Browsing "Older Posts"

  • Dugaan Korupsi Penimbunan Lokasi MTQ, Jaksa Tahan Dua Mantan Pejabat PUPR Pelalawan

    By redkoranriaudotco → Kamis, 30 Juni 2022

     



    KORANRIAU.co,PELALAWAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi penimbunan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau tahun 2020.


    Adapun kedua tersangka yang ditahan tersebut adalah TRM diketahui sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan JN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Keduanya merupakan mantan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan.


    "Kedua tersangka sudah ditetapkan dan dilakukan penahanan di Rutan Pekanbaru, 20 hari ke depan," terang Kajari Pelalawan, Silpia Rosalina didampingi Kasi Intelijen, Fusthathul Amul Huzni, Kamis (30/6/2022).


    Dijelaskannya, penetapan tersangka merupakan hasil ekspos dan hasil pemeriksaan dari 26 orang saksi, 3 orang ahli, serta kurang lebih 80 surat atau dokumen yang telah disita.


    "Sehingga hari ini, Tim Penyidik Pidsus Kejari Pelalawan menetapkan dua orang tersangka, yaitu TRM dan JN," jelas Kajari Rosalina.


    Kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana korupsi ini, berdasarkan perhitungan ahli sebesar Rp1,8 miliar lebih.


    Sebagai data tambahan sebelumnya, kegiatan penimbunan di Pangkalan Kerinci ini dilaksanakan oleh PT Superita Indo Perkasa sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 620/D.PURP/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 senilai Rp3.722.898.100,66 berasal dari APBD Pelalawan Perubahan 2020.


    Kegiatan diawasi oleh penyedia jasa konsultan dari CV Altis Konsultan sebagaimana surat perjanjian kerja Nomor: 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 2 November 2020, nilai kontrak Rp95.670.355.00.


    Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak terlaksana sesuai spesifikasi sebagai mana telah ditentukan dalam kontrak sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.ck/nor

  • Korupsi Penyertaan Modal Rp4,2 Miliar, Eks Bupati Inhil IMA Ditahan

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Indra Muchlis Adnan (IMA) ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, setelah menjadi tersangka dugaan korupsi penyertaan modal ke BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (GCM) senilai Rp4,2 miliar. IMA dititipkan di Lapas Kelas II A Tembilahan.


    Sebelum ditahan, IMA terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh jaksa penyidik Seksi Pidana Khusus Kejari Inhil. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 10.00 WIB.


    "Hari ini, tersangka IMA memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Rini Triningsih melalui Kepala Seksi Intelijen, Haza Putra.


    Usai diperiksa pada pukul 18.00 WIB, IMA menjalani pemeriksaan kesehatan EKG. Hasilnya, IMA dinyatakan normal dan secara umum dinyatakan sehat oleh tim medis. "Hasil swab antigen dinyatakan negatif," kata Haza.


    Pada pukul 18.00 WIB, Kejari Inhil menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan nomor PRINT-03/L.4.14/Fd/1/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022. Penahanan awal dilakukan selama 20 hari, terhitung tanggal 30 Juni hingga 19 Juli 2022. "Penahanan tersangka IMA dititipkan di Lapas Kelas IIA Tembilahan," ungkap Haza.


    IMA ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor TAP-02/L.4.14/Fd.1/06/2022 tanggal 16 Juni 2022. Selain IMA, jaksa penyidik juga menetapkan Direktur PT GCM, ZI sebagai tersangka. ZI telah terlebih dahulu ditahan.


    "Tersangka IMA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pendirian BUMD PT GCM dan menyalahgunakan keuangan PT GCM bersama-sama Direktur PT GCM, ZI (diperiksa terpisah) dan mengakibatkan kerugikan negara Rp1.168.725.695," jelas Haza.


    Sebelumnya, pada Kamis (23/6/2022), jaksa penyidik juga memanggil IMA untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, di awal pemeriksaan IMA mengeluh sakit hingga pemeriksaan dihentikan.


    Memastikan tersangka betul-betul sakit, jaksa mendatangkan dokter untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan mantan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit tersebut.


    IMA sebelumnya sudah beberapa kali mangkir dari panggilan jaksa penyidik. Ketika itu, ia mengaku sakit, namun tidak ada surat keterangan dari dokter.


    Sebelumnya saat masih tahap penyidikan umum, jaksa telah memeriksa sebanyak 40 saksi dan 2 orang ahli. Jaksa juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen terkait dengan

    dugaan tindak pidana korupsi ini.


    PT GCM merupakan BUMD yang dibentuk saat IMA menjabat sebagai Bupati Inhil. Pada perusahaan ini, Pemkab Inhil menyertakan modal awal Rp4,2 miliar yang dananya bersumber dari APBD Inhil.


    PT GCM didirikan melalui akte Notaris No. 20 tanggal 27-12-2004 yang bergerak di bidang usaha perdagangan, pertanian, perindustrian, pemberian jasa dan pembangunan. Harta kekayaan

    dari perusahaan daerah yang saat ini sudah bubar tersebut tidak memiliki kejelasan.


    Diduga ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pendirian PT GCM dan penggunaan uang PT GCM melanggar ketentuan Undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan

    negara.


    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi APBD Inhil oleh PT GCM ini telah diusut kejaksaan sekitar 2011. Selama proses penyidikan umum, tim jaksa penyidik sudah memeriksa 40 orang saksi dan 2

    orang ahli.


    Tim juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal pada PT GCM.nor

  • Wamendagri Wempi Apresiasi Rencana Pembangunan Se-Sumatera

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengapresiasi rencana pembangunan Provinsi se-Sumatera yang sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera Tahun 2022, Kamis (30/6/2022) di Pekanbaru.


    Diketahui, tema pembangunan tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan tahun sebelumnya, hasil forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, serta isu strategis dan dinamika pandemi Covid-19. Selain itu, tema tersebut merupakan wujud konsistensi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.


    Selain itu, Wempi mengatakan, dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2023, seluruh provinsi di wilayah Sumatera telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunanan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dengan baik dan lancar.


    “Berdasarkan hasil pencermatan dari Kemendagri, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur 10 (sepuluh) Provinsi yang telah menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yang sinkron dengan tema pembangunan RKP Tahun 2023,” puji Wempi.


    Kemendagri juga telah mencermati prioritas pembangunan seluruh wilayah Sumatera yang telah disampaikan pada saat Fasilitasi Ranpergub RKPD. Prioritas itu di antaranya, pertama, pembangunan infrastruktur kewilayahan dalam rangka peningkatan konektivitas. Kedua, pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, optimalisasi potensi daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perairan.


    Kemudian prioritas keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pelayan publik yang prima. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keenam, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.


    “Saya berharap pada pelaksanaan pembangunan tahun 2023 benar-benar difokuskan dalam mencapai berbagai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta tetap mengindahkan berbagai kaidah kebijakan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023,” ujar Wempi.


    Merefleksi pembangunan yang telah berjalan selama periode RPJMN 2020-2024, pada tahun 2020 lalu, tema pembangunan lebih mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan pada 2021, tema pembangunan lebih mengarah kepada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Selanjutnya, pada 2022 yang saat ini tengah berjalan, tema pembangunan lebih mengarah kepada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.sr/nor

  • Sinergitas Kembangkan Ekonomi Syariah, BRK MoU dengan FKPP Riau.

    By redkoranriaudotco →




    KORANRIAU.co,PEKANBARU – PT Bank Riau Kepri (BRK) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Riau terkait layanan jasa perbankan. Penandatangan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Dana dan Jasa BRK M.A Suharto dengan Ketua Umum DPW FKPP Riau, KH. Muhammad Mursyid. 


    Penandatanganan MoU dalam rangka sinergitas mengembangkan ekonomi syariah ini dilaksanakan Kamis (30/06/2022) di Ballroom Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri itu disaksikan langsung oleh Direktur Utama BRK Andi Buchari, Dewan Pengawas Syariah BRK Zulhendri Rais, Komisaris Independen Roy Prakoso, serta Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. 


    Direktur Utama BRK, Andi Buchari menyebutkan dalam rangka implementasi dan pelaksanaan Roadmap Perbankan Syariah 2020-226 khususnya pilar kedua, Bank Riau Kepri melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan forum komunikasi Ponpes se Provinsi Riau yang dilanjutkan dengan Sosiosialisi wakaf uang dan pemanfaatan Cash Management System (CMS) BRK yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau, 


    "Tentunya dengan kerjasama yang dilaksanakan pada hari ini, maka peningkatan penggunaan pemanfaat dari perbankan syariah ini makin meluas. Bukan saja pemanfaatan dari sisi dana keuangan syariah semata mata, tapi dari keuangan sosial islam. Ini bisa digarap dengan cara kolaborasi stakeholder, bukan hanya BRK nantinya sebagai Bank Syariah tetapi didukung oleh Badan Wakaf Indonesia dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren," kata Andi Buchari. 


    Selanjutnya, potensi pondok pesantren (ponpes) cukup strategis sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Itu lantaran jumlah ponpes yang beroperasi di Indonesia cukup besar. Melalui MoU ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi Bank Riau Kepri maupun FKPP Riau. 


    “Ini salah satu bentuk komitmen BRK dalam pengembangan ekonomi syariah dengan sinergitas bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Riau. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung pengguna Jasa dan layanan perbankan dalam aktivitas seperti layanan jasa transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan, serta layanan perbankan lainnya,” kata Andi Buchari yang juga menjelaskan progres konversi BRK menjadi Bank Umum Syariah yang InsyaAllah dalam waktu dekat akan dilaunching. 


