Plt Gubri Minta PUPR Siapkan DED Pelebaran Jalan Pepaya

Plt Gubri Minta PUPR Siapkan DED Pelebaran Jalan Pepaya

By redkoranriaudotco → Selasa, 03 November 2026

 

Foto: Zulfahmi.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemprov Riau menyiapkan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Jalan Cut Nyak Dien dengan Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru. Guna merealisasikan rencana tersebut, sejumlah bangunan milik pemerintah yang berada di kawasan itu akan dibongkar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Zulfahmi, mengatakan bahwa rencana pembangunan jalan tembus tersebut menjadi salah satu perhatian Pelaksana Tuhas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dalam rapat evaluasi pekan lalu.

Saat ini, pembongkaran Gedung Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II yang berada di persimpangan Jalan Cut Nyak Dien dan Jalan Cut Meutia, tepatnya di belakang Perpustakaan Wilayah (Puswil) Riau, tengah dilakukan.

"Di sana akan dibangun jalan yang tembus ke persimpangan Jalan Pepaya. Kantor BWSS III sudah pindah ke Jalan Kuantan Raya," cakapnya, Selasa (3/11/26).

Sementara itu, proses pelepasan hibah bekas kantor tersebut juga sudah selesai. Sehingga, proses pembongkaran dapat dilakukan.

Selain bangunan BWSS, gedung Arsip Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau yang berada di belakang kawasan tersebut juga direncanakan untuk dibongkar. Namun, prosesnya masih menunggu pengajuan dan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Setelah seluruh proses administrasi dan hibah rampung, pembongkaran gedung Arsip BPN akan dilakukan. Supaya, pembangunan jalan tembus dari Jalan Cut Nyak Dien dan Jalan Cut Meutia menuju Jalan Pepaya dapat direalisasikan.

"Gubernur juga meminta agar Detail Engineering Design (DED) pelebaran Jalan Pepaya segera dibuat," ungkap Zulfahmi.

Sebelum gedung arsip Arsip BPN dibongkar, Pemprov Riau terlebih dahulu akan merenovasi gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Riau yang terbengkalai akibat kebakaran beberapa waktu lalu. Setelah renovasi selesai, bangunan tersebut akan difungsikan sebagai gedung arsip BPN Riau.

Dengan demikian, pemindahan fungsi bangunan dapat dilakukan sebelum pembongkaran gedung arsip BPN untuk mendukung pembangunan jalan tembus. Selain rencana pembangunan jalan tembus, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto juga memberikan perhatian terhadap pekerjaan pelebaran jalan di sekitar Masjid Raya An-Nur Pekanbaru.

Pekerjaan tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai kontrak pada akhir tahun ini. Pelebaran jalan dilakukan untuk mendukung kelancaran lalu lintas sekaligus mempercantik wajah ibu kota Provinsi Riau.
"Gubernur berharap pekerjaan pelebaran jalan di sekitar Masjid An-Nur bisa selesai sesuai kontrak akhir tahun ini. Kami ingin wajah Pekanbaru menjadi lebih bagus," katanya. nor

Pemprov Riau Anggarkan Rp2,1 Miliar Perbaikan Jalan Sontang-Duri

Pemprov Riau Anggarkan Rp2,1 Miliar Perbaikan Jalan Sontang-Duri

By redkoranriaudotco → Senin, 02 November 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Akses transportasi yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis melalui ruas jalan provinsi, Sontang–Duri lumpuh total akibat terendam banjir dan lumpur tebal pada Ahad (1/11/2026) petang.

 

Luapan Sungai Rokan yang menggenangi badan jalan di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, menyebabkan kendaraan roda dua hingga minibus tidak dapat melintas.

Kondisi tersebut dipicu oleh intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Bonai Darussalam selama beberapa hari terakhir. Genangan air yang menyatu dengan material lumpur tebal membuat badan jalan berubah menyerupai danau dan kubangan besar yang membahayakan pengguna jalan.

Akses melintas saat ini hanya dimungkinkan bagi kendaraan roda empat dengan sistem penggerak empat roda (double gardan) serta truk berbak tinggi. Namun, mayoritas pengendara memilih tidak memaksakan diri demi menghindari kerusakan mesin akibat jebakan banjir.

Warga Desa Sontang, David, mengonfirmasi bahwa ketinggian air yang merendam tiga titik ruas jalan provinsi tersebut terus meningkat hingga Ahad petang. Kondisi ini memicu keterisolasian terbatas bagi kendaraan kecil yang biasa menyeberangi kawasan tersebut.

"Untuk roda dua dan minibus sudah sulit melintas," ujar David saat memberikan keterangan di lokasi kejadian, Ahad (1/11/2026).

David Imbau Pengendara Gunakan Jalur Alternatif demi Keselamatan. Ia menambahkan bahwa sejumlah kendaraan roda dua mengalami mogok mesin setelah memaksakan diri menerobos genangan air.

"Ada sepeda motor yang tadi menerobos banjir, tiba-tiba terjebak dan mati mesin. Kita sarankan pengendara tidak memaksakan untuk melintas. Lebih baik mencari jalur alternatif lain agar kendaraan tidak rusak," kata David.

Selain melumpuhkan arus lalu lintas, luapan air Sungai Rokan juga mulai meluas dan merendam kawasan permukiman warga di sekitarnya. Aliran anak sungai yang terhubung langsung dengan sungai utama memicu peningkatan debit air ke area pemukiman.

Warga Desa Sontang, Muklisin, menyatakan bahwa genangan air kini telah masuk dan merendam pekarangan rumah penduduk di Dusun I Harapan. Kondisi ini memperparah dampak banjir yang sebelumnya hanya menggenangi badan jalan utama.

