Kepala BNPB: Di Riau Sudah Tidak Ada Titik Api

Kepala BNPB: Di Riau Sudah Tidak Ada Titik Api

By redkoranriaudotco → Sabtu, 24 Oktober 2026

KORANRIAU.co,JAKARTA - Upaya maksimal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama seluruh Satgas dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) membuahkan hasil. Provinsi Riau resmi dikeluarkan dari daftar prioritas nasional penanganan Karhutla tahun 2026.

 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/26).

 

Ia menyebutkan terjadi penurunan signifikan titik api (hotspot) di sejumlah daerah.

 

"Dari yang awalnya 6 provinsi prioritas, Riau sudah kami keluarkan, karena di Riau sudah tidak ada lagi titik api. Sehingga tersisa 5 provinsi prioritas," kara Kristomei.

 

Adapun 5 provinsi yang masih menjadi prioritas nasional penanganan Karhutla saat ini yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

 

Sementara itu, untuk provinsi yang mengalami kenaikan titik api, yakni Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, namun kenaikan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan.

 

"Kami terus berkoordinasi agar penanganan Karhutla dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah," pungkasnya.

 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat terkait penanganan Karhutla di Riau. Menurutnya, keberhasilan Riau keluar dari daftar prioritas nasional ini tak lepas dari kerja keras Satgas Karhutla Riau, serta dukungan masyarakat.

 

"Tentu ini menjadi hal yang patut kita apresiasi. Atas kerjasama Satgas Karhutla, relawan hingga masyarakat yang membantu proses pemadaman api sesuai dengan arahan bapak Presiden RI, bahwa penanganan harus dilakukan dengan sistem gotong royong dan kerja sama. Sehingga, Riau dinyatakan keluar dari daftar prioritas nasional atas penanganan bencana Karhutla," kata SF Hariyanto, Sabtu (24/10/2026).

 

Kendati demikian, kedepannya Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda dan stakeholder terkait tetap melakukan mitigasi dan antisipasi secara rutin dan berkelanjutan. Sehingga titik api yang sewaktu-waktu bisa muncul dapat segera dituntaskan. 

 

"Pemprov Riau akan tetap siaga penuh, terutama menjelang puncak musim kemarau, agar status zero hotspot dapat dipertahankan," ungkapnya.

 

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurunya, peran aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga Riau tetap zero titik api.

 

"Kita minta dukungan dari masyarakat. Agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Tanpa kesadaran bersama untuk berhenti membakar, upaya yang telah dilakukan Satgas Karhutla di lapangan akan sia-sia," pungkasnya. rls/nor

 

Kapolri Suyudi Gandeng China Buru Dalang Lab Narkoba 1 Ton di Aceh

Kapolri Suyudi Gandeng China Buru Dalang Lab Narkoba 1 Ton di Aceh

By redkoranriaudotco → Jumat, 23 Oktober 2026

KORANRIAU.co- Sebanyak 1,2 ton sabu cair metamfetamin diamankan dari pengungkapan laboratorium rahasia (clandestine lab) narkotika terbesar di Indonesia yang berlokasi di Pidie, Aceh. Kini kepolisian masih memburu pengendali utama barang haram tersebut.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan China untuk mencari keberadaan pengendali utama.

"Tim saat ini masih memburu para daftar pencarian orang atau DPO meliputi pengatur lapangan berinisial Z, ES, J, BR, SS serta berkoordinasi dengan NC City Tiongkok untuk menangkap pengendali utama, yaitu Saudara LS," kata Suyudi saat konferensi pers di Aceh, Jumat (23/10).

Suyudi menuturkan pihaknya juga akan memeriksa enam ponsel dari hasil penggerebekan yang dilakukan. Dia akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus ini.

"Kami akan mendalami forensik digital terhadap 6 telepon genggam yang ditemukan di TKP dan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna memiskinkan jaringan ini," ujarnya.

Laboratorium tersebut sebelumnya digerebek oleh tim gabungan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ada dua toko yang disulap menjadi pabrik sabu tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, clandestine lab di Pidie ini diduga kuat terafiliasi dengan jaringan narkoba internasional lintas negara yang melibatkan sindikat asal China, Malaysia, dan Indonesia.

Di dalam ruko di Pidie, petugas mengamankan sejumlah tersangka, yakni LJ dan F, juga MY, AK, dan AY.

Dari hasil penggeledahan, tim gabungan menemukan barang 20 drum sabu cair dan kurang lebih 500 kg sabu kristal. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 1,2 ton bruto. cnnindonesia

Mahasiswa Unri Demo Perkuliahan Terganggu Akibat Kabut Asap

Mahasiswa Unri Demo Perkuliahan Terganggu Akibat Kabut Asap

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas perkuliahan mahasiswa. Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai membuat proses belajar tidak berjalan maksimal, terlebih saat mahasiswa memasuki masa ujian.

Hal itu disampaikan Syukri Hidayat, mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (UNRI) yang juga menjabat Kepala Dinas Sosial Politik BEM FKIP UNRI di sela-sela aksi unjuk rasa depan gerbang Kantor Gubernur Riau, Jumat (23/10/26).

“Perkuliahan biasa saja belum tentu maksimal, apalagi dengan PJJ. Sekarang sudah memasuki masa-masa ujian, tetapi sampai saat ini tugas kami masih belum selesai. Kami masih tertahan karena belum bisa menuntaskan tugas-tugas tersebut akibat PJJ,” katanya.

Atas kondisi itu, Syukri dan rekan-rekannya menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan pembenahan agar bencana karhutla tidak terus berulang setiap tahun. 

Kedua, aparat penegak hukum harus menangkap pelaku pembakaran lahan. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah juga harus memastikan upaya pencegahan berjalan efektif. Sehingga, masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban kabut asap," tegas Syukri.

Kabut asap ini berasal dari kebakaran di Riau maupun kiriman dari daerah lain. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pada awal kejadian terdapat sembilan titik api di Riau. 

Karhutla ini turut menyumbang asap di sejumlah wilayah, termasuk Kota Pekanbaru. Setelah kebakaran di titik-titik tersebut mereda, kebakaran kembali terjadi di sejumlah daerah lain, seperti Jambi, Kalimantan, dan Sumatera Selatan.

"Asap itulah yang kemudian sampai saat ini masih menyelimuti kita. Jadi, ada asap kiriman,” sebut Syukri.

Mahasiswa tidak memiliki kewenangan maupun kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla secara langsung. Karena itu, aksi penyampaian aspirasi menjadi salah satu cara untuk mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas.

“Kami tidak memiliki kekuatan yang banyak untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya, kami berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar bisa berbenah, menangkap para pelaku pembakaran, dan mencegah kebakaran ini terjadi lagi pada masa mendatang,” urai Syukri.

Pemerintah daerah di Riau telah melakukan sejumlah upaya penanganan. Namun, langkah tersebut masih perlu ditingkatkan. Agar, persoalan kabut asap dapat ditangani secara lebih optimal.

"Pemerintah daerah di Riau mungkin sudah melakukan penanganan, tetapi masih belum terlalu baik. Pemerintah daerah perlu membawa persoalan ini ke pemerintah pusat. Karena sampai sekarang, masalah di titik-titik api belum sepenuhnya terselesaikan,” tutupnya. ck

Kejari Kuansing Menangkan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak atas Ayah Kasus Cabul

Kejari Kuansing Menangkan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak atas Ayah Kasus Cabul

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,KUANSING- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) melalui bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) telah memenangkan Gugatan pencabutan hak kekuasaan anak dari seorang ayah yang melakukan kasus pencabulan, Kamis (22/10/26).

 

 

Hal ini merupakan langkah penting yang diwujudkan oleh Datun Kejari Kuansing, melalui penegakan hukum yang telah dilakuka. Ini dikarenakan ayah dari seorang anak dibawah umur telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri.

 

Bahkan sang Ayah telah dipidana berdasarkan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Sehingga atas dasar putusan dari hakim pidana tersebut Jaksa Pengacara Negara pada Kejarii Kuansing melakukan pencabutan hak asuh ayah kandungnya terhadap anak kandungnya tersebut.

 

Tujuan pecabutan kuasa hak asuh itu, agar anak tersebut tidak mengalami kerusakan mental dan menghilangkan rasa traumatic psikologis dari kejadian yang pernah dialaminya. Sehingga anak tersebut nantinya dapat bertumbuh kembang sama seperti anak-anak lainnya.

 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Andre SH MH, mengatakan, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihaknya melalui Bidang Datun yang didalamnya terdapat Jaksa Pengacara Negara langkah yang sangat penting untuk menjamin keselamatan, perlindungan hukum, dan pemulihan anak. Ini dikarenakan orang tua telah melakukan pelanggaran berat yang merusak fungsi pengasuhan dan membahayakan anak tersebut kedepannya. 

 

Andre  juga menegaskan, penegakan hukum ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara. Hal ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang lainnya guna menegakkan kepastian hukum dan kewibawaan negara, dalam hal menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

 

Sementara Kasi Datun Kejari Kuansing Ahmad Syafii Hasibuan SH menambahkan, keberhasilan dalam penegakan hukum ini tidak terlepas dari adanya peran dari Bidang Datun, yang didalamnya terdapat Jaksa-Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang handal. Diantaranya, Jaksa Sunardi SH. Surya Perdana Hendriatmi SH, M Rizkal Al Amin SH MKn, Aditya Try Prasetyo SH. Termasuk peran penting Kasi Datun sebelumnya Dr (C) Raden Muhammad Shandy Meita SH, yang telah berjuang keras dari awal sampai gugatan ini dimenangkan oleh Jaksa Pengacara Negara.

 

“Nantinya kami akan terus berinovasi melakukan penegakan hukum terhadap hal-hal yang lebih besar lagi dan menunjukkan kehadiran Jaksa Pengacara Negara dalam berbagai lini atau sektor. Baik dipemerintahan ataupun non Pemerintahan nantinya hal ini kami lakukan demi menegakkan kewibawaan Negara dari hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan negara. Dibidang Datun Kejari Kuantan Singingi memiliki Kasubsi yang hebat-hebat  serta Staf yang sangat luar biasa yang akan mendukung saya selaku Kasi Datun Kejari Kuansing,”tutupnya. Rls/nor

 

Riau Tertinggi Nasional Capaian Imunisasi Anak

Riau Tertinggi Nasional Capaian Imunisasi Anak

By redkoranriaudotco →

Foto: Kadiskes Riau Zulkifli.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Provinsi Riau mencatatkan prestasi tertinggi secara nasional dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Imunisasi Kejar / Bulan Imunisasi Anak (BIK) 2026.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per 19 Oktober 2026, Riau menjadi provinsi dengan persentase capaian imunisasi kejar tertinggi untuk dua kelompok usia.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, Zulkifli menyebutkan pada kelompok usia di bawah 12 bulan (surviving infants), sebanyak 12.958 anak dari total sasaran 85.337 anak di Riau berhasil mendapatkan minimal satu dosis imunisasi yang terlewat.

"Capaian ini menjadikan Riau dengan cakupan sebanyak 15 persen. Ini menjadi yang tertinggi di Indonesia, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 4 persen," kata Zulkifli, Jumat (23/10/2026).

Dikatakannya, prestasi serupa juga terdapat pada kelompok baduta usia 12 sampai 24 bulan. Sebanyak 7.445 baduta dari sasaran 84.382 anak di Riau terlayani imunisasi kejar, dengan persentase 7% yang juga menjadi tertinggi nasional.

Zulkifli menegaskan, pihaknya terus melakukan monitoring harian dan mingguan guna mengidentifikasi daerah dengan cakupan rendah, agar tindakan korektif segera dilaksanakan.

"Kita pastikan data pelaksanaan imunisasi diinput setiap hari melalui ASIK. Sehingga datanya termonitor dan sasaran anak usia di bawah 12 bulan dan sebelum usia 24 bulan yang belum lengkap bisa segera dikejar," katanya.

Hal ini mendapat apresiasi dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dirinya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, kader posyandu, serta Dinas Kesehatan kabupaten kota yang telah bekerja keras di lapangan.

"Capaian tertinggi nasional ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama. Imunisasi adalah investasi masa depan anak Riau. Saya minta capaian ini jangan membuat kita lengah, justru harus dikebut sampai seluruh anak di Riau mendapatkan hak imunisasi lengkap," ujar SF Hariyanto.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau akan terus mendukung penuh program imunisasi kejar sebagai upaya pencegahan stunting dan pencegahan KLB penyakit seperti campak, rubella, difteri, dan polio.

"Anak yang sehat adalah pondasi Riau yang unggul. Dari Riau yang sehat, untuk Indonesia Emas 2045. Terus kejar, jangan ada satu anak pun tertinggal," pungkasnya.

Untuk diketahui, secara nasional, program BIK telah berhasil menjaring 134.850 bayi usia <12 bulan dan 101.007 baduta yang sebelumnya belum lengkap imunisasinya.

Di bawah Riau, provinsi dengan capaian tinggi lainnya adalah Sulawesi Tenggara (7%) dan DKI Jakarta (5%) untuk usia <12 bulan, serta DKI Jakarta (4%) dan Papua Selatan (4%) untuk kelompok baduta.

Data ini menunjukkan masih banyak anak yang belum mendapatkan hak imunisasi dasar lengkap, namun melalui BIK, upaya kejar imunisasi terus dipercepat untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. rls