Tiga Ahli tak Hadir, Sidang Korupsi Jembatan Sungai Enok Inhil Ditunda

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sidang dugaan korupsi pembangunan Jembatan Sungai Enok di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiiri Hilir (Inhil), yang merugikan negara Rp1,8 miliar lebih, digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, terpaksa ditunda. Pasalnya tiga ahli yang akan dihadirkan ke persidangan tidak bisa datang.

 

Dalam perkara ini dua orang duduk sebagai terdakwa. Diantaranya, HM Fadillah Akbar selaku salah seorang Direktur PT Bonai Riau Jaya (BRJ) dan Budi Syahputra, mantan Direktur perusahaan tersebut.

 

Jaksa penuntut umum (JPU) Ade Maulana SH MH dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Yuli Artha Pujayotama SH MH mengatakan, ketiga saksi yang tidak bisa hadir dan memberikan keterangan itu adalah, Zulfa Andri dari BPKP Perwakilan Riau, Dewi Larasati dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Tjipto Prasetyo Nugroho dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).

 

“Tiga ahli belum bisa hadir Yang Mulia, karena sedang berada di luar kota. Kami mohon dijadwal ulang untuk persidangan mendengarkan keterangan ahli ini,”kata Ade kepada hakim.

 

Atas permintaan JPU itu, hakim pun menyetujuinya. Sidang kemudian ditunda hingga dua pekan mendatang.

 

Usai sidang, Sylvia Utami SH MH CLA selaku kuasa hukum terdakwa Budi Syahputra tidak mempermasalahkan ketidakhadiran para ahli itu. Bagi pihaknya, sejauh ini para saksi dalam keterangannya di persidangan belum ada yang memberatkan terdakwa Budi.

 

“Banyak saksi yang dihadirkan tidak mengenal terdakwa Budi Syahputra. Artinya, memang kecil keterlibatan klien kami dalam perkara ini,”ungkapnya.

 

JPU dalam dakwaan menyebutkan, dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa Budi bersama-sama dengan HM Fadhillah dan H Jamaris ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) ini, terjadi pada Mei 2012 hingga 2013 silam. Saat itu, Dinas PUPR Kabupaten Inhil melakukan pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M’ x 7,0 M’ (sharing) Tahun Anggaran 2012.

 

Pada saat proses lelang yang diikuti 35 perusahaan, PT BRJ ditunjuk sebagai pemenangnya. Dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp14.826.029.360.

 

Namun dalam pelaksanaannya, PT BRJ tidak melakukan sesuai dengan kontrak kerja. Bahkan, PT BRJ telah menerima uang pencairan 100 persen.

 

Para terdakwaa membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dibuat 100 persen. Namun tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan terpasang di lapangan yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur.

 

Diantaranya, Pekerjaan Beton mutu tinggi, Baja tulangan BJ32 Ulir, Pemancangan tiang pancang beton,Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air dan Pemindahan tiang pancang beton.

 

Dalam membuat laporan itu, para terdakwa telah memalsukan tanda tangan Hendrawan SE selaku Direktur PT BRJ. Kemudian setelah selesai pekerjaan, terdakwa Fadillah Akbar  menerima uang pencairan pekerjaan yang diambilnya sendiri sejumlah Rp1.374.000.000 melalui cek pada tanggal 04 Januari 2013.

 

Akibat perbuatan kedua terdakwa, berdasarkan hasul audit BPKP Perwakilan Riau ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.842.306.309.34. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. nor

Subjects:

BERITA UTAMA Politik & Hukum

Share This: