Plt Gubri SF Hariyanto Dorong Perluasan Agen Perlinsos

Plt Gubri SF Hariyanto Dorong Perluasan Agen Perlinsos

By redkoranriaudotco → Senin, 21 September 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memperkuat persiapan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial seiring rencana penerapan Digitalisasi Perlindungan Sosial secara nasional, melalui Agen Perlinsos. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam memperbaiki sistem pendataan dan penetapan penerima bantuan sosial ke depan. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memastikan data masyarakat terus diperbarui.

"Sesuai arahan pemerintah pusat, Digitalisasi Perlindungan Sosial ditargetkan rilis secara nasional pada Oktober 2026. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial ke depan," ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (21/09/26).

Dijelaskan, kesiapan menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat sebelum sistem tersebut diterapkan secara nasional. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait perlu memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial dapat teridentifikasi dalam sistem.

"Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memperkuat pendataan dan memperluas jangkauan pelayanan," jelasnya.

Plt Gubri SF Hariyanto menekankan agar proses pendataan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat dari sistem. Pembaruan data dinilai penting agar perubahan kondisi sosial masyarakat dapat tercatat dan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan.

"Jangan sampai ada warga kita yang sesungguhnya berhak menerima bantuan, justru tidak mendapatkannya hanya karena belum terdata atau datanya belum diperbarui di dalam sistem," tegasnya.

Ia menyebut pemerintah daerah telah memperoleh mekanisme yang dapat menjadi pedoman dalam mempersiapkan pelaksanaan program tersebut. Mekanisme itu selanjutnya diharapkan dapat segera diterapkan melalui langkah-langkah konkret di daerah.

"Kita telah memperoleh mekanisme yang jelas sehingga dapat langsung dijadikan dasar penentuan langkah ke depan," tambahnya.

Diungkapkan, langkah utama yang perlu didorong adalah penambahan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Keberadaan agen tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan, dalam proses pendataan calon penerima bantuan sosial.

Penambahan Agen Perlinsos diharapkan dapat memperluas akses masyarakat dalam proses pendataan. Dengan semakin luasnya jangkauan pelayanan dapat memperoleh informasi yang lebih mutakhir mengenai kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing.

"Saya berharap melalui pertemuan ini, sudah bisa bertambah Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mendaftar calon penerima bansos 2027 tepat sasaran." pungkasnya. mcr

Riau Melorot ke Peringkat 8 MTQ Nasional di Semarang

Riau Melorot ke Peringkat 8 MTQ Nasional di Semarang

By redkoranriaudotco → Minggu, 20 September 2026

Foto: Salah satu penampilan qori dari kontingen Provinsi Riau di MTQ Nasional Semarang.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kafilah Provinsi Riau meraih peringkat ke-8 pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah. Namun prestasi tersebut turun dua peringkat dari MTQ Nasional Tahun 2024 lalu.

Berdasarkan hasil pada pelaksanaan MTQ Nasional XXXI, Kafilah Riau yang berada di peringkat ke-8 dan hanya mendapatkan 35 poin. Padahal, jika dibandingkan dengan prestasi tahun 2024 lalu, Riau meraih peringkat ke-6 dengan total 98 poin.

Melihat perbedaan poin yang diraih Provinsi Riau pada MTQ Nasional tahun ini, tentunya sangat menurun dibanding dua tahun lalu. 

Atas prestasi yang diraih Kafilah Riau pada MTQ Nasional tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Syahrial Abdi, mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh Kafilah Riau yang telah berjuang dan memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti MTQ Nasional XXXI di Semarang.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kafilah Riau yang telah berjuang, mulai dari pawai ta'aruf bazar hingga kafilah yang bertanding dengan berlatih dan memberikan kemampuan terbaiknya. Hasil ini merupakan buah dari perjuangan kita bersama dan menjadi kebanggaan bagi Provinsi Riau," ujar Syahrial Abdi, Ahad (20/9/2026).

Syahrial Abdi menyebut, peringkat ke-8 yang diraih Kafilah Riau patut diapresiasi karena diraih melalui perjuangan para qari, qariah, hafiz, hafizah, mufassir, serta seluruh peserta dari berbagai cabang yang membawa nama Riau di tingkat nasional.

"Semoga Riau semakin baik dan menorehkan prestasi terbaiknya di provinsi DKI Jakarta tahun depan, amin," harapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kafilah Riau, Zulkifli Syukur. Ia turut menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada para pembina, pelatih, pendamping, official dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada kafilah Riau selama mengikuti rangkaian MTQ Nasional XXXI di Kota Semarang.

"Semua kafilah telah berjuang maksimal hingga mendapatkan hasil terbaik untuk kita, Provinsi Riau. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang telah diberikan. Semoga pengalaman di MTQ Nasional ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi ke depan," sebutnya.

Dikatakannya, MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang menjadi ajang bagi para peserta dari berbagai provinsi untuk menunjukkan kemampuan terbaik dalam membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an.

Ia menilai, capaian peringkat kedelapan dengan 35 poin menjadi bagian dari perjalanan pembinaan tilawatil Qur’an sekaligus motivasi bagi LPTQ dan seluruh kafilah untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi pada ajang MTQ berikutnya.

Perlu diketahui juga, pada MTQ Nasional XXXI tahun 2026, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil keluar sebagai Juara Umum dengan mengumpulkan 288 poin. Kemudian di posisi ke-2 ditempati tuan rumah Jawa Tengah dengan 208 poin, sedangkan DKI Jakarta berada di peringkat ke-3 dengan 129 poin.

Kemudian Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat ke-4 dengan masing-masing 99 poin. Di peringkat ke-5 ada Sumatera Utara dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki 71 poin.

Selanjutnya di peringkat ke-6 diraih Sumatera Selatan dengan 55 poin, peringkat ke-7 diraih Banten dengan 38 poin, peringkat ke-8 diraih Riau dengan 35 poin. Kemudian Nusa Tenggara Barat berada di peringkat ke-9 dengan 33 poin dan Sulawesi Selatan di peringkat ke-10 dengan 31 poin. ck

Tiga Heli WB Dikerahkan Padamkan Karhutla di Inhu dan Inhil

Tiga Heli WB Dikerahkan Padamkan Karhutla di Inhu dan Inhil

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terpantau di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Indragiri Hulu (Inhu). Sebanyak tiga helikopter waterbombing (WB) dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Damkar Provinsi Riau, Edy Afrizal, mengatakan di Inhil karhutla terjadi di Desa Semambu Kecamatan Gaung. Kebakaran lahan bergambut itu sudah terjadi sejak Rabu (16/9/26) lalu itu sudah berhasil di sudah berhasil dijinakan, namun titik api kembali muncul.

"Untuk di Inhil hari ini dikerahkan satu unit heli WB. Pemadaman dilakukan sejak pagi," kata Edy, Sabtu (19/9/26).

Sementara di Inhu, karhutla terjadi di Kuala Cenaku. Pemadaman dengan mengerahkan dua unit heli WB. Karhutla di Kuala Cenaku ini sudah terjadi sejak Senin (14/9/26) lalu. Upaya pemadaman juga sudah diupayakan baik melalui jalur darat oleh tim gabungan dari TNI, Polri maupun BPBD setempat termasuk pemadaman melalui udara beberapa waktu lalu.

"Hari ini titik api masih terpantau. Makanya untuk memaksimalkan pemadaman yang sudah ddilakukan sebelumnya kita kerahkan kembali heli WB sebanyak dua unit," jelas Edy lagi.

Upaya pemadaman karhutla juga terus diupayakan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Di mana kemarin tercatat sebanyak empat sortie telah dilakukan pesawat Cessna Caravan 208 dengan nomor registrasi PK-SNM milik BNPB. Pesawat melaksanakan penyemaian awan pada ketinggian sekitar 8.000 hingga 12.000 kaki.

Dari OMC terebut sebanyak 1.000 kilogram Natrium Klorida (NaCl) sudah disemai di awan yang memiliki potensi hujan. Hasilnya berdasarkan laporan dari hujan turun merata hampir di seluruh wilayah Riau.

"Dari laporan kita terima pasca OMC kemarin hujan memang turun merata. Di Tembilahan, Rengat. cuma kebetulan di lokasi Karhutla di Kuala Cenaku tidak ada hujan. Di Desa Semambu di lokasi karhutla hanya turun hujan tipis, belum bisa memadamkan titik api semuanya," papar Edy.

Hari ini lanjut Edy, OMC kembali dilakukan di berbagai daerah di Riau oleh Satgas Udara. Tercatat OMC sejak pagi hingga sore ini sudah dilaksanakan sebanyak tiga sortie. Diharapkan, hujan kembali turun merata di Riau. Sehingga karhutla pun benar-benar padam.

"Hari ini ada tiga sortie. Ndak tahu nanti malam, kalau ada awan potensial, kita terbangkan lagi pesawat OMC," tutup Edy. rtc

Lewat KJT ke-16, Riau Jajaki Teknologi dan Pembiayaan Baru Infrastruktur Jalan

Lewat KJT ke-16, Riau Jajaki Teknologi dan Pembiayaan Baru Infrastruktur Jalan

By redkoranriaudotco → Jumat, 18 September 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mendorong penguatan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu peluang tersebut terbuka melalui pelaksanaan Konferensi Jalan dan Transportasi (KJT) ke-16 di Balikpapan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan bidang jalan, termasuk jejaring Indonesia dan Australia.

Hal itu mengemuka saat Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menerima audiensi Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Riau di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Jumat (18/9/2026).

Pertemuan membahas rencana kehadiran Plt Gubernur Riau dalam KJT ke-16 yang dijadwalkan berlangsung pada 4–8 Oktober 2026, sekaligus peluang mengadopsi pengetahuan dan pengalaman dari forum tersebut untuk pengembangan infrastruktur jalan di Riau.

SF Hariyanto menyambut positif forum yang mempertemukan pemerintah, asosiasi, serta para pemangku kepentingan yang memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengelolaan jalan. Menurutnya, perkembangan teknologi, kebijakan, serta berbagai pendekatan baru dalam pembangunan infrastruktur perlu terus dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“Forum seperti ini tentu penting karena kita dapat melihat perkembangan teknologi, kebijakan, maupun pendekatan baru dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan,” ujarnya.

Menurut SF Hariyanto, forum tersebut juga dapat memperluas jaringan kerja sama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang bergerak di sektor infrastruktur.

“Selain membahas infrastruktur, pertemuan seperti ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat silaturahmi dan jaringan kerja sama yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah,” katanya.

Wakil Ketua I HPJI Provinsi Riau, Ari Sandhiyavitri, mengatakan KJT ke-16 akan membahas pembangunan jalan secara lebih luas, tidak hanya dari sisi teknis. Forum tersebut juga mencakup perkembangan teknologi, skema dan sumber pembiayaan, kebijakan, operasional, hingga pemeliharaan jalan.

“Di sana tidak hanya membahas pembangunan jalan dari sisi teknis, tetapi juga teknologi, pembiayaan, sumber pembiayaan, kebijakan, operasional, hingga pemeliharaan jalan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan jejaring Indonesia dan Australia melalui REAAA juga membuka ruang pertukaran pengalaman dan praktik pembangunan infrastruktur jalan yang dapat menjadi referensi bagi Riau.

Ari berharap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam forum tersebut dapat diadaptasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur.

“Mudah-mudahan ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan bisa kita implementasikan di Riau sehingga pembangunan jalan menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim,” pungkasnya. mcr

 

 

Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Enam Hektare Karhutla di Bengkalis

Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Enam Hektare Karhutla di Bengkalis

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,BENGKALIS - Tim gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri terus meretas jalan di atas hamparan gambut Desa Teluk Lancar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Perjuangan memasuki hari ketiga ini dilakukan guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas enam hektare yang menyelimuti wilayah tersebut dengan jelaga.

Dari bentangan lahan bergambut yang terbakar, jerih payah para petugas telah membuahkan hasil dengan memadamkan kobaran di area seluas 3,3 hektare. Kendati demikian, asap putih pekat yang merayap di antara celah tanah memaksa pasukan pemadam untuk tetap menjejakkan kaki di lokasi.

Kepala Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera VI/Siak, Ihsan Abdillah, menegaskan bahwa penanganan dari permukaan hingga ceruk tanah mutlak dilakukan tanpa henti. Langkah tersebut diambil agar jelaga yang tersisa tidak kembali memantik jilatan api di kemudian hari.

"Masih terdapat asap, sehingga diperlukan pemadaman lanjutan untuk memastikan kondisi benar-benar aman," ujar Kepala Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak, Ihsan Abdillah, Kamis (17/9/26).

Kebakaran hebat ini memamah area penggunaan lain (APL) yang ditumbuhi vegetasi alami seperti rimbun sagu, pakis, resam, serta semak belukar yang mengering. Struktur tanah gambut yang tebal membuat jilatan api menjalar hingga ke rahim bumi secara tersembunyi.

Usaha pemadaman di darat tidak berjalan sendirian karena mendapat tumpuan bantuan dari udara melalui helikopter pemadam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan armada water bombing guna mengguyurkan ribuan liter air dari langit Bengkalis.

Namun, ikhtiar membendung amuk api di atas hamparan vegetasi tersebut harus bertarung dengan keringnya dahaga alam. Keterbatasan sumber air di sekeliling area penanganan menjadi dinding tebal yang menghambat laju juluran selang petugas.

Menyiasati dahaga alur air yang mengering, para personel di lapangan terus memeras keringat melakukan teknik pendinginan. Setiap sudut celah gambut disiram secara berulang demi melumpuhkan bara api yang bersembunyi di balik hamparan resam.

Hingga malam mulai membungkus kawasan pesisir tersebut, deru mesin pompa air masih terus bersahut-sahutan di tengah kesunyian lahan. Para petugas enggan beranjak sebelum memastikan sang jago merah benar-benar terlelap di balik tanah.

Menyiasati dahaga alur air yang mengering, para personel di lapangan terus memeras keringat melakukan teknik pendinginan. Setiap sudut celah gambut disiram secara berulang demi melumpuhkan bara api yang bersembunyi di balik hamparan resam.

Hingga malam mulai membungkus kawasan pesisir tersebut, deru mesin pompa air masih terus bersahut-sahutan di tengah kesunyian lahan. Para petugas enggan beranjak sebelum memastikan sang jago merah benar-benar terlelap di balik tanah. mcr

Plt Gubri: Keberhasilan PSR Tergantung Kesigapan Pemda dan Petani

Plt Gubri: Keberhasilan PSR Tergantung Kesigapan Pemda dan Petani

By redkoranriaudotco → Kamis, 17 September 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU –Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menegaskan, keberhasilan Program Peremajaan Sawit (PSR) tergantung kesiapan petani dan kesigapan pemerintah kabupaten/kota.

 

Penegasan Plt Gubri itu disampaikannya terkait semakin meningkatnya pencapaian program nasional yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut. Menurutnya, program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat yang sudah tua, tidak produktif, atau menggunakan bibit tidak bersertifikat. 

"Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada inisiatif dan kesiapan kelompok tani serta kinerja pemerintah kabupaten/kota," katanya, Kamis (17/9/26).

Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Plt Gubri juga mendorong agar dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemprov Riau untuk dapat memanfaatkan program pemerintah pusat yang dapat membantu masyarakat. Seperti dengan mengejar realisasi PSR ini.

"Dananya sudah ada di pusat, karena itu harus diusulkan agar bisa dapat bantuan. Dinas provinsi, kabupaten/kota serta petani harus bekerja sama untuk mensukseskan program ini," pintanya.

Sementara, Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, Realisasi program ini bahkan telah melampaui target tahap I yang ditetapkan berdasarkan data kinerja program PSR Tahun 2026 per 1 September 2026, total usulan target PSR di Riau seluas 11.665,18 hektare. Untuk target tahap I ditetapkan sebesar 6.650 hektare.

"Hingga 1 September 2026, total realisasi PSR di Riau telah mencapai 7.244,38 hektare atau 108,9 persen dari target tahap I," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, realisasi tersebut terdiri dari 3.047,30 hektare melalui jalur dinas dan 4.197,09 hektare melalui jalur kemitraan. Program ini melibatkan 29 unit kelembagaan dengan jumlah 3.414 pekebun. 

"Secara wilayah, Kabupaten Kampar menjadi penyumbang realisasi terbesar dengan 2.917,23 hektare dari usulan target 1.930 Ha. Dari jumlah itu, 999,33 Ha melalui jalur dinas dan 1.917,89 Ha jalur kemitraan dengan 5 kelembagaan dan 1.241 pekebun," jelasnya. 

Disusul Kabupaten Siak dengan realisasi 1.367,38 hektare melalui jalur kemitraan, melibatkan 7 kelembagaan dan 584 pekebun. Rokan Hilir 1.030,22 Ha dengan 662 pekebun, Kuantan Singingi 605,83 Ha dengan 288 pekebun, Indragiri Hilir 493,28 Ha dengan 240 pekebun dan Indragiri Hulu 830,41 Ha dengan 399 pekebun.

"Sementara Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis dan Dumai belum melaporkan realisasi hingga 1 September 2026," paparnya.

Disebutkan Supriadi, pihaknya memperkirakan masih ada potensi penambahan realisasi PSR seluas 7.810 hektare hingga akhir tahun 2026. Penambahan ini berasal dari usulan yang sudah berada di akun pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kelembagaan. Sehingga diproyeksi realisasi PSR di Riau mencapai 15.054 Ha hingga akhir tahun. 

"Pelaksanaan PSR mengacu pada sejumlah regulasi terbaru. Di antaranya Kepdir BPDP Nomor 252/2024 tentang peningkatan besaran dana dari Rp30 juta/ha menjadi Rp60 juta/ha, Perpres 132/2024 tentang BPDPKS, serta Permen 05/2025 tentang pengembangan SDM dan peremajaan sawit,"jelasnya. nor

 

 

Dua Pekan, 11.370 Masyarakat Riau Terserang ISPA

Dua Pekan, 11.370 Masyarakat Riau Terserang ISPA

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau mencatat terjadi peningkatan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), selama kurun waktu dua pekan di awal September. Sejak 1 hingga 14 September, total masyarakat yang terserang ISPA mencapai 11.370 orang. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan, terjadinya peningkatan kasus penderita ISPA di Riau tersebut diduga akibat kabut asap yang melanda Riau karena Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

“Total penderita ISPA di Riau selama periode 1-14 September tercatat sebanyak 11.370 kasus,” katanya, Kamis (17/9/2026).

Meski terjadi lonjakan signifikan, Zulkifli mengklaim fasilitas kesehatan di daerah terdampak masih sanggup menampung dan melayani para pasien secara maksimal.

Guna menekan dampak buruk ledakan ISPA, Dinkes Riau mengklaim terus menggalakkan pembagian masker gratis dan kampanye edukasi kesehatan ke masyarakat.

“Pemerintah daerah juga menyalurkan makanan tambahan bagi ibu hamil serta balita terdampak, sembari menyiagakan oksigen konsentrator di Puskesmas. Tim Medis Darurat (Emergency Medical Team) di setiap Puskesmas telah diaktifkan penuh untuk mengantisipasi gejolak lonjakan pasien secara mendadak,” sebutnya.

Khusus di tingkat provinsi, Dinkes Riau mendirikan tenda posko darurat yang dilengkapi rumah oksigen dan tempat tidur medis untuk penanganan kritis. Langkah darurat ini juga melibatkan akademisi perguruan tinggi serta organisasi profesi kesehatan untuk mendistribusikan masker kepada para pengguna jalan.

Kemudian juga, pihaknya mengimbau untuk meningkatkan deteksi dini dengan mendorong masyarakat yang mengalami gejala untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

"Kita juga mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan yang diakibatkan polusi udara melalui penerapan protokol kesehatan, khususnya terhadap populasi rentan seperti anak, ibu hamil, orang dengan komorbid atau penyakit penyerta, dan lanjut usia," katanya.

Selain itu juga perlu tindakan memastikan ketersediaan masker dalam melindungi diri dari polusi udara, khususnya masker yang dapat menyaring polusi udara.

"Tenaga kesehatan kita di Faskes kita minta untuk segera melaporkan dan memantau kasus kejadian penyakit yang diakibatkan oleh asap seperti ISPA, iritasi mata, pneumonia, iritasi kulit dan asma ke DinasKesehatan Kabupaten Kota," tutupnya. mcr

 

Soal Harga Sawit, Mentan Amran Apresiasi Pemprov Riau

Soal Harga Sawit, Mentan Amran Apresiasi Pemprov Riau

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU — Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang berhasil menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di atas standar minimum pemerintah.

Kebijakan penetapan harga tersebut dinilai selaras dengan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk melindungi kesejahteraan petani di seluruh wilayah nasional.

Langkah Pemprov Riau tersebut diapresiasi karena mampu menjaga kestabilan harga beli TBS di tingkat petani rata-rata di atas Rp3.200 per kilogram. Kementan sendiri telah menetapkan batas minimum harga beli sawit petani sebesar Rp3.000 per kilogram.

"Ini adalah instruksi Presiden RI untuk melindungi kesejahteraan para petani kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi nasional," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pekanbaru, Kamis (17/9/26).

Pada periode 16–22 September 2026, harga TBS kelapa sawit di Riau tercatat mencapai Rp3.976 per kilogram untuk kemitraan plasma dan Rp3.912 per kilogram untuk kemitraan swadaya. Regulasi harga tersebut diperkuat melalui Pergub Riau Nomor 77 Tahun 2020 yang juga memasukkan komponen cangkang dalam perhitungan harga.

"Bagus ini Riau. Saya dengar rata-rata di atas Rp3.200. Karena harga sawit itu tidak boleh di bawah Rp3.000. Saya apresiasi betul atas langkah yang diambil Pemprov Riau," ujar Amran Sulaiman.

Menteri Pertanian juga memberikan peringatan tegas kepada para pemilik pabrik kelapa sawit (PKS) agar mematuhi ketentuan penetapan harga tersebut. PKS dilarang membeli TBS petani di bawah standar resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita tidak boleh menzalimi petani. Mereka tulang punggung perekonomian. Ini negara agraris, petani kita ada sekitar 160 juta, jadi harus kita sejahterakan," tegas Amran Sulaiman.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga terus memperbaiki tata kelola pembelian TBS agar berjalan sesuai regulasi dan berkeadilan bagi pihak yang bermitra. Peningkatan tata kelola ini mendapat dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi Riau guna memastikan peningkatan pendapatan para petani di daerah. mcr