Foto: Iwat Endri SH MH.
KORANRIAU.co,PEKANBARU - Putusan majelis
hakim Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan dalam perkara dugaan penggelapan dana
angkutan batubara terhadap dua terdakwa, Ade Purwanto dan Arief Iriady
Zainuddin, menjadi sorotan tajam dari tim kuasa hukum.
Dalam sidang putusan, Selasa (28/4/26), hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6
bulan penjara kepada Ade Purwanto, sementara Arief Iriady Zainuddin divonis 1
tahun penjara.
Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum
(JPU) yang sebelumnya menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana 4 tahun
penjara berdasarkan Pasal 488 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP.
Meski vonis lebih ringan, tim kuasa hukum justru menilai putusan tersebut
menyisakan persoalan mendasar terkait pertimbangan hukum majelis hakim.
"Iya, saat ini klien kami Ade Purwanto dan Arief Iriady masih
pikir-pikir. Kami akan mempelajari secara utuh pertimbangan majelis hakim
sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya,”kata Iwat Endri, SH MH, Kamis
(30/4/26).
Menurut Iwat, fakta persidangan menunjukkan bahwa unsur pasal yang
didakwakan jaksa tidak terbukti. Namun, majelis hakim justru menjatuhkan
putusan menggunakan pasal alternatif.
"Terbukti di persidangan bahwa pasal yang dituntut JPU, yakni Pasal
488 KUHP, tidak memenuhi unsur. Namun hakim mengambil dakwaan alternatif Pasal
486 KUHP yang sejatinya bukan pasal primer yang dituntut jaksa. Ini menunjukkan
tuntutan jaksa tidak terbukti," tegas Iwat.
Ia bahkan menilai, dengan kondisi tersebut, seharusnya majelis hakim
menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa.
"Kami menilai majelis hakim seharusnya membebaskan klien kami. Dalam
persidangan terungkap bahwa saksi korban tidak melaksanakan kewajibannya dalam
pembiayaan operasional sebagaimana kesepakatan dengan klien kami," tambah
Iwat.
Sorotan serupa disampaikan Syahidila Yuri, SH, MH yang menilai aspek
kerugian dalam perkara ini belum memiliki dasar perhitungan yang kuat dan
final.
"Kerugian yang dimaksud korban adalah perhitungan pribadi yang belum
menyeluruh dan bukan perhitungan akhir. Dari situ, bagaimana bisa dibuktikan
adanya dana milik korban yang dikuasai klien kami, sementara perhitungannya
sendiri belum final," jelasnya.
Lebih jauh, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa perkara ini semestinya
berada di ranah perdata, bukan pidana. Hal itu didasarkan pada fakta
persidangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian kewajiban dari pihak
pemodal.
"Faktanya di persidangan, saksi korban tidak memenuhi kewajibannya
dalam membiayai operasional angkutan batubara. Namun justru meminta keuntungan
dari pekerjaan yang dilakukan klien kami. Ini jelas ranah perdata," ujar
Syahidila.
Dalam situasi tersebut, klien mereka disebut harus mencari sumber
pembiayaan sendiri demi menyelesaikan pekerjaan pengangkutan sesuai perjanjian
dengan PT Bara Prima Pratama.
Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga menyoroti posisi Arief Iriady yang
dinilai tidak memperoleh keuntungan, namun tetap dinyatakan bersalah.
"Yang paling kami sesalkan, klien kami Arief Iriady yang secara fakta
tidak mendapatkan keuntungan apa pun tetap dinyatakan turut serta melakukan
tindak pidana," ungkap Syahidila.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, tim kuasa hukum menyatakan akan segera
mempelajari salinan lengkap putusan dan membuka peluang besar untuk mengajukan
banding.
Perkara ini bermula dari kerja sama pengangkutan batubara antara perusahaan
yang dipimpin Ade Purwanto dengan PT Bara Prima Pratama (BPP), yang didanai
oleh pemodal Lancar Ketaren.
Dalam perjalanannya, terjadi perubahan rekening dalam sejumlah invoice
tanpa sepengetahuan pemodal karena pemodal tidak melaksanakan kewajibannya
dalam membiayai operasional pengangkutan batu bara yang kemudian berujung pada
dugaan penggelapan dana hingga Rp7,1 miliar dan berlanjut ke proses hukum
hingga persidangan. Rls/nor
