Korupsi PT SPRH, Kejati Riau Tahan Eks Direktur UNPRI

Korupsi PT SPRH, Kejati Riau Tahan Eks Direktur UNPRI

By redkoranriaudotco → Jumat, 06 November 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU– Setelah sempat mangkir dari panggilan pertama dan keberadaannya ditelusuri penyidik hingga ke Medan, Sumatra Utara, Salim Aktar akhirnya memenuhi panggilan kedua Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. 

Tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) itu langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, Jumat (6/11/26).

Mantan Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Pekanbaru tersebut tiba di Gedung Kejati Riau sekitar pukul 13.00 WIB dengan didampingi penasihat hukumnya. 

Setelah diperiksa oleh penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Riau selama sekitar dua setengah jam, penyidik langsung melakukan penahanan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, membenarkan penahanan tersebut. Ia mengatakan, Salim menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sebelum akhirnya dibawa ke rumah tahanan.

"Yang bersangkutan datang dengan didampingi penasihat hukumnya," ujar Zikrullah saat dikonfirmasi, Jumat petang.

Usai pemeriksaan yang berlangsung hingga sekitar pukul 15.30 WIB, Salim langsung ditahan dan dititipkan di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru untuk masa penahanan awal selama 20 hari.

"Langsung dilakukan penahanan. Dititipkan di Rutan Sialang Bungkuk untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini," tegasnya.

Zikrullah menyebutkan, penyidik selanjutnya akan melengkapi administrasi dan alat bukti untuk merampungkan pemberkasan perkara. Kejati Riau berharap berkas perkara Salim segera dinyatakan lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan.

"Doakan semoga berkas perkaranya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," pungkasnya.

Sempat Ditelusuri ke Medan

Pemanggilan kedua yang dipenuhi Salim ini menyusul ketidakhadirannya pada panggilan pertama, Kamis (22/10/2026). Saat itu, penyidik tidak memperoleh keterangan mengenai alasan ketidakhadiran tersangka sehingga melakukan penelusuran ke alamat tempat tinggalnya di Medan, Sumatra Utara.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Berdasarkan keterangan perangkat desa setempat, rumah yang bersangkutan sudah kosong dan Salim tidak lagi tinggal di alamat tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Syahrir Jasman, sebelumnya menegaskan penyidik tetap akan melakukan pemanggilan secara patut. Jika Salim kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, penyidik membuka kemungkinan menetapkannya sebagai daftar pencarian orang (DPO).

"Namun demikian, kami akan tetap melakukan panggilan secara patut dan kapan perlu, jika dia tidak datang akan kami masukkan ke dalam daftar pencarian orang," tegas Syahrir ketika itu.

Salim merupakan satu dari sembilan tersangka baru yang ditetapkan Kejati Riau pada 6 Agustus 2026. Dalam perkara tersebut, ia diduga berperan sebagai Ketua Tim Studi Kelayakan dari UNPRI.

Dengan ditahannya Salim, seluruh sembilan tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dana PI 10 persen PT SPRH kini telah menjalani penahanan.
Sebelum Salim, delapan tersangka lainnya telah lebih dahulu ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026.

Mereka yakni Tiswarni selaku Komisaris Utama PT SPRH, Rudi Guntoro dan Agus Salim selaku anggota komisaris, Rahmad Hidayat selaku Direktur Umum, Zulpakar selaku Direktur Pengembangan, serta Mahendra Fakhri selaku Direktur Keuangan.
Dua tersangka lainnya adalah Maruf Mukhlisin selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), serta Mhd Khoirudin selaku Sekretaris PT SPRH.

Dalam pengembangan perkara ini, penyidik mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan dana PI 10 persen yang diterima PT SPRH melalui PT Riau Petroleum Rokan (RPR) periode 2023–2024.

Sejumlah dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian penyidik meliputi pemberian tantiem dan bonus kepada direksi, komisaris, serta pegawai, pemberian pinjaman untuk kepentingan pribadi, hingga pengadaan sejumlah bidang tanah yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah, perkara tersebut ditaksir mengakibatkan kerugian sebesar Rp64.221.498.127,60 atau sekitar Rp64,22 miliar.

Sebelum pengembangan yang menjerat sembilan tersangka baru, perkara dugaan korupsi dana PI 10 persen PT SPRH telah lebih dahulu menyeret empat orang ke meja hijau.

Keempatnya yakni Rahman selaku mantan Direktur Utama PT SPRH, Zulkifli selaku pengacara PT SPRH, Muhammad Arif selaku Asisten II Bidang Ekonomi dan Antar Lembaga PT SPRH, serta Dedi Saputra selaku Kepala Divisi Pengembangan PT SPRH.

Keempat terdakwa telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dinyatakan bersalah.

Sementara itu, penyidik masih melanjutkan pengusutan terhadap sembilan tersangka baru dengan melengkapi berkas perkara dan memeriksa sejumlah saksi tambahan.
Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus memperjelas peran masing-masing tersangka dalam dugaan penyimpangan pengelolaan dana PI 10 persen PT SPRH. ck

Kapolda Riau Janji Usut Akun TikTok Catut Nama Plt Gubri

Kapolda Riau Janji Usut Akun TikTok Catut Nama Plt Gubri

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, menanggapi laporan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengenai akun TikTok yang diduga menyebarkan hoaks dengan mengatasnamakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Arman menegaskan, Polda Riau akan melayani dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat, termasuk laporan yang disampaikan oleh Pemprov Riau.

"Semua laporan masyarakat akan saya layani. Saya akan proses sesuai dengan profesionalitas penyidik. Jadi kita akan lakukan penyelidikan, apa yang terjadi," kata Arman, Jumat (6/11/26).

Ia menekankan, dalam penanganan laporan, Polda Riau tidak membeda-bedakan siapa pelapornya. Setiap laporan yang masuk wajib dilayani dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Saya tidak melihat siapa pelapornya, tapi setiap laporan yang masuk ke Polda Riau. Harus dilayani, tidak melihat siapa pelapornya," tegasnya.

Ditegaskannya, Polda Riau akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, termasuk menelusuri akun TikTok yang diduga menyebarkan informasi palsu dengan mengatasnamakan Plt Gubernur Riau tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Riau telah membuat laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau terkait penyebaran informasi hoaks di media sosial TikTok yang mengatasnamakan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Laporan tersebut disampaikan melalui surat resmi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor 773/100.3/Hk-Bantuan/2026, tertanggal Pekanbaru, 6 November 2026, dengan hal Penyampaian Pengaduan atas Informasi Hoaks.

"Beberapa hari belakangan ada upaya-upaya memecah belah dan berpotensi mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Hal ini juga berkaitan wibawa pimpinan. Representasi Bapak Plt Gubernur sebagai Kepala Daerah dari Pemprov Riau. Kami sudah laporkan pagi ini," kata Kepala Biro Hukum Riau, Yan Dharmadi, Jumat (6/11/26). mcr

Ini Harapan Plt Gubri untuk Kepala OJK Riau yang Baru

Ini Harapan Plt Gubri untuk Kepala OJK Riau yang Baru

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan industri jasa keuangan.

Langkah ini dinilai penting untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan digital.
Hal tersebut disampaikan SF Hariyanto saat menghadiri pengukuhan Kepala OJK Provinsi Riau yang baru, Moh. Fredly Nasution, di Kantor OJK Riau, Jumat (6/11/26).

Dalam kesempatan itu, SF Hariyanto menyampaikan ucapan selamat datang kepada Moh. Fredly Nasution yang kini mengemban amanah sebagai Kepala OJK Provinsi Riau. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Triyoga Laksito, atas dedikasi dan pengabdiannya selama kurang lebih dua tahun.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan selamat datang kepada kepala OJK yang baru, Bapak Fredly. Juga terima kasih kepada Triyoga Laksito, Kepala OJK yang lama, yang sudah memberikan dedikasi kurang lebih dua tahunnya," ujarnya.

Menurut Hariyanto, pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran OJK dalam mengembangkan sektor jasa keuangan di Provinsi Riau.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Moh. Fredly Nasution, OJK dapat menghadirkan inovasi dan terobosan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kepala OJK harus punya gebrakan yang seru. Saya harap OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan terus meningkatkan sinergi, sehingga akses keuangan semakin luas dan mampu mendorong ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Riau," katanya.

Selain mendorong perluasan akses keuangan, SF Hariyanto juga menekankan pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai layanan keuangan, terutama di tengah meningkatnya risiko penipuan melalui platform digital.

Ia berharap OJK semakin aktif memberikan edukasi agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban berbagai praktik penipuan digital.


"Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Fredly, kerja sama yang sudah terbangun bisa lebih baik lagi. Semoga OJK semakin aktif memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat, terutama terhadap praktik penipuan digital," ungkapnya.

SF Hariyanto menegaskan Pemprov Riau siap memperkuat kerja sama dengan OJK dan seluruh industri jasa keuangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Bersama Pak Fredly, kita perluas kerja sama ini agar ekonomi Riau semakin baik,"harapnya. rls/nor
 

Plt Gubri Laporkan Penyebar Hoaks di TikTok ke Polda Riau

Plt Gubri Laporkan Penyebar Hoaks di TikTok ke Polda Riau

By redkoranriaudotco →

Foto:  Yan Darmadi.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Riau telah membuat laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau terkait penyebaran informasi hoaks di media sosial TikTok yang mengatasnamakan Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto.

Laporan tersebut disampaikan melalui surat resmi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor 773/100.3/Hk-Bantuan/2026, tertanggal Pekanbaru, 6 November 2026, dengan hal Penyampaian Pengaduan atas Informasi Hoax.

"Beberapa hari belakangan ada upaya-upaya memecah belah dan bberpotensi mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Dan hal ini juga berkaitan wibawa pimpinan. Dan representasi bapak Plt Gubernur sebagai Kepala Daerah dari Pemprov Riau. Dan kita sudah kita laporkan pagi ini," kata Kepala Biro Hukum Riau, Yan Dharmadi, Jumat (6/11/26).

Dalam surat itu, Pemprov Riau mengadukan empat konten pemberitaan yang dinilai tidak benar dan disebarkan melalui TikTok dengan tautan Bomerang, diantaranya Perang dingin SF Hariyanto dengan Kapolda Riau, SF Hariyanto tidak percaya Listyo Sigit Prabowo Eks Kapolri menyadap Presiden, "Saya kenal dia orang baik".

Kemudian SF Hariyanto klarifikasi pernyataan soal Listyo Sigit, "Saya hanya belum percaya bukan membela". Serta SF Hariyanto terbitkan surat tolak intervensi proyek larangan titip paket dari APH.

Yan menegaskan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto tidak pernah menyatakan pernyataan-pernyataan tersebut dan tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak mana pun terkait pemberitaan itu.

"Ditambah lagi pertanyaan yang dimuat tersebut merupakan tuduhan ataupun fitnah, karena bapak Plt Gubernur sama sekali tidak ada dihubungi ataupun memberi klarifikasi seperti yang diberitakan. Pemberitaan tersebut berpotensi memecah belah antar instansi serta mengganggu kondusivitas di tengah masyarakat. Pemberitaan dimaksud merupakan berita fitnah dan tidak berdasar," ungkapnya.

Pemprov Riau juga menilai penyebaran informasi hoaks tersebut termasuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

"Surat pengaduan itu telah diterima oleh Staf Polda Riau. Tembusan surat juga disampaikan kepada Plt Gubernur Riau di Pekanbaru," pungkasnya. rls/nor

Polsek Singingi Musnahkan Satu Rakit PETI di Muara Lembu

Polsek Singingi Musnahkan Satu Rakit PETI di Muara Lembu

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU-- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui layanan Contact Center 110 Polri terkait dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di jembatan gantung arah kuburan, Kelurahan Muara Lembu, jajaran Polsek Singingi bergerak cepat melakukan pengecekan ke lokasi, Kamis (5/11/26) petang. 

Kapolsek Singingi Iptu Edi Winoto SH MH, Jumat (6/11/2026) mengatakan, personel Polsek Singingi segera menindaklanjuti laporan masyarakat dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan.

Dalam pengecekan, petugas menemukan satu unit rakit yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI. Selanjutnya, personel melakukan penindakan dengan merusak dan membakar rakit tersebut agar tidak dapat digunakan kembali.

Penertiban itu dipimpin oleh Aipda Feri Dianto bersama empat personel lainnya, yakni Brigadir M Arif, Abdi Kharta, Bripda Firman Abdi, dan Arya Ramadinata.

Kapolsek menegaskan respon cepat itu merupakan bentuk komitmen Polri dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat serta mencegah aktivitas PETI yang dapat merusak lingkungan.

Namun dalam penertiban itu tidak ada pelaku yang diamankan dan tidak ada barang bukti yang disita. Setelah penindakan, personel meninggalkan lokasi dengan situasi aman dan kondusif.

Edi Winoto mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin serta mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan setiap dugaan tindak pidana maupun gangguan kamtibmas melalui layanan Call Center 110 Polri. rpc