KORANRIAU.co,PEKANBARU– Direktorat Reserse
Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau bersama jajaran Polres mengungkap 22
kasus penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
sepanjang 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 32 orang sebagai
tersangka dan menyita 28.826 liter BBM subsidi.
Barang bukti yang diamankan terdiri dari 26.201 liter bio solar dan 2.625
liter pertalite. Pengungkapan dilakukan melalui operasi penindakan di sejumlah
daerah di Provinsi Riau.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau Kombes Ade
Kuncoro Ridwan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi
bersama Ditreskrimsus dan Polres jajaran di seluruh wilayah Riau.
"Selama periode ini, kami bersama Polres jajaran berhasil mengungkap
22 kasus penyalahgunaan BBM subsidi dengan total 32 tersangka," ujar
Kombes Ade, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan pemetaan kasus, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menjadi daerah
dengan pengungkapan terbanyak. Polres Inhu menangani lima kasus dengan enam
tersangka.
Sementara itu, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus
Polda Riau mengungkap empat kasus dengan enam tersangka.
Pengungkapan lainnya dilakukan Polres Dumai sebanyak satu kasus dengan
empat tersangka, Polres Rokan Hilir (Rohil) satu kasus dengan tiga tersangka,
serta Polres Indragiri Hilir (Inhil) dua kasus dengan tiga tersangka.
Selanjutnya, Polres Kuantan Singingi (Kuansing) mengungkap satu kasus
dengan dua tersangka dan Polres Pelalawan dua kasus dengan dua tersangka. Adapun
Polres Rokan Hulu (Rohul), Siak, Kampar, Bengkalis, Polresta Pekanbaru, dan
Polres Kepulauan Meranti masing-masing mengungkap satu kasus dengan satu
tersangka.
Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita 20 unit kendaraan roda empat,
enam, dan sepuluh, serta tiga sepeda motor yang diduga digunakan untuk
mengangkut BBM bersubsidi.
Ade menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai cara untuk memperoleh dan
menyalurkan BBM bersubsidi secara ilegal. Modusnya antara lain memodifikasi
tangki kendaraan, menggunakan jeriken, hingga melakukan pembelian berulang di
SPBU dengan barcode yang tidak sesuai peruntukannya.
"BBM subsidi ini seharusnya untuk masyarakat yang berhak. Jika ada
yang menimbun, menyalahgunakan, dan menjual kembali untuk keuntungan pribadi, jelas
merugikan negara dan masyarakat. Akan kami tindak tegas," tegasnya.
Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan penyaluran BBM
bersubsidi, tetapi juga berpotensi mengganggu hak masyarakat yang seharusnya
menerima bahan bakar dengan harga subsidi pemerintah.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. ck