Browsing "Older Posts"

  • Langsung Kerja Senin, H Adil Evaluasi Seluruh OPD

    By redkoranriaudotco → Minggu, 28 Februari 2021

     

    Ketua Kerapatan Adat LAMR Meranti, H Ridwan Hasan memimpin do'a saat menyambut pasangan Bupati, H Muhammad Adil SH dan Wakil Bupati, H Asmar di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Setelah resmi jadi Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil mengaku akan langsung kerja. Pada Senin (1/3/2021) ia akan langsung memimpin apel dan memberikan pengarahan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau. Sehingga bisa bekerja untuk mendukung pencapaian 7 program strategis yang dituangkannya dalam visi dan misi nya bersama Wakil Bupati, H Asmar.


    Setelah itu, H Adil menegaskan juga akan langsung memimpin rapat dengan seluruh kepala Organiasasi Perangkat Daerah (OPD). Saat itu juga ia akan mengevaluasi kinerja seluruh OPD.


    "Kami akan langsung rapat dengan seluruh OPD dan akan melakukan evaluasi kinerja mereka. Karena saya akan langsung melaksanakan program strategis untuk masyarakat Meranti," tegasnya.


    Lebih jauh, H Adil akan mencoba mengecek seluruh program yang ada di Tahun 2021. Jika tidak mengarah kepada tujuan visi dan misi, maka siap-siap akan dipangkas dan dicoret. Karena ia tidak ingin ada program yang tidak sejalan dengan tujuan visi dan misi nya.


    "Kita akan koreksi seluruh program di APBD 2021. Jika tidak sesuai akan dievaluasi dan dilakukan perubahan APBD 2021 di akhir tahun," katanya.


    H Adil mengatakan tidak memiliki target 100 hari kerja. Namun dipastikannya jika pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat, kenapa menunggu lama.


    "Untuk 100 hari kerja kami tidak ada target. Namun kami akan langsung mulai berbuat dan melakukan aksi untuk membawa perubahan bagi masyarakat. Karena saat ini masyarakat menunggu kinerja kami," ungkap dia.


    H Adil yang saat ini telah menjadi orang nomor satu di Meranti itu mengakui untuk menjalankan tujuannya tersebut membutuhkan bantuan dan dukungan dari seluruh OPD yang ada di Meranti. Maka dari itu, ia tidak ingin ASN yang bekerja di bawah naungan OPD tidak tau apa yang harus dilakukan.


    "Semuanya harus bisa bekerja membantu kami untuk mewujudkan seluruh visi dan misi yang telah dinantikan seluruh masyarakat, Makanya akan segera kita evaluasi seluruh kinerja OPD nantinya," terangnya.  


    Sekda Kepulauan Meranti, Dr Kamsol membenarkan akan ada pengarahan oleh bupati baru nantinya pada Senin (1/3/2021) kepada seluruh ASN. "Saat itu beliau juga akan langsung mengevaluasi seluruh OPD nantinya," ujarnya.


    Kamsol juga menuturkan rapat evaluasi nanti menjadi titik tolak keberhasilan OPD. Karena saat masa transisi kemarin OPD diminta dapat menyusun program sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih.


    "Kita sudah arahkan bagaimana pada masa transisi, OPD dapat menyusun program sesuai dengan program visi dan misi bupati terpilih. Itulah titik tolak keberhasilan OPD terhadap mengakomodir visi dan misi bupati baru," tambahnya. (Ahmad)

  • H Adil: Pemkab Meranti Dijadikan 16 OPD dan Diisi 300 Pejabat Saja

    By redkoranriaudotco →
    Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti,  H Muhammad Adil SH dan H Asmar didampingi istri masing-masing berjalan kaki dari Simpang Jalan Perjuangan menuju ke kediaman di Desa Alah air.


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Saat ini, dari catatan H Muhammad Adil SH, Bupati Kepulauan Meranti, Riau yang baru dilantik, jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), sebanyak 35 OPD. Ia menilai jumlah tersebut sangat banyak dan membuat pemborosan anggaran daerah.


    Ia ingin merampingkannya dengan memangkas jumlahnya. Termasuk sejumlah ASN yang menduduki jabatan di OPD tersebut.


    "Kita akan rampingkan lagi OPD yang ada. Dimana dari 35 menjadi 16 OPD saja," ujarnya.


    Dengan perampingan jumlah OPD tersebut menurutnya akan menjadi efisien dan semakin memaksimalkan kinerja pemerintah nantinya. Dengan pemangkasan tersebut juga akan sejalan dengan pemangkasan pejabat itu sendiri.


    "Dari sebanyak 688 pejabat eselon, akan dikecilkan menjadi 300 orang saja. Artinya ada sebanyak 388 jabatan yang akan dihapus dan otomatis juga pejabatnya akan tersingkir," tegasnya.


    Disebutkan H Adil lagi, dengan banyaknya jumlah OPD dan pejabat akan menguras anggaran yang sangat besar. Dengan begitu, anggaran yang terpangkas tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat.


    "Masih banyak kegunaan anggaran yang bisa dialihkan untuk menjalankan program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Ini akan lebih baik dan efisien nantinya," tambahnya.


    Menurut H Adil lagi, bahwa pejabat dan ASN tidak perlu harus datang ke kantor. Mereka bisa bekerja dengan memanfaatkan teknologi yang ada. 


    "Yang penting bukan kehadirannya. Tetapi kinerjanya. Apalagi sudah ada sistem teknologi. Sehingga seluruh ASN harus mengerti teknologi untuk meningkatkan kinerja nantinya," harapnya.


    Ia memastikan dalam 2 sampai 3 bulan kedepan akan ada perubahan yang signifikan terhadap pemerintah daerah. Terutama dalam membenahi sistem birokrasi daerah.


    "Saya yakin 2-3 bulan sudah ada perubahan. jika tidak berubah akan saya ganti pejabatnya," kata H Adil. (Ahmad)

  • H Adil Percaya Diri Didukung Parlemen

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Sebagai Bupati Kepulauan Meranti yang baru, H Muhammad Adil harus bisa melakukan gerakan politik untuk mendapatkan dukungan dari parlemen daerah atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Meranti. Sehingga dukungan politik dari parlemen itu bisa memuluskan visi dan misi yang telah ditetapkannya bersama pasangannya, H Asmar.


    Karena ia meyakini seluruh Anggota DPRD Meranti menginginkan perubahan, ingin masyarakat bisa cerdas, sejahtera dan Meranti bisa lebih maju lagi. Makanya ia akan segera melakukan upaya politik kepada seluruhnya.


    "Saya yakin kawan-kawan DPRD juga ingin perubahan, ingin masyarakatnya cerdas, ingin masyarakat sejahtera. Kalau dewannya tak mau, kita perkarakan ajalah," ucapnya penuh kepastian.


    Kalau apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, ia tidak akan memaksakan program tersebut. Namun jika sesuai ketentuan hukum ia akan terus menerobosnya.


    "Saya tidak akan melaksanakan visi dan misi saya, jika memang bertentangan dengan hukum dan aturan. Tapi, jika sesuai dengan aturan hukum, siapapun yang menentang, akan kami lewati. Karena masyarakat akan berada di belakang saya," tegasnya.  


    Setelah dilantik, komunikasi politik perdananya seagai bupati dengan DPRD akan dilaksanakan pada Senin (1/3/2021). Karena akan ada paripurna untuk menyambut Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti setelah dilantik.


    Seperti yang diungkapkan Sekda, Dr Kamsol Jum'at (26/2/2021). Disebutkannya, H Adil akan menyampaikan pidato politik pertamanya di DPRD senin besok.


    "Senin pagi akan ada paripurna di DPRD jam 09.00 Wib, dengan agenda, pengumuman terhadap pelantikan bupati dan wabup terpilih. Dan itu akan menjadi pidato politik pertama beliau di Paripurna DPRD," ucapnya. (Ahmad)

  • Janji Bagi Sapi dan Sepeda Ditunaikan H Adil Tahun Ini

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Dalam debat kandidat yang dilaksanakan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepulauan Meranti, Riau, Tahun 2020, yang paling menonjol dari penyampaian pasangan H Muhammad Adil dan H Asmar adalah jika terpilih akan bagi-bagi sapi kepada masyarakat dan bagi-bagi sepeda kepada anak sekolah. Setelah dilantik oleh Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi sebagai Bupati Kepulauan Meranti, H Adil menegaskan akan segera merealisasikan janjinya tersebut.


    Dalam wawancara dengan sejumlah wartawan, Jum'at sore (26/2/2021) H Adil menegaskan akan secepatnya merealisasikan janji yang paling ditunggu oleh masyarakat tersebut. Bahkan dipastikannya dalam tahun ini (2021) akan segera direalisasikan.


    "Bagi-bagi sapi secepatnya akan kita wujudkan. Sementara untuk sepeda akan segera dibagikan setelah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Perubahan 2021," tegasnya.


    Kedua program tersebut dipastikannya akan teralisasi tahun ini. Apalagi masyarakat sudah menunggunya.


    "Tahun ini sudah clear," ucapnya.


    Bahkan untuk anggaran bea siswa pendidikan, H Adil mengatakan akan mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp12,5 miliar. Sehingga SDM daerah bisa semakin meningkat.


    "Bea siswa bagi 5000 orang juga akan kita berikan nantinya. Paling sedikit duitnya Rp12,5 miliar," katanya


    "Minimal di APBD 2021. Maksimal di APBD 2022," tambah H Adil meyakinkan.


    Oleh karena itu, ia akan menggenjot kinerja BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Kalau tak mampu cari duit, akan kita ganti pejabatnya," tegasnya H Adil.


    Sekda Kepulauan Meranti, Dr Kamsol yang diwawancara terpisah mengakui bahwa bupati baru sudah memberikan arahan agar bagaimana OPD bisa menjalankan fungsinya masing-masing dalam membantu mewujudkan visi dan misi. 


    "Arahan pak bupati, agar bagaimana melaksanakan peran dan fungsi ASN sesuai aturan berlaku. Jadi nanti bupati terpilih segera menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah, yang menjadi penjabaran dari visi dan misi bupati terpilih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," sebutnya. (Ahmad)

  • Novita Ajak Generasi Muda Sadar Pajak

    By redkoranriaudotco → Sabtu, 27 Februari 2021


    PEKANBARU, KORANRIAU.co - Pelaku usaha UMKM Novita Anggraini SE ternyata tak hanya sekedar menekuni usahanya saja. Namun dara manis yang akrab disapa ovy ini juga turut mendukung program Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui sosialisasi terkait pajak daerah kepada masyarakat.

    Perlunya partisipasi dirinya selaku usahawan muda mengingat pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas, khususnya untuk Kota Pekanbaru.

    Begitu pula,  Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. 

    Karena itu pula ia mengingatkan sekaligus mengajak wajib pajak untuk secara proaktif membayar pajak sendiri, serta bagaimana masyarakat mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan.

    Sosialisasi pajak kepada masyarakat dan pengenalan peraturan perpajakan serta upaya mempopulerkan pajak merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. 

    Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan melalui peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, perluasan objek pajak, dan penggalian objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar.

    Apalagi lanjut Ovy,  saat ini Bapenda Kota Pekanbaru sudah berinovasi dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Mulai dari pembayaran yang sudah bisa dilakukan secara online seperti gojek, traveloka, linkaja, bukalapak,tokopedia dan pendaftaran pbb yang sudah bisa dilakukan melalui smartphone dengan menggunakan aplikasi "SmartPBB Pekanbaru".

    "tu merupakan salah satu kemudahan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak malas lagi membayar pajak," ujar Novita pula. 

    Namun,  menurut Novita, informasi ini tidak sampai kepada masyarakat secara merata,sehingga butuh sekali sosisalisasi  yang melibatkan RT/RW setempat sehingga masyarakat tidak berasumsi bahwa membayar pajak itu mudah.

    Aset yang sangat berharga untuk meningkatkan suatu daerah ke arah yang lebih baik di lihat dari sektor pajak.

    Wajib pajak dengan pemikiran  yang berorientasi ke depan diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan eksistensi pajak dengan menanamkan pola pikir patuh pajak sejak dini di dalam diri pribadi.

    "Peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu menjadi sasaran dari kebijakan pajak pemerintah agar penerimaan pajak daerah optimal," tutur Novita. (rid) 


  • Jubir Nurdin: KPK Jemput Gubernur Saat Istirahat, Bukan OTT

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah disebut dijemput oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sedang beristirahat di kediamannya pada Jumat (26/2) malam.


    Pernyataan ini disampaikan Veronica Moniaga selaku juru bicara, sekaligus bantahan bahwa Nurdin terjaring operasi tangkap tangan (OTT).


    "Bapak Gubernur tidak melalui proses operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan gubernur pada dini hari, ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga," tutur Veronica dalam keterangannya, Sabtu (27/2).


    Kata Veronica, meski tak mengetahui alasan penjemputan oleh tim KPK, Nurdin tetap mengikuti prosedur yang ada."Mengingat bahwa berdasarkan keterangan petugas KPK yang datang, bapak gubernur saat ini akan dimintai keterangan sebagai saksi," ujarnya.


    Veronica mengungkapkan Nurdin berangkat ke Jakarta didampingi oleh ajudan dan petugas KPK, dan tak ada penyitaan barang bukti dalam penjemputan."Tanpa disertai adanya penyitaan barang bukti, karena memang tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari rumah gubernur," ucap Veronica.


    Veronica kemudian meminta masyarakat untuk menunggu dan menghormati proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Nurdin."Mari kita sama-sama menunggu dan menghormati proses pemeriksaan yang berjalan," katanya.


    Sebelumnya, KPK menyatakan ada operasi tangkap tangan di wilayah Sulsel pada Jumat (26/2) malam. "Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).


    Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com Nurdin tiba pukul 09.40 WIB dengan iring-iringan tujuh buah mobil Sabtu (27/2).Nurdin tampak menggunakan topi biru, bercelana jeans dan jaket hitam. Selain Nurdin, KPK juga menggiring tiga orang lainnya ke dalam kantor KPK


    "Saya lagi tidur, dijemput," ujarnya singkat kepada wartawan.cnnindonesia/nor


  • Arab Saudi Tolak Dokumen AS soal Pembunuhan Khashoggi

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Arab Saudi menolak dokumen intelijen Amerika Serikat (AS) yang mengindikasikan bahwa Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman merestui pembunuhan jurnalis pengkritik kerajaan, Jamal Khashoggi pada 2018 lalu.


    "Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah, dan tidak dapat diterima dalam dokumen tersebut. Dokumen tersebut berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat," tulis Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dalam sebuah pernyataan, melansir AFP.


    Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa Khashoggi dinyatakan tewas di dalam gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2018 lalu.


    "Sangat disayangkan atas hadirnya dokumen ini yang tidak akurat, sementara kerajaan dengan jelas mengecam kejahatan keji ini," tulis Kementerian Luar Negeri.


    Kerajaan Arab Saudi, tulis pernyataan tersebut, menolak tindakan apa pun yang melanggar kedaulatan dan kemandirian sistem peradilannya.


    Khashoggi, seorang kolumnis Washington Post yang kerap mengkritik Putra Mahkota, dibunuh di dalam gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2018 lalu setelah sebelumnya sempat dinyatakan hilang.


    Dokumen AS menyebutkan, mengingat pengaruh Pangeran Mohammed yang begitu besar, sangat tidak mungkin bahwa pembunuhan itu terjadi tanpa izin darinya.


    Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan bahwa AS ingin mengkalibrasi ulang tanpa bermaksud memutus hubungannya dengan Arab Saudi sebagai salah satu mitranya di kawasan Timur Tengah.


    Meski marah atas dokumen tersebut, namun Arab Saudi tetap menegaskan bahwa pihaknya ingin menjaga hubungan.


    "Kemitraan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat adalah kemitraan yang kuat dan langgeng," tulis Kementerian Luar Negeri.cnnindonesia/nor


  • Ganti Kartu Lama Ke Kartu Usim 4G Dapat Kuota Hingga 30 GB Selama 30 Hari

    By redkoranriaudotco →

     


    MEDAN, KORANRIAU.co - Telkomsel sebagai Digital Telco Company berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan ketersediaan layanan berkualitas serta pemerataan jaringan berteknologi terdepan yang prima, hal ini dilakukan dalam bentuk menghadirkan layanan mobile 4G LTE di Indonesia agar dapat mendukung pemanfaatan teknologi dalam setiap fase kehidupan masyarakat. Hadirnya teknologi selular generasi keempat ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat di Indonesia akan mobile broadband yang terus dibutuhkan hingga saat ini.

    Upaya terus meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menikmati mobile broadband dan layanan digital lifestyle diberbagai lokasi di wilayah Sumatera khusunya, yang telah tercover dengan layanan 4G LTE. Telkomsel selalu berkomitmen untuk membuka peluang dan kesempatan yang lebih luas bagi  banyak pelanggan agar selalu nyaman menggunakan layanan 4G LTE, diharapkan pelanggan sudah menggunakan kartu Usim 4G LTE.

    Untuk menikmati #Bagusnya4GTelkomsel, pelanggan dihimbau untuk mengganti kartu lamanya dengan kartu Usim atau kartu 4G. Penggantian katu ini dapat dilakukan secara online melalui website Telkomsel dan Facebook/Twitter Telkomsel, sedangkan penggantian kartu secara offline dapat dilakukan melalui kantor layanan Telkomsel di GraPARI, MyGraPARI, MtGraPARI, Outlet-outlet terdekat. 

    Executive Vice President West Area Sales Gilang Prasetya mengatakan, “Kami terus berupaya menghimbau para pelanggan untuk melakukan penukaran kartu 4G agar dapat menikmati layanan koneksi internet tercepat dimana saat ini jaringan 4G LTE Telkomsel telah menjangkau hingga pulau terluar.”

    Penukaran kartu 4G di peruntukkan kepada seluruh pelanggan yang belum melakukan penggantian kartu 4G dan sudah menggunakan smartphone 4G serta berada di wilayah yang tercover jaringan 4G LTE. Informasi terkait kota 4G LTE dapat dilihat pada laman resmi www.telkomsel.com. Sebagai informasi untuk mengetahui bahwa smartphone dan kartu pelanggan telah di dukung dengan jaringan 4G LTE dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui  UMB *888*47# lalu pilih opsi “1 cek kartu” atau UMB *888*47# lalu pilih opsi “2 cek ponsel”. 

    Telkomsel menghadirkan banyak keuntungan bagi pelanggan Prabayar (simPATI, Kartu As dan Loop) yang melakukan penukaran kartu Usim 4G, berupa bonus kuota hingga 30 GB selama 30 hari untuk pelanggan yang masa aktif kartunya lebih dari enam bulan serta penggunannya lebih dari 100ribu, dan bonus kuota sebesar 15 GB selama 30 hari akan di berikan untuk pelanggan yang melakukan penukaran kartu non 4G ke kartu Usim 4G dengan masa aktif kartunya lebih dari tiga bulan serta penggunaan kurang dari 100ribu. Bonus kuota ini akan langsung diperoleh pelanggan saat aktivasi kartu 4G hanya dengan harga Rp10 saja.

    “Kami berharap pelanggan yang belum melakukan ganti kartu 4G di smartphonenya dapat merasakan #Bagusnya4GTelkomsel untuk mengakses internet dan menikmati berbagai keuntungan yang kami hadirkan melalui penukaran kartu Usim 4G LTE”, tutup Gilang.(rid) 


  • Restrukturisasi Kredit Perbankan di Provinsi Riau Capai Rp12,7 Triliun

    By redkoranriaudotco →

     


    PEKANBARU, KORANRIAU.co - Efek perlambatan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap industri perbankan dinilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan masih melanda pada tahun 2021. Namun demikian kinerja Perbankan di Provinsi Riau dinilai masih terkendali dengan baik walaupun tingkat pertumbuhan beberapa indikator kinerja bank pada tahun 2020 mengalami penurunan. 

    Kepala OJK Riau Yusri menyebutkan, per Desember 2020, aset perbankan di Provinsi Riau tumbuh 6,02% (YoY) mencapai Rp158,5 Triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,11% (YoY) senilai 91,5 Triliun, dan penyaluran kredit masih tumbuh 3,90% (YoY) walaupun mengalami penurunan pertumbuhan kredit dibandingkan tahun 2019 yaitu mencapai 6,59% namun masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan kredit nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2,41% (YoY). 

    Lanjutnya,  dampak pandemi Covid19 mengakibatkan meningkatnya risiko kredit namun melalui kebijakan stimulus ekonomi terkait restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak pandemi Covid19 berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 membuat tingkat NPL di Provinsi menjadi terkendali yaitu sebesar 2,51% (YoY). 

    Peningkatan risiko kredit akibat pandemi Covid19 berpengaruh terhadap indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) yang pertumbuhannya mengalami kontraksi 6,49% (YoY) yaitu menjadi sebesar 79,00%. "Hal ini dikarenakan perbankan lebih selektif dan berhati-hati dalam penyaluran kredit," jelas Yusri. 

    Dengan pertimbangan kinerja Perbankan yang tetap terjaga dan perekonomian yang perlahan membaik walaupun belum sepenuhnya pulih akibat kebijakan restrukturisasi kredit pada tahun 2020, maka OJK telah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit menjadi sampai dengan Maret 2022 yang tertuang pada Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020. 

    Penyaluran restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak Covid19 di Provinsi Riau sampai dengan Februari 2021 yaitu sebanyak 117.474 debitur dengan nominal Rp12,7 Triliun. "Dengan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit ini dapat meringankan beban debitur khususnya yang terdampak Covid19 untuk kembali memulihkan kondisi ekonominya dan memberikan ruang kepada perbankan untuk menata tingkat likuiditas dan menjaga permodalannya melalui relaksasi terhadap penilaian kualitas kredit," jelas Yusri.

    Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dinilai efektif meredam dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid19 bagi UMKM. Dari total 117.474 debitur yang telah mendapatkan restrukturisasi kredit, jumlah debitur yang saat ini masih memanfaatkan restrukturisasi kredit sebanyak 95.349 debitur dengan baki debet sebesar Rp11,3 Triliun. 

    Dalam hal ini terdapat penurunan jumlah debitur yang masih memanfaatkan restrukturisasi kredit yang mengindikasikan kondisi usaha sebagian debitur yang telah berangsur-angsur pulih dan tidak membutuhkan kembali restrukturisasi kredit. 

    Selain itu, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga telah menganggarkan untuk penjaminan kredit bagi UMKM yang disalurkan melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo, tercatat penjaminan kredit bagi UMKM di Provinsi Riau pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp312,6 Miliar untuk 607 debitur.  

     "Kami berharap dengan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit ini dapat dimanfaatkan sebaik dan sebiijak mungkin oleh masyarakat yang usahanya terdampak pandemi Covid19 untuk dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada perbankan sehingga manfaat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas," harap Yusri. (rid) 



  • Usai Dilantik Gubri, H Adil-Asmar Langsung Pulang ke Meranti

    By redkoranriaudotco →
    H Adil menandatangani erita acara pelantikan bersama wakilnya, H Asmar dihadapan Gubri, Drs H Syamsuar MSi


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Proses pelantikan Bupati defenitif Kepulauan Meranti, Riau, yang ke-3, H Muhammad Adil SH bersama pasangannya, Wakil Bupati, AKBP Purn H Asmar oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi berjalan dengan baik dan lancar. Ia dilantik bersama dua pasangan kepala daerah lainnya di Riau, yakni Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. 


    Usai prosesi pelantikan sebagai Bupati dan Wabup Kepulauan Meranti, dilanjutkan dengan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua PKK yang otomatis dijabat oleh istri masing-masing. Setelah selesai, rombongan langsung bertolak ke untuk pulang ke Kepulauan Meranti. 


    Tiba di Ibukota Selatpanjang sekitar pukul 16.30 Wib menggunakan speed boat milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepulangan pasangan kepala daerah baru ini dikawal langsung oleh Kapolres, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIK.


    Di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, ratusan orang sudah menunggu untuk menyambut bupati dan wabup yang baru dilantik ini. Mulai dari pejabat teras di lingkungan Pemkab Meranti, pejabat vertikal yang ada di Meranti, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama serta ratusan pendukung dan masyarakat Meranti. 


    Setelah diberikan kalungan bunga, pasangan bupati dan wakil bupati langsung menuju ke kediaman H Adil di Desa Alah Air, Kecamatan Tebingtinggi. Di kediamannya sudah menunggu ratusan pendukung dan masyarakat. Baik masyarakat sekitar, maupun pendukung militan dari berbagai penjuru daerah di Meranti.


    Sekitar 200 meter sebelum tiba di kediaman, tiba-tiba pasangan H Adil-Asmar turun dari mobil dinas yang membawanya dari pelabuhan. Tepatnya dari simpang Jalan Perjuangan, pasangan ini berjalan kaki untuk menyapa masyarakat dan pendukung yang sudah menunggu mereka sejak siang. Bahkan, seni tradisional reog dan kuda lumping juga ditampilkan untuk menyambut mereka.


    Walaupun tidak semuanya, H Adil-Asmar menyempatkan untuk menyalami masyarakat yang menyambut kedatangan mereka. Arak-arakan ini dikawal ketat oleh petugas, baik dari kepolisian, Satpol PP dan satgas lainnya.


    Setelah sempat melayani permintaan foto bersama dengan tokoh dan perwakilan masyarakat yang hadir, H Adil mengaku tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Karena ia memerintahkan kepada aparatur pemerintah dan pendukungnya agar prosesi penyambutannya dilakukan biasa saja dan dengan sederhana. 


    "Saya tidak terpikir akan disambut seperti ini. Karena saya perintahkan untuk biasa-biasa saja," akunya.


    Dari pantauan, pada malam harinya, di kediaman H Adil juga telah diagendakan pelaksanaan dzikir dan doa bersama dengan pendukung, dan masyarakat. Ia berharap dimasa kepemimpinannya nanti menjadi bupati bisa berjalan dengan baik dan diberikan keberkahan.


    "Jabatan ini titipan saja. Jadi ucapannya, Innalillahi Wainnailaihirojiun. Semua datangnya dari Allah, dan akan kembali kepada Allah," ucapnya.


    Ia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pendukung dan masyarakat. Ia memohon do'a restu dan dukungan dari seluruhnya agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik.(Ahmad)

  • Buntut Polemik Sampah, Agus Pramono Dicopot dari Kadis LHK Pekanbaru

    By redkoranriaudotco → Jumat, 26 Februari 2021


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Polemik sampah di Kota Pekanbaru berujung terhadap pemberhentian Kepala Dinas Lingkingan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Agus Pramono. Kini, posisinya digantikan Azwan sebagai Pelaksana tugas (Plt).


    Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru H Muhammad Jamil, membenarkan Agus Pramono tidak menjabat lagi sebagai Kepala DLHK Kota Pekanbaru. Ia menyebut keputusan ini sesuai hasil pemeriksaan tim evaluasi kinerja.


    "Jadi sesuai hasil pemeriksaan tim, hasilnya dilakukan pemberhentian terhadap beliau," kata Jamil, Jumat (26/2/2021).


    Kata dia, Agus langsung ditempatkan di dinas lain usai tidak menjabat sebagai Kepala DLHK Kota Pekanbaru. Kata Jamil, Agus bakal ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru.


    "Tidak diberi jabatan dulu. Di Bappeda sementara fungsional umum," jelasnya.


    Sementara itu, Agus Pramono mengaku menerima semua keputusan pimpinan. Ia yakin itu sudah dipertimbangkan segala sesuatunya. "Ya banyak terimakasih, saya tulus dan ikhlas menerima," jelasnya.


    Ia juga berterimakasih kepada Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT. Menurutnya, pergeseran pejabat di pemerintahan merupakan hal yang biasa dan wajar.


    "Saya pikir, saya harus berterimakasih kepada pak wali, karena dapat dua pengalaman. Ini berharga bagi saya. Saya pikir, saya juga ingin berbuat yang terbaik. Saya biasa-biasa saja dan tidak ada apa-apa, karena pergeseran dalam pemerintah adalah hal yang biasa saja," jelasnya.ck/nor

  • Gubri Syamsuar Pimpin RUPS-LB BRK

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar memimpin langsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2021 Bank Riau Kepri (BRK), Jumat (26/2/21) siang di Ballroom Dang Merdu Lantai 4, Gedung Menara Dang Merdu BRK.


    Agenda RUPS LB Bank Riau Kepri ini membahas tentang perkembangan dan tindak lanjut konversi PT. Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah, pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi Pengurus Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir tahun 2021 serta penetapan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

     

    Agenda tahunan ini dihadiri oleh 21 pemegang saham Bank Riau Kepri dari Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Pemerintah Kota / Kabupaten di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.


    Dari Bank Riau Kepri hadir Dewan Komisaris Taufiqurrahman dan Rita Anugerah, Direktur Utama Andi Buchari, Direktur Operasional Said Syamsuri, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi, Direktur Kredit dan Syariah Tengkoe Irawan serta Direktur Dana dan Jasa M.A. Suharto.


    Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari menyampaikan pelaksanaan RUPSLB yang digelar pada siang ini berjalan dengan lancar dan sesuai agenda rapat.


    “Alhamdulillah pelaksanaan RUPSLB Bank Riau Kepri berjalan dengan lancar dan seluruh agenda rapat disetujui secara bulat oleh semua pemegang saham” Ujar Andi


    Lebih lanjut Andi mengapresiasi kepada semua Pemegang Saham atas kehadiran dan persetujuan terhadap agenda rapat pada RUPSLB Bank Riau Kepri Tahun 2021 ini.


    “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pemegang Saham atas kehadiran dan persetujuan terhadap agenda rapat pada RUPSLB ini” pungkas Andi


    Turut hadir pada acara tersebut Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Walikota Dumai Paisal, Bupati Kuantan Singingi H. Mursini, Bupati Rokan Hilir H. Suyatno, Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Indragiri Hilir H. Syamsudin Uti, Wakil Bupati Pelalawan H. Zardewan serta seluruh perwakilan Pemegang Saham lainnya.rls/nor


  • BI: Ekonomi Riau 2020 Sangat Terbantu dengan Sawit

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Sawit dianggap menjadi komoditas utama menahan terkontraksi ekonomi Riau di tengah pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2020 turun sebesar 1,12% jika dibandingkan 2019.


    Deputi Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Perwakilan Riau Teguh Setiadi mengungkapkan, secara umum kontraksi ekonomi yang dialami Riau tahun 2020, tidak terlalu dalam jika dibandingkan dengan daerah lain.


    “Kontraksi ekonomi di Riau tergolong kecil. Ada banyak hal yang menopang itu, salah satunya memang harga sawit di Riau mampu bertahan di tengah pandemi,” ungkapnya di Pekabaru, Jumat, (26/2/2021)


    Sawit di Riau baik dari sisi hulu dan hilir,  terpantau masih menunjukkan pergerakan harga baik. Selama pandemi 2020, harga Tandan Buah Segar atau TBS sawit tergolong stabil, bahkan cenderung naik.


    Sedangkan harga ekspor CPO juga masih menjanjikan, karena memang dibutuhkan oleh negara-negara pengimpor, seperti India dan China. “CPO masing sangat dibutuhkan, terutama sebagai bahan baku produksi  kesehatan, seperti untuk pembuatan handsanitizer,” kata Teguh Setiadi.


    “Negara-negara yang awalnya lockdown, akhirnya cadangan mereka juga tidak kuat, dan memilih buka impor. CPO di Riau menangkap peluang itu,” jelasnya.


    Kepala BPS Provinsi Riau Misparuddin menjelaskan, jika dilihat dari sisi produksi, lapangan usaha jasa perusahaan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 24,65%.


    “Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 6,39%,” ungkapnya, Senin, 8 Februari 2021.


    Dia menambahkan, Ekonomi Riau triwulan IV-2020 turun 1,47% secara yoy. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 24,66% . 


    Sedangkan jika ditinjau dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 4,66%. Ekonomi Riau triwulan IV-2020 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 0,90% secara q to q.


    “Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 32,66%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,20%,” sambungnya.


    Jika dihitung tanpa migas, ekonomi Riau pada triwulan IV-2020 juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,20% yoy Secara spasial, pada tahun 2020 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,62% terhadap perekonomian nasional.mcr/nor

  • Ironi Vaksinasi: Tahanan Korupsi Didahulukan, Rakyat Kemudian

    By redkoranriaudotco →

     


    KORANRIAU.co-Langkah pemerintah melakukan vaksinasi virus corona (Covid-19) terhadap tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan. Pasalnya, banyak warga yang selama ini patuh hukum justru belum mendapat suntikan vaksin.


    Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Adrianus Meilala menganggap wajar jika publik menjadi gusar. Seolah-olah para terduga pelanggar hukum lebih penting di mata pemerintah, ketimbang masyarakat yang patuh hukum.


    "Tindakan memvaksin tahanan KPK memberikan kesan bahwa jauh lebih penting memberikan perhatian kepada pelanggar hukum kelas elite tersebut ketimbang mendahulukan puluhan juta orang yang taat hukum," kata Adrianus lewat keterangan resmi, Jum'at (26/2).


    Adrianus mafhum jika masyarakat juga menjadi sensitif dengan pemerintah terkait kebijakan yang diambil dalam penanggulangan pandemi.


    Terduga pelanggar hukum didahulukan, sementara masyarakat sampai saat ini masih menunggu dan belum mendapat kepastian kapan bakal mendapat giliran vaksinasi.


    Terlebih, tenaga kesehatan juga belum semuanya disuntik vaksin. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19m, masih ada sekitar 198 ribu tenaga kesehatan di berbagai daerah yang belum divaksinasi.


    "Namun kenyataan bahwa para tahanan tersebut adalah pejabat tinggi atau pengusaha yang kaya dan telah menyalahgunakan jabatannya bisa menjadikan publik semakin sensitif," kata Adrianus.


    Adrianus juga mempertanyakan nasib tahanan lain jika pemerintah bermaksud mencegah penyebaran Covid-19 di penjara. Padahal jumlah tahanan lain di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di seluruh Indonesia sekitar 20 ribu orang.


    "Seperti halnya yang sudah divaksin di KPK, mereka juga berstatus hukum serupa yakni tahanan," kata Adrianus.


    Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni juga mengatakan hal serupa. Dia meminta pemerintah membatalkan dan meninjau ulang vaksinasi Covid-19 terhadap tahanan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


    "Tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkan vaksin tahap 1," kata Dewi dalam keterangan resminya.


    Dewi mengamini bahwa vaksinasi bisa membuat penanganan kasus korupsi tidak terhambat pandemi. Namun, menurutnya tetap ada kelompok prioritas yang harus didahulukan.


    "Sedangkan semua nakes saja belum berhasil divaksin," kata Dewi menyayangkan.


    Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengklaim ada 39 tahanan yang telah disuntik vaksin. Kemudian ada 22 tahanan yang batal akibat alasan kesehatan.


    "Dari total 61 orang tahanan KPK, yang telah divaksinasi berjumlah 39 orang tahanan dan untuk 22 tahanan lainnya dilakukan penundaan karena alasan kesehatan," katanya.cnnindonesia/nor

  • Arogansi PT Arara Abadi Buat Pengurus LAMR Pelalawan Meradang

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Kunjungan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau ( LAMR) Pelalawan berujung 'adu mulut' dengan manajement dan security PT Arara Abadi di kantor Distrik Nilo, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kamis (25/2/21) kemarin.


    Pihak PT Arara Abadi kembali memperlihatkan sikap tidak menghargai kaum adat dan juga pengurus lembaga Adat yang ada di tanah Pelalawan.


    Hal ini dibuktikan saat adanya perundingan antara pengurus LAMR Pelalawan dengan manajement PT Arara Abadi, berskukuh dan menolak menanda tangani berita acara, tidak hanya itu bahkan anak perusahaan Sinar Mas Group ini, tidak mau mengakui 11 jenis kayu yang sudah di tumbang pihak perusahaan.


    Merujuk hasil kesepakatan dengan manajemen PT Arara Abadi di Balai Adat Kabupaten Pelalawan pada hari Selasa (23/02) bahwa kedua belah pihak sepakat untuk turun ulang ke lokasi Kepungan Sialang Ampaian Todung ditumbang untuk validasi data pada hari ini, Kamis (25/02/21).


    Tim langsung dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri Tengku Zulmizan Farinja Assagaff SE MSi Ak CA bersama Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Herman Maskar, Ketua Majelis Tinggi Hukum Adat Petalangan Datuk Arifin, Batin Hitam Sungai Modang Zainudin. Total rombongan LAMR 25 orang, termasuk 2 staf Jikalahari Arfian dan Ferry.Tim didampingi oleh pihak perusahaan PT Arara Abadi Zukirno, Jailani, dan Yogi.


    Pertemuan awalnya, berlangsung alot, berubah menjadi panas. Rombongan LAMR satu-satu persatu melayangkan protes dihadapan manajemen didalam ruangan pertemuan kantor distrik Nilo. Perdebatan dan protes tetap saja tidak diindahkan, hingga akhirnya rombongan keluar ruangan.


    Keributan kecil-kecilan terjadi sesaat rombongan, meninggal kantor distrik Nilo. Tampak dari raut wajah rombongan LAMR Pelalawan penuh kesal. Apalagi sudah capek-capek kelokasi dan tidak membuahkan kesepakatan.


    Zulmizan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tersinggung karena pihak perusahaan terlalu banyak berkilah dan menilai pertemuan akan dead lock karena banyak berkilah. Mereka tidak mengakui jenis-jenis kayu yang ditemui, karena tidak menguasai yang diaebut sialang/ kepungan sialang tapi tidak melakukan pendampingan secara menyeluruh dalam cek lapangan, hanya sebagian saja, sehingga tidak ada titik temu saat dirumuskan bersama.


    "Yang membuat saya tersinggung karena sejak awal mereka selalu berusaha mengadu domba antara masyarakat adat yang satu dengan lainnya. Ini modus lama Arara Abadi. Dari dulu sejak 20 tahun lalu begitu, tak berubah-ubah juga!" teriak Zulmizan sambil menggebrak meja.


    Zulmizan juga berteriak karena menilai pihak perusahaan tidak menghargai dirinya dan Datuk-datuk Pucuk Adat lainnya oleh PT Arara Abadi.


     "Viralkan kejadian ini, biar sampai ke manajemen mereka yang Serpong, beginilah perilaku staf mereka terhadap pimpinan lembaga-lembaga adat di Pelalawan," teriak Zulmizan sambil mengajak seluruh anggota timnya meninggalkan lokasi.


    Dari pantauan media ini, rombongan LAMR Kabupaten Pelalawan kemudian meninggalkan lokasi distrik Nilo tanpa permisi dengan pihak PT Arara Abadi.rtc/nor

  • Polsekta Tampan Bekuk Dua Cewek ABG Pengedar Esktasi

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dua wanita yang masih Anak Baru Gede (ABG) berinisial AY (15) dan KO (17) ditangkap Tim Opsnal Polsek Tampan, karena menjual serta mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi.


    Pengungkapan tersebut berawal pada Kamis (18/2/2021), Tim Opsnal mendapatkan infotmasi bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi oleh pelaku AY. Mendapat laporan itu, Tim Opsnal Polsek Tampan melakukan penyelidikan.


    Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya melalui Kapolsek Tampan Kompol Hotmartua Ambarita mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan, Tim Opsnal melakukan undercover membeli narkotika jenis pil ekstasi dengan seorang pelaku perempuan berinisial AY.


    "Setelah diikuti, pelaku AY ternyata melakukan pembelian narkotika jenis pil ekstasi kepada pelaku KO di sebuah parkiran hotel yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan sigap Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku ABG tersebut," jelas Ambarita, Jumat (26/2/2021).


    Dari penguasaan pekaku AY ditemukan 1 kotak obat yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastik berisikan 10 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru.


    Selanjutnya atas hal tersebut, kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut.


    "Dua pelaku ABG wanita dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo UU RI no 11 tahun 20212 tentang sistem peradilan anak," pungkasnya.ck/nor

  • Ini Pesan Gubri Syamsuar Usai Lantik Tiga Kepala Daerah

    By redkoranriaudotco →

     


    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau H Syamsuar secara resmi telah melantik tiga pasangan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020, pada Jumat (26/2/2021) pagi ini bertempat di Balai Pelangi, Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau, Gedung Daerah, Pekanbaru, Riau.


    Tiga pasangan kepala daerah yang dilantik ini, yakni Bupati dan Wakil Bupati Meranti Mumamad Adil dan Azmar, Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Kasmarni dan Bagus, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Paisal dan Amris.


    Usai pelantikan, Gubernur Riau pun menitipkan pesan agar kepala daerah yang baru saja dilantik ini dapat mengemban amanah yang telah diberikan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin.


    "Saudara-saudari (kepala daerah, red) yang baru saja dilantik, dengan amanah yang telah diberikan kepada saudara, kami berharap saudara-saudari dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi kabupaten dan kota yang akan anda pimpin," kata Syamsuar.




    Semasa pandemi seperti saat ini, Gubri juga berharap para kepala daerah ini dapat mempercepat penanganan virus Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi masyarakat. Tentunya, hal itu dapat tercapai apabila koordinasi antara pemerintah kabupaten kota, provinsi dan pusat terjalin dengan selaras.




    "Kita di daerah harus mendukung program prioritas pemerintah pusat. Saat ini kita harus mempercepat penanganan virus Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi," ujarnya.


    Gubri mengharapkan, tiga Kepala Daerah agar dapat merangkul seluruh kalangan di masyarakat untuk bersatu demi kemajuan daerah di Provinsi Riau. 


    "Inilah saatnya kita melangkah bersama untuk membangun Riau lebih maju dengan mewujudkan janji-janji dalam kampanye yang lalu demi mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang dipimpin dan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau," ujar Gubri. 


    Kepada tiga Kepala Daerah yang baru saja dilantik, Gubri juga mengingatkan untuk selalu melakukan koordinasi yang baik bersama Forkopimda setempat serta semua pihak dan elemen masyarakat agar sukses dalam melaksanakan tugas. 


    "Semoga menjadi pemimpin yang berintegritas, jujur, adil dan amanah dalam bertugas," tutupnya.nor

  • Ditlantas Polda Riau Sosialisasikan Tilang Elektronik ke Hakim PN Pekanbaru

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Polda Riau melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) melakukan sosialisasi penerapan program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) kepada jajaran hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Jumat (26/2/21).


    Hadir dalam sosialisasi itu, Kasubag Gakkum Ditlantas Polda Riau AKBP Abilio dan sejumlah staf. Sementara dari PN Pekanbaru dihadiri langsung oleh Ketua PN Pekanbaru Saut Maruli Tua Pasaribu SH MH, Wakil Ketua Lilin Herlina SH MH, Panitera DR Ahyar Pamrika SH MH dan sejumlah hakim, Panitera Muda (Pnmud) serta panitera pengganti (PP).


    Humas PN Pekanbaru Tommy Manik SH mengatakan, sosialisasi program ETLE oleh Polda Riau ini sebagai upaya dalam menyatukan persepsi khususnya dengan para hakim yang memberikan putusan jumlah denda dalam persidangan nantinya. Sehingga, para pelanggar lalu lintas benar-benar mendapatkan sanksi denda yang sesuai dengan pelanggaran dilakukan.


    Tommy mengatakan, nantinya para pelanggar lalu lintas itu akan terpantau berdasarkan kamera CCTv yang terpasang di sejumlah traffic light. Misalnya, pengguna kendaraan yang tidak memakai helm, safety belt, menggunakan handphone saat berkendara atau menerobos isyarat lampu APILL.



    "Nanti akan terekam dengan kamera CCTv, yang pada akhirnya bukti dari kamera itulah yang akan diajukan ke pengadilan. Sehingga terhadap pelanggar akan dikenakan denda,"terang Tommy.


    Namun, Tommy tidak menampik adanya kendala dalam penerapan sanksi dalam program ETLE ini. Karena, masih banyaknya kendaraan bermotor yang belum balik nama pemilik baru.


    "Atau ada masyarakat yang menggunakan kendaraan orang lain, kendaraan rental atau sebagai sopir. Namun karena pakai kamera, tentu yang pertama terekam kamera adalah kendaraannya,"ungkapnya.



    Sehingga lanjut Tommy, pihak kepolisian akan memberikan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Ini dilakukan untuk memastikan kebenaran pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran.


    Masih kata Tommy, nama pemilik kendaraan bisa saja membantah melakukan pelanggaran apabila memang kendaraan itu telah dijual ke pihak lain atau digunakan orang, keluarga dan sebagainya. Dari pengakuan pemilik kendaraan yang membantah itu, polisi akan mengkonfirmasi kembali kepada orang yang membawa kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran lalu lintas itu.


    "Apabila pelanggarnya sudah terkonfirmasi, maka dia harus memilih dua opsi. Pertama, menitipkan uang denda dengan jumlah maksimal sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas,"jelasnya.


    Opsi kedua papar Tommy, jika pelanggar tidak memiliki uang maka dia harus mengikuti persidangan dengan menitipkan jaminan berupa surat kendaraan seperti SIM, STNK kepada petugas di lapangan. Jaminan surat itu akan bisa diambil kembali setelah hakim memutuskan denda dan pelanggar membayarnya.


    Terkait kapan akan dilaksanakannya program ETLE ini, Tommy mengaku semuanya tergantung pihak kepolisian. Pihaknya hanya menerima berkas bukti pelanggaran dari kepolisian dan menyidangkan pelanggarnya.


    Sementara AKBP Abilio menjelaskan, sejauh ini telah ada empat lokasi traffic light yang dipasang kamera CCTv ETLE di Kota Pekanbaru. Diantaranya, persimpangan Jalan Sudirman dekat Polda Riau dan Kejati Riau, persimpangan Jalan Sudirman-Imam Munandar (Fly Over RS Shafira), persimpangan Jalan Tuanku Tambusai- Soekarno Hatta dan persimpangan Jalan SM Amin- HR Soebrantas (Tabek Gadang).


    Rencananya lanjut Abilio, pelaksanaan program tilang elektronik ini akan digelar serentak di Indonesia pada tanggal 27 Maret 2021 mendatang."Oleh karena itu, kami diberi kesempatan itu mensosialisasikan terlebih dahulu program ETLE ini kepada masyarakat,"paparnya.


    Abilio mengakui, pihaknya dalam surat tilang elektronik akan memberikan jumlah denda maksimal terlebih dahulu kepada pelanggar yang akan dibayarkan ke Bank BRI. Namun jumlah denda itu akan bisa diturunkan, tergantung dengan keputusan majelis hakim yang menyidangkan.


    "Jadi di sini kami tidak mencampuri wewenang hakim dalam memberikan keputusan jumlah denda yang akan diberikan kepada pelanggar. Berapa jumlah denda yang akan dibayar pelanggar lalu lintas ini, semuanya tergantung keputusan hakim,"tuturnya lagi.nor




  • Keutamaan Hari Jumat yang Khusus Diberikan untuk Umat Islam

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co– Hari Jumat ternyata memiliki keutamaan sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW. Ada beberapa hadits yang menerangkan tentang keutamaan tersebut.


    Pertama, dari Aus bin Aus, Rasulullah SAW bersabda:


    عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه قُبِض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ، قال: قالوا يا رسول الله وَكَيفَ تُعرَضُ صلاتُنا عليك وقد أرِمتَ - يقولون بليتَ ـ فقالَ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ حرَّم علَى الأرض أجساد الأنبياء 


    Baca Juga

    Potret Kedekatan Rasulullah SAW dengan Cucu-cucunya Kumpulan Doa Dikuatkan Iman dari Alquran dan Sunnah Anggota Tubuh Juga Bisa Bersedekah, tak Cuma Harta




    "Di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu, Adam diciptakan; di hari itu, Adam meninggal; di hari itu, tiupan sangkakala pertama dilaksanakan; di hari itu pula, tiupan kedua dilakukan. Karena itu, perbanyaklah membaca shalawat untukku di hari Jumat karena shalawat kalian ditunjukkan kepadaku."


    Para sahabat bertanya, “Bagaimana shalawat itu ditunjukkan kepada Anda padahal Anda telah menjadi tanah (mati)?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya, Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi –shallallahu ‘alahim ajma’in–." (HR Ahmad, sanadnya dinilai sahih oleh Syu’aib Al-Arnauth)


    Kedua, dari Salman al-Farisi Rasulullah SAW bersabda: 


    عن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهّر ما استطاع من طهر ويدّهن من دهنه أو يمسّ من طيب بيته ثمّ يخرج، فلا يفرّق بين اثنين، ثمّ يصلّي ما كتب له، ثمّ ينصت إذا تكلّم الإمام: إلّا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الآخرى 


    "Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, membersihkan diri semampunya, memakai minyak rambut atau memakai minyak wangi kemudian keluar menuju shalat jumat dengan tidak memisahkan antara dua orang (di tempat duduk mereka di dalam masjid), lalu shalat semampunya dan diam ketika imam (khathib) berbicara/berkhutbah kecuali diampuni (dosa) di antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya." (HR Bukhari)


    Ketiga, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:


    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنّ في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلّي يسأل الله خيرا إلّا أعطاه إيّاه 


    "Sesungguhnya di dalam hari Jumat ini, ada suatu waktu yang tidaklah seorang Muslim menemuinya (hari Jumat) sedangkan dia dalam keadaan berdiri sholat memohon sesuatu kepada Allah, melainkan akan Allah berikan padanya." (HR Muslim)


    Keempat, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: 


    عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة (كغسل الجنابة) ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنة (ناقة أو بقرة)، ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنّما قرّب بقرة، ومن راح في السّاعة الثّالثة فكأنّما قرّب كبشا أقرن، ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرّب دجاجة، ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر


    "Siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, kemudian pergi (ke masjid) pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. 


    Siapa yang datang pada waktu kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor domba yang bertanduk. 


    Siapa yang datang pada waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Maka, jika imam telah keluar, malaikatpun bergegas untuk mendengarkan khutbah." (HR Bukhari dan Muslim).republika/nor

  • Inggris Sanksi Panglima Militer Myanmar terkait Kudeta

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Inggris menjatuhkan sanksi terhadap enam anggota junta Myanmar, termasuk panglima militer Min Aung Hlaing, atas keterlibatan mereka dalam kudeta pada 1 Februari lalu.


    Pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka mengambil keputusan itu setelah mempelajari peran para anggota militer tersebut dalam "pelanggaran hak asasi manusia" sejak junta mengambil alih kekuasaan.


    AFP melaporkan bahwa dengan sanksi tersebut, keenam anggota junta itu dilarang bepergian ke Inggris. Sementara itu, para pelaku bisnis dan institusi Inggris lainnya juga dilarang berurusan dengan keenam anggota junta militer tersebut.


    Ini bukan kali pertama Inggris menjatuhkan sanksi terhadap anggota junta militer Myanmar pascakudeta. Sebelumnya, mereka juga sudah menjatuhkan sanksi serupa terhadap 19 tokoh militer Myanmar lainnya.


    Dengan sanksi terbaru ini, semua anggota Dewan Administrasi Negara (SAC) Myanmar menjadi target sanksi Inggris.


    Dalam pernyataan terbarunya, Kantor Pembangunan dan Persemakmuran Asing Inggris menyatakan bahwa Min AungHlaing mengetahui dan memerintahkan pelanggaran HAM setelah para demonstran pro-demokrasi terus menggelar aksi.


    Sementara itu, lima anggota militer lainnya yang dijatuhi sanksi juga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut. Mereka adalah Letnan Jenderal Aung Lin Dwe, Letjen Ye Win Oo, Jenderal Tin Aung San, Jenderal Maung Maung Kyaw, dan Letjen Moe Myint Tun.


    Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan bahwa sanksi terakhir ini merupakan "pesan yang jelas kepada rezim militer Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM patut mendapat hukuman."


    Raab pun mendesak militer Myanmar untuk segera mengembalikan tampuk kepemimpinan ke tangan pemerintah sipil.cnnindonesia/nor

  • Imbang Lawan Sociedad, Man Utd Masuk 16 Besar Liga Europa

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co-Manchester United lolos ke babak 16 besar Liga Europa setelah imbang tanpa gol melawan Real Sociedad pada leg kedua babak 32 besar di Stadion Old Trafford, Jumat (26/2), malam waktu setempat.


    MU dipastikan melaju karena menang agregat 4-0 atas Real Sociedad. Di leg kedua pada 18 Februari lalu, Setan Merah membantai Sociedad 4-0 di kandang lawannya itu.


    Real Sociedad sebenarnya berpeluang mencetak gol melalui tendangan penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-13. Namun, Oyarzabal gagal menjebol gawang MU.


    Modibo Sagnan juga sempat nyaris mencetak gol dengan sundulan jarak dekatnya. Namun, upaya itu juga gagal.


    Di pertengahan babak kedua, Axel Tuanzebe sebenarnya mencetak gol untuk Manchester United. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena Victor Lindelof terlebih dulu melakukan pelanggaran.


    Pertandingan berakhir tanpa gol, membuat MU menang agregat 4-0 atas Real Sociedad. Dengan demikian, MU berhak melaju ke babak 16 besar Liga Europa.cnnindonesia/nor

  • Ini Pesan Kadisdik Riau untuk Guru PPPK

    By redkoranriaudotco → Kamis, 25 Februari 2021


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Zul Ikram berpesan agar guru Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan menjadi garda terdepan di lingkungan pendidikan.


    Hal tersebut diungkapkannya pada penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemprov Riau di Halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (25/02/21).


    "Penyerahan secara simbolik SK pengangkatan PPPK termasuk dalam undang-undang juga rujukan dari regulasi yang ada, maka pentahapan demi pentahapan telah dilalui," katanya.


    Sesuai tahapan hingga akhirnya di tahap finalisasi tahapan penting sesuai regulasi dapat diselesaikan dengan penyerahan SK pengangkatan PPPK tersebut. Yang mana penyerahan SK tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar.


    "Izinkan atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih kepada BKD segenap unsur terkait finalisasi pentahapan penting sesuai regulasi, alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik patut kita syukuri mudah-mudahan dapat diterima dengan baik," lanjutnya.


    Ia juga mengungkapkan selamat kepada kepada 108 orang terpilih seluruhnya berasal guru honor di lingkungan Dinas Pendidikan Pemprov Riau. Karena ini juga merupakan tahapan yang tinggi kepada guru-guru untuk mencapai cita-cita status kepegawaian. Selain itu ia berharap agar amanah ini dipegang sebaik-baiknya.


    "Tolong jaga integritas pengabdian, ketika melakukan integrasi yang baik yakinilah akan manfaat bagi pengajar. Hal ini juga sangat penting dilakukan karena momen yang penting patut kita jadikan catatan, kita buktikan memiliki cita-cita yang baik dan meningkatkan kualitas pengabdian," ujarnya.


    Zul Ikram juga berharap kepada pegawai yang terpilih untuk tidak menurunkan semangat dalam pengabdian, ia berharap dengan pengangkatan justru semakin meningkat semangat pengabdian kepada anak-anak didik. 


    "Harus tetap disiplin saya tidak mau dengar setelah kenaikan pengangkatan status, pengabdian semakin menurun," pungkasnya.mcr/nor

  • Bappenas RI Sampaikan 3 Fokus Usulan Pembangunan Riau

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI, Erwin Dimas menyampaikan tiga fokus usulan untuk pembangunan Daerah Provinsi Riau yakni food estate, kawasan industri (KI), dan pariwisata.


    "Kalau kita bisa mengemaskan dengan bagus, saya usul tiga hal ini saja dulu pak kita perlu kejar bersama-sama," katanya di Balai Pelangi Rumah Dinas Gubernur Riau, Kamis (25/02/2021).


    Meskipun belum mengetahui hasil kedepannya, pihaknya mengatakan untuk fokus terlebih dahulu terhadap tiga hal tersebut. Sehingga hasilnya bukan hanya untuk menunjukkan sebuah angka statistik saja, namun dapat menjadi perbandingan nanti untuk daerah lain.


    Ia mencontohkan, jika Riau fokus pada food estate dan dapat meningkatkan produksi Padi dari angka 10 menjadi 15 maka dapat memenuhi kebutuhan padi dari setengah Provinsi di Sumatera.


    "Jadi perjuangan lebih terlihat," ucapnya.


    Untuk itu, ia berharap hal tersebut dapat terus diekspose ke depannya. Apalagi melihat beberapa potensi di kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat bagus seperti kelapa, sagu, dan sawit.


    "Provinsi Riau memproduk sagu yang jauh lebih banyak dibanding Papua dan sebagainya, bahkan juga dunia saya pikir untuk sagu itu saya pikir ini harus di follow up lebih lagi," jelasnya. 


    Pihaknya juga berharap food estate, KI, dan pariwisata untuk segera disusun perencanaannya dalam 1-2 minggu kedepan. Pihaknya akan siap membantu terhadap penyusunannya.


    "Secara teknis saja pak, baru kita kawal di tahun 2022. Sehingga ke depan bisa masuk secara teknis dengan provinsi sekaligus juga di kabupaten/kota" pungkasnya.mcr/nor

  • Sidang Korupsi Jembatan Water Front City Bangkinang Digelar

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sidang perdana korupsi proyek pembangunan Jembatan Water Front City atau Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (25/2/21).


    Dalam kasus ini, duduk dua terdakwa yakni Adnan, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Jembatan Bangkinang, dan I Ketut Suarbawa selaku Manajer Divisi Operasi 1 Sipil Umum 1 PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.


    Sidang yang digelar secara virtual ini dipimpin majelis hakim Lilin Herlina SH MH. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Ferdian Adi Nugroho.


    JPU dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Adnan selaku PPTK pembangunan Jembatan Waterfront City tahun anggaran 2015-2016, bersama-sama dengan Jefry Noer selaku Bupati Kampar 2011-2016, Indra Pomi Nasution sebagai Kepala Dinas PU dan Pengairan Kampar, dan I Ketut dilakukan penuntutan secara terpisah, serta Firjan Taufa alias Topan sebagai staf marketing PT Wika telah atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum.


    Adnan, memerintahkan konsultan perencana untuk memberikan dokumen Enginer Estimate (EE) dan DED kepada PT Wika. Hal ini, guna mempermudah perusahaan tersebut agar untuk memenangkan lelang, menyusun harga perkiraan sementara (HPS) merujuk pada EE.


    Disebutkan kalau Jefry Noer meminta kepada saksi Chairussyah selaku Kadis Bina Marga dan Pengairan Kampar untuk membuat desain jembatan Bangkinang Waterfront City, yang akan menjadi ikon Kabupaten Kampar.


    Menindaklanjuti arahan tersebut, saksi Muhammad Katim selaku PPK pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Tahun 2012, melakukan proses lelang. Hal itu guna mencari konsultan perencana untuk membuat desain dan perencanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City.


    "Hasil lelang, CV Dimiano Konsultan keluar sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp580 juta. Perusahaan itu, hanya dipinjam benderanya saja," kata JPU.


    Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Tantias Wiliyanti, yang kemudian menunjuk saksi Lilik Sugijono sebagai koordinator atau team leader dalam melaksanakan pekerjaan.


    Pada awal tahun 2013, saksi Chairussyah mengajukan anggaran untuk pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Jefry Noer, dengan nilai anggaran yang diajukan sebesar Rp117.000.000.000,00. Namun, Pemprov Riau hanya sanggup membantu dana sebesar Rp17 miliar.


    Atas kekurangan ini, Jefry Noer mengusulkan dana sharing dengan komposisi dari anggaran APBD Pemprov Riau sebesar 60 persen dan dari APBD Pemkab Kampar sebesar 40 persen. Tindak lanjut atas persetujuan anggaran Rp17 miliar itu, terdakwa Adnan menghubungi saksi Lilik Sugijono awak tahun 2013.


    Kemudian, terdakwa Adnan melakukan pertemuan di pertemuan di Hotel Amoz Cozy, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, hadir saksi Lilik Sugijono, Josia Irwan Rastandi, Tantias Wiliyanti dan Jawani. Sedangkan terdakwa Adnan saat itu bersama Chairussyah dan Fahrizal Effendi, pihak Pemkab Kampar, serta terdakwa I Ketut Suarbawa, mewakili PT WIKA.


    Pertemuan ini membahas pekerjaan perencanaan pembangunan jembatan, setelah disetujuinya anggaran sebesar Rp17 miliar. Terdakwa Adnan meminta Lilik Sugijono memaparkan item pekerjaan apa yang bisa dilaksanakan dengan anggaran tersebut. Terdakwa Adnan juga meminta kepada Lilik Sugijono untuk membuat EE serta mengirimkan softcopy file-file terkait perencanaan pembangunan proyek tersebut kepada terdakwa I Ketut Suarbawa.


    Selanjutnya, dilakukan proses lelang pembangunan jembatan itu. Dari proses tersebut, PT Wika ditunjuk sebagai pemenang lelang pada tanggal 23 September 2013.


    Pada tanggal 1 Oktober 2013, terdakwa Adnan selaku PPK dan terdakwa I Ketut Suarbawa mewakili PT Wika selaku pelaksana pekerjaan menandatangani kontrak paket pekerjaan. Adapun nilai kontraknya, sebesar Rp15.198.470.500,00, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah pembuatan tiang bor beton (bored pile).


    "PT Wika bisa menjadi pemenang dalam proses lelang ini karena harga penawaran PT Wika telah disesuaikan dengan EE yang dikirimkan oleh saksi Lilik Sugijono kepada terdakwa I Ketut Suarbawa," terang JPU.


    Namun, pelaksanaan pembangunan Tahap I jembatan terkendala karena permasalahan lahan belum dapat dibebaskan, kondisi sosial politis warga di sekitar lokasi pekerjaan.

    Adanya penambahan item pekerjaan sebagaimana permintaan pihak konsultan perencana, maka pada tanggal 20 Desember 2013, terdakwa Adnan dan I Ketut Suarbawa menandatangani Addendum Kontrak I, dengan perubahan beberapa item dalam kontrak.


    "Beberapa item yang berubah yakni harga borongan dan besaran jaminan pelaksanaan," ucap JPU.


    Proyek infrastuktur ini sempat terhenti selama setahun, dan dilanjutkan kembali pada tahun 2015-2016 dengan nilai pagu anggaran Rp131 miliar. Namun, pada awal proses pelaksanaan pelelangan bulan Maret 2015 bertempat lantai 5 Hotel Tiga Dara Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, saksi Indra Pomi dipanggil oleh sang Bupati, Jefry Noer.


    Pada pertemuan ini, Jefry Noer memperkenalkan Indra Pomi kepada Firjan Taufa selaku marketing dari PT Wijaya Karya. Jefry Noer kala itu menyampaikan, PT Wijaya Karya akan kembali mengikuti lelang proyek jembatan tersebut, dan meminta kepada Indra Pomi untuk membantunya.


    Masih di bulan Maret 2015, Indra Pomi memanggil Fauzi selaku Ketua Pokja II, memberikan perintah untuk mengawal dan memenangkan PT Wika dalam lelang pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City Multiyears Contract (MYC) Kabupaten Kampar APBD Tahun Anggaran 2015-2016. Atas perintah itu, saksi Fauzi menyanggupinya.


    PT Wika akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang pada 25 Mei 2015 dengan total nilai pembangunan Rp122 miliar. Setelah lelang ini, Afrudin Amga selaku KPA jembatan Water Front City menerima uang Rp10 juta dari PT Wika sekitar bulan Juni. Aliran uang dari PT Wika tak terhenti sampai di sini saja, Fauzi selaku Ketua Pokja II menerima jatah Rp100 juta melalui Firjan Taufa tahun 2015.


    "Uang itu diberikan dalam tiga tahap, September 2015 sebesar Rp75 juta. Pada bulan yang sama di Pekanbaru masing-masing Rp20 juta dan Rp5 juta. Uang ini sebagai ucapan terima kasih telah memenangkan PT Wika," beber JPU.


    Selanjutnya, dilakukan penandatangan nota kesepatan antara Jefry Noer selaku Bupati Kampar dengan DPRD Kampar, Ahmad Fikri, Sunardi, Muhammad Faisal dan Ramadhan tentang Pengikat Dana Anggaran Kegiatan Jamak untuk Pembangunan Waterfront City. Setelah itu, PT Wika menyerahkan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD Kampar pada Juni 2015.


    Uang ini, diserahkan Firjan Taufan kepada Indra Pomi Nasution sebesar 20.000 Dolar Amerika di depan Hotel Pangeran, Pekanbaru. Terhadap uang itu, diberikan Indra Pomi kepada Wakil DPRD Kampar, Ramadhan di Jalan Arifin Achmad-Simpang Jalan Rambutan tapi uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ramadhan.


    "Setelah menerima uang muka 15 persen atau niliai bersih Rp15,5 miliar. PT Wika melalui Firjan Taufa dan atas sepengetahuan terdakwa I Ketut menyerahkan uang kepada Jefry Noer sebesar 25.000 dolar Amerika. Penyerahan uang ini, di kediaman Bupati Kampar di Pekanbaru pada Juli 2015," sebut Ferdian.


    Selang dua pekan, PT Wika menyerahkan uang 50.000 Dolar Amerika kepada Indra Pomi. Uang ini, diserahkannya kepada Jefry Noer di Pekanbaru


    Pemberian uang kepada Jefry Noer dari PT Wika kembali berlanjut. Pada Agustus 2015, Jefry Noer menerima uang dalam bentuk pecahan rupiah sebesar Rp100 juta di Purna MTQ, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru dan 35.000 Dolar Amerika menjelang perayaan Idul Fitri 2015.


    Selain pemberian uang kepada Jefry Noer, PT Wika melalui terdakwa Adnan juga menyerahkan uang Rp10 juta untuk diberikan kepada Firman Wahyudi selaku anggota DPRD Kampar periode 2014-2019.


    "Pada bulan September-Oktober 2016 atau setelah pencarian termin VI untuk PT Wika, Indra Pomi melalui sopirnya Heru menerima Rp100 juta dari PT Wika untuk diberikan kepada Kholidah selaku Kepala BPKAD Kampar. Ini sebagai pengganti uang Kholidah yang telah menalangi untuk keperluan pribadi Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri," ucap JPU KPK.


    Terdakwa Adnan, kata JPU KPK, juga menerima uang dari PT Wika sebesar Rp394 juta dalam kurun waktu 2015-2016. Pemberian uang ratusan juta ini melalui Bayu Cahya dan Firjan Taufik atas pengetahuan terdakwa I Ketut Suarbawa yang diserahkan secara bertahap setiap bulan untuk kepentingan Adnan.


    "Saksi Fahrizal Efendi menerima uang Rp25 juta melalui Bayu Cahya dan Firjan Taufik secara bertahap atas pengetahuan I Ketut Suarbawa," tambahnya.


    JPU menyampaikan, perbuatan kedua terdakwa merugikan negara Rp50,016 miliar. JPU menjerat terdakwa dengan

    Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau kedua, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.ck/nor

  • PN Pekanbaru Eksekusi Lahan Milik Mantan Hakim

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Untuk kesekian kalinya, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru sukses melaksanakan permohonan eksekusi lahan. Kali ini, eksekusi pengosongan lahan milik seorang mantan hakim yakni Hj Mulyani Almashri, yang selama ini diduduki sejumlah pihak.


    Eksekusi Lahan seluas 1 hektar pada Kamis (25/2/21) tadi pagi.itu, terletak di Jalan Kakap, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan Eksekusi ini, sesuai dengan penetapan Ketua PN Pekanbaru Saut Maruli Tua Pasaribu SH Nomor 33/Pen.Pdt/Aanm. Eks-Pts/2020/PN.Pbr tertanggal 29 September 2020.


    "Alhamdulillah, hari ini kita berhasil melaksanakan eksekusi lahan dengan pemohon Hj Mulyani Almashri. Eksekusi ini kita lakukan, karena memang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraach-red) dari Mahkamah Agung,"tegas Panitera PN Pekanbaru DR Ahyar Parmika SH MH, yang memimpin pelaksanaan eksekusi..


    Disebutkan, pemohon telah dinyatakan sah memiliki lahan tersebut berdasarkan akta jual beli nomor 188/PPAT/1981 tertanggal 10 September 1981. Sementara, para termohon yang selama ini menduduki lahan tersebut cukup banyak yakni berjumlah 20 orang .


    Ahyar yang juga pernah menjadi Panitera di PN Tanjung Karang Provinsi Lampung ini mengatakan, eksekusi lahan ini dapat berjalan lancar karena didukung semua pihak di lapangan. Termasuk jajaran Polresta Pekanbaru dan Polsekta Tampan.


    Berdasarkan pantauan, eksekusi ini diawali dengan pembacaan penetapan oleh Juru Sita PN Pekanbaru Tumiran. Selanjutnya, dilakukan penyerahan berita acara eksekusi kepada pemohon Hj Mulyani.


    Hadir juga dalam pelaksanaan eksekusi itu, Koordinator Juru Sita PN Pekanbaru Hendri SH dan petugas juru sita lainnya. Selain itu, jajaran Polsekta Tampan, perwakilan kecamatan dan kelurahan setempat.nor

  • Mahasiswa Minta Hakim PN Pekanbaru Tak Takut Intervensi

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Riau (AMR) menggelar aksi demo ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (25/2/21) petang.


    Para mahasiswa yang dipimpin koordinator lapangan (Korlap) Supriadi ini, membawa poster, spanduk dan bendera itu mendukung hakim PN Pekanbaru untuk memutuskan perkara dengan tegas. Massa juga menuntut hakim untuk tidak takut dengan adanya intervensi pihak manapun.


    "Kami mendukung hakim PN Pekanbaru menegakkan hukum di pengadilan ini sesuai dengan fakta. Jangan mau diintervensi pihak mana pun,"tegasnya.


    Hanya saja, dalam pernyataan sikap mahasiswa itu, tidak dijelaskan perkara apa yang menjadi sorotan atau fokus pihaknya. Sehingga, tuntutan massa itu terkesan sifatnya untuk semua perkara yang tengah disidangkan PN Pekanbaru saat ini.


    Usai membacakan tuntutannya, mahasiswa kemudian menyerahkan surat aspirasi mereka ke[ada Humas PN Pekanbaru Tommy Manik SH. Kepada mahasiswa, Tommy berjanji akan menindaklanjuti.


    "Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya ini. Nanti kami akan menyampaikan langsung aspirasi ini kepada majelis hakimnya,"ungkap Tommy.


    Tommy meyakinkan mahasiswa, jika majelis hakim di PN Pekanbaru ini akan memutuskan perkara sesuai dengan fakta di persidangan. Dia pun memastikan, jika hakim tidak akan mudah diintervensi oleh pihak manapun.


    Berdasarkan pantauan wartawan, terdapat sejumlah perkara besar yang disidangkan hari ini. Diantaranya, dugaa korupsi proyek Jembatan Water Front City Bangkinang, Dugaan Korupsi Proyek Pipa Tembilahan, kasus mantan Ketua FPI Pekanbaru dan kasus pengrusakan mobil patroli polisi.nor 



     

  • Gubri Mandatkan Kepala OPD Lantik Pejabat Eselon dan Fungsional

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar telah memberikan mandat penuh kepada Kepala OPD untuk melantik langsung pejabat eselon 3 dan 4 serta pejabat fungsional masing-masing.


    Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Riau, H Masrul Kasmy saat dikonfirmasi terkait banyak pejabat eselon dan fungsional yang dilantik secara 'diam-diam' di dinas/badan masing-masing. Kondisi ini berbeda dengan sistim pelantikan pejabat eselon sebelumnya yang dilakukan secara serentak.


    "Kepala daerah memberikan mandat kepada Kepala OPD untuk menjalankan pelantikan itu. Sama sajakan modelnya (pelantikan-red),"kata Masrul, Kamis (25/2/21) di Pekanbaru. 


    Masrul menagatakan, pola pelantikan yang dilakukan saat ini tidak menyalahi aturan. Ini dilakukan, karena kondisi pandemi Covid-19.


    "Tak ada yang salah dalam soal itu. Karena mengumpulkan orang banyak dalam situasi pandemi Covid-19, tidak boleh mengumpulkan orang banyak,"sebutnya.


    Justru lanjut Masrul, sistim pelantikan seperti ini dinilai lebih praktis. Namun yang terpenting, kekosongan jabatan di OPD dapat terisi dengan baik, untuk menjalankan roda pemerintahan.


    Saat disinggung adanya pejabat yang awalnya hanya staf tetapi bisa dilantik menjadi pejabat Eselon III, Masrul menyampaikan, kalau hal itu wewenang BKD Riau yang menyeleksinya. Karena semua teknis perekrutan calon pejabat eselon III dan IV itu ada di BKD selaku Tim Baperjakat.


    Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerha dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau H Jonli menyebutkan, pihaknya hari ini telah melantik tujuh pegawai di dinasnya. Rinciannnya, tiga pejabat struktural dan empat pejabat fungsional.


    "Kita hanya menerima dan melaksanakan pelantikan pejabat saja. Soal teknis penunjukkan pejabat itu, bukan wewenang kita,"ulas Jonli, yang juga Penjabat (Pj) Walikota Dumai itu.


    Namun Jonli juga mengingatkan kepada pejabatnya yang baru dilantik, untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tentunya, tugas yang diemban itu harus sesuai dengan visi dan misi Gubernur Riau H Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution.


    "Tadi juga saya sampaikan kepada yang baru dilantik, agar bekerja dengan baik dan jangan main-main atau KKN. Karena akan ada evaluasi. Saya bekerja juga dievaluasi oleh Pak Gubernur selama 18 bulan,"tegasnya.nor






  • Besok, Gubri Syamsuar Lantik Tiga Kepala Daerah Terpilih

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar dijadwalkan akan melantik tiga kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Jumat (26/2/21) besok.


    Para bupati dan walikota yang dilantik itu adalah, Bupati dan Wakil Bupati Meranti H Mumamad Adil dan H Azmar, Bengkalis Kasmarni-Bagus serta Walikota dan Wakil Walikota Dumai Paisal-Amris.


    "Pak Gubernur Riau langsung melantik besok. Pelantikannya di Gedung Daerah," kata, Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Riau, Masrul Kasmi, Kamis (25/2/21) di Pekanbaru.


    Masrul mengatakan, pelantikan tiga kepala daerah tersebut digelar dengan pola hybrid. Yakni, selain digelar serimonial pelantikan kepala dan wakil kepala daerah secara langsung di Gedung Daerah. Kemudian pelantikan bisa sisaksikan secara virtual di tiga daerah masing-masing.


    Untuk pelantikan langsung, jelas mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rokan Hulu ini, tamu undangan dibatasi antara 25-30 orang. Jumlah undangan itu, yakni para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sudah termasuk istri dan anak masing-masing pejabat yang dilantik.


    Selain itu, untuk para pendukung dan masyarakat, bisa menyaksikannya secara virtual di daerah masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka mendukung penerapan Prokes Covid-19.nor

  • Polda Riau Gandeng PT RAPP Latih Personil Atasi Karhutla

    By redkoranriaudotco →

     


    PEKANBARU, KORANRIAU.co - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar pelatihan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada personil kepolisian, Kamis (25/2/2021), di Mapolda Riau, Pekanbaru. Pelatihan tersebut bekerjasama dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang berlangsung hingga Rabu (10/3/2021) mendatang.

    Matius Ewanto, GM WLS PT RAPP mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan pelatihan yang ditaja oleh Polda Riau. Ia berharap pelatihan ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kapasitas personil dalam memadamkan karhutla di lapangan.

     “Kita selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian terutama dalam upaya pemadaman karhutla di lapangan,” kata Matius.

    Dalam pelatihan ini, PT RAPP menurunkan 5 personil Fire Emergency Response Team (FERT), sebuah tim khusus terlatih, lengkap dengan peralatan pemadam seperti mini striker, selang, robin, dan water tank.

    Yuneldi yang bertindak sebagai pelatih pemadam mengatakan ketika berada di lokasi karhutla tim harus memperhatikan prosedur keselamatan pemadaman di lapangan.

    “Jangan sembarang masuk, tentukan jalur evakuasi. Saat terjebak asap, siapkan tenaga untuk menjauh, gunakan air agar tetap dapat pasokan oksigen,” ujar Yuneldi yang juga selaku Fire and Aviation Manager PT RAPP.

    Yuneldi menambahkan jika prosedurnya dijalankan dengan benar, maka api akan cepat dipadamkan hanya dalam waktu 30 menit untuk 1 hektar lahan terbakar. 

    “Tantangannya selain dikepung api, lalu asap, kondisi cuaca, angin, terutama di pinggir laut, kemudian jarak tempuh yang jauh dan harus berjalan kaki,” jelasnya.

    Pelatihan penanganan karhutla ini diikuti seluruh personil kepolisian Polda Riau. Selain mendapatkan teori dan arahan dari pelatih, peserta juga langsung mempraktekkan cara mengoperasikan mesin Pompa dan selang yang benar. (bow)



INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com