|
KORANRIAU.co,,PEKANBARU -
Pemerintah Provinsi Riau mendukung dan mengapresiasi langkah Polda Riau
yang menginisiasi program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi.
Langkah ini dinilai sejalan dan bersinergi dengan komitmen Pemerintah
Daerah dalam memaksimalkan pelayanan publik dari aspek infrastruktur.
Apalagi dalam implementasinya, pihak Polda Riau mengedepankan
semangat kolaborasi dalam melibatkan berbagai stakeholder terkait.
Semangat bahu membahu ini diyakini menjadi salah satu alternatif solusi
dalam menjawab kebutuhan masyarakat dari sisi layanan akses
transportasi publik di Bumi Melayu Lancang Kuning.
Kendati demikian, seiring waktu berjalan keterlibatan pihak Badan
Amil Zakat Nasional (Baznas) menimbulkan pro dan kontra. Alhasil,
dengan berbagai pertimbangan positif, kontribusi lembaga Baznas diputuskan
untuk tidak diliabatkan.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menilai, langkah positif dan
dukungan pihak Polda Riau sejatinya perlu didukung dan diapresiasi
serta disikapi dengan bijak. Apalagi pendekatan yang dilakukan Polda
Riau justru menjadi contoh baik dalam membangun infrastruktur berbasis
kolaborasi lintas sektor, tanpa membebani anggaran pemerintah maupun
dana sosial masyarakat.
“Inikan langkah positif dan perlu kita dukung. Selain itu sejak
awal, Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemerintah
Provinsi Riau maupun Baznas terkait pembangunan Jembatan Merah Putih
Presisi. Ini murni gerakan kolaboratif yang dibangun atas semangat
gotong royong dan kebersamaan,” papar Plt Gubri SF Hariyanto.
Dalam penerapannya, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi juga
merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional yang berangkat
dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Polisi
Listyo Sigit Prabowo, untuk mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Yang dibangun adalah semangat kebersamaan. Ada kontribusi dari
dunia usaha melalui CSR, ada partisipasi masyarakat, dan ini menjadi
model pembangunan yang sangat positif,” lanjutnya.
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti
oleh Kapolri kepada seluruh jajaran Polda di Indonesia, termasuk Polda
Riau, untuk bergerak aktif mengeksekusi pembangunan infrastruktur
sederhana yang mampu membuka akses wilayah, meningkatkan konektivitas,
serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Plt Gubri menilai Polda Riau hadir tidak
hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari
solusi dalam mempercepat pemerataan pembangunan dari sisi
infrastruktur. Khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan
sentuhan infrastruktur dasar dalam bentuk akses jembatan.
Sementara itu, Polda Riau mengapresiasi niat baik dan kepedulian
Baznas Provinsi Riau yang sempat berencana ikut berkontribusi dalam
pembangunan jembatan tersebut.
Kepala Biro Perencanaan Umum dan
Anggaran (Karorena) Polda Riau Kombes Pol Daniel Muharam menegaskan
bahwa semangat kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian
sosial dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat
langsung bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami sangat mengapresiasi niat baik Baznas Riau. Ini
menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap
masyarakat masih sangat kuat,” ujar Daniel.
Namun demikian, Daniel menjelaskan bahwa Polda Riau saat ini telah
memiliki skema pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan untuk
pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi.
“Pembangunan jembatan ini sejak awal kami dorong melalui pendekatan
pentahelix, melibatkan pemerintah, dunia usaha melalui CSR, akademisi,
masyarakat, serta media. Alhamdulillah, kebutuhan pembiayaan dapat
terpenuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar pembangunan jembatan didukung oleh
CSR perusahaan serta partisipasi masyarakat dalam semangat gotong
royong.
Seiring dengan dinamika yang berkembang, Baznas Provinsi Riau
secara resmi memutuskan untuk membatalkan rencana kontribusi bantuan
sebesar Rp3 miliar dalam pembangunan tersebut.
Ketua Baznas Provinsi Riau Masriadi Hasan menyampaikan bahwa
keputusan itu diambil sebagai bentuk evaluasi atas situasi dan respons
publik yang muncul.
“Melihat dinamika yang berkembang saat ini, Baznas mengevaluasi
kembali keikutsertaan dalam program ini,” ujar Masriadi.
Ia menegaskan bahwa sejak awal
keterlibatan Baznas didasari oleh niat untuk memberikan manfaat bagi
masyarakat, terutama dalam membuka akses wilayah dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.
“Program ini kami pandang memiliki manfaat besar bagi masyarakat,”
jelasnya.
Masriadi juga menegaskan bahwa dana yang direncanakan berasal dari
infak masyarakat yang penggunaannya bersifat fleksibel untuk
kepentingan umum.
“Kami sangat memahami dan menghormati keputusan Polda Riau. Prinsip
kami di Baznas adalah memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun, baik
zakat, infak, maupun sedekah, disalurkan secara tepat, transparan, dan
sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Masriadi.
Namun demikian, Baznas memilih untuk tidak melanjutkan kontribusi
tersebut demi menjaga kepercayaan publik.
“Kami tidak ingin merusak
kepercayaan masyarakat. Dalam kaidah yang kami pegang, menghindari
mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat,” terangnya. rls/nor
|