• 100 Hari Kerja Pasangan Bupati dan Wabup Meranti, Berbagai Kebijakan Jalan Terus, Walau Banyak Kritik

    E d i t o r: redkoranriaudotco
    Published: Rabu, 09 Juni 2021
    A- A+
    H Muhammad Adil SH

    KORANRIAU.co, MERANTI - PASANGAN Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH dan AKBP (purn) H Asmar dilantik pada 26 Februari 2021. Jum'at, 4 Juni 2021, tepat 100 hari kepemimpinan mereka. Bagaimana pencapaian kinerja mereka dan bagaimana tekanan atas kebijakan yang dibuat mereka?.


    Pasangan ini memulai kerja dengan melakukan pembenahan terhadap aset. Mulai dari memastikan seluruh aset bergerak, maupun tidak bergerak. Aset barang, maupun aset Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.


    Dengan tegas, usai dilantik Bupati, H Adil menghembuskan ke publik apa yang akan dibuatnya. Seperti perampingan OPD, mengurangi SDM dengan alasan pemborosan anggaran, merebut anggaran pusat, akan melakukan ini dan itu serta banyak lagi.


    Kemudian, mewujudkan dengan cara apa adanya mereka (H Adil-Asmar). Hal itu tentunya dipengaruhi dari latar belakang profesi sebelumnya dan kehidupan mereka masing-masing.


    Bupati, H Adil memiliki latar belakang politisi, dimana ia menjabat sebagai legislator selama 3 periode. Satu periode di Meranti, dua periode di Provinsi Riau. Sementara, H Asmar merupakan purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).


    Di hadapan seluruh aparatur di Pemkab Meranti, H Adil sudah menegaskan bahwa ia akan berusaha mencapai 7 program strategis yang telah disusunnya. Ia meminta seluruh aparatur bisa membantunya untuk mewujudkan hal itu. Jika tak mau, ia dengan tegas meminta mundur saja.


    "Saya mau ikut apa adanya dulu. Dengan kondisi begini apa saja yang bisa kita buat. Kita menjalankan program yang disusun oleh orang lain. Seratus hari setelah dilantik saya melakukan penekanan saja. Saya tidak bisa otak atik program di dalam APBD 2021 karena sudah disahkan. Tapi, dengan program yang ada, apa yang bisa saya lakukan untuk Meranti," ungkap H Adil.


    Pengecekan kinerja apatur di seluruh OPD (Organiasasi Perangkat Daerah) dilakukannya. Mulai dari yang pejabat eselon, PNS, sampai tenaga honorer. Hal itu untuk meningkatkan kedisiplinan.


    "Saya melakukan sidak PNS dan honorer. Saya minta mereka kerja serius, ikhlas dan tulus. Setelah saya dilantik, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk Meranti. Makanya saya perbaiki kedisiplinan ASN terlebih dahulu," katanya menjelaskan, Sabtu (5/6/2021).


    Setelah itu bagaimana mengubah wajah RSUD dan kantor bupati. Jika sebelumnya di cat dengan warna cream, diubah menjadi bewarna hijau. Alasannya sangat sederhana sekali, yakni karena H Adil merupakan kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang identik bewarna hijau. "Kalau warna hijau itu memang dilakukan agar identik dengan PKB. Karena saya kan dari PKB," katanya.


    Tidak hanya tampilan saja, RSUD yang dalam misi nya akan dijadikan rumah sakit rujukan dan naik kelas menjadi tipe B terus dibenahi. Mulai dari perbaikan pelayanan, fasilitas dan jumlah ketersediaan dokter.


    "Saat ini RSUD sudah bagus dan bersih. bisa dilihat secara langsung," ujarnya.


    Di Bidang Pendidikan, H Adil menjelaskan bahwa telah memulai bagaimana tingkat pendidikan daereah bisa meningkat. Dari koordinasinya ke BPS (Badan Pusat Statistik), jika dirata-ratakan, tingkat pendidikan masyarakat Meranti hanya sampai kelas 1 SMP. Hal ini mengejutkannya. Sehingga ia mulai pendekatan dan melakukan MoU (Momerandum of Understanding) dengan berbagai universitas. Sebut saja, UI, ITB, UGM, UNRI, UIR, UIN dan banyak lagi. Ia ingin menguliahkan anak-anak daerah tidak hanya sampai Strata Satu (S1) saja, tapi sampai dengan Doktor atau S3.


    "Anak Meranti yang akan kuliah di Riau dan Jawa akan kita bantu, dengan syarat kembali mengabdi di daerah dan membantu memajukan Meranti. Kita akan siapkan postur anggarannya. Lima tahun ini wajib tercipta 500 Master dan 200 Doktor. Setelah selesai, mereka wajib balek kampung. Saya mau akan lahir anak-anak meranti yang jenius," ucapnya.


