Mahfud MD: Pernyataan Saiful Mujani soal Jatuhkan Prabowo Bukan Makar

Mahfud MD: Pernyataan Saiful Mujani soal Jatuhkan Prabowo Bukan Makar

By redkoranriaudotco → Kamis, 09 April 2026

KORANRIAU.co- Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pernyataan Saiful Mujani terkait menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dikategorikan sebagai makar.

Mahfud menjelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, makar diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 193.

"Istilah makar itu sebenarnya diatur di dalam satu pasal saja, Pasal 193, dua ayat, yang pertama itu yang dimaksud makar itu, makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bermaksud menggulingkan," kata Mahfud dikutip dari unggahan di akun YouTube pribadinya, Kamis (9/4).

Pakar hukum tata negara ini menyatakan KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintah adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, pernyataan Saiful Mujani tidak bisa disebut masuk dalam kategori makar jika tidak diikuti tindakan.

"Nah orang berpidato itu kapan meniadakan? Dan kapan langkah-langkahnya? Apa yang diubah?" kata Mahfud.

"Oleh sebab itu pada pernyataan Saiful Munjani tidak ada sama sekali unsur yang ada di dalam Pasal 193 KUHP baru, yaitu mengganti dan meniadakan susunan pemerintah. Ingat loh di situ dikatakan susunan pemerintah. Yang dikatakan susunan pemerintah itu apa? Strukturnya apa pejabatnya? Kan tidak jelas juga kok langsung makar itu keliru, keliru, terlalu emosional," imbuh dia.

Meski demikian, Mahfud mengaku tidak sepakat dengan upaya menjatuhkan pemerintah di tengah masa jabatan karena akan kembali menimbulkan masalah.

Ia meminta pemerintah menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja ke depan.

"Tapi ini kritik lah bahwa itu bukan makar. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada tiga setengah tahun lagi kan untuk memperbaiki. Ini baru satu tahun delapan bulan itu sudah banyak masalah seperti ini. Kritik-kritik itu harus ditampung," katanya. cnnindonesia

BNPB Tabur 25 Ton Garam OMC di Riau

BNPB Tabur 25 Ton Garam OMC di Riau

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga saat ini masih terus menggesa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau. Kegiatan OMC tahap dua ini sudah dimulai sejak 28 Maret lalu.

 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Jim Gafur mengatakan, OMC dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan hujan buatan guna membahasi lahan terutama lahan gambut di Riau. 

“OMC di Riau sudah dilakukan sejak 28 Maret hingga saat ini. Total garam yang sudah disemai sebanyak 25 ton,” katanya, Kamis.

Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan OMC kali ini merupakan kegiatan tahap kedua yang dilaksanakan. Sebelumnya juga sudah dilakukan kegiatan serupa pada awal Februari lalu.

“OMC di fokuskan di daerah pesisir timur Riau. Yakni di wilayah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan dan kota Dumai,” ujarnya.

Selain adanya pesawat OMC, saat ini di Riau juga sudah terdapat dua unit helikopter untuk kegiatan water bombing. Dengan adanya tambahan bantuan helikopter tersebut, saat ini di provinsi Riau sudah terdapat empat helikopter untuk penanganan Karhutla. Yakni dua helikopter patroli dan juga dua helikopter water bombing.

 

“Saat ini sudah ada empat helikopter di Riau yang dapat digunakan untuk penanggulangan Karhutla. Dua unit untuk kegiatan patroli dan dua unit untuk water bombing,” ujarnya.

Untuk menambah kekuatan, Pihaknya juga sedang mengajukan untuk penambahan helikopter water bombing karena luasan Karhutla di Riau terus bertambah.

“Kami sudah mengajukan kembali untuk helikopter water bombing, saat ini sedang di proses karena untuk helikopter water bombing itu perizinannya cukup panjang,” paparnya. mcr

Kasus Kecelakaan Kerja Proyek RS Santa Maria, Disnaker Riau Segera Panggil Kontraktor

Kasus Kecelakaan Kerja Proyek RS Santa Maria, Disnaker Riau Segera Panggil Kontraktor

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau menurunkan tim untuk menyelidiki kecelakaan kerja pada proyek pembangunan gedung baru Rumah Sakit (RS) Santa Maria Pekanbaru.

Pasalnya, lift barang di proyek itu dilaporkan jatuh dari lantai tujuh hingga ke dasar bangunan. Akibat peristiwa tersebut tiga pekerja dilaporkan menjadi korban kecelakaan kerja.

Kepala Disnakertrans Riau Roni Rakhmat mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim pengawas ke lapangan untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

"Pengawas sudah ke lapangan, ada tiga orang. Satu orang spesialis lift dan dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)," kata Roni Rakhmat, Kamis (9/4/2026).

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap manajemen PT Persada Bumi Etam (PBE) selaku pihak kontraktor yang melakukan pekerjaan tersebut.

"Kita akan lakukan pemanggilan kepada pemberi kerja dan penerima kerja. Dari pihak rumah sakit kita panggil, dari pihak kontraktor juga kita panggil. Kita akan melihat kontrak kerjanya seperti apa, termasuk apakah tenaga kerja sudah terdaftar BPJS atau belum," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Selasa (7/4/2026) lalu sekitar pukul 20.30 WIB. Lift barang di proyek itu dilaporkan jatuh dari lantai tujuh hingga ke dasar bangunan.

Akibat kejadian tersebut, tiga pekerja mengalami luka berat. Ketiga korban itu adalah Kusnia (23), warga Garut, Jawa Barat, yang mengalami patah tulang kaki dan luka di wajah, Muhammad Agit Nurjamil (25), warga Tapung Hilir, serta Ashari Ananta Pangestu (27), warga Kampar, yang sama-sama mengalami patah tulang kaki. ck

 

 

 

Integrasi Data dan Kolaborasi Institusional Dorong Efektifitas Program Jargas APBN 2025

Integrasi Data dan Kolaborasi Institusional Dorong Efektifitas Program Jargas APBN 2025

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Pekanbaru dan PT Noorel menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi data pelanggan jaringan gas (jargas) APBN 2025 di Pangkalan Kerinci.

Rapat pada Rabu (8/4/26) tersebut, dilakukan untuk mempercepat realisasi program jargas rumah tangga dengan target 3.076 sambungan rumah (SR).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Perdagangan Setda Pelalawan Fakhrizal, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Area Head PGN Pekanbaru, Charly Simanullang, mengatakan PGN sebagai operator pengoperasian jargas APBN yang ditugaskan pemerintah melalui Kementerian ESDM sesuai surat penugasan Nomor B-202/MG.07/DJM/2026 berkomitmen mendukung pembangunan jaringan gas rumah tangga secara optimal dan tepat waktu.

Menurutnya, melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak kontraktor, sejumlah langkah strategis disiapkan untuk mempercepat konstruksi, memperkuat sinergi antar pihak, serta meningkatkan edukasi kepada calon pelanggan.

“PGN mengedepankan prinsip melayani sepenuh hati dengan memastikan layanan gas bumi yang aman, andal, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kami optimistis melalui kolaborasi yang kuat program jargas ini dapat berjalan sukses serta mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan,” ujarnya.

Sekda Pelalawan Tengku Zulfan mengatakan program jaringan gas rumah tangga merupakan bagian dari program pemerintah yang sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Ia menjelaskan pengembangan jargas di Pelalawan telah direncanakan sejak 2021 dan dimulai dari Pangkalan Kerinci. Menurutnya, minat masyarakat terhadap penggunaan gas bumi cukup tinggi, meski masih terdapat kendala dalam proses verifikasi calon pelanggan.

“Masih ada calon pelanggan yang belum terverifikasi. Dengan waktu yang tersisa dan target 3.076 pelanggan, kami akan melakukan berbagai langkah seperti sosialisasi kembali dan pendekatan langsung ke masyarakat,” kata Zulfan. Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama PGN dan pelaksana konstruksi, PT Noorel, akan memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pembangunan jargas, termasuk melalui sosialisasi bersama serta melibatkan forum RT dan RW dalam pendataan calon pelanggan jargas APBN 2025.

Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) diharapkan dapat menjadi contoh dalam penggunaan gas bumi di rumah tangga.

“ASN sudah banyak yang menggunakan jargas pada tahap awal. Mereka dapat menjadi contoh bagi masyarakat bahwa gas bumi aman, murah, dan efisien,” jelasnya.

Sementara itu, Construction Area Superintendent yang ditugaskan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Musdelfie, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memvalidasi data calon pelanggan jargas di Pangkalan Kerinci.

Menurutnya, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai manfaat penggunaan gas bumi, sehingga peran pemerintah daerah sangat penting, terutama melalui forum RT dan RW yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

Ia menambahkan, secara konstruksi pembangunan jaringan gas di Pangkalan Kerinci telah mencapai sekitar 95 persen. Namun, program ini masih menghadapi kendala pada jumlah calon pelanggan yang belum memenuhi target.

Dari target 3.076 sambungan rumah, masih terdapat sekitar 900 calon pelanggan yang belum tervalidasi.

“Secara konstruksi kami menargetkan akhir Mei jaringan sudah siap atau gas in. Kemudian secara keseluruhan diharapkan pertengahan Juni gas sudah dapat mengalir ke seluruh pelanggan,” kata Musdelfie.

Peningkatan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat realisasi sambungan jaringan gas rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sesuai target yang telah ditetapkan. rls/nor

Pemprov Riau Siapkan Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Kebakaran Inhil

Pemprov Riau Siapkan Bantuan dan Rehabilitasi Rumah Korban Kebakaran Inhil

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kebakaran hebat terjadi di permukiman, Jalan Pahlawan, RT 02 RW 02, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Berdasarkan data sementara, kebakaran yang terjadi pada, Rabu (8/4/2026) itu setidaknya menghanguskan 81 rumah. Selain itu, terdapat 9 unit rumah mengalami rusak berat dan 19 unit lainnya mengalami rusak ringan.

Meski kebakaran tergolong besar dan meluas, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian materil diperkirakan sangat besar dan hingga kini masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait.

Atas peristiwa itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto menyampaikan rasa prihatin atas musibah tersebut.

"Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan rasa prihatin dan kesedihan mendalam yang tengah melanda masyarakat Pulau Kijang Indragiri Hilir," ungkap Plt Gubri, Kamis (9/4/26).

Plt Gubri mengatakan, jika Pemprov Riau akan segera berkooordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Inhil dan stakeholder terkait untuk mencarikan alternatif solusi. Baik dalam proses pemulihan maupun dalam rangka penyaluran bantuan.

"Nanti kita komunikasikan dengan Pemkab untuk pemulihan dan penyaluran bantuan darurat berupa sembako, selimut, pakaian layak pakai, dan tenda sementara bagi korban," ujarnya.

Plt Gubti juga menginstruksikan camat dan lurah setempat untuk mendata total kerugian agar bantuan rehabilitasi rumah bisa segera diusulkan.

"Jangan sampai korban terlantar. Pemerintah hadir. Untuk rumah yang rusak berat akan kita bantu melalui program Rumah Layak Huni tahun ini," tegasnya.

Gubri mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat meninggalkan rumah dan memeriksa instalasi listrik secara berkala.

"Kita harap kejadian serupa tak terjadi. Karena itu kita mengimbau masyarakat harus selalu berhati-hati, ketika keluar rumah harus benar-benar mengecek alat elektronik yang masih teraliri listrik untuk mencegah korsleting listrik,"terangnya. rls/nor