Browsing "Older Posts"

  • Gubri Minta Guru PPPK Lebih Termotivasi Mengajar

    By redkoranriaudotco → Kamis, 25 Februari 2021

     



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 108 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. 


    Ia berharap semoga yang terpilih menjadi pegawai PPPK menjadi termotivasi dan dapat mengajar lebih baik. Saat penyerahan SK tersebut, Gubri mengawali sambutannya dengan mengucapkan syukur karena pada hari ini dapat menyerahkan SK PPPK secara simbolis perdana di Provinsi Riau yang diserahkan kepada 108 orang peserta penerima SK PPPK di lingkungan Pemprov Riau.


    "Alhamdulillah saya menyerahkan SK simbolis perdana untuk Riau sebanyak 108 orang yang sangat luar biasa semua dari guru," katanya, di Halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (25/02/21).


    Namun, Gubri juga mengingatkan untuk selalu bersyukur walaupun ditengah perjuangan para guru honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum berhasil namun PPPK ini hak dan kewajiban sama saja dengan PNS hanya yang membedakan uang pensiunnya.


    "Tapi semua yang diterima oleh pegawai negeri itu haknya adalah sama karena itulah tentunya pagi hari ini patut bersyukur kepada Allah, dari sekian ribu guru honor dan pegawai honor yang ada Provinsi Riau saat ini telah terpilih diamanahkan oleh Allah Tuhan Yang maha kuasa menjadi pegawai PPPK Provinsi Riau," ujar Gubri.


    Oleh karena itu ia juga mengucapkan selamat kepada yang terpilih serta berharap mudah-mudahan penyerahan SK ini dapat menjadi motivasi untuk mengajar lebih baik mulai dari TK sampai dengan SLTA di provinsi Riau sehingga angka melek huruf yang menjadikan yang menjadi standar dari pemerintah dapat terus ditingkatkan untuk melihat tingkat keberhasilan pendidikan provinsi Riau.


    "Tingkat keberhasilan pendidikan Provinsi Riau mendapat urutan ke-4 di Indonesia itu semua atas jerih payah dalam mengajar dengan susah payah ada di kampung-kampung ada di kecamatan ada juga di ibukota provinsi semoga ini semua menjadi amal ibadah di sisi Allah," ungkapnya.


    Turut hadir dalam penyerahan SK PPPK tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Zul Ikram serta para peserta penerima SK Pengangkatan PPPK di lingkungan Pemprov Riau.nor

  • Hanya 11 Pelamar Assesmen PTP Pemprov Riau Ikuti Tes Kompetensi Manajerial

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dari 31 pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemprov Riau yang lulus administrasi, hanya 11 yang bakal memgikuti Tes Kompetensi Manajerial.


    Informasi ini diungkapkan oleh Kepala UPT Penilaian dan Kompetensi Budi Fakhri BKD Riau Budi Fakhri, saat dikonfirmasi perkembangan proses seleksi assesmen tersebut."Cuma 11 pelamar yang ikut Tes Kompetensi Manajerial dari 31 yang lulus administrasi,"kata Budi,Kamis (25/2/21) di Pekanbaru.


    Dikatakan Budi, 11 pelamar itu harus menjalani tes kompetensi manajerial itu karena memang belum pernah mengikutinya. Sementara untuk 20 pelamar lainnya telah mengikuti tes kompetensi manajerial pada assesmen sebelumnya dan telah dinyatakan lulus.


    "Yang 11 pelamar itu memang belum pernah ikut tes kompetensi. Kalau yang 20 pelamar lainnya itu, mereka pernah ikut tes kompetensi manajerial dan berlaku selama 3 tahun,"jelasnya.


    Budi menambahkan, pelaksanaan Tes Kompetensi Manajerial itu akan dimulai Jumat (26/2/21) besok hingga Sabtu (27/2/21) mendatang di Kantor UPT Penilaian dan Kompetensi. Para pelamar akan dibagi dalam beberapa gelombang dengan jumlah 11 peserta setiap kelompok selama dua hari.


    Diwartakan sebelumnya, Tim Pansel JPTP Pemprov Riau telah mengumumkan 31 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk pengisian tiga jabatan eselon II Pemprov Riau. Artinya, dari 33 pelamar hanya dua peserta tidak lolos seleksi administrasi.


    Adapun tiga jabatan PTP di Pemprov Riau yang bakal 'diperebutkan' itu adalah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Riau, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau. Dilelangnya ketiga jabatan itu karena pejabat saat ini akan memasuki pensiun dan masih berstatus pelaksana harian (Plh).nor

  • Beda Suara Rocky Gerung & Dokter Tirta soal Kerumunan Jokowi

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co-Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2) lalu menjadi sorotan publik lantaran dianggap menciptakan kerumunan di tengah pandemi virus corona.


    Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak warga berkerumun dan berdesakan mengelilingi mobil yang ditumpangi orang nomor satu di Indonesia tersebut. Momen itu pun lantas menuai beragam pendapat dari publik, ada mengkritik Jokowi tapi ada pula yang menganggap kerumunan terjadi spontan.


    Seperti Rocky Gerung misalnya, pengamat politik itu menganggap tindakan Jokowi kala itu memancing kerumunan, usai presiden melempar benda-benda dari dalam mobil. Rocky menilai mestinya Jokowi tidak melakukan tindakan tersebut jika menganggap saat ini masih pandemi Covid-19.


    "Kalau saya lihat tadi video itu, itu artinya memang presiden memancing kerumunan dengan melempar-lemparkan benda-benda dari dalam mobil yang disebut hadiah, kan itu artinya minta rakyat berkumpul, 'ni gua punya hadiah', kira kira begitu kan," kata Rocky dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (24/2).


    Lebih lanjut, Rocky menyebut, aksi Jokowi muncul dari sunroof mobil saat itu merupakan sebuah adegan yang dibuat dramatis tapi berakibat tragis. Hal itu, kata dia, lantaran masyarakat membandingkan dengan kerumunan yang ditimbulkan oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shibab yang diperkarakan.


    Rocky juga berpendapat Jokowi seharusnya bisa saja langsung mengakui kesalahan pada peristiwa itu, lalu kemudian membayar denda. Upaya itu menurut Rocky perlu dilakukan Jokowi guna meredam ocehan publik.


    "Tanpa perlu istana kasih apology dulu, 'oke saya buat kesalahan karena itu saya akan membayar denda Rp50 juta' itu sebetulnya lebih beradab supaya kontroversi berhenti," kata dia.


    Berbeda dengan Rocky, Relawan Peduli Pencegahan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi atau lebih akrab disapa Dokter Tirta menilai sanksi kerumunan tak relevan bila diterapkan pada kasus kerumunan warga yang terjadi usai kedatangan Jokowi di NTT.


    Tirta menilai kerumunan warga itu terjadi secara spontan, bukan datang karena ada undangan. Menurutnya, kumpulan orang itu muncul karena Jokowi merupakan tokoh yang berpotensi mengundang kerumunan di setiap aktivitas kerjanya.


    "Jadi kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan," kata Tirta melalui video yang diunggah dari akun Instagram @dr.tirta, CNNIndonesia.com telah diberi izin untuk mengutipnya.


    Tirta justru mengapresiasi Jokowi yang tetap mengimbau warga NTT untuk tetap memakai masker saat kerumunan terjadi. Namun ia meminta, agar insiden kerumunan itu dapat menjadi pelajaran bagi tim protokoler presiden untuk melakukan upaya pengawalan secara masif. Terutama ketika Jokowi melakukan kunjungan kerja di kemudian hari.


    "Semoga ke depannya istana lebih selektif dan protektif jika agenda pak presiden di lapangan, karena antusiasme warga yang sangat besar," pungkas Tirta.


    Tak hanya Rocky dan Tirta, sorotan kritik untuk Jokowi juga datang dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman. Ia menyindir dengan menyebut Jokowi hendak menguji kekebalan vaksin Covid-19 yang telah diterima beberapa waktu lalu.


    Selain itu, Benny pun menilai insiden kerumunan itu terjadi karena Jokowi ingin menguji nyali Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.


    Sementara Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menilai Jokwoi tak bersalah dalam kerumunan yang muncul saat kunjungan kerja tersebut. Kesalahan, menurutnya, dilakukan oleh tim protokoler yang menyiapkan kedatangan Jokowi.


    Zubairi pun meminta momen itu menjadi evaluasi bagi para protokoler yang berada di tempat tersebut. Para protokoler, kata Zubairi, mestinya menyadari pesan Jokowi bahwa selain kebijakan, yang penting adalah implementasi.


    Presiden Jokowi meninjau tanggul Citarum yang jebol.Presiden Jokowi saat meninjau tanggul Citarum yang jebol. (Foto: Rusman - Biro Pers)

    Adapun buntut dari pecah suara publik itu lantaran sebuah momen yang terekam dalam rekaman video beredar di media sosial. Dalam video terlihat Jokowi tampak menggunakan mobil hitam. Warga mengelilingi mobil tersebut.


    Kendaraan itu pun sempat terhenti di tengah jalan. Mantan Wali Kota Solo itu lantas membuka atap mobil. Ia keluar dari rooftop mobil dan melambaikan tangan ke arah warga.


    Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin menyebut kerumunan terjadi secara spontan karena warga antusias menyambut kedatangan Jokowi. Bey menuturkan saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rombongan presiden di pinggir jalan.cnnindonesia/nor

  • Man City Menang di Liga Champions, Pep Malah Kena Bully

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Manchester City sukses meraih hasil positif melawan Borussia Moenchengladbach pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Namun justru mantel yang dikenakan pelatih Man City Pep Guardiola mendapat dari netizen.


    Bermain di Puskas Arena, Budapest, Man City menang 2-0 atas M'Gladbach. The Citizens harus menunggu sampai setengah jam laga berjalan untuk memecah kebuntuan.


    Gol pembuka diciptakan Bernardo Silva yang tak menyia-nyiakan umpan terukur Joao Cancelo lewat tendangan dari dalam kotak penalti. Man City baru menambah keunggulan di babak kedua. Menit 65, Gabriel Jesus menceploskan dengan mudah setelah menerima umpan sundulan Silva.


    Kemenangan itu jelas jadi modal buat Man City yang pada leg kedua bertindak sebagai tuan rumah. Leg kedua akan dimainkan 18 Maret mendatang di Stadion Etihad.


    Meski menang, namun netizen fokus pada hal lain. Yakni Pep yang terlihat aneh dengan mantel barunya yang dia kenakan pada pertandingan tersebut.


    Mantel baru Pep itu sejatinya terlihat biasa saja. Namun logo Man City berukuran besar di bagian belakang mantel yang membuat netizen tak tahan untuk mengomentari.


    "Mantel itu. Guardiola memiliki selera berpakaian yang lebih buruk daripada Nagelsman," tulis seorang pengguna twitter, dilansir dari Sportbible.


    "Mantel Pep Guardiola sangat buruk sehingga mata Juanma Lillo keluar dari rongganya," tulis akun lainnya.cnnindonesia/nor


  • AS Minta Mesir Tidak Beli Senjata dari Rusia

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Amerika Serikat menyatakan prihatin atas rencana Mesir membeli senjata militer dari Rusia, yakni jet tempur Su-35.


    Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat melakukan percakapan telepon Menlu Mesir Sameh Shoukry.


    "Menlu menyampaikan keprihatinan atas hak asasi manusia, yang dia tekankan akan menjadi inti dari hubungan bilateral AS-Mesir, dan rencana pembelian pesawat tempur Su-35 Mesir dari Rusia," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Selasa (23/2) dalam pernyataan dikutip dari situs resmi pemerintahan AS.


    Negeri Paman Sam juga menentang keras langkah sekutunya, Turki yang membeli jet tempur Rusia. AS mengancam menjatuhkan sanksi kepada para sekutu mereka yang nekat membeli peralatan tempur dari Rusia.


    Dalam kesempatan itu, Blinken dan Shoukry juga menyoroti pentingnya kemitraan strategis yang kuat antara Amerika Serikat dan Mesir."Terutama dalam keamanan dan kerja sama kontraterorisme yang sedang berlangsung, serta bertukar pandangan tentang masalah regional."


    Pembicaraan perdamaian yang didukung PBB di Libya dan proses perdamaian Timur Tengah turut disinggung dalam percakapan tersebut. Mesir telah mengungkapkan rencana membeli jet tempur Su-35 untuk membantu militer dalam memerangi pemberontakan di Semenanjung Sinai yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.


    Hal itu diputuskan Mesir setelah Amerika Serikat tidak menanggapi permintaan pembelian 24 jet tempur F-35.


    Kesepakatan dengan Rusia tersebut ditujukan untuk memperluas jaringan pemasok senjata bagi Mesir. Sebab, selama beberapa tahun terakhir bantuan militer dari AS dihentikan karena kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia.


    Mesir sendiri merupakan salah satu penerima bantuan militer terbesar dari AS di luar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Akan tetapi, belakangan ini Mesir beralih meminta bantuan militer kepada Rusia.


    Bahkan pada 2017 Mesir mengizinkan pasukan militer Rusia untuk menggunakan pangkalan udaranya.cnnindonesia/nor

  • Tingkatkan Kemampuan Penyidik Kepolisian, BI Riau Beri Pelatihan Tindak Pidana Terhadap Rupiah

    By redkoranriaudotco → Rabu, 24 Februari 2021

     


    PEKANBARU, KORANRIAU.co - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau memberikan kegiatan Pelatihan Tindak Pidana Terhadap Rupiah kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu Polda Riau. Kegiatan pelatihan diselengarakan pada Kamis-Jumat (25-26/02/2021) di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau.

    Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Decymus melalui Deputy Bank Indonesia Kantor Perwakilan Riau, Asral Masruri mengatakan, peserta pelatihan sebanyak 30 orang yang berasal dari 12 Polres dan anggota Ditreskrimsus Polda Riau. 

    "Pelatihan ini dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Polda Riau. Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Kapolda Riau, Bapak Irjen Pol Agung Setya I.E, S.H., S.I.K., M.Si dan Bapak Decymus selaku kepada Perwakilan BI Provinsi Riau," ujar Asral Masruri.

    Adapun materi pelatihan, meliputi ciri-ciri keaslian uang Rupiah, kewajiban penggunaan mata uang Rupiah, Tindak pidana Rupiah, pengetahuan terkait kegiatan aktivitas valuta asing, APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme), dengan menghadirkan narasumber Bank Indonesia Riau, Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelatihan dilakukan secara offline dan daring. 

    "Metode pelatihan dilakukan dengan tatap muka dan role play  yang interaktif," jelas Asral menambahkan.

    Melalui pelatihan ini, diharapkan Penyidik/Penyidik Pembantu Polda Riau dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penyidik/penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana terhadap Rupiah maupun memahami ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

    Diketahui, data uang tidak asli secara nasional pada 2018 sampai 2020 masing-masing sebanyak 237.431 lembar, 202.741 lembar dan 193.948 lembar. Rasio temuan upal terhadap jumlah bilyet uang yang diedarkan secara nasional pada tahun 2020 sebanyak 5 artinya terdapat 5 lembar upal dari 1 juta bilyet (lembar) uang yang diedarkan. 

    Sumber temuan uang palsu sebesar 51,8 persen merupakan temuan uang palsu dari klarifikasi (masyarakat, bank, PJPUR dan BI) dan sebesar 48,2 persen merupakan temuan kasus dari pihak kepolisian. Berdasarkan pecahan sebesar 55 persen pecahan 100 ribu, 39 persen pecahan 50 ribu dan pecahan dibawah 50 ribu sebesar 6 p[ersen.

    Sedangkan jumlah uang tidak asli di Provinsi Riau tahun 2018 sd 2020 masing-masing sebanyak 424 lembar, 365 lembar dan 676 lembar. Temuan uang tidak asli tersebut pada 2020 terdiri dari pecahan 100,000 sebanyak 411 lembar (61%), pecahan 50,000 sebanyak 243 lembar (36%)  dan pecahan dibawah 50,000 sebanyak 22 lembar (3%). Rasio temuan upal di Provinsi Riau masih di bawah nasional yaitu sebesar 2,7 artinya terdapat 2,7 lembar upal dari 1 juta bilyet (lembar) uang yang diedarkan.

    Sedangkan jumlah KUPVA BB di Provinsi Riau sebanyak 16 KUPVA BB dan sampai saat ini belum terdapat KUPVA BB tidak berizin. (rid/rls)

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Walikota Pekanbaru Buka FGD Percepat Pembentukan TP2DD

    By redkoranriaudotco →


    PEKANBARU, KORANRIAU.co - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST, MT secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD)  Bapenda Kabupaten dan Kota Se Provinsi Riau di Hotel Pangeran, Rabu (24/02/21). 

    Agenda FGD guna mempercepat  pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

    Turut hadir Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Divisi SP, PUR & MI Asral Masruri, Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah III Harteti Rospelita,S.Kom, M.Si, Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Kota Pekanbaru,Kepala Bapenda Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Riau.  

    Narasumber yang turut hadir Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Fernando H.Siagian S.STP,M.Si dan Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri RI R.An An Andri Hikmat, SR, AP, MM.

    Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST,MT mengatakan, menuju kemajuan Kota Pekanbaru kedepan dalam digitalisasi, menuju smart city madani maka diperlukan percepat  pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

    TP2DD nantinya diyakini dapat mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

    TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan ETPD dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan. 

    Kepala BAPENDA Kota Pekanbaru H. Zulhelmi Arifin,S.STP, M.Si menjelaskan, dalam rangka optimalisasi pajak darah 

    TP2DD mampu mempercepat transformasi digital dan  berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat terutama di era pandemi.

    FGD  tidak hanya membahas tentang  TP2DD, ETPD juga membahas tentang SIPD pendapatan Pemerintah Daerah yang nantinya laporan akan sampai langsung kepada Kepala Daerah.

    Upaya yang dilakukan ini tidak dapat berhasil tanpa adanya sinergi yang berkesinambungan antar pihak yang terkait seperti Bapenda, BKAD dan Perbankan, baik di tingkat Provinsi, Kota, hingga Kabupaten.

    Dengan terbentuknya TP2DD diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, ekonomi inklusif bertambah kuat, dan kesejahteraan dapat lebih merata.

    Tak hanya membahas TP2DD,  Fernando HSiagian Kemendagri RI juga mengaharapkan Pemerintah Daerah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna membantu sistem kerja dalam mengumpulkan penginputan data pajak. (rid)



  • Warga Buka Lahan, Pemprov Riau Siapkan 12 Eskavator Gratis

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Bagi warga yang ingin membuka lahan perkebunan pemerintah Provinsi (Pemprov) siapkan 12 unit alat berat jenis eskavator. Alat berat tersebut merupakan langkah Gubernur Riau, H Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution dalam mengatasi pembukaan lahan dengan cara membakar.


    Informasi tersebut, disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edwar Sanger usai  pertemuan tindak lanjut pasca penetapan Status Siaga Karhutla Riau, Rabu (24/2) di Kantor BPBD Riau. 


    Dikatakannya jika untuk pinjam pakai alat berat tersebut diberikan secara cuma-cuma atau gratis karena merupakan program dari gubernur Riau untuk masyarakat Riau.


    Sedangkan untuk pinjam pakainya, masyarakat tinggal koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan BPBD kabupten kota setempat yang selanjutnya direkomendasikan ke PUPR selaku penyedia peralatan.


    "Ini merupakan program bapak gubernur untuk masyarakat, makanya diberikan secara gratis," katanya.


    Program ini tambahnya, juga merupakan langkah strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam persiapan mengantisipasi Karhutla setelah menerapkan status Siaga Darurat Karhutla beberapa waktu lalu. 12 Eskavator itu kini telah disiapkan di Dinas PUPR provinsi Riau. 


    "Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan," ujarnya.


    Disinggung terkait pengajuan helikopter ke BNPB, Edward menjelaskan, jika saat ini masih dalam persiapan dan koordinasi  dengan pihak BNPB. Pasalnya, untuk helikopter ini juga sedikit terkendala pandemi Covid-19 karena benerapa daerah masih lockdown. Sehingga petugasnya terbatas. 


    "Helikopternya ada, tapi  petugasnya belum ada maka itu masih menunggu informasi itu. yang pasti untuk helikopter ini sudah disiapkan BNPB untuk Riau," jelasnya.


    Lebih jauh katanya, untuk Karhutla ini BNPB sudah mempersiapkan sebanyak 11 unit Helikopter. "Untuk Riau kita baru mengajukan 3 unit saja, 1 untuk patroli dan 2 untuk Water Bombing. Mudaha-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dikirim," tuturnya.mcr/nor

  • APBD Telah Disusun, Gubri Ingatkan OPD Rancang Kegiatan Bermanfaat Bagi Masyarakat

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau H Syamsuar mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.


    Ia menambahkan, APBD Riau tahun 2021 telah disusun dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan tupoksi OPD-nya masing masing. Selain itu ia juga berpesan untuk mengurangi kegiatan rutin yang dinilai tidak bermanfaat.


    "Kalau memang kira-kira tak bermanfaat hilangkanlah, karena masih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat yang harus dilakukan untuk masyarakat," ujarnya di Ruang Riau Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/2/2021).


    Ia mengingatkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan ada nilai ibadah di sisi Allah yang maha kuasa.


    "Yakinlah, kerja yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan dibalas oleh Allah. Memang balasannya mungkin bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk kebahagiaan, memudahkan segala persoalan dan kesehatan. Saya merasakan itu," tuturnya.


    Syamsuar juga meyakini dengan bekerja dengan ikhlas tersebut dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan umat maka akan pasti menjadi nilai ibadah dan akan memiliki dampak yang positif bagi semua orang.


    Selain itu ia juga berpesan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau untuk terus berinovasi dalam bekerja agar tidak monoton sehingga ada perubahan mengarah ke yang lebih baik dari sebelumnya.


    "Harus ada perubahan dan harus berinovasi kerja kita, jangan sampai begitu-begitu saja," ucapnya.


    Menurutnya inovasi yang dapat dilakukan adalah yang memudahkan pekerjaan, serta menyenangkan hati orang yang memang berhak mendapatkan pelayanan.Tentunya tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.mcr/nor

  • Jum'at, H Adil-Asmar Dilantik Jadi Bupati dan Wabup Meranti

    By redkoranriaudotco →
    Sekda Kepulauan Meranti Dr. Kamsol


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti periode 2021-2026, H Muhammad Adil SH dan H Asmar sudah keluar. Jika tidak ada aral melintang, pelantikan akan dilaksanakan pada Jum'at (26/2/2021). Pelantikan akan bersamaan dengan pelantikan dengan dua daerah lainnya di Riau, yakni Bupati dan Wabup Kabupaten Bengkalis dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai. 


    Seperti yang diungkap Plh Bupati Kepulauan Meranti yang juga Sekda Meranti, Dr Kamsol yang dikonfirmasi, Rabu (24/2/2021). Ia H Adil-Asmar akan dilantik langsung oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi.


    "Sudah fix. Jadwal pelantikan pak bupati dan wakil bupati kita akan dilaksanakan di Pekanbaru pada Jum'at (26/2/2021). Pelantikan dan sumpah jabatan akan dipimpin langsung oleh Pak Gubernur," ungkapnya.


    Dirincikannya, pelantikan akan dilakukan di Balai Serindit komplek gubernuran, di Pekanbaru. Waktunya, pada pukul 09.00 Wib.


    "Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah. Sehingga kita memiliki bupati defentif lagi nantinya," ujarnya.


    Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab Meranti, Jon Hendri SSTP yang dikonfirmasi menambahkan bahwa pelantikan akan dilakukan secara hibrid, Dimana khusus untuk bupati dan wakil bupati akan dilantik secara langsung di Pekanbaru. Namun forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) Meranti akan menyaksikan pelantikannya secara virtual di Selatpanjang.


    "Jadi dalam agenda protokol Pemprov Riau, yang diundang dalam pelantikan ke Pekanbaru hanya H Adil dan H Asmar saja beserta istri dan anak-anaknya saja. Bahkan istri dan anak-anak mereka tidak bisa masuk ke ruang pelantikan. Tetapi menyaksikan di ruangan lain yang sudah dipersiapkan," terangnya.


    Lebih jauh, Jon mengungkapkan untuk menyaksikan secara virtual nantinya di Selatpanjang akan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak. Dimana Plh Bupati, Dr H Kamsol akan beserta Forkompimda dan pejabat daerah akan mengikuti pelantikan tersebut.


    Terkait Surat Keputusan (SK) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden diakui Jon belum dikantongi. Tetapi dari koordinasi Pemprov Riau, SK akan disiapkan paling lama malam ini pukul 24.00 Wib.


    "Yang jelas, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti sudah diperbolehkan untuk dilantik oleh Kemendagri. SK nya paling lama tengah malam ini sudah siap. Artinya sebelum pelantikan SK sudah siap," tegasnya. (Ahmad)

  • Tikam Tiga Warga Tenayan, Maling Tewas Diamuk Massa

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Seorang pencuri meregang nyawa akibat diamuk warga di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Bukan tanpa alasan, pelaku menjadi bukan-bukanan warga lantaran melakukan pencurian di dua rumah milik warga dan menusuk tiga orang warga menggunakan sebilah pisau.


    Peristiwa yang terjadi pada Rabu (24/02/21) pagi itu dibenarkan oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, melalui Kapolsek Tenayan Raya, AKP Manapar Situmeang. Saat dikonfirmasi Manapar menjelaskan, pelaku sebelumnya berupaya melakukan pencurian di tiga rumah milik warga di kawasan itu.


    "Rumah pertama berhasil dibongkar dan pelaku mencuri 2 unit handphone. Di rumah kedua pelaku ambil 1 unit handphone, sedangkan pelaku tidak berhasil membongkar rumah ketiga," katanya, Rabu (24/02/21).


    Manapar merinci, usai aksi pencurian itu, korban yang mendiami rumah pertama sasaran pelaku sadar telah kehilangan dua handphone miliknya. Tak habis akal, korban lantas melakukan pencarian menggunakan aplikasi internet. Dari aplikasi itu diketahui, pelaku masih berada di sekitar tempat tinggal korban.


    "Korban mengetahui posisi pelaku masih berada di bukit-bukit sekitar rumahnya. Kemudian bersama warga lain mengepung lokasi itu," terangnya.


    Merasa terpojok, pelaku langsung melempar handphone milik korban tadi dan mengeluarkan sebilah pisau. Kemudian terjadilah perlawanan saat pelaku hendak diamankan warga.


    Akibat perlawanan itu, tiga orang mengalami luka tusuk akibat tikaman senjata tajam dari pelaku. Korban mengalami luka di bagian perut, tangan dan kaki. Atas tindakan itu, warga justru semakin marah dan mengamuk pelaku hingga sekarat.


    Setelah mendapatkan laporan, pihaknya lantas mendatangi lokasi dan membawa pelaku ke rumah sakit Bhayangkara. Namun nyawa pelaku tak tertolong."Meninggal di RS Bhayangkara," terangnya.


    Hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan identitas pelaku tersebut. Namun pihaknya telah melakukan pengambilan sidik jari dan ciri-cirinya. Namun diperkirakan usia pelaku sekitar 37 tahun.


    "Ketiga korban masih menjalani perawatan di rumah sakit umum. Salah satu korban mengalami luka yang serius di bagian perut," tandasnya.rtc/nor


  • 31 Pelamar Lulus Seleksi Administrasi Asessment PTP Pemprov Riau

    By redkoranriaudotco →

     


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemprov Riau mengumumkan hasil seleksi administrasi peserta seleksi terbuka jabatan eselon II pemerintah setempat. 


    Hasilnya, dari 33 peserta yang mendaftar, 31 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk pengisian tiga jabatan eselon II Pemprov Riau, sedangkan dua peserta tidak lolos seleksi.


    "Iya ada dua peserta yang tak lulus seleksi administrasi. Sedangkan 31 peserta dari 33 pendaftar dinyatakan lulus," kata Ketua Pansel JPTP Pemprov Riau, Dr M Yafiz, Rabu (24/2/2021) di Pekanbaru.


    Yafiz mengatakan, dua peserta yang tak lolos seleksi administrasi tersebut karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan. 


    "Kan salah satu syaratnya harus ada rekomendasi kepala daerah. Kalau dia ASN Pemprov Riau harus ada rekom pak Gubernur, kalau dia dari kabupaten/kota harus dari bupati/wali kotanya. Syarat itu yang tidak dapat," terangnya. 


    Yafiz menyampaikan, kedua peserta yang tak lolos seleksi administrasi itu merupakan ASN Pemprov Riau, dan ASN Kota Dumai. 


    Setelah itu, kemudian pihaknya akan melakukan tahapan seleksi selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural pada 26-27 Februari 2021. 


    "Tapi hanya 11 peserta yang mengingkuti seleksi tahap kedua ini. Karena dari 31 peserta itu, 20 peserta  sudah pernah mengikuti seleksi manajerial, karena masanya kan 2 tahun," tutupnya.nor

  • Pekan Depan, Mantan Camat Tenayan Abdimas Syahfitra Disidangkan

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Camat Tenayan Raya Abdimas Syahfitra, segara menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negari (PN) Pekanbaru, terkait dugaan korupsi dana PMB-RW sebesar Rp655 juta.


    Abdimas ditetapkan tersangka pertama pada kasus yang merugikan keuangan negara sebesar setengah miliar rupiah. Modus perbuatan mantan Kabag Humas Setdako Pekanbaru melakukan manipulasi data untuk pencairan dana kegiatan PMBRW senilai Rp366 juta dana kelurahan sekitar Rp655 juta tahun 2019. 


    Terhadap dana itu, dikelola oleh mantan Camat Pekanbaru Kota untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan di antaranya pelatihan dan pengelolaan sampah. Lalu, pelatihan daur ulang sampah serta pelatihan peternakanan. 


    Akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan itu, tidak rampung. Namun, pada lapora pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut dibuat selesai. Atas perbuatannya, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ancamannya, hukuman pidana 20 tahun penjara. 


    "Sudah. Berkas perkara sudah kita limpah ke pengadilan, Selasa kemarin," ungkap Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Yunius Zega, Rabu (24/2). 


    Pria akrab disapa Zega menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan tujuh orang Jaksa Penuntut Umum (JPU). Para JPU ini, akan bertugas membuktikan surat dakwaan dipersidangan. "JPU akan buktikan dakwaan yang telah dibuat," imbuhnya. 


    "Kemungkinan, sidang perdananya digelar pekan depan," jelas mantan Kasi Pidum Kejari Dumai menambahkan.


    Abdimas sendiri telah diperiksa oleh penyidik Pidsus, Senin (14/9). Pemeriksaan ini, merupakan yang pertama dijalaninya. Mantan Kabag Humas Setdako Pekanbaru diketahui menyambangi Kantor Korps Adhykasa Jalan Jendral Sudirman sekitar pukul 09.00 WIB. Ia tampak mengenakan baju kemeja lengan pendek dan celana warna cream menuju lantai 3 untuk memenuhi panggilan penyidik Bidang Pidsus. 


    Proses permintaan keterangan terhadap Abdimasberlangsung selama beberapa jam. Sekitar pukul 17.15 WIB, Ia terlihat keluar dari pintu utama Kantor Kejari Pekanbaru seorang diri. Dalam proses permintaan keterangan yang berlangsung beberapa jam, Camat Pekanbaru Kota mengakui, dirinya dicecer sebanyak sebelas pertanyaan oleh penyidik. Salah satu di antaranya terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kala dirinya menduduki jabatan Camat Tenayan Raya.


    Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan penggelahan di Kantor Camat TenayanRaya di Jalan Budi Luhur Nomor 1, Kamis (3/8) lalu. Penggeledahan kantor yang melibatkan sejumlah jaksa Bidang Pidsus selama hampir tiga jam. Hasilnya, satu bok kontainer berisikan sejumlah barang bukti yang turut disita. 


    Usai mendapati bukti dari kegiatan bersumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun 2019 jaksa membawa dokumen tersebut ke Kantor Korps Adhyaksa Pekanbaru. Dokumen tersebut masih dipelajari penyidik untuk mendalami perkara rasuah tersebut. 


    Selain itu, penggeledahan telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya dengan memegang surat penetapan dari pengadilan, serta ditindaklanjuti dengan penggeledahan.Riri

  • Sah! Jonli Komut PT PIR dan Adel Gunawan Jabat Dirut

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menetapkan H Jonli sebagai Komisaris Utama (Komut) dan Adel Gunawan sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Rabu (24/2/2021).


    Penetapan pimpinan PT PIR tersebut dipimpin langsung Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy."Iya nama-nama komisaris dan direksi yang ditetapkan masih sama," kata Asisten II Setdaprov Riau, Eva Refita, Rabu (24/2/2021) di kantor Gubernur Riau.


    Sedangkan pimpinan PT PIR yang ditetapkan RUPS-LB berdasarkan keputusan Gubernur Riau diantaranya Komisaris Utama PT PIR H Jonli, Komisaris Sahat Martin Philip. Kemudian Direktur Utama Adel Gunawan, Direktur Syafruddin Atan Wahid.


    Terpisah, H Jonli yang baru saja ditetapkan sebagai Komut mengatakan, berjanji akan mengembangkan perusahaan. Bersama jajaran Direksi, dia akan membuat gebrakan untuk meningkatkan pendapatan usaha.


    "Kita berharapm semua jajaran direksi dapat bekerjasama dalam mengembangkan BUMD ini. Mari sama-sama kita berupaya untuk memajukan perusahaan ini,"harapnya.


    Sebelumnya diwartakan, jika para komisaris dan direksi yang terpilih akan ditetapkan dalam RUPS pada 3 Februari lalu. Namun ditunda karena sesuatu hal. 


    Komisaris dan direksi PT PIR telah diseleksi melalui ujia kelayakan dan kepatutan (UKK) sesuai dengan prosedur. Sejumlah calon banyak yang turut 'meramaikan' seleksi dua jabatan di BUMD Riau itu.nor

  • Tepis Isu Keretakan, Gubri Syamsuar Minta Kepala OPD Tetap Kompak

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar meminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap kompak dan solid dalam menjalan tugas kedinasan.


    Hal itu disampaikan Gubri usai memberi pengarahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara virtual di RCC Gedung Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/2/21). Gubri juga sekalian menepis isu keretakan hubungannya dengan Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution.


    "Saya juga sampaikan ke teman-teman OPD agar mereka solid dan kompak. Kami juga sekaligus menetralisir jangan kami dibilang tak kompak berdua,"kata Gubri didampingi Wagubri.


    Menurut Gubri, dikhawatirkan kondisi ini juga bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Kalau ini terjadi nantinya bisa terjadi kemandekan. 


    "Alhamdulillah tadi juga sudah dapat keterangan masing-masing OPD. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi kami agar ke depan bisa bekerja lebih maksimal,"ulasnya.


    Gubri Syamsuar juga mengatakan, pengarahan yang diberikan tersebut berkenaan dengan dua tahun kepemimpinannya dengan Wagubri. Masih ada waktu tersisa tiga tahun lagi


    "Masih tinggal sisa waktu tiga tahun lagi hingga tahun 2023. Karena 2024 sudah Pilkada lagi,"sebutnya.


    Oleh karena itu, dua meminta kepada Kepala OPD dengan sisa waktu yang ada, harus bekerja keras dan kerja maksimal. Apalagi, banyak target-target yang belum terealisasi perlu dikejar.nor


  • WN Rusia Buron Interpol Ditangkap di Bali Bersama Pacar

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Polisi meringkus warga negara Rusia yang merupakan buron Interpol, Andrew Ayer alias Andrei Kovalenka, yang kabur dari kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, beberapa waktu lalu.


    Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa Andrew ditangkap di Villa Seminyak, Jalan Umalas 1, Kuta Utara, Bali pada Rabu (24/2) dini hari tadi.


    "Tim Mabes Polri, Resmob Polda Bali bersama dengan pihak Imigrasi Khusus Kelas I Ngurah Rai telah melakukan penangkapan terhadap DPO Red Notice Interpol WNA Rusia Andrew Ayer alias Andrei Kovalenka," kata Argo kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Rabu (24/2).


    Dalam penangkapan itu, Argo mengatakan bahwa buronan tersebut tidak memberikan perlawanan. Dia pun langsung dibawa ke kantor Imigrasi.


    Selain Andrew, tim gabungan juga turut mengamankan seorang wanita yang merupakan pacar Andrew bernama Ekaterina Trubkina. Dia diduga terlibat dalam pelarian buron tersebut.


    "Diamankan bersama pacarnya tanpa melakukan perlawanan. Dilanjutkan membawa DPO tersebut ke kantor Imigrasi," ucapnya lagi.


    Sebagai informasi, warga negara Rusia itu melarikan diri dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada Kamis (11/2) pukul 13.20 WITA.


    Dia melarikan dalam proses administrasi pemindahan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Saat kejadian, Kovalenka usai dijenguk oleh pacarnya itu.


    Pria pemilik paspor bernomor 7536xx ini sebelumnya telah menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIA Kerobokan akibat kasus narkoba.


    "Dia ditangkap polisi pada Oktober 2019 karena menjadi pengedar narkoba hashish untuk para turis. Barang bukti 521,19 gram hashish," jelas Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Parlindungan, Sabtu (13/2) malam.cnnindonesia/nor


  • RUPS-LB PT SPR, John Pinem Sah Jabat Komut

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda penetapan pejabat Komisaris Utama (Komut) dan Direktur , Rabu (24/2/21).


    RUPS-LB ini digelar di Kantor PT SPR di Jalan Diponegoro Pekanbaru. RUPSL-B ini dipimpin Plh Sekdaprov Riau H Masrul Kasmy, selaku pemegang saham dari Pemprov Riau.


    "Kita sedang menggelar RUPS-LB dengan agenda penetapan Komut dan Dirut. Dipimpin Pak Plh Sekdaprov Riau,"kata Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau John Armedi Pinem.


    Dia mengatakan, dalam RUPS-LB itu ditetapkan Jhon Armedi Pinem sebagai Komut. Sementara Dirut dijabat oleh Fuady Noor.


    Untuk diketahui, pejabat Komut dan Dirut PT SPR itu merupakan yang dinyatakan Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) beberapa waktu lalu. Seyogianya penetapan dilakukan tanggal 3 Februari 2021 lalu, namun ditunda hari ini.nor


  • Epidemiolog Kritik Kerumunan Jokowi di NTT

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Epidemiolog asal Universitas Griffith, Dicky Budiman mengkritik kerumunan penyambutan Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh warga setempat.


    "Presiden harusnya mengingatkan anak buahnya bahwa kondisi kita belum aman dari Covid-19," tegas Dicky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/2).


    Menurut Dicky, Indonesia saat ini butuh keteladanan atau contoh untuk menghindari kerumunan. Pemerintah pusat dan daerah harus bisa mengingatkan bahwa situasi di Indonesia belum terkendali karena tingkat positivity rate yang masih jauh dari angka 5 persen.


    "Covid-19 ini masih lama, bisa dua tahun lagi. Korban akan makin banyak jatuh kalau tidak disiplin dan buat kerumunan terus," kata Dicky.


    Lebih lanjut, Dicky juga menilai situasi kerumunan di NTT justru membahayakan Jokowi sendiri. Walaupun Jokowi terlihat di dalam mobil, tidak menjamin tidak ada penularan.


    "Itu beresiko, walau Presiden sudah divaksin itu tetap beresiko tertular," kata Dicky.


    Ia pun menyarankan pemberian bantuan dari pemerintah pusat selama Covid-19 harusnya tidak dilakukan dengan cara kerumunan. Namun dengan cara lewat lembaga dan diberikan kepada perwakilan warga saja.


    Dicky juga mengingatkan bahwa kasus Covid-19 di NTT makin tinggi karena testing yang masih sangat rendah. Ia memiliki data bahwa masih banyak warga yang berlibur ke NTT, seperti ke pulau Komodo akhirnya tertular Covid-19.


    "Di NTT angka Covid-19 masih berbahaya karena testing Covid-19 masih rendah, kasus infeksi banyak yang tidak terdeteksi, respons pemerintah masih kurang," tegas Dicky.


    Ia juga mengingatkan bahwa jumlah penduduk RI besar dan berada di negara kepulauan. Sehingga, ia khawatir pola pandemiya akan silih berganti yang berujung memperlambat dan memberatkan pengendalian Covid-19.


    "Kunjungan Presiden ke daerah harus diantisipasi jangan ada kerumunan lagi. Kesadaran warga masih rendah. Kewajiban tim presiden untuk koordinasi dengan warga di daerah kalau ada kunjungan untuk tetap jaga protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah selama ini," kata Dicky.


    Sebelumnya, sejumlah video kunjungan Jokowi di NTT beredar di media sosial. Beberapa di antaranya memperlihatkan rombongan mobil kepresidenan dikeliling kerumunan warga.


    Jokowi tampak membuka atap mobil. Lalu ia menyapa para warga. Sesekali Jokowi menunjuk masker di mulutnya seraya mengingatkan warga akan kedisiplinan protokol kesehatan.


    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan kejadian itu berlangsung di Maumere. Saat itu, Jokowi hendak menghadiri peresmian Bendungan Napun Gete.


    "Jadi sebenarnya, itu melihat spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi," kata Bey kepada wartawan, Selasa (23/2).


    Bey menyampaikan warga sudah berjejer saat rombongan kepresidenan datang. Saat mobil Jokowi sampai di lokasi, warga berebut mendekat. Ia menyampaikan Jokowi berinisiatif menyapa para warga yang sudah datang. Jokowi membuka atap mobil untuk melambaikan tangan dan mengingatkan protokol kesehatan.cnnindonesia/nor

  • Lelaki China Sit Up di Tiang Listrik Picu Mati Lampu

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Seorang lelaki China berulah dengan nekat memanjat tiang listrik dan melakukan sit up sehingga menyebabkan pemadaman listrik ribuan rumah.


    Insiden itu dilaporkan oleh media pada Selasa (23/2). Ulah lelaki itu tak hanya memukau penonton, tetapi menyebabkan pemadaman listrik di ribuan rumah.


    Menurut laporan surat kabar China, People's Daily, laki-laki yang tak disebutkan namanya ditahan polisi setelah aksinya membuat perusahaan listrik setempat memadamkan aliran jaringan pada Minggu (21/2) malam pekan lalu di pinggiran kota Chengdu.


    Ulah lelaki itu direkam dan videonya menyebar di media sosial. Dalam video itu dia terlihat memanjat tiang listrik dengan ketinggian 10 meter dan melakukan gerakan sit up.


    "Perusahaan listrik setempat memutuskan memadamkan listrik darurat .. berdampak pada puluhan ribu rumah tangga," tulis surat kabar People's Daily.


    Menurut laporan surat kabar The Paper Shanghai, tim penyelamat termasuk paramedis dikerahkan untuk menyelamatkan sang lelaki itu dari kemungkinan tersetrum.


    Tidak diketahui alasan laki-laki itu melakukan sit-up di tiang listrik. Media massa pemerintah China memperingatkan supaya penduduk lain tidak ada yang meniru tindakan lelaki itu.


    "Perilaku laki-laki itu terlalu berbahaya!" kata salah satu saksi.


    Insiden itu menjadi perbincangan hangat di media sosial Tiongkok. Setidaknya ada 1.7 juta orang yang melihat rekaman aksi lelaki itu melalui sebuah tagar yang berkaitan dengannya.


    "Saya kesal karena tidak ada listrik ... dan ketika saya melihat berita dan mengetahui alasannya, saya merasa kesal sekaligus geli," kata salah satu pengguna media sosial Weibo.


    Sementara itu pengguna lain Weibo tidak menganggap aksi yang dilakukan pria itu sebagai lelucon. "Pemadaman listrik bisa menghabiskan banyak uang dan berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal," kata mereka.


    Berdasarkan laporan Reuters, polisi setempat tidak bisa dihubungi untuk dimintai keterangan.cnnindonesia/nor

  • Chelsea Tekuk Atletico, Giroud Cetak Gol Salto

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Chelsea mengalahkan Atletico Madrid 1-0 berkat gol salto Olivier Giroud pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Nasional, Bucharest, Rumania, Rabu (24/2) dini hari WIB.


    Chelsea mendominasi permainan di babak pertama. The Blues memperlihatkan permainan menyerang memanfaatkan lebar lapangan yang merepotkan pemain Atletico.


    Peluang pertama didapatkan Chelsea melalui Andreas Christensen pada menit kesembilan. Christensen melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang belum menemui sasaran.


    Lima menit berselang, Atletico menciptakan peluang upaya Thomas Lemar yang berada di samping kiri gawang Chelsea.


    Chelsea kembali menguasai permainan setelah peluang yang didapat Atletico. Tim London Barat menciptakan peluang lain dari Marcos Alonso dan Werner yang belum berujung gol.


    Chelsea masih memegang kendali permainan hingga akhir babak pertama. Namun, dominasi itu tidak berujung gol ke gawang Atletico sehingga skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.


    Di babak kedua, Atletico menciptakan peluang lewat serangan balik pada menit ke-58. Bola muntah hasil tendangan pemain Atletico disambut tendangan akrobatik oleh Joao Felix di kotak penalti yang belum membahayakan gawang Chelsea.


    Sepuluh menit berselang, Chelsea akhirnya bisa membobol gawang Atletico. Olivier Giroud melakukan tendangan salto yang membobol gawang Los Colchoneros.


    Wasit sempat menganulir gol Giroud karena menganggap pemain asal Prancis itu sudah lebih dulu dalam posisi offside. Namun, wasit mengubah keputusan setelah mendapat masukan dari wasit yang mengamati Video Assistant Referee (VAR).


    Gol itu disahkan wasit karena bola yang ditendang Giroud berawal dari sentuhan pemain Atletico, Mario Hermoso. Sentuhan akhir dari Hermoso itu membuat Giroud dalam posisi tidak offside.


    Setelah unggul 1-0, Chelsea mulai fokus bertahan. Situasi ini dimanfaatkan Atletico untuk menekan Chelsea di sisa waktu babak kedua tetapi tidak membuahkan hasil hingga babak kedua berakhir.cnnindonesia/nor

  • Gubri Syamsuar Terima Penghargaan Publik Leader Awards

    By redkoranriaudotco → Selasa, 23 Februari 2021


    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima penghargaan Publik Leader Awards kategori Gubernur dari Media Berita Satu, Selasa (23/2/21) malam.


    Syamsuar menyampaikan ucapan terimakasih kepada Media Berita Satu dan mengatakan bahwa penghargaan Publik Leader Awards tersebut turut ia hadiahkan pada jajaran dan petugas dilapangan.


    "Tak hanya itu, penghargaan ini juga turut kami hadiahkan kepada tenaga kesehatan yang selama masa pandemi Covid-19 yang tak henti-hentinya berjuang memberi pelayanan prima dalam menangani pasien kepada masyarakat," kata Syamsuar.


    Jelasnya bahwa saat ini pemerintah provinsi selalu berusaha menghadirkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain memberikan penghasilan lebih kepada seluruh tenaga kesehatan dan petugas non medis yang terlibat langsung menangani pasien Covid-19.


    "Hingga menghadirkan Alat medis ekstra porporen membrand oksigen dan satu satunya di Sumatera," lanjutnya.


    "Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat kami dan seluruh jajaran untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,"pungkasnya


    Diketahui bahwa dalam pengumuman penghargaan public leader aword di media berita satu Gubri Syamsuar setelah sembuh dari Covid-19 kembali beraktivitas dan vokus dalam penanganan Covid-19 secara maksimal.


    Dimana Pemerintah Provinsi Riau Agresif melakukan tes dengan 2,38 tes per 1000 penduduk yang mana 2 kali lipat melampaui WHO dan test tersebut juga dibarengi dengan usaha lacak dan isolasi yang baik sehingga hasilnya positif range sebesar 4,7 persen dibawah 5 persen setandar WHO.


    Gubernur Syamsuar juga mampu mengawal ekonomi meskipun pandemi masih menekan pertumbuhan ekonomi 1,12 persen dan kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Riau tetap positif, pada tahun 2020 kredit UMKM meningkat 3,2 persen pada periode sama tahun sebelumnya.nor

  • Hilman Azazi Dimutasi Jadi Asdatun Kejati NTB

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Hilman Azazi, dimutasi ke Kejati Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun). 


    Adanya pergantian ini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-151/C/02/2021 Tentang Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Surat itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono tertangal 16 Februari lalu.


    Dalam surat tersebut, Hilman Azazi diangkat dalam jabatan baru sebagai Asisten Datun Kejati Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara, posisi yang ditinggalkannya masih kosong lantaran belum ada SK dari Kejagung.


    Kasi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat  (Penkum Humas) Kejati Riau, Muspidauan SH MH dikonfirmasi membenarkannya. Disampaikan dia, per pergantian pejabat utama di Korps Adhyaksa merupakan hal yang biasa dalam organisasi. 


    "Iya, ini hal biasa sebagai bentuk penyegaran. Pergantian jabatan kan memang rutin dilakukan," ujar Muspidauan, Selasa (23/2/21). 


    Meskipun SK tersebut telah ada, kata Muspidauan, Hilman Azazi hingga kini masih menjabat sebagai Aspidsus Kejati Riau. Hal tersebut dikarenakan, pihaknya masih menunggu pengganti yang bersangkutan. 


    "Walaupun SK sudah keluar, tetapi pak Hilman masih menjabat (Asisten Pidsus Kejati Riau). Karena kita masih menunggu penggantinya. Kan belum ada (penggantinya), makanya pak Hilman masih disini," pungkas mantan Kasi Datun Kejari Pekanbaru.Riri

  • Gubri Syamsuar Harap Pelantikan Dua Kepala Daerah Terpilih Tidak Virtual

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar berharap pelantikan Bupati Bengkalis dan Walikota Dumai yang terpilih, dapat dilakukan secara langsung dan bukan virtual.


    Harapan ini diungkapkan oleh Gubri, saat dikonfirmasi tentang rencana pelantikan dua kepala daerah terpilih itu. Bahkan katanya, usulan pelantikan langsung itu telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


    "Kami sudah buat surat usulannya itu kepada menteri. Kami berharap pelantikan tetap secara langsung," kata Gubri, Selasa, (23/2/21) di Gedung Daerah.


    Gubri menginginkan, pelantikan itu dapat dilaksanakan di Gedung Daerah Riau. Dijadwalkan, pelantikan akan berlangsung pada Jumat (26/2/21) mendatang.


    Meski secara langsung sebut Gubri, bukan berarti pihaknya tidak menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Nantinya, para tamu dan undangan akan dibatasi dengan pemeriksaan yang ketat.


    Terkait rencana pelantikan secara langsung itu papar Gubri, Kemendagri sudah memberikan sinyal akan menyetujui. Ini ditandai dengan akan dilaksanakannya rapat antara Sekda, Asisten I, Kepala Biro Pemerintahan dan Karo Administrasi Pimpinan Setdaprov Riau dalam rangka membahas pelantikan itu.


    Seperti diketahui, awalnya Kemendagri telah menginstruksikan agar pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada serentak 2021 dilaksanakan secara virtual. Hal ini dalam upaya mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.


    Akan tetapi, sejumlah daerah mengajuka keberatan ke Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. Mereka mememinta agar pelantikan dilaksanakan secara langsung atau tidak virtual dengan syarat menerapkan Prokes Covid-19.nor

  • Pemprov Riau Harap Digitalisasi Mampu Tingkatkan Perekonomian

    By redkoranriaudotco →

     


    KORANRIAU.co,PEKANBARU -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah merencanakan program e- commerce yang dapat mengeplay kegiatan-kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.


    "Saya sudah bicara juga dengan Badan Pengadaan barang dan jasa untuk hal ini, supaya provinsi Riau dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan APBD itu melalui e-commerce," kata Asisten II Setdaprov Riau, Evarefita saat memberi mengikuti akselerasi persiapan pembentukan Tim Percepatan dan Peluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Riau di Ruang Rapat Besar Coordination dan Teamwork Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Selasa (23/2/2021).


    Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Riau yang berjumlah kurang lebih 23.000 dan apabila dana APBD bergulir untuk UMKM dapat meningkatkan pendapatan inklusif sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan perekonomian selain itu diharapkan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


    "Karena memang saat ini kita masih melihat angka yang rendah terkait akses untuk pembayaran retribusi dan pajak yang mengakses digitalisasi ini," terangnya.


    Ia berharap digitalisasi ini sudah dapat dijalankan pada tahun 2021 ini dan harus bisa lebih unggul dari daerah atau provinsi lainnya karena Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sudah menginginkannya sejak lama, dengan keaktifan TP2DD tentunya akan bisa melalukan pertemuan rutin sehingga dapat melihat pergerakan dan kemajuan dengan penerapan digitalisasi.


    "Yang kita harapkan kita harus bisa lebih unggul dari provinsi lainnya, karena sama-sama diketahui Sumatera Barat sudah anggka 4 sedangkan kita sebagai tetangga sebelahnya masih berada diangka 2,80, untuk mencapai keunggulan tersebut kita harus aktif dan saya rasa tidak ada kendalan apa pun untuk itu dengan digitalisasi dapat meningkatkan perekonomian," pungkasnya.mcr/nor

  • Kasus Zulkifli AS, KPK Kembali Periksa Kepala Bapenda dan Eks Kabid DPMPTSP Kota Dumai

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Marjoko Santoso, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai. Ia diperiksa sebagai saksi perkara suap dengan tersangka mantan Walikota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah.


    Marjoko Santoso bukan pertama kali dipanggil KPK untuk memberikan keterangan. Sebelumnya, ia sudah beberapa kali jadi saksi, dalam kapasitas selalu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai 2014 - 2017.


    "Hari ini dijadwalkan pemeriksaan saksi ZAS (Zulkifli AS), tindak pidana suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai Dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (23/2/2021).


    Ali mengatakan, Marjoko Santoso dipanggil dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. "Saksi Marjoko Santoso, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai," kata Ali.


    Selain Marjoko Santoso, KPK juga memeriksa Said Effendi SE selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai 2017. Kepala Bagian LPSE Sekretariat Daerah Kota Dumai ini juga sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi Zulkifli AS.


    Ali mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Pekanbaru. "Bertempat di Markas Polda Riau, Jalan Pattimura, Nomor 13, Pekanbaru," kata Ali Fikri.


    Pemeriksaan juga dilakukan kepada 7 saksi lain. Mereka adalah Syaari, yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Dumai, Eli Yati selaku wiraswasta, Busari Muslim selaku wiraswasta, Mimi Gusneti selaku ibu rumah tangga.


    Kemudian Ali Ibnu Amar, Halimatushakdiah dan Lili Syafitri. Ketiganya merupakan PNS di Pemko Dumai. "Keterangan para saksi untuk melengkapi berkas tersangka ZAS," ucap Ali Fikri.


    Untuk diketahui, Zulkifli AS kini telah mendekam di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Ia ditahan oleh KPK sejak Selasa (17/11/2020) lalu dan penahanannya telah diperpanjang.


    Perkara yang menjerat Zulkifli AS ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.


    Diketahui, Zulkilfli AS dijerat dua perkara. Pertama, diduga memberi uang suap Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai. Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Dirjen Pengembangan Pemukiman Kementerian Keuangan.


    Untuk perkara kedua, Zulkifli AS diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai. Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018.


    Disebutkan pada Maret 2017, Zulkifli AS bertemu dengan Yaya Purnomo di sebuah hotel di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemko Dumai dan pada pertemuan lain disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee 2%; Kemudian pada Mei 2017, Pemko Dumai mengajukan pengurusan DAK kurang bayar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp22 miliar.


    Dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp22,3 miliar. Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.


    Di bulan yang sama, Pemko Dumai mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan antara lain RS rujukan, jalan, perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, dan pendidikan.


    Zulkifli AS kembali bertemu Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai yang kemudian disanggupi untuk mengurus pengajuan DAK TA 2018 Kota Dumai, yaitu: untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp20 miliar, dan pembangunan jalan sebesar Rp19 miliar.


    Untuk memenuhi fee terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, Zulkifli AS memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemerintah Kota Dumai.


    Penyerahan uang setara dengan Rp550 juta dalam bentuk Dollar Amerika, Dollar Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dan kawan-kawan dilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018.


    Atas perkara pertama, Zulkifli AS dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara kedua dijerat Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001.ck/nor

  • Polda Kumpulkan Dokumen Dugaan Korupsi Dana BOK Puskesmas Kampar Kiri Hulu

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kampar Kiri Hulu 1, masih berproses. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau saat ini tengah berupaya mengumpulkan sejumlah dokumen dalam perkara yang terjadi 2015-2018. 


    Pengusutan dugaan rasuah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, bermula dari informasi dan pengaduan dari masyarakat. Atas informasi itu, Kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan upaya penyelidikan. 


    Dari penyelidikan, didapati bahan keterangan dalam pengelolan dana BOK untuk Pukesmas Kampar Kiri Hulu 1 telah terjadi penyelewengan. Adapun dengan cara para bidan yang melaksanakan tugas pembinaan kesehatan ke desa-desa tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Selain itu, pendistribusian anggaran BOK yang dilakukan Kepala Puskesmas dan bendahara diduga tidak transparan.


    Kemudian, ada dugaan Tipikor pengeloaan dana BOK dilakukan pengeloaan keuangan di Puskesmas Kampar Kiri Hulu 1 dengan membuat perjalanan dinas fiktif atau dokumen pertanggung jawaban palsu. Lalu, memalsukan tanda tangan kepala desa, stempel desa pada surat perjalanan dinas palsu serta memalsukan tanda tangan penerima BOK. Perbuatan itu, telah merugikan keuangan negara. Sehingga, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. 


    Direktur Reskrimsus Polda Riau, Andri Sudarmadi dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan perkara menyampaikan, tengah berproses. Pihaknya kata dia, masih melakukan penyidikan. "Masih ada dokumen yang kami kumpulkan," sebut Andri Sudarmadi, Selasa (23/2/21). 


    Sebelumnya, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto menyampaikan, penanganan perkara telah masuk dalam tahap penghitungan kerugian keuangan negara. Audit itu, dipaparkannya, dilakukan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

    "Penyidik masih menunggu hasil dari BPKP," ujar Sunarto,


    Jika hasilnya telah keluar dan dinyatakan ada kerugian negara, tentu akan ada proses berikutnya yang akan dilakukan penyidik. Termasuk penetapan pihak-pihak terkait sebagai tersangka yang dinilai bertanggung jawab dalam penyimpangan anggaran yang terjadi di lingkunga Pemkab Kampar. 


    "Belum (ada tersangka). Nanti setelah ada hasil dari BPKP, baru dilakukan gelar perkara (untuk penetapan tersangka)," imbuh mantan Kabid Huma Polda Sulawesi Tenggara. 


    Pada tahapan penyidikan ini, diperkirakan sudah ada puluhan saksi yah diperiksa. Mereka yakni tenaga kesehatan, pengelola dana BOK di Puskesmas, perangkat desa hingga pegawai Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kampar. Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. 


    Di antaranya  sejumlah dokumen. Saat itu, terlihat satu unit mobil milik UPTD Instalasi Farmasi Diskes Kampar di halaman kantor Ditreskrimsus Polda Riau, Jalan Gajah Mada Pekanbaru. 


