KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai
mengambil langkah tegas namun tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam
penataan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Salah satu kebijakan yang
diambil adalah imbauan kepada sekolah-sekolah yang berdiri di kawasan itu agar
tidak lagi menerima siswa baru.
Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid menyampaikan bahwa imbauan ini merupakan
bagian dari upaya mengendalikan aktivitas permukiman didalam kawasan
konservasi. Pemerintah juga mengarahkan agar warga yang tinggal di dalam
kawasan tersebut mulai menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan yang
berada di luar TNTN.
“Sudah kita antisipasi supaya jangan mendaftar kesana lagi, tapi bisa
mendaftar ke sekolah yang berada diluar. Kan tidak semua desa ini masuk dalam
kawasan hutan, dusun-dusunnya saja yang masuk dalam kawasan hutan,” jelas
Wahid.
Meski demikian, pemerintah tetap memberi ruang bagi siswa yang sudah lebih
dulu bersekolah di sana. Mereka masih diperbolehkan untuk menyelesaikan
pendidikan hingga lulus, tanpa harus pindah mendadak ke sekolah lain.
Pendekatan ini diambil agar tidak mengganggu proses belajar dan tetap menjaga
hak pendidikan anak-anak yang terlanjur terdaftar.
“Jadi yang kita amankan sekarang ini di Taman Nasionalnya, untuk diluar
areal ini belum,” kata Gubri.
Sejauh ini, beberapa sekolah diketahui masih beroperasi di dalam kawasan
TNTN. Wadan Satgas Penanganan Kawasan Hutan (PKH), Brigjen TNI Dodi Triwinarto,
menyebut sejumlah sekolah yang masuk dalam daftar di antaranya, SDN 019 Sei
Dolik, SDN 020 Toro Jaya, SDN 021 Kualo Onangan, dan SMPN 6 Ukui. Keempatnya
berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
Selain itu, SDN 030 Kesuma Makmur yang berlokasi di Desa Bukit Kesuma,
Kecamatan Pangkalan Kuras, juga tercatat sebagai salah satu sekolah yang
berdiri di wilayah konservasi. Keberadaan sekolah-sekolah ini menjadi perhatian
karena secara regulasi, kawasan taman nasional seharusnya steril dari pemukiman
dan pembangunan fasilitas umum permanen.
“Di sana ada dibangun sekolah, baik Sekolah Negeri di tingkat SD maupun
SMP. Kenapa dibangun sekolah? Karena orang tuanya bekerja di situ. Untuk jumlah
penduduk, dari data awal itu sekitar empat sampai lima ribu orang,” kata
Dodi.
Lebih lanjut dikatakannya, pihak Satgas juga tengah melakukan pendataan
lanjutan terhadap sekolah-sekolah berstatus jarak jauh yang diduga masih
beroperasi di area TNTN. Proses pendataan ini penting untuk mengetahui sejauh
mana penyebaran aktivitas pendidikan di kawasan yang seharusnya dilindungi dari
segala bentuk alih fungsi lahan.
“Alhamdulillah Pak Bupati Pelalawan melalui Tim Percepatan, Pemulihan Pasca
Penguasaan (TP4) TNTN pelan-pelan sudah mendata. Ada 380 personel yang kita
libatkan dan sudah enam minggu hidup dan tinggal disitu. Sehingga kita terus
mendapat laporan mengenai data yang ada disana,” terangnya.
Ia menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menata ulang
kawasan TNTN secara menyeluruh. Selain menyasar pemukiman dan lahan pertanian
ilegal, aktivitas pendidikan yang tidak sesuai aturan juga ikut diperhatikan.
Tujuannya adalah mengembalikan fungsi taman nasional sebagai kawasan
konservasi.
“Kita coba lakukan pendekatan dengan prinsip dialog, humanis dan
persuasif. Sehauh ini hampir 1000 hektare lahan yang sudah kita pulihkan,”
tutup Dodi. Mc/nor
No Comment to " Gubri Wahid Minta Sekolah di TNTN Tidak Terima Siswa Baru "