Cegah Manipulasi TPP, Pemprov Riau Gunakan Aplikasi Digital SIGMA

Cegah Manipulasi TPP, Pemprov Riau Gunakan Aplikasi Digital SIGMA

By redkoranriaudotco → Selasa, 06 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyiapkan pemanfaatan Aplikasi SIGMA untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis pada kinerja. Hal itu dibahas dalam Rapat Persiapan Pemanfaatan Aplikasi SIGMA dan Pembahasan Distribusi atau Penataan Tenaga Akuntansi, Senin (5/10/26).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, rapat tersebut membahas bagaimana setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengembangkan potensi dan memaksimalkan kinerjanya.

"Rapat hari ini kita membahas tentang bagaimana setiap ASN itu bisa mengembangkan potensinya, kemudian bisa memaksimalkan kinerjanya. Karena kita sudah sepakat, sebagai mana arahan Pak Gubernur untuk dapat mengukur kualitas ASN melalui manajemen talenta. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi bahwa untuk memaksimalkan potensi ASN harus ada alat ukurnya supaya kita bisa memberikan kepercayaan kepada semua ASN dan berlaku adil," ujar Syahrial Abdi.

Menurutnya, Pemprov Riau menyiapkan perangkat mulai dari hulu, di mana masing-masing OPD harus mengidentifikasi beban kerja yang akan dibagi kepada pejabat yang ada, baik struktural maupun fungsional.
"Kalau dulu kita lebih gampang karena semuanya struktural, hari ini struktural dipersempit fungsional yang diperbesar. Dan fungsional, sebagian ASN kita, mungkin menganggap sesuatu yang secara pertanggungjawaban itu tidak mutlak bagi dia," jelasnya.

Untuk itu, Pemprov Riau mulai mengukur pekerjaan fungsional dengan indikator keberhasilan yang jelas. Kinerjanya akan dihitung dan didigitalisasi melalui Aplikasi SIGMA.

"Hari ini kita mulai mengukur pekerjaan fungsional itu indikator keberhasilannya apa, kinerjanya dihitung seperti apa. Sekarang kita mau membuat itu dengan digitalisasi. Karena kalau manual bisa dimanipulasi dan segala macam bentuk kecurangan," katanya.

"Dengan digitalisasi kita memaksa semua orang berada di dalam sistem, kalau dia merasa dia hadir, ya absennya melalui biometrik. Kalau dia merasa dia bekerja ya dia upload hasil kerjanya. Dan itu yang akan dibobot, jadi setiap kinerja itu dihargai, diakui dan kemudian diberikan haknya," tegas Syahrial.

Sebagai langkah awal, Pemprov Riau akan meminta masing-masing OPD untuk bersurat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk penunjukan Ketua Tim. Selain itu, akan ada pembaharuan aplikasi oleh BKD, serta sistem pengawasan yang akan dirapikan, termasuk kemungkinan adanya perubahan Peraturan Gubernur.

"Akan kita siapkan dulu instrumen itu dan kita berharap bisa diimplementasikan paling tidaknya di dua bulan terakhir di tahun ini," pungkasnya. mcr

FBI Tangkap Terduga Mata-mata China Kuntit Keluarga Presiden Taiwan

FBI Tangkap Terduga Mata-mata China Kuntit Keluarga Presiden Taiwan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-  FBI menangkap seorang perempuan yang diduga menjadi mata-mata China setelah dituduh menguntit dan mengumpulkan informasi tentang keluarga Presiden Taiwan Lai Ching te di Amerika Serikat.

Perempuan bernama Wanying Zhang alias Heather, 34 tahun, ditangkap di Bandara Internasional Los Angeles (LAX) saat hendak terbang ke China.

Asisten Jaksa AS untuk Distrik Pusat California, Bill Essayli, mengatakan Zhang diduga bekerja untuk pemerintah China tanpa mendaftarkan diri sebagai agen asing. Pendaftaran tersebut diwajibkan berdasarkan hukum Amerika Serikat.

Menurut Essayli, Zhang mengambil foto dan video orang yang menjadi targetnya. Ia juga diduga mengirimkan informasi mengenai nomor pelat kendaraan kepada pejabat China.


Kantor Kepresidenan Taiwan mengonfirmasi bahwa kerabat Lai menjadi sasaran Zhang. Namun, kantor tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apakah putra Lai termasuk target.

Taiwan menyebut kasus tersebut sebagai bentuk "penindasan transnasional".

"Taiwan mengutuk keras tindakan barbar tersebut karena mengabaikan hak asasi manusia dan kedaulatan nasional," kata juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo.

Kuo mengatakan tindakan tersebut bertujuan menekan, mengancam, bahkan melukai individu yang memperjuangkan kebebasan dan demokrasi, termasuk keluarga mereka.


Zhang diketahui merupakan agen penjualan properti berlisensi yang tinggal di Irvine, California selatan. Informasi tersebut berdasarkan catatan perizinan dan daftar properti yang dilaporkan media lokal KTLA.

Belum diketahui kewarganegaraan Zhang. Belum diketahui pula apakah dia telah didampingi pengacara.

Zhang dijadwalkan menjalani sidang pertama di pengadilan federal Los Angeles pada Senin (5/10).


Kedutaan Besar China di Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas kasus tersebut. Kementerian Luar Negeri China juga tutup karena hari libur.

Kasus ini terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat antara China dan Taiwan.

China dan Taiwan terpisah setelah perang saudara pada 1949. Beijing hingga kini mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.


Lai terpilih sebagai presiden Taiwan pada 2024. Ia berulang kali menegaskan bahwa Taiwan dan China tidak saling memiliki serta menyatakan Republik Rakyat China tidak berhak mewakili Taiwan.

China menganggap Lai sebagai separatis dan menyebutnya sebagai "perusak perdamaian".

Selama pemerintahannya, Lai juga meningkatkan fokus Taiwan terhadap pertahanan. Ia berencana menaikkan belanja pertahanan dari sekitar 3 persen menjadi 5 persen produk domestik bruto (PDB) dan mendorong anggaran khusus untuk membangun sistem pertahanan udara T-Dome.
cnnindonesia

Erick Thohir setelah Timnas Indonesia Juara: Sejarah Baru TerciptaS4

Erick Thohir setelah Timnas Indonesia Juara: Sejarah Baru TerciptaS4

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co- Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pesan melalui akun media sosial sesaat setelah Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Setelah wasit Akhrol Riskullaev meniup peluit panjang, Erick seketika mengunggah foto Timnas Indonesia dengan grafis tulisan 'Champions' dan 'History'.

Dalam takarir, Erick menyampaikan torehan historis Timnas Indonesia dalam ajang yang baru pertama berlangsung.

"Sejarah baru tercipta. Timnas Indonesia menjadi juara pertama FIFA ASEAN Cup 2026. Hari ini Merah Putih berkibar paling tinggi. Timnas Indonesia membuktikan, ketika Indonesia bersatu, tidak ada yang tidak mungkin."

"Terima kasih para pemain, pelatih, ofisial, dan seluruh rakyat Indonesia yangtidak pernah berhenti percaya. Indonesia Bangga!" tulis Erick.


Unggahan itu mendapat respons, termasuk dari akun FIFA yang menampilkan emoji tepuk tangan dan bendera Indonesia.

Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup edisi pertama. Dalam laga final, Kevin Diks dan kawan-kawan mengalahkan Thailand melalui babak adu penalti.



Hingga 120 menit Indonesia dan Thailand imbang 2-2. Gol Dean James pada menit ke-84 dibalas Iklas Sarnon pada menit ke-87. Kemudian gol Peeradol Chamrasamee pada menit ke-111 dibalas Elkan Baggott empat menit kemudian.

Pada babak adu penalti empat algojo Indonesia sukses melaksanakan tugas dengan baik. Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama bisa menyarangkan si kulit bulat.

Sementara hanya dua algojo pertama Thailand yang bisa mencetak gol yakni Manuel Tom Bihr dan Waris Choolthong. Sedangkan Sarach Yooyen dan Nattapong Sayriya tidak bisa menjaringkan bola ke gawang Emil Audero.
cnnindonesia

Demo PT SP Pelalawan, Masyarakat Tuntut Pola Kemitraan

Demo PT SP Pelalawan, Masyarakat Tuntut Pola Kemitraan

By redkoranriaudotco → Senin, 05 Oktober 2026

KORANRIAU.co,PELALAWAN- Forum Masyarakat Tuntut Kemitraan (FMTK) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT Serikat Putra (SP) terkait realisasi kemitraan dan penyelesaian sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas.

Humas FMTK, Eka Putra, S.Sos., Senin (5/10/2026) menyebut terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan kepada perusahaan.

Pertama, FMTK meminta PT Serikat Putra segera merealisasikan kemitraan sebesar 20 persen dari luas HGU yang dikuasainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, FMTK meminta perusahaan segera merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat pada 12 November 2018. Kesepakatan tersebut antara lain mencakup persoalan lahan pemakaman sekitar 43 kelompok, Daerah Aliran Sungai (DAS), tanah masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi, serta penguasaan kebun di luar HGU.

Ketiga, FMTK meminta PT Serikat Putra menyelesaikan persoalan pajak PPN Koperasi Produsen yang disebut masih belum dibayarkan.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar FMTK pada Senin (5/10/2026). FMTK yang tergabung dari masyarakat di 15 desa dan 1 kelurahan di tiga kecamatan, yakni Bandar Petalangan, Bunut, dan Kerumutan, melakukan aksi di tiga titik, yaitu Jalan Sialang Tambusu, Simpang Tahu, dan Maliki.

Massa aksi diperkirakan mencapai kurang lebih 1.000 orang dan hingga berita ini disusun, aksi masih berlangsung.

FMTK menyatakan aksi tersebut dilakukan untuk mendorong perusahaan merealisasikan tuntutan dan menyelesaikan persoalan yang telah disepakati sebelumnya. rtc

Plt Gubri SF Hariyanto: Anggaran Terbatas tak Boleh Ganggu Pelayanan

Plt Gubri SF Hariyanto: Anggaran Terbatas tak Boleh Ganggu Pelayanan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Di tengah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Riau memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan penganggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Senin (5/10/2026).

SF Hariyanto mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita harus menyesuaikan program 2027 dengan kondisi keuangan yang ada. Jangan kita membuat anggaran besar sementara uangnya tidak ada, yang penting program yang kita kerjakan benar-benar menyentuh masyarakat,” katanya.

Menurut SF, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan pelayanan dasar. Pembiayaan kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, hingga infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ia secara khusus menegaskan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah yang harus tetap diselesaikan, termasuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pelayanan dasar ini wajib harus kita selesaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau perlu makan tidak perlu makan, yang penting untuk biaya kesehatan ada semuanya,” ujar SF.

Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap program dan anggaran agar setiap belanja daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Riau, Raja Isyam Azwar, menilai perhatian Pemprov Riau terhadap pelayanan dasar menunjukkan bahwa pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Ia menyebut sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan, di antaranya program BPJS, penanganan kemiskinan dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta perbaikan infrastruktur jalan.

“Tadi beliau sampaikan ada program BPJS, kemudian ada program tentang kemiskinan dan daerah-daerah miskin yang tingkat kemiskinannya tinggi juga mendapatkan perhatian. Satu lagi tentang perbaikan infrastruktur jalan, menurut saya itu juga sangat baik,” katanya.

Raja Isyam mengatakan PWI Riau memahami kondisi keuangan daerah tersebut. Pemahaman itu, menurutnya, menjadi dasar bagi PWI untuk menyesuaikan pelaksanaan program organisasi agar tetap berjalan tanpa menambah beban pemerintah daerah.

“Biasanya kita mendapat support full dari Pak Gubernur dan Provinsi, tetapi kita akan berusaha meskipun kondisi kita prihatin. Kita tetap akan memberikan yang terbaik dan mencari solusi supaya tidak memberatkan daerah,” pungkasnya. mcr