KORANRIAU.co-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan salah satu permasalahan dalam pengentasan kemiskinan adalah aturan pemerintah. Menurut dia aturan pemerintah sering tidak memberikan pengecualian dalam keberpihakan kepada rakyat miskin.
Hal tersebut disampaikan Anies dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta, Kamis (13/10).
"Saya memandang salah satu permasalahan mendasar di kita karena aturan-aturan pemerintahan sering kali tidak memberikan pengecualian di dalam keberpihakan kita kepada yang miskin," kata Anies dalam siaran langsung di akun Youtube Pemprov DKI.
Ia mencontohkan banyak program pengentasan kemiskinan hanya tepat sasaran, bukan tepat guna. Anies mengaku tepat guna ini yang masih sulit terealisasi.
Anies kemudian mencontohkan bagaimana program bantuan uang untuk membeli seragam. Menurut dia program ini tepat sasaran, namun tak tepat guna.
"Kita memberikan (bantuan) untuk beli seragam, tapi (mereka) tidak punya uang untuk makan malam. Terus mau dipakai apa ini uangnya? Mau dipakai beli seragam malah dipakai untuk beli makan malam," jelas Anies.
Menurut Anies prinsip-prinsip dalam proses seperti ini ada filosofinya. Menurutnya jika dibiarkan begitu saja, bisa jadi masyarakat miskin akan selalu kalah.
"Karena prinsip seperti tadi bisa dilaksanakan dengan leluasa ketika kita berhadapan dengan pribadi-pribadi yang punya pos-pos alokasi yang aman. Karena itu kita bisa pastikan tepat guna," ungkap dia.
"Tapi, ketika berhadapan dengan situasi yang penuh dengan keterbatasan, maka tepat guna itu sering menjadi masalah," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Anies juga meminta Pemprov DKI dapat membantu warga miskin tanpa memandang tempat asal mereka yang tercantum dalam KTP.
"Jangan terlalu kaku soal KTP. Orang miskin itu enggak kenal KTP, jangan sampai kita berhadapan dengan orang membutuhkan, belum apa-apa sudah bicara tentang KTP. Biarkan kita membantu siapa saja yang berada di kota ini," ujar Anies.
Menurut Anies Jakarta merupakan kota milik semua orang, bukan hanya orang yang memiliki KTP Jakarta. Sebab, kata dia, banyak orang yang membutuhkan bantuan, tapi tak memiliki KTP Jakarta.
"Jangan kota ini hanya milik orang yang ber-KTP Jakarta. Banyak sekali orang-orang membutuhkan tak punya KTP Jakarta. Ini adalah Republik Indonesia, uangnya kita dapat dari Republik Indonesia diberikan untuk warga negara Indonesia apapun administrasinya," kata Anies.
Jabatan Anies hanya tinggal menghitung hari. Minggu (16/10) adalah hari terakhir Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta. Ia akan mengakhiri masa jabatannya setelah terpilih pada 2017 lalu.cnnindonesia/nor
No Comment to " Anies: Aturan Pemerintah Sering Tak Berpihak pada Si Miskin "