Hasil RUPSLB BRK Syariah, Tetapkan Calon Pengurus Bank untuk Diajukan ke OJK

Hasil RUPSLB BRK Syariah, Tetapkan Calon Pengurus Bank untuk Diajukan ke OJK

By redkoranriaudotco → Senin, 28 September 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU– PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah menetapkan sejumlah nama calon jajaran pengurus bank (Komisaris Utama, Komisaris Independen dan Direksi untuk selanjutnya mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penetapan tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRK Syariah yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Senin (28/9/2026).

RUPSLB dimulai pukul 14.57 WIB dan berakhir pada pukul 17.30 WIB. Rapat berlangsung lancar dan dipimpin Komisaris Independen BRK Syariah, Roy Prakoso.

Berdasarkan hasil RUPSLB, pemegang saham mengusulkan Indra sebagai calon Komisaris Utama dan Arieta Aryanti PL serta Wachyono sebagai calon Komisaris Independen.

Sementara pada jajaran Direksi, Helwin Yunus diusulkan sebagai calon Direktur Utama, Asyari sebagai calon Direktur Operasional, serta Muhammad Nanang sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Untuk posisi Direktur Dana dan Jasa, dalam RUPSLB kali ini belum ada nama yang diusulkan.

Seluruh nama yang dihasilkan melalui keputusan RUPSLB tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mengikuti tahapan PKK sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, nama-nama tersebut belum merupakan susunan definitif jajaran Komisaris dan Direksi BRK Syariah, karena masih menunggu proses dan keputusan regulator.

Bahas Recovery Plan

Selain agenda terkait calon jajaran Komisaris dan Direksi, RUPSLB juga membahas rencana aksi pemulihan (recovery plan) tahun 2025.

Agenda tersebut menjadi tambahan dalam RUPSLB, selain agenda yang telah tercantum dalam panggilan rapat, termasuk tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap pemeriksaan kepatuhan operasional BRK Syariah periode 2024 hingga Triwulan III 2025.

Pelaksanaan RUPSLB menjadi bagian dari proses tata kelola perusahaan sekaligus tahapan penting dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan BRK Syariah.

Setelah keputusan pemegang saham ini, proses selanjutnya berada pada tahapan regulator melalui PKK OJK sebelum nantinya diperoleh keputusan mengenai pengangkatan jajaran Komisaris dan Direksi perseroan. Rls/nor

APBD Perubahan 2026 Disepakati, Plt Gubri Pastikan Anggaran Prioritaskan Pembangunan

APBD Perubahan 2026 Disepakati, Plt Gubri Pastikan Anggaran Prioritaskan Pembangunan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama DPRD Provinsi Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (28/9/26).

Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses perubahan anggaran daerah setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD, termasuk Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Riau, khususnya Badan Anggaran, yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, proses tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun kebijakan anggaran yang menyesuaikan kebutuhan daerah.

"Perubahan APBD disusun untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, prioritas pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kita susun untuk menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, prioritas pembangunan, serta kemampuan fiskal daerah," tutur SF.

Ia menjelaskan, setelah melalui pembahasan bersama DPRD, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kepentingan masyarakat.

SF memastikan berbagai catatan dan masukan DPRD selama pembahasan akan menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan anggaran.

"Berbagai catatan dan masukan DPRD akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran. Kami akan menindaklanjuti dalam pelaksanaan anggaran dengan memastikan APBD dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan," katanya.

Ia menambahkan, Ranperda Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah kita setujui bersama ini selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mengatakan, persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026 merupakan bagian penting dari rangkaian pembahasan anggaran yang telah dilakukan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Riau.

Ia menyebut pembahasan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi keuangan daerah, dinamika pembangunan, serta kepentingan masyarakat.

"APBD Perubahan diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi keuangan daerah, dinamika pembangunan, serta kebutuhan masyarakat. APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama Pemerintah Daerah dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Kaderismanto mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengikuti pembahasan secara serius, terbuka, dan konstruktif hingga menghasilkan persetujuan bersama.

Menurutnya, persetujuan perubahan APBD harus dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Persetujuan APBD Perubahan tidak boleh berhenti sebagai tahapan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan. Kita tentu berharap persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2026 bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi benar-benar menjadi komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau," tutupnya. mcr

 

Plt Gubri Janji Selesaikan Jembatan Rumbio Kampar

Plt Gubri Janji Selesaikan Jembatan Rumbio Kampar

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto memastikan pihaknya akan mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Rumbio dengan Pulau Payung, Kabupaten Kampar. Infrastruktur tersebut telah mangkrak selama delapan tahun dan dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di dua kecamatan menuju jalur lintas.

Upaya penyelesaian jembatan tersebut dibahas saat tokoh masyarakat dan tokoh adat Kenegerian Rumbio bertemu dengan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (28/9/26).

Pemprov Riau berkomitmen mempertemukan pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Kampar, untuk mengidentifikasi kendala pembangunan sekaligus mencari solusi agar pekerjaan yang telah dimulai tersebut dapat kembali dilanjutkan.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pembangunan jembatan Rumbio menjadi perhatian setelah masyarakat menyampaikan kebutuhan terhadap keberadaan akses penghubung tersebut.

“Jembatan ini sudah delapan tahun mangkrak dan masyarakat sangat membutuhkan keberadaannya, sehingga kami akan duduk bersama Pemkab Kampar untuk mencari tahu kendalanya dan mencari jalan keluar agar pembangunan ini bisa diselesaikan,” tuturnya.

Menurut SF Hariyanto, keberadaan jembatan tersebut memiliki potensi manfaat yang besar bagi masyarakat karena dapat menjadi akses penghubung bagi warga dari dua kecamatan menuju jalan lintas. Dengan tersedianya jembatan, masyarakat diharapkan tidak lagi harus menempuh jalur yang lebih jauh.

“Potensinya cukup besar karena masyarakat dari dua kecamatan akan menggunakan akses ini untuk menuju jalan lintas, sehingga kita tentu mendukung penyelesaian jembatan tersebut demi kepentingan masyarakat,” kata SF Hariyanto.

Ia menegaskan, penyelesaian jembatan perlu dilihat dari kepentingan masyarakat sekaligus keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurutnya, penghentian pembangunan dalam waktu yang panjang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar.

“Kalau tidak diselesaikan tentu kerugiannya akan semakin besar, karena sudah ada anggaran yang terserap di sana dan yang paling penting masyarakat memang sangat membutuhkan jembatan ini,” katanya.

SF Hariyanto juga menyebut dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur tersebut telah terlihat dari kesediaan warga memberikan tanah untuk kepentingan fasilitas umum.

“Masyarakat sangat mendukung karena mereka sudah memberikan tanah hibah untuk masjid dan membebaskan tanahnya, sehingga kebutuhan terhadap akses ini memang sangat besar,” ujarnya.

Sementara itu, Datuk Kampar sekaligus Tokoh Masyarakat, Munasir Ma'adab, mengatakan kedatangan tokoh masyarakat Rumbio merupakan upaya menyampaikan langsung harapan masyarakat agar pembangunan jembatan tersebut kembali dilanjutkan.

Ia menyebut, masyarakat telah melakukan berbagai komunikasi dengan pihak terkait sebelum menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemprov Riau, di antaranya dengan Bupati Kampar, anggota DPRD Provinsi Riau dan pihak Dinas PUPR Kabupaten Kampar.

“Kami datang membawa harapan masyarakat Desa Rumbio karena jembatan yang menghubungkan Rumbio dengan Pulau Payung ini sudah mangkrak selama delapan tahun dan banyak masyarakat yang terkendala karena belum tersedianya akses tersebut,” ungkap Munasir, didampingi Bendahara Tim Hj Mardisna.

Munasir mengapresiasi respons Pemprov Riau yang berencana menggelar pembahasan bersama Pemkab Kampar untuk mengkaji kembali kondisi pembangunan jembatan, termasuk kondisi konstruksi yang telah tersedia.

“Kami bersyukur dan berterima kasih karena Pak Gubernur menyampaikan akan memanggil Bupati Kampar dan mengkaji kembali kondisi jembatan, termasuk apakah tiang yang sudah ada masih layak digunakan,” tuturnya.

Ia berharap koordinasi antara Pemprov Riau dan Pemkab Kampar segera menghasilkan langkah konkret sehingga pembangunan jembatan dapat dilanjutkan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. rls/nor

Pemprov Riau Gelar Operasi Pasar Murah di Pekanbaru, Ini Lokasinya

Pemprov Riau Gelar Operasi Pasar Murah di Pekanbaru, Ini Lokasinya

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah menggelar operasi pasar murah di enam lokasi Kota Pekanbaru mulai Senin (28/9/26).

Langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan bahan pokok serta mengendalikan stabilitas harga di tingkat masyarakat.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UKM Provinsi Riau, Tetty Nurdianti, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda ke-181 yang diselenggarakan sepanjang tahun 2026. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memfasilitasi kebutuhan pangan terjangkau bagi warga Riau.

"Hari ini masuk pada operasi pasar murah ke-181 yang telah kita gelar sepanjang 2026. Ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Riau dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di tengah masyarakat," kata Tetty, Senin (28/9/26).

Pelaksanaan hari pertama berlangsung di dua lokasi, yakni Kantor Karantina Hewan Jalan Pattimura dan Kantor Kelurahan Air Dingin. Kegiatan tersebut selanjutnya digelar berurutan di Kelurahan Sialang Rampai pada Selasa, serta Kantor Camat Rumbai Barat pada Rabu.

Memasuki hari Kamis, operasi pasar dipusatkan di Kantor Lurah Rumbai Bukit, lalu diakhiri di Kantor Lurah Palas pada Jumat. Komoditas yang dijual meliputi beras SPHP seharga Rp60.000 per 5 kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogram, dan Minyakita Rp15.500 per bungkus.

Selain itu, tersedia beras premiun Anak Daro dan Sokan seharga Rp84.500 per 5 kilogram serta telur ayam Rp49.000 per papan. Masyarakat dapat mendatangi lokasi pelaksanaan mulai pukul 08.30 WIB setiap harinya.

"Pasar murah akan dimulai pada pukul 08.30 WIB. Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Dan kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Riau mengimbau warga agar senantiasa menjaga ketertiban selama proses transaksi berlangsung. Penggunaan kantong belanja ramah lingkungan juga diharapkan dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh pengunjung pasar murah. mcr

Drone Israel Eror Meledak hingga Tewaskan 2 Tentara Sendiri

Drone Israel Eror Meledak hingga Tewaskan 2 Tentara Sendiri

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co- Jenis drone bunuh diri milik militer Israel (IDF) yang menewaskan dua tentaranya di Jalur Gaza utara ternyata memiliki rekam jejak kegagalan fungsi yang berulang.

Mengutip laporan media lokal N12, drone tipe "Atalef" (Kelelawar) tersebut tercatat mengalami kegagalan peledakan setidaknya dalam tujuh kesempatan terpisah. Bahkan pada 2025 lalu, tiga unit drone sejenis justru meledak saat sedang diperiksa oleh pasukan IDF sendiri.

Menyusul serangkaian insiden berbahaya tersebut, Unit Khusus Yahalom sempat mengeluarkan panduan keselamatan ketat terkait pengoperasian drone Atalef.

Seperti dilansir The Jerusalem Post, pasukan di lapangan diperintahkan secara tegas untuk tidak mendekati atau memindahkan drone yang jatuh, serta wajib memanggil tim penjinak bahan peledak.

Namun, tragedi kembali berulang pada Jumat (25/9) lalu. Dua prajurit IDF tewas di tempat ketika drone yang mereka operasikan tiba-tiba mendarat liar dan meledak di dalam pos militer mereka sendiri di Gaza utara.

Menanggapi tragedi tersebut, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir langsung memerintahkan pembentukan tim ahli khusus untuk mengusut tuntas kecelakaan operasional mematikan tersebut.

Tim penyelidik yang dipimpin oleh seorang brigadir jenderal dari angkatan darat dikerahkan guna mengevaluasi secara menyeluruh teknis sistem senjata tersebut agar insiden serupa tidak kembali terulang.

Selain memicu investigasi internal, IDF secara resmi mengandangkan (grounded) seluruh armada drone tempur mereka selama 48 jam untuk menjalani asesmen ulang sistem keselamatan.

Drone bunuh diri jenis Atalef sendiri telah digunakan secara aktif dalam operasi tempur pasukan IDF sejak awal pecahnya perang di Gaza.
cnnindonesia