"Kondisi banjir tidak hanya merendam sejumlah titik jalan provinsi Sontang-Duri. Siang ini, sejumlah pekarangan rumah warga Dusun I Harapan mulai terendam air seiring tingginya curah hujan beberapa hari terakhir di Kecamatan Bonai Darussalam," tutur Muklisin.

Menanggapi krisis infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) langsung mengambil langkah penanganan darurat. Proses lelang pekerjaan penimbunan jalan saat ini tengah berjalan untuk mempercepat perbaikan fisik di lapangan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Zulfahmi, menjelaskan bahwa perbaikan akan difokuskan pada lokasi kerusakan terparah, khususnya di jalur penghubung Desa Sontang menuju Desa Kasang Padang. Langkah ini diambil sesuai arahan dari Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto.

"Perbaikan difokuskan pada sejumlah titik yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di jalur yang menghubungkan Desa Sontang dengan Desa Kasang Padang," kata Zulfahmi.

Zulfahmi memaparkan bahwa pihaknya telah menyusun desain perbaikan khusus dengan melakukan penimbunan tanah setinggi satu meter di tiga titik kerusakan sepanjang satu kilometer. Langkah penanganan ini juga mencakup pemasangan box culvert guna memperlancar arus pembuangan air agar tidak kembali menggenangi jalan.

"Desain perbaikan sudah dibuat, tinggal perbaikan saja, kondisinya cukup berat dan harus ditimbun dulu hingga 1 meter jadi materialnya sangat banyak. Untuk perbaikan yang akan dilakukan sepanjang 1 kilometer," ungkap Zulfahmi.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Riau, Khairul Rizal, membeberkan bahwa alokasi anggaran penanganan darurat ini telah disiapkan dalam APBD Perubahan Riau 2026. Penanganan tersebut ditargetkan dapat segera dimulai pada awal November 2026 setelah pemenang lelang ditetapkan.

"Kita targetkan awal November ini sudah mulai pengerjaan. Anggarannya sebesar Rp2,1 miliar," terang Khairul Rizal.

Sebagai penanganan jangka panjang, Dinas PUPR-PKPP Riau juga telah mengusulkan peningkatan struktur jalan menggunakan konstruksi beton rigid untuk pelaksanaan anggaran tahun depan. Usulan pengerasan jalan secara permanen tersebut saat ini masuk dalam pembahasan rancangan APBD Murni Riau 2027.

"Tahun depan kita rencana beton rigid. Semoga disetujui di APBD 2027," pungkas Khairul Rizal. mcr

 

Pekan Ini, Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Pekanbaru dan Rohul

Pekan Ini, Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Pekanbaru dan Rohul

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah terus mengupayakan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UKM Provinsi Riau Tetty Nurdianti menyebutkan dengan adanya operasi pasar murah ini, pihaknya ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga.

"Kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan," kata Tetty, Senin (2/11/26).

Dikatakan Tetty, operasi pasar murah pekan ini akan tersebar di 5 titik lokasi yang terbagi atas 4 titik di Kota Pekanbaru dan 1 titik di Kabupaten Rokan Hulu. Di mana, pada hari ini digelar di Halaman Kantor Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya.

"Pekan ini kita gelar sebanyak 5 titik. 4 titik di Kota Pekanbaru dan 1 titik di Kabupaten Rokan Hulu. Hari ini di Kantor Kelurahan Rejosari," katanya.
Kemudian pada Selasa, 3 November digelar di Halaman Kantor Lurah Sialang Rampai, Kecamatan Kulim. Pada Rabu, 4 November di Halaman Kantor Lurah Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani.

"Pada Kamis, 5 November, operasi pasar murah Pemprov Riau digelar di Kabupaten Rokan Hulu. Tepatnya di Kantor Camat Bonai Darussalam," ungkapnya.

Terakhir, pada Jumat, 6 November, dikatakan Tetty, digelar di Halaman Kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim.

Dijabarkannya, untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, diantaranya beras SPHP Rp60rb per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp169rb per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp84.500 per 5kg.

"Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18rb per kg, minyak goreng kemasan minyakita Rp15.500 per bungkus," ungkapnya.

Kemudian, untuk garam krista Rp2rb per 200gram, garam nusantara Rp2rb per 250 gram dan telur Rp49 ribu per papan.

Bagi masyarakat yang ingin berbelanja pada kegiatan Operasi Pasar Murah, diharapkan dapat mengantre dengan tertib dan datang pada waktu yang telah ditentukan.

"Pasar murah akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Dan kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik," pungkasnya. mcr

Plt Gubri sebut Arwin AS Tokoh Pembangunan Riau

Plt Gubri sebut Arwin AS Tokoh Pembangunan Riau

By redkoranriaudotco → Sabtu, 31 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Bupati Siak dua periode yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Kabupaten Siak, Arwin bin Ahmad Saruji (Arwin AS).

Almarhum berpulang di usia 73 tahun pada Sabtu, 31 Oktober 2026 sekitar pukul 07.28 WIB di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru setelah kondisi kesehatan yang terus menurun.

Jenazah almarhum saat ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Thamrin, samping SMK Labor, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Mendengar kabar tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan ucapan belasungkawa mendalam.

"Innalillahi Wainnailaihi Rajiun. Saya sangat berduka atas wafatnya orang tua kita, tokoh pembangunan Riau, Bapak Arwin AS. Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya," ujar SF Hariyanto, Sabtu (31/10/2026).

SF Hariyanto menyebutkan, Riau kehilangan salah satu putra terbaik dan peletak dasar pembangunan di Negeri Istana.

"Almarhum adalah Bapak Pembangunan Kabupaten Siak. Beliau adalah Bupati Siak pertama, pemimpin yang visioner yang meletakkan fondasi Siak dari nol setelah pemekaran dari Bengkalis pada 1999. Jasa beliau sangat besar bagi Provinsi Riau," kenang SF Hariyanto.

"Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang megah yang melintasi Sungai Siak, Istana Siak yang terawat, dan infrastruktur dasar Siak yang maju hari ini adalah buah dari kerja keras dan pemikiran beliau bersama masyarakat Siak. Pengabdian beliau akan selalu dikenang," sambungnya.

Plt Gubernur juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Semoga almarhum Bapak Arwin AS diampuni segala khilafnya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Arwin AS merupakan Bupati Siak pertama yang dipilih secara demokratis setelah Kabupaten Siak dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999.

Beliau menjabat selama dua periode, yakni periode 2000-2005 dan 2006-2011 bersama wakilnya OK Fauzi Jamil.

Selama kepemimpinannya, almarhum berhasil mengubah Siak dari daerah pemekaran baru menjadi salah satu kabupaten termaju di Riau dengan pembangunan infrastruktur yang masif, sehingga dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Kabupaten Siak.

Beliau juga memiliki peran besar dalam memperjuangkan pembentukan dan pengelolaan sumur minyak oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Siak Pusako (BSP). Kemudian, pernah menjabat sebagai Ketua Tim Relawan Abdul Wahid-SF Hariyanto pada Pilgubri 2024. Rls/nor

Traktir kopiDukung JurnalismeTerus Berkarya

 

Bupati Pertama Siak Arwin AS Wafat

Bupati Pertama Siak Arwin AS Wafat

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Bupati definitif pertama Kabupaten Siak meninggal dunia pada Sabtu (31/10/26) pagi di Pekanbaru dalam usia 73 tahun.

Sebelum wafat, tokoh masyarakat Riau itu sempat menjalani perawatan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau akibat kondisi kesehatan yang menurun.

"Telah berpulang ke Rahmatullah Tokoh Riau Bapak H. ARWIN BIN AHMAD SARUJI (Bupati Siak pada masanya) pada hari ini Sabtu 31 Oktober 2026 sekitar jam 07.28 wib di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru," demikian pesan yang diterima redaksi.

Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke rumah duka di jalan Thamrin, Gobah, Pekanbaru untuk disemayamkan.

Kabar duka tersebut juga dibagikan oleh Bupati Siak Afni Zulkifli. Dalam akun media sosialnya Afni mengatakan Arwin AS merupakan figur yang membimbingnya sejak muda dan mendukung dia maju sebagai bupati Siak ketika tidak banyak yang percaya bisa menang.

"Innalillahi wainna ilaihirojiun. Dunia seketika sejenak berhenti, dan bumi terasa tidak bertapak pagi ini." tulis Afni.

"Tangan beliau yang membimbing saya sedari muda, memberi asa pada si miskin ini, hingga setia sepenuh jiwa raga memberi dukungan maju sebagai Bupati, di saat tak banyak orang percaya," kata Afni lagi.

Afni mengatakan Arwin AS selalu yakin dan memberi keyakinan dan tidak pernah meninggalkannya berjuang sendirian. "Bahkan dalam sakitnya, beliau memberi saya semangat untuk kuat, kuat, kuat dan jangan menyerah," katanya.

Arwin AS merupakan tokoh masyarakat Riau. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Siak dua periode sekaligus bupati definitif pertama di Siak pasca pemekaran dari Kabupaten Bengkalis tahun 1999.

Ia menjabat sebagai Bupati Siak periode pertama tahun 2001-2006 bersama wakilnya Syamsuar. Selanjutnya pada periode kedua tahun 2006-2011 ia kembali maju dan terpilih bersama wakilnya OK Fauzi Jamil.

Saat memimpin Siak pada awal-awal pemekaran pria yang dikenal memiliki kecintaan mendalam terhadap musik-musik legendaris The Beatles itu membangun 'pondasi' Negeri Istana tersebut. Salahsatu karyanya adalah pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang membentang di atas Sungai Siak.

Maka tidak heran kalau Arwin AS disebut sebagai Bapak Pembangunan Siak. “Beliau adalah tokoh besar pembangunan Siak. Ayahanda Arwin AS, Bupati Siak pertama yang terpilih secara demokratis,” kata Bupati Siak Afni, saat menjenguk Arwin AS di rumah sakit baru-baru ini.

Dalam pertemuan itu, Arwin kembali bercerita mengenai perjalanan pembangunan Siak sejak daerah tersebut resmi menjadi kabupaten pada 1999. Pesan Arwin kepada Afni pun menjadi bekal sebelum menghadapi pertemuan dengan pemerintah pusat.

“Berjuanglah, jangan menyerah. Berjuanglah. Diiringi dengan doa,” kata Afni menirukan pesan Arwin sebelum berangkat ke Jakarta membahas Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) Siak dengan pemerintah pusat.

Selamat jalan Tokoh Masyarakat Riau. Semoga Allah menerima segala amal dan ibadah serta diampuni segala dosanya. ck

Jalan Sontang-Duri Rusak Lagi, Puluhan Truk Antre

Jalan Sontang-Duri Rusak Lagi, Puluhan Truk Antre

By redkoranriaudotco → Jumat, 30 Oktober 2026

KORANRIAU.co,ROHUL- Puluhan truk terpaksa antre saat akan melewati jalan provinsi Sontang-Duri, Kamis (29/10/26) petang. Pasalnya, jalan penghubung Desa Sontang-Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menuju perbatasan Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ini kembali ‘’berlumpur’’.

 

Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Bonai Darussalam selama tiga hari terakhir membuat badan jalan tergenang air dan sulit dilalui kendaraan dari dua arah berlawanan. Bahkan, ada truk pengangkut crude palm oil (CPO) terjebak di tengah genangan sehingga menghambat arus lalu lintas.

Parahnya kondisi jalan ini membuat mobil dinas Bupati Rohul Anton tak bisa melintas saat meninjau lokasi. Anton pun turun dari kendaraan dan berjalan kaki sekitar 300 meter untuk melihat langsung kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat dan para sopir, Kamis (29/10/26) petang.

 

Bupati Anton didampingi Kepala Dinas PUPR Rohul H Zulfikri ST, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rohul Alreza Ahyu SE MSi Ak, Kepala BKPP Rohul Andi Yanto SH MH, Camat Bonai Darussalam Elfitren, dan Kepala Desa Sontang Zulfahrianto.

Bupati Anton, mengatakan kerusakan jalan kembali parah setelah diguyur hujan. Padahal, ruas jalan provinsi tersebut sebelumnya telah diperbaiki Dinas PUPR-PKPP Riau pada Agustus lalu. Setelah diperbaiki, jalan ini kembali rusak dan pihak perusahaan bersama Dinas PUPR-PKPP meninggikan badan jalan untuk jalur kiri dari Sontang menuju Duri.

“Jalan provinsi Sontang-Duri kembali rusak parah setelah diguyur hujan lebat. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan para sopir truk karena arus lalu lintas menjadi terhambat. Bahkan, tadi (kemarin, red) saat kami berada di lapangan, ada truk CPO yang terjebak di titik jalan yang tergenang air,” ujar mantan Kepala Dinas PUPR Rohul itu.

Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan penanganan segera agar kerusakan tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Apalagi, antrean kendaraan dan truk yang kesulitan melintas sejak siang hingga petang ini, menunjukkan dampak langsung akibat kerusakan jalan terhadap kelancaran distribusi barang dan arus lalu lintas Sontang-Duri.

“Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Dinas PUPR-PKPP Riau. Dalam waktu dekat, ruas jalan provinsi Sontang-Duri akan dilakukan perbaikan. Informasi yang kita terima, saat ini masih dalam proses lelang oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.

Anton berharap proses lelang dapat segera diselesaikan agar pekerjaan perbaikan bisa dimulai. Ia juga meminta masyarakat dan para sopir bersabar sembari menunggu realisasi penanganan jalan tersebut.

 “Kita minta masyarakat mohon bersabar. Pemerintah Provinsi Riau akan segera merealisasikan dan melakukan perbaikan akses jalan Sontang-Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Rohul menuju Duri, Bengkalis karena saat ini masih dalam proses lelang,” tutur Datuk Seri Setia Amanah Baginda Jabaringin itu. rpc

 

Anggota DPRD Riau Abdullah Usulkan Holding BUMD

Anggota DPRD Riau Abdullah Usulkan Holding BUMD

By redkoranriaudotco → Kamis, 29 Oktober 2026

Foto:  Abdullah.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Abdullah, mengusulkan pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengintegrasikan seluruh perusahaan milik pemerintah provinsi dan pemerintah 12 kabupaten/kota.

Gagasan strategis ini diajukan untuk menjawab tantangan tekanan fiskal sekaligus memaksimalkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Potensi entitas bisnis milik pemerintah di daerah ini dinilai cukup besar karena jumlahnya diperkirakan mendekati 50 perusahaan jika menggabungkan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Namun, besarnya kuantitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kinerja keuangan yang produktif dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat.

Abdullah menilai bahwa pengelolaan perusahaan pelat merah harus keluar dari pola birokrasi konvensional menuju tata kelola bisnis yang profesional. Pergantian pejabat pemerintahan yang terlalu sering dikhawatirkan mengganggu kesinambungan evaluasi jika pengawasan tidak diserahkan kepada tenaga ahli di bidang manajemen.

"Salah satu potensi yang bisa kita gerakkan untuk membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menghasilkan dividen bagi PAD adalah BUMD," ujar Abdullah, Kamis (29/10/26).

Ia menjelaskan bahwa pendekatan bisnis murni sangat dibutuhkan agar setiap unit usaha memiliki target pencapaian yang jelas dan transparan. Melalui sistem holding, pelibatan tenaga profesional dari kalangan dunia usaha akan mempermudah pengawasan serta pengukuran tingkat kesehatan korporasi secara berkala.

"BUMD ini pelaku bisnis, sehingga penanganannya juga harus menggunakan pendekatan profesional. Kalau pejabat yang mengawasi terus berganti, tentu perlu waktu lagi untuk mempelajari persoalan dan kinerja masing-masing perusahaan," jelas Abdullah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menekankan pentingnya optimalisasi kekayaan sumber daya alam di Riau, seperti sektor migas dan perkebunan kelapa sawit. Pihaknya mendorong BUMD agar masuk ke sektor industri pengolahan hilir guna memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

"Riau memiliki potensi besar di sektor minyak dan perkebunan. Ini yang seharusnya ditangkap oleh BUMD, bagaimana potensi tersebut bisa dikembangkan menjadi kegiatan usaha yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Abdullah.

Selain pembentukan holding, evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang mengalami kerugian atau tidak produktif harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Restrukturisasi diperlukan agar penyertaan modal dari APBD tidak menjadi beban keuangan, melainkan memberikan dividen yang signifikan.

"Harus jelas berapa banyak lapangan kerja yang dibuka dan berapa banyak industri yang tumbuh. Kalau sudah bertahun-tahun berjalan, tetapi perkembangannya masih lambat, tentu harus ada evaluasi," kata Abdullah.

Ia menambahkan bahwa masyarakat saat ini sangat menantikan kehadiran solusi konkret dalam bidang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi. Keberadaan perusahaan daerah harus mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh publik melalui peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur.

"Rakyat sekarang membutuhkan solusi yang nyata. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperoleh pelayanan serta infrastruktur yang lebih baik. Karena itu, BUMD harus diberi perhatian serius," tegas Abdullah. mcr/nor

Momen Sumpah Pemuda, Sekdaprov Riau Tekankan Pentingnya Sikap Empati

Momen Sumpah Pemuda, Sekdaprov Riau Tekankan Pentingnya Sikap Empati

By redkoranriaudotco → Rabu, 28 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk kembali memperkuat karakter generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Selain menumbuhkan jiwa patriotik dan kegigihan, generasi muda juga dituntut memiliki kepedulian serta empati terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi mengatakan, peringatan Sumpah Pemuda merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap ikrar persatuan yang lahir hampir satu abad lalu. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dinilai tetap relevan untuk menjadi pijakan generasi muda dalam menjalani kehidupan berbangsa.

"Hari ini kita melaksanakan upacara Sumpah Pemuda untuk mengingatkan kembali peristiwa 98 tahun yang lalu. Tidak terasa, sudah hampir seratus tahun Sumpah Pemuda berlangsung dan selalu kita peringati dari masa ke masa," kata Sekda Syahrial Abdi di Halaman Kantor Gubernur Riau, Rabu (28/10/26).

Dijelaskan, perjalanan panjang peringatan Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa nilai persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 tetap memiliki arti penting hingga saat ini. Namun, tantangan yang dihadapi generasi muda kini membutuhkan bentuk pengamalan nilai kebangsaan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

"Pesan kami untuk pemuda Riau, selaras dengan tema Sumpah Pemuda tahun ini yaitu Patriotik, Gigih, dan Berempati. Menghadapi tantangan zaman hari ini, anak-anak muda kita harus memiliki kegigihan. Namun, ada satu hal yang sangat menarik dan penting untuk digarisbawahi, yaitu berempati," jelasnya.

Diungkapkan, empati menjadi salah satu karakter penting yang harus diperkuat di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat. Kemampuan memahami kondisi orang lain dan lingkungan sekitar diperlukan agar generasi muda tidak hanya berorientasi pada pencapaian pribadi.

"Empati berarti membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang di sekeliling kita. Jadi, di samping semangat pemuda yang memiliki jiwa patriotik dan harus gigih, pesan utama Sumpah Pemuda tahun ini adalah pentingnya rasa empati," ungkapnya.

Diterangkan, semangat patriotisme harus berjalan beriringan dengan kegigihan dan kepedulian. Generasi muda tidak cukup hanya memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan, tetapi juga harus mampu melihat persoalan sosial dan mengambil bagian dalam memberikan solusi.

Kondisi masyarakat yang terus berkembang, kata Syahrial, menghadirkan berbagai tantangan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kontribusi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.

"Kita tahu bahwa kondisi hari ini menghadirkan banyak kesulitan di tengah masyarakat, sehingga menuntut kita untuk terus berkolaborasi dan bersinergi," terangnya.

Ia menuturkan, momentum Sumpah Pemuda dinilai tepat untuk memperkuat kembali semangat kebersamaan di kalangan generasi muda Riau. Kolaborasi menjadi penting agar energi dan kreativitas pemuda dapat diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Oleh karena itu, melalui tema Sumpah Pemuda tahun ini, saya rasa sangat tepat bagi kita untuk bersama-sama membangun kebersamaan di dalam jiwa pemuda kita," pungkasnya. mcr

HMI Pekanbaru Desak Presiden Copot Menhut Raja Juli

HMI Pekanbaru Desak Presiden Copot Menhut Raja Juli

By redkoranriaudotco → Selasa, 27 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru kembali menggelar aksi ke Kantor DPRD Provinsi Riau, Selasa (27/10/26) petang.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 untuk menyuarakan aspirasi terkait kerusakan hutan dan kebakaran hutan yang mengancam kehidupan masyarakat.

Tidak hanya itu, mereka juga menyerukan untuk pencopotan Raja Juli Antoni dari kursi Menteri Kehutanan RI.

Dalam aksi tersebut, ratusan personel dari pihak kepolisian juga telah disiagakan untuk mengawal berjalannya aksi unjuk rasa tersebut. Mereka membentuk pagar betis agar mahasiswa tetap menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPRD Riau.

Selain pihak kepolisian, personel Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan juga disiagakan untuk mengawal jalannya aksi mahasiswa tersebut.

Hingga kini, mereka masih menunggu aksi Pimpinan DPRD Riau untuk mendengarkan langsung aspirasi yang akan disampaikan.

Sebelumnya, massa dari HMI juga belajar melakukan aksi yang serupa di Kantor Gubernur Riau. Mereka meminta agar dalang dan korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk ditindak. ck

Bupati Kampar Curhat ke Plt Gubri Soal Pembangunan Jembatan Rumbio hingga Candi Muara Takus

Bupati Kampar Curhat ke Plt Gubri Soal Pembangunan Jembatan Rumbio hingga Candi Muara Takus

By redkoranriaudotco → Senin, 26 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menerima Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, dalam pertemuan yang membahas sejumlah persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kampar. Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut meliputi penyelesaian Jembatan Rumbio, kondisi SD 007 Sungai Agung, serta pengembangan kawasan Candi Muara Takus.

Dalam pertemuan itu, SF Hariyanto menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan daerah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jembatan Rumbio yang hingga kini masih terbengkalai dan membutuhkan peninjauan lebih lanjut.

“Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, jembatan ini mau diapakan? Kita review dulu semuanya, termasuk pembebasan lahan, nanti kita cek dan lihat ke sana, apa masukannya agar bisa diselesaikan,” ujar Plt Gubri di Kantor Gubernur, Senin (26/10/2026).

Selain persoalan jembatan, pertemuan tersebut juga membahas kondisi SD 007 Sungai Agung yang sempat viral karena fasilitas sekolah dinilai tidak layak. SF Hariyanto menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.

Pembahasan berikutnya menyangkut tindak lanjut kunjungan Menteri Kebudayaan ke kawasan Candi Muara Takus yang memiliki nilai sejarah penting. Plt Gubri juga menyoroti pentingnya peningkatan akses jalan menuju Candi Muara Takus, termasuk dari pintu keluar jalan tol, agar perjalanan menuju kawasan bersejarah tersebut semakin mudah. 

“Bikin perencanaannya untuk perbaikan jalannya, daerah sekitar Muara Takus juga dimanfaatkan, apakah bisa untuk UMKM atau tempat sembahyang, karena termasuk candi tertua juga,” ungkapnya.

Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menjawab dengan penjelasan bahwa pembangunan Jembatan Rumbio telah dimulai sejak 2019 dengan pengerjaan sejumlah komponen konstruksi namun pengerjaannya berhenti di tahun pertama. Menurutnya, hingga saat ini sudah terdapat lima titik pondasi yang dibangun serta satu sisi abutmen, sementara rangka jembatan belum tersedia.

Nantinya, proses pengerjaan jembatan akan kembali ditinjau ulang dari segala aspek yang dibutuhkan. Mulai dari pembebasan lahan hingga semua hal yang diminta oleh Plt Gubri.

Di persoalan selanjutnya, Ahmad Yuzar menjelaskan bahwa SD 007 Sungai Agung merupakan sekolah yang membuka kelas jauh dari gedung inti, tetapi keberadaan kelas tersebut belum dilaporkan kepada pemerintah daerah. Setelah persoalan itu viral dan diketahui publik, pemerintah daerah langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi sekolah serta menyiapkan langkah penanganan awal.

“Bentuk perhatian awal pemerintah, telah kami bangun dua ruang kelas dengan WC-nya, akhir tahun sudah bisa diresmikan,” kata Ahmad Yuzar. 

Ia menambahkan bahwa keputusan untuk mendirikan sekolah terpisah akan mempertimbangkan perkembangan jumlah murid. Sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat setempat.

Menanggapi arahan soal Candi Muara Takus, Ahmad Yuzar menyebutkan bahwa kondisi jalan menuju Candi Muara Takus saat ini sudah cukup baik. Pemerintah Kabupaten Kampar, lanjutnya, akan mengikuti arahan gubernur dalam menyusun langkah pengembangan kawasan, termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi di sekitarnya. Rls/nor

 

APBD-P Riau 2026 Sudah Bisa Dijalankan

APBD-P Riau 2026 Sudah Bisa Dijalankan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau sudah dapat menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026 setelah nomor registrasi anggaran tersebut diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto, menargetkan realisasi anggaran mencapai 90% hingga akhir tahun 2026. Saat ini, progres realisasi telah mencapai 69 persen.

“Mulai hari ini sudah bisa dijalankan (APBDP 2026),” katanya saat ditemui di Gedung Daerah, Senin (26/10/26).

Dia menyebut, rapat evaluasi bersama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau hari ini, juga merupakan bagian dari upaya optimalisasi realisasi APBDP.Cari Peta Wilayah

Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah membahas progres program sekaligus kesiapan pelaksanaan kegiatan yang didukung anggaran perubahan.

“Ya hari ini kami bersama Pak Sekda, rekan-rekan OPD melakukan evaluasi untuk kegiatan 2026 dan kami tadi membahas juga untuk APBDP sudah disahkan dan nomor registrasinya sudah keluar dan ini dapat dilaksanakan,” tambahnya.

Salah satu catatan penting yang ditekankan Plt Gubri ke seluruh OPD, yakni soal kesiapan dokumen administrasi pendukung sebelum anggaran tersebut direalisasikan.

Dengan waktu yang tersisa sekitar 2 bulan pada tahun anggaran berjalan, SF Hariyanto meminta setiap OPD segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. rls/nor

Pemprov Riau Evaluasi Skema Iuran UHC

Pemprov Riau Evaluasi Skema Iuran UHC

By redkoranriaudotco → Minggu, 25 Oktober 2026

Foto; Sekdaprov Riau Syahrial Abdi.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengevaluasi skema pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) untuk menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat di tengah dinamika kemampuan fiskal daerah.

 

Evaluasi tersebut mencakup akurasi data kepesertaan, pembagian tanggung jawab pembiayaan, serta kepastian pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, penyesuaian skema pembiayaan perlu mempertimbangkan data kepesertaan yang akurat serta kondisi keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat.

 “Yang kita putuskan bukan semata-mata soal pembiayaan, tetapi bagaimana memberikan jaminan dan kepastian bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan. Kita ingin memastikan negara tetap hadir memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” tuturnya.

Syahrial menjelaskan, salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti adalah perbedaan jumlah penduduk dalam data statistik dan data kepesertaan BPJS Kesehatan. Pembaruan dan pencocokan data diperlukan agar penerima manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan kondisi riil serta dapat dipertanggungjawabkan.

 

 “Data itu sangat penting, karena setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki dasar yang jelas. Kita ingin memastikan masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan jaminan kesehatan, sehingga kebijakan pembiayaan dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet, turut menyoroti perlunya kejelasan pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan di kabupaten/kota. Ia menyebut, DPRD menerima keluhan masyarakat, termasuk perangkat desa, terkait kesulitan memperoleh pelayanan ketika menghadapi persoalan administrasi atau pembayaran jaminan kesehatan.

“Kami berharap ada kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan di setiap kabupaten/kota, sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan. Persoalan ini perlu dibenahi bersama agar warga yang memerlukan pelayanan kesehatan memperoleh kepastian,” jelasnya.

Indra menilai perbedaan kemampuan fiskal antardaerah perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan penyelesaian. Karena itu, koordinasi antara peme­rintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan dinilai penting agar persoalan pembiayaan tidak berulang dan hak masya­rakat tetap terlindungi.

 

Sementara itu, Deputi Direksi BPSJS Kesehatan Wilayah II Nopi Hidayat, menyampaikan bahwa keberlanjutan program JKN perlu ditopang keseimbangan antara akses pelayanan, peningkatan mutu, dan pembiayaan yang rasional. Hingga September 2026, BPJS Kesehatan mencatat pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Riau mencapai Rp3,85 triliun, sedangkan penerimaan iuran tercatat sebesar Rp2,12 triliun. rpc

 

Peduli Masyarakat akan Kabut Asap, IKA FH Unand Riau Bagikan Masker

Peduli Masyarakat akan Kabut Asap, IKA FH Unand Riau Bagikan Masker

By redkoranriaudotco → Sabtu, 24 Oktober 2026

Foto; Sekretaris IKA UNAND Riau  DR H Adli Taher SH MH saat membagikan masker.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang terkena imbas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas (IKA FHUA) Provinsi Riau, melakukan aksi sosial pembagian masker di Kota Pekanbaru, Sabtu (24/10/26).

Kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah pengurus IKA FHUA Riau tersebut berlangsung di tiga lokasi strategis. Antara lain di Simpang Sudirman–Nangka, kawasan SPBU Arifin Ahmad–Sudirman, serta Simpang Arifin Ahmad–Soekarno Hatta.

Ketua DPD IKA FHUA, H Efendi SH didampingi Sekretaris, Dr Adli Tahir, SH MH mengatakan, selain sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, aksi tersebut menjadi momentum bagi IKA FHUA Riau untuk mengingatkan pemerintah dan aparat terkait agar lebih serius dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan faktor alam, melainkan membutuhkan langkah pencegahan yang terencana dan berkesinambungan.

"Pencegahan Karhutla harus dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Jangan hanya berharap kepada datangnya musim hujan," tegas Efendi.

Dia menegaskan, persoalan Karhutla telah menjadi perhatian internasional karena dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan, penerbangan, dan sektor transportasi lainnya.

"Karhutla sudah menjadi isu internasional. Dampaknya dapat mengganggu aktivitas sekolah, penerbangan, dan transportasi," tambah Adli Tahir.

Menurut Adli, kegiatan yang melibatkan sejumlah pengurus organisasi alumni lintas profesi tersebut. IKA FHUA Riau merupakan wadah berhimpunnya alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas yang berkiprah di berbagai institusi dan bidang profesi, antara lain lingkungan pengadilan, kejaksaan, pemerintahan, notaris, advokat, akademisi dan dosen, serta kalangan pengusaha dan wiraswasta.

Keberagaman latar belakang profesi tersebut menjadi kekuatan organisasi dalam membangun solidaritas, memperluas jejaring, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Fakultas Hukum Universitas Andalas sendiri memiliki sejarah panjang sebagai fakultas hukum tertua di Sumatera dan fakultas tertua di lingkungan Universitas Andalas. Berdiri sejak 17 Agustus 1951, fakultas ini telah melahirkan alumni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Riau.

Melalui kegiatan sosial tersebut, IKA FHUA Riau menunjukkan bahwa organisasi alumni tidak sekadar menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan lingkungan. Aksi pembagian masker ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pencegahan karhutla membutuhkan tanggung jawab bersama, komitmen berkelanjutan, dan langkah nyata untuk melindungi kesehatan serta keselamatan masyarakat. rls/nor

Mahasiswa Unri Demo Perkuliahan Terganggu Akibat Kabut Asap

Mahasiswa Unri Demo Perkuliahan Terganggu Akibat Kabut Asap

By redkoranriaudotco → Jumat, 23 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas perkuliahan mahasiswa. Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai membuat proses belajar tidak berjalan maksimal, terlebih saat mahasiswa memasuki masa ujian.

Hal itu disampaikan Syukri Hidayat, mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (UNRI) yang juga menjabat Kepala Dinas Sosial Politik BEM FKIP UNRI di sela-sela aksi unjuk rasa depan gerbang Kantor Gubernur Riau, Jumat (23/10/26).

“Perkuliahan biasa saja belum tentu maksimal, apalagi dengan PJJ. Sekarang sudah memasuki masa-masa ujian, tetapi sampai saat ini tugas kami masih belum selesai. Kami masih tertahan karena belum bisa menuntaskan tugas-tugas tersebut akibat PJJ,” katanya.

Atas kondisi itu, Syukri dan rekan-rekannya menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan pembenahan agar bencana karhutla tidak terus berulang setiap tahun. 

Kedua, aparat penegak hukum harus menangkap pelaku pembakaran lahan. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah juga harus memastikan upaya pencegahan berjalan efektif. Sehingga, masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban kabut asap," tegas Syukri.

Kabut asap ini berasal dari kebakaran di Riau maupun kiriman dari daerah lain. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pada awal kejadian terdapat sembilan titik api di Riau. 

Karhutla ini turut menyumbang asap di sejumlah wilayah, termasuk Kota Pekanbaru. Setelah kebakaran di titik-titik tersebut mereda, kebakaran kembali terjadi di sejumlah daerah lain, seperti Jambi, Kalimantan, dan Sumatera Selatan.

"Asap itulah yang kemudian sampai saat ini masih menyelimuti kita. Jadi, ada asap kiriman,” sebut Syukri.

Mahasiswa tidak memiliki kewenangan maupun kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla secara langsung. Karena itu, aksi penyampaian aspirasi menjadi salah satu cara untuk mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas.

“Kami tidak memiliki kekuatan yang banyak untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya, kami berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar bisa berbenah, menangkap para pelaku pembakaran, dan mencegah kebakaran ini terjadi lagi pada masa mendatang,” urai Syukri.

Pemerintah daerah di Riau telah melakukan sejumlah upaya penanganan. Namun, langkah tersebut masih perlu ditingkatkan. Agar, persoalan kabut asap dapat ditangani secara lebih optimal.

"Pemerintah daerah di Riau mungkin sudah melakukan penanganan, tetapi masih belum terlalu baik. Pemerintah daerah perlu membawa persoalan ini ke pemerintah pusat. Karena sampai sekarang, masalah di titik-titik api belum sepenuhnya terselesaikan,” tutupnya. ck

Riau Tertinggi Nasional Capaian Imunisasi Anak

Riau Tertinggi Nasional Capaian Imunisasi Anak

By redkoranriaudotco →

Foto: Kadiskes Riau Zulkifli.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Provinsi Riau mencatatkan prestasi tertinggi secara nasional dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Imunisasi Kejar / Bulan Imunisasi Anak (BIK) 2026.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per 19 Oktober 2026, Riau menjadi provinsi dengan persentase capaian imunisasi kejar tertinggi untuk dua kelompok usia.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, Zulkifli menyebutkan pada kelompok usia di bawah 12 bulan (surviving infants), sebanyak 12.958 anak dari total sasaran 85.337 anak di Riau berhasil mendapatkan minimal satu dosis imunisasi yang terlewat.

"Capaian ini menjadikan Riau dengan cakupan sebanyak 15 persen. Ini menjadi yang tertinggi di Indonesia, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 4 persen," kata Zulkifli, Jumat (23/10/2026).

Dikatakannya, prestasi serupa juga terdapat pada kelompok baduta usia 12 sampai 24 bulan. Sebanyak 7.445 baduta dari sasaran 84.382 anak di Riau terlayani imunisasi kejar, dengan persentase 7% yang juga menjadi tertinggi nasional.

Zulkifli menegaskan, pihaknya terus melakukan monitoring harian dan mingguan guna mengidentifikasi daerah dengan cakupan rendah, agar tindakan korektif segera dilaksanakan.

"Kita pastikan data pelaksanaan imunisasi diinput setiap hari melalui ASIK. Sehingga datanya termonitor dan sasaran anak usia di bawah 12 bulan dan sebelum usia 24 bulan yang belum lengkap bisa segera dikejar," katanya.

Hal ini mendapat apresiasi dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dirinya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, kader posyandu, serta Dinas Kesehatan kabupaten kota yang telah bekerja keras di lapangan.

"Capaian tertinggi nasional ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama. Imunisasi adalah investasi masa depan anak Riau. Saya minta capaian ini jangan membuat kita lengah, justru harus dikebut sampai seluruh anak di Riau mendapatkan hak imunisasi lengkap," ujar SF Hariyanto.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau akan terus mendukung penuh program imunisasi kejar sebagai upaya pencegahan stunting dan pencegahan KLB penyakit seperti campak, rubella, difteri, dan polio.

"Anak yang sehat adalah pondasi Riau yang unggul. Dari Riau yang sehat, untuk Indonesia Emas 2045. Terus kejar, jangan ada satu anak pun tertinggal," pungkasnya.

Untuk diketahui, secara nasional, program BIK telah berhasil menjaring 134.850 bayi usia <12 bulan dan 101.007 baduta yang sebelumnya belum lengkap imunisasinya.

Di bawah Riau, provinsi dengan capaian tinggi lainnya adalah Sulawesi Tenggara (7%) dan DKI Jakarta (5%) untuk usia <12 bulan, serta DKI Jakarta (4%) dan Papua Selatan (4%) untuk kelompok baduta.

Data ini menunjukkan masih banyak anak yang belum mendapatkan hak imunisasi dasar lengkap, namun melalui BIK, upaya kejar imunisasi terus dipercepat untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. rls

Kajari Kuansing Lantik Dewi Shinta Dame Jabat Kasi Pidum

Kajari Kuansing Lantik Dewi Shinta Dame Jabat Kasi Pidum

By redkoranriaudotco → Senin, 19 Oktober 2026

Foto: Kajari Kuansing Andre SH MH saat memasang lencana tanda jabatan kepada Kasi Pidum Dewi Shinta Dame Siahaan SH MH.

KORANRIAU.co,PEKANBARU-  Dewi Shinta Dame Siahaan SH MH dilantik sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Senin  (19/10/26).

 
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Andre SH MH di  Aula Kejari setempat.

Shinta Dame dilantik menggantikan pejabat sebelumnya, Rahmad Hidayat SH. Sebelumnya, Shinta bertugas sebagai Kasi Datun di Kejari Inhu.

Kajari Andre dalam arahannya mengatakan, bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari penataan organisasi. Selain itu, sebagai pembinaan karier aparatur untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan.

Andre berharap, para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, melanjutkan program yang telah berjalan. Kemudian memastikan pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang berlangsung secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Kami berharap para pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program kerja yang telah berjalan, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing,”harapnya.

Lebih jauh kata Andre, setiap bidang memiliki tugas strategis dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan. Terutama Bidang Tindak Pidana Umum berperan dalam penanganan perkara pidana umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain Kasi Pidum, Kajari Kuansing juga melantik dua pejabat lainnya. Yakni, Kasi Datun Ahmad Syafi’i Hasibuan SH dan Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Arie Daryanto SH MH. nor