    Sementara itu, KH Muhammad Mursyid  selaku Ketuan Umum DPW FKPP Riau dan sekaligus Pemimpin PP. Khoirul Ummah, Indragiri Hulu dalam sambutannya menyebutkan FKPP berperan penting sebagai jembatan komunikasi dan perekat keharmonisan hubungan antara pengurus pondok pesantren dengan pemerintah melalui kementerian agama serta instansi lainnya termasuk perbankan. 


    “Saat ini dari Kemenag telah menggunakan sistem cashless, sehingga menuntut Pondok Pesantren untuk melakukan kerjasama dengan pihak perbankan dalam pengelolaan administrasi keuangan. Tentunya untuk lembaga pendidikan ini, kami memilih Bank Riau Kepri yang merupakan Bank Daerah Riau dan sebentar lagi akan konversi menjadi Syariah,” kata KH Muhammad Mursyid dengan harapan dari Pondok Pesantren dapat melahirkan wirausaha muslim yang tangguh di dalam mengembangkan ekonomi syariah. 


    Dalam acara yang dihadiri segenap asatidz/pimpinan pesantren se Riau itu juga dilaksanakan Sosialisasi Cash Management System (CMS), Peran Badan Wakaf dan Sertifikasi Nazir Wakaf. Turut hadir juga Komisaris Independen Rita Anugerah, Direktur Kredit dan Syariah Tengkoe Irawan, Direktur Operasional Said Syamsuri, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Fajar Restu Febriansyah serta sejumlah Pemimpin Divisi dan Pimpinan kantor cabang Bank Riau Kepri.rls/nor


  • Rakorgub Se-Sumatera Soroti Turunnya Harga Sawit

    By redkoranriaudotco →


     


    KORANRIAU.co,PEKANBARU-  Rapat kordinasi Gubernur (Rakorgub) Se-Sumatera di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6/22), juga menyoroti menurunnya harga kelapa sawit.


    Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyatakan bahwa persoalan harga sawit ini menjadi konsen seluruh gubernur yang wilayahnya merupakan penghasil kelapa sawit.


    "Harga komoditas sawit saat ini sangat memprihatikan. Kalau ini tidak betul-betul dicarikan solusi dari pusat dan rakor ini, saya khawatir akan menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat," kata Rohidin.


    Tidak jauh berbeda dengan Riau, pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu juga banyak yang terancam tutup.


    "Saya nggak bisa membayangkan bagaimana nanti reaksi masyarakat kalau harga sawit semakin turun dan PKS terancam tutup. Masyarakat akan menganggap gubernur, bupati dan walikota yang di garda terdepan ini tidak mampu menyelesaikan masalah," jelasnya.


    Sedangkan berdasarkan pengamatanan, hancurnya harga sawit ini bermula dari krisisnya minyak goreng di Indonesia. Hingga berujung pada pelarangan ekspor CPO oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun, pelarangan ekspor tersebut tak serta merta menurunkan harga minyak goreng di pasaran.


    Lantas, setelah pelarangan ekspor CPO tersebut dicabut, nyatanya harga kelapa sawit justru semakin tergerus.


    "Kira-kira solusinya apa untuk kita pikirkan dalam waktu cepat. Sebab masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya ke perkebunan sawit ini banyak, ini dampak nya akan luas," jelasnya.


    Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan persoalan sawit pada forum ini telah disepakati sebagai persoalan yang harus disikapi dengan cepat. Dia berharap agar permasalahan sawit segera teratasi.


    "Masalah sawit ini harus cepat ditanggapi, tadi sudah kami sampaikan ke pak Wamendagri dan akan ada proses yang dilalui untuk menyampaikan hal ini ke menteri terkait. Semoga permasalahan sawit segera teratasi," kata Gubri.nor

  • Bawaslu Harapkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,SELATPANJANG - Walaupun Pemilu baru dilaksanakan pada Februari 2024, namun tahapan sudah mulai berjalan. Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran dan kecurangan nantinya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Meranti sudah mulai melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Agar nantinya seluruh masyarakat bisa secara bersama-sama membantu Bawaslu melakukan pengawasan.


    Ketua Bawaslu Meranti, Syamsurizal didampingi dua komisioner lainnya, Muhammad Zaki dan Romi Indra yang ditemui di kantornya, Kamis (30/6/2022) mengaku saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi saja. Dimana seluruh lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan berbagai unsur dari seluruh masyarakat akan menjadi sasaran.


    Karena menurutnya, pengawasan yang paling efektif adalah seluruh lapisan bisa berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang aman, dan bersih. "Kalau hanya kita saja, akan sangat sulit untuk bisa mengawasi seluruh tahapan bisa berjalan lancar. Kita sangat membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat," ungkap Syamsurizal.


    Ia menyebutkan kolaborasi dengan masyarakat sangat dibutukan. Oleh karena itu, Bawaslu Meranti akan mulai melakukan sosialisasi bagaimana tata cara melaporkan jika melihat terjadi pelanggaran pemilu.


    "Paling tidak, jika masyarakat menemukan berbagai pelanggaran bisa melaporkannya kepada kita. Sehingga bisa kita proses," tegasnya.


    Sosialisasi, tambah Romi akan dilakukan secara maraton nantinya. Sosialisasi juga akan dilakukan terhadap seluruh Parta Politik (Parpol). Agar bisa mengantisipasi agar tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran Pemilu.Ahmad


  • JCH yang Pulang Dari Tanah Suci Harus Isolasi Mandiri 10 Hari

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,SELATPANJANG - Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kepulauan Meranti yang sudah berangkat ke tanah suci, diminta agar tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah. Setelah kembali nanti, juga dihimbau dapat melakukan isolasi mandiri.


    Karena seluruh JCH tersebut sangat berpotensi terjangkit berbagai penyakit menular. Mulai dari covid, mars-cov (flu unta), manangitis dan penyakit menular lainnya.


    Untuk mengantisipasi hal itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Muhammad Fakhri SKM mengharapkan kepada keluarga dan sanak family dari JCH dapat memahami dan bisa bersama-sama mengantisipasi berbagai ancaman penyakit bisa terjangkit dan menular secara luas nantinya.


    "Setelah pulang ke tanah air dan kembali ke kampung halaman, kami mohon dukungan seluruh keluarga dan kerabat dari masing-masing JCH. Paling tidak seluruh JCH bisa melakukan isolasi mandiri selama lebih kurang 10 hari nantinya," ungkapnya ditemui, Rabu (29/6/20212).


    Fakhri mengatakan pihak puskesmas di masing-masing wilayah tempat tinggal JCH nantinya juga akan ditugaskan untuk bisa melakukan pengawasan dan pemantauan. Sehingga proses isolasi mendiri di rumah masing-masing bisa berjalan dengan baik dan lancar.


    "Ini semua kita lakukan untuk mengantisipasi berbagai penyakit menular. Seperti flu unta sangat rawan terjangkit kepada JCH dan penyakit ini lebih berbahaya daripada covid," ujarnya.


    Plt Kadiskes Meranti itu juga mengharapkan dukungan seluruh anggota keluarga dari JCH. Sehingga semuanya bisa aman, dan tetap dalam keadaan sehat.


    "Setelah selesai isolasi mandiri10 hari, baru bisa dikunjungi untuk jaminan kesehatan kita bersama. Terutama JCH itu sendiri," terang Fakhri.Ahmad




  • Gubri Syamsuar Minta Wamendagri Dukung Fasilitas Kesehatan

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengatakan jika masyarakat saat ini lebih memilih berobat ke Malaka, Malaysia setiap tahunnya. 


    Hal ini disampikan Gubri H Syamsuar di hadapan Wamendagri John Wempi Wetipo, pada acara Rakor Gubernur se Sumatera di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (30/6/22). Padahal kata Gubri, di daerah ini sendiri khususnya Pekanbaru banyak terdapat rumah sakit besar dibangun dengan megah.


    "Setiap tahunnya ribuan masyarakat Riau berobat ke Malaysia. Sementara di Riau sendiri rumah sakit besar banyak,"katanya.


    Oleh karena itu, Gubri pun mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk membantu berbagai fasilitas kesehatan diberbagai rumah sakit di Riau. Dukungan itu diharapkan dapat memaksimalkan sekaligus meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.


    "Kami mengharapkan melalui pak Wamen, agar dapat membantu dan menudukung peningkatan layanan masyarakat di rumah-rumah sakit di Riau," kata Gubri.


    Menurut Gubri, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Terutama untuk melengkapi fasilitas kesehatan. Dengan begitu diharapkan rumah sakit negari jiran yang selalu menjadi pilihan selama ini, bisa beralih ke Riau.nor

  • Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PRIMATRAIN Menerima Peserta Didik Baru TP. 2022/2023

    By redkoranriaudotco →

     



    KORANRIAU.co,PEKANBARU: PKBM PRIMATRAIN yang merupakan salah satu pioneer dalam penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Kesetaraan di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, saat ini sedang dilangsungkan penerimaan pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022/2023 pada jenjang Pendidikan tingkatSD (PAKET A), SMP (PAKET B), dan SMA (PAKET C). Disamping pendidikan kesetaraan, PKBM PRIMATRAIN juga melayani warga masyarakat yang ingin mengikuti Kursus Komputer seperti Desain Grafis, Ms. Office, Komputer Aplikasi Perkantoran, Web Programming dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat.

     

    Hal tersebut diungkapkan oleh H. MASWARDI, S.E., M.M. selaku Pengelola Lembaga Pendidikan ini. PKBM Primatrain yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Non Formal yang berada dibawah naungan Yayasan Insan Permata Bunda Pekanbaru, hingga saat ini telah menghasilkan lebih dari 3.000 orang lulusan.Sebagian besar alumni kami sudah bekerja di berbagai perusahaan swasta di berbagai daerah. Bahkan ada beberapa orang Alumni kami yang  menjadi Pengusaha/Wirausaha sukses. Dan yang paling membanggakan salah satu alumni PKBM PRIMATRAIN saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah di Kabupaten. Syukur alhamdulillah pada tahun ini ada lulusan Paket C kami yang diterima Kuliah di Politeknik Caltex Riau (PCR) dan diberbagai Perguruan Tinggi lainnya, kata Maswardi melanjutkan.

    Ditanya mengenai program atau keunggulan yang dimiliki Lembaga ini, Maswardi menerangkan bahwa peserta didik kesetaraan initer diri dari berbagai kalangan usia dan status social ekonomi, maka PKBM telah membudayakan manajemen layanan pendidikan berbasis kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Program unggulan PKBM ini antara lain kegiatan praktek olah raga, keterampilan Komputer, Seni Budaya, dan Pembelajaran diluar kelas. Serta Komputer. Antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran diluarkelas dan praktik keterampilan, sudah direspon oleh Satuan PKBM dengan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai di Lahan BangunanYayasan di Panam. Insyaa Allah pada tahun 2022 ini PKBM Primatrain sudah membuka Cabang di Panam, sekaligus menambah kegiatan pembelajaran baru yaitu program belajar Tahsin dan Tahfidz.


    Sarana dan prasarana untuk Kegiatan Pembelajaran dan praktek keterampilan Diluar Kelas berada di lapangan milik Yayasan Panam. Di PKBM PRIMATRAIN Cabang Panam tersebut mulai tahun ajaran membuka Program pembelajaran tingkat SMP, yang peserta didiknya terdiri dari anak lulusan SD. Disini sistem pembelajaran nya lebih banyak diterapkan berbagai jenis praktek keterampilan, program belajar Tahsin dan Tahfizd, outbond, serta motivasi training, dll. Pertemuannya belajarnya hanya 3 sd 4 hari dalam seminggu. Selebihnya belsjar mandiri dan tugas2.


    Mengenai pembiayaan, bagi warga masyarakat yang kurang mampu, atau pemuda/pemudi yang berusia dibawah 20 tahun akan diberikan keringanan biaya atau gratis uang SPP. Bagi yang berminat dapat dating langsung ke Kantor Sekretariat1 : di Jl. Pangeran Hidayat, atau Kantor Sekretariat 2 : di Jl. Taruna Purwodadi Ujung Panam. Adapun kegiatan penerimaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) ini akan berlangsung hingga akhirbulan Juli, dan  mulai pelaksanaan kegiatan pembelajaran efektif mulai Agustus. dal/rls.


  • Sidang Suap Annas Maamun, Anak Eks Bupati Siak Terima Rp50 Juta

    By redkoranriaudotco → Rabu, 29 Juni 2022
    Foto: Riki Hariansyah (kiri), Gumpita (tengah) dan Solihin (kanan) saat memberikan kesaksian.




    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Anggota DPRD Riau Periode 2009-2014, Riki Hariansyah mengaku telah menerima uang dari mantan Gubernur Riau H Annas Maamun sebesar Rp50 juta. Riki yang merupakan anak Eks Bupati Siak H Arwin AS ini, mengaku uang itu untuk pengesahan RAPBD-P Riau 2014 dan APBD Riau 2015.



    Pengakuan Riki itu disampaikannya saat menjadi saksi sidang dugaan suap pengesahan RAPBD-P Riau 2014 dan APBD 2015 sebesar Rp1,010 miliar, dengan terdakwa mantan Gubernur Riau H Annas Maamun, Rabu (29/6/22) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ketika itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang dipimpin Yoga Pratomo SH mempertanyakan berapa uang didapat Riki.


    "Rp50 juta Pak. Uang itu saya terima dari Kirjauhari (rekan sesama anggota dewan-red),"katanya.


    Riki menyampaikan, uang itu diterimanya dari Kirjauhari dalam bentuk tunai. Jumlah itu diketahuinya setelah membuka bungkusan kontong plastik kresek setibanya di rumah.


    Lalu JPU melanjutkan pertanyaannya soal apakah jumlah Rp50 juta itu memang sesuai kesepakatan. Riki mengiyakan pertanyaan tersebut. 


    Riki juga menyebutkan, jika uang Rp50 juta itu telah dikembalikannya ke KPK. Uang itu dikembalikan, pasca Annas Maamun kena OTT oleh KPK.


    Ketika ditanya mengapa dirinya mendapat sampai Rp50 juta, Riki mengaku tidak tahu. Pasalnya, Riki yang juga ditugasi Kirjauhari untuk menyerahkan uang kepada 21 Anggota DPRD Riau lainnya.


    Majelis hakim yang dipimpin Dr Dahlan SH MH sempat mencerca pertanyaan kepada Riki, jika terdakwa Annas Maamun tidak memberikan uang kepada 21 Anggota DPRD Riau itu, apakah RAPBD-P 2014 dan APBD 2015 tetap disahkan atau tidak. Awalnya, Riki sempat menjawab tidak tau.


    "Jujur saja saudara. Karena adanya uang dari Gubernur itulah, maka kalian Anggota Dewan mau mengesahkannya kan?"tanya Dahlan.


    Setelah didesak begitu, Riki pun jujur juga."Iya yang Mulia,"tuturnya.


    "Gitulah (jujur-red). Nggak mungkin kalau nggak ada yang kalian terima, mau disahkan,"kesal hakim.


    Demikian juga soal prosedur pengesahan yang memakan waktu sangat singkat yakni hanya dalam satu pekan, juga menjadi perhatian hakim. Lalu hakim menanyakan apakah ada tahapan yang tidak dilalui oleh para wakil rakyat itu, sehingga 'cepat kilat' mengesahkan RAPBD dan APBD itu.


    "Memang ada Yang Mulia. Idealnya proses pengesahan itu 2 sampai 3 bulan,"jelas Riki.


    Saksi lainnya yakni Gumpita yang mengaku mendapat uang Rp10 juta. Anggota DPRD Riau itu menerima uang dari Riki Hariansyah.


    Namun Gumpita mengaku, jika uang itu tidak ada kaitannya dengan pengesahaan RAPBD-P 2014 dan APBD 2015. Uang itu untuk membantu perjuangan pemekaran Provinsi Riau Pesisir. Dimana, Riki menjabat Sekretaris Pansus Pembentukan Provinsi Riau Pesisir.


    "Uang itu saya terima dari Saudara Riki. Katanya untuk membantu pemekaran Riau Pesisir,"sebut Gumpita yang juga diaminkan oleh Riki.


    Akan tetapi lanjut Gumpita, uang itu akhirnya dikembalikannya ke KPK. Dia mengaku mengembalikan uang itu atas saran penyidik KPK.


    Selain Gumpita, saksi lainnya yakni Solihin yang mengaku menerima uang sebesar Rp30 juta. Solihin yang juga anggota dewan itu menerima uang dari Kirjauhari.


    Solihin mengakui, jika uang itu diterimanya untuk pengesahan RAPBD-P 2014 dan APBD 2015."Saya yang tanyakan langsung ke Kirjauhari,"ulasnya.


    Annas Maamun yang dimintai tanggapannya terkait keterangan para saksi itu mengatakan, jika pihaknya memang meminta agar pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015 dipercepat. Alasannya, agar kegiatan pembangunan yang telah disahkan Anggota DPRD Riau itu bisa dikerjakan dan dinikmati masyarakat.


    "Kalau cepat disahkan, tentu proyek-proyek itu bisa dinikmati masyarakat secepatnya. Seperti proyek Puskesmas, sekolah dan lainnya,"jawab Annas.nor



  • OJK Riau Desak Manajemen BRK Berbenah

    By redkoranriaudotco →
    Foto: Kepala OJK Riau Muhammad Lutfi.



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau Muhammad Lutfi meminta manajemen PT Bank Riau Kepri (BRK) untuk lebih berbenah, pasca kasus pembobolan uang nasabah Rp5 miliar yang dilakukan oknum pegawainya.


    Lutfi menilai, kasus ini memang membawa dampak negatif, namun ada juga hikmahnya untuk perbaikan. Sehingga, kedepannya kelemahan sistem bank tersebut dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan masalah yang sama kedepannya.


    "Innalillahi wainnailaihi rojiun. Ini musibah terbesar. Saya saat dilaporkan kejadian ini kemarin langsung lemes. Karena kami di OJK Riau lagi berbenah soal tingkat kesehatan bank, apalagi di bank syariah," ujar Kepala OJK Riau Muhamad Lutfi kepada media di Pekanbaru, Rabu (29/6/22).


    Muhamad Lutfi mengakui OJK bersama BRK juga mengimbau para nasabah lainnya, agar melakukan pengecekan dan melaporkan apabila mengalami masalah serupa. Langkah ini sebagai upaya mengetahui apakah masih ada nasabah yang belum sadar telah menjadi korban.


    Dikatakan dia, ini termasuk kejadian besar yang menimbulkan kerugian, sehingga harus jadi evaluasi besar bagi manajemen dan seluruh pemilik saham bank berpelat merah tersebut. Karena hal ini terjadi saat BRK sedang berkemas untuk menjadi bank syariah.


    "Lewat kejadian ini, manajemen BRK harus memetik hikmah untuk berbenah menuju syariah. Dengan adanya laporan ini, bank akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki BRK lebih baik," katanya.


    Ia mengatakan, OJK sudah mengingatkan manajemen BRK agar melakukan tindakan di antaranya, evaluasi terhadap sistem, Sumber Daya Manusia (SDM), lalu BRK akan melakukan penggantian uang nasabah yang hilang.


    "Kasih tahu kepada semua nasabah bahwa uang mereka yang ditipu akan diganti rugi, jika ada yang masih dirugikan bisa melaporkan ke OJK," katanya.


    Selanjutnya, manajemen BRK dituntut juga melakukan evaluasi pembenahan internal, mekanisme, sistem, kontrol, sumber daya manusia, kecakapan orang dan sebagainya. "Saya menyimpulkan hal ini terjadi akibat ada kelemahan di beberapa sistem," katanya.


    Namun ia yakin, sampai saat ini manajemen Bank Riau Kepri berkomitmen penuh akan bertanggungjawab dan akan mengganti semua uang nasabah yang menjadi korban masalah fraud atau kecurangan tersebut.


    Sementara itu, sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) BRK, Andi Buchari mengatakan pihaknya telah memiliki sistem internal kontrol dan investigasi fraud yang dapat mendeteksi dengan baik kasus kecurangan pegawai.


    Selanjutnya, dalam rangka penegakan hukum, maka BRK melakukan pelaporan seketika ke kepolisian untuk memberi peringatan kepada seluruh pegawai bahwa bank menindak tegas pelaku kecurangan.


    "Penindakan pelaporan segera dan penahanan pelaku terhadap kasus kecurangan ini adalah untuk memberi dampak positif dalam rangka konversi BRK menjadi syariah. Sehingga ke depan diharapkan dapat mencegah pegawai untuk melakukan fraud," kata Andi Buchari melalui siaran pers yang diterima, Selasa (28/6).


    "Terima kasih dan apresiasi terhadap Polda Riau yang telah gerak cepat melakukan penahanan terhadap pelaku.  Dan yang terpenting itu tidak ada kerugian di pihak nasabah dan BRK memastikan dana nasabah tetap aman," sambungnya menegaskan.


    Sebelumnya diberitakan, Polda Riau menangkap oknum pegawai Bank Riau Kepri (BRK) yang telah merugikan uang nasabah hingga mencapai Rp5 miliar. Pelaku berinisial RP ini menggunakan uang nasabah untuk judi online dengan korbannya mencapai 101 orang.


    “Update terbaru korban mencapai 101 orang. Uang hasil pembobolan digunakan pelaku untuk bermain judi online," kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto mengatakan, Selasa (28/6/2022).


    Lebih jauh, Sunarto menceritakan bahwa pelaku telah melakukan aksi pembobolan uang nasabah sejak tahun 2020. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan pelaku lainnya.ridwan


  • Polresta Pekanbaru Tangkap 4 Remaja Pelaku Pengeroyokan

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Empat remaja tongkrongan di Pekanbaru ditangkap oleh pihak kepolisian, lantaran melakukan tindak pidana pengeroyokan.


    Empat remaja yang saat ini merupakan tersangka tersebut melakukan pengeroyokan terhadap seorang pemuda bernama Irfan Azari (21) di depan rumah kos Putri Nabila Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada Ahad (19/6/2022) lal


    Pelaksana harian (Plh) Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol A Mamora mengatakan, kekerasan terhadap korban terjadi pada hari Ahad (19/6/2022) sekitar pukul 03.10 WIB di dekat Halte Aur Kuning Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya.


    Mamora menjelaskan, penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan korban yang dianiaya oleh 4 pelaku. Dari laporan itu tim gabungan kita dari Polda, Polres dan Polsek melakukan Lidik untuk mencari siapa pelaku-pelaku ini.


    "Alhamdulillah kurang lebih 3 hari, para pelaku kita amankan, kita tangkap semua," kata Mamora, Rabu (29/6/2022).


    Lanjutnya, modus mereka melakukan tindakan penganiayaan tersebut karena salah seorang pelaku yang masih berusia 17 tahun berinisial CR mengaku dikeroyok oleh korban.


    Dari pengakuan CR, sebelumnya pada hari Ahad (12/6/2022) sekitar pukul 01.30 WIB dirinya dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal di Jalan Arifin Achmad tepatnya di dekat SPBU Jalan Bakti Pekanbaru.


    Setelah itu, CR mengadu kepada teman-temannya dan berencana akan mencari pelaku pengeroyokan tersebut.


    "Alasannya mereka merasa malam (Ahad, red) sebelumnya dikeroyok. Jadi bisa dikatakan mereka mencoba mencari pelaku yang mengeroyok CRN di lokasi Mandiaur Kecamatan Bukit Raya," cakapnya.


    Para pelaku yang tergabung dalam kelompok TKA (Tongkrongan Kedai Apak) dan TKS (Tongkrongan Kedai Seduduk) sedang nongkrong di Jalan Cipta Karya, Panam.


    Tiba-tiba datang tersangka CR dari kelompok TKS mengatakan dirinya dikeroyok oleh sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor.


    Setelah itu gabungan rombongan TKA dan TKS tersebut pergi ke arah Panam tepatnya depan Pesantren Babussalam Jalan HR Soebrantas dengan tujuan melihat balap liar.


    "Saat sedang duduk, ketika itu lewat rombongan orang menggunakan sepeda motor dimana saat itu tersangka CR mengatakan sepertinya itu 3 rombongan yang mengeroyoknya minggu lalu," ungkapnya.


    Mendengar hal tersebut, rombongan TKA dan TKS langsung mengejar, namun saat itu mereka kehilangan jejak. Sekitar pukul 03.10 WIB saat melintas di Jalan Kaharuddin Nasution dari arah Marpoyan menuju Jalan Sudirman, rombongan TKA dan TKS tersebut melihat 3 sepeda motor itu melintas berlawanan arah.


    "Rombongan TKA dan TKS berputar arah dengan melawan arus untuk mengejar korban dan teman-temanya tersebut. Setelah itu tersangka GF (20 tahun) berhasil memepet korban dari arah sebelah kanan," imbuhnya.


    "Kemudian tersangka CR memukul kepala korban menggunakan alat besi (double stik) dan kayu yang dibawanya hingga kepala korban berdarah dan mendapatkan 6 jahitan," sambungnya.


    Namun, korban yang dikeroyok oleh para pelaku ini, bukanlah orang yang melakukan penganiayaan terhadap pelaku CR beberapa waktu yang lalu.


    "Jadi mereka ini salah orang, korban ini bukan orang yang melakukan pengeroyokan terhadap CR. Dari keempat pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa kayu dan besi pemukul korban, dua batu bata, dua sepeda motor metik jenis Honda Beat, dua unit handphone dan satu helai spanduk bertuliskan Tongkrongan Kedai Seduduk (TKS)," pungkasnya.


    Akibat perbuatannya, keempat pelaku masing-masing FRI (19), GF (20), RW (18) dan CR (17) dijerat pasal 170 ayat 2 atau ayat 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara.ck/nor



  • Mantan Rektor UIN Suska Diperiksa Kejati Riau

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Ahmad Mujahidin, diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau sebagai saksi dugaan korupsi dana Bantuan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp129.668.957.523.


    "AM selaku mantan Rektor UIN Suska Riau yahun 2019," ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto, Rabu (29/6/22) petang.


    Hal tersebut diketahui merupakan lanjutan dari pemeriksaan yang bersangkutan pada Selasa (21/6) kemarin. Dimana saat itu, Akhmad Mujahidin juga diperiksa Tim Jaksa Penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.


    "Diperiksa sebagai saksi terkait proses anggaran dan pertanggungjawaban anggaran UIN Suska Riau Tahun 2019," sebut Bambang.


    Sebelumnya, Jaksa pernah melakukan pemeriksaan terhadap SR. Dia diperiksa selaku Kasubbag Verifikasi UIN Suska Riau tahun 2019.


    Tidak hanya itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Veni Aprilya. Dia merupakan Bendahara Pengeluaran yang dimintai keterangan pada Selasa (14/6) terkait pertanggungjawaban keuangan dana BLU yang dikelolanya.


    Penyidik tengah fokus mendalami mekanisme permintaan pembayaran ke Bendahara Pengeluaran dan realisasi anggaran UIN Suska Riau tahun 2019. Terkait hal itu, sejumlah saksi juga telah dipanggil untuk diperiksa.


    Kejati Riau memeriksa dua orang saksi, yaitu AA selaku Ketua Lembaga Penelitian dan AM selaku Kepala Pusat Ma'had Al-Jamiah UIN Suska Riau. Jabatan itu diemban kedua orang itu pada tahun 2019.


    Lalu, AS selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi dan I selaku Ketua Senat UIN Suska Riau tahun 2019. Lalu, DK selaku Kepala Bagian (Kabag) organisasi Kepegawaian UIN Suska Riau, LK yang pada tahun 2019 itu menjabat Kabag Umum, serta MS selaku Kepala Pusat Pengembangan Bahasa.


    Juga telah diperiksa B selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, A selaku Ketua Unit ISAIS, S selaku Ketua Senat, dan RY selaku Kabag Akademik UIN Suska Riau.


    Selain itu, Kabag Kerjasama dan Kelembagaan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) berinisial Y, SH selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, AS selaku Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian, serta MN selaku Kabag Kemahasiswaan, juga telah menjalani proses yang sama.


    Saksi lainnya yang telah diperiksa, yaitu Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) di UIN Suska Riau tahun 2019-2020, berinisial AM. Dia diperiksa sebagai saksi terkait temuan Tim SPI pada saat melakukan pemeriksaan internal pada UIN Suska Riau tahun 2019-2020.


    Lalu, S selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Program Pascasarjana, dan 4 orang saksi yang merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu di UIN Suska Riau tahun 2019, dengan inisial masing-masing M, R, N, dan AC.


    Saksi berikutnya yang telah berhadapan dengan penyidik, yaitu AB selaku Kabag Perencanaan tahun 2018, HAF selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Keuangan dan Akuntansi tahun 2019, YD selaku Kabag Perencanaan UIN Suska Riau tahun 2019, dan SM selaku Bendahara Penerima UIN Suska Riau.


    Diketahui, perkara yang tengah diusut ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Rabu (11/5/22) lalu.nor


  • Mulai Mencuat Nama Pejabat Bakal Calon Pj Gubri

    By redkoranriaudotco →

     




    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sejumlah nama mencuat bakal menduduki posisi Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), menggantikan H Syamsuar yang akan berakhir di tahun 2023 mendatang, karena percepatan Akhir Masa Jabatan (AMJ) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.


    Nama calon Pj Gubri itu merupakan pejabat tinggi madya atau setingkat Eselon I. Baik dari pemerintah pusat dan dan pemerintah daerah Riau mulai muncul ke permukaan publik sebagai calon Penjabat (Pj) Gubri tahun depan.


    Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Riau (Unri), Dr Tito Handoko MSi mengatakan, secara administrasi yang boleh menjadi Pj Gubernur itu adalah pejabat Eselon I, baik itu dari pejabat Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.


    "Tapi secara politis, pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada serentak juga akan menjadi pertimbangan dalam penetapan Pj Gubernur Riau. Sebab kalau kita merujuk pada orang sulit, karena masing-masing calon Pj Gubernur itu berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga mereka tidak mau diasosiasikan kepada partai dan kelompok tertentu,"katanya.


    Meski demikian, kata Tito Handoko, secara jejaring sosial semua nama-nama yang muncul itu sudah terbentuk dari sekarang, baik itu dari kelompok elit kekuasaan, dan kelompok elit partai di Jakarta.


    "Karena tak dipungkiri kelompok-kelompok itu lah yang akan mengkoneksikan jabatan dalam pemerintahan untuk Pj Gubernur pada tahun 2023 atau 2024 mendatang. Sebagai contoh misalnya, yang sudah terjadi pada Pj Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar yang bukan dari rekomendasi Gubernur Riau, tapi dari pusat. Artinya ada koneksi yang digunakan di luar institusi resmi pemerintahan, melainkan dari kelompok elit politik dan kekuasaan," jelasnya.


    "Itu sudah menjadi rahasia umum. Tentu untuk penetapan Pj Gubernur Riau juga seperti itu. Sebab ada Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan dipertaruhkan kepentingan elit politik, ormas, kekuasaan yang akan bertaruh,"ulasnya.


    Ditanya siapa calon kuat dari nama-nama yang muncul di permukaan itu, Tito melihat semua nama berpeluang menjadi Pj Gubernur Riau. Sebab masing-masing nama pasti sudah punya koneksi elit politik, Ormas, dan kekuasaan.


    "Tentu siapa orangnya agak sulit menunjuk satu nama. Namun semua nama berpotensi, apalagi di Jakarta itu semua bisa bermain, tergantung koneksi mereka dengan elit politik, ormas tertentu, dan elit kekuasaan. Tergantung elit yang mana mereka gunakan,"ujarnya.


    Berdasarkan informasi, ada beberapa nama yang digadang-gadang sebagai calon kuat sebagai Pj Gubri pada tahun 2023. Diantaranya, Suhajar Diantoro (Sekjen Kemendagri), SF Hariyanto (Sekdaprov Riau), Elen Setiadi (Staf Ahli Menko Perekonomian), Erwin Dimas (Staf Ahli Kepala Bappenas), dan Budi Situmorang (Dirjen Kementerian ATR).nor


  • Menelisik Permasalahan Rendahnya Harga TBS

    By redkoranriaudotco →


     


    KORANRIAU.co-Secara umum permasalahan rendahnya harga pembelian tbs oleh pks pada kabupaten kota di provinsi riau dan daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia diawali dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20% dari total ekspor CPO dan Domestic Price Obligation (DPO) harga minyak goreng curah Rp. 14.000,- per kg. Dilanjutkan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan larangan ekspor CPO, minyak goreng dan turunannya.


    Terakhir ditindaklanjuti dengan kebijakan Presiden tentang pencabutan larangan ekspor CPO, minyak goreng dan turunnnya. Masih belum dibukanya izin ekspor secara luas kepada eksportir CPO sehingga penumpukan CPO pada tangki penimbunan (storage) berdampak pada pembatasan dan pemberhentian penerimaan TBS pekebun di PKS. Adanya kebijakan Pungutan Ekspor yang relatif tinggi yang berdampak pada tertekannya harga TBS pekebun.


     


    DAMPAK

     


    Dampak kebijakan ini, harga TBS petani pasca ditetapkannya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20% dari total ekspor CPO dan Domestic Price Obligation (DPO) harga minyak goreng curah Rp. 14.000,- per kg dan sebelum ditetapkannya kebijakan Pemerintah terkait dengan larangan ekspor CPO, minyak goreng dan turunannya berada antara Rp. 2.400,- sampai Rp. 2.800,- per kg di tingkat pekebun.


    Dampak pasca ditetapkannya kebijakan Pemerintah melalui Kementrian Perdagangan terkait dengan larangan ekspor CPO, minyak goreng dan turunannya berada antara Rp. 1.800,- sampai Rp. 2.200,- per kg. Dampak yang lebih parah terjadi saat ini pasca kebijakan tentang pencabutan larangan ekspor CPO, minyak goreng dan turunnnya, dimana harga TBS pekebun semakin rendah yaitu berkisar antara Rp. 500,- sampai Rp. 1.100,- per kg di tingkat pekebun.


    Secara umum juga berdampak terhadap perusahaan pemilik PKS dan eksportir CPO dimana terjadi pemutusan kontrak (wan prestasi) dalam perdagangan internasional dimana eksportir CPO tidak bisa memenuhi pasokan CPO sesuai kontrak yang telah disepakati dan kondisi tersebut berlanjut sampai hari ini.


    Pasar CPO Indonesia diambil alih oleh Malaysia dimana harga CPO yang mereka terima sekitar Rp. 20.000,- per kg dan berdampak positif bagi harga TBS di Malaysia yaitu sekitar Rp. 5.200,- per kg. Kondisi ini berbanding terbalik dengan di Indonesia dimana harga CPO terjun bebas pada kisaran harga Rp. 8.000,- per kg dan harga TBS pada kisaran harga Rp. 500,- sampai Rp. 1.100,- per kg di tingkat pekebun.


    Stok CPO di tangki penimbunan (storage) mengalami penumpukan dan relatif hampir penuh bahkan sudah banyak yang penuh sehingga sebagian PKS sudah tidak menerima TBS dan tidak mengolah TBS lagi dari pekebun.


    Secara umum sebagian besar pekebun tidak melakukan pemanenan TBS karena cost produksi sudah jauh lebih tinggi dibanding penghasilan yang diterima. Sehingga diprediksi kebun-kebun masyarakat akan mengalami kerusakan secara teknis. Ditambah lagi dengan tingginya harga pupuk yang berdampak sebagian besar pekebun tidak dapat melakukan pemupukan kebun.


     


    USULAN RENCANA SOLUSI

     


    Permasalahan yang terjadi saat ini tidak lagi bersifat sektoral terutama di Kemendag saja yang sampai hari ini masih fokus dengan ketersediaan dan harga minyak goreng. Sementara stok minyak goreng di pasaran relatif tersedia meskipun harga sedikit lebih tinggi dari harga yang dipatok pemerintah. Dan secara umum kebutuhan minyak goreng dapat dpenuhi oleh masyarakat.


    Permasalahan utama saat ini adalah disektor hulu yaitu permasalahan harga TBS pekebun yang cenderung semakin rendah dan ranah harga TBS berada di Kementan. Sementara TBS merupakan bahan baku untuk menghasilkan CPO yang menjadi bahan baku pula untuk memproduksi minyak goreng.


    Untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan Kemendag dan Kementan melakukan sinkronisasi kebijakan dari hulu ke hilir dikoordinir oleh Kemenko Ekonomi dan pengambil kebijakan lainnya yang terkait.


    Oleh karena akar permasalahan adalah rendahnya harga TBS dan penumpukan CPO yang tidak terbendung akibat tidak dibukanya izin ekspor, diharapkan pemerintah menetapkan kebijakan untuk memberikan izin ekspor kepada eksportir CPO dan minyak goreng dan turunannya secara luas dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Diyakini dengan bergeraknya ekspor CPO, minyak goreng dan turunannya, maka akan berdampak pada pergerakan TBS pekebun sehingga diprediksi harga TBS akan semakin meningkat.



    Oleh: DEFRIS HATMAJA, Mahasiswa Program Doktoral Administrasi Publik Universitas Riau





     

  • Rakor Gubernur Se-Sumatera, Gubri: Kerjasama untuk Kemajuan Daerah

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengatakan rapat koordinasi (Rakor) Gubernur Se-Sumatera yang akan digelar Kamis (30/6/22) besok, sebagai wadah menjalin karjasama untuk kemajuan daerah. 


    Menurutnya, hanya dengan kerjasama antar provinsi ini kemajuan daerah akan tercapai."Tidak mungkin tanpa menjalin kerjasama kita akan maju," kata Gubri Syamsuar di Pekanbaru, Rabu (29/6/22). 


    Dia menyebutkan, jika Provinsi Riau ditunjuk sebagai tuan rumah. Bahkan hari ini, telah dimulai pertemuan antar Kepala Bappeda masing-masing provinsi di Sumatera itu.


    "Mulai hari ini kita kedatangan tamu dari gubernur se-Sumatera. Besok kita akan melakukan rapat koordinasi," jelasnya. 


    Gubri memaparkan, dalam pertemuan nantinya akan membahan beberapa isu. Diantaranya pemerataan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam (SDA), penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim, serta pembangunan rendah karbon. 


    "Isu-isu inilah yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan. Termasuk juga tentang inflasi, virus PMK pada hewan ternak, jalan Tol Trans Sumatera, dan lainnya,"terangnya. 


    Gubri mengakui, untuk membangun sebuah daerah tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Namun diperlukan kerjamasa atau sinergi dari berbagai pihak termasuk kerjasama antar daerah tetangga. 


    Untuk diketahui, dalam pertemuan Rakor Gubernur Se-Sumatera itu juga akan dihadiri juga oleh beberapa menteri. Sementara gubernur se-Sumatera yang akan hadir diantaranya Gubenur Provinsi Riau, Gubenur Kepulauan Riau (Kepri), Gubenur Aceh, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Utara, Gubenur Sumatera Selatan, Gubenur Jambi, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Lampung, Gubernur Bengkulu.nor 


     



        







  • 2 Pria Penggal Kepala Penjahit India yang Dukung Hina Nabi Muhammad

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co-Polisi India menangkap dua pria yang memenggal kepala seorang penjahit beragama Hindu di Udaipur karena mendukung politikus partai berkuasa, Bharatiya Janata (BJP), yang menghina Nabi Muhammad.


    Para pelaku mengabadikan aksinya dalam rekaman video. Video mengenaskan penuh darah itu beredar di media sosial hingga viral. Pemerintah Udaipur kemudian memblokir internet di daerah itu dan melarang aktivitas perkumpulan demi mencegah penyebaran lebih jauh hingga bentrokan lebih lanjut.


    "Kedua terdakwa kasus pembunuhan itu sudah ditangkap dan kami akan memastikan hukuman yang tegas dan keadilan sesegera mungkin," ujar Kepala Menteri di Rajasthan, Ashok Gehlot, di Twitter pada Selasa (28/6).


    Gehlot juga mengimbau orang-orang untuk tetap tenang dan tak membagikan video tersebut.


    "Sebab, rekaman itu akan mendukung motif penyerang untuk menciptakan perselisihan di masyarakat," imbuh dia seperti dikutip AFP.


    Menurut media lokal, insiden itu bermula saat korban membagikan unggahan yang terkesan mendukung pernyataan jubir BJP Nupur Sharma sekitar beberapa pekan lalu.


    Dalam pernyataannya di televisi nasional, Sharma menghina Nabi Muhammad hingga memicu protes di dalam negeri hingga kecaman dari negara mayoritas Muslim dan negara Barat.


    Sepuluh hari usai korban mengunggah dukungannya soal komentar Sharma di media sosial, kedua pelaku merangsek toko jahitnya dengan menyamar sebagai pelanggan. Tak lama, kedua pelaku menyerang korban dengan pisau besar. 


    Pihak berwenang kemudian bergegas mengerahkan polisi ke lokasi kejadian. Pihak berwenang juga bergegas mengamankan Udaipur demi mencegah potensi bentrokan antar umat Muslim dan Hindu pecah lagi.


    Sejak pernyataan kontroversialnya memicu kecaman terhadap India dari setidaknya 20 negara, Sharma tak terlihat lagi di depan publik.


    Umat Muslim di India terus berada dalam tekanan dan diskriminasi sejak partai nasionalis BJP yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa.


    Beberapa peristiwa anti-Islam besar lainnya pernah terjadi di India sejak era pemerintahan Modi berkuasa.


    Pertama, sejumlah ekstremis Hindu berniat menghancurkan Taj Mahal yang selama ini menjadi salah satu ikon India. Kedua, Pengadilan India memperkuat larangan penggunaan hijab di sekolah dan kampus negeri.


    Ketiga, musisi ternama Prem Krishnavanshi sempat membuat lagu renungan 'bhajan' bernada anti-Muslim. Seorang politikus nasionalis Hindu ndia juga pernah menyerukan pembunuhan besar-besaran atau genosida terhadap umat Muslim dalam sebuah konferensi di Haridwar, Uttarakhand, pada Januari lalu.


    "Jika 100 dari kita menjadi tentara dan bersiap untuk membunuh dua juta (umat Muslim), maka kita akan menang, melindungi India, dan membuatnya menjadi negara Hindu," kata seorang anggota partai sayap kanan Hindu Mahasabha, Pooja Shakun Pandey, dalam sebuah video acara tersebut yang tersebar.cnnindonesia/nor


  • Gol Cantik Saddil ke Gawang Selangor FC Viral, Diklaim Mirip Robben

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co-Gol cantik winger Sabah FC Saddil Ramdani ke gawang Selangor FC pada lanjutan Liga Malaysia, Selasa (28/6), menjadi viral.


    Saddil Ramdani bermain sebagai starter saat Sabah menjalani laga tandang melawan Selangor di Stadion Petaling Jaya, Malaysia.


    Dalam formasi 3-4-3 yang digunakan pelatih Ong Kim Swee, Saddil menempati posisi sayap kanan bersama pemain andalan lainnya seperti Khairul Fahmi Che Mat, Amri Yahyah, Baddrol Bakhtiar, dan Garry Robbat.


    Sabah sempat tertinggal lewat gol cepat Herlison Caion pada menit ketiga. Gawang Khairul Fahmi dibobol Caion yang lepas dari jebakan offside.


    Saddil kemudian berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-54. Setelah menerima umpan panjang, Saddil yang berada di sisi kanan melakukan aksi individu ciamik untuk menerobos sisi kiri pertahanan lawan.


    Saddil kemudian berhasil mengecoh bek Selangor Fadly Mazan, sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dijangkau kiper Sam Somerville.


    Hingga wasit meniup peluit akhir skor 1-1 tidak berubah. Tambahan satu poin membuat Sabah naik ke peringkat kedua dengan 19 poin.


    Gol tersebut terbilang fantastis dan jadi sorotan netizen di media sosial. Twitter resmi Liga Malaysia pun mengunggah proses gol cantik Saddil ke gawang Selangor.


    Saddil Ramdani memang pemain terbaik Sabah FC. Kami gembira dia kembali! Memang tepat turunkan Sam. Yan memang sepatutnya direhatkan!"


    Dengarkan reaksi dari kedua dua fans setelah tamat perlawanan dengan keputusan seri 1-1. pic.twitter.com/chEgSZkUtH


    — Harimau Malaya (@harimaumalaya7) June 28, 2022


    "Arjen Robben who? Saddil Ramdani," tulis @aiman_sekaiichi.


    "Saddil Ramdani memang pemain terbaik Sabah FC. Kami gembira dia kembali! Memang tepat turunkan Sam yang memang sepatutnya direhatkan!" timpal @harimaumalaya7.



    Ini merupakan gol kedua Saddil untuk Sabah pada musim ini. Sebelumnya, pemain Timnas Indonesia tersebut sempat dikabarkan hengkang dari Sabah karena terlambat mengikuti pemusatan latihan tim musim ini lantaran harus membela Timnas Indonesia.cnnindonesia/nor



  • Ibu Kota 3 Provinsi Baru Papua: Merauke, Nabire dan Jayawijaya

    By redkoranriaudotco →

     



    KORANRIAU.co-Panitia Kerja RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di DPR telah menyepakati ibu kota untuk tiga provinsi baru di Papua.


    Ketiga ibu kota itu adalah Kabupaten Merauke untuk Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Nabire untuk Provinsi Papua Tengah, serta Kabupaten Jayawijaya untuk Provinsi Papua Pegunungan.


    "Pada tanggal 27 Juni 2022, panja memutuskan ibu kota provinsi masing-masing dalam RUU pembentukan daerah provinsi di Papua," kata Ketua Panja RUU DOB Papua Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada (28/6).


    Selain itu, DPR juga sudah menyepakati wilayah cakupan tiga provinsi baru itu. Provinsi Papua Selatan mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, serta Kabupaten Asmat.


    Kemudian, Provinsi Papua Tengah mencakup Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Deian.


    Terakhir Provinsi Papua Pegunungan mencakup Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, dan, serta Kabupaten Nduga.


    Dalam prosesnya, sempat terjadi perdebatan penentuan ibu kota Provinsi Papua Tengah hingga akhirnya Nabire yang ditetapkan.


    Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa perbedaan pandangan itu tampak dari pendapat bupati di delapan kabupaten Papua Tengah.


    Dari delapan kabupaten yang ada di Papua Tengah, menurutnya, enam di antaranya sepakat Nabire menjadi ibu kota, tetapi terdapat dua kabupaten yang memilih Mimika.


    "Ada sebagian yang mendukung Nabire, itu didukung oleh enam bupati dari delapan itu,"Kemudian Mimika didukung enam bupati. Nah waktu itu kami sampaikan, kami sudah putuskan di Nabire dengan berbagai pertimbangan," katanya.


    Doli menjelaskan bahwa Nabire jadi ibu kota Papua tengah dengan pertimbangan untuk pemerataan pembangunan.


    "Pertama, ini kan pemekaran ini tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Nah Mimika dengan kota Timikanya itu kan sudah menjadi kota yang cukup maju, bukan hanya kota yang dikenal di Indonesia, tetapi di dunia internasional," ucapnya.


    "Jadi kalau misal kita tarik (ibu kota) lagi di situ (Mimika), berarti kan daerah lain ya tidak tercapai aspek pemeratannya," kata dia.cnnindonesia/nor

  • Polda Riau Tangkap Pembobol Uang Nasabah BRK Rp5 Miliar

    By redkoranriaudotco → Selasa, 28 Juni 2022



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- RP yang merupakan karyawan tetap Bank Riau Kepri (BRK) kini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pasalnya pria 33 tahun tersebut membobol rekening nasabah BRK bahkan hingga merugikan Rp5,027 miliar.


    RP yang merupakan warga Marpoyan Damai itu kini sudah ditahan di Polda Riau. Ia ditahan usai dilaporkan korban pada 24 Juni 2022 kemarin.


    Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto membenarkan adanya kasus tersebut. Ia mengatakan pelaku melakukan penarikan dari rekening tabungan tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah. "Ini dilakukan tersangka menggunakan kartu ATM sejak 2020-2022 di BRK Pekanbaru," ujarnya.


    Kasus ini terbongkar awalnya lantaran pada tanggal 16 Juni 2022 Dilika Putri selaku Costumer Service PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian dihubungi oleh RP selaku Admin Pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru. I meminta bantuan pembukaan dorman rekening tabungan atas nama nasabah.


    Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2022, Dilika Putri mengetahui telah terdapat transaksi penarikan dengan menggunakan kartu ATM dari rekening tabungan nasabah, padahal seharusnya nasabah tersebut tidak ada memiliki Fasilitas kartu ATM. Lalu, pada tanggal 21 Juni 2022 Adria Fitra selaku Quality Angsuran PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian mengetahui bahwa penarikan tersebut di lakukan dengan menggunakan kartu ATM atas nama M. Khadaffi. Dan atas temuan tersebut Adria Fitra melaporkan kepada kantor pusat Bank Riau Kepri.


    Kejadian ini akhirnya dilaporkan ke Polda Riau dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau.


    Dari kasus ini, polisi menyita beberapa barang bukti. Seperti, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 040/KEPDIR/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang SOP ATM PT. BRK


    Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 022/KEPDIR/2021, tanggal 31 Maret 2022 tentang SOP ATM PT. BRK. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 102/KEPDIR/2018, tanggal 21 September 2018 tentang rekening dorman produk tabungan dan giro PT. BRK.


    2 lembar foto Copy Quality Assurance & Collateral Admin Cabang Pasir Pengaraian dengan nomor : 17/QACA/PPN/2022 tanggal 22 Juni 2022; dan 3 Lembar Print Out Rekening Koran.


    Photocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 111/KEPDIR/MSDM/2016, tanggal 31 Desember 2016 tentang Pengangkatan pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap RPdengan Nomor Induk Karyawan (NIK) 011625. Dan sejumlah barang bukti lainnya.


    Pelaku sendiri dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Jo Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ancaman hukuman 5 tahun penjara.rtc/nor

  • Sidang Korupsi RSUD Bangkinang, Ketua Pokja Ngaku Takut Ancaman 'Orang Dekat' Bupati

    By redkoranriaudotco →
    Foto: Lima saksi dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi RSUD Bangkinang.




    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sidang dugaan korupsi Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar senilai Rp8,045 miliar, dengan terdakwa Emrizal, selaku Project Manager (PM) PT Gemilang Utama Alen (GUA), kembali digelar Selasa (28/6/22) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.


    Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan lima saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Hendri Junaidi SH MH dan Ario Utomo SH. Para saksi merupakan kelompok kerja (Pokja) di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Kampar yakni, Musdar (Ketua), Haris, Yosi Indra, Eka Susandra dan Aprifal selaku anggota Pokja.


    Saksi Musdar dihadapan majelis hakim yang dipimpin Dr Dahlan SH MH mengakui, jika dia merasa tajut dan terancam oleh Surya Darmawan (DPO). Pasalnya, Surta merupakan orang dekat Bupati Catur Sugeng. 

    Tim Kuasa Hukum: Boy Gunawan SH MH, Yuherman SH MH, Kaharmasyah SH MH dan Dede Andreas SH.



    Saat itu JPU Hendri menanyakan kepada Musdar soal direkomendasikannya PT Gemilang sebagai pemenang proyek. Padahal dari hasil evaluasi dan verifikasi, perusahaan ini tidak layak untuk dimenangkan.


    Musdar mengakui, dia dipanggil oleh Surya ke rumahnya pada malam hari. Saat itu, Surya meminta agar Musdar merekomendasikan PT Gemilang sambil menyerahkan dokumen spesifikasi perusahaan.


    "Kenapa saksi mau datang ke rumah Surya. Apakah karena saksi takut sama Surya,"tanya Jaksa.


    Awalnya Musdar seakan enggan berterus terang. Namun akhirnya dia berkata jujur soal ketakutannya  dengan Surya.


    "Iya Pak, karena dia orang penting di kampar. Dia orang dekat Bupati Sugeng,"kata Musdar.


    Musdar menceritakan, jika keinginan Surya itu tidak dilaksanakannya, maka dia terancam akan dimutasi ke tempat lain. Pasalnya, Musdar pernah dipindahkan oleh Surya karena tidak menuruti keinginannya.


    "Saya pernah dipindahkan dua kali Pak. Saya dipindahkan ke kantor kecamatan,"urainya.


    Oleh karena tidak ingin dipindahkan lagi jabatannnya, maka Musdar mengaku mengikuti perintah Surya itu. Bahkan untuk verifikasi dan kualifikasi perusahaan PT Gemilang itu, Musdar mengakui banyak spesikasi yang tidak sesuai persyaratan lelang.


    "Kenapa saksi tidak menolaknya?kan bisa saksi tidak merekomendasikan perusahaan itu?tanya jaksa lagi. Namun sekali lagi, Musdar menjawab dia merasa takut dengan ancaman Surya itu.


    Selain itu, Musdar juga mengakui jika awalnya bukan terdakwa Emrizal yang menjadi kuasa direktur PT Gemilang. Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan jaksa, bahwa kuasa direktur adalah Soni Hartawan.


    Kemudian, Musdar juga mengakui jika hingga proses evaluasi teknis hanya PT Gemilang dan PT Rajasa yang lolos. Akan tetapi, PT Gemilang bukan perusahaan yang mengajukan penawaran terendah, melainkan PT Rajasa.


    Tidak hanya jaksa, tim kuasa hukum terdakwa yang dipimpin Boy Gunawan SH MH juga mencerca Musdar soal direkendasikannya PT Gemilang oleh Pokja. Sementara diketahui, perusahaan ini tidak memenuhi spesifikasi.


    "Untuk apa artinya lagi proses lelang ini. Kalau memang sejak awal sudah diatur PT Gemilang yang akan direkomendasikan,"sebut Boy.


    Pertanyaan kuasa hukum terdakwa itu, sempat mmebuat Musdar terdiam sejenak. Hingga akhirnya Musdar kembali menyatakan ketakutannya dengan ancaman Surya akan dipindahkan.


    Sementara keterangan empat saksi lainnya selaku anggota Pokja, mereka mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses evaluasi dan verfikasi proyek ini oleh Musdar. Mereka juga tidak ada menandatangani berita acara.


    Dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa terjadi pada tahun 2019 silam, bersama-sama dengan Mayusri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT Fajar Nusa Konsultan, Abdul Kadir Jaelani Djumra (dituntut terpisah) dan Ki Agus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT GUA.


    Terdakwa Emrizal selaku Project Manager PT GUA dan Surya Darmawan (DPO) pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 telah bekerja sama meminjam dan menggunakan PT GUA untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar senilai Rp. 48.035.821.000,00,  


    Sekaligus mempengaruhi Pokja Pemilihan V pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kampar, supaya PT Gemilang Utama Alen dimenangkan dalam lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tersebut.


    Dalam kerjasama tersebut, disepakati bahwa Ki Agus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi, sedangkan  Emrizal akan ditunjuk selaku Project Manager (yang tidak memiliki kualifikasi keahlian). Sehingga dalam pelaksanaan fisik dilapangan, personil yang bekerja dilapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran PT Gemilang.


    Dimana, yang telah ditetapkan selaku Project Manager adalah Soni Hartaman. Seharusnya pergantian personil tersebut harus mendapat persetujuan tertulis Mayusri selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Rif Helvi Arselan selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT Fajar Nusa Konsultan atau selaku Pengawas pekerjaan.


    Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap itu, Ki Agus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi PT Gemilang dan terdakwa Emrizal selaku Project Manager, tidak meyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019.


    "Bahkan terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan padahal pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak,"ulasnya.


    Terhadap kemajuan pekerjaan yang tidak benar lanjutnya, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, telah disetujui oleh Mayusri dengan Rif Helvi Arselan dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai.


    Perbuatan terdakwa itu telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.045.031.044,14.


    Akibat perbuatannya itu, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 2 dan 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.nor 

  • Riau Tuan Rumah Rakor Gubernur Se-Sumatera, Bahas 5 Poin Penting

    By redkoranriaudotco →


     


    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera pada, Kamis (30/6/2022) mendatang. Sejumlah agenda penting dibahas dalam Rakkor ini. 


    Dalam rakor itu akan dihadiri beberapa menteri, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kementerian Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) RI. 


    "Tanggal 30 Juni kita akan menggelar rakor Gubernur se-Sumatera. Ada lima poin yang akan dibahas dalam rakor tersebut," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto. 


    SF Hariyanto mengatakan, dalam rakor itu Gubernur Riau akan mengundang 10 Gubernur se-Sumatera, diantaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat. Kemudian, Gubernur Kepri, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Lampung, Gubernur Bengkulu, dan Gubernur Bangka Belitung.


