KORANRIAU.co- Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara perihal Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Tjahjo mengingatkan semua pihak untuk hati-hati dalam menjalankan sistem dan taat terhadap regulasi.
"Sebenernya sistem tata kelola semua jalan. Area rawan korupsi sudah sejak awal kami sampaikan, perencanaan anggaran, masalah proyek, masalah dana hibah, dana bansos, jual beli jabatan, masalah pembelian barang dan jasa, ini hati-hati," kata Tjahjo di Graha Pengayoman Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).
Tjahjo mengatakan Kepala Daerah yang dilantik sudah diarahkan untuk dialog dengan KPK. Bahkan menurutnya, di setiap Pemda sudah ada biro hukum dan Kanwil hukum untuk berkoordinasi dengan kepala daerah. Dia menyebut, kalau itu ditaati seharusnya tidak ada OTT.
"Kepala daerah yang sudah dilantik pun kami bawa ke KPK, dialog dengan KPK. Di masing-masing Pemda juga ada bagian hukumnya ada, ada biro hukumnya supaya setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan seorang kepala daerah, wakil dan DPRD itu pasti harus sinkron, atau kanwil kumhamnya. Kalau ini dijalankan dengan baik saya yakin tidak akan ada OTT," ucap Tjahjo.
Namun dia menyebut area seperti perencanaan anggaran, proyek, dan dana hibah serta bansos memang rawan terhadap korupsi. Karena itu, Tjahjo berharap seluruh jajaran untuk tetap saling mengingatkan.
"Jadi mari kita saling mengingatkan. Saya juga bisa salah. Kalau saling mengingatkan kan baik. Hati-hati aturannya, karena bisa kesalahan karena terima sesuatu, karena kebijakan yang salah juga. Kalau itu semua harusnya paham. Janji sumpah jabatan, ada juga, sekarang masih terus," tuturnya.
"Apalagi Kemendagri sebagai kementerian regulasi. Ada aspek regulasi yang harus ditaati mulai menteri sampai kepala desa, aspek pembinaan secara umum, mengingatkan di antara kita," sambung Tjahjo.detikcom/nor
No Comment to " Bupati Lampung Utara Kena OTT, Mendagri Ingatkan Soal Sumpah Jabatan "