    Sementara, yang tak kuliah, akan diberikan bekal kemampuan melalui pelatihan. "Kita sudah mengirimkan belasan orang untuk mengikuti pelatihan ke Bekasi,dan Semarang. Dalam waktu dekat akan ada pelatihan lagi ke Medan," katanya.


    Selain itu yang sudah terwujud didalam 100 hari kerja diterangkan H Adil sudah bisa memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara baik dan maksimal. Bahkan wajib satu hari selesai.


    "Sekarang anak baru lahir sudah bisa langsung dapat Kartu Identitas Anak (KIA), Akte Kelahiran dan otomatis langsung dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK). Satu hari wajib siap. Hal itu sudah berjalan dengan baik. Masyarakat yang meninggal juga langsung diterbitkan surat kematiannya. Jika tak bisa, akan saya ganti pejabatnya. Hal itu sudah kita lakukan. Karena mereka bekerja mengikuti perintah kita," tegasnya.


    Soal perampingan OPD masih belum selesai. Namun ia erjanji akan diselesaikan secepatnya.


    "Target perampingan OPD akan diselesaikan cepat. Saat ini sudah sampai ke DPRD. Kita minta OPD dikecilkan lagi jumlahnya. Termasuk jumlah pejabatnya. Saya mau dari 680 pejabat menjadi 300 orang saja," kata H Adil.


    Dalam 100 hari kerja, pasangan H Adil-Asmar juga telah memberikan perhatian kepada imam masjid, khatib, qori, dan anak yatim. "Kita sudah membantu mereka dengan memberikan beras hasil produksi lokal. Sudah kita bantu saat Ramadhan kemarin. Sekarang lagi mempersiapkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp 200 riu per orang dalam bentuk produk lokal. Mulaid ari sagu, beras dan lainnya," ujarnya.


    Kemudian, melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, provinsi riau untuk memberikan dukungan kebijakan dan anggaran sebagai salah satu  usaha menutupi defisit keuangan daerah. Pembenahan dan penataan aset bergerak dan tidak bergerak dengan melakukan inventarisasi aset dan perencanaan pengadaan aset berdasarkan kebutuhan daerah.


    Selanjutnya, peluncuran program daerah ketuk pintu layani dengan hati sebagai usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat Kepulauan Meranti. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui komitmen pemerintah daerah dengan kebijakan menkonsumsi dan membeli produk pangan lokal seperti beras ladang produk turunan hasil sagu dan produk lainnya abgi ASNdan non ASN di lingkungan Pemkab Meranti. Pembenahan dan perbaikan data kemiskinan daerah agar penerima manfaat program PKH tepat sasaran.


    "Selama 100 hari kerja setidaknya untuk mendukung kebijakan, saya sudah menerbitkan belasan perbup (peraturan bupati) dan sekitar 40-an SK (Surat Keputusan)," rincinya.


    Kebijakan Kontroversi dan Blunder


    Dalam 100 hari kerja bupati juga terdapat beberapa kebijakan yang kontroversi dan juga blunder. Bahkan dari keijakan yang dikeluarkan tersebut mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan.


    Sebut saja wacana mau merumahkan honorer tenaga administrasi yang tingkat pendidikannya masih SMA. Bupati menegaskan akan melakukan pengurangan terhadap jumlah honorer yang jumlahnya lebih dari 4000 orang.


    Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, mulai dari DPRD dan berbagai unsur masyarakat. Mereka menyayangkan bupati yang akan memecat honorer sampai ribuan orang.


    Menurutnya hal itu dilakukan untuk efisiensi anggaran. Selain itu untuk meningkatkan besaran gaji honorer itu sendiri.


    "Kita mau tenaga honorer yang ada di OPD minimal S1. Tidak ada lagi tamatan SMA. Kecuali jaga malam, dan petugas kebersihan," ucapnya.


    Walaupun tidak sekarang, hal ini nantinya akan tetap dilakukannya pada tahun 2022. "Pada Tahun 2022 honorer minimal S1. Namun gajinya akan kita tingkatkan sebesar Rp2 juta," katanya.


    Sebelumnya H Adil juga pernah mau langsung memecat honorer yang tidak ngantor saat sidaknya ke kantor-kantor OPD. Namun hal itu tidak bisa diwujudkannya karena bertentangan dengan aturan yakni Perbup 37 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.


    Sehingga ia meminta agar perbup tersebut direvisi. Kini perbup tersebut sudah direvisi menjadi Perbup 24 Tahun 2021. Dimana tidak ada surat peringatan bagi tenaga non PNS yang tidak disiplin. Mereka sudah bisa langsung dipecat setelah 3 hari tak masuk secara kumulatif dalam waktu sebulan.


    Selain itu, kebijakan yang blunder yakni masyarakat Meranti susah yang mau berobat di RSUD bisa gratis, hanya cukup pakai KTP. Hal itu diungkapkannya ke publik. Namun saat masyarakat mencoba untuk membuktikannya tak bisa dilaksanakan.


    H Adil mengaku kebijakan itu perlu waktu untuk mewujudkannya. Ia juga tidak menyadari bahwa pengelolaan RSUD sudah BLUD.


    "Bagaimana berobat cukup dengan KTP nantinya. Ternyata BLUD.  Sekarang tinggal sistem saja. Nanti, masyarakat yang biasanya pakai SKTM akan diganti cukup dengan KTP saja untuk mendapatkan layanan pengobatan gratis. Nanti akan diinput mana masyarakat yang bisa pakai KTP, mana yang pakai BPJS. Semuanya berproses. Kalau dah ketuk palu bisa semuanya," terangnya.


    Branding AOK


    Adil Orang Kite (AOK) menjadi brand Bupati Meranti, H Muhammad Adil. Ia menegaskan akan menggunakan branding itu terus nantinya. Setelah menggunakan brand AOK di baju kerja lapangan OPD, juga akan membuat branding tersebut untuk program kedai daring (online) yang akan dibuat nanti.


    "AOK itu nama kepribadian saya. Timnya sudah mencapai ribuan orang. Tim ini tak akan dibubarkan. Kecuali saya minta dibubarkan," katanya.


    Nanti akan ada e-kedai AOK. Program ini didukung ribuan tim. "Program ini tidak main-main. Melalui e-kedai AOK bagaimana produk-produk asal Meranti dapat dipasarkan tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga dunia," ucapnya.


    Tim AOK akan terus dimanfaatkan untuk membantu memastikan seluruh program bisa berjalan sesuai rencana. "Saya tetap gunakan mereka (tim AOK) untuk bisa membantu saya dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam meujudkanvisi dan misi saya," tegas H Adil.


    Menurutnya branding AOK akan menjadi identitasnya selama memimpin menjadi Bupati Kepulauan Meranti. Ia pun tidak peduli apakah dianggap membawa logo kampanye atau bernuansa politis. Yang jelas ia akan tetap menggunakannya.


    "AOK ini menjadi simbol dalam mencapai tujuan visi dan misi sejak masa kampanye. Jadi akan terus digunakan untuk membangun Meranti," katanya.


    Lebih jauh, ditanya soal keharmonisan pasangan dengan Wakil Bupati, AKBP (purn) H Asmar, orang nomor satu di Meranti itu mengaku masih harmonis dan solid. Walaupun ia menyadari terdapat berbagai pihak dan kalangan coba membenturkannya sehingga pecah.


    "Ada beberapa kawan-kawan media dan oknum lsm serta oknum masarakat yang sengaja menciptakan itu. Saya dan pak wakil punya anggaran sendiri. Pak wakil mau kemana dan berbuat apa sudah ada anggarannya. Hingga kini, koordinasi masih terus berjalan, rapat strategis masih bersama," ucapnya.


    Menyikapi isu perpecahan itu H Adil tetap berusaha santai. "Saya santai aja. Saya tau porsinya saya bagaimana. Saat ini bagaimana kita fokus menyelesaikan program 7 strategis yang sudah dibuat," kata Bupati Meranti itu.


    Didemo


    Tepat 100 hari kerja pasangan Bupati, H Adil dan Wakil Bupati AKBP (purn) H Asmar pada Jum'at (4/6/2021), sejumlah pemuda yang tergabung dalam Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) melakukan unjuk rasa 100 hari kerja H M Adil dan H Asmar di halaman kantor DPRD Meranti. Mereka kecewa, 100 hari kerja Adil dan Asmar dianggap buruk atau amburadul. 


    Aksi LM2R diterima langsung oleh Ketua DPRD Ardiansyah SH MSi didampingi sejumlah Anggota DPRD. LM2R menyampaikan sejumlah tuntutan tertulis mereka kepada wakil rakyat yang hadir.


    "Setidaknya kita melihat selama ini hanyalah narasi belaka. Program yang bisa menjadi benalu dan pandangan sinisme masyarakat terhadap janji politiknya dalam pilkada lalu, jauh panggang dari api," kata Ketua LM2R, Jefrizal.


    Disebutkannya pelaksanaan program seratus hari sama sekali tidak nampak nilai positifnya. Parahnya, menurut Jefrizal kesuksesan yang dihasilkan bupati dalam 100 hari hanya soal mengecat warna gedung pemda, puskesmas, kantor camat yang terlalu pragmatis dan mendominasi kepartaiannya saja. 


    "Kemudian kesuksesan mengecek para pekerja, baik honorer maupun PNS yang terlihat kurang fair dan kurang profesional dalam meningkatkan kedisplinan kinerja bawahannya," tuturnya.


    Sehingga, ia menganggap Adil sukses membuat bawahannya terancam dan tidak nyaman bekerja akibat rencana memecat seluruh bawahannya yang tidak dianggap satu pilihan politik.


    Untuk itu, ia meminta DPRD berani mengawal kebijakan pemda yang dianggap tidak fair serta tidak produktif. Terlebih soal honorer, pengalokasian dana Covid-19 dan pragmatis dalam bekerja.


    Selain itu mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti bekerja serius dalam menangani dugaan pengalokasian dana Covid-19 di tubuh Dinkes dan Dinsos Kepulauan Meranti. Sesuai laporan LM2R  pada 23 april 2021 yang lalu.


    Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah memberikan apresiasi terhadap sikap kritis yang dilakukan masa aksi. Walaupun demikian Ardiansyah mengatakan 100 hari kerja bupati belum bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah. "Kami berterimakasih masih dipercaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait 100 hari kerja bupati dan ini akan menjadi referensi kami untuk mengawal bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan," jelasnya.


    Dirinya juga tidak memungkiri sejumlah kebijakan Kepala daerah memang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun dirinya tetap menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi sebagai bagian demokrasi di tengah masyarakat.


    "Karena tidak semua orang bisa menyikapi sama terhadap kebijakan kepala daerah. Termasuk juga kita di DPRD, terjadi berbagai macam penilaian terhadap bupati." terangnya.


    Berikan Mosi Tak Percaya Jika Janji Tak Teralisasi


    Problematika 100 hari kerja pasangan Bupati, H Muhammad Adil SH dan AKBP (purn) H Asmar juga mendapatkan perhatian dari akademisi Riau, Dr Moris Adidi Yogia MSi. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Pasca Sarjana UIR ini menerangkan tidak ada satupun sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif untuk menekan atau untuk penegasan program kerja 100 hari kepala daerah. Hal ini membuat kepala daerah memiliki ruang seluas-luasnya untuk memberikan janji dalam program kerja 100 hari pertama. Hanya bisa diberikan sanksi sosial.


    "Sebenarnya hukuman sanksi sosial ini juga tidak menjadi perhatian bagi masyarakat. Jika saat mencalonkan lagi sebagai incumben tidak menjadi ukuran menilai kinerjanya," katanya.


    "Yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat, bahwa setiap janji yang ditampilkan kepala daerah adalah janji pelayanan. Memaksimalkan potensi daerah untuk melayani masyarakat. Janji 100 hari kerja hanya menjadi life service atau pencitraan yang dikemas oleh orang seorang kepala daerah," tambahnya.


    Jadi, Dr Moris menyarankan bagaimana seluruh masyarakat dapat menunjukkan ketidak percayaannya. Sehingga dengan sanksi sosial tersebut dapat menjadi catatan untuk kepala daerah melakukan evaluasi.


    "Sanksi sosial yang dikemas masyarakat untuk mengingatkan pejabat daerahnya. Nah, masyarakat kita masih terjebak dengan janji-janji yang diberikan pejabat dan pengambil keputusan di daerah. Hal ini menjadi PR kita untuk menyadarkan masyarakat. Jika seorang berjanji, harus kita berikan sanksi sosial masyarakat dengan sikap ketidak percayaan. Berikan ketidak percayaan kepada mereka (kepala daerah). Kalau di level negara ada mosi tidak percaya untuk mengingatkan agar memenuhi janjinya," terangnya lagi.


    Tak ada alasan pejabat tersebut untuk mengingkari janji sebenarnya. Karena dia merupakan pengambil keputusan dan pengambil kebijakan. Dimana seluruh sumber daya, baik keuangan dan aparatur ada ditangan dia.


    "Jadi kalau mengingkari janji dilakukannya, berarti seorang kepala daerah akan memberikan janji-janji yang lebih besar dan dipoles sebagai pencitraan bahwa dia terkesan baik," imbuhnya.


    Moris menyarankan agar kepala daerah bisa menyampaikan pencapaian yang sudah benar-benar dilaksanakannya. Jangan malah kembali berjanji agar tidak terlihat lebih baik. "Kejarlah dulu pencapaian kinerja baru pencitraan," tutupnya. (Ahmad)

  • No Comment to " 100 Hari Kerja Pasangan Bupati dan Wabup Meranti, Berbagai Kebijakan Jalan Terus, Walau Banyak Kritik "

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg