Korupsi APBDes Rp1,3 Miliar, Hakim Vonis Eks Kades Kelumpang Inhil 5 Tahun dan Sekdes 3,5 Tahun Penjara

 

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Kepala Desa (Kades) Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hairuddin Ahyar dan Sekretaris Desa Alfian, terdakwa korupsi APBDes Tahun 2017 yang merugikan negara Rp1,3 miliar lebih, divonis berbeda oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (9/9/25).

 

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Dr Zefri Mayeldo SH MH ini menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

“Menghukum terdakwa Hairuddin Ahyar dengan pidana penjara selama 5 tahun dan terdakwa Alfian selama 3 tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalankan,”kata hakim.

Hakim juga menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp400 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 6 bulan kurungan.

Selain itu, hakim juga memberikan hukuman tembahan kepada kedua terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara. Hairuddin dihukum membayar UP sebesar Rp650 juta lebih. Jika UP itu tidak dibayar, maka diganti penjara selama 6 bulan penjara.

Sementara terdakwa Alfian, dihukum membayar UP sebesar Rp198 juta lebih. Apabila UP itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

 

Atas vonis hakim itu, terdakwa Alfian menyatakan pikir-pikir. Sementara terdakwaa Hairuddin tidak hadir (in-absentia) karena masih berstatus dalam pencarian orang (DPO).

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Aditya SH menuntut terdakwa Hairuddin selama 6 tahun penjara. Sementara terdakwa Alfian selama 4 tahun penjara.

 

Kasus korupsi APBDes Kelumpang 2017 ini dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa Hairuddin, Alfian dan Diana (sudah dihukum-red) sebagai Bendahara.

Berawal ketika Pemerintah Desa Kelumpang telah menetapkan Peraturan Desa Kelumpang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelumpang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.364.097.600,00

Anggaran APBDes 2017 itu rencananya digunakan untuk program pembangunan jalan,jembatan, operasional perangkat desa, kegiatan pembinaan dan lainnya.  Namun dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa itu, para terdakwa tidak berdasarkan rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun anggaran 2017, melainkan hanya berdasarkan rapat perangkat Desa Kelumpang dan tidak pernah dilakukan pembahasan atau musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kelumpang.

Para terdakwa justru melaksanakan sendiri kegiatan APBDes Kelumpang, tanpa melibatlan pihak lain.  APBDes 2017 yang dicairkan, justru digunakan para terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Dalam perkara ini, Diana selaku Bendahara telah lebih dulu divonis selama 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Sebelumnya, JPU menuntut Diana dengan penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. nor

 

Subjects:

BERITA UTAMA Politik & Hukum

Share This: