BERITA TERBARU

Ekonomi Bisnis

Politik & Hukum

Edukasi

Berita Foto

Wisata

Daerah

Student

Nasional

Kolom

Internasional

Olahraga

Recent Posts

  • Gubri Syamsuar Minta DPRD Inhu Paripurna Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih

    By redkoranriaudotco → Selasa, 18 Mei 2021


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar, telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu, untuk disampaikan kepada DPRD Inhu, agar segera melaksanakan Rapat Paripurna penetapan bupati dan wakil bupati (Wabup) terpilih.


    Hal ini dilakukan setelah diadakannya pemungutan suara ulang Pilkada Inhu 2021. Dimana pasangan Rezita Meylani-Junaidi Rachmat, memperoleh suara terbanyak Pilkada Inhu.


    Kepala Biro Tata Pemerintahan dan administrasi, Sudarman mengatakan, surat Gubernur Riau tersebut, ditujukan kepada DPRD Kabupaten Inhu, setelah sebelumnya Paripurna penetapan kepala daerah terpilih pasangan Rezita Meylani-Junaidi Rachmat, batal dilaksanakan. Walaupun KPU telah menetapkan Rezita Meylani-Junaidi Rachmat, memperoleh suara terbanyak. 


    “Pak Gubernur telah mengirimkan surat ke DPRD Inhu, untuk meminta percepatan paripurna Bupati terpilih. Dan nanti KPU menunggu selama 15 hari setelah surat masuk, selanjutnya akan diambil keputusan setelah pelaksanaan, apakah dilaksanakan atau tidak oleh DPRD Inhu,” jelas Sudarman, Selasa (18/5/2021) di Pekanbaru. 


    Dijelaskan Sudarman, setelah penetapan pemenang pilkada dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU, DPRD Inhu memang telah melaksanakan paripurna, namun dikarenakan tidak cukup kuorum maka paripurna batal dan tidak disahkan oleh DPRD penetapan kepala daerah terpilih. Untuk itulah Gubernur mengirimkan surat agar DPRD Inhu mengadakan paripurna selanjutnya.


    “Kalau tidak kuorum juga tentu diberi batas waktu 15 hari lagi untuk pelaksanannya. Dan KPU nanti akan menyampaikan ke Gubernur Riau untuk usulan penetapan kepala daerah terpilih hasil Pilkada ulang Kabupaten Inhu. Setelah KPU menetapkan pemenang, Gubernur mengusulkan ke Mendagri penetapan kepala daerah,” kata Sudarman.


    “Itu kalau paripurna DPRD Inhu kembali tidak kuorum dan tidak menetapkannya. Sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016, tidak paripurna pun akan ada pengajuan dari Gubernur ke Mendagri. Dan kita menunggu SK penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dari Mendagri, dan selanjutnya dilakukan pelantikan,”ulasnya.nor

  • Pendaftaran 'Telkomsel Scholarship Program with Ikatan Dinas' Resmi Dibuka

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co- Telkomsel bersama Telkom University baru saja mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk program beasiswa Telkomsel dengan ikatan dinas (Telkomsel Scholarship Program with Ikatan Dinas) yang berlangsung selama periode pendaftaran 11 Mei hingga 7 Juni 2021. Program beasiswa tersebut merupakan bentuk lanjutan dari kolaborasi yang dilakukan antara Telkomsel dengan Telkom University dalam menemukan, mendidik, dan membangun para siswa lulusan terbaik di SMA-nya untuk menjadi bagian dari komunitas digital talent masa depan Indonesia yang berkualitas unggul, serta dapat memenuhi kebutuhan industri teknologi untuk mengakselerasi transformasi digital bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan kedaulatan dan kemandirian digital yang kuat.


    Direktur Human Capital Management Telkomsel, R Muharam Perbawamukti mengatakan, Program beasiswa ini merupakan wujud komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan perusahaan yang meliputi penguatan tiga aspek, yaitu technology, process, dan people. "Program beasiswa ini merupakan upaya penguatan di aspek people, khususnya dalam mempersiapkan digital-talent masa depan Indonesia. Kami optimis program beasiswa ini dapat membuka lebih banyak peluang akan lahirnya talenta-talenta digital unggul, berdaya saing tinggi, dan mampu menghadirkan lebih banyak manfaat teknologi terdepan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar R Muharram.


    Sedikitnya ada tiga program studi jenjang S1 yang disiapkan oleh Telkom University di dalam program beasiswa Telkomsel ini, di antaranya Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Desain Komunikasi Visual. Adapun syarat untuk dapat mengikuti program beasiswa adalah siswa tersebut harus menjadi lulusan terbaik di sekolahnya.


    Bagi calon mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program beasiswa tersebut, nantinya akan melewati sejumlah tahap seleksi yang ketat sampai nantinya bisa terpilih sebagai penerima beasiswa. Proses seleksi yang dimaksud, dimulai dari seleksi administratif sebagai seleksi bagi para calon mahasiswa di tahap pertama, hingga tahap akhir berupa tahap seleksi yang akan dilakukan oleh Telkomsel dan Telkom University.


    Proses penyeleksian program beasiswa Telkomsel ini sangat ketat. Hanya mereka yang sangat tertarik dan ingin belajar lebih jauh di bidang teknologi, serta memiliki motivasi untuk membangun ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat terpilih. 


    "Kami memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar layak dan ingin berkontribusi lebih bagi kemajuan Indonesia sebagai bangsa digital yang dapat menjadi bagian dari Telkomsel. Ke depannya, Telkomsel berencana mengajak institusi pendidikan lainnya untuk melanjutkan langkah inisiatif strategis ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, khususnya digital-talent yang unggul dan berdaya saing global,” ucap Muharam menutup.


    Bagi calon mahasiswa yang berminat mengikuti Telkomsel Scholarship Program with Ikatan Dinas di Telkom University, dapat mengakses informasi lebih lengkap dengan mengunjungi link tsp.smbbtelkom.ac.id, atau menghubungi Telkom University melalui email telkomscholarship@smbbtelkom.ac.id, telepon ke 0811-2025-200 atau 0811-2025-300, pesan WhatsApp di 0811-2233-9123, serta media sosial Instagram di @telkomuniversity.ridwan

  • Bapenda Pekanbaru Pastikan Wajib Pajak Taati Prokes Covid-19

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU -  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru HZulhelmi Arifin SSTP,  M.Si melakukan peninjauan langsung pelayanan publik di lingkungan Bapenda. Hal ini untuk memastikan standar layanan publik yang dilaksanakan penyelenggara layanan di masa pandemi Covid-19 sesuai koridor protokol kesehatan.


    Pentingnya pengamatan ini mengingat masa pandemi Covid-19 menuntut masyarakat beradaptasi dalam kehidupan sehari-sehari. Termasuk standar protokol kesehatan yang diselenggarakan layanan publik Bapenda Kota Pekanbaru. 


    "Sesuai dengan protokol kesehatan, masyarakat yang mengantri diberi jarak antara pengantri lain dan memakai masker," ujar Zulhelmi Arifin. 


    Pemerintah kata Zulhelmi telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mencegah menyebarnya virus Covid-19 yang tentunya berdampak pada standar pelayanan publik.


    "Peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus ini," terang Zulhelmi pula. 


    Saat ini, Bapenda Kota Pekanbaru sudah melakukan Adaptasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan untuk meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Secara Online dengan menggunakan Aplikasi dan Bekerjasama sama dengan E-commerce.


    Kepala Bapenda Kota Pekanbaru juga menjelaskan, kepada Wajib Pajak (WP) bahwa Pembayaran PBB sudah bisa dilakukan di rumah menggunakan Aplikasi Gojek, Linkaja, Traveloka, BukaLapak, dan Tokopedia.


    Untuk Pendaftaran Objek Pajak Baru Sampai Cetak SPPT PBB bisa melalui Aplikasi Smart PBB Pekanbaru,Wajib Pajak sudah bisa download di Playstore.


    Dan tak hanya itu, Wajib Pajak Bisa melihat berapa tagihan terhutang melalui website Cek PBB Pekanbaru (https://cekpbb.pekanbaru.go.id/).


    "Jadi semua sudah bisa melalui online, sehingga masyarakat tidak perlu antri lagi," terang Zulhelmi.ridwan

  • Kasus Korupsi Tersangka Ekki Gaddafi Masih Berproses

    By redkoranriaudotco →

     

    Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi


    KORANRIAU.co, PEKANBARU  - Pengusutan kasus atas tersangka Ekki Gaddafi dipastikan terus berproses. Akan tetapi, penanganan perkara dugaan korupsi pengawasan dan pelaksanaan pembangunan gedung program pascasarjana Fisipol Universitas Riau masih berkutat ditahap penyidikan.


    Ekki Gaddafi merupakan mantan anggota Kelompok Kerja (Pokja) pada proyek tahun 2012.. Kini, ia menjabat sebagai Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, setelah dilantik Gubernur Riau, Syamsuar beberapa waktu lalu. 



    Terhadap perkara yang menjerat Ekki ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru. Oknum Pegawai Negeri Sipil itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima pihak Kejaksaan tertanggal 17 Januari 2018. 


    Dalam SPDP itu, terdapat dua nama tersangka lain yakni Ketua Tim Teknis proyek itu, Zulfikar Jauhari merangkap dosen di perguruan tinggi negeri tersebut, dan Direktur CV Reka Cipta Konsultan, Benny Johan, pihak swasta yang menjadi konsultan pengawas proyek bermasalah itu. Yang mana, sebelumnya mantan Pembantu Dekan (PD) II UNRI, Hery Suryadi sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Komisaris PT Usaha Kita Abadi, Ruswandi selaku pelaksana kegiatan telah meyandang status pesakitan. 



    Akan tetapi, hingga kini penyidik belum mampu merampungkan berkas perkara Ekki Gaddafi. Bahkan, jaksa juga telah mengembalikan SPDP ke penyidik Polresta Pekanbaru lantaran tidak pernah memberikan perkembangan penyidikan perkara senilai Rp9,3 miliar. Kondisi ini, berbeda dengan empat tersangka lainnya yang sudah dihadapkan ke persidangan dan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru. 


    Terkait hal ini, Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dikonfirmasi menyebutkan, pengusutan perkara rasuah itu berdasarkan Laporan Polisi (LP) Nomor :LP/A–190/III/2017/ Reskrim tetanggal 10 Maret 2017. Dikatakan Agung, berdasarkan petunjuk dari JPU dan hasil gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Riau tanggal 07 Desember 2017 telah ditetapkan tiga tersangka 


    "Para tersangka itu, DR Zulfikar Djauhari ST MT (selaku Ketua Tim Teknis). Lalu, Benny Johan (Konsultan Perencana dan Pengawas) dan Ekki Gaddafi (Pejabat Pengadaan) dangan berkas terpisah," ujar Kapolda Riau. 


    Terhadap tersangka Zulfikar Djauhari ST MT dan Benny Johan, sambung jendral bintang dua itu, berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P-21 serta telah menjalani tahap II dan telah mendapat vonis oleh majelis hakim. Sedangkan, untuk berkas Ekki Gaddafi diakui Agung, belum lengkap. 


    "Untuk Ekki Gaddafi telah empat kali bolak-balik berkasnya (P-19) dari JPU. Petunjuk terakhir JPU adalah berdasarkan petunjuk sebelumnya yang telah mintakan berupa penambahan alat bukti lain terkait pembuktian dalam perkara ini. maka berdasarkan kewenangan terhadap penyidikan ini, diserahkan kepada penyidik untuk dapat disempurnakan atau mengambil langkah lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas mantan Deputi Siber Badan Intelijen Negara (BIN). 


    Kapolda Riau juga menyampaikan, mengenai perhitungan kerugian negara. Hasil audit dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp940.245.271,82. Nilai itu terdiri atas pekerjaan fisik Rp897.045.271,82 dan pekerjaan pengawasan Rp43.200.000.


    "Dari fakta tersebut, kami memedomani bahwa kerugian negara telah timbul. Sehingga penyidik akan berkordinasi dengan jaksa agar lancar dalam penyusunan rencana penuntutannya," tutup Agung. 


    Dugaan penyimpangan pembangunan gedung pascasarjana Fisip UR tahun 2012 terjadi dari awal pelaksanaan proses lelang. Saat itu, proses lelang diketahui gagal hingga 2 kali. Akibatnya, Panitia Lelang melakukan penunjukkan langsung untuk menentukan pelaksana kegiatan.


    Sejatinya, yang boleh mengerjakan proyek tersebut adalah peserta lelang yang telah mendaftar. Karena dalam pendaftaran, peserta pastinya membuat surat keterangan penyanggupan. Namun, oleh Panitia Lelang dipilihlah rekanan yang tidak sama sekali mendaftar.


    Masih dari informasi yang diterima, proses penunjukkan tersebut dilakukan oleh Panitia Lelang bersama Zulfikar Jauhari yang tak lain merupakan Ketua Tim Teknis kegiatan tersebut. Adapun kontrak kerja ditandatangani oleh direktur rekanan yang diduga dipalsukan di depan Panitia Lelang dan Zulfikar. Adapun pihak yang diduga memalsukan adalah Ruswandi.


    Dalam pengerjaannya, pada akhir Desember 2012 pekerjaan tidak selesai, hanya sekitar 60 persen. Namun anggaran tetap dicairkan 100 persen. Disinyalir ada kongkalikong antara Tim Teknis dalam hal ini oleh Zulfikar, yang menyatakan kalau pengerjaan sudah 100 persen.


    Kendati bermasalah, perusahaan rekanan tidak diblacklist oleh Panitia, dan juga tidak dikenakan denda. Menurut aturan, besaran denda adalah 5 persen dari total anggaran, yang diyakini sebesar Rp9 miliar, yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun 2012. Akibatnya, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp940.245.271,82. Angka itu berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.(Riri)

  • Dirut PT CKBN Kembali Ditetapkan DPO, Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co, PEKANBARU  - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kembali menetapkan Harris Anggara sebagai tersangka. Direktur Utama PT Cipta Karya Bangun Nusa (CKBN) turut bertanggung jawab dalam dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir. 


    Pria juga dikenal dengan nama Liong Tjai, sebelumnya juga sempat menyandang status tersangka pada perkara rasuah senilai Rp3,4 miliar. Akan tetapi saat dilakukan penahaan, Harris memilih kabur. Penyidik pun telah melakukan pencarian  ke Medan, Sumatra Utara namun tidak membuahkan hasil, sehingga ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).


    Atas kondisi itu, dimamfaatkan Harris untuk mengajukan upaya hukum praperadilan  ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Hasilnya, pengadilan menerima permohonan Harris, dan mencabut status tersangkanya.


    Namun, putusan tersebut tidak menggugurkan tindak pidana yang terjadi. Sehingga, Kepolisian melakukan penyidikan ulang dengan mencari alat bukti baru agar tidak ada celah untuknya kembali lolos dari jeratan hukum.


    Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi dikonfirmasi menyampaikan, pengusutan perkara tersebut masih berlanjut. Dia menuturkan, penanganan perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Sudah tahap sidik (penyidikan perkara itu)," ungkap Andri Sudarmadi, Selasa (18/5).


    Terhadap Harris Anggara, diketahui telah tetapkan penyidik sebagai tersangka. Bahkan, Ditreskrimsus Polda Riau sudah memasukkan Dirut PT CKBN dalam daftar pencarian orang. "Dia (Harris Anggara, red) kami tetapkan sebagai DPO," singkat perwira polisi berpangkat tiga bunga melati. 


    Selain Harris Anggara, penyidik telah menetapkan mantan Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad ST MP sebagai tersangka pada proyek sebesar Rp3,4 miliar. Saat ini, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. 


        
    Selain mantan orang nomor dua di Negeri Sri Junjungan, perkara ini turut menyeret Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Lalu,  Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya telah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman masing-masing lima dan empat tahun oleh majelis hakim. 


    Untuk diketahui, dugaan korupsi mengakibatkan kerugian sebesar Rp.2.639.090.623. Dari hasil penyidikan untuk Muhamad, S.T, M.P selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA). Diketahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan Wakil Bupati Bengkalis tersebut adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), Kwitansi, Surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.


    Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti Laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap. Dengan alasan anggaran akhir tahun dan takut dikembalikan kalau tidak dilakukan pencairan. Lalu, menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf.



    Sementara terhadap Harris Anggara, yaitu dengan menyediakan tiga perusahaan untuk ikut pelelangan yang berdasarkan e-Audit LKPP. Penyidik menemukan adanya perbuatan persengkongkolan. Selanjutnya, ia ditengarai sebagai otak pelaku dan pengendali kegiatan yang membiayai pekerjaan dengan mengirimkan uang jaminan pelaksanaan sebelum pekerjaan dilaksanakan. 


    Kemudian, memberikan dukungan pipa yang tidak sesuai dengan SNI dan persyaratan kontrak dan membiayai seluruh operasional di lapangan atas pekerjaan tersebut. Lalu, Harris juga diduga menerima aliran dana untuk pembayaran dengan RTGS cek yang dikeluarkan oleh PT Panotari Raja selaku rekanan, ke rekening BII milik Harris Anggara.(Riri)

  • Para Saksi Sebut Tidak Merasa Keberatan,Kebijakan Pemotongan 10 Persen Anggaran Perjalan Dinas

    By redkoranriaudotco →

     

    Suasana Sidang 

    KORANRIAU.co, PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tujuh orang saksi dalam sidang dugaan korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak 2014-2017. Para saksi mengaku tidak keberatan dengan adanya pemotongan 10 persen anggaran perjalanan dinas atas kebijakan Yan Prana Jaya. 


    Hal ini, sebagaimana terungkap pada sidang lanjutan digelar secara online melalui video confrence, Senin (17/5). Sidang masih beragendakan pemeriksaan saksi dipimpin majelis hakim, Lilin Herlina SH MH di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, bersama JPU, Hendri Junaidi dan Himawan Putra serta terdakwa, Yan Prana Jaya. 


    Sementara ketujuh saksi itu yakni mantan Sekretaris Bappeda Siak, Wan M Yunus. Lalu, Yusrianto, Siti Aminah, Widyasari, Rahmat Hidayat, Defron dan Malvin. Mereka merupakan pegawai yang pernah bertugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. 


    Dalam persidangan tersebut, Wan M Yunus menjadi orang yang pertama memberikan kesaksian. Dia mengaku, beberapa kali melakukan perjalanan dinas sejak bertugas di Bappenda Siak, dan setiap kali pencarian dananya dipotong sebesar 10 persen. "Saya melakukan perjalanan dinas sebanyak 12 kali," kata Yunus saat memberikan kesaksian. 


    Terhadap adanya pemotongan tersebut, ia mengatakan, telah disampaikan Yan Prana pada rapat untuk memenuhi biaya di Bappeda Siak yang tidak dianggarkan dalam DIPA. Kala itu, hampir semua pegawai Bappeda Siak hadir, dan tidak ada yang merasa keberatan atas kebijakan itu. 


    “Tanggapan peserta waktu itu tak ada komplain, dan tak ada pula yang setuju. Saya termasuk tidak komplain,” sebut mantan Sekretaris Bappeda Siak. 


    Ketika mengambil dana perjalanan dinas, adanya pemotongan 10 persen disampaikan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Bappeda Siak, Donna Fitria. Namun, dia tidak tahu siapa yang menyimpan uang tersebut.


    “Biasanya yang biaya tidak ada di DIPA, seperti pameran MTQ,” jawab M Yunus saat ditanya Hakim Ketua Lilin Herlina soal kegiatan yang dibiayai dari pemotongan 10 persen tersebut.


    Pada November hingga Desember 2017, M Yunus menjabat sebagai Plt Kepala Bappeda Siak. Di tahun 2018, dia diangkat jadi Kepala Bappeda definitif dan ketika itu pemotongan dana perjalanan dinas tidak dilanjutkan lagi. "Saat saya menjabat, tidak ada lagi pemotongan itu," imbuhnya.


    Sedangkan saksi lainnya mengakui dana perjalanan dinasnya dipotong 10 persen tapi tidak mengetahui siapa yang menyimpan dana tersebut. Atas pemotongan itu mereka tidak menyampaikan protes. “Saya diam saja,” kata Yusrianto.


    Senada, saksi Rahmat Hidayat juga mengaku tidak mempermasalahkan pemotongan uang perjalanan dinasnya. “Saya pribadi tidak masalah dipotong, tidak keberatan,” ungkap dia dalam sidang tersebut.


    Sebelumnya, dalam surat dakwaan Yan Prana Jaya selaku Kepala Bappeda Siak 2013-2017, bersama-sama Donna Fitria yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah, serta bersama Ade Kusendang, dan Erita melakukan perbuatan melawan hukum. 


    Di antaranya menggunakan anggaran perjalanan dinas pada Bappeda Siak tahun anggaran TA 2013-2017. Kemudian, mengelola anggaran atas kegiatan pegadaan alat tulis kantor (ATK) pada Bappeda Siak 2015-2017, dan melakukan pengelolaan pnggaran makan Minum di Bappeda Siak 2013- 2017.


    Perbuatan mereka memperkaya terdakwa sebesar Rp2.896.349.844,37. Ini berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Kota Pekanbaru. Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Siak melakukan pemotongan sebesar 10 persen terhadap anggaran perjalan dinas selama empat tahun terhitung 2013-2017. 


    Adapun anggaran perjalan dinas 2013 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp2.757.426.500. Lalu, 2014 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp4.860.007.800. Selanjutnya, tahun 2015 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp3.518.677.750, dan 2016 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp1.958.718.000. Kemudian, 2017 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp2.473.280.300. Sehingga total realisasi selama lima tahun sebesar Rp15.658.110.350. 


    Mekanisme pengelolaan anggaran perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Mentero Keuangan (Permenkeu) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Pada Pasal 3, pokoknya menyatakan Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan belanja dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. 


    Selain itu, diwajib melampirkan dokumen berupa yakni Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD. Lalu, SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas. 


    Kemudian, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan, bukti pembayaran  sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.


    Terdakwa, saat pengangkatan Donna Fitria tersebut mengarahkan untuk melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen  dari setiap masing masing pelaksana kegiatan perjalanan dinas. Kemudian, Donna Fitria sebagai Bendahara Pengeluaran melakukan pemotongan anggaran perjalanan di Bappeda Siak 2013-Maret 2015 saat pencairan anggaran SPPD setiap pelaksana Kegiatan. 


    Besaran pemotongan berdasarkan total penerimaan yang terdapat didalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan Dinas dipotong sebesar 10 persen. Sehingga, uang yang diterima pelaksan kegiatan tidak sesuai dengan Tanda Terima biaya perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh masing-masing pelaksana yang melakukan perjalanan Dinas.


    Uang pemotongan 10 persen yang dikumpulkan dan disimpan Donna Fitria selaku Bendahara Pengeluaran di brangkas Bendahara. Donna mencatat dan menyerahkan kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaannya. Terhadap Donna, juga telah ditetapkan sebagai tersangka.(Riri)

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg