Rapor 100 Hari Trump: Hanya 39% Warga AS Puas Kinerja Presiden

KORANRIAU.co-- Memasuki 100 hari pertama masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi kenyataan pahit di mana hanya 39 persen warga AS yang menyatakan puas dengan kinerjanya.

Hal itu berdasar survei terbaru dari The Washington Post dan ABC News. Angka ini mencerminkan menurunnya kepercayaan publik terhadap Trump.

Meski demikian, Trump tetap merayakan tonggak awal masa kepemimpinannya dengan menggelar kampanye akbar di Michigan, medan pertempuran pemilu yang berhasil ia menangkan melawan Kamala Harris pada November lalu.

Sejak dilantik kembali, Trump telah menjalankan sejumlah kebijakan berani dan kontroversial. Di antaranya, penetapan tarif besar-besaran terhadap produk asing, pemangkasan tenaga kerja federal bersama sekutunya Elon Musk, hingga penghentian berbagai bantuan luar negeri.

Namun, pendekatan agresif ini justru memicu gejolak pasar dan ketidakpastian ekonomi.

Wall Street tercatat turun lebih dari enam persen sejak Trump menjabat, meski sempat naik tipis setelah kabar pelonggaran tarif otomotif.

Trump juga menghadapi kritik keras atas pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk praktik deportasi tanpa proses hukum yang banyak diprotes.

Demokrat sebut 100 hari Trump kegagalan besar

Partai Demokrat tak menyia-nyiakan momentum. Dalam pernyataannya, mereka menyebut 100 hari pertama Trump sebagai kegagalan besar, seraya menuding Trump sebagai penyebab mahalnya biaya hidup, sulitnya pensiun, dan meningkatnya risiko resesi.

"Trump bertanggung jawab atas fakta bahwa hidup makin mahal dan ekonomi berada di ambang jurang," ujar Komite Nasional Demokrat.

Meski popularitasnya menurun secara nasional, Trump tetap mendapat dukungan kuat dari basis pemilih setianya. Ia bahkan menyatakan bahwa seluruh janji kampanyenya sudah selesai atau dalam proses diselesaikan.

"Saya rasa kami sudah menyelesaikan segalanya, atau sedang dalam tahap akhir," kata Trump dalam pernyataan sebelum terbang ke kampanye di Michigan.

Namun sejumlah kebijakan yang dijalankannya, termasuk usaha mencabut kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, serta penghapusan dana pendidikan tinggi, memicu pertanyaan serius soal batas kekuasaan presiden.
cnnindonesia

Subjects:

Internasional

Share This: