Gubri Wahid Ingin Wujudkan Satu Rumah Satu Sarjana

Gubri Wahid Ingin Wujudkan Satu Rumah Satu Sarjana

By redkoranriaudotco → Senin, 02 Juni 2025

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid meminta dukungan dan peran aktif Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Provinsi Riau untuk turut serta dalam menyukseskan program “Satu Rumah Satu Sarjana”. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Riau secara signifikan.

 

Pertemuan antara Gubernur bersama ADI Provinsi Riau ini berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Senin (2/6/2025). Diskusi tersebut menjadi langkah kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendorong kemajuan pendidikan di Riau.

Menurut Wahid, peran dosen sangat penting dalam merealisasikan program satu rumah satu sarjana. Melalui program ini, ia berharap dapat meningkatkan kualitas SDM di Riau yang akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Kami punya program satu rumah satu sarjana, dalam han ini tentu dosen penting perannya. Kita akan buat programnya, mahasiswa tidak perlu kekampus untuk belajar, sehingga kita harapkan kualitas SDM kita meningkat, lalu IPM naik," ujarnya.

"Kemudian, angka rata-rata lama sekolah (RLS) juga penting karena mempengaruhi IPM. Saya ingin dosen juga terlibat disini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Gubri menyampaikan bahwa program ini akan menyasar masyarakat kurang mampu. Tujuannya, agar mereka juga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tinggi. 

"Program ini tentunya diperuntukkan bagi masyarakat kita yang tidak mampu," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa program ini tidak hanya menekankan pendidikan formal, tapi juga memberikan pemahaman tentang digitalisasi dan dunia usaha. Dengan begitu, para sarjana di Riau tidak hanya memiliki gelar, tetapi juga bekal pengetahuan praktis yang relevan.

"Apa yg dikejar pada program satu rumah satu sarjana? salah satunya adalah pemahaman mereka tentang digitilasisasi dan dunia usaha. Sehingga punya dasar dan penguatan secara pengetahuannya terbentuk," terangnya.

Di sisi lain, Wahid juga menyoroti pentingnya peran ADI dalam memperjuangkan hak-hak dosen di Riau. Ia berharap ADI bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas dosen serta tempat berbagi dan bertukar pikiran.

"ADI memiliki peran penting untuk berbagai misi yang akan dicapai, seperti membela hak hak dosen, kemudian meningkatkan kualitas dosen, dan ada asosiasi sosial untuk mmbantu dosen yang sehari-harinya ada kemalangan. Maka ini penting untuk menjadi wadah curhat dan bertukar pikiran," tutupnya. mc/nor

 

Enam Pengecer Pupuk Subsidi di Rohul Didakwa Rugikan Negara Rp24,5 Miliar

Enam Pengecer Pupuk Subsidi di Rohul Didakwa Rugikan Negara Rp24,5 Miliar

By redkoranriaudotco →

Foto: Terdskwa Syaiful saat mengikuti sidang dengan menggunakan kursi roda.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Enam agen pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), menjadi terdakwa dugaan korupsi yahg merugikan negara Ro24,5 miliar, Senin (2/6/25) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

 

Keenam terdakwa yakni, Sanggam Manurung pemilik UD Sei Kuning Jaya, Fitria Ningsih pemilik UD Anugerah Tani, April Srianto pemilik UD Cindi. Kemudian, Abdul Halim pemilik UD Jaya Satu, Yohanes Avila Warsi selaku pemilik Koperasi Tani Sri Rejeki dan Syaiful pemilik UD Bina Tani.

 

Sidang yang dipimpin majelis hakim Jonson Parancis SH MH ini, lima terdakwa mengikutinya secara online dari Rutan Pasir Pangaraian. Sementara terdakwa Syaiful yang duduk di kursi roda karena sakit, bisa hadir langsung ke ruang sidang.

 

Jaksa penuntut umum (JPU) Agung Arda Putra SH. Dalam dakwaan disebutkan, bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan para terdakwa terjadi pada tahun 2019 hingga 2022 silam.

 

Berawal ketika para terdakwa yang merupakan pemilik kios atau pengecer resmi itu ditunjuk menyalurkan pupuk bersubsidi yang bersumber dari APBN kepada petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Kecamatan Rambah Samo.

 

Pupuk bersubsidi jenis Urea dan Non Urea itu di produksi oleh PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013. Sementara distribusi dilakukan melalui PT Andalas Tuah Mandiri dan CV Berkah Makmur, melalui para terdakwa selaku agen pengecer.

 

Akan tetapi, para terdakwa justru tidak menyalurkan pupuk bersubsidi itu sesuai dengan mekanisme. Para terdakwa malah menjual pupuk itu ke pihak lan yang tidak masuk dalam RDKK.

 

Bahkan, para terdakwa mem laporan fiktif setiap bulannya terkait penyaluran pupuk bersubisidi itu. Mereka seolah-olah telah menyalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Dalam laporan bulanan itu, para terdakwa memalsukan tanda tangan petani. Ada juga petani yang diminta menandatangani formulir penebusan dan kwiitansi pembelian kosong. Selanjutnya, terdakwa mengisi kwitansi kosong itu sesuai kebutuhan laporan bulanan.

Akibat penyelewengan yang dilakukan itu, keenam terdakwa masing-masing merugikan negara bervariasi mulai Rp3 hingga Rp5 miliar. Berdasarkan audit Inspektorat Provinsi Riau ditemukan kerugian mencapai Rp24.536.304.782,61.

JPU menjerat para terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

Atas dakwaan JPU itu, lima terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan). Hanya terdakwa April Srianto yang mengajukan eksepsi. nor

 

 

Dua Kasus HAM Berat Masuk Penulisan Ulang Sejarah RI

Dua Kasus HAM Berat Masuk Penulisan Ulang Sejarah RI

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co- Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) memutuskan hanya akan memasukkan dua dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara dalam proyek penulisan sejarah ulang RI.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon beralasan keputusan itu ditetapkan karena proyek tersebut bukan untuk menulis sejarah HAM. Menurut Fadli, proyek penulisan ulang sejarah memuat keseluruhan sejarah Indonesia.

"Ini bukan menulis tentang sejarah HAM, ini sejarah nasional Indonesia yang aspeknya begitu banyak dari mulai prasejarah atau sejarah awal hingga sejarah keseluruhan," kata Fadli usai menghadiri soft launching Sumitro Institute di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6).

Menurut Fadli, publik tak perlu khawatir proyek penulisan ulang sejarah akan mengabaikan sejarah yang tertulis dalam sumber atau buku lain.


Namun, dia menegaskan proyek penulisan sejarah RI akan membuat narasi yang lebih positif. Bukan untuk mencari kesalahan pada setiap era.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan mudah pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," kata dia yang juga politikus Gerindra itu.

Fadli menyebut proyek penulisan ulang sejarah akan membuat narasi Indonesia-sentris dan menghilangkan bias kolonial. Sehingga, sejarah nasional bisa relevan dengan generasi muda.

"Terutama untuk mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional kita dan tentu saja juga untuk menjadikan sejarah itu semakin relevan bagi generasi muda," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, sejumlah pihak termasuk sejarawan mengkritik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Dalam outline penulisan sejarah baru, hanya ada dua dari 12 pelanggaran HAM berat yang diakui Komnas HAM.

Beberapa peristiwa penting seperti kasus pelanggaran HAM '65 hingga penculikan di akhir Orde Baru disebut tak masuk dalam outline buku tersebut.

Berikut daftar 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diakui negara pada 11 Januari 2023 oleh Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi):

1. Peristiwa (1965-1966)
2. Penembakan Misterius (Petrus) (1982-1985)
3. Talangsari, Lampung (1989)
4. Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh (1998-1999)
5. Penghilangan Paksa Aktivis (1997-1998)
6. Tragedi Trisakti dan Semanggi I & II (1998-1999)
7. Kerusuhan Mei (1998)
8. Simpang KKA, Aceh (1999)
9. Wasior, Papua (2001)
10. Wamena, Papua (2003)
11. Jambo Keupok, Aceh (2003)
12. Peristiwa Timor Timur pasca-referendum (1999,diadili di Pengadilan HAM ad hoc, namun hasilnya kontroversial).
cnnindonesia

Gubri Wahid: Pancasila Adalah Jiwa Bangsa

Gubri Wahid: Pancasila Adalah Jiwa Bangsa

By redkoranriaudotco →

 

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Riau untuk memperkokoh dan memperkuat ideologi tersebut di dalam diri masing-masing. Baginya, Pancasila adalah sebuah pedoman hidup yang bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

"Pancasila adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bangsa, serta bintang penuntun dalam wujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," ujarnya saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kantor Gubernur Riau, Senin (2/6/25).

Gubri sampaikan, ideologi dan nilai yang ada di dalam pancasila harus mewarnai setiap sendi kehidupan. Nilai tersebut antara lain adalah nilai ketuhanan, persatuan, gotong royong, keadilan, serta kerakyatan.
Perubahan situasi budaya, ekonomi, pembangunan negara, dan segala hal lainnya dikatakan Gubri akan mengubah Pancasila juga. Namun perubahan itu harus terjadi tanpa menggerus nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

"Nilai-nilai gotong royong, ketuhanan, keadilan, persatuan, kerakyatan, hal ini adalah dasar pondasi kita. Nilai ini tidak boleh tergerus meski terjadi perubahan situasi baik ekonomi, digitial, dan segala macamnya, nilainya tidak boleh tergerus," tegasnya.

Dalam memperkokoh ideologi tersebut, Gubri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk merenungkan kembali untuk mengingat bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman di Indonesia. Ada lebih dari 200 jiwa dengan latar belakang suku, ras, agama, dan bahasa yang berbeda disatukan oleh Pancasila.

"Dalam Pancasila kita belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan terpecahnya kekuatan untuk bersatu, tapi dari sila pertama sampai lima terkandung leinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong dan memberikan penghormatan pada martabat manusia," ungkapnya.

Memperkokoh ideologi Pancasila, lanjut Gubri, juga merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah menuju Indonesia Emas. Hal itu karena Pancasila adalah pondasi dalam mencegah ketimpangan dan dehumanisasi di masyarakat.

"Kita sadari, kemajuan tanpa ideologi kita mudah goyah, kemajuan ekonomi tanpa ideologi melahirkan ketimpangan, teknologi tanpa bimbingan norma lancasila bisa menjerumuskan bangsa menjadi dehumanisasi. Perkokoh Ideologi berarti menegaskan kembali pembangunan bangsa yang berakar nilai ketuhan dan kemanusiaan," pungkasnya. mc/nor

Gubri Wahid Komit Tingkatkan Akses Layanan Pendidikan di Riau

Gubri Wahid Komit Tingkatkan Akses Layanan Pendidikan di Riau

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Tidak hanya komitmen dalam peningkatan infrastruktur maupun pembangunan berkelanjutan, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid juga berkomitmen untuk peningkatan layanan dan akses pendidikan gratis bagi setiap anak di daerah ini. 

Adapun rencana kerja Gubri dan Wagubri bidang peningkatan akses dan layanan pendidikan yakni pendidikan gratis melalui BOSDA kepada SMA/SMK dan SLB. 

Kemudian, pencegahan anak putus sekolah dan pengurangan beban masyarakat melalui pemberian seragam gratis kepada siswa, serta dukungan penyelenggaraan sekolah rakyat. 

Untuk hasil dari 100 kerja Gubri Abdul Wahid bidang pendidikan dengan rencana kerja pendidikan gratis melalui BOSDA kepada SMA/SMK dan SLB, yakni telah dilakukan pemberian Bosda kepada SMA/SMK dan SLB Negeri dan Swasta. 

Lalu, pemberian Bosda afirmasi kepada siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri bersekolah di sekolah swasta.  

"Tahun ajaran 2024/2025, Bosda afirmasi diberikan kepada 842 siswa di 6 kabupaten/kota. Pada PPDB tahun 2025, ditingkatkan alokasinya menjadi 3.150 siswa di 12 kabupaten/kota," ujar Gubri, Ahad (1/6/25). 

Untuk rencana kerja dukungan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, dilakukan pemberian bantuan operasional sekolah kepada MA swasta. Dialokasikan kepada 373 MA swasta di 12 kabupaten/kota.

Selanjutnya, program kerja pencegahan anak putus sekolah dan pengurangan beban masyarakat melalui pemberian seragam gratis kepada siswa, dengan hasil kerja pemberian seragam gratis bagi siswa kelas X SMA/SMK/SLB Negeri  dan Swasta di 12 Kab/kota. Dialokasikan untuk 110.000 siswa yang diterima pada PPDB tahun 2025. 

Sedangkan untuk program kerja pencegahan anak putus sekolah dan pengurangan beban masyarakat melalui dukungan penyelenggaraan sekolah rakyat, Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan dua tahap pengembangan sekolah rakyat. 

Tahap satu, di tahun 2025 ini akan dibuka sekolah rakyat, di Gedung Asrama Haji Provinsi Riau. Hasil survey Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau, BPPW Provinsi Riau tanggal 9 Mei 2025, Gedung asrama  Haji mencukupi untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Dengan sasaran menampung 50 siswa atau sebanyak dua kelas, dari keluarga tidak mampu, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. 

"Tahap dua, diusulkan pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Pasir Putih," tutupnya. mc/nor