Browsing "Older Posts"

Browsing Category "politik"
  • Selasa Depan, Eks Pj Wako Risnandar Cs akan Disidangkan di PN Pekanbaru

    By redkoranriaudotco → Rabu, 23 April 2025

     

    Foto: Novin Karmila (Paling kiri), Risnandar Mahiwa dan Indra Pomi.

     

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas  perkara dugaan korupsi pemotongan dana anggaran ganti rugi di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Selanjutnya, para terdakwa akan disidangkan pekan depan.

     

    Dalam perkara ini ada tiga terdakwa yakni, mantan Penjabat (Pj) Walikota (Wako) Pekanbaru Risnandar Mahiwa, mantan Pj Sekdako Pekanbaru Indra Pomi dan eks Pelaksana tugas (Plt) Kabag Umum Novin Karmila.

     

    Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru Adrian Saherwan SH mengatakan, jika Ketua PN Pekanbaru Raden Heru Kuntodewo SH MH telah menetapkan majelis hakim dan jadwal sidang perdana ketiga terdakwa.

     

    “Untuk sidang perdananya telah ditetapkan pada tanggal 29 April 2025, Selasa pekan depan,”kata Saherwan.

     

    Sementara untuk majelis hakim lanjut Saherwan, dipimpin oleh Wakil Ketua PN Pekanbaru Delta Tamtama SH MH. Sedangka dua hakim anggota yakni Jonson Parancis SH MH dan Adrian HB Hutagalung SH MH.


    Diketahui, ketiga terdakwa diringkus KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pekanbaru dan Jakarta pada Selasa, (3/12/24) silam.  Mereka diduga telah melakukan pemotongan anggaran ganti rugi di Bagian Umum Setda Pemko Pekanbaru.

     

    Dana yang dipotong itu diduga kuat untuk kepentingan pribadi para terdakwa. Risnandar sendiri diduga menerima jatah sebesar Rp2,5 miliar. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan sembilan orang dan menyita uang tunai sejumlah Rp6,8 miliar.

    JPU menjerat para terdakwa dengan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.nor

  • Korupsi Jalan Lingkar Bengkalis, KPK Tuntut Viktor Sitorus 8 Tahun Penjara

    By redkoranriaudotco → Minggu, 07 Mei 2023



    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wakil Presiden PT Widya Sapta Colas (Wasco), Viktor Sitorus, selama 8 tahun penjara.


    Viktor terbukti melakukan korupsi proyek peningkatan Jalan Lingkar Barat Duri, Kabupaten Bengkalis. Tuntutan dibacakan JPU pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin hakim Dr Solomo Ginting SH MH, Jumat (5/5/23) petang.


    Dalam amar tuntutannya JPU KPK Surya Dharma Tanjung SH MH dkk, menyatakan, terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat ayat 1 KUHP.


    "Menuntut terdakwa Viktor Sitorus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagai dakwaan primer. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata JPU.


    JPU juga menuntut agar Viktor Sitorus dihukum menbayar denda sebesar Rp500 juta. Dengan ketentuan, jika denda tidak dibayarkan dapat diganti hukuman penjara selama 6 bulan. "Denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,"kata JPU.


    Setelah mendengar tuntutan, Viktor Sitorus yang mengikuti jalan persidangan melalui video conference menyatakan akan menyampaikan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim mengangendakan persidangan pada pekan depan.


    Sebelumnya, sudah ada 9 tersangka lain di proyek ini diadili dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru.


    Mereka adalah M Nasir selaku Kepala Dinas PU Pemkab Bengkalis/PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis. M Nasir menjadi tersangka untuk 4 proyek yakni Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu–Siak Kecil, Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri dan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.


    Kemudian, Tirtha Adhi Kazmi selalu Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), I Ketut Suarbawa selaku Manager Divisi PT WIKA Persero/kontraktor, Petrus Edy Susanto selaku Wakil Ketua Direksi PT WIKA Persero, Karya, (tidak dibacakan)/Kontraktor Didiet Hartanto selaku Project Manager PT WIKA Persero.


    Firjan Taufa selaku staf pemasaran PT WIKA Persero, Suryadi Halim alias Tando selaku Komisaris PT Rimbo Peraduan/kontraktor, Melia Boentaran, selaku Direktur PT Arta Niaga Nusantara dan Handoko Setiono selaku Komisaris PT Arta Niaga Nusantara.


    Viktor Sitorus Sitorus mendapatkan proyek Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis dengan melakukan pendekatan melalui orang kepercayaan Herliyan Saleh yang ketika itu menjabat Bupati Bengkalis.


    Viktor Sitorus berupaya proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis dengan anggaran sebesar Rp284, 5 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dan APBD Tahun Anggaran 2013.


    Upaya pendekatan tersebut dilakukan diantaranya agar Herliyan Saleh bisa mendorong dan menyakinkan beberapa anggota DPRD Bengkalis periode periode 2009 sampai 2014 dapat segera menyetujui dan mengesahkan APBD TA 2012 dan APBD TA 2013 karena didalamnya tercantum penganggaran 6 paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis yang salah satunya adalah proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis.


    Ketika proses lelang proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lngkar Barat Duri Bengkalis sedang berlangsung, Viktor Sitorus kembali menemui orang kepercayaan Herliyan Saleh dan diduga memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar. Hal itu dilakukan supaya Herliyan Saleh dapat memerintahkan M Nasir selaku Kepada Dinas PU merangkap PPK untuk bisa mengondisikan agar perusahaan milik Viktor Sitorus dimenangkan.


    Setelah perusahaan Viktor Sitorus dimenangkan dan proyek pekerjaan terlaksana diduga saat dilakukan proses evaluasi terkait realisasi progres pekerjaan maupun volume item pekerjaan ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan isi kontrak sebagaimana realisasi seharusnya dari pelaksanaan proyek pembangunan jalan lingkar barat duri TA 2013 sampai 2015.


    Viktor Sitorus juga diduga memiliki peran dalam menyetujui pengeluaran sejumlah uang untuk diberikan ke beberapa pihak diantaranya pada PPTK dan staf bagian keuangan Dinas PU, staf Bagian Keuangan Setda Pemkab Bengkalis agar pengurusan termin pembayaran dapat dibayarkan tepat waktu padahal progres pekerjaan tidak terpenuhi. Kerugian negara yang ditimbulkan Rp152 miliar.nor
  • MUI Riau Doa Partai Perindo Menjadi Partai Besar

    By redkoranriaudotco → Kamis, 26 Januari 2023



    Pengurus Partai Perindo Saat Berfoto Bersama Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau


    KORANRIAU.co, PEKANBARU - DPW Perindo Riau melakukan kunjungan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau. Kedatangan pengurus Partai Perindo Riau ini untuk bersilahturahmi dengan para tokoh agama di Kantor MUI. Kedatangan ini merupakan Road Show ke dua setelah DPW Partai Perindo Riau menyambangi Bawaslu Provinsi Riau, Selasa (24/01/2023/ yang lalu.


    Kedatangan pengurus Perindo yang dipimpin Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf didampingi bendahara Indra Rukmana, wakil ketua bidang hubungan antar lembaga Kamaruzaman, Wakil ketua bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Agus Herry Mutiara, Wakil sekretaris II Irenda Destian, dan Wakil Sekretaris III  Alvie Abidin, yang disambut pengurus MUI Riau. Mereka disambut Ketua MUI Riau, KH Ilyas Husti yang didampingi Sekretaris Dr. Zamsiswaya, M, Drs. Aprizal, DS, Dr. KH. Suhaimi Saleh, LC, KH. Harmansyah, MPd, Dr. M. Ghazali, MA. Dr. H. Hasyim, Humas Yefrizal, SE.


    Di ruangan Ketua MUI Riau kedua belah pihak terlihat saling melontarkan percakapan. Hal itu karena pengurus DPW Perindo Riau sudah saling mengenal dan akrab. Dari mengenai politik, kerukunan agama serta ekonomi menjadi bagian dalam perbincangan itu.


    Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf (SAA) mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Kantor MUI selain bersilahturahmi adalah untuk meminta petunjuk dan wejangan jelang Pemilu. Karena menurutnya peran MUI sangat diperlukan untuk ummat.


    "Perindo diterima dengan baik di MUI. Tujuan kehadiran kami di sini untuk memohon doa, nasehat," kata Sayed Abubakar Assegaf di Kantor MUI Riau Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, Kamis (26/1/2023) Sore.


    Hal ini juga karena sebentar lagi mendekati Pemilu 2024. Jadi petuah petuah dari tokoh agama sangat diperlukan bagi kader, khususnya partai Perindo.


    "Alhamdulillah MUI tadi memberikan pencerahan kepada kami untuk tidak melakukan black campaign (kampanye hitam) dan sebagainya. Masukan tokoh tokoh agama tentu kami tampung, karena memang Perindo adalah partai yang menjunjung tinggi etika dan partai yang selalu bersama rakyat," imbuh pria yang akrab disapa Ibeck.


    Sementara itu, Ketua MUI Riau, Prof Dr KH Ilyas Husti MA mengatakan, kedatangan rombongan DPW Partai Perindo merupakan suatu kebanggaan karena dipandang oleh masyarakat sebagai rumah besar umat Islam.


    "Disini ada para ulama dan cendekiawan. Mereka meminta nasehat dan pendapat untuk menjalankan program yang menyentuh untuk kepentingan umat secara keseluruhan, dan kita mendoakan semoga menjadi Partai yang besar," papar Ilyas.


    MUI berpesan untuk selalu menjaga ketertiban, kebersamaan dalam melaksanakan program organisasi sehingga organisasi betul-betul untuk kepentingan masyarakat secara nasional menuju Indonesia yang lebih hebat, ungkapnya.(Rls/IR)

  • Silaturahmi ke Bawaslu Riau, Partai Perindo Riau Perkenalkan Pengurus Baru

    By redkoranriaudotco → Selasa, 24 Januari 2023
    Sayed Abubakar Aseggaf Saat Berfoto Bersama dengan Alnofrizal Ketua Bawaslu Riau 


    KORANRIAU.co, PEKANBARU - DPW Partai Perindo Provinsi Riau bersilaturahim ke Kantor Bawaslu Riau . Kedatangan para kader dan pengurus ini untuk mendalami tentang Pemilu 2024.


    Ketua DPW Partai Perindo Riau Sayed Abubakar Aseggaf yang di dampingi Bendahara Indra Rukmana dan wakil ketua Kamaruzaman beserta pengurus mengatakan, kunjungan ke Bawaslu selain bersilahturahmi juga untuk mendalami aturan dalam pemilu oleh kader Partai Perindo.


    "Sebagian yang ikut kemari merupakan calon legislatif dari Partai Perindo. Kami kemari untuk mendapat wejangan mendalami aturan pemilu oleh Bawaslu. Alhamdulillah sekarang semua sudah memahaminya," ujar Sayed, seusai bersilahturahmi di Kantor Bawaslu Riau, Selasa (24/1/2024).


    Menurutnya, Partai Perindo Riau menyatakan siap untuk menyongsong Pemilu 2024. Untuk pileg, dia menargetkan mempunyai fraksi di DPRD.


    "Target kami untuk DPR RI masing masing 1 dapil, yakni Dapil Riau 1 satu orang dan Dapil Riau 2 juga satu wakil. Sementara untuk DPRD Riau kami targetkan satu fraksi begitu juga fraksi," ucapnya.


    Begitu juga DPRD kabupaten dan kota ditargetkan satu fraksi.


    "Partai Perindo Riau sudah siap untuk menghadapi pemilu," ujar Ibeck. (IR)

  • Airlangga Bungkam Ditanya Soal Kekosongan Ketua Bappilu Golkar Riau

    By redkoranriaudotco → Sabtu, 21 Januari 2023



    KORANRIAU.co,PEKANBARU-Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bungkam saat ditanya mengenai masih kosongnya jabatan Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) DPD Golkar Riau.

     

    Airlangga datang ke Pekanbaru guna membuka sekaligus menghadiri Rakornis dan Bimtek Wilayah Sumatera I, Sabtu, 21 Januari 2023, di Labersa Hotel. 

     

    Posisi Ketua Bappilu Golkar Riau  sudah delapan bulan usai Zulfan Heri meninggal dunia. 

     

    Ketua Bappilu Golkar Riau merupakan jabatan strategis, terutama saat penyusunan calon-calon anggota legislatif untuk 12 kabupaten dan kota serta Provinsi Riau. 

     


    Jadwal KPU, penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan pertengahan tahun 2023 ini. 

     

    Ditanya perihal isu Mantan Sekda Provinsi Riau, Yan Prana Jaya, akan menjabat sebagai Ketua Bappilu Golkar Riau dan hingga hari ini belum juga ada kejelasan, Airlangga juga tak menjawab dan berjalan saja memasuki mobil.

     

    Diketahui, Wakil Ketua DPD I Golkar Riau, Ikhsan, sebelumnya membenarkan bergabungnya Yan Prana Jaya ke Golkar Riau.

     

    "Iya, bergabung di Partai Golkar. Sebagai partai terbuka, Golkar menerima siapa saja yang mau bergabung," kata Ikhsan, Senin, 24 Oktober 2022 silam.

     

     

    Ia mengatakan, Yan Prana akan ditempatkan di struktur Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sebelumnya diketuai almarhum Zulfan Heri. 

     

    "Akan ditempatkan di Bappilu, akan tetapi belum keluar lagi SK-nya. Kita tunggu saja," ujar Ikhsan.rol/nor




  • DPW Partai Perindo Riau, Fokus Penguatan Managemen dan Peraturan Internal Partai

    By redkoranriaudotco → Minggu, 15 Januari 2023
    Bambang Rumnan SH.,MH Seketaris DPW Partai Perindo Provinsi Riau


    KORANRIAU.co, PEKANBARU - Sekretaris DPW Partai Perindo Provinsi Riau Bambang Rumnan setelah melakukan rapat persiapan panitia pencalegkan kemarin Sabtu, 14/10/2023, menyampaikan beberapa hal. “Kehadiran Partai ini sungguh memiliki potensi besar yang mampu sejajar bahkan lebih dari partai-partai lain, walau sekalipun parpol ini lahir tanpa berbasis masa. Namun kapasitas mesin cubicle centimeter (CC) dan volume ruang pembakarannya cukup besar, infra dan supra struktur politik nyaris lengkap yang justru tidak dimiliki oleh Partai yang lain”.


    Bambang Rumnan yang biasa disapa BR melanjutkan. “Per hari ini bendera akan dikibarkan bersama para pejuang dan petarung guna melakukan ekspansi dan perubahan managemen untuk melakukan penguatan dan menghadirkan sosok pekerja partai yang potensial dan mumpuni, tentu saja loyalitas sangat diperlukan dalam membangun kebersamaan ditubuh Partai”.


    BR menyampaikan “Seluruh komponen mesin daerah akan dievaluasi, akan kita lihat apa hasil keputusan dari evaluasi DPW tersebut. Apakah komponen mesin cukup dengan diservis saja, apakah ganti oli, ganti busi atau cukup distel saja (tune ups)Kita lihat nanti hasilnya”.


    “DPW Partai Perindo sebagaimana amanah AD-ART akan memaksimalkan leadership accountability dan keterikatan terhadap sistem yang di terapkan serta memastikan adanya person in charge (penanggung jawab) di setiap level pengurus untuk setiap elemen/klausul  dari sistem manajemen sehingga setiap elemen atau klausul bisa di pastikan konsistensi penerapannya. DPW akan konsen dalam menghadapi Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024”.


    Sekretaris DPW Perindo itu meneruskan “Kami ingin memastikan setiap klausul/elemen di gerakkan disetiap tingkatan Partai, seluruh komponen pengurus disetiap level harus mampu menggerakkan mesin dan menjalankan sistem manajemen maupun peraturan Partai (ad-art). Apa lagi amanah Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, Perindo memiliki target dua digit, target besar yang tentu saja diimbangi dengan kerja kerja besar, baik dari aspek managemen maupun administratif”.


    Bambang menegaskan tentang pentingnya aturan internal yang menjadi pedoman. “Tidak bisa tidak, AD-ART memiliki fungsi sebagai pedoman peraturan internal Partai yang harus difahami dan dipatuhi oleh seluruh elemen dan pengurus partai disemua tingkatan. Peraturan internal tersebut adalah peraturan yang mengikat berkaitan dengan pengelolaan Partai, fungsi koordinasi dan hubungan antara DPP, DPW, DPD, DPC, sampai kepada Dewan Pimpinan Ranting dan mengatur hal hal lain sebagainya tentang fungsi perjalanan partai”. Demikian tutupnya. (IR)

  • Temui DPD Partai Perindo Pekanbaru, SAA: Kita harus "We Must WIN" Partai Perindo

    By redkoranriaudotco → Sabtu, 14 Januari 2023




    Sayed Abubakar Assegaf Saat Foto Bersama Kader  Dan Pengurus Partai Perindo 

    KORANRIAU.co, PEKANBARU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Riau terus bergerak memperkuat simbol simbol Partai, setelah konsolidasi ke DPD Partai Perindo Kabupaten Bengkalis, Kamis (12/01/2023) hari yang lalu. Kini DPW Partai Perindo Konsolidasi ke DPD Partai Perindo Kota Pekanbaru, yang bertempat di salah satu caffe yang ada di Kota Pekanbaru, Jumat (13/01/2022) Sore.


    Konsolidasi ini turut dihadiri dari DPW Partai Perindo Riau Ketua Sayed Abubakar A. Asseggaf, yang didampingi Sekretaris Bambang H Rumnan, Bendahara Indra Rukman, Wakil Ketua Organisasi Rahmadsyah Nainggolan, Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga Kamaruzaman, dan Wakil Sekretaris Alvie Abidin. Sedangkan dari DPD Partai Perindo Pekanbaru turut dihadir Ketua Mastor Sihombing, beserta jajaran pengurusnya.


    Ketua Partai Perindo Riau Sayed Abubakar A. Asseggaf mengatakan DPP Partai Perindo untuk tahun 2024 menargetkan 80 kursi di DPR RI, hal ini ditarget agar kita bisa lolos di parliamentary threshold (lolos batas parlemen 4 persen).


    "Untuk mencapai 80 kursi di DPR RI ini, Partai Perindo sekarang ini merekrut calon calon legislatif yang berkompeten untuk bertarung di tahun 2024, seperti Ketua Harian DPP Perindo Tuan Guru Bajang (TGB), Intsiawati Ayus calon legislatif DPR RI Dapil Riau 2, dan lain lain," jelas Sayed.


    Sayed Abubakar A Asseggaf yang biasa disapa SAA menambahkan semua itu tidak terlepas dari dukungan semua kader kader dan jajaran pengurus Partai, agar Partai Perindo bisa memenangkan pileg tahun 2024.


    "Nah hari ini, saya ditugaskan Partai Perindo untuk "We Must WIN" (kita harus menang) bersama sama dengan saudara saudara membesarkan Partai Perindo Ini, dengan cara kita selalu berkomunikasi antara satu sama yang lain dari DPW, DPD, maupun PAC. Kita harus tetap solid untuk membesarkan Partai Perindo sekarang ini," tutur SAA.


    Sedangkan untuk pencalonan caleg kita sudah membentuk Korda, dan saya pun mengingatkan kembali bagi pengurus DPD untuk merekrut kembali caleg caleg kita yang berkompeten menghadapi pemilu di 2024.


    "Untuk bagi caleg kita berharap bekerjasama, karena sebagai caleg tentu sangat berat untuk menghadapi sendiri. Apalgi memenangkan Partai Perindo. Oleh karena itu, Saya berharap saudara saudara jajaran pengurus DPD Partai Perindo Pekanbaru bisa selalu kompak dan solid untuk memenangkan Partai Perindo pada tahun 2024 dengan merebut satu fraksi di DPRD Kota Pekanbaru," tandas mantan DPRD Riau dan DPR RI ini.


    Hal senada dikatakan Sekretaris DPW Bambang Rumnan mengatakan "Caleg dan Partai harus saling menguatkan karena saling keterikatan sebagai sebuah instrumen politik".


    Disisi lain, Rahmadsyah Nainggolan, bagi saudara saudara jajaran pengurus DPD Partai Pekanbaru sekarang ini kita harus menyusun kelembagaan dengan baik.


    "Artinya kita harus segara mengisi 83 ranting yang harus kita isi sekarang, dan mendefinitifkannya. Hal ini kita lakukan agar bisa memberikan terbaik bagi Partai perindo. Ini merupakan tugas penting bagi kita semua jelang satu tahun kedepan," tandas Wakil Ketua Organisasi .


    Maka hari ini, dimulai dari sekarang kita harus memperkuat ranting ranting Partai Perindo. "Saya berharap saudara saudara jajaran pengurus DPD Partai Perindo Pekanbaru marilah kita segerakan mempersiapkan kepengurusan ranting yang ada di wilayah Kota Pekanbaru," ungkapnya.


    Sementara, Ketua DPD Partai Perindo Pekanbaru Mastor Sihombing menyampaikan hari ini konsolidasi yang dilaksanakan DPW Partai Perindo Riau telah memberikan pencerahan dan memberikan semangat bagi kami semua.


    "DPD Partai Perindo Pekanbaru merupakan acuan bagi DPD-DPD yang lain, oleh karena itu hari ini kami berkomitmen untuk membesarkan Partai Perindo dan akan memberikan kontribusi bagi para caleg-caleg agar bisa memenuhi kuota legislatif yang di inginkan Ketum Hary Tanoe pencapaian 80 kursi di DPR RI," ungkapnya. (IR)

  • Kunjungi DPD Partai Perindo Bengkalis, Sayed Abubakar Asseggaf : Targetkan Satu Fraksi di DPRD Bengkalis

    By redkoranriaudotco → Jumat, 13 Januari 2023
    Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Riau Sayed Abubakar Assegaf Memimpin Rapat Bersama Pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Bengkalis


    KORANRIAU.co - DURI : Mesin Partai terus digerakkan untuk kemenangan 2024, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Riau terus memanas membangkitkan semangat para kader kader Partai Perindo se Riau, setelah hari Rabu (11/01/2023) yang lalu DPW Partai Perindo rapat konsolidasi seluruh jajaran pengurus di Hotel Khas Pekanbaru, 


    Hal itu dilihat dari kunjungan DPW Partai Perindo Riau ke DPD Partai Perindo Bengkalis. Kunjungan itu langsung dipimpin Ketua DPW Partai Perindo Sayed Abubakar A. Asseggaf (SAA) yang didampingi, Seketaris Bambang H Rumnan, Bendahara Indra Rukmana dan Wakil ketua Kamaruzaman, Wakil Seketaris Alvie Abidin, Ketua DPD Partai Perindo Inhu Martinbang Simbolon, dan Ketua DPD Pekanbaru Mastor Sihombing, bertempat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kamis (12/01/2023).


    Hadir Ketua DPD Partai Perindo Bengkalis Dapot Hutagalung, anggota DPRD Bengkalis Lorensius Tamoubolon beserta para pengurus DPD se Bengkalis.


    Sayed Abubakar A Asseggaf menegaskan pertemuan ini merupakan konsolidasi menjelang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan Tahun 2024.


    "Untuk sekarang ini Partai Perindo di Bengkalis baru mendapatkan 1 kursi di DPRD. Kita berharap dengan kebersamaan sekarang Partai Perindo Bengkalis bisa mendapatkan satu Fraksi di DPRD. Kenapa, karena Partai yang kita naungi sekarang ini sudah lengkap, khusus nya kita mempunyai 4 media nasional untuk memperluas informasi Partai Perindo ke seluruh Kabupaten Bengkalis, itu salah satu modal utama kita," tandasnya.


    Sayed Abubakar A Asseggaf yang biasa disapa Ibeck menjelaskan selama ini Partai Perindo dianggap Partai Chines, partai yang non muslim.


    "Hari ini saudara bisa lihat diseluruh media Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang atau biasa kita sebut TGB, Bukan itu saja, untuk Riau sendiri Sayed Abubakar Asseggaf, yang mana orang tahu kalau Sayed itu adalah muslim sejati. Arti kata semua itu adalah tidak benar, karena apa para calon legislatif nya saja kebanyakan muslim," tegas Ibeck.


    Lebihlanjut, Sayed mengatakan untuk periode pemilu pertama kita memang kalah, semua calon anggota caleg kita tidak ada yang duduk di Legislatif DPR RI.


    "Untuk sekarang ini, kita berupaya dengan tenaga fuel membangkit kembali roda Partai Perindo untuk lolos di parliamentary threshold (lolos batas parlemen 4 persen) pada tahun 2024 nanti, maka semua itu ada ditangan para kader Partai Perindo Bengkalis, mari kita menangkan Partai Perindo 2024,"jerit mantan Anggota DPR RI Dapil Riau 1.


    Hal senada dikatakan Dapot Hutagalung, kehadiran Ketum Sayed Abubakar A Asseggaf memberikan makna bagi kami hari ini.


    "Hari ini kami sangat berbangga dengan kehadiran Ketua Sayed Abubakar A Assegaf di Mandau, kehadiran ketua membuat kami semangat kembali untuk memenangkan Partai Perindo di Kabupaten Bengkalis," tandasnya.


    Untuk kursi DPRD Bengkalis kita akan rebut seperti apa yang di inginkan Ketum Hary Tanoe.


    "DPD Partai Perindo Bengkalis berupaya merebut satu kursi Fraksi di DPRD pada tahin 2024 nanti, hal ini seperti apa yang diinginkan oleh Ketua Sayed Abubakar A. Asseggaf," pungkasnya (IR)

  • Dilantik Jadi Ketua DPD Golkar Riau, Kader Teriakan "Syamsuar Dua Periode"

    By redkoranriaudotco → Kamis, 24 Februari 2022
    Foto: Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Riau.



    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Riau diwarnai dengan teriakan “Syamsuar dua periode.” Para kader 'Pohon Beringin' itu menginginkan kembali Syamsuar mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau kedua kalinya.

    Teriakan itu menggema saat Indra Gunawan Eed menyampaikan laporan Ketua Panitia dalam pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Riau di Hotel Labersa, Kamis (24/2/22).

    Dalam kesempatan itu, Eed mengatakan bahwa Golkar sudah mempersiapkan mesin politik untuk mendukung Gubernur Riau Syamsuar-Ketua DPD Golkar Riau- maju kembali untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau periode kedua di Pilkada Riau 2024 mendatang.

    “Mesin politik sudah kita persiapan untuk mendukung penuh Pak Airlangga menang di Pilpres 2024 dan Pak Syamsuar menang di Pilgub Riau 2024,” ungkapnya.

    Eed kemudian mengomandoi dengan meneriakkan nama Syamsuar. Lalu disambut dengan teriakan “dua periode” oleh pada pengurus dan kader Golkar.

    Sebelumnya, dukungan kepada Airlangga untuk Capres 2024 dan Syamsuar sebagai Gubernur Riau dua periode juga sudah dideklarasikannya oleh Ketua DPD II Golkar Inhil HM Wardan dan diikuti oleh semua ketua DPD II.

    “Kami sepakat dan meminta kembali, kepada bapak H Syamsuar Ketua DPD I Golkar Riau, untuk dicalonkan kembali sebagai calon Gubernur Riau pada Pilgubri 2024,” kata Wardan.nor    

  • Para Penggugat AD/ART Partai Demokrat Diintimidasi

    By redkoranriaudotco → Minggu, 03 Oktober 2021


    Para Penggugat AD/ART Partai Demokrat



    KORANRIAU.co, JAKARTA - Para penggugat AD/ART Partai Demokrat melalui PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung, menggelar konferensi pers yang intinya memberikan informasi tentang adanya intimidasi dan iming - iming jabatan serta penyuapan yang dilakukan oleh kubu PD versi Cikeas. 

    Dalam konferensi pers, Sabbu (2/10), Muhammad Isnaini Widodo, Ketua DPC Ngawi, mengatakan pernah didatangi seseorang berinisial 'O', pengurus DPP PD versi Cikeas dengan iming-iming mengembalikan jabatannya sebagai Ketua DPC dan tawaran uang dalam jumlah yang sangat menggiurkan yakni Rp 5 Miliar asalkan Isnaini bersedia mencabut gugatan di MA.


    Namun iming-iing jabatan dan suapan uang tersebut ditolak karena bertentangan dengan nuraninya yang berkeinginan mengembalikan marwah partai demokrat yang Terbuka, Demokratis dan Modern.


    Petualangan PD kubu Cikeas untuk mendatangi para penggugat Judicial Review (JR) di MA maupun penggugat di PTUN Jakarta gencar dilakukan. Mulai dengan mendatangi kediaman para penggugat sampai mengajak bertemu di sebuah hotel mewah di Jl. Brawijaya Raya, kebayoran Baru, Jakarta Selatan.


    Bujukan untuk mencabut perkara di MA juga dialami oleh penggugat lainnya yakni Ayu Palaretins, Ketua DPC Tegal, yang disantronin kediamannya oleh seseorang berinisial "S", orang dekat SBY yang meminta agar Ayu mencabut gugatan. Kembali iming-iming jabatan dan uang menjadi senjata utama untuk merayu Ayu. Namun ajakan untuk berkhianat ditolak mentah-mentah.


    lainnya halnya dengan penggugat Nur Rahmat Juli Purwanto, Ketua DPC Bantul, yang tidak tahan menepis rayuan dan tergiur menerima tawaran tersebut. Sejak kedatangannya ke Jakarta, Nur Rahmat sulit ditemui bahkan komunikasi WA dan telepon tidak direspon olehnya setelah bertemu dengan pengurus DPP PD versi Cikeas yang diyakini kembali memberikan iming-iming dan sejumlah uang kepadanya.


    Diperoleh informasi bahwa Nur Rahmat akan mencabut gugatannya di MA pada Senin besok. Tindakan Nur Rahmat tersebut menyusul pencabutan perkara oleh Yosep Benediktus Badeoda, sebagai salah satu penggugat pada perkara Noor 154/G/2021/PTUN.JKT.  Namun mundurnya dua orang ini sebagai penggugat di PTUN dan MA sama sekali tidak mengurangi nilai perjuangan kader lainnya di mahkamah Agung maupun PTUN yang tetap akan melanjutnya perjuangannya.


    "Kami tidak akan mundur selangkahpun dalam memperjuangkan hak-hak kader (PD - Red) seluruh Indonesia yang diamputasi oleh Cikeas. Karena kami yakin, saat ini semua pimpinan DPC sepaham dengan kami namun masih belum berani tampil karena masih menjabat di legislatif maupun eksekutif," tegas Ajrin Duwila, mantan Ketua DPC kepulauan Sula, Maluku Utara yang juga tercatat sebagai penggugat di PTUN Jakarta.


    Sebagai sesama kader yang pernah berjuang membesarkan partai demokrat, lemahnya mental kedua kader ini sangat disayangkan apalagi hanya dengan iming-iming jabatan dan uang. "Tidak semua kader memiliki semangat juang yang tinggi," timpal Hasyim Husein, penggugat di PTUN Jakarta.


     


    Intimidasi dan iming-iming yang sama juga dialami oleh penggugat lainnya, yakni Binsar Sinaga, Ketua DPC Samosir yang dikabarkan, Sabtu (2/10) kemaren bertemu dengan utusan AHY lainnya di Jakarta. Akibatnya, Binsar tidak bisa mengikuti acara konferensi pers bersama dengan penggugat lainnya. Bahkan Whatsapp dan telepon pun tidak direspon olehnya.


    Ternyata Binsar Sinaga tengah dirayu di Hotel Darmawangsa, kebayoran Baru, oleh "S" dan "M"  untuk ikut mencabut gugatan di MA bersama-sama dengan Nur Rahmat. Rayuan dan intimidasi tidak termakan oleh Binsar yang mengatakan tidak akan pernah mau mencabut gugatan di MA karena diyakini apa yang dilakukan benar.


    "Sebagai putra tentara saya tidak diajarkan oleh ayah saya untuk menjadi pengkhianat. Kalau kalian merasa benar dengan apa yang kalian lakukan pada AD/ART 2020 itu, silakan beradu dengan kuasa hukum kami Yusril Ihza Mahendra di MA," tegas Binsar.


    Cara-cara yang dipertontonkan oleh PD kubu AHY sangat tidak terpuji dan jauh bertolak belakang dengan ungkapan-ungkapan SBY yang senantiasa menggaungkan jiwa kesatria bagi kader demokrat. (Dul/rls)

  • Gubri Tinjau Pelaksanaan PSU di Inhu

    By redkoranriaudotco → Rabu, 21 April 2021


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar meninjau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Indragiri Hulu (Inhu) di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu, Selasa (20/4/21).


    Gubri mengatakan bahwa tujuan meninjau pelaksanaan PSU di Inhu dalam rangka untuk melihat pelaksanaan PSU yang ada di TPS 03 Desa Ringin supaya berjalan dengan lancar dan aman.


    Gubri juga berharap masyarakat Inhu mendukung dan sentiasa memelihara suasana aman dan kondusif."Sehingga Pelaksana PSU dapat berjalan aman dan lancar dan terpilih Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan hati nurani rakyat Inhu,"katanya.


    Dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir menyebutkan penyelenggara pelaksanaan pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diberikan waktu kurang lebih 30 hari kerja untuk melaksanakan PSU.


    "Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakannya dengan berjalan lancar meskipun tadi pagi hujan cukup lebat," ujar Ilham.


    Lebih lanjut Ilham menyampaikan bahwa di TPS 03 Desa Ringin kecamatan Batang Gansal, ada terdaftar pemilih tetap sebanyak 307 kemudian ada daftar pemilih yang menggunakan KTP itu sebanyak 17. 


    Ia menyebutkan pemilih ini yang boleh memilih pada tanggal 19 Desember 2020 lalu, yang sesuai dengan keputusan MK pada tanggal 22 Maret 2021 kemarin.


    "Mudah-mudahan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar, kami akan tetap melayani seluruh pemilih sampai nanti semua pilih menggunakan hak pilihnya," ucapnya.


    Turut Hadir Penjabat (Pj) Bupati Inhu Chairul Riski dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan.mcr/nor

  • Gubri Syamsuar Akan Tinjau PSU Inhu dan Rohul

    By redkoranriaudotco → Senin, 19 April 2021

     


     

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar akan meninjau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2020 di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Selasa (20/4/21) besok.


    Hal ini ditegaskan Gubri, saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan PSU Inhu di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal itu."Besok, kami ada peninjauan PSU di Inhu," kata Gubri, Senin (19/4/21) di Gedung Daerah Riau.


    Tidak hanya di Inhu, Gubri juga akan meninjau pelaksanaan PSU di Kabupaten Rokan Hulu pada, Rabu (21/4/21) lusa. Dia ingin memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar di dua kabupaten itu. 


    "Kita berharap PSU tetap berjalan aman. Semoga tertib dan lancar,"harapnya.


    Selain itu, Gubri juga meminta untuk pelaksanaan PSU itu tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Sehingga diharapkan tidak menimbul terjadinta klaster baru penyebaran Covid-19.


    Untuk diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) PSU di Inhu hanya dilaksanakan 1 TPS saja. Sementara PSU di Rohul sebanyak 25 TPS yang berlokasi di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.nor

  • Refly Harun: Kalau Begini Demokrat AHY Memang Tak Ada Bedanya dengan Partai yang Dipengaruhi Oligarki

    By redkoranriaudotco → Selasa, 16 Maret 2021

     

    Pakar hukum tata negara Refly Harun


    KORANRIAU.CO, - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut bahwa Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini sangat dipengaruhi oleh oligarki atau dinasti.


    "Kalau begini memang Partai Demokrat menjadi partai keluarga dan tidak ada bedanya dengan partai-partai lainnya yang memang one person show atau sangat dipengaruhi oleh oligarki atau dinasti," ujarnya.


    Refly Harun membahas sisi yang lain dari Partai Demokrat kubu AHY yang saat ini bermimikri menjadi partai dinasti keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


    Dia menyampaikan bahwa terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat karena terdapat kader-kader partai yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan dan keputusan SBY.


    "Karena SBY itu menjadikan Partai Demokrat yang tadinya partai terbuka menjadi partai keluarga di mana jabatan-jabatan kunci itu dipegang semua oleh keluarga SBY," tuturnya.


    Contohnya, beber Refly, seperti jabatan Ketua Majelis TInggi, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketiga jabatan tersebut akan saling melengkapi satu sama lain.


    "Kita tahu bahwa itu akan berganti-ganti, kalau Ketua Majelis tinggi berhalangan, itu akan digantikan oleh Wakil Ketua Majelis tinggi yang tidak lain adalah Ketua Umum," ucapnya.


    "Kemudian kalau Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum yang akan menggantikan, kalau begini memang partai menjadi partai keluarga," sambungnya.


    Refly menegaskan bahwa hal tersebutlah yang seharusnya menjadi koreksi dari Partai Demokrat.


    Lalu, ia juga mengkritik AHY yang tiba-tiba menjabat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tanpa kaderisasi yang jelas.


    "Bagaimana mungkin AHY tiba-tiba menjadi Ketua Umum partai politik tanpa kaderisasi yang jelas, tanpa dia meniti jenjang kariernya," ungkapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 15 Maret 2021.


    Walaupun AHY dikenal sebagai sosok yang moncer, kata Refly, bahkan disebut-sebut juga sebagai calon presiden 2024, akan tetapi bagaimana pun kaderisasi partai politik harus ditaati.


    Perlu diketahui, Partai Demokrat pada kongres 2020 secara aklamasi mengangkat AHY putra SBY sebagai ketua umum untuk lima tahun ke depan.


    AHY diketahui baru bergabung dengan Partai Demokrat sekitar 2016 setelah memutuskan pensiun dini dari TNI Angkatan Darat.


    AHY kemudian ditunjuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sylviana Murni yang menjadi calon wakilnya. Saat itu, SBY adalah Ketua Umum DPP Demokrat.


    Pada 2018, di Partai Demokrat, AHY diberikan 'jabatan' sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.


    Dalam beberapa kepengurusan Partai Demokrat sejak ikut pentas politik, tercatat beberapa nama yang dekat dengan SBY sempat menduduki posisi tinggi di partai tersebut.


    Seperti pada periode awal kala Subur Budi Santoso menjadi Ketua Umum Demokrat (2001-2004), ada nama almarhumah Ani Yudhoyono sebagai wakil ketua umum.


    Kemudian, pada DPP Demokrat periode 2010-2015, saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum di Kongres Bandung. Putra bungsu SBY, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menjadi Sekretaris Jenderal.


    Sederet nama lainnya yakni Sartono Hutomo (sepupu SBY) menjadi Wakil Bendahara Umum, Agus Hermanto (adik ipar SBY) sebagai Komisi Pemenangan Pemilu.


    Agung Budi Santoso (Keluarga Hadi Utomo, Ipar SBY) menjabat Sekretaris Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Serta, Hartanto Edhie Wibowo (Sepupu SBY) menjadi Ketua Departemen BUMN.


    Pada kepengurusan DPP Demokrat 2015-2020, pemilik suara sah di partai itu tetap meminta SBY menjadi Ketua Umum. Melanjutkan kepengurusan pasca KLB di Bali pada Maret 2013.


    Beberapa nama keluarga seperti Hadi Utomo (Anggota Majelis Tinggi), Agus Hemanto (Wakil Ketua Dewan Pembina), Agung Budi Santoso (Wakil Bendahara Umum), Edhie Baskoro (Ketua Bapilu), Pramono Edhy Wibowo (adik ipar, Ketua Badan Pembinaan Organisasi).


    Pada Kongres Demokrat di Jakarta pada 2020, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon tunggal.


    Ia akhirnya terpilih secara aklamasi, lalu menggantikan bapaknya SBY untuk memimpin partai hingga lima tahun ke depan.


    Beberapa nama keluarga selain AHY, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (Wakil Ketua Umum), dan Sartono Hutomo (Sepupu SBY, Ketua Departemen Perekonomian Nasional). (Dal/prb)

  • Generasi Muda Demokrat: Jika Tak KLB, PD dalam Cengkeraman Keluarga Cikeas

    By redkoranriaudotco → Rabu, 03 Maret 2021

     

     Ketum GMD Lucky P Sastrawiria 


    KORANRIAU.co, JAKARTA  - Generasi Muda Demokrat (GMD) mendukung agar kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) segera dilaksanakan. Jika KLB tidak segera dilaksanakan, Partai Demokrat tidak lepas dari cengkeraman keluarga Cikeas.

    "Kalau tidak melalui KLB, PD akan terus dalam cengkeraman keluarga Cikeas," ujar Ketua Umum Generasi Muda Demokrat Lucky P Sastrawiria dalam konferensi pers di Restoran Dapur Sunda, Jakarta Selatan, Rabu (3/3/2021).


    Menurut Lucky, jika KLB tidak segera dilaksanakan, Partai Demokrat tidak lagi berjalan sebagai partai politik yang berbasis demokrasi. Lucky menilai justru di Partai Demokrat hanya akan ada politik dinasti.


    "Bukan politik demokrasi yang akan terus dipertontonkan secara vulgar ke seluruh rakyat Indonesia bahwa Partai Demokrat adalah semacam perusahaan milik keluarga Cikeas yang mempertontonkan politik dinasti," tegas Lucky.


    "Karena sehebat dan sebesar apapun jasanya dalam partai tetap akan disingkirkan kalau tidak mendukung keinginannya," lanjutnya.


    Oleh karena itu, Lucky mewakili Generasi Muda Demokrat dengan tegas mendukung segera dilaksanakan KLB. Dia juga menginstruksikan seluruh anggota GMD Indonesia mendukung penyelenggaraan KLB sesegera mungkin.


    "KLB ini akan dilaksanakan secara demokratis karena kita ini adalah partai modern dan terbuka. Siapa pun berhak untuk maju, baik itu dari internal partai maupun dari eksternal," jelas Lucky.


    Kemudian, menurutnya, KLB merupakan solusi untuk mengembalikan Partai Demokrat ke kebijaksanaan yang sebenarnya, yaitu partai modern dan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia.


    "Artinya semua anak bangsa berhak menjadi anggota Partai Demokrat dan semua anggota Partai Demokrat berhak menjadi ketua umum Partai Demokrat," ungkapnya.


    Rumor mengenai Moeldoko akan dicalonkan sebagai ketua umum Partai Demokrat juga menjadi perbincangan hangat kali ini. Moeldoko sendiri berasal dari lingkup eksternal Partai Demokrat yang akan maju dalam kontestasi tersebut.


    "Kami sebagai pengguna hak suara silakan saja untuk maju mengikuti pesta demokrasi yang tidak seperti ini," jelas Lucky.


    Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntunngan, menyebut persiapan KLB sudah mencapai 80%, dari peserta hingga penyelenggaraan acara. Hencky mengatakan KLB dipastikan akan digelar pada Maret ini.


    "Waktu dan tempat sudah jelas, persoalannya belum bisa di ekspose karena untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, intimidasi, dan anarkis, tapi sudah ya, kalau tempat 80 persen, peserta 80 persen, tinggal rencana keberangkatan aja," kata Hencky kepada wartawan, Selasa (2/3).


    "Waktunya mungkin minggu pertama atau kedua ini," lanjutnya.


    Untuk lokasi pastinya, Hencky belum mau menyampaikan. Menurutnya, tempat penyelenggaraan KLB itu di luar Pulau Jawa.


    "Di luar Jawa, tapi tidak boleh disampaikan di mananya. Nanti H-3 saya sampaikan, dipastikan bulan ini," ucapnya.(Dal/dtc)

  • Pernyataan Sikap DPP Barisan Massa Demokrat

    By redkoranriaudotco → Selasa, 02 Maret 2021
    Ketua Umum DPP BMD Supandi R Sugondo


    KORANRIAU.co, JAKARTA - 17 tahun kami berjuang untuk kejayaan Partai Demokrat, kami sumbangkan tenaga, fikiran, waktu, bahkan materi dengan harapan Partai Demokrat akan terus menjaga nilai-nilai Demokarasi, Keterbukaan, Kejujuran, Kebersamaan dan Kesamaan tujuan.


    Sejak Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali tahun 2013, Kongres ke IV di Surabaya 2015 dan Kongres Ke V di Jakarta tahun 2020.


    Kami perhatikan dengan seksama khususnya perhelatan Pemilu Legislatif (PILEG) tahun 2014 meskipun SBY menahkodai langsung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan kala itu juga masih menjabat Presiden, Partai Demokrat di Pileg 2014 perolehan suaranya malah menurun menjadi 10,19 %, sekalipun suara Pileg 2014 menurun, Kongres ke IV di Surabaya tahun 2015 SBY kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum periode 2015-2020.


    memasuki perhelatan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Partai Demokrat menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pilkada DKI Jakarta, tanpa melalui proses syarat dan  ketentuan yg berlaku dalam penjaringan Kepala Daerah.


    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Cagub dari Partai Demokrat kalah dalam putaran pertama.


    Kalah dalam Pilkada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di angkat sebagai Komandan Tugas Utama (KOGASMA) yang fungsinya memenangkan Pemilu 2019.


    Sejatinya, Kemampuan AHY dalam membawa kemenangan Partai Demokrat sudah diuji cobakan pada Pemilu 2019, namun hasil bukannya perolehan suara Partai Demokrat naik atau bertambah tetapi malah menurun menjadi 7,77%.


    Lagi-lagi partai yang dikelola dengan manajemen keluarga tidak dapat membuktikan membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat.


    Terlebih sejak Kongres 2020 AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan cara Aklamasi yang dipaksakan, tidak ada materi Tata Tertib, tidak ada pertanggung jawaban keuangan bahkan AD/ART 2020 dibuat setelah Kongres.


    Partai Demokrat dihilangkan Identitasnya sebagai Partai Modern dan Terbuka, Partai Demokrat gagal membuat Kaderisasi karena Organisasi Sayap Partai Demokrat sebagai wadah kaderisasi di Amputasi kreasinya, Ditutup ruang geraknya, dimatikan hak-haknya, hanya dipakai untuk kepentingan sesaat.     


    Untuk itu kami Barisan Massa Demokrat (BMD)  


    MENYATAKAN


    1. Batalkan AD/ART tahun 2020-2025 karena AD/ART Produk Kongres tahun 2020 dibuat diluar sidang Kongres.


    2. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umun karena baru 1 (satu) terpilih sebagai Ketum PD sdh bersikap otoriter dng mudahnya memecat Anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal Partai.


    3.Hak dipilih dan memilih sebagai anggota Partai Demokrat jangan dipasung, berikan ruang seluas-luasnya sebagai cerminan Partai Modern dan Terbuka.


    4.Untuk mewujudkan poin 1,  poin 2 dan point 3, maka kami menyampaikan segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) jilid 2, karena fakta dan kondisi obyektif dengan dorongan semangat Barisan Massa Demokrat menggugat : Kembalikan dan tegakkan Partai sesuai Identitasnya yaitu Partai Modern dan Terbuka.


    Demikian Pernyataan Sikap kami, dengan maksud dan tujuan agar Partai Demokrat kembali bangkit, bekerja, berjuang Bersama sehingga Partai Demokrat menjadi Partai politik yang dipercaya, bukan saja dengan partai-partai sahabat namun utamanya dipercaya oleh rakyat. (Dal/rilis)

  • Diungkit Jhoni Allen, Begini Cerita SBY Gantikan Anas Urbaningrum Jadi Ketum Partai Demokrat

    By redkoranriaudotco → Senin, 01 Maret 2021
    Jhoni Allen Marbun



    KORANRIAU.co, JAKARTA  - Jhoni Allen Marbun menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah terlibat kudeta ketum Anas Urbaningrum. Tudingan ini dilontarkan Jhoni usai dia dipecat PD karena dituduh ikut rencana kudeta Agus Harimurti Yudhoyono.


    Berdasarkan pemberitaan detikcom pada 2013, semua bermula ketika ketum PD saat itu, Anas Urbaningrum, ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait kasus proyek Hambalang pada 22 Februari. Anas menyatakan dirinya berhenti sebagai Ketum PD, bukan mundur. Anas ingin fokus pada kasus hukumnya.


    "Standarnya dulu kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat," kata Anas, di DPP Partai Demokrat, Jl Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (23/2/2013)


    Walaupun begitu, surat perintah penyidikan (sprindik) kasus Anas Urbaningrum sudah beredar luas seminggu sebelum penetapan tersangka ini.


    Majelis Tinggi Partai Demokrat juga sudah berencana mengambil alih roda organisasi untuk menyelamatkan partai. SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi akan menjadi komandonya.


    "Ketua Majelis Tinggi bertugas berwenang dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," kata SBY di kediaman pribadinya di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013).


    Menurut SBY saat itu, segala keputusan kebijakan dan tindakan partai akan ditentukan dan dikendalikan langsung oleh Majelis Tinggi. SBY akan mengeluarkan langsung keputusan-keputusan penting partai.


    Fraksi di DPR, DPD dan DPC di seluruh Indonesia juga di bawah komando Majelis Tinggi. Mereka juga akan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi.


    "Majelis Tinggi melakukan penataan organisasi partai untuk meningkatkan kredibilitas partai," tegas SBY.


    Ada sembilan anggota Majelis Tinggi Demokrat ketika itu, yakni SBY sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum, dua Wakil Ketua Umum DPP Max Sopacua dan Jhonny Alen, Sekretaris Jenderal DPP Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto.


    Gerakan penyelamatan PD ini sempat dituding sebagai gerakan pembersihan loyalis Anas. Namun, Wakil Ketua Majelis Tinggi PD kala itu, Marzuki Alie menegaskan tidak ada pembersihan loyalis Anas.


    "Saya tidak melihatnya, karena itu keputusan terbaik dari formatur di sana sudah pertimbangkan dari segala aspek. Pak SBY juga yang memutuskannya," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2013).


    Hanya berselang sebulan lebih setelah Anas berhenti, kongres luar biasa (KLB) PD digelar. Melalui KLB di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, pada 30 Maret 2013, SBY secara aklamasi didaulat menjadi nakhoda baru partai itu selama dua tahun.



    Polemik pun berlanjut. Hasil KLB yang memilih SBY sebagai Ketum PD itu digugat. Lima orang pengurus Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PD menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).


    "Kami hadir di sini dalam rangka menggugat SBY serta Anas Urbaningrum atas dasar perbuatan melawan hukum karena hasil keputusan majelis tinggi yang tidak sesuai dengan AD/ART," ujar Sekretaris Pemberantasan Teroris DPP Partai Demokrat Andi Subjakto, kepada wartawan di PN Jakpus, Jalan Gadjah Mada, Selasa (9/4/2013).


    Mereka menilai KLB beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Andi bersama beberapa anggota DPP lain juga meminta agar hasil dalam kongres majelis tinggi tersebut tidak dipolitisasi dan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam tubuh partai. Namun SBY tetap menakhodai PD sesuai hasil KLB.


    Sebagaimana diketahui, dalam video berdurasi 9 menit 25 detik seperti dilihat Senin (1/3/2021), Jhoni Allen mulanya bercerita apa yang disebutnya sebagai fakta sejarah Partai Demokrat. Jhoni Allen menyebut SBY bukanlah salah satu pendiri PD karena baru bergabung ketika PD lolos verifikasi Pemilu 2004.


    "SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum," kata Jhoni Allen.


    Jhoni Allen kemudian menyinggung kudeta yang menurutnya pernah menimpa Partai Demokrat. Kudeta itu terjadi ketika Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum di KPK.


    "Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air. Siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah. Pada saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat secara demokratis pada kongres kedua di Bandung tahun 2010, dalam perjalanannya Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum namun belum status tersangka," kata Jhoni Allen.(IR/dtc)

  • DPRD Sahkan H Adil-Asmar Jadi Bupati dan Wabup di Paripurna

    By redkoranriaudotco → Senin, 22 Februari 2021
    Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti terpilih,  H Adil SH dan H Asmar foto bersama usai paripurna dengan Plh Bupati,  Dr H Kamsol dan sejumlah pejabat lainnya


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti menetapkan pasangan H Adil SH dan H Asmar menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Tahun 2020, giliran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan perannya. Dimana pada Senin (22/2/2021) melalui rapat paripurna dilakukan pengumuman, penetapan, pengesahan dan pengangkatan H Muhammad Adil SH dan H Asmar menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2026.


    Dari pantauan, dari total 30 orang, jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 21 orang. Dimana rapat dipimpin langsung Ketua DPRD, Ardiansyah SH MSi. Tampak hadir juga Plh Bupati Meranti yang juga merupakan Sekda, Dr H Kamsol, dan sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Juga hadir Bupati dan Wakil BUpati terpilih, H Muhammad Adil SH dan H Asmar.


    Dalam paripurna tersebut, Ardiansyah mengajak seluruh pihak bersama membangun Meranti. "Jangan ada lagi perbedaan. Kini saatnya kita bersatu untuk membangun Meranti yang lebih baik. Tentunya sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih," ungkapnya.


    "Hilangkan perbedaan. Kini, saatnya kita bersatu untuk membangun daerah ini. Sehingga semakin lebih baik lagi," ucap politisi PAN ini.


    Usai paripurna, H Muhammad Adil mengaku tidak ada euforia yang berlebihan pasca ditetapkannya ia menjadi bupati dan H Asmar menjadi wakil bupati. Karena situasi saat ini masih dalam pandemi Covid-19.


    "Mari sama-sama kita bangun komitmen untuk memerangi Covid-19 dengan tidak menggelar perayaan yang berlebihan nantinya," ucap dia.


    H Adil juga berkomitmen untuk memajukan Kepulauan Meranti. Tentunya melalui berbagai program yang telah dituangkan dalam visi dan misi nya bersama H Asmar.


    "Kami mohon dukungan agar seluruh visi dan misi kami bisa dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kepulauan Meranti," harapnya.


    Ditargetkan Dilantik 26 Februari 2021


    Setelah pengesahan tersebut, Pemkab Meranti akan melakukan usulan kepada Pemprov Riau. Setelah itu dilanjutkan mengusulkan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Meranti ke Kementrian Dalam Negeri. Sehingga bisa dilantik secepatnya..


    Pemkab Meranti bersama DPRD juga telah sepakat, agar pelantikan H Adil-Asmar menjadi Bupati dan Wakil BUpati periode 2021-2026 pada 26 Februari 2021. Artinya ditargetkan empat hari lagi, prosesi pelantikan sudah bisa dilangsungkan.


    Plh Bupati Kepulauan Meranti, Dr H Kamsol mengaku sudah melakukan rapat koordinasi. Tidak hanya di internal, tapi juga dengan DPRD. Termasuk dengan Pemprov Riau. Sehingga harapan bupati terpilih bisa dilantik pada 26 Februari bisa dilaksanakan.


    "Kita menargetkan bupati dan wakil bupati terpilih bisa dilantik 26 Februari nanti. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai harapan kita bersama," katanya. (Ahamd)

  • H Adil-Asmar Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Meranti 2021-2026

    By redkoranriaudotco → Minggu, 21 Februari 2021
    Ketua KPU,  Abu Hamid menyerahkan berita acara penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti,  H Muhammad Adil SH dan Asmar


    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Berdasarkan Keputusan KPU Kepulauan Meranti nomor 106/TL.02.7-kpt/1410/kpu-kab/II/2021, Pasangan H Muhammad Adil SH dan H Asmar ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua KPU, Abu Hamid dalam rapat pleno terbuka penetapan bupati terpilih di Ballroom Grand Meranti Hotel, Selatpanjang, Sabtu (20/2/2021).


    Dalam pleno yang dimulai pukul 14.30 Wib itu, Ketua KPU didampingi empat komisioner lainnya, Herwan, Katmuji, Hanafi S Sos dan Anwar Basri SH. Hadir juga Ketua KPU Riau, Ilham Yasir, Ketua DPRD Ardiansyah, Kapolres Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito, Asisten I Setdakab Meranti, Syamsudin, Ketua Bawaslu Meranti, Syamsurizal, Komisoner Bawaslu, Muhammad Zaki perwakilan partai politik dan lainnya. Tentunya hadir dalam pleno tersebut Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti terpilih, H Muhammad Adil SH dan H Asmar.


    Sebelum dilakukan penandatangan berita acara penetapan bupati terpilih, Ketua KPU, Abu Hamid mengungkapkan bahwa Pilkada Meranti terlaksana selama setahun lebih. Pilkada juga sempat tertunda akibat Covid-19.


    "Sampai saat ini penyelenggaraan berjalan baik, walaupun terdapat sejumlah kendala. ini semua tak terlepas dari dukungan sejumlah pihak, seperti Bawaslu, Pemkab Meranti, Polisi, TNI dan berbagai pihak lainnya," katanya.


    Abu mengatakan walaupun Pilkada Meranti dilaksanakan di masa pandemi, namun terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Padahal KPU meranti sempat was-was partisipasi pemilih akan menurun.


    "Tapi kenyataannya bisa meningkat sebesar 5,44 persen. Dimana partisipasi pemilih mencapai 70,84 persen. Sementara pada Pilkada 2015 lalu hanya 65,40 persen saja," terangnya.


    Ketua KPU Meranti itu juga berpesan agar setelah penetapan ini tidak ada lagi masyarakat yang terkotak-kotak seperti awal Pilkada kemarin. "Siapapun yang terpilih menjadi bupati, mari kita dukung bersama-sama untuk kemajuan meranti yang lebih baik. Tidak ada lagi perbedaan diantara kita, dan tidak ada lagi musuhan. Mari kita awasi bersama kinerja bupati terpilih nantinya," harapnya.


    Asisten I Setdakab, Syamsudin mewakili Plh Bupati, Dr Kamsol mengucapkan selamat kepada H Adil dan H Asmar yang telah ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti terpilih dalam Pilkada 2020.


    "Mudah-mudahan dengan penetapan ini, proses pelantikan bisa segera dilaksanakan secepatnya. Sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan lancar kembali. Karena di masa transisi ini, banyak kekosongan jabatan defenitif di sejumlah OPD. Makanya saat ini banyak jabatan kepala OPD dijabat Plt, begitu juga dengan kepala sekolah yang juga dijabat plt," akunya.


    Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir, mengakui partisipasi pemilih di Meranti dalam Pilkada 2020 sangat membanggakan. Ini bukan hanya kerja KPU atau Bawaslu saja, tapi kerja semua pihak, termasuk seluruh calon yang bertarung dalam Pilkada.


    "Memang tidak ada yang menyangka terjadi wabah Covid-19 dalam Pilkada serentak kali ini. Ini menjadi tantangan berat bagi kita. Namun berkat dukungan semua, terutama Bawaslu, Polri, dan TNI, semuanya bisa berjalan dengan baik. Bahkan tidak ada klaster Covid-19 dari penyelenggara. Ini tentunya sangat membanggakan," ucap Ilham.


    Usai ditetapkan, bupati terpilih, H Adil mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bisa mendukungnya untuk memimpin Kepulauan Meranti lima tahun ke depan. Sehingga kabupaten termuda di Riau itu bisa lebih maju dan bersaing dengan daerah lainnya.


    "Mohon dukungan semua pihak, agar kami bisa bekerja dengan baik untuk membawa Meranti lebih baik," kata H Adil.


    Dari pantauan, setelah ditetapkan sebagai bupati terpilih, H Adil langsung sujud syukur. Ia merasa senang dan bahagia bisa melalui pemilihan dengan kemenangan. Apalagi dugaan kecurangan sempat dilaporkan lawan politiknya saat di Pilkada. Baik ke Bawaslu, maupun ke Mahkamah Konstitusi (MK).


    "Alhamdulillah semuanya bisa kita lewati dengan baik. Dan hari ini kami juga sudah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti," ucapnya.


    70 Personel Polisi Amankan Pleno


    Untuk mengamankan jalannya rapat pleno terbuka tersebut sebanyak 70 anggota polisi dari Polres Kepulauan Meranti diturunkan. Selain berjaga di dalam dan luar ruangan, juga polisi berseragam ditugaskan untuk mengecek seluruh barang. Baik yang berada didalam ruangan, maupun yang dibawa oleh tamu undangan.


    Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIk mengatakan, puluhan personel tersebut akan disebar di beberapa titik. Ring pertama siaga di lantai 3 hotel, baik dalam maupun luar ruangan rapat, ring dua di lantai 1 yakni lift dan tangga naik, dan ring tiga di loby, depan dan parkir hotel.


    "Kita juga menerjunkan tim sterilisasi. Jadi, sebelum acara dimulai lokasi acara sudah benar-benar steril," sebut Eko.


    Selain untuk menjaga agar situasi kondusif dapat dipastikan, personel juga bertugas mengawal penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama berlangsungnya rapat pleno. Setiap orang yang masuk ruangan rapat wajib cuci tangan, dicek suhu tubuhnya, dan wajib menggunakan masker. (Ahmad)

  • Gugatan Pelapor Tak Lanjut di MK, KPU Segera Tetapkan H Adil-Asmar

    By redkoranriaudotco → Kamis, 18 Februari 2021
    H. Aidil


    KORANRIAU.co SELATPANJANG - Dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (17/2/2021) gugatan yang dilaporkan oleh pasangan nomor urut 3 (Mahmuzin Taher-Nuriman Khair) ditolak. Sehingga sidang tidak bisa dilanjutkan lagi. 


    Dengan hasil itu, maka pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung mengagendakan penetapan pasangan nomor urut 1 (H Adil-Asmar) yang sebelumnya telah diplenokan memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Meranti. Sehingga tahapan terakhir pilkada tersebut bisa segera dilaksanakan.


    "Putusan MK pada pukul 18.26 Wib memutuskan tidak melanjutkan dan otomatis menggugurkan gugatan pelapor (Pasangan Mahmuzin-Nuriman). Sesuai ketentuan, paling lama lima hari kami bisa menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak (H Adil-Asmar). Target kami, penetapan sekitar Hari Sabtu (20/2) atau Minggu (21/2)," ungkap Komisioner KPU Bidang Parmas dan SDM, Hanafi S Sos yang ditemui Kamis (18/2/2021).


    Agenda penetapan nantinya akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kepala daerah dan pihak kepolisian. Termasuk pihak DPRD setempat.


    "Lokasinya kemungkinan di ballroom Grand Meranti Hotel, Jalan Kartini Selatpanjang. Hasil penetapan juga rencananya akan diserahkan langsung ke pihak DPRD setelah ditetapkan nantinya," kata dia.


    Hanafi menegaskan bahwa pelaksanaan penetapan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada Kepulauan Meranti 2020/2021 akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes). Sehingga dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19. (Ahmad)

  • Besok Sore, Sidang Sengketa Pilkada Meranti Berlanjut di MK

    By redkoranriaudotco → Rabu, 03 Februari 2021

    Ketua Bawaslu Meranti,  Syamsurizal didampingi komisioner Bawaslu Riau foto di depan gedung MK

    KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Besok,Kamis (4/2/2021) sidang perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepulauan Meranti dilanjutkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang besok, hakim akan mendengarkan jawaban dari Termohon yakni KPU Kepulauan Meranti. Termasuk mendengarkan keterangan dari pihak terkait yakni Bawaslu Meranti.


    Sidang besok merupakan sidang lanjutan atau sidang kedua. Dimana sidang pertama telah dilaksanakan pada 26 Januari 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan dari pemohon yakni Pasangan Nomor Urut 3, Mahmuzin Taher-Nuriman Khair atas hasil Pilkada Meranti.


    Komisioner KPU Bidang Parmas dan SDM, Hanafi S Sos menyebutkan bahwa materi jawaban mereka (KPU) nantinya yakni lebih kepada Perselisihan Hasil Pemilihan. Saat ini, kata Hanafi, seluruh persiapan sudah maksimal dilakukan. Termasuk menyiapkan materi jawaban.


    "Terkait materi gugatan paslon 3, mungkin tidak semua kita jawab. Kita lebih kepada menyampaikan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) saja," ungkapnya.


    Sidang di MK besok akan dilaksanakan Pukul 16.15 Wib di ruang sidang panel 2 lantai 4 Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6-7 Jakarta. "Yang akan memberikan keterangan besok adalah Komisioner Bidang Hukum KPU Meranti, Anwar Basri SH didampingi Pengacara Sudi Prayitno SH LLM," ujarnya.


    Selain KPU, Bawaslu Meranti juga telah bersiap. Sesuai surat panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi Republik indonesia dengan nomor :226.120/PAN.MK/PS/02/2021 perihal Pemberitahuan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Perkara : 120/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Nomor urut 3 Mahmuzin - Drs H Nuriman, maka juga akan mengikuti sidang besok.


    "Besok itu sidang mendengarkan jawaban termohon, keterangan Bawaslu serta keterangan pihak terkait," ujar Ketua Bawaslu Meranti, Syamsurizal.


    Syamsurizal juga menjelaskan bahwa Bawaslu sebagaimana yang diamanatkan oleh UU adalah sebagai pemberi keterangan. Baik terhadap hasil pengawasan serta penanganan pelanggaran dalam proses tahapan Pilkada, khusus nya di tahapan pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti.


    "Bawaslu dalam hal ini bukan menjawab permohonan pemohon karena posisi Bawaslu bukan termohon. Termohon nya adalah KPU Kepulauan Meranti. Jadi, Bawaslu sebagai pemberi keterangan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu oleh UU," terangnya.


    "Terkait pokok permohonan pemohon yang juga mengutip proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan berkenaan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh tim paslon 03 kepada Bawaslu Kepulauan meranti, nanti kita akan menjelaskan proses penanganan sesuai kewenagan Bawaslu di hadapan yang mulia Hakim MK," tambahnya.


    Dari pihak Bawaslu Meranti yang akan mengikuti sidang yakni Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal. Ia akan didampingi Anggota Bawaslu Riau, Hasan MSi. (Ahmad)

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com