Roy Suryo Buka Suara soal Dilaporkan Jokowi dan Relawan ke Polisi

Roy Suryo Buka Suara soal Dilaporkan Jokowi dan Relawan ke Polisi

By redkoranriaudotco → Rabu, 30 April 2025

 

KORANRIAU.co-- Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai diduga dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu.

Jokowi diketahui melaporkan lima orang terkait kasus tersebut. Selain itu di tiga daerah--yakni Semarang, Solo, dan Sleman--Relawan Alap-alap Jokowi pun memolisikan Roy Suryo cs terkait kasus yang sama.

Menurut Roy jika memang nantinya kepolisian melanjutkan penyelidikan dan penyidikan atas laporan Jokowi tersebut, maka bisa terungkap terutama lewat tes forensik digital, termasuk dengan menggunakan metode uji karbon.

Kita lihat perkembangan ke depan," katanya dalam tayangan langsung CNNIndonesia TV, Rabu (30/4) petang

Menurut Roy ketika pemeriksaan polisi terus berkembang, maka haruslah diperiksa pula termasuk lewat tes forensik digital melalui uji karbon. Pasalnya, kata dia, penyelidik yang memeriksa laporan Jokowi dan melihat ijazah yang ditunjukkan mantan orang nomor satu Indonesia itu bukan pada kapasitasnya.

"Nanti harus diperiksa betul dengan alat identifikasi, ya kemudian diperiksa juga, misalnya dengan uji karbon itu ya kertasnya bagaimana, capnya bagaimana, dengan digital forensik," kata Roy. 

Sebelumnya, Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah palsu itu. Lima yang dilaporkan adalah inisial RS, RS, T, ES, dan K.

Roy Suryo menyebut yang dilaporkan Jokowi itu dirinya, Rismon Sianipar, Tifa atau dr Tifa, Eggi Sudjana, dan Kurnia Tri.

"Kita tunggu saja, kami pun... Saya, Rismon, dr Tifa" kata Roy, "Yang dua lagi sudah beredar nih satu namanya ibu Kurnia Tri, satu lagi namanya Pak Eggi Sudjana."

Sebelumnya, Yakup Hasibuan selaku pengacara Jokowi di Polda Metro Jaya mengatakan lima orang yang dilaporkan polisi itu dijerat Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 311 KUHP tentang fitnah. Selain itu juga Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE.

Di sisi lain, Yakup menyebut Jokowi juga telah memperlihatkan seluruh ijazah akademik miliknya mulai dari SD hingga perguruan tinggi kepada penyelidik.

"Jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik," ucap dia yang mendampingi Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Rabu siang tadi.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan alasan dirinya menempuh jalur hukum agar polemik ijazah ini bisa jelas dan gamblang.

"Ya ini, sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya," kata dia.

Jokowi juga membeberkan alasan dirinya baru sekarang menempuh jalur hukum lantaran sebelumnya ia masih menjabat sebagai presiden.

"Kan dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang," ujarnya.

Polemik soal keaslian ijazah Jokowi masih belum menemukan titik akhir. Sidang perdana kasus ini pun telah dimulai pada Kamis (24/4) lalu di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt, dan terkait mobil Esemka terdaftar dengan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt. Dalam perkara ini Jokowi duduk sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo tergugat 2, SMAN 6 Solo tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada tergugat 4.

Di sisi lain, empat orang yang vokal menggugat keaslian ijazah Jokowi juga dilaporkan polisi. Empat terlapor tersebut adalah mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma.

Relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang itu ke Polres Metro Jakarta Pusat buntut tudingan ijazah palsu Jokowi pada Rabu (24/4) dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda
Metro Jaya.

Roy dkk juga dilaporkan di Polresta Semarang dan diadukan di Polres Surakarta dan Polresta Sleman.
cnnindonesia

Rapat Dengan DPR RI, Gubri Wahid Bahas Ketimpangan DBH Migas

Rapat Dengan DPR RI, Gubri Wahid Bahas Ketimpangan DBH Migas

By redkoranriaudotco →

  

KORANRIAU.co,PEKANBARU, - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Provinsi Riau dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan seluruh Gubernur, dan Bupati/Walikota se-Indonesia, pada Rabu 30 April 2025.

 

 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda itu, Wahid menyoroti kondisi fiskal Riau yang semakin berat akibat menurunnya pendapatan dari sektor migas serta belum meratanya dana transfer dari pusat. Ia menyebut, dulunya Riau dikenal sebagai provinsi kaya karena sumber daya alam, namun kini kondisinya jauh berbeda.

 

 

“Dulu kami dapat transfer sektor Migas lebih dari Rp3 triliun per tahun, sekarang tinggal Rp350 miliar. Tahun ini kami berpotensi defisit Rp3 triliun lebih,” ungkap Wahid.

 

 

Menurutnya, defisit itu disebabkan oleh sejumlah kewajiban yang belum teranggarkan, seperti tunda bayar pihak ketiga sebesar Rp1 triliun, gaji pegawai, serta tunda salur ke kabupaten/kota. Sementara itu, pendapatan daerah diperkirakan hanya Rp8,2 triliun dari total kebutuhan APBD 2025 sebesar Rp9,7 triliun.

 

 

Meski demikian, Wahid menegaskan dirinya tetap berkomitmen mengelola pemerintahan secara maksimal. 

 

 

Dalam rapat kerja itu, Gubri juga menyoroti ketimpangan dalam Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor kelapa sawit, meskipun Riau merupakan penghasil sawit terbesar nasional.

 

 

“PDRB kami naik tiap tahun, tapi DBH terus menurun. Riau penghasil sawit terbesar, tapi kalah dari Kaltara dalam hal dana bagi hasil. Ini tidak adil,” tegasnya.

 

 

Ia juga mengeluhkan sistem transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang saat ini bersifat earmarked seperti DAK, sehingga menghambat fleksibilitas daerah dalam berinovasi. Selain itu, realisasi transfer baru 13 persen, padahal seharusnya bulan ini sudah mencapai 25 persen

 

 

Dalam kesempatan itu, Wahid juga menyinggung pembatasan usia dalam pengangkatan direksi dan komisaris BUMD yang tertuang dalam Permendagri. Menurutnya, aturan tersebut menyulitkan daerah mencari sosok profesional untuk memimpin BUMD.

 

 

“Aturan ini menyulitkan. Kami butuh orang profesional, tak selalu ditentukan usia. Mohon Permendagri ditinjau ulang,” ujarnya.

 

 

Ia juga meminta atensi terkait ketidakjelasan terhadap nasib perusahaan BUMD yang tidak sehat, seperti Riau Airlines, serta mendorong optimalisasi peran BLUD di sektor pendidikan, khususnya untuk SMK.

 

Dalam dari itu Wahid juga mempertanyakan pelaksanaan otonomi daerah yang nilainya masih bersifat sentralistik. Ia mencontohkan kesulitan dalam memindahkan atau mengangkat pejabat yang harus melalui prosedur teknis tertentu (pertek) dari pusat.

 

 

“Ini otonomi daerah atau sentralisasi? Kita diminta kerja cepat, tapi tidak diberi keleluasaan memilih orang yang bisa mendukung kerja kita,” katanya.

 

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pihaknya memanggil para Gubernur salah satunya karena pernyataan Wahid soal defisit APBD Riau yang viral. Ia juga mengakui perlunya evaluasi terhadap mekanisme transfer dana pusat ke daerah yang sering kali terlambat dan berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

 

 

“Kita harus pastikan dana dikucurkan tepat waktu dan penggunaannya lebih fleksibel,” ujarnya.

 

 

Rifqinizamy juga mendukung usulan revisi aturan batas usia pejabat BUMD dan meminta Gubernur Riau menertibkan izin HGU perkebunan sawit agar tidak merugikan negara.

 

 

Rapat kerja ini membahas empat agenda utama yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta manajemen kepegawaian. rls

 

PGN Jaga Kinerja Operasional dan Ketahanan Energi Nasional di Kuartal I 2025

PGN Jaga Kinerja Operasional dan Ketahanan Energi Nasional di Kuartal I 2025

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,JAKARTA– PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, mencatat kinerja operasional yang solid pada Kuartal I 2025 di tengah tekanan kondisi geopolitik dan fluktuasi harga energi global. PGN terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui optimalisasi infrastruktur dan agregasi pasokan gas bumi.

Selama tiga bulan pertama 2025, volume penyaluran gas PGN tercatat sebesar 861 BBTUD, sementara transmisi mencapai 1.602 MMSCFD. Keandalan infrastruktur tetap tinggi di level 99,9%, menopang layanan kepada lebih dari 820 ribu pelanggan di seluruh Indonesia, mencakup 817.420 rumah tangga, 2.587 pelanggan kecil dan 3.291 industri dan komersial. 

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyebutkan bahwa kuartal ini merupakan periode konsolidasi strategi di tengah transisi pasokan energi domestik.

“Kami terus fokus pada efisiensi, kesinambungan pasokan gas, dan akselerasi proyek strategis seperti pengembangan jaringan gas rumah tangga serta infrastruktur LNG,” ungkap Fajriyah pada Rabu, (30/4/2025).

Sesuai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT),  gas pipa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri penerima HGBT untuk mendukung daya saing industri strategis nasional.

Di sisi lain, terbatasnya pasokan gas pipa akibat penurunan produksi dari beberapa lapangan hulu di wilayah Jawa dan Sumatera, mendorong PGN untuk mengoptimalkan pemanfaatan jasa regasifikasi LNG di Lampung, Arun, dan Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna menjaga kesinambungan pasokan energi, khususnya untuk sektor kelistrikan dan industri komersial lainnya termasuk pelanggan non-HGBT.

Volume jasa regasifikasi melalui kontrak Terminal Usage Agreement (TUA) FSRU Lampung naik menjadi 109 BBTUD, sementara jasa melalui fasilitas LNG Arun mencapai 128 BBTUD dan FSRU Jawa Barat 294 BBTUD.

PGN juga mencatat kontribusi di segmen lain seperti transportasi minyak sebesar 171.943 BOEPD, lifting migas sebesar 16.461 BOEPD, dan perdagangan LNG internasional sebesar 68 BBTUD.

Dari sisi keuangan, PGN membukukan pendapatan sebesar USD 967 juta atau tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. EBITDA tercatat USD 205 juta, sementara laba bersih mencapai USD 62 juta. Tekanan geopolitik, fluktuasi harga minyak serta fluktuasi kurs baik IDR terhadap USD maupun JPY terhadap USD mempengaruhi profit margin dan perusahaan berhasil mengimbangi melalui penguatan operasional, optimasi dana internal dan efisiensi.

“Kami menyikapi volatilitas pasar dengan mempercepat proyek strategis dan menjaga kelancaran operasional agar manfaat gas bumi tetap berdampak luas bagi ekonomi nasional,” lanjut Fajriyah.

Langkah strategis PGN juga diperkuat dengan ditetapkannya sebagai pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi di Kota Batam oleh BPH Migas. Penunjukan ini membuka peluang pengembangan sekitar 16.000 sambungan rumah tangga, industri, dan komersial hingga 2027.

“Kami menjalankan investasi strategis secara berkelanjutan agar utilisasi gas domestik meningkat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Fajriyah.

PGN berkomitmen dalam memperkuat ketahanan energi dan terus menjajaki berbagai potensi sumber pasokan gas baru dan memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan Pemerintah, regulator, dan para pemangku kepentingan lainnya,  guna memastikan keandalan pasokan dapat memenuhi kebutuhan gas bumi  khususnya sektor komersial dan industri domestik. rls

Polda Riau Bongkar Sindikat Pemalsu Dokumen Kependudukan

Polda Riau Bongkar Sindikat Pemalsu Dokumen Kependudukan

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Polda Daerah Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Dimana pelaku memalsukan sejumlah dokumen kependudukan dengan menggunakan blangko asli milik pemerintah

Pelaku memalsukan dokumen ini untuk meloloskan BI Cheking dan penipuan secara online lainnya. Para pelaku yakni RWY, FHS, SP dan RW wanita yang tegah mengandung buah hatinya.

Direskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan menjelaskan kasus ini terungkap dalam patroli siber yang rutin pihaknya lakukan. Dimana pelaku menawarkan jasa pembuatan dokumen itu lewat media sosial FB dengan akun Sultan Biro Jasa.

"Jadi mereka menawarkan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Lahir, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Akta Kematian, Akta Nikah, pengurusan PT Perorangan, Buku Nikah hingga surat pindah," jelasnya didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Anom Karbianto dan Kasubdit Siber Ditreskrimsus, Kompol Dany Andhika Karya Dita.

Pelaku pertama yang berhasil ditangkap yakni RWY. Ia ditangkap di jalan Lintas Pekanbaru - Taluk Kuantan Rabu (24/04/25) lalu.

Dari tangan RWY polisi menyita dua KTP dan satu buku nikah dengan mana yang sama yakni Ramadani dan Erawati. "Untuk pengurusan ini pelaku mematok harga Rp5 juta untuk 2 KTP dan Rp2,5 juta untuk buku nikah," jelasnya

Setelah dikembangkan, polisi keudia berhasil menangkap FHS di Jalan Melati Kecamatan Marpoyan Damai. Ia memiliki berperan menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memesan blangko KTP resmi pemerintah yang masih kosong kepada tersangka SP.

SP sendiri merupakan honorer di pencatatan sipil di Kecamatan Pinggir. Selanjutnya tersangka wanita inisial RW yang berperan menerbitkan buku nikah dan juga memesan berkas buku nikah dari kenalannya di Bekasi.

Tersangka RW juga pernah mendaftarkan surat pindah yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kecamatan Pinggir. "Para pelaku ini sudah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Dimana hasil kejahatannya mereka bagi sesuai kesepakatan. Misalnya dalam satu NIK saja, pelaku dapat keuntungan Rp650 ribu," paparnya.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 35 Jo Pasal 65 ayat (1) UU RI No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau Pasal 266 Jo Pasal 55, 56 KUHPidana yaitu mengambil keuntungan uang untuk pembuatan KTP (data pribadi) dengan menggunakan keterangan yang tidak sebenarnya pada KTP tersebut. Dimana ancaman hukuman maksimal adalah 12 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp12 miliar. rtc

Polres Inhu Sita Rumah Mewah Bandar Narkoba 'Mak Gandi' Terkait TPPU

Polres Inhu Sita Rumah Mewah Bandar Narkoba 'Mak Gandi' Terkait TPPU

By redkoranriaudotco →

 

 
KORANRIAU.co,PEKANBARU- Polres Indragiri Hulu (Inhu), menyita sebuah rumah mewah yang diduga kuat milik seorang bandar narkoba bernama Nurhasana, yang lebih dikenal dengan sapaan 'Mak Gandi'.

Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari proses penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang saat ini tengah ditangani secara intensif oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Indragiri Hulu.

Menurut keterangan resmi dari Kapolres Indragiri Hulu, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fahrian Saleh Siregar, penyitaan aset berupa rumah mewah tersebut merupakan wujud nyata dari upaya penegakan hukum yang sedang berjalan.

AKBP Fahrian menegaskan, bahwa rumah yang terletak di wilayah Indragiri Hulu tersebut kuat dugaan berasal dari hasil bisnis haram narkotika yang dijalankan oleh Nurhasana alias Mak Gandi, seorang wanita berusia 65 tahun yang kini menjadi target utama dalam pemberantasan jaringan narkoba di wilayah tersebut.

"Penyitaan ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang sedang kami tangani. Tim penyidik Polres Indragiri Hulu telah melakukan penyitaan aset ini sejak hari kemarin," ujar AKBP Fahrian Siregar kepada awak media pada hari Selasa (29/4/25).

Ia menegaskan komitmen institusinya dalam memberantas kejahatan narkoba secara komprehensif. Dalam proses penyitaan aset yang signifikan ini, Polres Indragiri Hulu tidak bekerja sendiri. 

Guna memastikan akurasi dalam penilaian nilai aset yang disita, pihak kepolisian menggandeng Badan Pendapatan Daerah (Bappenda). Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk mendapatkan taksiran nilai yang objektif dan transparan terhadap aset-aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika.

Selain rumah mewah, serangkaian aset lain yang diduga terkait dengan bisnis haram Mak Gandi juga turut disita oleh Polres Indragiri Hulu. Aset-aset tersebut meliputi sebuah rumah toko (ruko) tiga pintu dan satu unit ruko dua pintu yang berlokasi strategis di Jalan Sultan, Kampung Dagang, Rengat.

Penyitaan ruko tiga pintu tersebut didasarkan pada penetapan sita dari Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor: 541/Pid.B-SITA/2024/PN Rgt tertanggal 22 Oktober 2024.

Tak berhenti di situ, upaya penegakan hukum terus berlanjut dengan penyitaan tiga unit rumah hunian lainnya yang terletak di Jalan Pasir Jaya, Kuantan Babu, Rengat.

Penyitaan aset-aset tambahan ini didasarkan pada penetapan terpisah dari Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor: 252/Pid.B.SITA/2025/PN Rgt yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2025.

AKBP Fahrian Saleh Siregar kembali menekankan betapa krusialnya proses penghitungan nilai aset yang disita dalam menunjang kelancaran proses hukum selanjutnya.

"Penghitungan nilai aset ini sangat penting untuk menunjang proses hukum yang lebih lanjut. Ini adalah bukti nyata bahwa Polres Indragiri Hulu memiliki komitmen penuh untuk memberantas segala bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kasus narkoba Mak Gandi ini," tegasnya.

Terungkapnya kasus jaringan narkoba yang melibatkan Mak Gandi ini bermula dari penangkapan seorang pria bernama MG alias Ega (33) pada hari Rabu (28/2/2025) sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan AR Hakim Kota Rengat. Saat penangkapan, Ega kedapatan sedang menunggu pembeli sabu. Dari tangan Ega, polisi berhasil mengamankan sebuah dompet kecil yang berisi empat paket sabu siap edar dengan berat kotor mencapai 0,78 gram.

Dalam interogasi, Ega mengakui bahwa sabu tersebut miliknya dan diperoleh dari Mak Gandi untuk diedarkan kepada orang lain. Berdasarkan informasi tersebut, tim kepolisian bergerak cepat menuju kediaman Mak Gandi di Desa Kuba dan berhasil menemukan barang bukti narkoba dalam jumlah yang lebih besar, yakni empat bungkus ukuran besar dan 93 paket berbagai ukuran dengan total berat kotor mencapai 368,27 gram. mc/nor

Jokowi Dikabarkan Bakal ke Polda Metro Hari Ini Lapor Tudingan Ijazah

Jokowi Dikabarkan Bakal ke Polda Metro Hari Ini Lapor Tudingan Ijazah

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan berencana melaporkan langsung soal tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4) hari ini.

"Betul, rencananya seperti itu," kata salah satu kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan saat dikonfirmasi.

Kendati demikian, Yakup belum menjelaskan lebih lanjut ihwal laporan tersebut. Termasuk, soal siapa saja pihak yang akan dilaporkan.

Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih belum menemukan titik akhir. Sidang perdana kasus ini pun telah dimulai pada Kamis (24/4) lalu di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt, dan terkait mobil Esemka terdaftar dengan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt. Dalam perkara ini Jokowi duduk sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo tergugat 2, SMAN 6 Solo tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada tergugat 4.

Di sisi lain, empat orang yang vokal menggugat keaslian ijazah Jokowi juga dilaporkan polisi. Empat terlapor tersebut adalah mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma.

Relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang itu ke Polres Metro Jakarta Pusat buntut tudingan ijazah palsu Jokowi pada Rabu (24/4) dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda
Metro Jaya.

Dalam laporannya, keempat orang itu diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP terkait tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi.
cnnindonesia

Di Riau, 10 Daerah Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

Di Riau, 10 Daerah Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

By redkoranriaudotco →

 

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Sebanyak 10 kabupaten/kota di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

 

Sejauh ini, dari 12 daerah, hanya Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang belum menetapkan status tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau, M Edy Afrizal menjelaskan, penetapan status siaga dilakukan setelah ditemukannya titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah. Kemudian, sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan datang dalam waktu dekat.

“Saat ini tinggal dua daerah yang belum menetapkan status siaga, yaitu Kota Pekanbaru dan Rokan Hilir. Kami imbau agar segera membahasnya, agar koordinasi dan penanganan bisa lebih cepat jika terjadi Karhutla,” katanya, Selasa (29/4/25).

Edy menambahkan, penetapan status siaga mempermudah proses koordinasi lintas sektor dan memungkinkan bantuan dikirim lebih cepat apabila terjadi kebakaran.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Riau diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2025. Risiko Karhutla diprediksi meningkat seiring potensi kekeringan di sejumlah daerah.

“Pemprov Riau bersama Polda Riau sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dan sosialisasi, termasuk melalui kegiatan seperti Karhutla Fun Run dan Jambore Karhutla. Ini kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran, khususnya di kalangan generasi muda,”sebut Gubri.

Pemprov Riau juga telah mengusulkan sejumlah langkah mitigasi ke pemerintah pusat, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC), patroli udara, dan water bombing.

Selain itu, sebanyak 17.764 personel telah disiapkan untuk penanggulangan Karhutla di seluruh wilayah Riau. Personel ini terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, relawan masyarakat peduli api (MPA), hingga pihak perusahaan.

Dari total tersebut lanjutnya, TNI AD menyiapkan 3.227 personel, TNI AU 60 personel, Polri 5.231 personel, DLHK/DISBUN 455 orang, BPBD Damkar 860 orang, Manggala Agni 2.210 orang, MPA 4.059 orang, Satpol PP 1.670 orang, dan perusahaan 1.980 personel. Diharapkan dapat meminimalisir dampak Karhutla yang kerap menjadi ancaman tahunan di wilayahnya. nor

 

Rapor 100 Hari Trump: Hanya 39% Warga AS Puas Kinerja Presiden

Rapor 100 Hari Trump: Hanya 39% Warga AS Puas Kinerja Presiden

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-- Memasuki 100 hari pertama masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi kenyataan pahit di mana hanya 39 persen warga AS yang menyatakan puas dengan kinerjanya.

Hal itu berdasar survei terbaru dari The Washington Post dan ABC News. Angka ini mencerminkan menurunnya kepercayaan publik terhadap Trump.

Meski demikian, Trump tetap merayakan tonggak awal masa kepemimpinannya dengan menggelar kampanye akbar di Michigan, medan pertempuran pemilu yang berhasil ia menangkan melawan Kamala Harris pada November lalu.

Sejak dilantik kembali, Trump telah menjalankan sejumlah kebijakan berani dan kontroversial. Di antaranya, penetapan tarif besar-besaran terhadap produk asing, pemangkasan tenaga kerja federal bersama sekutunya Elon Musk, hingga penghentian berbagai bantuan luar negeri.

Namun, pendekatan agresif ini justru memicu gejolak pasar dan ketidakpastian ekonomi.

Wall Street tercatat turun lebih dari enam persen sejak Trump menjabat, meski sempat naik tipis setelah kabar pelonggaran tarif otomotif.

Trump juga menghadapi kritik keras atas pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk praktik deportasi tanpa proses hukum yang banyak diprotes.

Demokrat sebut 100 hari Trump kegagalan besar

Partai Demokrat tak menyia-nyiakan momentum. Dalam pernyataannya, mereka menyebut 100 hari pertama Trump sebagai kegagalan besar, seraya menuding Trump sebagai penyebab mahalnya biaya hidup, sulitnya pensiun, dan meningkatnya risiko resesi.

"Trump bertanggung jawab atas fakta bahwa hidup makin mahal dan ekonomi berada di ambang jurang," ujar Komite Nasional Demokrat.

Meski popularitasnya menurun secara nasional, Trump tetap mendapat dukungan kuat dari basis pemilih setianya. Ia bahkan menyatakan bahwa seluruh janji kampanyenya sudah selesai atau dalam proses diselesaikan.

"Saya rasa kami sudah menyelesaikan segalanya, atau sedang dalam tahap akhir," kata Trump dalam pernyataan sebelum terbang ke kampanye di Michigan.

Namun sejumlah kebijakan yang dijalankannya, termasuk usaha mencabut kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, serta penghapusan dana pendidikan tinggi, memicu pertanyaan serius soal batas kekuasaan presiden.
cnnindonesia

Donnarumma, Tembok Tangguh PSG yang Buat Arsenal Tumpul

Donnarumma, Tembok Tangguh PSG yang Buat Arsenal Tumpul

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-- Gianluigi Donnarumma jadi bintang kemenangan Paris Saint-Germain (PSG) atas Arsenal pada leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Emirates, Rabu (30/4) dini hari WIB.

Ousmane Dembele memang jadi pencetak gol tunggal di laga Arsenal vs PSG. Gol Dembele di menit keempat mengantar PSG unggul cepat namun Donnarumma jadi sosok krusial yang memastikan keunggulan tersebut bertahan hingga akhir laga.

Donnarumma melakukan sejumlah penyelamatan gemilang dan menggagalkan peluang Arsenal untuk mencetak gol.

Di babak pertama, Donnarumma menggagalkan upaya Gabriel Martinelli menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Sedangkan di babak kedua, Donnarumma kembali unjuk gigi lewat beberapa aksi penyelamatan penting lainnya.

Pada menit ke-56, Donnarumma menepis tembakan mendatar dari Leandro Trossard. Aksi penyelamatan itu terbilang brilian lantaran tembakan Trossard begitu keras menuju gawang.

Di laga itu, Arsenal melepaskan total 10 tembakan dan lima di antaranya tepat sasaran. Namun tidak ada satu pun yang bisa menggetarkan gawang PSG hingga laga berakhir.


Sejatinya ada satu serangan Arsenal yang tidak bisa digagalkan Donnarumma. Momen itu adalah saat Mikel Merino menyundul bola umpan tendangan bebas Declan Rice.

Beruntung bagi Donnarumma dan PSG, gol Merino dianulir usai pemantauan lewat VAR. Merino sudah berada dalam posisi offside ketika menyundul bola.

Kemenangan 1-0 di markas Arsenal ini jelas jadi keuntungan besar bagi PSG. Les Parisiens kini hanya butuh hasil imbang di Parc des Princes untuk memastikan diri lolos ke final Liga Champions.
cnnindonesia