KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan rapat percepatan pemulihan ekosistem Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), Rabu (15/10/25) di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau.
Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid tersebut
dihadiri Forkopimda Riau dan perwakilan masyarakat terdampak relokasi TNTN,
yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) serta
Forum Desa Korban Tata Kelola Hutan Pertanahan Indragiri Hulu (FDKTKPIH).
Dalam kesempatan itu, Ketua AMMP Wandri Saputra Simbolon dan FDKTKPIH Romi
Wibowo menyampaikan langsung keresahan masyarakat terkait rencana relokasi
TNTN. Keresahan masyarakat kembali memuncak sejak terbitnya Surat Keputusan
(SK) Gubernur Riau tentang Pembentukan Tim Percepatan Pemilihan Ekosistem
TNTN.
Masyarakat menilai SK tersebut merupakan percepatan relokasi masyarakat
dari kawasan hutan TNTN. Hal itu tak sebanding lurus dengan RDP Komisi V dan
Komisi XIII DPR RI.
Karena itu, mereka meminta penjelasan langsung Gubri Abdul Wahid terkait
penertiban SK. Karena masyarakat Pelalawan dan Indragiri Hulu yang terdampak
rencana relokasi TNTN sangat resah.
"Kami minta penjelasan terkait SK Gubernur Riau yang terbit pada
tanggal 29 September 2025 tentang tim percepatan, dan terkait permasalahan yang
sedang bergulir hangat di sekitar masyarakat yang terdampak TNTN dan desa dalam
Kawasan di Kabupaten Kabupaten Pelalawan dan Inhu," pinta Ketua AMMP
Wandri Saputra.
Terkait hal itu, Gubri Abdul Wahid menegaskan jika relokasi TNTN belum ada.
Saat ini baru dilakukan sebatas inventarisasi untuk pencocokan data yang
disampaikan kabupaten agar valid.
"Belum ada kepastian relokasi. Data itu nanti kita laporkan ke Satgas
Penertiban Kawasan Hutan (PKH), sehingga bisa dicarikan solusi terbaik dari
data yang ada. Jadi SK itu hanya untuk percepatan inventarisasi data, belum ada
relokasi TNTN," tegasnya.
Gubri mengatakan, jika kondisi di lapangan memang saat tim melakukan
inventarisasi sebagian warga ada yang tidak mau dilakukan pendataan.
"Kalau masyarakat tak mau didata tak apa. Tapi kita maunya semua di
inventarisasi, sehingga kita mengetahui berapa luas lahan yang dikuasai
masyarakat. Yang jelas masyarakat ini bagian tak terpisahkan dari pemerintah,
tentu kita perlu mengakomodir yang menjadi aspirasi masyarakat," sebutnya.
rls/nor
No Comment to " Gubri Wahid Tegaskan Belum Ada Relokasi Warga TNTN "