Polisi Bubarkan Massa Aksi di Depan Gedung DPR

Polisi Bubarkan Massa Aksi di Depan Gedung DPR

By redkoranriaudotco → Kamis, 27 Agustus 2026

KORANRIAU.co-- Polisi membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan Gedung DPR, Kamis (27/8) malam.

Pantauan di lokasi, polisi awalnya memukul mundur massa dengan menyemprotkan water cannon sekitar pukul 19.00 WIB, lalu menggiring massa untuk mundur.

Massa sebagian mundur ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Sebagian lain mundur ke arah Slipi.

Polisi sebelumnya juga telah menutup Tol Dalam Kota dari arah Cawang ke Slipi.

Hingga berita ini ditulis, polisi masih membubarkan massa. Jalan Gatot Subroto di depan DPR juga masih belum bisa dilintasi.

Aksi sore ini dilakukan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas

Pembangunan Nasional, Universitas Terbuka dan elemen masyarakat lain. Mereka salah satunya juga menuntut untuk pengesahan RUU Perampasan Aset.
cnnindonesia

Hotspot Menurun, Plt Gubri Sebut Bukti Kerjasama

Hotspot Menurun, Plt Gubri Sebut Bukti Kerjasama

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU– Jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Riau mengalami penurunan signifikan. Meski demikian, pemerintah daerah mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah dan tetap memperkuat pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto usai mengikuti rapat koordinasi Penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau di GOR Presisi Polda Riau, Kamis (27/8/26). 

SF Hariyanto mengatakan, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan atas inisiatif Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan dan menjadi tindak lanjut arahan Presiden pada 24 Agustus 2026.

Rapat diikuti Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris, jajaran Forkopimda, BMKG, BPBD, serta pimpinan perusahaan pemegang konsesi di Riau.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya kegiatan pada hari ini,” kata SF Hariyanto.

Menurutnya, dalam arahan Presiden Prabowo, pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap hasil kerja bersama dalam penanganan karhutla di Bumi Lancang Kuning.

Presiden sebelumnya menerima paparan dari sejumlah pihak terkait, termasuk BPBD, Kapolda, dan Pangdam di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Senin (24/8/2026).

SF Hariyanto menyebut penurunan jumlah hotspot menjadi salah satu indikator dari hasil kerja bersama yang dilakukan berbagai pihak.

“Dari jumlah yang disampaikan, titik hotspot yang ada di Provinsi Riau ini sangat jauh menurun. Ini artinya kerja sama kita semuanya,” ujarnya.

Ia menegaskan, penurunan hotspot tidak boleh membuat kewaspadaan menurun. Pengawasan tetap harus dilakukan untuk mengantisipasi kembali munculnya titik panas dan potensi karhutla.

“Walaupun hotspot turun, tapi kita harus tetap awasi semuanya,” tegasnya.

SF Hariyanto juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Riau dan jajaran Polri, serta dunia usaha yang turut berkontribusi dalam penanganan karhutla.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, TNI-Polri, organisasi, hingga dunia usaha. “Inilah yang perlu kita syukuri,” katanya.

SF Hariyanto berharap kolaborasi tersebut terus dipertahankan sehingga penanganan karhutla di Riau dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. nor

 

Pemberi Suap Bupati Kuansing Diserahkan ke Jaksa

Pemberi Suap Bupati Kuansing Diserahkan ke Jaksa

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan dua tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) ke jaksa penuntut umum (JPU).

Kedua tersangka tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing nonaktif, Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles. Kedua tersangka memberi suap pada Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Amby.

"Penyidik melaksanakan penyerahan tersangka pemberi suap yaitu saudara ZKN dan saudara ARD beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (27/8/2026)

 

Penyerahan tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara Zulkarnain dan Ardiles dinyatakan lengkap atau P-21 oleh tim JPU pada Rabu (26/8/2026).

"Dengan pelaksanaan tahap II, perkara pemberi suap akan segera memasuki tahapan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.," kata Budi.

Terkait berkas Suhardiman Amby, Budi mengatakan penyidik KPK masih melakukan pendalaman. Penanganan penyidikan dilakukan secara komprehensif dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang diduga terlibat.

Sebelum, KPK menetapkan Suhardiman Amby, Zulkarnain dan Ardiles sebagai tersangka pada 1 Juli 2026. 

 

Dalam perkara ini, Suhardiman diduga menerima pemberian berupa satu unit Toyota Land Cruiser dengan nilai Rp2,05 miliar dari Zulkarnaen.  

Pemberian tersebut berkaitan dengan kepentingan Zulkarnaen untuk menduduki posisi Sekda Kuansing melalui proses seleksi.

Plt Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan bahwa Suhardiman meminta mobil kepada dua bawahannya sebagai syarat untuk menjadi Sekda melalui proses seleksi.

Dua pejabat tersebut adalah Zulkarnaen yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Fahdiansyah yang menjabat Asisten I Pemkab Kuansing sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekda.

Permintaan itu hanya dipenuhi oleh Zulkarnaen. Ia kemudian membeli mobil tersebut melalui skema kredit dengan bantuan Ardiles. Nilai cicilan mobil tersebut mencapai Rp46,5 juta setiap bulan dengan jangka waktu lima tahun.

Hubungan Zulkarnaen dan Ardiles dalam pengadaan kendaraan sebelumnya juga pernah terjadi. Pada 2021, keduanya bekerja sama dalam pembelian Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta ketika Suhardiman hendak mengisi posisi Kepala Dinas PUPR.

KPK menduga keterlibatan Ardiles dalam pembelian kendaraan tersebut berkaitan dengan kepentingan perusahaannya untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing.

Pada 2022, Ardiles tercatat memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1,2 miliar.

Perusahaannya kembali mendapatkan sejumlah proyek pada beberapa dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada 2025 dan 2026. Nilai proyek tersebut disebut mencapai lebih dari Rp966 juta.

Atas perkara tersebut, Zulkarnaen dan Ardiles sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Suhardiman Amby sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Pemkab Kuansing Tetap Status Siaga Darurat Karhutla

Pemkab Kuansing Tetap Status Siaga Darurat Karhutla

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menetapkan status siaga darurat bencana atas dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai mengganggu kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Drs. Muradi, M.Si, yang mewakili PLT Bupati Kuansing saat memimpin rapat pembahasan penetapan siaga darurat bencana akibat dampak kabut asap karhutla, Kamis (27/8/2026) pagi.

Rapat tersebut dihadiri langsung Wakil Ketua I DPRD Kuansing Satria Mandala Putra, S.Si, Asisten I dr. Fahdiansyah, Sp.OG, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana yang diwakili Kasat Binmas Polres Kuansing AKP Feri Wardi, Kalaksa BPBD Kuansing Yulizar, M.Si, Kadis Sosial PMD Delis Martoni, M.Si, serta unsur Forkopimda dan sejumlah perangkat daerah terkait.

Pj. Sekda Muradi menegaskan, penetapan status siaga darurat tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh dinas teknis agar penanganan dampak kabut asap dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

"Diharapkan hasil keputusan siaga darurat bencana ini segera ditindaklanjuti oleh dinas-dinas teknis. BPBD harus bergerak sesuai tugas dan fungsinya, termasuk menyampaikan surat edaran kepada Dinas Pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mengambil langkah di satuan pendidikan," ujar Muradi.

Menurutnya, sektor kesehatan juga harus menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan diminta mempedomani SOP yang telah ditetapkan serta memastikan kesiapan alat kesehatan dalam menghadapi kemungkinan meningkatnya gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.

Muradi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak kabut asap.

"Untuk masyarakat, kami mengimbau agar mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi asap semakin pekat dan menggunakan masker sebagai perlindungan, terutama bagi anak-anak, lansia dan masyarakat yang rentan," imbaunya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kuansing Satria Mandala Putra, S.Si menekankan pentingnya langkah preventif, khususnya dalam mencegah munculnya titik api baru.

"Yang paling penting tentu kita harus preventif terhadap sumber-sumber titik api. Jangan sampai penanganan hanya dilakukan setelah api membesar. Pencegahan harus kita lakukan bersama," kata Satria.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

"Perlu terus dilakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran. Jangan sampai masyarakat kita justru berurusan dengan hukum karena kelalaian atau tindakan yang menyebabkan karhutla," tegasnya.

Selain pencegahan titik api, Satria meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak kabut asap, khususnya terhadap kesehatan masyarakat.

Ia menyebut, penanganan bencana kabut asap tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial maupun organisasi politik.

"Kalau ada beberapa organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan yang ingin membantu, tentu ini harus kita sambut. Pemerintah daerah juga harus proaktif. Jangan hanya menunggu, tetapi bergerak bersama-sama untuk melindungi masyarakat," pungkasnya. rtc

Diskes Riau Buka Posko Kesehatan Karhutla

Diskes Riau Buka Posko Kesehatan Karhutla

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan (Diskes) siapkan posko kesehatan dan rumah oksigen sebagai langkah antisipasi jika dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Riau semakin memburuk.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zulkifli, mengatakan saat ini kedua fasilitas tersebut telah dipersiapkan di lingkungan Dinas Kesehatan Riau. Namun, pengoperasiannya masih menyesuaikan kondisi kualitas udara dan perkembangan karhutla.

"Untuk mengaktifkannya kita masih melihat situasi. Yang jelas, kita sudah mempersiapkan," kata Zulkifli, Kamis (27/8/26).

Posko kesehatan nantinya akan didukung tenaga medis dan obat-obatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Ambulans juga disiagakan untuk mengantisipasi kebutuhan evakuasi maupun pelayanan medis darurat. Sementara rumah oksigen disiapkan khusus dengan peralatan oksigen yang dapat digunakan apabila kondisi asap semakin parah dan masyarakat membutuhkan bantuan pernapasan.

Zulkifli mengatakan Dinas Kesehatan Riau terus memantau perkembangan kondisi di lapangan serta berkoordinasi dengan jajaran kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kita terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan semua pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujarnya.

Lebih lanjut, Kadiskes Riau mengimbau di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Terutama bagi kelompok rentan seperti penderita asma, warga dengan riwayat gangguan pernapasan, serta ibu hamil. Sedangkan untuk bayi para orang tua wajib memberikan perhatian khusus jangan sampai terpapar asap langsung di luar ruangan.

"Bagi masyarakat yang rentan terhadap gangguan kesehatan, seperti penderita asma atau memiliki riwayat gangguan pernapasan, termasuk ibu hamil, kami imbau saat keluar rumah menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan," ungkap Zulkifli.

Ia menyarankan masyarakat tidak keluar rumah apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla.

Pada kesempatan ini, Kadiskes juga mengingatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, klinik hingga puskesmas pembantu di daerah agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan akibat paparan asap diminta segera mendapatkan penanganan dan tidak ragu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

"Masyarakat tidak perlu ragu untuk mengecek kesehatannya di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Masyarakat tidak perlu membayar karena kita sudah menerapkan UHC," jelasnya.

Puluhan Ribu Masker Didistribusikan

Pemprov Riau juga telah mendistribusikan masker ke sejumlah daerah yang terdampak karhutla. Sepertu di Pelalawan, sebanyak 18 ribu masker telah dibagikan, disertai dukungan dua unit oksigen. Sementara distribusi masker juga dilakukan di Indragiri Hulu sebanyak 4 ribu, Indragiri Hilir 4 ribu, Kampar 4 ribu, serta Rokan Hilir sebanyak 4 ribu masker yang segera dikirimkan.

Untuk Kota Pekanbaru, sebanyak 12 ribu masker telah didistribusikan. Sebagian masker dibagikan di sejumlah titik pada awal pekan lalu.

Pembagian dilakukan di enam lokasi, yakni Tugu Zapin Jalan Sudirman, Simpang Tiga, Pasar Pagi Arengka, Jalan Garuda Sakti, kawasan Melur, dan Jalan Riau.

Selain itu, sebanyak 2 ribu masker juga dibagikan di kawasan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, bertepatan dengan kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Zulkifli menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat asap karhutla yang masih melanda sejumlah wilayah di Riau.

"Yang terpenting masyarakat menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan segera mendapatkan pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan akibat asap," pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, kualitas udara di Pekanbaru berdasarkan Ispu.net milik Kemen-LH tercatat kembali memburuk terhitung sore hingga malam ini pukul 19.00 WIB. Konsentrasi partikulat halus (PM2.5) melonjak dan masuk kategori tidak sehat dengan nilai ISPU 155 setelah pada siang berada pada level sedang. Kabupaten Pelalawan juga dilaporkan tidak sehat dengan Ispu 156. rtc