor BBNKB sebesar Rp65.113.276.764. Selanjutnya sektor PAP sebesar Rp4.149.968.400. Dibanding September memang mengalami peningkatan karena ada program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya,” sebutnya.

 

Ninno menjelaskan, program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda PKB di Provinsi Riau hingga saat ini masih berlangsung. Di mana pada periode ini, terdapat dua program yang diberikan untuk membantu meringankan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

 

 “Program pertama yang diberikan yakni pembebasan pokok pajak kepada para wajib pajak yang tercatat tidak melakukan pembayaran pokok pajak terutang selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak kendaraan,” ujarnya.

 

Mengenai besaran kewajiban yang harus diselesaikan, Bapenda Riau telah menetapkan perhitungan yang sangat meringankan bagi penunggak pajak lama. Wajib pajak tidak perlu membayar seluruh tunggakan tahun-tahun sebelumnya secara penuh. nor

 

Pemprov Riau Anggarkan Rp2,1 Miliar Perbaikan Jalan Sontang-Duri

Pemprov Riau Anggarkan Rp2,1 Miliar Perbaikan Jalan Sontang-Duri

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Akses transportasi yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis melalui ruas jalan provinsi, Sontang–Duri lumpuh total akibat terendam banjir dan lumpur tebal pada Ahad (1/11/2026) petang.

 

Luapan Sungai Rokan yang menggenangi badan jalan di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, menyebabkan kendaraan roda dua hingga minibus tidak dapat melintas.

Kondisi tersebut dipicu oleh intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Bonai Darussalam selama beberapa hari terakhir. Genangan air yang menyatu dengan material lumpur tebal membuat badan jalan berubah menyerupai danau dan kubangan besar yang membahayakan pengguna jalan.

Akses melintas saat ini hanya dimungkinkan bagi kendaraan roda empat dengan sistem penggerak empat roda (double gardan) serta truk berbak tinggi. Namun, mayoritas pengendara memilih tidak memaksakan diri demi menghindari kerusakan mesin akibat jebakan banjir.

Warga Desa Sontang, David, mengonfirmasi bahwa ketinggian air yang merendam tiga titik ruas jalan provinsi tersebut terus meningkat hingga Ahad petang. Kondisi ini memicu keterisolasian terbatas bagi kendaraan kecil yang biasa menyeberangi kawasan tersebut.

"Untuk roda dua dan minibus sudah sulit melintas," ujar David saat memberikan keterangan di lokasi kejadian, Ahad (1/11/2026).

David Imbau Pengendara Gunakan Jalur Alternatif demi Keselamatan. Ia menambahkan bahwa sejumlah kendaraan roda dua mengalami mogok mesin setelah memaksakan diri menerobos genangan air.

"Ada sepeda motor yang tadi menerobos banjir, tiba-tiba terjebak dan mati mesin. Kita sarankan pengendara tidak memaksakan untuk melintas. Lebih baik mencari jalur alternatif lain agar kendaraan tidak rusak," kata David.

Selain melumpuhkan arus lalu lintas, luapan air Sungai Rokan juga mulai meluas dan merendam kawasan permukiman warga di sekitarnya. Aliran anak sungai yang terhubung langsung dengan sungai utama memicu peningkatan debit air ke area pemukiman.

Warga Desa Sontang, Muklisin, menyatakan bahwa genangan air kini telah masuk dan merendam pekarangan rumah penduduk di Dusun I Harapan. Kondisi ini memperparah dampak banjir yang sebelumnya hanya menggenangi badan jalan utama.

"Kondisi banjir tidak hanya merendam sejumlah titik jalan provinsi Sontang-Duri. Siang ini, sejumlah pekarangan rumah warga Dusun I Harapan mulai terendam air seiring tingginya curah hujan beberapa hari terakhir di Kecamatan Bonai Darussalam," tutur Muklisin.

Menanggapi krisis infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) langsung mengambil langkah penanganan darurat. Proses lelang pekerjaan penimbunan jalan saat ini tengah berjalan untuk mempercepat perbaikan fisik di lapangan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Zulfahmi, menjelaskan bahwa perbaikan akan difokuskan pada lokasi kerusakan terparah, khususnya di jalur penghubung Desa Sontang menuju Desa Kasang Padang. Langkah ini diambil sesuai arahan dari Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto.

"Perbaikan difokuskan pada sejumlah titik yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di jalur yang menghubungkan Desa Sontang dengan Desa Kasang Padang," kata Zulfahmi.

Zulfahmi memaparkan bahwa pihaknya telah menyusun desain perbaikan khusus dengan melakukan penimbunan tanah setinggi satu meter di tiga titik kerusakan sepanjang satu kilometer. Langkah penanganan ini juga mencakup pemasangan box culvert guna memperlancar arus pembuangan air agar tidak kembali menggenangi jalan.

"Desain perbaikan sudah dibuat, tinggal perbaikan saja, kondisinya cukup berat dan harus ditimbun dulu hingga 1 meter jadi materialnya sangat banyak. Untuk perbaikan yang akan dilakukan sepanjang 1 kilometer," ungkap Zulfahmi.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Riau, Khairul Rizal, membeberkan bahwa alokasi anggaran penanganan darurat ini telah disiapkan dalam APBD Perubahan Riau 2026. Penanganan tersebut ditargetkan dapat segera dimulai pada awal November 2026 setelah pemenang lelang ditetapkan.

"Kita targetkan awal November ini sudah mulai pengerjaan. Anggarannya sebesar Rp2,1 miliar," terang Khairul Rizal.

Sebagai penanganan jangka panjang, Dinas PUPR-PKPP Riau juga telah mengusulkan peningkatan struktur jalan menggunakan konstruksi beton rigid untuk pelaksanaan anggaran tahun depan. Usulan pengerasan jalan secara permanen tersebut saat ini masuk dalam pembahasan rancangan APBD Murni Riau 2027.

"Tahun depan kita rencana beton rigid. Semoga disetujui di APBD 2027," pungkas Khairul Rizal. mcr

 

Pekan Ini, Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Pekanbaru dan Rohul

Pekan Ini, Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Pekanbaru dan Rohul

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah terus mengupayakan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UKM Provinsi Riau Tetty Nurdianti menyebutkan dengan adanya operasi pasar murah ini, pihaknya ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga.

"Kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan," kata Tetty, Senin (2/11/26).

Dikatakan Tetty, operasi pasar murah pekan ini akan tersebar di 5 titik lokasi yang terbagi atas 4 titik di Kota Pekanbaru dan 1 titik di Kabupaten Rokan Hulu. Di mana, pada hari ini digelar di Halaman Kantor Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya.

"Pekan ini kita gelar sebanyak 5 titik. 4 titik di Kota Pekanbaru dan 1 titik di Kabupaten Rokan Hulu. Hari ini di Kantor Kelurahan Rejosari," katanya.
Kemudian pada Selasa, 3 November digelar di Halaman Kantor Lurah Sialang Rampai, Kecamatan Kulim. Pada Rabu, 4 November di Halaman Kantor Lurah Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani.

"Pada Kamis, 5 November, operasi pasar murah Pemprov Riau digelar di Kabupaten Rokan Hulu. Tepatnya di Kantor Camat Bonai Darussalam," ungkapnya.

Terakhir, pada Jumat, 6 November, dikatakan Tetty, digelar di Halaman Kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim.

Dijabarkannya, untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, diantaranya beras SPHP Rp60rb per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp169rb per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp84.500 per 5kg.

"Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18rb per kg, minyak goreng kemasan minyakita Rp15.500 per bungkus," ungkapnya.

Kemudian, untuk garam krista Rp2rb per 200gram, garam nusantara Rp2rb per 250 gram dan telur Rp49 ribu per papan.

Bagi masyarakat yang ingin berbelanja pada kegiatan Operasi Pasar Murah, diharapkan dapat mengantre dengan tertib dan datang pada waktu yang telah ditentukan.

"Pasar murah akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Dan kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik," pungkasnya. mcr

MoU FOREK Hulu Migas, PGN Perkuat Portofolio Pasokan Gas Bumi

MoU FOREK Hulu Migas, PGN Perkuat Portofolio Pasokan Gas Bumi

By redkoranriaudotco → Jumat, 30 Oktober 2026

KORANRIAU.co,Jakarta- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus memperkuat portofolio pasokan gas bumi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan tujuh dokumen kesepakatan komersial dalam Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Kesepakatan ini mencakup kerja sama dengan sejumlah pemasok gas bumi domestik, baik melalui jaringan pipa maupun Liquefied Natural Gas (LNG), termasuk kerja sama pemanfaatan pasokan LNG dari Proyek Abadi LNG, Blok Masela.

Tujuh dokumen kesepakatan tersebut terdiri atas tiga Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), amandemen PJBG, serta tiga LNG Sales and Purchase Agreement (SPA). Kesepakatan ini merupakan bagian dari langkah strategis PGN dalam memperkuat diversifikasi sumber pasokan sekaligus menjaga kesinambungan portofolio gas bumi untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang.

Adapun tiga PJBG ditandatangani dengan EMP Bentu, Medco Sakakemang B.V., dan PEP Sengeti. Sementara itu, amandemen PJBG dilakukan dengan Medco South Sumatera (Medco SS) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kerja sama pasokan gas bumi yang telah berjalan.

PJBG dengan EMP Bentu sebesar hingga sekitar 4 BBTUD, Medco Sakakemang B.V. mencakup volume hingga sekitar 38 BBTUD mulai tahun 2027, dan PEP Sengeti mencakup volume pasokan hingga sekitar 5,7 MMSCFD mulai tahun 2028. Sementara itu, Amandemen III PJBG Medco SS mencakup volume sebesar 15 BBTUD. Masing-masing kesepakatan memiliki karakteristik volume dan periode penyaluran sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan komersial para pihak.

Selain memperkuat pasokan gas bumi melalui pipa, PGN juga mengembangkan portofolio LNG melalui tiga kesepakatan LNG SPA yaitu dengan South Hub untuk periode pengiriman mulai tahun 2027, North Hub mulai tahun 2029, dan LNG Abadi Masela.

Kesepakatan LNG SPA Abadi Masela merupakan tindak lanjut dari Heads of Agreement (HOA) dan Key Term Sheet yang telah disepakati PGN bersama para kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Proyek Masela, dalam IPA Convex 2026 di Jakarta pada 20 Mei 2026.

Kerja sama dengan LNG Abadi Masela direncanakan mencakup pasokan LNG dengan total 775 TBTU selama 15 tahun sejak dimulainya operasi komersial proyek. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pasokan LNG domestik bagi PGN dalam jangka panjang, sejalan dengan perkembangan dan kesiapan operasional proyek.

“Kesepakatan komersial dengan pemasok hulu migas merupakan bagian penting dari upaya PGN dalam memperkuat keberlanjutan pasokan gas bumi. Melalui kerja sama ini, PGN terus mengoptimalkan pengelolaan portofolio pasokan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PGN, Arief K. Risdianto.

Arief menambahkan bahwa penguatan portofolio melalui kombinasi pasokan gas pipa dan LNG menjadi salah satu strategi PGN dalam mengantisipasi dinamika ketersediaan pasokan sekaligus mendukung kebutuhan gas bumi di berbagai sektor pada masa mendatang, termasuk industri, komersial dan kelistrikan.

“Diversifikasi sumber pasokan, baik melalui gas pipa maupun LNG, diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan portofolio gas bumi PGN. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk menjaga keandalan layanan serta mendukung kebutuhan energi pelanggan,” lanjut Arief.

Kesepakatan ini sekaligus memperkuat sinergi Pertamina Group dalam mendukung pemanfaatan sumber daya gas bumi domestik dan ketahanan energi nasional. Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN terus menjalankan peran strategis dalam mengintegrasikan pengelolaan pasokan, infrastruktur, dan penyaluran gas bumi untuk mendukung kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan. rls/nor

Anggota DPRD Riau Abdullah Usulkan Holding BUMD

Anggota DPRD Riau Abdullah Usulkan Holding BUMD

By redkoranriaudotco → Kamis, 29 Oktober 2026

Foto:  Abdullah.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Abdullah, mengusulkan pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengintegrasikan seluruh perusahaan milik pemerintah provinsi dan pemerintah 12 kabupaten/kota.

Gagasan strategis ini diajukan untuk menjawab tantangan tekanan fiskal sekaligus memaksimalkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Potensi entitas bisnis milik pemerintah di daerah ini dinilai cukup besar karena jumlahnya diperkirakan mendekati 50 perusahaan jika menggabungkan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Namun, besarnya kuantitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kinerja keuangan yang produktif dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat.

Abdullah menilai bahwa pengelolaan perusahaan pelat merah harus keluar dari pola birokrasi konvensional menuju tata kelola bisnis yang profesional. Pergantian pejabat pemerintahan yang terlalu sering dikhawatirkan mengganggu kesinambungan evaluasi jika pengawasan tidak diserahkan kepada tenaga ahli di bidang manajemen.

"Salah satu potensi yang bisa kita gerakkan untuk membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menghasilkan dividen bagi PAD adalah BUMD," ujar Abdullah, Kamis (29/10/26).

Ia menjelaskan bahwa pendekatan bisnis murni sangat dibutuhkan agar setiap unit usaha memiliki target pencapaian yang jelas dan transparan. Melalui sistem holding, pelibatan tenaga profesional dari kalangan dunia usaha akan mempermudah pengawasan serta pengukuran tingkat kesehatan korporasi secara berkala.

"BUMD ini pelaku bisnis, sehingga penanganannya juga harus menggunakan pendekatan profesional. Kalau pejabat yang mengawasi terus berganti, tentu perlu waktu lagi untuk mempelajari persoalan dan kinerja masing-masing perusahaan," jelas Abdullah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menekankan pentingnya optimalisasi kekayaan sumber daya alam di Riau, seperti sektor migas dan perkebunan kelapa sawit. Pihaknya mendorong BUMD agar masuk ke sektor industri pengolahan hilir guna memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

"Riau memiliki potensi besar di sektor minyak dan perkebunan. Ini yang seharusnya ditangkap oleh BUMD, bagaimana potensi tersebut bisa dikembangkan menjadi kegiatan usaha yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Abdullah.

Selain pembentukan holding, evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang mengalami kerugian atau tidak produktif harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Restrukturisasi diperlukan agar penyertaan modal dari APBD tidak menjadi beban keuangan, melainkan memberikan dividen yang signifikan.

"Harus jelas berapa banyak lapangan kerja yang dibuka dan berapa banyak industri yang tumbuh. Kalau sudah bertahun-tahun berjalan, tetapi perkembangannya masih lambat, tentu harus ada evaluasi," kata Abdullah.

Ia menambahkan bahwa masyarakat saat ini sangat menantikan kehadiran solusi konkret dalam bidang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi. Keberadaan perusahaan daerah harus mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh publik melalui peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur.

"Rakyat sekarang membutuhkan solusi yang nyata. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperoleh pelayanan serta infrastruktur yang lebih baik. Karena itu, BUMD harus diberi perhatian serius," tegas Abdullah. mcr/nor

APBD-P Riau 2026 Sudah Bisa Dijalankan

APBD-P Riau 2026 Sudah Bisa Dijalankan

By redkoranriaudotco → Senin, 26 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau sudah dapat menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026 setelah nomor registrasi anggaran tersebut diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto, menargetkan realisasi anggaran mencapai 90% hingga akhir tahun 2026. Saat ini, progres realisasi telah mencapai 69 persen.

“Mulai hari ini sudah bisa dijalankan (APBDP 2026),” katanya saat ditemui di Gedung Daerah, Senin (26/10/26).

Dia menyebut, rapat evaluasi bersama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau hari ini, juga merupakan bagian dari upaya optimalisasi realisasi APBDP.Cari Peta Wilayah

Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah membahas progres program sekaligus kesiapan pelaksanaan kegiatan yang didukung anggaran perubahan.

“Ya hari ini kami bersama Pak Sekda, rekan-rekan OPD melakukan evaluasi untuk kegiatan 2026 dan kami tadi membahas juga untuk APBDP sudah disahkan dan nomor registrasinya sudah keluar dan ini dapat dilaksanakan,” tambahnya.

Salah satu catatan penting yang ditekankan Plt Gubri ke seluruh OPD, yakni soal kesiapan dokumen administrasi pendukung sebelum anggaran tersebut direalisasikan.

Dengan waktu yang tersisa sekitar 2 bulan pada tahun anggaran berjalan, SF Hariyanto meminta setiap OPD segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. rls/nor

Pemprov Riau Evaluasi Skema Iuran UHC

Pemprov Riau Evaluasi Skema Iuran UHC

By redkoranriaudotco → Minggu, 25 Oktober 2026

Foto; Sekdaprov Riau Syahrial Abdi.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengevaluasi skema pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) untuk menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat di tengah dinamika kemampuan fiskal daerah.

 

Evaluasi tersebut mencakup akurasi data kepesertaan, pembagian tanggung jawab pembiayaan, serta kepastian pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, penyesuaian skema pembiayaan perlu mempertimbangkan data kepesertaan yang akurat serta kondisi keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat.

 “Yang kita putuskan bukan semata-mata soal pembiayaan, tetapi bagaimana memberikan jaminan dan kepastian bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan. Kita ingin memastikan negara tetap hadir memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” tuturnya.

Syahrial menjelaskan, salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti adalah perbedaan jumlah penduduk dalam data statistik dan data kepesertaan BPJS Kesehatan. Pembaruan dan pencocokan data diperlukan agar penerima manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan kondisi riil serta dapat dipertanggungjawabkan.

 

 “Data itu sangat penting, karena setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki dasar yang jelas. Kita ingin memastikan masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan jaminan kesehatan, sehingga kebijakan pembiayaan dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet, turut menyoroti perlunya kejelasan pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan di kabupaten/kota. Ia menyebut, DPRD menerima keluhan masyarakat, termasuk perangkat desa, terkait kesulitan memperoleh pelayanan ketika menghadapi persoalan administrasi atau pembayaran jaminan kesehatan.

“Kami berharap ada kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan di setiap kabupaten/kota, sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan. Persoalan ini perlu dibenahi bersama agar warga yang memerlukan pelayanan kesehatan memperoleh kepastian,” jelasnya.

Indra menilai perbedaan kemampuan fiskal antardaerah perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan penyelesaian. Karena itu, koordinasi antara peme­rintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan dinilai penting agar persoalan pembiayaan tidak berulang dan hak masya­rakat tetap terlindungi.

 

Sementara itu, Deputi Direksi BPSJS Kesehatan Wilayah II Nopi Hidayat, menyampaikan bahwa keberlanjutan program JKN perlu ditopang keseimbangan antara akses pelayanan, peningkatan mutu, dan pembiayaan yang rasional. Hingga September 2026, BPJS Kesehatan mencatat pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Riau mencapai Rp3,85 triliun, sedangkan penerimaan iuran tercatat sebesar Rp2,12 triliun. rpc

 

APBD Perubahan 2026 Pemprov Riau Masih Fokus Tunda Bayar

APBD Perubahan 2026 Pemprov Riau Masih Fokus Tunda Bayar

By redkoranriaudotco → Senin, 19 Oktober 2026

Foto: Sekdaprov Riau Syahrial Abdi.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama Kemendagri secara virtual.

Kegiatan ini bertujuan memastikan kebijakan fiskal di Provinsi Riau tetap responsif terhadap kebutuhan daerah sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat.

FGD tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi. Melalui forum ini, berbagai langkah penyempurnaan dirumuskan agar perubahan APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, tertib, serta sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa FGD tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting terkait penganggaran, pendapatan, belanja, serta perkembangan pelaksanaan APBD yang berjalan hingga Oktober 2026. Ia menyebutkan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah dikumpulkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, termasuk memastikan setiap kebutuhan anggaran memiliki justifikasi yang baik dan memenuhi ketentuan.

Syahrial menambahkan bahwa pembahasan juga mencakup berbagai usulan anggaran, baik yang dapat dilaksanakan maupun yang perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, percepatan pemanfaatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) turut menjadi pembahasan di dalamnya.

"Ada pembahasan tentang pemanfaatan bantuan presiden untuk pemadaman Karhutla sampai dengan hari ini. Alhamdulillah penanganannya untuk hotspot dan kebakaran di Riau sudah selesai. Mudah-mudahan bisa berlanjut dengan baik dan juga bisa membaik di daerah tetangga yang terdampak," ungkapnya di Kantor Gubernur Riau, Senin (19/10/26).

Setelah proses evaluasi OPD dan verifikasi selesai, Pemerintah Provinsi Riau akan kembali menggelar rapat lanjutan. Syahrial berharap proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga APBD Perubahan Provinsi Riau dapat diterima oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan target penyelesaian dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Ia menegaskan bahwa fokus utama APBD Riau tetap diarahkan pada penyelesaian kewajiban pembayaran utang atau tunda bayar pemerintah daerah serta pemenuhan pelayanan publik yang menjadi prioritas. Untuk sektor infrastruktur, Pemprov Riau akan lebih mengutamakan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah ada daripada membangun sesuatu yang baru.

"Fokus kita di APBD perubahan ini masih tetap memastikan mengupayakan pembayaran utang, kemudian pelayanan publik yang menjadi prioritas kita kemudian juga dari kesehatan pendidikan. Infrastruktur kita tidak bisa membuat sesuatu yang baru tapi pesan dari Gubri kita akan memeliharanya," jelas Sekda.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fatoni, secara virtual menyampaikan bahwa proses evaluasi APBD Provinsi Riau diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga tahapan autentifikasi dapat berjalan lebih cepat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas APBD, baik pada anggaran murni maupun anggaran perubahan, dengan berpedoman pada kondisi riil keuangan daerah.

“Yang paling saya tekankan, kita harus betul-betul mendorong APBD murni dan perubahan menjadi APBD yang sehat. Yaitu APBD yang benar-benar sesuai dengan kondisi pendapatan kita," ujarnya.

Kemudian, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Agus Fatoni turut menyoroti lima isu krusial yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kelima isu tersebut adalah pendapatan yang realistis, belanja berkualitas, pembiayaan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) nihil, pengutamaan belanja wajib dan mengikat, serta substansi baru dalam pedoman penyusunan APBD 2027. 

Terkait prioritas belanja, pemerintah daerah diminta mengutamakan alokasi berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah, kemudian memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, termasuk alokasi pendidikan sebesar 20 persen, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya, serta bagi hasil kepada desa sebesar 10 persen.

Sementara itu, ketentuan batas belanja pegawai maksimal 30 persen belum diberlakukan pada 2027 karena pemberlakuannya ditunda melalui Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027, dengan pengendalian belanja pegawai tetap dilakukan melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. mcr

Dekarbonisasi Berkelanjutan Upaya PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis

Dekarbonisasi Berkelanjutan Upaya PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis

By redkoranriaudotco → Sabtu, 17 Oktober 2026

KORANRIAU.co,JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus memperkuat implementasi dekarbonisasi sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan yang berkelanjutan. Hingga Agustus 2026, Subholding Gas berhasil merealisasikan penurunan emisi sebesar 29.574,87 ton CO₂ ekuivalen (tCO₂eq), atau 35,3% di atas target yang ditetapkan untuk periode tersebut.

Capaian ini menunjukkan tren positif pelaksanaan program dekarbonisasi di lingkungan Subholding Gas Group, sekaligus menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperkuat berbagai inisiatif penurunan emisi pada periode 2027–2030.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, menyampaikan bahwa dekarbonisasi telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis perusahaan, tidak hanya dalam mendukung pengurangan emisi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga daya saing, serta mengantisipasi perkembangan risiko iklim dan regulasi.

“Capaian penurunan emisi hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa berbagai inisiatif dekarbonisasi yang dijalankan Subholding Gas memberikan hasil positif. Bagi PGN, dekarbonisasi bukan sekadar pemenuhan komitmen lingkungan, melainkan bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan,” ujar Mirza.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, PGN terus memperkuat implementasi program dekarbonisasi melalui berbagai inisiatif di lingkungan Subholding Gas Group, antara lain peningkatan efisiensi energi pada fasilitas operasional, pengurangan kehilangan gas (gas loss), serta optimalisasi pemanfaatan energi yang lebih rendah emisi.

Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur dan kegiatan operasional gas bumi, sekaligus mendukung komitmen pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Secara akumulatif sejak tahun 2025 hingga Agustus 2026, penurunan emisi Subholding Gas tercatat lebih dari 68.500 tCO₂eq, atau sekitar 15,7% dari target kumulatif dekarbonisasi perusahaan hingga 2034.

Selain memberikan manfaat lingkungan, pelaksanaan dekarbonisasi juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan. Berdasarkan perhitungan program dekarbonisasi, nilai Marginal Abatement Cost (MAC) tercatat -0,19 ribu USD/tCO2eq. Angka negatif tersebut mengindikasikan bahwa portofolio inisiatif penurunan emisi yang dijalankan berpotensi menghasilkan efisiensi biaya sekaligus memberikan manfaat lingkungan.

“Melalui berbagai program efisiensi energi dan optimalisasi operasional, kami berupaya memastikan bahwa agenda pengurangan emisi dapat berjalan selaras dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. Dengan demikian, dekarbonisasi tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga mendukung penguatan fundamental bisnis perusahaan,” jelas Mirza.

Untuk menjaga kesinambungan capaian tersebut, PGN menyelenggarakan Workshop Dekarbonisasi Subholding Gas 2027–2030 pada 7 Oktober 2026 di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari PGN beserta jajaran entitas Subholding Gas Group, di antaranya PT Pertamina Gas, PT Perta Arun Gas, PT Saka Energi Indonesia, PT Permata Graha Nusantara, PT PGN LNG Indonesia, PT PGAS Solution, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, dan PT Gagas Energi Indonesia, untuk menyusun rencana penurunan emisi yang terintegrasi dan selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2027–2030.

Penyusunan inisiatif tersebut juga mengacu pada ESG Roadmap Subholding Gas 2025–2034 sebagai kerangka pelaksanaan program keberlanjutan perusahaan. Berbagai usulan program selanjutnya akan difinalisasi dan disampaikan kepada manajemen untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Mirza menegaskan bahwa keterlibatan seluruh entitas Subholding Gas Group merupakan faktor penting untuk memastikan program dekarbonisasi dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan dampak nyata terhadap kinerja perusahaan.

“Dekarbonisasi bukan lagi sekadar menurunkan emisi, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis untuk menjaga efisiensi dan daya saing, memitigasi risiko iklim dan regulasi, serta menjawab ekspektasi investor, pelanggan, dan masyarakat. Melalui kolaborasi seluruh entitas Subholding Gas Group, kami berkomitmen memperkuat pelaksanaan inisiatif dekarbonisasi yang terukur dan berkelanjutan,” tutup Mirza. rls

Pasar Murah di Pekanbaru, Masyarakat Senang Plt Gubri Bagikan Beras dan Minyak Goreng Gratis

Pasar Murah di Pekanbaru, Masyarakat Senang Plt Gubri Bagikan Beras dan Minyak Goreng Gratis

By redkoranriaudotco → Kamis, 15 Oktober 2026

Foto: Masyarakat tampak antusias saat menerima bantuan Plt Gubri.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, turun langsung meninjau pelaksanaan operasi pasar murah di Halaman Masjid Paripurna Al-Hasanah, Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Kamis (15/10/26).

Kegiatan ini dikatakan Plt Gubri, sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

"Hari ini kita meninjau operasi pasar murah di Kelurahan Melebung. Kegiatan ini harus terus ditingkatkan, dengan kondisi saat ini, Pemerintah memastikan bahwa kebutuhan pangan di tengah masyarakat tetap terpenuhi dan diperoleh dengan harga murah," ujar SF Hariyanto.

SF Hariyanto menegaskan, operasi pasar murah merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu.

"Melalui operasi pasar murah, masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan bahan pangan lainnya dengan harga di bawah harga pasar," katanya.

Menurutnya, program ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mengendalikan inflasi daerah.

"Kita ingin memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Jangan sampai ada kelangkaan. Pemerintah Provinsi Riau akan terus menggelar operasi pasar murah secara merata hingga ke pelosok," tegasnya.

Dalam tinjauan tersebut, SF Hariyanto juga berdialog dan membagikan bahan pokok berupa beras sebanyak 5 kilogram dan minyak goreng kemasan MinyaKita secara gratis kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur BUMD Pangan PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay menyebutkan operasi pasar murah yang ditinjau Plt Gubri ini merupakan kegiatan ke-205 yang dilakukan pihaknya sepanjang 2026.

"Sesuai dengan bapak Plt Gubernur Riau, bahwa kita ingin memastikan dan menjaga ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Dan operasi 
pasar murah ini merupakan kegiatan ke-205 selama 2026," kata Ade.

Untuk diketahui, pada operasi pasar murah Pemprov Riau, bahan pokok yang tersedia dapat dibeli masyarakat dengan harga lebih murah. Diantaranya beras SPHP Rp60rb per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp169rb per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp84.500 per 5kg.

Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18rb per kg, minyak goreng kemasan minyakita Rp15.500 per bungkus. Kemudian untuk garam krista Rp2rb per 200gram, garam nusantara Rp2rb per 250 gram dan telur Rp48ribu per papan.

Dan untuk cabai merah dengan harga Rp65 ribu per kilogram, bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp30 ribu per kilogram. rls/nor

Pemprov Riau Kembali Hapuskan Denda Pajak Kendaraan Hingga November

Pemprov Riau Kembali Hapuskan Denda Pajak Kendaraan Hingga November

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Untuk membantu meringankan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali melaksanakan program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Ninno Wastikasari mengatakan, kebijakan insentif fiskal daerah ini dirancang untuk memberikan keringanan nyata bagi masyarakat yang memiliki penunggakan kewajiban pajak. 
Melalui program ini, para wajib pajak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraannya tanpa perlu terbebani oleh akumulasi denda keterlambatan yang selama ini membengkak.

"Program ini diberlakukan mulai 15 Oktober hingga 30 November. Atau hanya 1,5 bulan saja,” katanya, Kamis (15/10/26).

Ninno menjelaskan, bahwa masa berlaku program keringanan pajak daerah ini disetting sangat terbatas. Skema ini akan sangat meringankan bagi masyarakat Riau yang selama ini menunda pembayaran pajak karena terkendala akumulasi denda. 

“Dengan adanya program penghapusan denda, para wajib pajak kini cukup membayarkan nilai pajak pokoknya saja sesuai dengan ketentuan formula yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ninno mengungkapkan secara terperinci mengenai mekanisme pembebasan pokok PKB. Fasilitas pembebasan pokok pajak ini secara khusus diberikan kepada para wajib pajak yang tercatat tidak melakukan pembayaran pokok pajak terutang selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak kendaraan.

Mengenai besaran kewajiban yang harus diselesaikan, Bapenda Riau telah menetapkan perhitungan yang sangat meringankan bagi penunggak pajak lama. Wajib pajak tidak perlu membayar seluruh tunggakan tahun-tahun sebelumnya secara penuh.

"Pokok pajak kendaraan bermotor yang dibayar adalah pajak terutang tahun terakhir ditambah dengan pokok pajak tahun berjalan,"jelasnya. 

Selain itu, pada program kali ini pihaknya juga memberikan pengurangan sebesar 40 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor angkutan barang. Ditambah penghapusan sanksi administrasi, untuk program ini juga mulai berlaku sejak 15 Oktober hingga 30 November.

“Program pengurangan 40 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor ini khusus untuk angkutan barang,” papanya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan program ini. Karena program ini dibuat untuk meringankan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

“Mari manfaatkan program ini. Program ini dibuat agar masyarakat tetap bisa melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Gunakan kemudahan layanan Samsat yang sudah disediakan,” ajaknya. 

Ia juga menegaskan bahwa program pemutihan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga karena tidak dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menunda pembayaran karena pajak di lain kesempatan sesuai jam operasional yang telah ditetapkan.

“Pemerintah Provinsi Riau berharap kepatuhan pajak kendaraan bermotor masyarakat dapat terus terjaga ke depannya. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Riau,” sebutnya. rls/nor

Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Pekanbaru

Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Pekanbaru

By redkoranriaudotco → Senin, 12 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah terus mengupayakan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UKM Provinsi Riau Tetty Nurdianti menyebutkan dengan adanya operasi pasar murah ini, pihaknya ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga.

"Kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan," kata Tetty, Senin (12/10/26).

Dikatakan Tetty, operasi pasar murah pekan ini akan digelar pada Senin hingga Jumat yang tersebar di 5 titik lokasi di Kota Pekanbaru. Di mana, pada hari ini digelar di Halaman Kantor Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat. 

"Pada Selasa, 13 Oktober akan kita gelar di Pekarangan Kantor Lurah Bancah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, dilanjutkan pada Rabu, 14 Oktober di Halaman Kantor Lurah Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur," katanya.

Kemudian Kamis, 15 Oktober di Halaman Masjid Paripurna Al Hasanah, Kelurahan Melabung Kecamatan Tenayan Raya. Terakhir, Jumat, 16 Oktober di Halaman Kantor Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.

Dijabarkannya, untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, diantaranya beras SPHP Rp60rb per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp169rb per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp84.500 per 5kg.

"Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18rb per kg, minyak goreng kemasan minyakita Rp15.500 per bungkus," ungkapnya.

Kemudian untuk garam krista Rp2rb per 200gram, garam nusantara Rp2rb per 250 gram dan telur Rp49 ribu per papan.

Bagi masyarakat yang ingin berbelanja pada kegiatan Operasi Pasar Murah, diharapkan dapat mengantre dengan tertib dan datang pada waktu yang telah ditentukan.

"Pasar murah akan dimulai pada pukul 08.30 WIB. Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Dan kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik," pungkasnya. mcr

Plt Gubri Dukung Pelaksanaan Riau Expo tanpa APBD

Plt Gubri Dukung Pelaksanaan Riau Expo tanpa APBD

By redkoranriaudotco → Jumat, 09 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui rencana penyelenggaraan Riau Expo pada Desember 2026. Kegiatan yang dirancang sebagai ajang promosi perdagangan dan investasi internasional tersebut menargetkan transaksi perdagangan minimal Rp100 miliar serta peluang investasi sebesar Rp75 miliar.

Rencana itu dibahas dalam audiensi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Dumai, Zulfan Ismaini, di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (9/10/2026). Riau Expo direncanakan berlangsung selama dua hari dengan melibatkan pengusaha dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sejumlah negara lainnya.

SF Hariyanto mengatakan, Pemprov Riau tetap membuka ruang kerja sama dengan dunia usaha di tengah keterbatasan fiskal daerah. Meski demikian, dukungan pemerintah akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.

"Kondisi fiskal kita saat ini memang menuntut kehati-hatian, sehingga setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Namun, kalau ada hal yang bisa kita bantu untuk mendukung kegiatan dunia usaha dan ekonomi masyarakat, tentu akan kita upayakan," ujarnya.

Ia menyambut rencana penyelenggaraan Riau Expo yang akan mengandalkan pendanaan non-APBD melalui dukungan sponsor dan keterlibatan para pelaku usaha. Menurutnya, koordinasi antarpihak perlu dipersiapkan secara matang agar pembagian tugas dan bentuk dukungan pemerintah dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

"Silakan kegiatan ini dipersiapkan dengan baik, nanti kita duduk bersama untuk membentuk tim dan membagi tugas masing-masing. Pemerintah provinsi tidak akan melepas begitu saja, tetapi kita bekerja sesuai kemampuan dan tanggung jawab masing-masing," katanya.

Sementara itu, Zulfan Ismaini menjelaskan bahwa Riau Expo dirancang untuk mempromosikan produk unggulan daerah, memperluas pasar UMKM, serta mempertemukan pelaku usaha dengan calon investor dari berbagai negara. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

"Kami merencanakan Riau Expo selama dua hari dengan pendanaan non-APBD melalui dukungan sponsor dan para pihak terkait. Kami menargetkan transaksi perdagangan minimal Rp100 miliar dan peluang investasi sebesar Rp75 miliar, dengan fokus mendorong pertumbuhan UMKM serta masuknya investasi baru ke Riau," jelasnya.

Selain promosi perdagangan, KADIN Dumai turut menjajaki peluang investasi di sektor pengolahan hasil perkebunan. Salah satunya adalah rencana pembangunan pabrik pengolahan tandan kosong kelapa sawit menjadi biomassa dan pupuk.

KADIN juga menjajaki kerja sama dengan calon investor dari India. Berbagai penjajakan tersebut diharapkan dapat memperluas peluang pengembangan industri, meningkatkan nilai tambah komoditas daerah, serta membuka kesempatan kerja sama ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Riau. mcr