KORANRIAU.co,PEKANBARU –Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Pekanbaru, melakuka aksi demo ke DPRD Riau, Kamis (30/4/26).
Mahasiswa menyuarakan
kritik tajam terkait pengelolaan kekayaan alam dan persoalan lingkungan yang
tak kunjung usai di Bumi Lancang Kuning.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah tuntutan
krusial. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah transparansi terkait
pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen dari sektor Minyak dan Gas
(Migas).
Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Riau dan
DPRD untuk bersikap terbuka mengenai aliran dana bagi hasil migas. Secara
khusus, massa aksi menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola,
yakni PT Riau Petroleum. Mereka mempertanyakan sejauh mana kontribusi riil
perusahaan daerah tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
kesejahteraan masyarakat luas.
"Masyarakat Riau harus tahu ke mana larinya
dana PI 10 persen itu. Kami tidak ingin dana dari kekayaan alam ini hanya
menjadi bancakan elite atau menguap di internal BUMD tanpa dampak nyata bagi
rakyat kecil," tegas koordinator lapangan dalam orasinya.
Selain masalah anggaran, HMI juga menyuarakan
kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan akibat eksploitasi sumber daya alam
yang masif. Mahasiswa menekankan tiga poin utama terkait kelestarian ekosistem,
yaitu Audit Perizinan.
Kemudian, mendesak DPRD
Riau melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan
tanpa izin pelepasan yang jelas; Pencemaran Limbah:
Menuntut
pertanggungjawaban perusahaan migas dan sawit yang diduga mencemari aliran
sungai dan tanah ulayat masyarakat adat dan Mitigasi Karhutla: Meminta komitmen
serius dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kerap menjadi
momok tahunan.
Tidak hanya soal lingkungan dan uang, massa aksi juga
membawa isu ketenagakerjaan. Mereka mendesak agar perusahaan-perusahaan besar
yang beroperasi di Riau mematuhi regulasi mengenai prioritas tenaga kerja
lokal. Hal ini dinilai penting agar masyarakat tempatan tidak hanya menjadi
penonton di tengah melimpahnya kekayaan alam daerahnya sendiri.
Perwakilan DPRD Riau Kaderismanto didampingi Ketua
Komisi III Edi Basri yang menemui massa menyatakan akan menampung seluruh
aspirasi tersebut. Pihak legislatif berjanji akan menindaklanjuti tuntutan ini
melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait dan pihak BUMD
untuk mengklarifikasi masalah transparansi anggaran.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat
aparat kepolisian ini berjalan kondusif. Meski demikian, mahasiswa menegaskan
akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka terkait
transparansi MBG, kinerja BUMD, dan perbaikan tata kelola lingkungan tidak
segera dipenuhi. rtc
No Comment to " Demo ke DPRD Riau, Mahasiswa Tuntut Transparansi Dana Migas "