    "Hari ini peserta sudah mulai datang, karena pada 29 Juni akan ada rapat koordinasi teknis (Rakortek) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Sumatera. Kemudian pada 30 Juli puncaknya rakor Gubernur se-Sumatera," terangnya. 


    Lebih lanjut SF Hariyanto mengatakan, ada lima poin prnting yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, soal pemerataan infrastruktur seperti jalur logistik trans sumatera. Kemudian, juga membahas terkait kondisi infrastruktur perbatasan dan truk Over Dimension Over Load (ODOL). 


    "Kedua, hilirisasi sumber daya alam seperti komoditi perkebunan, holtikultura, perikanan, pertanian, dan kawasan industri. Ketiga, penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif seperti wisata halal, paket wisata antarprovinsi, dan pengembangan ekonomi kreatif,"ulasnya. 


    Lalu, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan seperti ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan daerah perbatasan, dan pusat rujukan kesehatan nasional di Sumatera. Terakhir, pembangunan rendah karbon seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan bauran energi,  pengelolaan gambut dan mangrove.


    "Saat rakor Gubernur se-Sumatera itu akan datang beberapa menteri, seperti Mendagri, Menkeu dan Bappenas,"tuturnya.nor 

  • Ini Proyeksi Target Deviden BUMD Riau Tahun 2023

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU– Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan pecapaian target Dividen di Tahun 2023.


    Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Proyeksi Pendapatan Dividen BUMD Tahun 2023. Untuk itu, Sekdaprov Riau mendorong BUMD untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya kepada daerah dalam bentuk deviden.


    "Karena kegiatan yang perlu dilakukan cukup banyak, seperti kegiatan-kegiatan Pak Gubernur dalam kunjungan, perbaikan jembatan mangkrak di kabupaten/kota ini perlu dituntaskan. Sementara pendapatan kita masih begini-begini saja. Justru itu kita bahas, jadi jika tidak sesuai nanti disesuaikan,"katanya, Selasa (28/6/22). 


    Dia berharap, melalui pertemuan ini dapat menyatukan dan menyamakan persepsi sehingga bagaimana ke depannya BUMD Provinsi Riau bisa meningkatkan deviden. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, komunikasi, hingga kolaborasi sebagai alternatif meningkatkan dividen tersebut. 


    "Bahwa tujuan kita disini adalah untuk menyamakan persepsi dan ini kedepan tahun 2023. Saya ingin kepada bapak-bapak pimpinan direksi tolonglah, ini semua kita satu bagian untuk Provinsi Riau,"harapnya. 


    Rapat Proyeksi Pendapatan Dividen BUMD Tahun 2023 ini sambung Sekdaprov, untuk menetapkan dan menyepakati target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hasil Pengelolaan Kekayaan, yang dipisahkan berupa deviden BUMD Provinsi Riau untuk Tahun Anggaran 2023.


    “Hari ini kita akan membahas peningkatan deviden BUMD Provinsi Riau, terus terang saja kita Pemerintah Provinsi Riau tahun 2023 ini anggaran PAD untuk tahun 2023 masih belum memuaskan” ujar Sekda saat membuka rapat. 


    Untuk itu, Sekdaprov Riau mendorong BUMD untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya kepada daerah dalam bentuk deviden. Jadi, rapat ini perlu dilakukan sehingga bila ada koreksi dapat disesuaikan pada saat perubahan. 


    Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Riau, Jhon Armedi Pinem melaporkan bahwa BUMD Provinsi Riau sudah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2019 BUMD Provinsi Riau seperti PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT. Permodalan Ekonomi Masyarakat (PER), PT. Jamkrida Riau tidak mengalami deviden termasuk juga PT. Riau Petroleum. 


    "Tahun 2020 PT PIR sudah mendapatkan deviden sekitar Rp900 juta dan tahun ini tercapai target mereka Rp2,5 miliar. Demikian juga Jamkrida dan juga PT. PER,"ulasnya.


    Pinem juga memaparkan proyeksi Pendapatan Deviden BUMD Tahun 2023 mendatang Diantaranya, PT. Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp. 122.900.134.400, PT. Jamkrida Riau Rp. 5.100.000.000, PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Rp. 5.628.249.692, PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Rp. 2.102.936.750, PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) Rp. 4.500.000.000 dan PT. Riau Petroleum Rp. 450.000.000.000. Sehingga jumlah totalnya Rp. 590.231.320.842 dengan catatan PT Bank Riau Kepri (BRK) angka sementara. nor


  • Plt Kadisdik: PPDB Online Riau Didukung SDM dan Teknologi Mumpuni

    By redkoranriaudotco →

     


     

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Job Kurniawan mengatakan jika pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, didukung SDM dan teknologi yang mumpuni. Sehingga tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaannya.


    “Selain kita didukung dengan teknologi, kami juga sudah mempersiapkan SDM yang mumpuni. Jadi kalau untuk kendala-kendala teknis di PPDB Online, sejauh ini tidak ada,” katanya, Selasa (28/6/2022) di Pekanbaru.


    Dia juga meminta kepada orangtua/wali murid untuk memaklumi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. 


    “Secara umum sistem ini memang baru, dan kami sudah kawal (proses PPDB Online) sebaik-baiknya. Kami juga sudah menyiapkan kolom pengaduan di sana. Kami baca semua keluhan-keluhan yang masuk,” katanya.


    Kemudian ia juga mengakui, dalam proses PPDB Online memang ada beberapa syarat yang dianggap menyulitkan peserta. Namun dia menyebut, hal tersebut bukan bertujuan untuk menyusahkan masyarakat. “Tapi memang sistem zonasi-nya begitu,” tambahnya.


    Oleh sebab itu, kata dia, kesadaran masyarakat untuk memaklumi sistem yang diberlakukan saat ini, sangat diperlukan pemerintah. Sementara langkah perbaikan, kata dia, pasti akan dilakukan setelah adanya evaluasi dari PPDB Online di tahun ini.


    “Keterbatasan daya tampung sekolah juga perlu dimaklumi kan. Tidak semua orang bisa masuk di sekolah (yang diinginkan), dan tak mungkin bisa ditampung dengan peminat sebanyak itu. Itulah perlu adanya seleksi, ada zonasi, prestasi dan mutasi,” tutupnya.nor

  • Terindikasi Lakukan Fraud, Oknum BRK Diserahkan ke pihak berwajib untuk Diproses Hukum

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU – Manajemen PT Bank Riau Kepri tidak pernah kompromi dengan oknum pegawai yang terbukti melakukan fraud alias tindakan kecurangan merugikan bank.


    Direktur Utama Bank Riau Kepri, Andi Buchari mengatakan Bank Riau Kepri sudah memiliki Sistem internal kontrol dan investigasi fraud yang dapat mendeteksi dengan baik kasus kecurangan pegawai.


    Selanjutnya, dalam rangka penegakan hukum maka BRK melakukan pelaporan seketika ke kepolisian untuk memberi peringatan kepada seluruh pegawai bahwa Bank Riau Kepri menindak tegas pelaku kecurangan.


    "Penindakan pelaporan segera dan penahanan pelaku terhadap kasus kecurangan ini adalah untuk memberi dampak positif dalam rangka konversi BRK menjadi Syariah. Sehingga KE DEPAN DIHARAPKAN DAPAT mencegah pegawai untuk melakukan fraud," kata Andi Buchari. 


    "Terima kasih dan apresiasi terhadap polda Riau yang telah gerak cepat melakukan penahanan terhadap pelaku.  Dan yang terpenting itu tidak ada kerugian di pihak nasabah dan BRK memastikan dana nasabah tetap aman," imbuhnya lagi.rls/nor

  • AS Temukan 44 Imigran Tewas Mengenaskan di dalam Truk Dekat Meksiko

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co-Setidaknya 60 imigran ditemukan di dalam sebuah kendaraan semi-truk di San Antonio, Texas, Amerika Serikat, pada Senin (27/6) petang. Sebanyak 44 imigran di antaranya ditemukan dalam keadaan tewas.


    Anggota Dewan Kota San Antonio, Adriana Rocha Garcia, mengatakan 16 imigran lainnya yang selamat telah dibawa ke rumah sakit. Sebanyak 3 di antara 16 imigran dalam kondisi stabil.


    Dikutip Reuters, truk itu ditemukan terbengkalai di sebelah rel kerata api di daerah terpencil pinggiran selatan San Antonio menurut laporkan televisi lokal, KSAT San Antonio.


    Gubernur Negara Bagian Texas, Greg Abbott, menganggap peristiwa ini menjadi insiden penyelundupan manusia paling mematikan baru-baru ini di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.


    Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard memprediksi puluhan imigran yang tewas itu mati lemas karena kehabisan napas. Suhu di San Antonio saat ini memang mencapai 39,4 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi.


    San Antonio berjarak 250 kilometer dari perbatasan Meksiko.


    Sementara itu, memang ada rekor jumlah eksodus imigran dari Amerika tengah, terutama Meksiko, ke AS dalam beberapa bulan terakhir.


    Abbott menyalahkan kebijakan Presiden Joe Biden "yang menolak menegakkan hukum" atas kematian 44 imigran tersebut.


    Kebijakan imigrasi Biden, seorang Demokrat, memang lebih terbuka dan longgar, jika dibandingkan pendahulunya Presiden Donald Trump yang keras terhadap imigran.


    Kepolisian San Antonio belum bisa menjelaskan penyebab puluhan imigran itu tewas dan tengah melakukan penyelidikan. Polisi dijadwalkan menggelar konferensi pers terkait insiden ini pada Senin (27/6) malam waktu AS.cnnindonesia/nor


INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com