KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Langkah tersebut juga
menjadi bagian dari kesiapan menghadapi rangkaian penilaian kepatuhan pelayanan
publik yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia terhadap kementerian,
lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN sepanjang tahun 2026.
Pelaksana tugas (Plt)
Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, bahwa peningkatan kualitas
pelayanan publik di lingkungan Pemprov Riau tidak terlepas dari pendampingan
yang selama ini diberikan oleh Ombudsman Perwakilan Riau. Menurutnya, sinergi
tersebut telah membantu pemerintah daerah dalam melakukan berbagai pembenahan
sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari waktu ke waktu.
"Memang pelayanan
ini semakin meningkat. Alhamdulillah kami yakin dan percaya bahwa Pemprov Riau
didampingi Ombudsman Perwakilan Riau. Kami terima kasih selama ini kerjasama
yang diberikan oleh Ombudsman kepada kami terhadap kegiatan pelayanan publik
memang ini betul-betul dibantu," ujar Plt Gubri SF Hariyanto, di Kantor
Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (10/07/2026).
Dijelaskan, berbagai
inovasi terus dilakukan termasuk penerapan sistem pelayanan berbasis digital.
Hal tersebut tentu untuk meningkatkan efektivitas serta kemudahan masyarakat
dalam mengakses layanan pemerintah.
"Jadi pelayanan
publik kami ini, memang kami sudah laksanakan dengan baik dan ada beberapa
perubahan-perubahan seperti digitalisasi," jelasnya.
Sebagai bukti, Plt
Gubri SF Hariyanto mengungkapkan terdapat peningkatan kualitas layanan di RSUD
Arifin Achmad Provinsi Riau yang dinilai mengalami perubahan signifikan, baik
dari sisi fasilitas maupun kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD). Menurutnya, peningkatan pendapatan BLUD menjadi salah satu indikator
bahwa pelayanan rumah sakit semakin dipercaya dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Optimalisasi
pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah bagus, terkait fasilitas kamarnya tambah
semakin bagus luar biasa. Ini juga merupakan bentuk adanya kenaikan pendapatan
yang cukup naik signifikan dari BLUD," ungkapnya.
Diterangkan, sejumlah
organisasi perangkat daerah juga menunjukkan peningkatan pelayanan, satu
diantaranya seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. OPD
ini dinilai berhasil meningkatkan kualitas layanan sekaligus berdampak pada
pertumbuhan pendapatan daerah.
"Begitu pula
untuk di dinas-dinas, seperti contoh Bapenda Riau ini bagus terkait
pelayanannya. Pendapatan dari mereka juga ada kenaikan yang luar biasa. Tentu,
peningkatan pelayanan semakin bagus karena didampingi dari pihak Ombudsman
Riau," terangnya.
Sementara itu, Anggota
Ombudsman RI, Nuzran Joher, menuturkan bahwa kunjungan yang dilakukan merupakan
bagian dari agenda monitoring sekaligus penguatan terhadap Ombudsman Perwakilan
Riau dalam menghadapi proses penilaian pelayanan publik secara nasional. Ia
menambahkan, pada pertengahan Juli, Ombudsman RI akan memulai tahapan penilaian
terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga
pemerintah kabupaten/kota.
"Kegiatan yang
kami laksanakan ini bertujuan untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan
penguatan kepada rekan-rekan perwakilan di daerah. Karena bahwa pada
pertengahan Juli, kami akan melaksanakan kick-off terkait opini Ombudsman
terhadap penilaian yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga di
tingkat pusat, BUMN, hingga pemerintah daerah," tuturnya.
"Sebagai puncak
dari rangkaian kegiatan, kami akan menyelenggarakan sebuah agenda besar pada
bulan Desember mendatang di hadapan Presiden Republik Indonesia. Dalam acara
tersebut, hasil penilaian dari seluruh lembaga, kementerian, pemerintah
provinsi, hingga kabupaten/kota akan diumumkan secara langsung di depan
Presiden RI," tambahnya.
Lebih lanjut, seluruh
hasil penilaian tersebut nantinya akan diumumkan dalam agenda nasional yang
dijadwalkan pada Desember 2026 dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik
Indonesia. Dengan demikian, pihaknya akan memperkuat koordinasi bersama
Pemerintah Provinsi Riau selama proses penilaian berlangsung.
"Tentu ke depan,
izin Pak Plt Gubernur, kami akan lebih intens berkoordinasi, berkomunikasi, dan
berkolaborasi. Mengingat proses penilaian ini akan berlangsung cukup panjang
hingga November. Sehingga, rekan-rekan perwakilan dalam hal ini Ombudsman Riau
akan turun langsung untuk meninjau instansi atau Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) mana saja yang menjadi fokus penilaian terkait substansi dan pelayanan
dasar di setiap pemerintah daerah," pungkasnya. mcr
No Comment to " Plt Gubri Akui Pelayanan Publik Meningkat Berkat Dukungan Ombudsman "