KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau Maamun Murod memastikan Pemerintah Daerah bersama stake holder terkait mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait Perhutanan Sosial (PS).
Hal ini ditegaskan Murod usai mengikuti Workshop Membangun Model Pengelolaan dan Peluang Pendanaan Hutan Desa di Provinsi Riau, Kamis (8/4/21) di RCC Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau. Menurutnya, Pemprov Riau juga telah bekerjasama dengan sejumlah lembaga pengelolaan hutan baik nasional maupun internasional.
"Kita berharap Perhutanan Sosial di Provinsi Riau itu dapat terlaksana. Kita berkolaborasi dengan Lembaga pengelolaan hutan seperti YMI (Yayasan Mitra Insani-red) dan Windrof Internasional,"tegasnya.
Kerjasama dengan lembaga pengelolaan hutan itu lanjut Morud, sebagai upaya pihaknya dalam mencari solusi terbaik dalam penerapan PS tersebut. Menurutnya, kebijakan PS oleh pemerintah pusat itu harus didukung oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan stake holder terkait.
"Tidak terkecuali swasta, NGO dan semuanya. Melalui workshop ini diharapak semua stake holder itu memiliki persamaan persepsi agar PS ini bisa berjalan dengan baik,"ungkapnya.
Murod tidak menampik banyak hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan PS tersebut di daerah. Baik dari segi kebijakan maupun penganggarannya di provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, meski daerah mendapatkan jatah luasan PS yang banyak dari pusat, namun implementasinya belium maksimal di kabupaten/kota. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan persamaan persepsi dengan seluruh daerah yang menerima PS tersebut.
Disebutkannya, untuk Provinsi Riau jatah PS yang dialokasikan pemerintah pusat itu seluas 1,2 juta hektar. Namun sejauh ini baru terealisasi 124 ribu hektar.
"Sisanya, masih pembahasan di tingkat provinsi dan kabupaten. Kemudian ada juga yang tinggal Kementerian LHK,"tuturnya.nor
No Comment to " Kadis LHK Ajak Stake Holder Dukung Perhutanan Sosial "