Plt Gubri dan Pegawai Cek Kesehatan Gratis Massal

Plt Gubri dan Pegawai Cek Kesehatan Gratis Massal

By redkoranriaudotco → Senin, 20 Juli 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama jajaran pegawai di lingkungan aparatur sipil negara. Agenda pelayanan kesehatan ini dipusatkan secara terpadu di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, pada Senin (20/7/26).

Pihak Pemprov Riau menegaskan bahwa aksi nyata di sektor medis ini merupakan komitmen penuh daerah dalam mengawal stabilitas dan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan CKG yang digelar secara simultan ini menjadi instrumen penting guna memastikan keselarasan agenda pembangunan daerah dengan visi makro nasional. Upaya preventif lewat deteksi dini penyakit ini diharapkan mampu menyaring berbagai potensi risiko gangguan kesehatan sejak awal.

"Hari ini kita melakukan cek kesehatan gratis bersama pegawai. Ini adalah bentuk dukungan kita terhadap Asta Cita bapak Presiden RI di bidang kesehatan," kata Plt Gubernur Riau SF Hariyanto di sela-sela peninjauan jalannya pemeriksaan medis tersebut.

Sistem Praktis Tanpa Birokrasi Rumit

Guna menyukseskan program ini secara luas, SF Hariyanto memastikan bahwa mekanisme untuk mendapatkan layanan CKG telah dirancang dengan sistem yang sangat praktis. Pemerintah sengaja memotong alur birokrasi yang rumit demi memberikan kenyamanan bagi publik. Seluruh warga Riau yang ingin memeriksakan kondisi fisiknya kini tidak perlu lagi memikirkan kendala administrasi yang berbelit-belit ataupun mengkhawatirkan masalah biaya.

Bagi masyarakat luas yang ingin memanfaatkan fasilitas pengecekan kesehatan cuma-cuma ini, persyaratannya dibuat sangat mendasar. Warga cukup mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat di wilayah masing-masing dengan membawa dokumen pengenal. Kemudahan aksesibilitas ini sengaja diterapkan agar jangkauan pelayanan kesehatan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

"Masyarakat bisa datang langsung ke Puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau KK. Ada 243 puskesmas di Riau yang melayani ini," imbuh SF Hariyanto menjelaskan total sebaran fasilitas kesehatan yang telah diintegrasikan dalam program Asta Cita tersebut. mcr

 

Harimau Serang Warga di Mengkapan Siak

Harimau Serang Warga di Mengkapan Siak

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Penghulu (Kades) Mengkapan Muhir mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati melintasi jalan nasional dan jalan menuju Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Saat ini harimau sudah menampakkan diri, dan membuat resah warga, terutama para pemilik kebun.

Warga yang melintasi jalan menuju KITB, pada Ahad (19/7/2026) malam, melihat harimau menyeberang jalan. Meski sekilas, karena berkendara, namun jelas itu harimau.

Saya tidak tahu apakah itu harimau yang selama ini muncul, atau ada harimau baru lagi,” kata Muhir, Senin (20/7/2026) siang.

Menurut dari ukurannya, sebut Muhir, warga bernama Dody, yang melihat harimau di Jalan Nasional Km 4, pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 12.00 WIB, merupakan harimau yang selama ini berkeliaran di Mengkapan.

“Apa yang digambarkan Dody, sama dengan harimau yang sebelumnya berkeliaran di Mengkapan ini,” terang Muhir.

Muhir sudah mengingatkan warga agar tidak sendirian berada di kebun. Pergi ke kebun saat hari sudah terang, dan sebelum senja mesti sudah keluar dari kebun.

“Malam hari jika tidak terlalu penting, jangan keluar rumah,” ucap Muhir.

Muhir juga menjelaskan di hari yang sama, setelah Dody melihat harimau di Km 4 Jalan Nasional. Seorang warga Kepulauan Meranti bekerja di Mengkapan bernama Agus, sedang melangsir tandan buah segar (TBS) dengan keranjang.

 “Dia diserang, tapi kena bagian keranjangnya, dia melaju dengan panik. Lalu dia minta berhenti bekerja, petangnya dia pulang kampung,” terang Muhir.

Ditanya ukuran harimau, dia tidak bisa menjelaskan, karena setelah diserang, dia panik dan syok.

Muhir juga menjelaskan tim dari BBKSDA Siak, pada Senin (20/7/2026) siang ke kantornya, berkoordinasi dengannya terkait harimau yang berkeliaran di Mengkapan.

Kabid II BBKSDA Siak Hermanto mengatakan  dia menurunkan anggotanya di Mengkapan. Untuk info selanjutnya dia mempersilakan konfirmasi ke BBkSDA Provinsi Riau.

“Kami mengumpulkan materi lalu, melaporkan ke BBkSDA Provinsi Riau, silakan konfirmasi ke sana ya,” kata Hermanto. rpc

Riau Tuan Rumah Sarasehan Nasional, Plt Gubri Apresiasi MPR RI

Riau Tuan Rumah Sarasehan Nasional, Plt Gubri Apresiasi MPR RI

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto hadir pada kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Hotel Pangeran, Kota Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Kegiatan ini dalam rangka memperkuat komitmen nasional terhadap kemandirian fiskal daerah, memperluas wawasan terkait obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah serta mempercepat pencapaian tujuan konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan ungkapan terima kasih kepada MPR Republik Indonesia yang telah memilih Provinsi Riau sebagai tuan rumah.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan terima kasih. Pada kegiatan ini kita dapat mengikuti Sarasehan Nasional mengenai obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah dan instrumen investasi publik," kata SF Hariyanto.

Dikatakan SF Hariyanto, tema yang dibahas sangat relevan dengan kebutuhan daerah dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita semua memahami, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar wilayah Indonesia masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, baik DAU, DAK, maupun DBH," katanya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikatakan SF Hariyanto, sering kali belum mencukupi untuk mendanai lompatan pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur publik yang padat modal.

"APBD masih harus membiayai banyak urusan wajib dan pelayanan dasar, sementara ruang fiskal untuk infrastruktur strategis masih terbatas," ungkapnya.

Melalui forum ini, disebutkan SF Hariyanto, Pemerintah Provinsi Riau berharap memperoleh pandangan yang lebih konkret mengenai peluang, batasan, prasyarat, dan langkah yang harus ditempuh daerah apabila ingin menjadikan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

"Sehingga instrumen ini dapat digunakan secara aman, terukur, tidak membebani fiskal daerah, dan benar- benar memberi manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

"Kami berharap melalui sarasehan ini, Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam pembiayaan pembangunan daerah ke depan," pungkasnya. mcr

 

Banggar MPR RI:Kemandirian Fiskal Daerah Merupakan Amanat UUD 1945

Banggar MPR RI:Kemandirian Fiskal Daerah Merupakan Amanat UUD 1945

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terus mendorong terwujudnya kemandirian fiskal daerah sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah mendorong penerapan skema obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar dan Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, saat membuka Sarasehan Kebangsaan MPR RI bertema Memperkuat Komitmen Nasional terhadap Kemandirian Fiskal Daerah, Memperluas Wawasan terkait Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah serta Mempercepat Pencapaian Tujuan Konstitusional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Dalam pemaparannya, Mekeng menegaskan bahwa semangat kemandirian fiskal telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah.

"Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 mengamanatkan tentang kemandirian fiskal daerah. Para pendiri bangsa sejak awal sudah menginginkan agar daerah mampu mandiri dalam membiayai pembangunannya," ujar Mekeng.

Ia menjelaskan, perubahan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan porsi dana yang diterima daerah dari APBN mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) diatur sebesar 26 persen dari penerimaan negara, ketentuan tersebut kini sudah tidak lagi tercantum dalam undang-undang yang baru.

"Kalau kita hitung APBN tahun 2026, transfer ke daerah kini hanya sekitar 18 persen dari penerimaan negara. Kondisi ini tentu membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Karena itu kita harus mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan," katanya.

Menurut Mekeng, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Justru kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang dalam merencanakan pembangunan.

"Kalau selama ini mindset kita adalah anggaran sudah tersedia, lalu membuat program dan membelanjakannya, sekarang harus berubah. Daerah harus menentukan proyek-proyek yang benar-benar produktif dan memikirkan sejak awal bagaimana pembiayaannya, salah satunya melalui obligasi daerah," jelasnya.

Ia menilai setiap daerah pada dasarnya memiliki peluang menerbitkan obligasi daerah, sepanjang memenuhi persyaratan tata kelola keuangan yang baik, memiliki laporan keuangan yang sehat, serta mampu mempertanggungjawabkannya kepada publik dan pasar modal.

"Semua daerah punya potensi menerbitkan obligasi daerah. Tetapi daerah juga harus tertib administrasi, tertib pembukuan, memiliki neraca keuangan yang sehat, karena pertanggungjawabannya kepada publik, khususnya pasar modal, sangat ketat," tegas Mekeng.

Dalam sarasehan tersebut turut hadir Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, yang memberikan pemaparan mengenai mekanisme dan persyaratan penerbitan obligasi daerah.

Mekeng menyebut penyusunan naskah akademik mengenai regulasi obligasi daerah telah mencapai sekitar 90 persen dan segera akan diserahkan kepada DPR RI untuk diproses menjadi dasar hukum.

"Naskah akademisnya sudah sekitar 90 persen selesai. Setelah final akan kami serahkan kepada DPR untuk diproses. Kami berharap pembentukan regulasi tentang obligasi daerah bisa berjalan cepat sehingga pemerintah daerah yang siap dapat segera memanfaatkannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan," ungkapnya.

Ia optimistis, dengan dukungan regulasi yang kuat, obligasi daerah dapat menjadi instrumen pembiayaan baru yang mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Selain itu, Mekeng menegaskan bahwa rangkaian Sarasehan Kebangsaan yang digelar MPR RI di berbagai daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi nasional.

"Ini merupakan bentuk partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang. Kami sudah melaksanakan kegiatan serupa di delapan provinsi dan akan terus melanjutkannya agar aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah menjadi bagian dari penyusunan kebijakan nasional," tutupnya. mcr

 

Tim Basarnas Temukan Jasad Pemuda Diterkam Buaya di Sungai Mampu Dumai

Tim Basarnas Temukan Jasad Pemuda Diterkam Buaya di Sungai Mampu Dumai

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Tim SAR Gabungan menemukan jasad Ajib, pada pencarian hari kedua, pada Ahad (18/7/2026). Pria 21 tahun ini sempat dilaporkan hilang, diduga diterkam buaya, saat menyeberangi Muara Sungai Mampu, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, sehari sebelumnya.

Kepala Kantor SAR Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan, korban ditemukan sekitar pukul 9.13 WIB pagi, tidak terlalu jauh dari lokasi menghilang.

''Korban berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan  dalam kondisi meninggal dunia pada jarak sekitar 600 meter dari lokasi kejadian,'' sebut Budi Cahyadi.

Jasad korban langsung dievakuasi menuju Puskesmas Sungai Sembilan untuk penanganan awal sebelum diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka.

Dengan ditemukannya korban, sebut Budi, operasi pencarian dan pertolongan diusulkan untuk ditutup. Ia mengu mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan serta masyarakat yang telah membantu pelaksanaan operasi hingga korban berhasil ditemukan. 

''Atas peristiwa duka ini, kami juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan perairan yang merupakan habitat satwa liar, serta selalu mengutamakan keselamatan," ujar Budi.

Informasi yang dihimpun Riau Pos, Ajib (21) dilaporkan hilang ketika ia memancing bersama rekannya, Sholeh, di kawasan Muara Sungai Mampu, dekat PT SDO.

Saat itu kondisi air sedang pasang. Saat hendak menyeberangi sungai, korban sempat diperingatkan rekannya agar tidak melakukannya. Namun, peringatan itu tidak dihiraukan. Ketika berada di tengah sungai, seekor buaya diduga muncul dari semak-semak di tepi sungai dan langsung menerkamnya.

Korban sempat berteriak meminta tolong sebelum akhirnya menghilang. Rekannya berusaha memberikan pertolongan dengan terjun ke sungai, namun korban tidak berhasil ditemukan. rpc