Sekdaprov Riau Akan Lantik Pejabat di RSUD AA

Sekdaprov Riau Akan Lantik Pejabat di RSUD AA

By redkoranriaudotco → Jumat, 22 Oktober 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto akan melantik sejumlah pejabat eselon III dan IV di lingkungan RSUD Arifin Ahmad (AA), Jumat (22/10/21) siang ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan membenarkan rencana pelantikan itu. Dia mengatakan, tidak hanya di RSUD, sejumlah pejabat eselon di RS Petalani Bumi dan RS Jiwa Tampan, juga turut dilantik.

"Pelantikan ini karena adanya perubahan ketiga OPD ini menjadi UPT Khusus di Dinas Kesehatan Riau. Sehingga perlu dilakukan pelantikan ulang terjadap pejabat yang menempati tiga OPD tersebut,"kata Ikhwan. 

Ikhwan mengatakan, bagi pejabat eselon II tidak dilantik. Karena ini bersifat khusus dan masuk sebagai struktural.

Untuk diketahui, perubahan struktur UPT rumah sakit tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP tersebut juga mengatur Rumah Sakit Daerah (RSD) dijadikan unit organisasi yang bersifat khusus. 

Disebutkan, Direktur rumah sakit menjadi jabatan struktural sesuai kelas RSD. Karena yang sebelumnya struktur rumah sakit fungsional diubah menjadi struktural.nor

Ini 16 Usulan Proyek Infrastruktur Gubri Ke Bappenas

Ini 16 Usulan Proyek Infrastruktur Gubri Ke Bappenas

By redkoranriaudotco → Selasa, 05 Oktober 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar dinilai konsisten melakukan program Compact-2 Millenniun Challenge Corporation (MCC) dari Amerika. Melalui program tersebut pihaknya menyampaikan 16 usulan proyek infrastruktur yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Riau. 

Usulan itu Gubri sampaikan, melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah Persiapan dan Pengembangan Program Compact-2, Himawan Hariyoga Djojokusumo. Dalam Rapat Tindak Lanjut Usulan Proyek Pembiayaan Infrastruktur Program Compact 2 - MCC di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Selasa (5/10/2021).   

Adapun usulan proyek yang disampaikan Gubernur Syamsuar diantaranya, pertama, usulan pembangunan jalan SP Mengkapan-KITB-Sei Rawa-Futong. Usulan ini diharapkan mampu dapat mendukung pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang berada di Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak. 

Dengan dibangunnya akses menuju futong, Gubri mengharapkan dapat percepat pengembangan KITB khususnya pelabuhan. 

"Di sana juga terdapat perkebunan nanas masyarakat Desa Penyengat seluas 500 hektare. Sehingga diharapkan dengan lancarnya transportasi dapat mengurangi biaya angkutan, meningkatkan akses pemasaran, dan pendapatan petani," jelasnya. 

Usulan kedua yang disampaikan Gubri yaitu, terkait usulan pembangunan jalan Teluk Meranti-Sebekek-Guntung. Sehingga diharapkan mampu bisa  mendukung pengembangan kawasan wisata Bono dan Lumbung Pangan Kuala Kampar yang berada di Kabupaten Pelalawan. 

Dengan usulan tersebut juga diharapkan terjadinya percepatan pengembangan kawasan wisata Bono dan Lumbung Pangan Pulau Mendol. 

"Selain itu, dengan usulan pembangunan jalan tersebut jumlah wisatawan ditargetkan meningkat, serta dapat meningkatkan perekonomian lokal. Baik UMKM sektor pariwisata maupun UMKM pertanian," imbuh Syamsuar. 

Ketiga, adalah usulan pembangunan jalan lingkar Pekanbaru, yang dapat mendukung pengembangan Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru. Kemudian, keempat, usulan pembangunan jalan Parit Kitang sepanjang 17 KM yang dapat mendukung pengembangan Kawasan Industri Lubuk Gaung yang berada di Kota Dumai. 

"Dengan dibangunnya jalan akses, diharapkan mengatasi terbatasnya akses dan kemacetan ke KI [Kawasan Industri] Lubuk Gaung. [Akses menjadi 24 jam yang semula 12]," terang Gubri. 

Kelima, usulan pembangunan Dermaga 2 Rupat, yang dinilai dapat mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis. 

Dengan dibangunnya Dermaga, menurut Gubri akan memberi kelancaran transportasi Dumai-Rupat. Mengatasi antrian kendaraan di pelabuhan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke KSPN Rupat. 

Keenam, usulan pembangunan jalan Lingkar Pulau Rupat, ini juga akan mendukung pengembangan KSPN Rupat. Ketujuh, usulan pembangunan jalan Bagan Siapi-api-Teluk Piyai (Kubu), yang mendukung pengembangan kawasan Lumbung Pangan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). 

Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan, meningkatkan perekonomian lokal masyarakat baik UMKM sektor pertanian, kuliner hingga perikanan," Gubri menuturkan. 

Kedelapan, adalah usulan pembangunan jalan Tanjung Padang-Teluk Belitung-Meranti Bunting. Proyek infrastruktur ini dinilai dapat mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara di Pulau Padang Kabupaten Meranti. 

Kesembilan, usulan pembangunan jalan Selat Pajang-Alai-Kp Balak, yang dapat mendukung akses di Pulau Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Kemudian usulan kesepuluh, adalah usulan pembangunan jalan Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, yang dapat mendukung pengembangan kawasan sentra Tambak Udang Vaname di Kota Dumai. 

"Dengan dibangunnya jalan ini diharapkan dapat melancarkan transportasi dan meningkatkan pendapatan di daerah," harapnya. 

Kesebelas, usulan pembangunan jalan Selensen-Kota Baru-Bagan Jaya, dinilai dapat mendukung pengembangan kawasan Lumbung Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dua belas, adalah usulan pembangunan jalan Taluk Kuantan-Cerenti (batas Inhu)-Air Molek, yang dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi Kabupaten Kuansing dan akses ke Kabupaten Inhu. 

"Dengan usulan proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan perekonomian lokal," tutur Gubri. 

Lalu, Tiga belas, adalah usulan pembangunan jalan Mahato-Sp. Manggala, dapat mendukung kawasan ekonomi di Inhu, Inhil, Rokan Hulu, Kuansing dan Kampar. Empat belas, usulan pembangunan jalan Ujung Batu-Rokan-Batas Sumbar, dinilai dapat mendukung kawasan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu. 

Selanjutnya usulan kelima belas, adalah usulan pembangunan jalan Lipat Kain-Lubuk Agung-Batu Sasak-Batas Umbar, dapar mendukung kawasan wisata Batu Tilam yang berlokasi di Kabupaten Kampar.

Enam belas, adalah usulan pembangunan jalan Rengat-Kuala Cenaku (batas Inhil)- Rumbai Jaya, dapat mendukung kawasan ekonomi di Kabupaten Inhu dan akses ke Kabupaten Inhil. 

"Semoga usulan tersebut dapat diterima melalui program Compact-2 sehingga diharapkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penigkatan ekonomi di daerah," pungkas Gubri.mc/nor

Tim Pansel Belum Serahkan Hasil Evaluasi Pejabat Ke Gubri

Tim Pansel Belum Serahkan Hasil Evaluasi Pejabat Ke Gubri

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Panitia seleksi (Pansel) Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan evaluasi 41 pejabat eselon II pemerintah setempat. Namun hasilnya, belum diserahkan ke Gubernur Riaun (Gubri) H Syamsuar.

Informasi ini diungkapkan oleh Ketua Tim Pansel Prof Ashaluddin Jalil MS, saat dikonfirmasi saat perkembangan evaluasi pejabat tersebut. Menurutnya, Tim Pansel juga akan melakukan rekam jejak para pejabat.

"Hasil evaluasi kinerja pejabat Pemprov Riau belum diserahkan ke Pak Gubernur. Karena kami (pansel) sedang melakukan rekam jejak," kata Ashaluddin, Rabu (5/10/21).

Belum diserahkannya hasil evaluasi kinerja pejabat tersebut kata SF, dikarenakan pihaknya meminta waktu satu pekan ke depan. Ditargetkan, pertengahan Oktober sudah kelar.

"Tim Pansel minta waktu seminggu lebih. Kita usahakan pertengahan bulan ini sudah final dan hasilnya akan diserahkan ke Pak Gubernur,"ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Sekretariat Pansel PTP Pemprov Riau, Budi Fakhri mengatakan, rekam jejak 41 pejabat eselon II tersebut dibutuhkan agar laporan hasil evaluasi yang disampaikan ke Gubernur lebih komprehensif. Rekam jejak juga termasuk penilain Tim Pansel.

"Rekam jejak itu dibutuhkan karena pansel perlu mengetahui informasi pejabat selama menjabat. Karena itu juga akan menjadi penilaian bagi Pansel,"tuturnya.nor

Berakhir Oktober Ini, Pemprov Riau Minta Perpanjang Operasi 6 Heli Ke BNPB

Berakhir Oktober Ini, Pemprov Riau Minta Perpanjang Operasi 6 Heli Ke BNPB

By redkoranriaudotco → Jumat, 01 Oktober 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Enam unit helikoter bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk operasional patroli dan water bombing pemadaman api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, akan berakhir Oktober 2021 ini. Namun Pemprov Riau meminta untuk diperpanjang kembali.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, M Edy Afrizal. Menurutnya, saat ini keenam heli itu masih stanby di Lanud Roesjmin Nurjadin Pekanbaru.

"Tanggal 31 Oktober ini, pengoperasian enam heli bantuan BNPB itu akan habis. Namun kita minta ke BNPB untuk memperpanjang izin operasionalnya hingga akhir tahun,"kata Edy, Jumat (1/10/21) di Pekanbaru.

Permohonan izin perpanjangan penggunaan enam heli itu lanjutnya, akan disampaikan oleh Gubernur Riau H Syamsuar ke Kepala BNPB Pusat."Nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan permohonan itu,"jelasnya.

Edy mengatakan, pihaknya memiliki alasan untuk memperpanjang pengoperasian enam heli itu untuk tetap standby di Provinsi Riau. Pihaknya mengkhawatirkan di Bulan Oktober hingga Desember mendatang, bisa terjadi Karhutla.

"Kita kan tidak tau juga kondisi cuaca saat ini. Bisa saja, di November dan Desember nanti musim panas dan rawan Karhutla,"ulasnya.

Menurutnya, selama ini keberadaan enam heli bantuan BNPB itu sangat diperlukan dalam penanganan Karhutla. Tidak hanya untuk pemadaman melalui water bombing, tetapi juga untuk pendinginan dan kegiatan patroli rutin.

Untuk diketahui, enam helikopter yang standby itu diantaranya, jenis Kamov KA-32A PK-IKR, tipe kamov KA-32C RA-31009, tipe sikorsky S61 atau N5193Y, tipe Mi-8MVT EY-226, tipe Bell 214 (N217PJ) dan tipe Bell 430 (PK-DPM).nor

Tahun Depan, Kementan Lakukan Peremajaan Kelapa di Inhil

Tahun Depan, Kementan Lakukan Peremajaan Kelapa di Inhil

By redkoranriaudotco → Kamis, 30 September 2021

 

KORANRIAU.co,JAKARTA - Jika tak ada aral melintang, Kementerian Pertanian (Kementan) RI akan melakukan peremajaan kebun kelapa di kawasan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil di Gedung Kementan, kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (30/09/2021).

Gubri bertandang ke Kementan untuk menyampaikan berbagai program pembangunan bidang pertanian di Provinsi Riau yang bisa didukung oleh APBN. Gubri hadir didampingi Kadis Perkebunan (Kadisbun) Zulfadli.

"Kondisi kelapa di Inhil sudah banyak yang tua-tua, jadi mesti dilakukan replanting (peremajaan). Kami berharap ada dukungan dari Kementan," ucap Gubri Syamsuar penuh harap.

Gubri menyebut bahwa pihaknya mengusulkan sekira 7 ribu hektar kebun kelapa untuk dilakukan peremajaan."Mudah-mudahan secara bertahap bisa diakomodir," harapnya lagi.

Menanggapi usulan Gubri tersebut, Dirjen PSP Ali Jamil berjanji akan mempelajarinya. Namun ia memastikan, untuk sementara dalam usulan RAPBN 2022, pihaknya sudah mengakomodir sekira 600 hektar untuk peremajaan kelapa di Inhil.

Mengingat keterbatasan APBN, Ali Jamil juga menyarankan peremajaan kebun kelapa dilakukan dengan skema KUR. "Ini bisa dibantu oleh Kemenkeu dengan catatan harus berorientasi ekspor," ulasnya seraya menyebut bahwa bunganya bahkan bisa hanya sekira 3 persen.

Di sisi lain, Gubri juga berharap ada dukungan untuk replanting sawit dan bantuan alat berat seperti eskavator.rls/nor

Kementerian ESDM Tetapkan Kuansing Jadi Percontohan Transformasi PETI

Kementerian ESDM Tetapkan Kuansing Jadi Percontohan Transformasi PETI

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,JAKARTA- Praktik pertambangan tanpa izin atau PETI, yang selama ini merusak lingkungan dan mencemari Sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau telah menjadi perhatian serius banyak pihak.

Sebagian masyarakat bahkan ada yang menuding praktik ini "dilindungi" oleh oknum aparat. Sehingga, PETI bertahun-tahun tidak bisa ditertibkan.

Sempena peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-76 di Jakarta (30/9/21), yang digelar Kementerian ESDM RI, ada kabar gembira bagi masyarakat Riau, khususnya Kuansing.

Pada momen yang berbahagia ini, Kementerian ESDM telah menetapkan enam provinsi, termasuk Riau (Kuansing) sebagai lokasi percontohan transformasi PETI menjadi Pertambangan Rakyat, sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk Riau (Kuansing) bahkan pada kesempatan itu langsung diserahkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.

"Saya kira ini momen yang sudah sangat lama kita tunggu-tunggu. Ini pertama dalam sejarah Riau, kita bisa menerima IPR dan jadi lokasi percontohan transformasi PETI jadi pertambangan rakyat," ucap Gubri Syamsuar usai acara.

Syamsuar optimis, dengan dikeluarkannya IPR oleh Kementerian ESDM dan Kuansing menjadi wilayah pertambangan rakyat, maka kerusakan lingkungan akan bisa diminimalisir.

Di sisi lain, masyarakat tetap dapat melakukan pertambangan emas secara legal tanpa khawatir berurusan dengan pihak berwajib.

"Jadi masyarakat tetap terbantu secara ekonomi. Tapi tidak lagi merusak lingkungan, terutama Sungai Kuantan karena merkuri," urai mantan Bupati Siak dua periode itu.

Saat mendapat kesempatan menyampaikan pidato pada acara puncak Peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-76 itu, Gubri Syamsuar juga mengungkap berbagai potensi bahan galian di Bumi Lancang Kuning, yang mesti dikelola secara baik dan legal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Riau.

"Kami berharap Kementerian ESDM tidak hanya fokus pada pertambangan emas saja, tapi juga komoditas lain seperti pasir dan sirtu yang cukup besar di Riau," ucapnya.

Menurut Gubri, pasir dan sirtu banyak digunakan untuk kebutuhan proyek strategis nasional, seperti pembangunan jalan tol.

Termasuk juga pasir laut di Pulau Rupat yang sangat diperlukan terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan Riau Pesisir. 

"Masyarakat di Rupat sudah turun-temurun menambang pasir, namun sampai saat ini tidak ada IPR-nya. Kita berharap Kementerian ESDM juga bisa fokus dengan hal ini, sehingga masyarakat legal dalam bekerja," harap Syamsuar.

Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan menyambut baik aspirasi Gubri tersebut. 

"Intinya kita ingin kekayaan alam ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bukan jadi masalah baru, tapi justru jadi perekat bagi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Ridwan juga sempat menyarankan kepada Gubri untuk membentuk suatu BUMD yang akan fokus dalam penambangan galian C. "Jadi nanti masyarakat bisa diajak melalui BUMD ini," sarannya.

Pada acara itu juga hadir Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial. Sementara Gubri Syamsuar didampingi Kadis ESDM Indra Agus Lukman dan pejabat lainnya.nor

Soal Hasil Evaluasi 41 Pejabat, Ini Kata Sekdaprov Riau

Soal Hasil Evaluasi 41 Pejabat, Ini Kata Sekdaprov Riau

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU-Sebanyak 41 Pejabat tinggi pratama (PTP) atau setingkat eselon II di lingkungan Pemprov Riau, telah menjalani uji kompetensi bidang dan evaluasi kinerja. Saat ini tinggal menunggu hasil kesimpulan dari  Tim Panitia Seleksi (Pansel). 

Menanggapi hasil wawancara dan evaluasi seluruh Kepala OPD itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengatakan, jika ada beberapa diantaranya yang memuaskan. Namun, ada juga yang memuaskan.

"Pasti ada yang memuaskan dan yang tidak memuaskan juga pasti ada. Sekarang belum kita simpulkan,"kata SF, Kamis (30/9/21) di Gedung Daerah Riau.

SF menjelaskan, saat ini Tim Pansel yang diketuai DR Ashaludin Jalil ini masih membahas dan menyimpulkan hasil uji kompetensi pejabat itu. Pihaknya masih belum menerima secara resmi hasilnya dari Pansel.

"Kita serahkan ke Pansel. Saat ini masih bekerja dan nanti akan kita lihat hasilnya,"sebut SF lagi.

Lebih jauh SF menyebutkan, nanti Tim Pansel akan menyerahkan hasil evaluasi itu ke Gubernur Riau H Syamsuar. Selanjutnya, Gubri Selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang akan memutuskan pejabat hasil evaluasi Tim Pansel itu layak dipertahankan atau tidak.

Terpisah, Sekretaris Pansel, Budi Fakhri menerangkan, seluruh kepala OPD telah menjalani dua tahapan evaluasi. Baik uji Kompetensi, uji manajerial dengan asesor dan kedua uji kompetensi teknis.

"Hari ini terakhir pelaksanaan uji kompetensi manajarial dan kompetensi teknis atau evaluasi kinerja oleh tim Pansel. Sesuai dengan jadwal 41 kepala OPD yang dievaluasi telah menjalani seluruh proses ujian, baik dengan asesor maupun dengan tim Pansel,"jelas Budi.

Sebelumnya diberitakan, Gubri mengevaluasi seluruh kepala OPD setelah satu tahun lebih bekerja. Ditargetkan pada awal Oktober pelaksanaan evaluasi selesai dijalankan, sesuai dengan hasil evaluasi Pansel. Akan ada pejabat yang tetap menajabat, pejabat yang digeser, dan juga pejabat yang tidak mendapatkan jabatan.nor

Pemprov Riau akan Bahas Bantuan Rumah Ibadah di APBD 2022

Pemprov Riau akan Bahas Bantuan Rumah Ibadah di APBD 2022

By redkoranriaudotco → Rabu, 29 September 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana akan membahas bantuan rumah ibadah di pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2022.

Asal ada harapan dari DPRD Riau agar pada tahun 2022, bantuan rumah ibadah dapat dianggarkan dalam APBD 2022. Ini dikarenakan tiga tahun terakhir tidak dianggarkan.

"Rumah ibadah belum kita bahas. Nanti kalau pembahasan APBD tahun 2022 kita bahas," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, Rabu (29/9/21).

Sekdaprov mengakui, jika saat ini pihaknya baru menyelesaikan APBD Perubahan 2021. Karena itu, pihaknya segera membahasnya dalam APBD 2022 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Zulfi Mursal mengatakan, selain pihaknya meminta agar bantuan rumah ibadah dianggarkan, ia mengatakan, bahwa Sekdaprov membuka ruang untuk dianggarkan.

"Kita minta rumah ibadah yang namanya visi agamis, harus masuk bantuan rumah ibadah dalam APBD ini. Pada pertemuan awal Sekda bilang mau dibuka hal itu," kata Zulfi, Selasa (28/9/21).

Namun demikian, Zulfi mengatakan belum mengetahui pasti, karena saat ini sedang dalam pembahasan APBD perubahan terlebih dahulu.

"Namun memang dari 2019 sampai 2022 tidak ada bantuan rumah ibadah. Nomenklaturnya ada (di APBD 2022), tapi yang belum bisa dijawab lagi, nanti akan dibahas," tukasnya.

Soal bantuan rumah ibadah ini memang telah jadi sorotan karena sudah 3 tahun Pemprov Riau tidak menganggarkan. Kebijakan ini pun kerap dikritisi, terutama dari kalangan dewan. Terlebih, sempat tersebar kabar pemprov kembali meniadakan di APBD 2022.

Seperti Abu Khoiri, anggota Badan Anggaran DPRD Riau yang mengaku kecewa dengan Pemerintah Provinsi Riau di bawah komando Gubernur Syamsuar.

Pasalnya ia sempat mendapatkan bocoran bantuan rumah ibadah yang tidak dianggarkan beberapa tahun terakhir, bakal ditiadakan lagi pada APBD 2022.

"Ini akan jadi perdebatan panjang di Banggar. Kenapa ga boleh dan gak mau. Padahal visi misinya bagaimana menciptakan masyarakat Riau yang beriman. Seperti apa? Masa rumah ibada tak dibantu. Rumah ibadah ini kan harapan semua masyarakat saat kita turun ke bawah," kata Abu Khoiri, Kamis (5/8/2021) lalu.

Politisi PKB ini mengatakan, bahwa masyarakat memang bisa untuk gotong royong membangun rumah ibadah, namun pemerintah harus hadir di tegah tengah masyarakat, sebagai bukti hadir di masyarakat.

"Awalnya komitmen TAPD mereka bilang akan mencarikan regulasi yang pas agar tak melanggar aturan, tapi kami dengar kemarin dari rapat-rapat pimpinan DPRD, bahwa rumah ibadah tak akan dialokasikan di APBD 2022. Saya sangat fokus masalah ini," cakapnya lagi.

Lebih lanjut ia mengatakan, memang saat ini anggaran difokuskan ke Covid-19, akan tetapi kan ada keberpihakan, apa yang diutamakan, tentunya dengan capaian visi dan misi Riau.nor

Presiden Jokowi Janji Rehabilitasi 34 Ribu Hektar Mangrove

Presiden Jokowi Janji Rehabilitasi 34 Ribu Hektar Mangrove

By redkoranriaudotco → Selasa, 28 September 2021

                                Foto: Presiden RI Joko Widodo saat berada di Bengkalis.

KORANRIAU.co,BENGKALIS- Presiden Republik Indonesia H Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi mangrove di tanah air.

Hal ini dikatakannya usai melakukan penanaman mangrove di kawasan wisata Pantai Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, Selasa (28/9/2021).

"Rehabilitasi mangrove ini akan terus kita lakukan, tidak hanya di Kabupaten Bengkalis saja tetapi di seluruh tanah air. Dan di tahun 2021 ini, kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh tanah air, sebanyak 34.000 hektar,"kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa hutan mangrove dapat menyimpan karbon 4-5 lipat lebih banyak dari hutan tropis daratan.

"Sehingga (hutam mangrove, red) akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon. Ini meneguhkan komitmen kita kepada Paris Agreement dan perubahan iklim dunia,"paparnya.nor 

Hantaru 2021, Gubri Terima Sertifikat Aset Pemprov Riau

Hantaru 2021, Gubri Terima Sertifikat Aset Pemprov Riau

By redkoranriaudotco → Jumat, 24 September 2021

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Bersempena Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2021, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Riau M Syahrir di Kantor BPN Pekanbaru, Jumat (24/9/2021).

Adapun sertifikat aset yang diterima Gubri tersebut yaitu tanah seluas 48.240 meter persegi untuk Pusat Penelitian dan Pelayanan Industri Kecil Terpadu dan Balai Penelitian yang terletak di Kelurahan Rejosari.

Selanjutnya tanah seluas 20.060 meter persegi untuk Pusat Penelitian dan Pelayanan Industri Kecil Terpadu dan Balai Penelitian yang terletak di Kelurahan Rejosari.

Gubri menyampaikan, progres penyelesaian sertifikat aset tersebut belum selesai semuanya. Namun ia berharap segera selesai dan semua aset Pemprov Riau dapat memiliki sertifikat.

"Aset kita sedang dalam progres, belum selesai semuanya. Tentunya ini kami harapkan beberapa aset tanah kita dapat selesai," ucapnya.

Selain penyerahan sertifikat aset kepada Pemprov Riau, dalam kesempatan tersebut juga diserahkan sertifikat milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang diterima oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi.

Daftar aset Pemko Pekanbaru yang diserahkan yakni, tanah seluas 612 meter persegi untuk penggunaan Kantor Lurah Sukajadi, tanah seluas 2.661 meter persegi untuk SDN 130 di Kelurahan Delima dan tanah seluas 966 meter persegi untuk Kantor Lurah Delima di Kelurahan Delima.

Tidak hanya penyerahan sertifikat aset, pada kesempatan itu juga dilakukan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penyerahan piagam penghargaan Presiden RI oleh Kakanwil BPN Provinsi Riau kepada beberapa pegawai BPN Provinsi Riau.mc/nor

Panglima TNI Ke Riau, Gelar Rakor dan Tinjau Vaksinasi

Panglima TNI Ke Riau, Gelar Rakor dan Tinjau Vaksinasi

By redkoranriaudotco → Kamis, 23 September 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dijadwalkan Kamis (23/9/21) hari ini akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau H Chairul Riski mengungkapkan, Hadi akan melakukan serangkaian kegiatan di daerah ini. Menurutnya, Hadi akan tiba di Lanud Roesmijn Nurjadi Pekanbaru sekitar pukul 08.00 Wib.

"Ada beberapa serangkaian kegiatan Panglima TNI di Riau hari ini. Diantaranya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Riau di Hotel Pangeran,"kata Riski.

Selain itu lanjut Riski, Panglima TNI juga akan meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMP 9 Pekanbaru. Dalam peninjauan itu, Gubernur Riau H Syamsuar bersama Kadiskes Riau Hj Mimi Yulianti turut mendampingi.

Dalam kunjungannya kali ini papar Riski, Panglima TNI tidak sendirian. Dia juga didampingi Kepala BNPB Ganip Warsito danKepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto.nor 

30 Calon Anggota KPID Provinsi Riau Lulus Tes CAT

30 Calon Anggota KPID Provinsi Riau Lulus Tes CAT

By redkoranriaudotco → Selasa, 21 September 2021

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Juru Bicara Panitia Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sekaligus Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau, Chairul Riski menyampaikan hasil pengumuman lulus seleksi Computerized Assisted Tes (CAT) calon anggota KPID Riau Tahun 2021-2024 telah keluar.

Riski mengungkapkan bahwa 30 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi CAT calon anggota KPID Provinsi Riau Tahun 2021-2024. Hal tersebut berdasarkan berita acara keputusan tim seleksi calon anggota KPID Riau Nomor: 09/TIMSEL-KPID/1-IX/2021.

Ia melanjutkan, untuk para calon anggota KPID yang telah dinyatakan lulus seleksi ujian CAT berhak melanjutkan ke tahap tes Psikologi, tanpa terkecuali.

Untuk informasi tentang tahap Tes Psikologi dapat dilihat di website dprd.riau.go.id, timselkpid2021.riau.go.id, diskominfotik.riau.go.id, dan mediacenter.riau.go.id 

"Untuk jadwal seleksi Test Psikologi itu akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 besok, di mulai dari jam 08.00 wib peserta harus melakukan registrasi dan dilanjutkan hingga selesai," katanya, Selasa (21/9/2021).

Lebih lanjut, Riski menyebutkan bahwa pelaksanaan Test Psikologi akan dilaksanakan di Biro Indiena Solution (Indiena Cafe), Jalan Kaharuddin Nasution No. 45, Pekanbaru. Adapun peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan.

"Tentunya kita minta juga nanti para peserta selama Test Psikologi ini wajib mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama Test Psikologi berlangsung, tetap menjaga jarak dan tidak berkerumunan," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada para peserta untuk wajib tepat waktu karena peserta yang terlambat tidak diberikan penambahan waktu. Kemudian, peserta mengikuti Tes Psikologi harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan apabila tidak mengikuti dianggap mengundurkan diri.

Saat Tes Psikologi, peserta wajib membawa peralatan menulis dan alas, tidak dibenarkan untuk meminjam. Peserta juga harusnya berpakaian sopan, rapi dengan alat komunikasi dalam mode silent. Selanjutnya, bagi peserta yang dinyatakan lulus akan diumumkan secara resmi di website yang bekerjasama dengan timsel, media online dan media massa.

"Tentunya keputusan Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia tidak dapat diganggu gugat,"ujarnya.nor

Sekdaprov Riau Ungkap Alasan Tiga Daerah Ini tak Bangun RLH

Sekdaprov Riau Ungkap Alasan Tiga Daerah Ini tak Bangun RLH

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengungkapkan ada tiga daerah di Provinsi Riau yang tidak jadi melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2021 ini.

"Tiga daerah itu, Kabupaten Inhu, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Mereka menolak RLH dibangun tahun ini,"kata SF, Selasa (21/9/21) di Kantor Gubernur Riau.

SF mengatakan, ada beberapa alasan sehingga tiga kabupaten itu tidak melaksanakan program pembangunan RLH itu. Diantaranya, tidak dilakukannya survey ke lapangan terlebih dahulu.

"Kemudian, karena alasan waktu yang tidak cukup. Sehingga tidak diusulkan dalam APBD,"jelasnya.

Lebih jauh lanjut SF, ketiga daerah itu tidak menginginkan jika pembangunan RLH dipaksakan dikhawatirkan tidak terkejar. Sehingga ditakut menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, SF telah memberikan pandangan kepada pemerintah kabupaten tersebut. Menurutnya, kegiatan itu sebaiknya ditunda di tahun 2022 mendatang.

"Saya hanya kasih pandangan, tapi kalau dipaksakan silahkan saja. Sekda kan tugasnya mengingatkan,"tegasnya.

Menurut SF, kabupaten/kota bisa dapat memasukannya dalam anggaran pendamping di APBD 2022. Karena kendala rendahnya progres RLH kabupaten/kota belum mengalokasikan anggaran pendamping.

"Kalau di APBD 2022 ada waktu yang cukup panjang untuk membangunnya. Kalau dibangun buru-buru nanti bermasalah. Maka saya minta untuk dipertimbangkan. Kita bukan tidak mendukung daerah, tapi kalau membahayakan mereka kan kasihan kita,"tutur mantan Kadis PU di era Gubernur Riau HM Rusli Zainal itu.nor

KPK Paparkan Manfaat WBS Terintegrasi bagi Pemprov Riau

KPK Paparkan Manfaat WBS Terintegrasi bagi Pemprov Riau

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tomi Murtomo memaparkan tiga manfaat Whistleblower System (WBS) terintegrasi saat rapat bersama Gubernur Riau Syamsuar secara virtual.

Untuk diketahui, bahwa WBS terintegrasi merupakan rangkaian prosedur yang disusun untuk menerima dan menangani dugaan pelanggaran yang di tindaklanjuti secara profesional, transparan, akuntabel, dan mengutamakan kerahasiaan.

Adapun tiga manfaat WBS terintegrasi yaitu, pertama pencegahan korupsi dan pidana korporasi. Maksudnya pencegahan korupsi ini dengan menciptakan rasa kebudayaan di lingkungan internal instansi. 

"Misalnya ketika ada  pegawai di internal kita yang melakukan korupsi atau pelanggaran kita ingin dia di tindak maka perlu di laporkan, selain itu, kita sebagai abdi negara tentu juga tidak ingin merusak citra instansi tempat kita bekerja," katanya, Senin (20/9/21).

Manfaat kedua, optimalisasi metode deteksi korupsi sebagai El warning system, identifikasi reflek dan mengoptimalkan penanganan di internal untuk mejaga reputasi dan mendorong perbaikan sistem.

"Mengoptimalkan internal di sini maksudnya adalah WBS ini lebih di tekankan agar di internal itu ditangani dulu supaya misalnya Pemprov riau itu baik  reputasinya agar tindak pelanggaran  itu di tindak dan tidak di biarkan. Hal ini kalau kita tidak akan menjadi pelajaran bagi yang lain, supaya yang ada efek jera," lanjutnya.

Manfaat ketiga, meningkatkan sinergi kaitannya dengan KPK dengan Pemprov Riau meningkatkan sinergi dalam hal  penanganan pengaduannya, apakah aduan yang diberikan sudah di tindak lanjut atau sudah di komunikasi atau belum.

Karena menurutnya, WBS itu proses bukan aplikasi bukan tempat pengaduan tapi WBS itu adalah proses. WBS adalah orang yang diinformasi dan memiliki akses informasi mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di suatu organisasi kepada otoritas yang berwenang.

"Jika informasi dari orang boleh disampaikan namun data tersebut harus telebih dahulu divalidasi. Namun Pemprov Riau dalam hal ini menyediakan saluran yang bisa secara bertahap mungkin harapannya adalah kita memberikan saluran yang ada untuk agar pelapor itu menyampaikan laporan aduannya, dan tentunya ini tetap mengutamakan kerahasiaan," tuturnya.mc/nor

Hari Ini Gubri Pemancangan Tiang Pertama Pembangunan SPAM Pekanbaru-Kampar

Hari Ini Gubri Pemancangan Tiang Pertama Pembangunan SPAM Pekanbaru-Kampar

By redkoranriaudotco → Senin, 20 September 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar dijadwalkan akan melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Pekanbaru -Kampar, Senin (20/9/21). 

Pak Gubernur melakukan pemancangan tiang pertama SPAM Lintas Pekanbaru-Kampar di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar," kata Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Chairul Riski, Ahad (19/9/21). 

Riski menjelaskan, SPAM Lintas Pekanbaru-Kampar yang akan dilakukan pemancangan oleh Gubernur Riau ini memiliki kapastitas 1.000 liter per detik. Merupakan kerjasama antara PT PP Tirta Riau dengan BUMD Riau PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). 

Menurutnya, SPAM ini sumber air baku berasal dari Sungai Kampar. Nanti SPAM akan melayani lebih kurang 624.000 jiwa atau sekitar 102.000 sambungan rumah yang melewati Kecamatan Tampan, Bukit Raya dan Marpoyan Damai untuk Kota Pekanbaru. 

"Sedangkan untuk Kabupaten Kampar melewati Kecamatan Tambang dan Siak Hulu. Pembangunan SPAM Lintas Pekanbaru-Kampar ini merupakan Bussiness to Bussiness (B to B). Sehingga pembangunan tidak menggunakan dana dari APBD Riau dan APBN,'paparnya. 

Dipaparkan, kerjasama ini akan berlangsung selama 30 tahun antara PT PP Tirta Riau dan PT SPR. Investasi ini merupakan investasi mandiri yang seluruh pembiayaannya berasal Capital Expendiiture (Capex) PT PP Tirta Riau senilai Rp1,6 triliun. Dimana kepemilikan sahamnya dipegang oleh Konsorsium PPMV. 

Untuk diketahui, PT PP Tirta Riau merupakan Badan Usaha Kerjasama (BUK) yang dibentuk oleh Konsorsium PPMV yang terdiri dari PT PP (Persero) Tbk, PT PP Infrastruktur, Maynilad Water Services Inc, dan PT Varsha Zamindo Lestari sebagai pelaksana pembangunan SPAM Lintas Pekanbaru-Kampar.nor

39 Calon Anggota KPID Provinsi Riau Lulus Administrasi

39 Calon Anggota KPID Provinsi Riau Lulus Administrasi

By redkoranriaudotco → Jumat, 17 September 2021

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sebanyak 39 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Demikian disampaikan Juru Bicara Panitia Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) H Chairul Riski, saat menyampaikan hasil pengumuman lulus seleksi administrasi calon anggota KPID Riau Tahun 2021 - 2024 telah keluar.

Jubir Pansel KPID Riau ini mengungkapkan berdasarkan berita acara keputusan tim seleksi calon anggota KPID Riau Nomor : 03/TIMSEL-KPID/1-XI/2021. Pada Jumat (17/9/21), peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi calon anggota kpid provinsi Riau tahun 2021 - 2024 sebanyak 39 orang.

Riski melanjutkan, untuk para calon anggota KPID yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak melanjutkan ke tahap ujian Computerized Assisted Test (CAT), tanpa terkecuali.

Untuk informasi tentang tahap ujian CAT dapat dilihat di website http://dprd.riau.go.id,  www.timselkpid2021.riau.go.id, www.diskominfotik.riau.go.id, www.mediacenter.riau.go.id 

"Untuk jadwal seleksi ujian CAT itu akan dilaksanakan pada hari senin dan Selasa di tanggal 20 dan 21 September 2021 besok, di mulai dari jam 08.00 wib dimulai dari registrasi peserta dilanjutkan hingga selesai," kata Kepala Diskominfotik Riau itu.

Lebih lanjut, Jubir Pansel KPID Riau ini menyebutkan adapun pelaksanaan ujian CAT akan dilaksanakan di UPT assessment Provinsi Riau, Jalan Ronggowarsito Pekanbaru. Peserta diwajibkan membawa hasil rapid antigen dengan hasil pemeriksaan negatif paling lama 2X24 jam sebelum pelaksanaan ujian CAT.

"Tentunya kita minta juga nanti para peserta selama ujian CAT wajib mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama ujian berlangsung tetap menjaga jarak dan tidak berkerumunan," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada para peserta untuk wajib tepat waktu karena peserta yang terlambat tidak diberikan penambahan waktu. Kemudian, peserta mengikuti ujian CAT harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan apabila tidak mengikuti dianggap mengundurkan diri.

Ia menuturkan saat ujian CAT, peserta tidak perlu membawa alat tulis. Namun peserta harusnya berpakaian sopan, rapi dengan alat komunikasi dalam mode silent. 

Selanjutnya, bagi peserta yang dinyatakan lulus akan diumumkan secara resmi di website yang bekerjasama dengan timsel, media online dan media massa. Keputusan seleksi komisi penyiaran Indonesia tidak dapat diganggu gugat.nor

Sekdaprov Riau Sarankan Tunda Dua Proyek Ini Tahun Depan

Sekdaprov Riau Sarankan Tunda Dua Proyek Ini Tahun Depan

By redkoranriaudotco → Kamis, 16 September 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto menyarankan dua proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditunda hingga tahun 2022.

Dua proyek itu seyogianya dikerjakan tahun 2021 ini. Namun karena proses lelang tendernya terlambat diajukan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, sehingga harus ditunda tahun depan.

Kedua proyek itu diantaranya, pembangunan 6 payung elektrik di Masjid Raya Annur Riau di Dinas PUPR-PKPP Riau. Kemudian, pengadaan bantuan 2.023 ekor sapi untuk kelompok petani (Poktan) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau.

"Saya sudah sarankan agar kegiatan itu tak usah dikerjakan dulu tahun ini, ditunda tahun 2022. Namun, tahun ini harus sudah ditender dini,"kata SF Hariyanto, Kamis (16/9/2021).

SF menyampaikan, bagi OPD yang kegiatannya gagal dilaksanakan tahun 2021 ini untuk segera menyiapkan dokumen administrasi tender. Sehingga ditargetkan pada November 2021 bisa dilakukan tender dini. Selanjutnya, awal Januari-Juli 2022 kegiatan bisa dilaksanakan.

"Kalau seperti itukan waktu kerja panjang, diharapkan pada Juli 2022 pekerjaan sudah selesai. Misalnya pembangunan payung di Masjid Annur, tahun ini direncanakan dibangun 4 payung, tahun depan harus langsung 6 payung, karena dalam perencanaannya 6 payung," terangnya.

Sekdaprov mengakui, kalau dibangun di APBD-Perubahan 2021 dikhawatirkan tidak akan terkejar. Apalagi, barang pengadaan payung dibeli di Pulau Jawa.

"Belum bawa ke sini butuh waktu, belum lagi pekerjaannya. Daripada nanti dikerjakan ujung-ujungnya bermasalah hukum untuk apa dikerjakan,"tegasnya lagi.

Hal senada juga terkait pengadaan ribuan bantuan sapi itu. Ini dikarenakan sampai hari ini belum ada penyedia yang sesuai kriteria yang ditentukan.

Sekdaprov menilai, kegiatan yang tidak bisa dijalankan tahun ini merupakan kelalaian bawahannya yang telat memasukan dokumen tender. Seharusnya, dokumen lelang itu jauh-jauh hari telah masukkan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau.nor

Pemprov Riau Minta Izin KASN Evaluasi Pejabat Eselon II

Pemprov Riau Minta Izin KASN Evaluasi Pejabat Eselon II

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, akan meminta izin kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait pelaksanaan evaluasi dan assesmen terhadap seluruh pejabat eselon II.

"Hari ini kami akan ke Jakarta untuk menemui KASN, meminta izin dan persetujuan evaluasi kepala OPD. Setelah mendapatkan izin barulah kita melaporkan ke Gubernur, dan menjalankan evaluasi,"kata Sekdaprov Riau SF Hariyanto didampingi Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan.

Sekdaprov menambahkan, tahap pertama yang dilakukan sebelum pelaksanaan assement terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pejabat yang telah menjabat 1 sampai 2 tahun. Evaluasi dijalankan oleh tim Pansel yang akan menilai.

"Nanti setelah dinilai oleh Pansel, hasilnya kita serahkan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) yakni pak Gubernur. Hasil evaluasi kan nampak nanti tu, pejabat yang bekerja selama ini. Nanti ada rapornya, ada merah, kuning dan hijau,"papar SF.

Bagi pejabat yang rapornya merah, nanti akan diserahkan ke Gubernur untuk dievaluasi. Sementara yang kuning masih jadi pertimbangan yang hijau amanlah tu, tetapi tetap mendapatkan evaluasi.

Sekdaprov menargetkan pada bulan Oktober mendatang seluruh proses evaluasi telah selesai dilaksanakan. Sementara bagi pejabat yang mendapatkan rapor merah nantinya akan digantikan sementara, dengan menunjuk Plt kepala dinas ataupun kepala biro.

"Kalau sudah dievaluasi dan hasilnya merah, pimpinan OPD jadi kosong, maka ditunjuk Plt, barulah dijalankan assement. Siapa pejabat yang akan dievalusi tentu menunggu hasil evaluasi dari Pansel,"ulasnya.

Diwartakan sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar, akan mengevaluasi terhadap kepala OPD yang telah menjalankan tugasnya sebagai kepala dinas dan biro. Selama menjabata sebagai kepala OPD banyak dari OPD yang tidak menjalankan tugas dengan baik, sehingga Gubri perlu melakukan evaluasi.

Selain itu juga ada pejabat yang telah menjabat selama 5 tahun dan secara otomatis jabatan dievaluasi. Sedangkan pejabat yang pensiun langsung di assement, sampai pejabat yang pensiun habis masa jabatannya baru digantikan, oleh pejabat yang lulus assement.nor

Pejabatnya Masuk Pensiun, Empat Jabatan Pemprov Riau Ini Akan Diassesmen

Pejabatnya Masuk Pensiun, Empat Jabatan Pemprov Riau Ini Akan Diassesmen

By redkoranriaudotco → Rabu, 15 September 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Empat jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau bakal tidak akan dievaluasi. Namun jabatan ini akan diassesmen karena pejabat saat ini akan memasuki masa pensiun. 

Empat pejabat ini pun dipastikan tak akan digeser atau dimutasi dari jabatan apa lagi non job. Rencananya, Gubri H Syamsuar akan melakukan evaluasi Oktober 2021 mendatang. 

"Yang mau pensiun tak dievaluasi. Ada empat pejabat tak dievaluasi," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan, Rabu (15/9/21). 

Keempat pejabat tak masuk daftar evaluasi tersebut, diantaranya karena mau memasuki masa pensiun. Kemudian, ada juga jabatan yang diembannya belum sampai setahun. 

Pejabat tak masuk daftar evaluasi karena mau memasuki masa pensiun, yakni Staf Ahli bidang Ekonomi dan keuangan Indra Putrayana, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Jonli.

Kemudian, dua nama lagi, tak masuk daftar evaluasi karena belum setahun menjabat, Kepala Dinas Perhubungan Riau Andi Yanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edy Afrizal.

Nantinya, empat jabatan itu akan dilakukan assesmen pada awal Januari 2022. Pelantikan akan dilakukan pada saat pejabat saat ini masuk masa pensiunnya

Seperti diketahui, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Riau telah dievaluasi. Penilaian dilakukan atas capaian kinerja,  sesuai komitmen pejabat, sebelum dilantik. 

Pejabat dievaluasi bisa kemungkinan digeser ke instansi lain. Namun, tetap pada jabatan awal atau non job.nor

Ditaja BPK RI, SF Hariyanto Ikuti Workshop Anti Korupsi

Ditaja BPK RI, SF Hariyanto Ikuti Workshop Anti Korupsi

By redkoranriaudotco → Selasa, 14 September 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengikuti workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Workshop ini dibuka langsung oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, ia menyampaikan bahwa wabah Pandemi COVID 19 bukan hanya berdampak di sektor kesehatan tapi juga berdampak di sektor ekonomi. 

Saat ini, ekonomi mengalami kontraksi yang cukup tajam, di mana permintaan menurut akibat turunnya daya beli sehingga memaksa dunia usaha untuk mengurangi jam kerja, merumahkan karyawan sehingga memutuskan hubungan kerja bahkan menutup usahanya.

"Kontraksi ekonomi ini telah meningkatkan pengangguran dan kemiskinan sehingga menimbulkan  masalah sosial di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan untuk mengatasi Pandemi COVID 19 pemerintah telah dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID baik di pusat dan daerah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) UU Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID  19 .

"Pelaksanaannya berdasarkan regulasi terkait PC PEN melakukan recofusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengawasan terkait kegiatan tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, berdasarkan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan baik sektor publik maupun sektor swasta di masa krisis seperti di masa Pandemi COVID 19 ini cenderung besarnya resiko korupsi dan kecurangan.

"Dalam kondisi krisis pihak-pihak terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk mengalami kondisi yang menyebabkan kecurangan," ujarnya.

Agung menambahkan kondisi krisis bagi pihak yang terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk menyebabkan kecurangan disebabkan pertama, yaitu tekanan untuk melakukan kecurangan atau karena finansial bagi keserakahan pelaku kecurangan. 

Kedua, sikap pelaku kecurangan yang menganggap korupsi bukan merupakan kesalahan dengan berbagai alasan pembenaran.

Ketiga, yaitu kesempatan yang memungkinkan korupsi terjadi karena lemahnya pengadilan internal atau kurang pengawasan.

"Untuk itu merespon peningkatan resiko tersebut BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komperhensif berbasis resiko atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja yang 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu," tuturnya.mc/nor