KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Gubernur Riau H Annas Maamun dituntut Tim jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK RI selama dua tahun penjara, karena terbukti suap pengesahaan RAPBD-P 2014 dan APBD 2015 sebesar Rp1.010.000.000, Kamis (14/722) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
Sidang pembacaan tuntutan oleh JPU KPK Yoga Pratomo SH dkk ini, dipimpin majelis hakim Dr Dahlan SH MH. Sementara Annas sendiri mengikuti persidangan secara virtual dari rumah tahanan (Rutan) Klas I A Pekanbaru, didampingi kuasa hukumnya Tua Alpaolo Harahap SH, Aguslan SH dan Maman S Tanjung SH,MSi.
JPU KPK dalam amar tuntutannya menyatakan, jika Annas secara sah meyakinkan terbukti melakukan suap. Annas dinyatakan bersalah melanggar pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
"Menuntut agar terdakwa Annas Maamun dihukum pidana penjara selama dua tahun,"kata JPU KPK.
Selain penjara, JPU juga meminta agar Annas dihukum pidana denda sebesar Rp150 juta. Dengan ketentuan, apabila denda itu tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kuruangan selama 6 bulan.
Setelah pembacaan tuntutan JPU itu, hakim Dahlan kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah mengerti dengan tuntutan jaksa tersebut. Kepada hakim, Annas memahaminya.
"Paham yang Mulia. Dua tahun,"singkat Annas.
Selanjutnya, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa Annas dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi). Sidang ditunda hingga satu pekan mendatang.
Jaksa KPK dalam dakwaannya menyebutkan, dugaan suap yang dilakukan terdakwa sebesar Rp1,010 miliar itu terjadi pada medio Juli-September 2014 silam. Uang itu diberikan terdakwa untuk Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014, Suparman, Ahmad Kirjuhari, Riky Hariansyah, Gumpita dan Solihin Dahlan selaku anggota DPRD Riau periode 2009-2014.
Maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah agar DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 segera mengesahkan APBD Provinsi Riau T.A 2015 sebelum digantikan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau hasil Pemilu legislatif tahun 2014.
Untuk merealisasikan hal tersebut pada tanggal 1 September 2014 Terdakwa melalui Wan Amir Firdaus memerintahkan Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Riau untuk mengumpulkan uang dan diserahkan kepada terdakwa melalui Wan Amir dan Suwarno. Lalu, sekira pukul 18.00 WIB, Wan Amir menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 2 (dua) tas kertas warna hijau yang berisikan uang sejumlah Rp1.010.000.000 kepada Suwarno.
Setelah itu Suwarno mendapat telepon dari Ahmad Kirjuhari dan memintanya untuk bertemu di tempat parkir di bawah kantor sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sesampainya di tempat parkir, Suwarno yang ditemani Burhanuddin lalu meletakkan 1 (satu) tas ransel dan 2 (dua) buah tas kertas warna hijau yang berisi uang tersebut ke dalam mobil Toyota Yaris warna silver nomor polisi BM-1391-PC yang dikendarai oleh Ahmad Kirjuhari.
Hingga akhirnya, pada tanggal 4 September 2014, R APBD TA 2015 disahkan menjadi Perda APBD TA 2015 dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 Nomor : 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor : 63/NPB/IX/2014.
Kemudian, pada tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Raudah, Johar memberitahukan Riky agar mengajak Ahmad Kirjuhari datang ke Kafe Lick Latte yang beralamat di Jalan Arifin Achmad. Lalu, Riky dan Kirjuhari menuju ke Kafe Lick Latte Pekanbaru menggunakan mobil dinas Riky Nissan X-trail dengan nomor polisi BM 1634 NK.
Sebelum sampai ke Kafe Lick Latte, Kirjuhari dan Riky singgah ke rumah makan pempek di Jalan Sumatra Pekanbaru. Lalu Kirjuhari menceritakan kepada Riky jika dirinya telah menerima uang sebesar Rp900 juta dari terdakwa untuk anggota DPRD Provinsi Riau.
Kemudian Kirjuhari bersama dengan Riky membuat catatan tentang pembagian uang tersebut. Rinciannya, Kirjuhari dan Riky mendapatkan Rp100 juta, Johar Firdaus Rp125 juta dan sisa uang Rp575 juta dibagi secara proporsional kepada 17 Anggota DPRD lainnya berdasarkan jabatan anggota di DPRD Provinsi Riau.
Sehingga masing-masing mendapatkan sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta. Setelah Kirjuhari dan Riky membuat catatan perhitungan pembagian uang, tidak beberapa lama kemudian Johar menelepon meminta keduanya untuk segera ke Kafe Lick Latte.
Sesampainya di Kafe Lick Latte, Johar menanyakan uang bagiannya yang berasal dari terdakwa Annas. Saat itu, Johar meminta bagian uang sebesar Rp200 juta.
Namun karena uangnya tidak cukup, akhirnya disepakati Johar mendapatkan bagian uang sebesar Rp155 juta. Selanjutnya uang bagian Johar itu diserahkan Riky di rumah Johar di Komplek Pemda Arengka Pekanbaru.nor
No Comment to " Eks Gubri Annas Maamun Paham Dituntut KPK Dua Tahun Penjara "