KORANRIAU.co,BATAM- Program Peremajaan
Sawit Rakyat (PSR) dapat meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit
rakyat, dengan cara mengganti tanaman tua atau tidak produktif dengan bibit
baru yang lebih berkualitas. Melihat hal itu, Bank Riau Kepri Syariah membuka
peluang yang besar untuk petani atau lembaga pekebun di wilayah Riau untuk
mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit.
Direktur Dana dan Jasa, MA Suharto menyebutkan BRK Syariah pada tahun 2023
sudah menyalurkan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) kepada 1074
Pekebun/Petani dengan total dana sebesar Rp70,3 Miliar. Di Tahun 2024 sampai
dengan bulan April ini BRK Syariah sudah menyalurkan Dana PPKS kepada 353
pekebun/petani dengan total dana sebesar Rp23,6 Miliar.
"BRK Syariah menggandeng Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta Dinas
Perkebunan Kabupaten/Kota untuk melihat potensi program PSR di daerah
masing-masing," kata Suharto membuka acara sosialisasi penyaluran dan
peremajaan perkebunan kelapa sawit di Ruang Pertemuan Hotel I Baloi, Batam,
Selasa (7/5/2024).
Masih kata Suharto, BRK Syariah juga memiliki produk pembiayaan dana
lanjutan atau pendamping seperti pembiayaan agribisnis replanting sawit dengan
total sampai dengan Maret 2024 yakni sebesar Rp 260 M yang disalurkan
kepada 4.098 nasabah.
"Kami optimistis bahwa potensi sektor perkebunan dapat menjadi tumpuan
peningkatan kesejahteraan warga dan kemajuan desa, karena ini menjadi salah
satu tulang punggung bagi perekonomian di Provinsi Riau. BRK Syariah sebagai
Bank Milik Daerah akan memudahkan petani melakukan peremajaan kelapa sawit
melalui program penyaluran pembiayaan," kata Suharto.
Dalam program ini, kata Suharto, tantangan yang dihadapi oleh para petani
sawit tidaklah sedikit, salah satu tantangan terbesar adalah dalam hal
peremajaan sawit.
"Melalui BPDP-KS, kita memiliki kesempatan untuk mengatasi tantangan
tersebut, melalui program-program kolaborasi dari BPDP-KS, Dinas perkebunan dan
BRK Syariah yang nantinya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan
produktifitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk memperbaiki
lingkungan dan menjaga keberlangsungan kelapa sawit di Provinsi Riau,"
tutur Suharto lagi.
Dalam acara sosialisasi itu, sebanyak 12 Branch Manager BRK Syariah wilayah
Riau beserta beserta Kepala Dinas Perkebunannya yang hadir melakukan diskusi
terkait kendala yang ditemukan di lapangan terkait program Peremajaan Sawit
Rakyat (PSR) ini dengan dua narasumber yaitu Pimpinan Penghimpunan Dana
BPDP-KS, Munir dan Kepala Bidang Produksi Perkebunan Provinsi Riau, Vera
Virgianti.
Beberapa kendala proses pengusulan program PSR yang biasa terjadi yaitu
persyaratan pengusulan PSR yang sulit untuk dipenuhi misalnya surat bebas HGU
dan lahan kawasan hutan, belum ada norma waktu dalam verifikasi baik onsite
maupun ondesk yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi
perkebunan.
Selanjutnya penundaan mengikuti pengusulan program PSR dikarenakan isu
perubahan besaran dana PSR menjadi Rp60 juta per hektare dan SDM yang kurang
memadai dari pihak lembaga pekebun untuk mengajukan pengusulan program
PSR.
"Terkadang lembaga pekebun ini malu bertanya, ini peran Dinas
Perkebunan untuk mengedukasi pekebun tentang program ini. Melakukan kordinasi
yang intensif kepada pekebun tentang teknis program PSR ini," kata
Pimpinan Penghimpunan Dana BPDP-KS, Munir menambahkan.
Demikian pula disampaikan Kepala Bidang Produksi Perkebunan Provinsi Riau,
Vera Virgianti di akhir acara. Ia sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan
BRK Syariah terhadap program PSR ini.
"Melalui jalur kemitraan ini, diharapkan banyak menggunakan BRK
Syariah. Karena BRK Syariah merupakan bank daerah yang harus kita prioritaskan.
Program PSR pola kemitraan ini, menghasilkan perkembangan ekonomi yang
signifikan," kata Vera.
Menurutnya, perusahaan telah melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan visi
Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa
sawit nasional.
Ia mengajak kepada semua pihak untuk membangkitkan program PSR dan
perbaikan tata kelola sawit. Diharapkan, sawit Riau yang berkelanjutan akan
terwujud melalui sinergi multipihak, sehingga dapat mendorong peningkatan
produksi, nilai tambah, dan daya saing kelapa sawit.
"Bagaimana caranya jemput bola, lakukan kordinasi dengan pusat.
Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu penyemangat kita semua untuk
menjalankan program PSR ini. Tidak ada kepentingan aneh-aneh di sini, mari kita
berbuat dengan optimal untuk masyarakat," tutup Vera.
Acara yang digagas Divisi MKM ini juga dihadiri oleh Pemimpin Divisi MKM
BRK Syariah M Jazuli, Pemimpin Divisi MSDI yang diwakilkan Pemimpin Bagian
Corporate Learning Center, Tengku Rahman beserta Staf dan Tim Leader BRK
Syariah Wilayah Provinsi Riau. rls/nor
No Comment to " Sudah Rp 23,6 Miliar Tersalurkan, BRK Syariah Buka Peluang Petani dapat Dana Peremajaan Sawit "