Foto: Sekdaprov Riau H Syahrial Abdi (kiri) dan Kepala BKD Riau Budi Fakhri.
KORANRIAU.co,PEKANBARU - Upaya percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan
terus diperkuat melalui penerapan layanan berbasis teknologi di lingkungan
perangkat daerah guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif,
transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut
ditunjukkan melalui kegiatan peninjauan dan monitoring yang dipimpin Sekretaris
Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Riau, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan monitoring ini
difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan layanan berbasis digital
telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi tersebut juga menjadi
momentum untuk memperkuat integrasi sistem digital antarperangkat daerah
sehingga transformasi teknologi mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang lebih adaptif, cepat, dan akuntabel.
Dalam arahannya,
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa transformasi
digital di lingkungan perangkat daerah tidak boleh dimaknai sebatas pemanfaatan
teknologi, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan
publik dan tata kelola pemerintahan.
"Kemarin kita baru
saja mengevaluasi pelayanan publik di Dinkes Riau. Hari ini saya berkunjung ke
BKD untuk memetakan layanan internal kepada pegawai di Pemprov Riau," kata
Syahrial Abdi.
Menurutnya, digitalisasi
harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses
pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan.
"Setiap perangkat
daerah perlu memastikan bahwa layanan berbasis digital yang dikembangkan
benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mendukung pencapaian
kinerja organisasi. Karena itu, evaluasi secara berkala diperlukan agar
berbagai inovasi digital yang telah dibangun dapat berjalan secara optimal dan
terintegrasi," terangnya.
"Kenapa hal ini
menjadi penting? Sebab jumlah pegawai kita itu mencapai 30 ribuan, baik dari
ASN, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu. Setelah kita petakan tadi, kita
ingin layanan kepada ASN ini mudah, murah bahkan tidak berbiaya sama sekali dan
ada interaksi layanan, jadi kita satu arah sekarang ini," ucap Syahrial.
Oleh sebab itu, menurut
Syahrial Abdi, transformasi digital harus memberikan manfaat yang dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah,
dan transparan.
Di sisi lain,
digitalisasi juga harus mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan
dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui sistem pelayanan yang
lebih tertib, terukur, dan akuntabel.
"Kita berharap
seluruh perangkat daerah terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam
mengembangkan layanan berbasis teknologi. Dengan demikian, transformasi digital
dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, dan
berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta daya saing daerah,"
harapnya.
Sementara itu, Kepala
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Budi Fakhri, menyebutkan
transformasi digital menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan mutu
layanan kepegawaian.
Menurutnya, pemanfaatan
teknologi informasi turut mendukung penyederhanaan proses pelayanan sekaligus
meningkatkan efisiensi tata dan data pegawai Pemprov Riau.
"Kita di BKD terus
melakukan penguatan berbagai layanan berbasis digital, mulai dari pengelolaan
data, sistem administrasi, hingga peningkatan integrasi informasi terkait
kepegawaian kita. Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan layanan yang lebih
mudah diakses, transparan, dan mampu memberikan pengalaman pelayanan yang lebih
baik bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov Riau," sebut Budi.
"Digitalisasi
memberikan peluang besar bagi kita untuk pengumpulan, pengolahan data dan
informasi ASN, termasuk sistem bantu pengambilan keputusan, untuk menghadirkan
layanan yang semakin efektif dan berorientasi pada kebutuhan pegawai. Oleh
sebab itu, kami terus berupaya membangun sistem pelayanan yang terintegrasi
agar pegawai kita dapat memperoleh layanan dan informasi yang lebih cepat,
nyaman, dan berkualitas," ungkapnya.
Ia menambahkan, evaluasi
dan monitoring yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau menjadi momentum untuk
terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pengembangan layanan pengumpulan
dan pengolahan data serta informasi terkait pegawai berbasis digital.
"Modul existing
yang sudah ada dan aktif di sistem Sigma ada beberapa bidang seperti bidang
PPPK, bidang Mutasi, bidang pendayagunaan, UPT Penkom dan fitur lainnya seperti
TTD elektronik, Q&A, pengaduan serta broadcast email dan WhatsApp. Kita
optimistis transformasi teknologi yang berjalan secara berkelanjutan akan
semakin memperkuat kualitas data yang diperoleh dan meningkatkan transformasi
layanan digital yang bisa diakses dari pimpinan daerah tertinggi seperti
Gubernur hingga pegawai biasa," tandasnya. mcr/nor