DPR RI Minta Pemda di Riau Kelola Aset Lebih Produktif

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau, Rabu (2/9/2026). Dalam kunjungannya, mereka mengumpulkan sejumlah permasalahan terkait dengan Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Ketua Tim Kunjungan Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa kehadirannya bersama anggota komisi II dalam rangka memastikan aset-aset pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah menjadi aset yang sah kepemilikannya.

Dirinya juga mendorong agar aset-aset milik Provinsi Riau dan kabupaten/kota agar berubah menjadi resources yang lebih produktif dan bermanfaat besar bagi kepentingan masyarakat Riau.

 

"Intinya bahwa aset-aset di Riau ini harus berubah menjadi resources yang lebih produktif, yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Riau sebesar-besarnya," ujar Aria.

Ia menyebut, dari kunjungan yang dihadiri Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/kota, serta BUMD Riau banyak masukan bahwa aset-aset di kota/kabupaten termasuk Provinsi Riau itu masih perlu adanya suatu hal-hal yang mendapatkan dukungan politik dari pemerintah pusat. Terutama terkait dengan berbagai aset pemerintah daerah yang masih bermasalah dengan wilayah kawasan hutan.

"Tidak hanya aset pemerintah daerah, tapi juga aset yang dimiliki oleh rakyat langsung seperti di daerah transmigrasi, atau juga di wilayah perumahan hasil atau diperoleh dulu sebelumnya dari Caltex ataupun Chevron," katanya.

Menurutnya, setelah Chevron itu menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aset-aset rakyat bersertifikat yang sudah menjadi hak milik itu menjadi bagian daripada aset negara yang terpisahkan.

"Ini masalah-masalah yang kita bawa nanti ke pusat. Begitu juga aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat di lahan transmigrasi yang kemudian masuk ke kawasan hutan. Yang akhirnya di dalam kawasan transmigrasi ini ada rakyat, ada kantor Pemda, ada gedung-gedung pemerintah, maupun ada sekolah dasar, juga fasilitas publik seperti Puskesmas, menjadi tanah yang tidak bisa disertifikasi karena masuk dalam wilayah kawasan hutan," terang Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Dikatakannya, masalah-masalah aset di daerah ini akan diselesaikan di tingkat pemerintah pusat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian ATR/BPN. Termasuk juga masalah yang kaitannya dengan Kementerian Transmigrasi.

"Intinya bahwa kunjungan kerja kami di sini akan menjadikan kunjungan ini sebagai langkah untuk menindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat dan rapat kerja terhadap berbagai persoalan yang tadi sudah direkam oleh Sekretariat Komisi II. Dan kami pun juga akan minta berbagai penjelasan sebagai bahan rapat kami," jelasnya.

Bahkan jika perlu, lanjut Aria, pihaknya akan undang Pemerintah Provinsi Riau beserta pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan persoalan agraria, baik itu rakyat dengan BUMN, rakyat dengan Menteri Kehutanan, termasuk juga pemerintah daerah dengan Kementerian Kehutanan.

"Kunjungan kerja kita spesifik kali ini, lebih pada persoalan aset Pemda dan aset BUMD supaya lebih di-empowering, diberdayakan untuk lebih menjadikan Riau ini menjadi lebih produktif, khususnya untuk pembangunan daerah dan khususnya untuk peningkatan PAD," pungkasnya. ck

Subjects:

Berita Riau BERITA UTAMA

Share This: