Ngaku Loyalitas, Pj Sekda Pekanbaru Zulhelmi Beri Uang dan Tas Mewah ke Risnandar

Ngaku Loyalitas, Pj Sekda Pekanbaru Zulhelmi Beri Uang dan Tas Mewah ke Risnandar

By redkoranriaudotco → Selasa, 01 Juli 2025

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU-  Sidang dugaan gratifikasi dengan terdakwa mantan Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (1/7/25).

Kali ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wahyu Dwi Oktafianto SH dkk, menghadirkan lima orang saksi. Salah satunya, Zulhelmi, Pj Sekda Kota Pekanbaru.

Kesaksian Zulhelmi diambil saat dia menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru. Dia mengakui telah memberikan sejumlah uang dan tas mewah merek Bally kepada Risnandar.

"Saya memberikan uang kepada Pak Risnandar dengan total sebesar Rp 70 juta. Kemudian sebuah tas Bally senilai Rp8,5 juta,"kata Zulhelmi dihadapan majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama SH MH.

Zulhelmi menjelaskan, pemberian uang dan tas mewah itu, sebagai bukti loyalitas kepada pimpinan. Selain itu, sebagai kado ulang tahun.

"Saya memberikan uang tersebut, karena respek atau loyalitas saja. Karena Pak Pj Wako saat itu sedang banyak kedatangan,"terangnya.


Zulhelmi merincikan, uang itu diberikan secara bertahap. Menjelang diadakannya kegiatan Pekan Raya Pekanbaru serta kegiatan lainnya.

"Pada bulan Juni 2024, saya memberi bantuan sebesar Rp 10 juta kepada Pak Risnandar melalui ajudannya Untung. Kemudian ada lagi diberikan Rp 20 juta,"ungkapnya.


Selanjutnya, pada bulan Agustus dirinya juga memberikan sebuah tas merk Bally seharga Rp 8,5 juta. Tas itu diberikan sebagai kado ulang tahun istri Pak Risnandar.

JPU sempat mempertanyakan adanya pemberian uang pada bulan Oktober sebesar Rp 40 juta. Zulhelmi mengakui adanya pemberian uang tersebut. Pemberian uang itu merupakan uang pribadi dirinya.

Selain ke Risnandar, Zulhelmi juga memberikan uang kepada Pj Sekda Indra Pomi. Uang yang diberikannya sebesar Rp 5 juta.

Uang itu diberikannya, karena pada saat itu, Indra Pomi mengaku sedang pusing karena banyak kegiatan dan tamu.

"Kemudian saya berikan bantuan berupa uang Rp5 juta. Uang itu murni inisiatif pribadi saya,"bebernya.

Seperti diketahui, ketiga terdakwa Risnandar Mahiwa, selaku PJ Walikota Pekanbaru, bersama Indra Pomi, selaku Sekda dan Novin Karmila, Kasubag Umum, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024) lalu.

Ketiga terdakwa telah melakukan pemotongan anggaran ganti rugi di Bagian Umum Sekretariat Daerah. Pemotongan anggaran ini diduga kuat dilakukan untuk kepentingan pribadi. Dimana, Risnandar Mahiwa sendiri disebut menerima jatah sebesar Rp2,5 miliar.

Pada operasi tangkap tangan itu, tim KPK berhasil mengamankan sembilan orang dan menyita uang tunai sejumlah Rp6,8 miliar.<br><br>

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 1 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 2 Pidana (KUHP). nor

Pekanbaru Mulai Diselimuti Asap Karhutla

Pekanbaru Mulai Diselimuti Asap Karhutla

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau mulai berdampak. Senin (30/6), kabut asap akibat karhutla sudah mulai terlihat di Pekanbaru sejak pukul 05.00 WIB hingga 09.00 WIB.

Kabut asap di Pekanbaru dirasakan oleh masyarakat sejak pagi hari yang membuat banyak pengendara motor dan pejalan kaki merasakan udara tidak sehat dan gangguan jarak pandang bagi pengendara.

Salah seorang pengendara motor Syafrizal (39) mengaku sempat kaget melihat kondisi Kota Pekanbaru yang sudah lama tak dikepung asap tebal akibat karhutla, kini kembali dirasa cukup pekat di pagi hari.
Ia bahkan terpaksa menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan karena bau asap pembakaran yang cukup pekat terasa sesak di saluran pernapasan.

“Tadi pagi (Senin, red) sekitar pukul 08.00 WIB-08.30 WIB kabut asap terasa pekat dari arah HR Soebrantas, SM Amin, dan Tuanku Tambusai. Bau asap jelas menyengat ke hidung. Jarak pandang juga berkurang hanya sekitar 100 meter. Tapi menjelang pukul 09.00 WIB ke atas menghilang. Namun masih terasa ada bau-bau asap pembakaran. Menipis karena matahari sudah naik,” jelasnya.

Ia berharap kabut asap yang terjadi di akhir bulan Juni ini tidak menjadi awal karhutla parah yang sempat dirasakan masyarakat Pekanbaru beberapa tahun sebelumnya.

Pasalnya, bukan hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dampaknya juga melumpuhkan perekonomian Pekanbaru.
“Semoga tidak terjadi karhutla parah seperti tahun 2019 lalu. Khawatir juga kalau kejadian lagi. Padahal beberapa tahun belakangan ini Pekanbaru sudah mulai terbebas dari kabud asap akibat karhutla,” ucapnya.

Hal senada dikeluhkan Veri (52), salah seorang pengendara motor yang melintas di Jalan Tuanku Tambusai ujung yang juga merasakan bau asap cukup pekat dan mengurangi jarak pandang serta mengganggu aktivitas masyarakat.

“Napas mulai terasa sesak. Mata juga perih akibat paparan asap yang terus-menerus. Semoga ini tidak berlangsung lama. Kasihan masyarakat rentan kalau terpapar asap yang kian tebal,” ucapnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau menduga kabut asap ini akibat karhutla di Kampar.

“Karhutla masih terjadi di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Mungkin asapnya itu yang sampai ke Pekanbaru karena lokasinya berdekatan dengan Kota Pekanbaru,” ujar Kepala BPBD dan Damkar Riau M Edy Afrizal, Senin (30/6).

Dengan status ini, pengiriman personel, logistik, dan dukungan teknis bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, koordinasi antar instansi seperti BPBD, TNI, Polri, hingga perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan juga bisa dilakukan lebih efektif,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru Irwansyah Nasution menjelaskan, berdasarkan pantauan satelit BMKG Pekanbaru pada pukul 16.00 WIB, titik panas terdeteksi di wilayah Riau berkisar 4 yang tersebar di Bengkalis 1, Dumai 1, dan Rokan Hilir 2.

Sedangkan titik panas wilayah Sumatera berjumlah 26 titik yang tersebar di Sumatera Utara 9 titik, Aceh 5, Sumatera Selatan 5, Jambi 3, dan Riau 4 titik.

Jarak pandang di Pekanbaru berkisar 10 km, Rengat 8 km, Pelalawan 10 km, dan Tambang 10 km. rpc

Satgas PKH Segera Tumbangkan 401 Hektar Lahan Sawit Nico Sianipar

Satgas PKH Segera Tumbangkan 401 Hektar Lahan Sawit Nico Sianipar

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus menunjukkan kemajuan nyata dalam upaya pemulihan/reforestasi dan penertiban kawasan hutan di Indonesia.

Hari ini, sebuah langkah penting kembali tercatat dalam agenda kerja Satgas PKH (yang terdiri dari berbagai Kementerian Lembaga), dengan dilaksanakannya kegiatan penumbangan pohon sawit di atas lahan seluas lebih kurang 401 hektar yang berada di dalam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), tepatnya di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Lahan tersebut sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit oleh Pelaku Usaha -Nico Sianipar. Setelah menyadari bahwa aktivitas tersebut dilakukan di dalam Hutan konservasi yang tentu tidak memiliki ijin yang sah, yang bersangkutan secara sadar dan sukarela menyatakan niat untuk menyerahkan kembali lahan tersebut kepada negara dan membantu melakukan pemulihan serta memulangkan pekerjanya secara mandiri.

Penyerahan sudah disampaikan sejak bulan Mei 2025 dan proses ainistrasinya sudah berlangsung kemarin kemarin namun eksekusi lapangan baru terealisasi pada pelaksanaan kegiatan hari ini.

Kegiatan penumbangan sawit hari ini dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Satgas Garuda, Brigadir Jenderal TNI Dody Triwinarto, yang menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendukung proses ini, termasuk aparat penegak hukum dari kejaksaan, kepolisian, dan pengawas kehutanan yang sejak awal telah melakukan penegakan hukum dan pendekatan secara persuasif.

Dalam pernyataannya, Brigjen Dody menyampaikan bahwa langkah yang diambil oleh Nico Sianipar mencerminkan bentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Ia menambahkan bahwa sejak bulan Juni 2025, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara fisik telah kembali dikuasai oleh negara, dan penyerahan lahan ini merupakan wujud nyata dari proses tersebut.

“Dengan pendekatan yang dilakukan oleh Satgas PKH, Alhamdulillah mulai terlihat hasilnya.

Sudah ada masyarakat yang bersedia menyerahkan lahannya secara sukarela, salah satunya adalah yang kita saksikan hari ini. Ini menunjukkan bahwa dengan cara-cara yang soft approach dan humanis, proses reforestasi dapat berlangsung lebih cepat,” ujar Brigjen Dody.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tindakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi para pelaku usaha lainnya yang masih melakukan aktivitas dalam TNTN. Dengan total kawasan yang harus dipulihkan mencapai 81.793 hektar, peran serta masyarakat sangat penting untuk mempercepat pemulihan yang dilakukan oleh negara melalui Satgas PKH.

Sebagai bagian dari proses administrasi, sejumlah aset yang berada di atas lahan tersebut, yakni satu unit jhondeer, satu unit truk, serta beberapa bangunan kayu, telah dilaporkan oleh Satgas kepada pimpinan di pusat dan tercatat sebagai bagian barang yg dikuasai negara.

Saat ini Penegakan hukum oleh Satgas PKH sendiri dilakukan dengan mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu menjadikan hukum pidana sebagai pilihan terakhir. Mengingat kompleksitas sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perambahan di kawasan ini, penyelesaian dilakukan melalui kebijakan yang bijak dan terobosan yang efektif, sesuai arahan Pimpinan Satgas PKH. Peristiwa hari ini adalah salah satu bukti bahwa pendekatan tersebut dapat menghasilkan solusi damai dan produktif bagi semua pihak.

Satgas PKH akan terus bekerja sama dengan masyarakat, aparat, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses pemulihan kawasan hutan negara berjalan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan dan warisan alam Indonesia. rtc

Defisit Anggaran, Pembebasan Lahan Flyover Simpang Panam Harus Ditopang APBN

Defisit Anggaran, Pembebasan Lahan Flyover Simpang Panam Harus Ditopang APBN

By redkoranriaudotco →

Foto: Desain Fky Over simpang Garuda Sakti–HR Soebrantas.

 
KORANRIAU.co,PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru, khususnya di kawasan Simpang Panam. 

Salah satu solusi jangka panjang yang telah disiapkan adalah pembangunan jembatan layang (flyover) di simpang Garuda Sakti–HR Soebrantas yang memang dikenal sebagai salah satu titik terpadat kendaraan.

Namun, hingga kini, progres pembangunan flyover tersebut masih menemui kendala, terutama terkait pembebasan lahan. 
Gubernur Riau Abdul Wahid menjelaskan, saat ini anggaran daerah sedang mengalami tekanan akibat defisit, sehingga pembebasan lahan belum dapat dilakukan sepenuhnya menggunakan dana APBD.

"Karena kita sedang mengalami defisit anggaran, maka kami mengusulkan agar dana ganti rugi lahan dan pembangunan fisik flyover ini bisa ditopang dari APBN. Harapan kita, pembangunan ini tetap bisa berjalan tanpa terkendala biaya,” ujar Gubri Abdul Wahid, Senin (30/6/2025).

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya tetap memprioritaskan pembangunan flyover ini sebagai salah satu langkah strategis mengatasi kemacetan di kawasan Panam. 

Ia memahami betul keresahan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi kemacetan panjang, terutama di pagi dan sore hari.
“Macetnya di sana sudah sangat parah. Kadang bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Maka pembangunan flyover ini sudah sangat mendesak,” tegas Wahid.

Seperti diketahui, Simpang Panam yang menghubungkan Jalan Garuda Sakti dan Jalan HR Soebrantas merupakan jalur utama keluar masuk kendaraan dari dan menuju pusat kota Pekanbaru. 
Kepadatan lalu lintas di titik ini kerap terjadi, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja, sehingga membuat masyarakat berharap besar agar flyover segera dibangun.

Menanggapi kebutuhan mendesak ini, Pemprov Riau telah mengambil langkah cepat dengan menyampaikan usulan pembangunan flyover ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Harapannya, pembangunan bisa segera dimulai setelah proses pembebasan lahan tuntas.

Pemerintah daerah terus mendorong sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah pusat agar masyarakat segera merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur yang memadai. 

Dengan pembangunan flyover ini, arus lalu lintas di kawasan Panam diharapkan akan jauh lebih lancar dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. mc/nor
 
 
 

Gubri Wahid Komitmen Turunkan Enisi Karbon

Gubri Wahid Komitmen Turunkan Enisi Karbon

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukan sekadar agenda tahunan semata.

Melainkan forum penting untuk menyatukan pemikiran dan tekad dalam menentukan arah pembangunan Riau selama lima tahun ke depan.

"Hari ini saya tegaskan, Riau tidak bisa dibangun dengan cara biasa-biasa saja. Kita dihadapkan pada tantangan nyata, seperti kesenjangan wilayah, layanan dasar yang belum merata, ancaman lingkungan, perubahan iklim, hingga ketergantungan ekonomi pada sektor primer tanpa nilai tambah," ujar Gubri Wahid di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (30/6/25).

Ia menyampaikan, pendekatan pembangunan tidak hanya akan difokuskan pada fisik dan ekonomi. Namun, juga sosial budaya, ekologi, dan keseimbangan antarwilayah.

"RPJMD 2025 hingga 2029 kali ini mengusung visi besar, "Riau Bedelau", yakni Riau yang berbudaya melayu, dinamis, ekologis, religius dan maju," sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa komitmen Riau untuk menurunkan emisi karbon sebesar 200 ribu ton per tahun memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Jika dihargai sekitar USD 20 per ton, maka potensi penerimaan daerah bisa mencapai Rp4 triliun per tahun.

"Penurunan emisi ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap perjanjian Paris Agreement. Negara-negara maju harus mendukung negara berkembang seperti kita, dan menjaga hutan serta lahan bisa menjadi nilai tambah ekonomi," ujarnya.

"Saya tahu, hari ini banyak wajah-wajah bupati dan wali kota yang masam karena kondisi fiskal. Tapi mudah-mudahan, ke depan bisa tersenyum. Kita ingin anak-anak Riau, dari pesisir hingga pedalaman, benar-benar merasakan hasil pembangunan secara adil dan merata," imbuhnya.

Gubri Wahid berharap dengan adanya Musrenbang ini, pembangunan Provinsi Riau bisa diselesaikan secara bersama. Serta, ia mengajak seluruh peserta forum untuk menjadikan dokumen RPJMD bukan sekadar rencana, tetapi pedoman kerja nyata yang mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

"Saya berharap dengan Musrenbang ini, diharapkan arah pembangunan Provinsi Riau ke depan semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan, dengan kerjasama kita semua," pungkasnya. mc/nor