KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto meminta Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho untuk bergerak cepat dalam menagih Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025.
Penegasan itu disampaikan SF Hariyanto saat menyerahkan dokumen
penting berupa data wajib pajak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
tahun 2025 kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di Kantor Wali Kota, Tenayan
Raya, Senin (8/6/26).
Menurut SF Hariyanto, langkah penyerahan data tunggakan ini
menjadi bentuk kolaborasi konkret antar-pemerintah daerah guna mendongkrak
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
SF Hariyanto menegaskan, bahwa Pemko Pekanbaru harus segera
mengambil langkah taktis di lapangan untuk mengejar para pemilik kendaraan yang
belum menunaikan kewajiban pajaknya karena potensi nilai nominalnya sangat
besar.
"Sudah kita
serahkan dokumennya. Kita minta Pemko Pekanbaru segera bergerak, mengejar
pemilik kendaraan agar segera membayarkan pajaknya. Supaya PAD bisa kita
tingkatkan, karena ini jumlahnya cukup banyak,"kata SF Hariyanto..
Berdasarkan data rincian
dokumen yang diserahkan, tercatat ada sekitar 393 ribu unit kendaraan di Kota
Pekanbaru yang berstatus menunggak PKB sejak tahun 2025. Total akumulasi nilai
tunggakan dari ratusan ribu kendaraan tersebut mencapai angka yang sangat
fantastis, yakni sebesar Rp159 miliar, yang ditargetkan dapat terselesaikan
secara berkala hingga akhir tahun anggaran 2026.
Dia menambahkan, jika
target penagihan tersebut dapat dioptimalkan, maka dana segar yang masuk ke kas
daerah akan sangat membantu pembiayaan pembangunan kota.
"Total tunggakannya
mencapai Rp159 miliar, kalau setengahnya saja bisa dikejar oleh Pemko kan
lumayan dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota
Pekanbaru," katanya merincikan potensi anggaran tersebut.
Sementara Wako
Pekanbaru, Agung Nugroho, menyambut baik sinergi yang dibangun oleh Pemprov
Riau. Menurutnya, pemanfaatan basis data ini merupakan langkah nyata dalam
mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pihaknya optimistis dan memasang target
tinggi untuk bisa mencairkan sisa piutang pajak kendaraan di wilayah Kota
Bertuah hingga mencapai angka 60 persen.
Untuk merealisasikan
target besar tersebut, Wako Agung Nugroho meluncurkan strategi unik dengan
memberdayakan para kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(TP-PKK) Pekanbaru. Penggunaan jalur komunitas perempuan ini dinilai lebih
persuasif dan humanis untuk mengetuk pintu rumah-rumah warga secara langsung
tanpa perlu melalui tindakan koersif atau razia di jalan raya.
"Jadi kami melihat,
bahwa masyarakat hanya malas bukan tidak ada uang untuk membayar pajak. Maka
dari itu, kami berdayakan kader PKK untuk datang ke rumah masyarakat, sehingga
mereka bisa membayarkan pajak tanpa harus repot pergi ke kantor Samsat,"
pungkas Agung Nugroho menjelaskan alasan di balik terobosan tersebut.
Keterlibatan TP-PKK
digagas langsung oleh Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru, Sulastri A. Dalam skema
pergerakannya, ratusan ibu-ibu kader PKK di setiap kecamatan percontohan di
Kota Pekanbaru diajak aktif turun langsung dari rumah ke rumah (door-to-door)
untuk mendata objek PKB sekaligus memberikan imbauan pentingnya taat pajak demi
kelangsungan pembangunan daerah.
Sebagai bentuk kesiapan
lapangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melalui UPT Pendapatan
1 telah menggelar pembekalan dan sosialisasi intensif selama dua hari pada
25-26 Mei lalu. Hasilnya, sebanyak 389 kader PKK di 5 kecamatan menyatakan
kesiapannya untuk menjadi garda terdepan sebagai pejuang PAD penagih tunggakan
pajak kendaraan bermotor.
Kepala UPT Pendapatan 1
Bapenda Kota Pekanbaru, Fitri Wulandari, SE, menjelaskan bahwa keterlibatan
ibu-ibu PKK merupakan perluasan program edukasi perpajakan yang dinilai tepat
sasaran.
"Kader PKK diminta
untuk mendata dan mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan. Selain itu,
mereka juga mendata jumlah kendaraan serta status pajak yang sudah atau belum
dibayarkan," kata Fitri.
Adapun rincian sebaran
309 personel kader PKK di lima kecamatan tersebut terdiri atas 34 kader di
Kecamatan Pekanbaru Kota, 35 kader di Kecamatan Lima Puluh, 34 kader di
Kecamatan Sail, 155 kader di Kecamatan Tenayan Raya, dan 51 kader di Kecamatan
Kulim. Wilayah-wilayah ini menjadi fokus pergerakan awal karena memiliki
kepadatan objek pajak yang cukup tinggi. nor
No Comment to " Plt Gubri Minta Wako Pekanbaru Gerak Cepat Tagih Pajak Kendaraan Bermotor "