Demonstran Usai Temui Wapres: Tuntutan Mahasiswa Dicatat Gibran
KORANRIAU.co- Koordinator Aksi Mahasiswa yang juga Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi mengungkap hasil dialog dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6).
"Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan
kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinya yang harus Bapak Wapres itu
ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara
hari ini. Tentunya MBG dan KDMP," kata Abdi.
Abdi menyebut BEM UBK memberikan tenggat waktu 5 x
24 jam hingga 19 Juni 2026 bagi pemerintah untuk merealisasikan aspirasi
mereka. Ia mengatakan jika tidak direalisasikan, maka mereka akan kembali
menggelar aksi.
Ia menjelaskan beberapa poin kesepakatan itu
memuat klaster fiskal dan pendidikan dengan fokus membekukan sementara
pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan
di wilayah terkait, untuk audit transparansi.
"Sub yang kedua, mengalihkan efisiensi
anggaran tersebut guna mensubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan
tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau," ucap dia.
Lalu, poin selanjutnya berkenaan klaster krisis
moneter dan energi.
"Dan di sini ada poin mendesak otoritas
moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas Rupiah dan membatalkan
kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti
menghancurkan daya beli domestik masyarakat," ucapnya.
Pada saat yang sama, Plt. Sekretaris Wakil
Presiden, Al Muktabar menyampaikan bahwa Gibran menghargai atas apa yang
disampaikan perwakilan mahasiswa.
Ia menyebut hal itu merupakan bagian dari sistem
demokrasi yang dianut Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa Gibran akan
menyampaikan aspirasi itu ke Presiden RI Prabowo Subianto.
"Tentu, beliau berdua Bapak Wakil Presiden
dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam
kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia," ujar dia.
cnnindonesia




