Korupsi TPP Guru PPPK Rp1,477 Miliar, Dua Pejabat Disdikbud Rohil Dituntut 1,5 dan 3 Tahun Penjara

Korupsi TPP Guru PPPK Rp1,477 Miliar, Dua Pejabat Disdikbud Rohil Dituntut 1,5 dan 3 Tahun Penjara

By redkoranriaudotco → Rabu, 11 November 2026

Foto: Terdakwa Yundri saat mendengarkan tuntutan JPU.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dua pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Muhammad Akil dan Yundri, dituntut oleh jaksa mulai 1,5 hingga 3 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti korupsi dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1,477 miliar.

Dalam perkara korupsi ini, Muhammad Akil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sementara Yundri selaku Bendahara Pengeluaran pada kegiatan pembayaran TPP PPPK Tahun Anggaran 2025.

Jaksa penuntut umum (JPU) Cristy Meilin SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil dalam amar tuntutannya yang dibacakan secara terpisah menyatakan, terdakwa Yundri dituntut selama 3 tahun penjara. Sementara terdakwa Akil dituntut selama 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara.

Menurut JPU, kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Menuntut terdakwa terdakwa Yundri dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara,"kata jaksa Meilin, Rabu (11/11/26) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Jika tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 90 hari.

Jaksa juga menuntut terdakwa Yundri dengan hukuman tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp600 juta lebih. Apabila UP tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara.

Sedangkan terdakwa Akil selain dipenjara selama 1,5 tahun penjara, dia juga membayar denda sama dengan terdakwa Yundri.

Hanya saja untuk hukuman tambahan, Akil membayar UP hanya Rp194 juta. Apabila UP itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Atas tuntutan JPU itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan (pledoi). Sidang yang dipimpin majelis hakim Arief Boediono SH MH menunda sidang Senin (16/11/26) mendatang.


Kasus korupsi ini berawal ketika Disdikbud Rohil menerima anggaran dari APBD Rohil 2025 untuk tunjangan TPP bagi 2.138 guru PPPK, mulai jenjang SD dan SMP. Seharusnya, ribuan guru itu menerima TPP sebesar Rp500 ribu setiap bulannya.

Namun kenyataannya, anggaran TPP untuk bulan November dan Desember 2025 tersebut tidak pernah diterima oleh para guru.

Dana tersebut telah dicairkan dan dinikmati oleh kedua terdakwa. Para terdakwa mengaku, uang itu digunakan untuk menutupi kegiatan lain dan kepentingan pribadi.

Rinciannya, terdakwa Akil menikmati uang TPP tersebut sebanyak Rp957 juta lebih. Sementara Yundri sebesar Rp600 juta lebih.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Rohil, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.477.204.125. Belakangan, terdakwa Akil mengembalikan uang kerugian negara itu ke Kejari Rohil sebesar Rp763 juta, sementara terdakwa Yundri tidak mengembalikannya ke penyidik. nor

PMI Asal Inhu Tewas Kecelakaan Kerja di Korsel

PMI Asal Inhu Tewas Kecelakaan Kerja di Korsel

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU– Kecelakaan kerja merenggut nyawa Muhammad Taufiq (33), seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, di Korea Selatan (Korsel). Taufiq meninggal dunia setelah terjepit alat produksi paving block saat membersihkan mesin di tempatnya bekerja.

Jenazah Taufiq akhirnya dipulangkan ke Indonesia setelah melalui koordinasi pemerintah dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul. Jenazah tiba di area Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Rabu (11/11/26), sekitar pukul 10.00 WIB.

Proses penerimaan dan pemulangan jenazah difasilitasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Kepala BP3MI Riau, Harold Hamonangan, mengatakan almarhum merupakan PMI yang bekerja di Korea Selatan melalui skema Government to Government (G2G) atau kerja sama antarpemerintah.

Harold mengatakan Taufiq meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada 2 November 2026. Saat itu, korban sedang membersihkan mesin produksi paving block di perusahaan tempatnya bekerja.

Berdasarkan laporan KBRI Seoul, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.25 hingga 17.29 waktu setempat, di lingkungan Seyoung Company Ltd, perusahaan yang bergerak di bidang produksi paving block di wilayah Yeongdong-gun, Provinsi Chungcheongbuk-do, Korea Selatan.

Saat kejadian, korban sedang melakukan pekerjaan pembersihan bagian dalam mesin produksi paving block yang berada di area pabrik. Disebutkan korban terjepit alat produksi saat melakukan pekerjaan tersebut.

"Almarhum Muhammad Taufiq meninggal disebabkan oleh kecelakaan kerja, yaitu terjepit alat paving block pada saat membersihkan mesin tersebut," ujar Harold.

Setelah kejadian, pihak kepolisian setempat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi, rekaman kamera pengawas (CCTV), serta pemeriksaan awal terhadap jenazah.

Laporan KBRI Seoul juga mencantumkan hasil pemeriksaan autopsi berupa pembesaran dan hipertrofi jantung serta penyumbatan total pada aorta.

Setelah kejadian tersebut, pemerintah melalui koordinasi dengan KBRI Seoul memfasilitasi proses pemulangan jenazah. Taufiq diberangkatkan dari Korea Selatan pada 10 November 2026 menuju Indonesia melalui Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru.

Kedatangan jenazah di Bandara SSK II Pekanbaru disambut abang kandung dan paman almarhum.

Turut hadir Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto, Camat Batang Peranap, Kepala Desa Sungai Aur, Kepala BP3MI Riau beserta tim, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Hadir pula Kepala Bidang Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Inhu, anggota DPRD Inhu. Jenazah kemudian dibawa ke Inhu.

Harold menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia berharap keluarga diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.

"Kami turut berdukacita atas wafatnya almarhum Muhammad Taufiq. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dan amal ibadah almarhum diterima di sisi-Nya," ujar Harold.

Ia menegaskan, kehadiran pemerintah dalam proses pemulangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara memberikan pelindungan kepada PMI, termasuk ketika mengalami musibah hingga meninggal dunia di negara penempatan.

"Setiap PMI merupakan bagian dari warga negara yang berhak mendapatkan pelindungan, di mana pun berada. Oleh karena itu, negara harus hadir tidak hanya ketika PMI berangkat dan bekerja di luar negeri, tetapi juga ketika terjadi musibah, melalui koordinasi lintas instansi untuk memastikan proses pemulangan berlangsung dengan baik hingga jenazah kembali kepada keluarga," jelasnya.

Menurut Harold, pelindungan terhadap PMI tidak berhenti ketika mereka berangkat dan bekerja di luar negeri. Pemerintah juga harus memastikan hak-hak pekerja dan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perhatian.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau turut hadir untuk menyerahkan santunan dan manfaat beasiswa kepada ahli waris Muhammad Taufiq.

Pemberian manfaat tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan ahli waris. Santunan dan beasiswa itu juga menjadi bentuk perlindungan jaminan sosial bagi PMI dan keluarga yang ditinggalkan.

Harold menyebut, pemulangan jenazah dan pemberian hak kepada ahli waris menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan perhatian kepada PMI yang bekerja secara resmi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulangan, terutama pemerintah daerah yang turut mendampingi keluarga sejak penerimaan jenazah di area kargo bandara.

Harold mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi. Menurutnya, keberangkatan melalui jalur resmi membuat keberadaan PMI diketahui pemerintah sehingga pelindungan dan pemenuhan hak-haknya dapat difasilitasi.

"Pesan dari kami, untuk menjadi pekerja migran Indonesia berangkatlah secara prosedural, resmi, sehingga nanti hak-haknya juga bisa terlindungi dan dapat difasilitasi oleh pemerintah, diketahui keberadaannya oleh pemerintah," pesannya.

Harold menegaskan BP3MI bersama pemerintah daerah dan instansi terkait berkomitmen komitmen memastikan pelindungan PMI dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air, termasuk ketika mengalami musibah di negara penempatan. ck

Diskon Pajak Angkutan Barang, Bapenda Riau Raup PAD Rp1,9 Miliar

Diskon Pajak Angkutan Barang, Bapenda Riau Raup PAD Rp1,9 Miliar

By redkoranriaudotco →

Foto: Ninno Wastikasari

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sebanyak 438 unit kendaraan angkutan barang di Provinsi Riau, telah memanfaatkan program diskon 40 persen pokok pajak kendaraan bermotor. Dari jumlah ratusan unit kendaraan tersebut, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkumpul sebanyak Rp1.922.156.598.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Ninno Wastikasari mengatakan, total PAD yang didapat dari kendaraan angkutan barang tersebut terdiri dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.157.925.728 dan opsen PKB sebesar Rp764.230.870.

“Total PAD yang didapat dari program diskon 40 persen pokok pajak kendaraan angkutan barang sebesar Rp1.922.156.598. Jumlah tersebut berasal dari 438 unit kendaraan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk memperoleh fasilitas program tersebut, badan usaha perlu menyiapkan STNK kendaraan, surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Surat permohonan harus diserahkan ke kantor Samsat paling lambat tanggal 15 Desember 2026.

“Program pemutihan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum mendatangi kantor pelayanan Samsat,” imbaunya. 

Program pengurangan 40 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor ini khusus untuk angkutan barang. Program ini akan berlangsung hingga 31 Desember. 

“Dari data kami hingga saat ini ada 248.715 unit kendaraan angkutan barang yang masih menunggak pajak. Yang sudah mendaftar dan terverifikasi sebanyak 591 unit, yang sudah membayar 438 dan yang belum membayar 153 unit,” papanya.

Untuk memudahkan masyarakat, disejumlah daerah, warga tidak harus mendatangi Kantor Samsat dalam memenuhi kewajiban seiring kehadiran varian pelayanan seperti Samsat Keliling atau Samkel, Samsat Tanjak dan Samsat Drive Thru. 

“Ketiga jenis layanan terakhir, memiliki kekhasan masing-masing. Samsat Keliling mendatangi sejumlah titik-titik strategis dalam memudahkan warga, Samsat Tanjak menerapkan sistem membuka gerai di tempat yang sudah terbiasa diakses warga seperti di depan Purna MTQ untuk warga Pekanbaru. Sementara Samsat Drive Thru menekankan efisiensi dan kecepatan layanan dan sekaligus memungkinkan publik membayar pajak tanpa harus turun dari kendaraan,” ujarnya.

Sejauh ini, dikatakan Samsat Drive Thru sudah tersebar di sejumlah daerah. Di Pekanbaru ada dua layanan masing-masing di Jalan Sudirman, tepatnya di Halaman Kantor Bapenda Riau dan satu lagi di Jalan Gajahmada. Untuk unit di Jalan Sudirman, menerima pembayaran tunai dan di Jalan Gajahmada memakai sistem QRIS. 

“Samsat Drive Thru di Jalan Gajahmada tersebut tercatat sebagai inovasi samsat pertama di Indonesia yang memakai sistem QRIS. Selain di Pekanbaru, Samsat Drive Thru masing-masing beroperasi di Ujung Tanjung (Rokan Hilir), Pangkalan Kerinci (Pelalawan), Tembilahan (Indragiri Hilir) dan terakhir Samsat Drive Thru di Kota Dumai,” paparnya. rls/nor

Kecelakaan Tewaskan Pelajar Libatkan Ketua PP Siak Berakhir Damai

Kecelakaan Tewaskan Pelajar Libatkan Ketua PP Siak Berakhir Damai

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Kasus kecelakaan beruntun yang melibatkan satu unit Toyota Land Cruiser dan tiga sepeda motor di Jalan Raya Km 10 Perawang, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dihentikan. Penyelesaian perkara tersebut dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).

Kepastian penghentian penyidikan perkara itu diperoleh setelah Pengadilan Negeri (PN) Siak menerbitkan penetapan yang mengabulkan permohonan penyidik. Dengan demikian, perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dinyatakan selesai melalui mekanisme RJ.

Ps Kasi Humas Polres Siak, Aiptu Dedek Prayoga, mengatakan sebelum penghentian penyidikan, polisi terlebih dahulu melaksanakan gelar perkara khusus pada 9 November 2026.

"Gelar perkara khusus dilakukan untuk meninjau dan memastikan kelayakan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut," ujar Dedek dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Kecelakaan itu melibatkan satu unit Toyota Land Cruiser bernomor polisi BM 151 AK dengan tiga sepeda motor. Masing-masing Honda Vario BM 5471 SAE, Honda Beat BM 2925 ZAT, dan Honda Beat BM 3820 SI.

Dedek menjelaskan, penerapan RJ dilakukan setelah persyaratan pemulihan keadaan semula sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP terpenuhi.

Persyaratan tersebut meliputi adanya pemaafan secara tulus dari korban dan/atau keluarga korban, penggantian seluruh biaya perawatan medis, serta pemberian ganti rugi atas kerugian materiil maupun kerugian lainnya.

Selain itu, perkara tersebut juga dinilai memenuhi persyaratan kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Di antaranya, peristiwa kecelakaan terjadi akibat kealpaan dalam berlalu lintas dan bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan berulang atau residivisme.

"Permohonan penerapan keadilan restoratif juga diajukan secara resmi oleh para pihak yang terlibat, baik dari pihak tersangka maupun korban dan/atau keluarga masing-masing," jelasnya.

Setelah seluruh tahapan di tingkat kepolisian selesai, penyidik mengajukan permohonan penetapan kepada PN Siak.

Pengadilan kemudian menerbitkan Penetapan Nomor 27/Pen.RJ/2026/PN Siak. Dalam penetapan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan penyidik dan menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.Tap.Henti.Sidik/225.b/XI/TUK.7.2.3./2026 tertanggal 9 November 2026 sah.

PN Siak juga memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan penetapan kepada penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan.
Dedek menyebut penyelesaian perkara melalui RJ merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengedepankan kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan hak-hak korban.

Awalnya, polisi menetapkan Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Siak, DK alias Dedi Boxer, sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar SMA berusia 16 tahun di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Satlantas Polres Siak menggelar perkara Sabtu (31/10/2026) malam. Polisi juga telah menerbitkan surat perintah penahanan terhadap Dedi Boxer.

"Hasil gelar tadi malam, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini sudah diterbitkan surat perintah penahanannya," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akhmadi, 1 November 2026.

Kasus ini bermula dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Perawang KM 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Rabu (28/10/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Saat itu, sebuah mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi BM 151 AK yang dikemudikan Dedi Boxer melaju dari arah Perawang menuju Minas. Mobil tersebut kemudian bergerak ke sisi kanan jalan.

"Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju tiga sepeda motor yang ditumpangi sejumlah pelajar. Ketiga kendaraan itu masing-masing Honda Vario BM 5471 SAE, Honda Beat BM 2925 ZAT, dan satu unit Honda Beat tanpa nomor polisi," terang Akmadi.

Jarak kendaraan yang sudah terlalu dekat membuat tabrakan tidak dapat dihindari. Mobil Land Cruiser tersebut menabrak tiga sepeda motor yang dikendarai para pelajar yang hendak pulang sekolah.

Akibat kecelakaan itu, sejumlah pelajar mengalami luka-luka. Sementara seorang pelajar perempuan bernama Alwi Mufid (16) meninggal dunia.
Berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh Riauaktual.com, setelah kecelakaan terjadi, pengemudi mobil diduga berupaya meninggalkan lokasi.

Namun, sejumlah pelajar dan warga yang melihat kejadian tersebut mengejar hingga akhirnya pengemudi tidak dapat melanjutkan perjalanannya.

Peristiwa itu kemudian ditangani Satlantas Polres Siak. Petugas mendatangi lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Dedi Boxer juga sempat diamankan di Polsek Tualang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi turut melakukan tes urine terhadap yang bersangkutan dengan hasil negatif. rac

Siapa yang Akan Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit di Kasus Penyadapan?

Siapa yang Akan Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit di Kasus Penyadapan?

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bakal menentukan susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga tersangka penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. 

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan pihaknya bakal menggelar sidang etik terhadap jenderal bintang empat itu, karena masih berstatus anggota Polri aktif.

Isir menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Listyo di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.


"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11).


"Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," imbuhnya.


Lebih lanjut, Isir menjelaskan sidang etik terhadap ketiga tersangka lainnya belum bisa dilakukan lantaran masih ada pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya," tuturnya.

Kendati demikian, ia menjamin seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik termasuk mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie sonta telah menjalani sidang etik di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Dalam sidang pada Selasa (10/11) kemarin, dia diputuskan dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela dan juga dipecat sebagai anggota Polri.

Perbuatan itu dilakukan Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ia disebut menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.


Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.

Tindakan tersebut bisa dikategorikan makar pun datang dari mulut sejumlah anggota DPR, serta menteri dan pejabat terkait lain seperti Kepala Bakom Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala BIN M Herindra dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.
cnnindonesia