    Mobil box warna putih dan hitam berplat merah dengan nomor polisi BM 8546 F itu membawa dokumen terkait JKN dari sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang ada di Kabupaten Kampar. Dana BOK merupakan dana yang pemanfaatannya di Puskesmas untuk operasional upaya pelayanan kesehatan dan manajeman Puskemas.Riri


  • SK Pj Bupati Inhu Belum Turun, Plh Tetap Koordinasi ke Kemendagri

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemprov Riau hingga kini belum menerima surat keputusan (SK) Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hulu (Inhu) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


    Padahal, Pemprov Riau telah jauh-jauh hari mengusulkan tiga pejabat tinggi pratama (PTP) sebagai calon untuk Pj Bupati di dua kabupaten itu."Belum turun juga,"kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau H Sudarman, Selasa (23/2/21).


    Dia mengaku, saat ini roda pemerintahan di daerah itu tidak terganggu. Ini dikarenakan, Gubernur Riau H Syamsuar telah menunjuk Sekda sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati.


    "Kalau Plh Bupati pun tidak masalah, tetap berjalan. Yang terpenting, apapun kebijakan yang diambil Plh Bupati tetap berkoordinasi dengan Kemendagri,"jelasnya lagi.


    Oleh karena itu lanjut Sudarman, masyarakat di daerah itu tidak perlu risau dengan kondisi saat ini. Apalagi, daerah itu memang kondisi Pilkada-nya yang harus ditentukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


    "Kondisi di kabupaten ini kan berbeda, karena penentuan pemenang Pilkada-nya masih tergantung putusan MK. Jadi memang harus menunggu itu (putusan-red),"ulasnya lagi.


    Untuk diketahui, Gubri sebelumnya telah menunjuk Sekda Inhu Hendrizal menjabat sebagai Plh Bupati. Sementara, Jabatan ini diemban Hendrizal hingga keluarnya SK Pj Bupati Inhu.nor




  • Senin Depan, Kompol IZ Terdakwa Kasus 16 Kilo Sabu Diadili

    By redkoranriaudotco →
                                                 FOTO: Saat penangkapan Kompol IZ dan Acoy.


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Oknum perwira Polda Riau, Kompol Iman Ziadi Zaid dan rekannya Hendry Winata alias Acoy yang menjadi terdakwa dalam kasus peredaran Narkoba jenis sabu-sabu seberat 16 kilo, akan diadili pada Senin (1/3/21) depan. 


    Kepastian jadwal sidang Kompol IZ itu diungkapkan oleh Panitera Muda (Panmud) Pidana Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Saidul Amni SH MH, Selasa (23/2/21)."Jadwal sidangnya tanggal 1 Maret 2021,"katanya.


    Saidul menambahkan, Ketua PN Pekanbaru Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH, telah menunjuk majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Majelis hakim itu adalah, Mahyudin SH MH sebagai hakim ketua serta Basman SH dan Iwan Setiawan SH masing-masing sebagai anggota.


    Berkas perkara ini lanjut Saidul, dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Betny Simanungkalit SH pada pekan lalu. Sidang perdana ini nantinya, dengan agenda mendengarkan dakwaan dari JPU.


    JPU dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa IZ ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 lalu, sekira pukul 19.30 Wib bersama rekannya Hendry Winata alias Acoy (terdakwa berkas terpisah-red) di persimpangan Jalan Arifin Achmad dan Soekarno-Hatta.


    Penangkapan para terdakwa berawal ketika Heri (DPO) menghubungi Hendry untuk mengambil “barang” yaitu narkotika jenis shabu-shabu ke Jalan Parit Indah. Selanjutnya, Hendry  menghubungi terdakwa IZ, agar menjemputnya untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu yang para terdakwa sebut dengan istilah kayu gaharu.


    Lalu, kedua terdakwa dengan menggunakan mobil Opel Blazer Nopol BM 1306 VW pergi ke jalan Parit Indah Kota Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu. Begitu sampai, lalu datang 2 orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor mendekati mobil yang dikendarai oleh terdakwa.


    Selanjutnya, dua pria tidak dikenal itu enanyakan kepada para terdakwa apakah mereka disuruh oleh Heri. Kedua terdakwa langsung mengiyakannya.


    Kemudian, laki-laki yang tidak dikenal tersebut membuka pintu mobil dan memasukkan dua buah tas ke dalam mobil. Selanjutnya, terdakwa Hendry menghubungi Heri menanyakan akan dibawa kemana tas tersebut.


    Oleh Heri, kemudian menyuruh agar para terdakwa menuju ke Rumah Makan Pauh Piaman yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Sesampainya di Rumah Makan Pauh Piaman, tiba-tiba anggota Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penggerebekan.


    Akan tetapi, para terdakwa langsung melarikan diri dengan menancap gas mobilnya. Melihat itu, petugas melakukan pengejaran terhadap terdakwa  yang saat itu menuju jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru. 


    Saat melintas di depan Kedai kopi ER Coffee, petugas melihat saksi Hendry membuang tas ke pinggir jalan. Namun saat itu petugas tetap melakukan pengejaran. 


    Saat melintasi Persimpangan Jalan Rambutan yaitu di dekat Kantor Polisi Sub Sektor Marpoyan Damai, saksi Hendry kembali membuang tas warna hitam ke  pinggir jalan. Kemudian petugas yang melihat langsung mengambil tas hitam tersebut. 


    Aksi kejar-kejaran antara mobil terdakwa dengan petugas Ditnarkoba Polda Riau terus berlanjut hingga ke ujung persimpangan Jalan Arifin Achmad dan Soekarno-Hatta. Karena terdakwa tidak menghentikan mobilnya, petugas melepaskan tembakan peringatan agar mobil berhenti.


    Namun terdakwa tetap tidak menghentikan mobil yang dikendarainya. Petugas akhirnya menghentikan laju kendaraan terdakwa setelah melepaskan tembakan.


    Para terdakwa kemudian berhasil ditangkap. Sementara, dua tas yang didalamnya terdapat 16 bungkus plastic merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berhasil diamankan oleh petugas sebagai barang bukti.


    Akibat perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) junto pasal 112 ayat (2) junto pasal 132 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.nor

  • 33 ASN 'Berebut' Tiga Jabatan di Pemprov Riau

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pendaftaran seleksi tiga jabatan Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemprov Riau resmi ditutup, Senin (22/2/21) kemarin. Sebanyak 33 Aparatur Sipil Negara (ASN) berebut jabatan kepala OPD setingkat eselon dua itu.


    "Pendaftaran asesmen tiga jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Riau resmi kita tutup, jumlah peserta yang mendaftar sampai terakhir penutupan ada 33 orang," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, SeLASA (23/2/21). 


    Dia mengungkapkan, pendaftaran dibuka sejak, Selasa (16/2/21) lalu dan tidak akan diperpanjang lagi. Alasannya, jumlah pendaftaran telah memenuhi kuota di masing-masing jabatan.


    Akan tetapi, Ikhwan tidak membeberkan nama-nama para pelamar tersebut. Dia hanya menerangkan, para pelamar selain dari ASN Pemprov Riau, juga ada dari kabupaten/kota.


    Seperti diketahui, tiga jabatan setingkat Eselon II yang akan dilelang antara lain, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) dan Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Tiga jabatan ini diseleksi karena pejabat saat ini akan memasuki pensiun dan masih dijabat seorang pelaksana harian (Plh).


    Nantinya, para pelamar akan melalui empat tahapan seleksi. Diantaranya, tahap seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan menggunakan metode assesment center. 


    Kemudian, tahap seleksi kompetensi teknis/bidang dengan metode penulisan makalah, presentasi dan wawancara akhir dan tahap keempat tes kesehatan jasmani, rohani dan narkotika (Psikotropika, Prekursor, dan Zat adiktif lainya).nor



  • Penguasa dan Parpol

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Hubungan penguasa dan partai politik di Indonesia kerap problematik. Pada masa Orde Baru saat penguasa demikian kuat dan otoriter, pola hubungan yang terjadi tidak mendewasakan dan menguatkan partai.


    Ini karena penguasa tak membutuhkan penyeimbang. Sebaliknya, partai yang ada harus menjadi pendukung rezim.


    Penguasa kerap mengatur partai sejak masih embrio atau memaksa kepengurusan sesuai kehendaknya.


    Akibatnya, partai ringkih dari cengkeraman penguasa yang ingin mengamankan kekuasaan. Penguasa sering bermanuver, baik langsung maupun tidak langsung, bekerja sama dengan kalangan tertentu. Itu dilakukan dengan cara-cara paksa.


    Penguasa sering bermanuver, baik langsung maupun tidak langsung, bekerja sama dengan kalangan tertentu. Itu dilakukan dengan cara-cara paksa.

      

    Gagal terbentuknya Partai Masyumi pada awal Orde Baru, kudeta atas Partai Sarekat Islam Indonesia awal 1970-an, dan intervensi dalam Partai Demokrasi Indonesia yang puncaknya terjadi peristiwa berdarah pada 1996 adalah manuver penguasa.


    Manuver kekinian


    Selepas Orde Baru, bukan berarti upaya penguasa mengamankan partai-partai itu tidak ada. Namun, caranya lebih halus. Motif utamanya, sejatinya masih terkait mengamankan kekuasaan dalam berbagai bentuknya.


    Tidak lama setelah Pemilu 2014, misalnya, baik Golkar maupun PPP mengalami friksi internal melibatkan dua faksi. Pada kedua kasus itu, posisi penguasa cenderung memberikan angin dan mendukung salah satu faksi yang mendukung pemerintah.


    Posisi tak kentara ini belakangan meramaikan situasi dan cukup membantu menguatkan posisi politik kalangan pro-penguasa. Kasus upaya kudeta terhadap Partai Demokrat menjadi menarik karena sedikit banyak mengindikasikan lagi elemen penguasa.


     

    Dari berbagai perbincangan, terdapat kesan unsur penguasa memainkan peran dalam upaya menggoyang partai.Bagi Partai Demokrat, ini bentuk intervensi. Demokrat melalui kader-kadernya, memperingatkan terulangnya perilaku Orde Baru. Bagi pendukung pandangan ini, penguasa memiliki motif.


    Yakni, terkait masa depan Partai Demokrat yang berpotensi cerah dan posisinya yang berseberangan dengan pemerintah.Pun menurut kalangan ini, AHY sosok terbaik yang dimiliki partai sehingga layak di posisi ketua umum.


    Sebaliknya, bagi sebagian kalangan, kasus ini murni melekat pada individu yang berupaya memaksakan pergantian kepemimpinan partai. Bagi mereka, ini cerminan api dalam sekam terkait performa AHY sebagai ketua umum.


    Mereka berargumen, dengan situasi itu apa salahnya ada tokoh alternatif yang memperbaiki situasi partai. Di sisi lain, bagi kalangan partai, kebiasaan menggunakan pihak ketiga dalam manuver politik, termasuk demi perbaikan kondisi partai dan sebagainya, bukti ketidakdewasaan.

      

    Sejauh ini, meski belum jelas benar tindakan itu mengarah pada upaya langsung mengamankan pemerintahan Presiden Jokowi, tak dapat dimungkiri cukup terlihat ada elemen penguasa, yang berupaya membajak partai ini dengan berbagai alasannya.


    Keberadaan elemen penguasa itu tentu sangat disayangkan meski mengatasnamakan kegelisahan kader Partai Demokrat sekalipun.


    Elemen penguasa itu harusnya mampu menahan diri dan bersikap melakukan pembinaan dan pendidikan politik untuk menguatkan partai, ketimbang justru melibatkan diri pada manuver yang berpotensi merusak keberadaan sebuah partai.


    Di sisi lain, bagi kalangan partai, kebiasaan menggunakan pihak ketiga dalam manuver politik, termasuk demi perbaikan kondisi partai dan sebagainya, bukti ketidakdewasaan. Ini indikasi belum matangnya kader-kader partai itu.


    Bisa jadi, terkorelasi dengan pengaderan yang belum berjalan matang plus pola komunikasi internal yang terhambat. Manuver penguasa tak akan berkembang jika tidak ada elemen partai memberikan peluang untuk itu. 


     

    Berkaca dari kasus PPP dan Golkar, situasi terakhir Partai Demokrat berpotensi membahayakan keutuhan partai.

      

    Beberapa potensi


    Manakala situasi ini dibiarkan, bisa terjadi fenomena bola saju, yaitu kader yang kecewa dan pasif justru seperti mendapatkan momentum, berpotensi melemahkan soliditas partai.


    Perlu diingat, faksi yang mendapat dukungan pihak eksternal, apalagi selevel pemerintah, akan berlipat-lipat semangatnya.


    Itu yang terjadi pada kelompok M Romahurmuziy ketika berhadapan dengan Ketum PPP Surya Dharma Ali ataupun kalangan pendukung Agung Laksono saat ingin mendongkel Aburizal Bakrie di Golkar.


    Berkaca dari kasus PPP dan Golkar, situasi terakhir Partai Demokrat berpotensi membahayakan keutuhan partai. Mengingat manuver faksi yang memiliki kedekatan dengan penguasa, berpotensi menggembosi soliditas partai.


    Selain itu, fenomena ini berpotensi kian mencoreng wajah demokrasi kita dan menimbulkan citra kurang baik bagi pemerintah.

      

    Singkatnya, ini warning soal potensi keterpecahan partai pada masa mendatang. Untuk itu, Partai Demokrat layak menjadikan momentum upaya kudeta ini untuk solidasi partai, dengan cara sesuai AD/ART partai dan pendekatan lebih elegan lagi. 


    Selain itu, fenomena ini berpotensi kian mencoreng wajah demokrasi kita dan menimbulkan citra kurang baik bagi pemerintah.


    Untuk itu, yang harus dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi adalah memberikan penjelasan atas posisi pemerintah, terkait keberadaan partai-partai di Indonesia, tak hanya Partai Demokrat.


    Ini agar kembali tumbuh kepercayaan luas bahwa pemerintah berkomitmen, menguatkan eksistensi partai-partai sebagai sesuatu yang dikatakan Schattschneider (1942: 1) demokrasi “tidak terbayangkan” akan ada tanpanya.republika/nor


    FIRMAN NOOR, Peneliti pada Tim Penelitian Parpol di Pusat Penelitian Politik LIPI


  • Poin-poin Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Kasus UU ITE

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.


    Dalam telegram itu, Kapolri Listyo memberikan sejumlah pedoman agar penanganan kasus-kasus yang berkaitan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menerapkan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.


    Beberapa langkah yang dijabarkan Listyo dalam edaran itu, berkaitan agar penyidik dapat mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.


    Pertama, Listyo meminta agar kepolisian terus memantau perkembangan pemanfaatan ruang digital dengan setiap dinamika permasalahan yang ada. Kemudian, penyidik perlu memahami budaya beretika di ruang digital.


    Untuk itu, kata Listyo, polisi perlu menginventarisasi pelbagai permasalahan dan dampak di masyarakat akibat kasus-kasus UU ITE.


    "Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber," kata Listyo dalam surat edaran itu.


    Kemudian, Listyo juga mengatakan bahwa dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik perlu dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.


    Selain itu, lanjut dia, penyidik perlu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, terutama korban agar membuka ruang mediasi. Hal tersebut, beberapa kali didorong oleh Listyo dalam surat edaran tersebut.


    Kemudian, Listyo meminta agar gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian di daerah-daerah dapat melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.


    "Melakukan kajian dan gelar perkara secara komperhensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada," ucapnya.


    Penyidik, kata Listyo, juga harus berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga, dalam prosesnya dapat mengedepankan restorative justice.


    Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya.


    Hanya saja soal ini, Listyo menekankan bahwa restorative justice itu harus dikecualikan terhadap perkara yang berpotensi memecah belah, SARA, Radikalisme, dan Separatisme.


    "Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," kata Listyo dalam poin I surat edaran yang dikeluarkan.


    Listyo pun menekankan agar penyidik dapat berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaannya, termasuk dalam memberikan saran mediasi apabila kasus naik ke tingkat penuntutan.


    Mantan Kabareskrim tersebut juga meminta agar ada pengawasan berjenjang terhadap setiap langkah penyidik dan memberikan reward serta punishment terkait penerapannya.


    "Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," kata Listyo menutup surat edara yang ditandatangani dirinya.


    Polemik revisi UU ITE belakangan mengemuka usai Presiden Jokowi dalam pidatonya menyinggung soal rasa keadilan pada penerapan beleid aturan tersebut. Menko Polhukam Mahfud Md lantas membentuk dua tim untuk menindaklanjuti kontroversi pasal-pasal karet dalam UU ITE.


    Tim pertama bertugas menyusun interpretasi teknis dan kriteria implementasi pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU ITE. Sementara tim kedua mengkaji kemungkinan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut.cnnindonesia/nor


  • Istri Gembong Narkoba El Chapo Ditangkap di Bandara AS

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Istri gembong narkoba Meksiko Joaquin 'El Chapo' Guzman, Emma Coronel Aispuro ditangkap di Amerika Serikat atas dugaan keterlibatan perdagangan narkotika internasional pada Senin (22/2).


    Departemen Kehakiman AS mengatakan Aispuro ditangkap di Bandara Internasional Dulles di Virginia utara. Ia dijadwalkan untuk menghadiri sidang di pengadilan federal di Washington pada Selasa (23/2).


    Mengutip Reuters, Aispuro didakwa karena berkonspirasi mendistribusikan heroin, kokain, mariyuana, dan metamfetamin untuk diimpor secara ilegal ke Amerika Serikat.


    Pengacara Aispuro belum angkat suara atas penangkapan kliennya. Tidak jelas mengapa ia, seorang yang memiliki dua kewarganegaraan AS-Meksiko berada di wilayah Washington.


    Seorang pejabat Meksiko yang mengetahui rekam jejak kasus Aispuro yang meminta namanya tidak diungkap, mengatakan bahwa penangkapannya terkesan semata-mata sebagai inisiatif AS. Mengingat keberadaan Aispuro tidak diinginkan di Meksiko.


    Jaksa penuntut mengatakan ia juga bersekongkol untuk membantu suaminya, El Chapo untuk kabur dari penjara Altiplano di Meksiko pada Juli 2015. Kala itu, Aispuro menggali terowongan sepanjang 1,6 kilometer dari sel El Chapo dan mulai merencanakan pelarian kedua usai ditangkap oleh pihak berwenang Meksiko pada Januari 2016.


    Penangkapan Aispuro hanya berselang dua tahun setelah suaminya, El Chapo menjalani persidangan di Brooklyn karena menjual berton-ton narkoba ke AS sebagai pemimpin bisnis narkoba di negara bagian Sinaloa.


    Jaksa penuntut mengatakan El Chapo mengerahkan pengaruhnya untuk membunuh dan melakukan intimidasi terhadap kartel narkoba saingannya.


    Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Juli 2019 ditambah 30 tahun dan mendekam di penjara ADX Florence di Colorado. Hakim yang memimpin persidangan mengatakan hukuman tersebut mencerminkan tindakan sangat jahat El Chapo.


    Upaya AS dan Meksiko memerangi perdagangan narkoba sempat mengalami ketegangan ketika pada Oktober lalu Departemen Kehakiman mengajukan dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan Meksiko Salvador Cienfuegos.


    Departemen Kehakiman secara tiba-tiba membatalkan kasus itu dan sebulan berikutnya mengizinkan Cienfuegos kembali ke Meksiko. Dua bulan kemudian ia dinyatakan bebas usai Meksiko mencabut kasusnya.


    Pencabutan kasus yang membeli Cienfuegos diduga terkait upaya memperbaiki hubungan keamanan antara kedua negara.


    Tomas Guevara, seorang penyelidik masalah keamanan di Autonomous University of Sinaloa mengatakan, penangkapan istri El Chapo kemungkinan memiliki motif bagian dari 'strategi tekanan' untuk mendorong kerja sama dari suaminya saat ini mendekam di penjara.cnnindonesia/nor

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg