KORANRIAU.co,MERANTI- Ego untuk bisa memiliki kantor sendiri ditekan oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi. Ia meninginkan seluruh kecamatan dan desa bisa didahulukan. Sehingga dapat mendukung peningkatan masyarakat dari berbagai sektor dan bidang.
Hingga saat ini, gedung yang ditempati untuk dioperasionalkan menjadi kantor bupati yakni kantor camat tebingtinggi pada zaman Meranti masih dibawah Kabupaten Bengkalis. Selain itu, sejumlah kantor dinas juga masih menyewa.
Walaupun sudah mulai dirancang pembangunan kantor bupati beserta sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, namun masih dalam tahap perencanaan dan pembebasan lahan.
Sebaliknya, sejumlah kantor camat di Meranti sudah mulai dibangun. Sebut saja Kantor Camat Pulau Merbau, Kantor Camat Tasik Putri Puyu, dan lainnya. Kemudian juga gedung pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) juga sudah berdiri disetiap wilayah kecamatan.
Pembangunan lain yang sudah sudah dilaksanakan yaitu, membuka akses jalan dan mengubah pola pembangunannya. Jika sebelumnya dilakukan dengan pola semenisasi, kini polanya diubah menjadi base. Dimana nantinya akan dilanjutkan dengan hotmix atau aspal.
Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi mengharapkan kekompakan seluruh masyarakat bisa mendukung hal itu. Sehingga pembangunan diseluruh kecamatan dan desa bisa segera diwujudkan.
“Saya sangat konsen dengan pembangunan kecamatan dan desa. Bahkan, hingga kini kantor bupati belum dibangun dan lahannya belum selesai diganti rugi,” ungkapnya.
Selain kantor camat dan desa, Pemkab Meranti juga terus membangun fasilitas kesehatan Puskesmas, Poskesdes, dan Pustu. Selain itu, tentu saja jalan-jalan desa.
“Yang saya bangun, puskesmas, jalan-jalan desa dan lainnya. Saat ini jalan-jalan di banyak desa sudah mulai dibangun. Saya harapkan kekompakan masyarakat untuk mendukung upaya yang kita lakukan,” harapnya.
“Kita perlu membuat jalan dengan pola yang diubah. Tidak lagi dengan semenisasi yang hanya bertahan 2 tahun saja dan setelah itu akan “tumbuh besi”. Kita tidak akan membuat pola semenisasi lagi, tetapi pola base dan bisa bertahan lama. Dengan begitu akan bisa ditingkatkan menjadi aspal,” tambah Irwan.
Orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu juga akan menjadikan pusat pemerintahan kecamatan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Caranya dengan membuat jalan yang lebih baik dan dibuka lebih lebar. Dengan begitu, seluruh aktivitas massal bisa dilaksanakan disana.
“Saya minta jalan yang berada di depan pusat pemerintahan kecamatan bisa dibuka lebih lebar. Sehingga bisa dibuat dua jalur nantinya. Setelah kita aspal, maka bisa dimanfaatkan menjadi pusat kegiatan masyarakat secara massal. Sama halnya seperti Jalan Pramuka yang ada di Selatpanjang,” akunya.
Irwan mengaku saat ini dirinya tengah berupaya agar pemerataan pembangunan bisa dilakukan sampai ketingkat desa. Oleh karena itu ia juga meminta kepada seluruh camat dan kades bisa melakukan pembangunan diselaraskan dengan perencanaan yang ada ditingkat kabupaten. Sehingga efektivitasnya bisa terwujud.
Karena menurutnya jika seluruh wilayah di Meranti terbangun sampai ke ceruk-ceruk kampung dapat mendorong berbagai bidang dan sektor. Terutama ekonomi masyarakat.
“Kita tidak ingin terjadi ketimpangan yang mencolok. Agar hal itu terwujud, kami harapkan juga perencanaan dan usulan ditingkat kecamatan dan desa diselaraskan dengan kabupaten,” pintanya.
Irwan menilai saat ini pembangunan di Meranti sudah on the track. Tinggal bagaimana komitmen dan dukungan dari seluruh pihak agar peningkatan pembangunan bisa terwujud dengan baik.
“Dalam membangun harus dilakukan secara bersama. Pemerintah hanya melakukan eksekusi pembangunannya. Sementara, seluruh komponen masyarakatnya harus ikut mendorong dan membantu mengawasi. Dengan begitu, kualitas pembangunan bisa lebih baik,” ujarnya.
Bupati Meranti itu mengatakan saat ini, Pemkab Meranti terus berusaha menampung berbagai aspirasi masyarakat melalui DPRD. Hal itu wajib dilakukan dalam menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tidak tercover secara langsung.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah SH mengatakan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Meranti menjadi tugas mereka. Selama ini, ia menilai pola pembangunan yang dilakukan sudah sangat baik.
“Pola pembangunan yang dilakukan sudah sangat baik. Walaupun ada terdapat catatan-catatan kecil, namun hal itu sudah disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam proses pembangunan yang dilakukan. Tujuannya agar bisa lebih baik,” katanya.
Menurutnya berbagai masukan dan kritik dilakukan dengan mengedepankan aspirasi masyarakat Meranti sendiri. Agar kualitas pembangunan bisa terus meningkat dalam rangka memajukan daerah, khususnya dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Meranti.
“Masyarakat kita yang menjadi sasaran dari pembangunan memiliki berbagai sudut pandang. Beberapa hal sangat baik dan akan kita serap menjadi masukan berharga dalam rangka meningkatkan peran pemerintah untuk membangun daerah,” kata dia.
Politisi PAN ini mengatakan sejak Meranti dimekarkan menajdi sebuah kabupaten, beberapa hal sudah menunjukkan keberhasilan. Mulai infrastruktur, jalan, gedung, dan fasilitas lainnya.
“Bahkan saat ini, kita sudah memiliki sejumlah pelabuhan roro yang dapat membantu masyarakat untuk melintasi antar pulau menggunakan kendaraan roda empat dan dua. Ini menjadi hal yang cukup luar biasa mengingat seluruh wilayah kita berpulau dan terpisah dari pusat pemerintahan di Pekanbaru,” ujarnya.
Tekan Kemiskinan, Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Filosofi pembangunan daerah dilakukan adalah bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan begitu, kemiskinan daerah akan terus berkurang.
Sehingga sasaran utama pemerintahan kabupaten adalah bagaimana melakukan pembangunan daerah. Sejalan dengan itu tentu saja Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakatnya disiapkan juga. Sehingga berbagai peluang bisa diambil dan maksimalkan.
Bupati Irwan menuturkan sebelum Meranti dimekarkan, angka kemiskinan daerah mencapai 43 persen lebih. Namun setelah 11 tahun menjadi sebuah kabupaten, tinggal 27 persen. Hal itu tak terlepas dari pola pembangunan yang dilakukan selama ini.
“Kita masih akan terus mengejar ketertinggalan daerah ini dari sisi infrastruktur. Sehingga kemiskinan daerah bisa terus ditekan,” tegasnya.
Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim menambahkan bahwa peningkatan infrastruktur sangat efektif untuk membantu ketertinggalan Meranti dari daerah lain. Termasuk juga program pemberdayaan.
"Kita harus benar-benar fokus untuk membangun daerah. Sehingga lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan daerah kita,” ungkapnya.
Menurut Wabup dengan terus menggesa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pendidikan, sarana kesehatan, dan lainnya akan terus dilakukan Pemkab Meranti. Agar kemajuan daerah bisa terwujud segera.
"Jadi itulah yang menjadi fokus kita (Pemkab Meranti) hari ini sampai kedepan, memprioritaskan pembangunan infrastruktur," katanya.
Mengenai kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya, Said Hasyim mengaku masih sangat terbatas. Karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mungkin dialokasikan 100 persen untuk pembangunan infrastruktur.
"Memang kalau kita berharap APBD, pasti tidak akan cukup. Karena saat ini anggaran untuk kegiatan tersebut hampir 60 persen dari APBD," katanya.
"Apalagi medan untuk membangun Meranti juga sangat berat. Dimana kondisi lahan Meranti didominasi tanah gambut. Sehingga banyak biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, dibandingkan daerah lainnya," tambah Hasyim.
Meski begitu, Pemkab Meranti akan terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang difokuskan untuk terus menekan angka kemiskinan daerah. Hal itu juga tak terlepas dari upaya bagaimana bisa merebut anggaran dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Sehingga pembangunan dapat dilaksanakan lebih intens.
"Karena tidak berharap penuh dengan APBD, kita akan mengoptimalkan untuk merebut anggaran dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat. Jadi, nantinya tergantung pada proposal dan bagaimana kita menyusun perencanaan matang, sehingga dapat didukung Pemprov Riau dan dan Pemerintah Pusat," terang Wabup.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kepulauan Meranti, H Herman SE MT menambahkan saat ini banyak program pembangunan daerah bersumber dari Pemerintah Pusat. Terutama pembangunan infrastruktur yang berskala besar.
“Jika tak ada bantuan pusat, maka proses pembangunan kita akan lambat. Setiap tahun, ada saja program pembangunan yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, maupun Pemprov Riau,” ucapnya.
Usulkan RTRW Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat
Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi menyampaikan ide menarik terkait penyusunan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Dia meminta sebelum diterima dan ditetapkan, agar penyusunan RTRW tersebut mengedepankan fakta di lapangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Irwan dalam rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka pembahasan RTRW Kota Batam, RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti dan Revisi Perda RTRW Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara. Rakor tersebut digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (3/3/2020) lalu.
"Kami harap penataan ruang tidak semata-mata berorientasi pada peta tetapi pada kondisi lapangan dan kepentingan masyarakat. Kita menginginkan kepentingan masyarakat terlindungi dengan Perda ini. Kita ajukan ini sesuai fakta bukan sesuai keinginan," tegas Irwan dihadapan Dirjen Tata Ruang Abdul Kamarzuki.
Pada kesempatan itu Bupati Irwan juga mempresentasikan kekhawatirannya mengenai kondisi tata ruang Meranti yang 73,11 persen ditetapkan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Sementara Area Penggunaan Lainnya (APL) hanya berkisar 26.89 Persen.
Ketentuan ini sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Faktanya, sebagian besar lahan yang ditetapkan kawasan hutan tersebut merupakan pemukiman warga, fasilitas umum seperti jalan bahkan kuburan umum.
"Ada juga kantor pemerintahan yang status lahannya masih hutan. Dengan kondisi ini kami sulit membangun karena sertifikatnya tidak bisa dikeluarkan. Begitu juga masyarakat rugi karena status lahannya hutan. Ini juga bisa menimbulkan persoalan hukum," ungkap dia.
Ironisnya lagi, sambung Irwan, dari 26,89 persen APL masih terkena kebijakan peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB). "Dengan begini tentu kami sangat sulit membangun, apalagi untuk mengeluarkan izin investasi yang terkait pemanfaatan lahan," keluhnya.
Diceritakan Irwan, Kepulauan Meranti telah menetapkan Perda RTRW tahun 2014 namun saat itu beberapa kabupaten/kota di Riau belum mengesahkan Perda RTRW sehingga Perda RTRW Kepulauan Meranti belum dapat diterima. Sementara saat ini banyak terjadi perubahan mulai peraturan perundang-undangan hingga kondisi di lapangan.
"Ini yang harus kita sinkronisasikan dan diharmonisasikan kembali dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Seperti ketentuan zonasi daerah pesisir dan penentuan garis pantai terbaru karena di Meranti terjadi perubahan akibat adanya abrasi," jelas dia.
Secara khusus Irwan minta masalah abrasi di Pulau Rangsang menjadi perhatian dan pertimbangan pihak Kementerian. Hal itu perlu didetilkan karena lahan yang terkena abrasi merupakan perkampungan, kebun, bahkan pemakaman.
Sementara itu Dirjen Tata Ruang Abdul Kamarzuki menegaskan bahwa Perda RTRW merupakan salah satu landasan pemberian izin. Untuk itulah ia mendesak agar daerah-daerah cepat menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada.
"Untuk itulah saya mengingatkan agar daerah yang belum mengesahkan Perda RTRW untuk hati-hati mengeluarkan perizinan," ingatnya.
Usai pembukaan rakor, Bupati dan sejumlah pejabat yang mendampingi sempat menggelarkan pertemuan kecil dengan Dirjen Abdul Kamarzuki di lobi ruang pertemuan. Diantara Kepala Dinas PUPR H Herman SE MT, Kepala Bappeda Dr Ir Maamun Murod MM MH, Kepala Disperindagkop Mohammad Azza Faroni dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs H Irmansyah MSi. Juga hadir Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah SH dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti Budi Satria.ADV
No Comment to " Pemkab Meranti Konsen Bangun Wilayah Kecamatan dan Desa "