Gibran Ajukan Pengunduran Diri dari Wapres ke Prabowo

Gibran Ajukan Pengunduran Diri dari Wapres ke Prabowo

By redkoranriaudotco → Selasa, 10 November 2026

KORANRIAU.co- - Gibran Rakabuming Raka disebut berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).


"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."



Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.



DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.


Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10).
cnnindonesia

Momen Hari Pahlawan, Pegawai Imigrasi Pekanbaru Raih Penghargaan ASN Teladan atas Produktivitas Publikasi

Momen Hari Pahlawan, Pegawai Imigrasi Pekanbaru Raih Penghargaan ASN Teladan atas Produktivitas Publikasi

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU– Semangat kepahlawanan menjadi inspirasi bagi seluruh insan imigrasi untuk terus mengabdi, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Semangat tersebut tercermin dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, Selasa (10/11/26).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, bertindak sebagai Perwira Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau.

Momentum peringatan Hari Pahlawan tahun ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi nyata bagi organisasi. Salah satunya adalah Lukman Supriadi, pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, yang menerima penghargaan sebagai ASN Teladan atas Produktivitas dan Kontribusi Penulisan Publikasi.

Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi, konsistensi, dan kontribusinya dalam mendukung publikasi serta penyebarluasan informasi keimigrasian melalui pemberitaan dan siaran pers baik pada media massa lokal maupun nasional. Selain itu, Lukman juga berkontribusi dalam penulisan artikel yang diterbitkan pada Majalah Bhumi Pura Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, dalam amanatnya menekankan pentingnya meneladani semangat perjuangan para pahlawan melalui pengabdian dan kerja nyata dalam pelaksanaan tugas. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas kinerja demi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih salah satu pegawainya. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kontribusi dan karya nyata setiap pegawai memiliki arti penting bagi kemajuan organisasi.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi terbaik. Kami berharap semakin banyak pegawai yang berani berkarya, berinovasi, dan menunjukkan prestasi melalui bidang tugas masing-masing,” ujar Ryang.

Ia juga menegaskan bahwa semangat kepahlawanan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan di medan perang, tetapi juga melalui kerja keras, tanggung jawab, dan pengabdian dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa setiap insan pengayoman memiliki peran dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan. Melalui dedikasi, prestasi, dan pengabdian yang berkelanjutan, Imigrasi berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bangsa. rls/nor

Ratusan Massa Geruduk Kantor PHR, Tuntut 70 Persen DBH Migas dan Sawit untuk Riau

Ratusan Massa Geruduk Kantor PHR, Tuntut 70 Persen DBH Migas dan Sawit untuk Riau

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU -- Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai paguyuban, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta elemen masyarakat Riau menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran pintu masuk Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jalan Sembilang, Rumbai, Pekanbaru, Selasa (10/11/26).

Massa yang terdiri dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat (GEMA), tokoh paguyuban, ormas, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintah pusat.

Tuntutan itu berkaitan dengan hak daerah penghasil sumber daya alam, pengelolaan lahan, hingga kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Aksi berlangsung tertib dan damai. Massa berkumpul di sekitar gerbang masuk PHR dengan membawa spanduk dan menyampaikan aspirasi secara bergantian. Salah satu orator dalam aksi tersebut adalah tokoh masyarakat Riau, Taufik Tambusai.

Dalam orasinya, Taufik menegaskan bahwa Riau merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, mulai dari minyak dan gas bumi hingga perkebunan kelapa sawit.

Namun, besarnya kekayaan alam tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Riau sebagai daerah penghasil. Masyarakat Riau tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah besarnya aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang berlangsung di daerah sendiri.

Karena itu, ia menyuarakan perlunya kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil. Salah satunya melalui peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan perkebunan kelapa sawit.

Tuntutan pertama yang disampaikan massa yakni meminta pemerintah pusat menetapkan alokasi DBH minyak dan gas bumi (migas) sebesar 70 persen untuk Provinsi Riau. Mereka menginginkan skema pembagian DBH migas yang lebih proporsional bagi Riau. Dalam orasinya,

Taufik menyampaikan Riau dinilai juga layak mendapatkan perhatian dan kebijakan yang kmemberikan manfaat lebih besar bagi daerah penghasil.

Tuntutan kedua, meminta alokasi DBH perkebunan kelapa sawit sebesar 70 persen untuk Riau. Besarnya kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian daerah dinilai harus diimbangi dengan pembagian hasil yang memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, massa menuntut perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) memenuhi kewajiban penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen.

Taufik menilai, keberadaan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam Riau harus memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar.

Kewajiban plasma tidak boleh hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi harus benar-benar direalisasikan agar masyarakat tempatan ikut menikmati hasil kegiatan usaha perusahaan.

Untuk sektor perkebunan, kewajiban tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi. Sementara pada sektor kehutanan, massa meminta pemenuhan akses masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Tuntutan keempat berkaitan dengan kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan. Massa meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau memprioritaskan sekurang-kurangnya 60 persen tenaga kerja lokal.

Dalam orasinya, Taufik juga menekankan pentingnya keberpihakan perusahaan terhadap putra-putri daerah. Menurutnya, investasi dan aktivitas perusahaan di Riau semestinya turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Jangan sampai kekayaan alam dikelola di Riau, tetapi masyarakat tempatan justru kesulitan mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri. Karena itu, keterlibatan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian serius seluruh perusahaan yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning.

Sementara tuntutan kelima, massa meminta pengembalian lahan sitaan dalam kegiatan penertiban kawasan hutan (PKH) yang berkaitan dengan kebun masyarakat kepada masyarakat adat dan masyarakat tempatan.

Massa menilai, penertiban kawasan hutan harus memperhatikan keberadaan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tersebut. Status dan penguasaan lahan perlu ditinjau secara cermat agar kebijakan penertiban tidak mengabaikan hak masyarakat adat maupun masyarakat tempatan.

Melalui lima tuntutan tersebut, Taufik bersama elemen masyarakat yang hadir berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Riau.

Mereka menginginkan adanya kebijakan yang lebih adil, terutama menyangkut pembagian hasil sumber daya alam, pemenuhan hak atas lahan, dan kesempatan kerja.

Aksi damai tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan kekayaan alam Riau memberikan manfaat lebih besar bagi daerah dan masyarakatnya sendiri.

Massa berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebatas seruan dalam aksi unjuk rasa, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret dari pemerintah maupun pihak terkait. rls/nor




    

Marhum Pekan Jadi Pahlawan Nasional, Plt Gubri Apresiasi Pusat

Marhum Pekan Jadi Pahlawan Nasional, Plt Gubri Apresiasi Pusat

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Provinsi Riau. Pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang dikenal dengan Marhum Pekan, masuk dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Penganugerahan gelar tersebut menjadi bentuk pengakuan atas jasa dan perjuangan Marhum Pekan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kabar tersebut juga disambut dengan penuh rasa syukur oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada salah satu tokoh pejuang asal Riau tersebut. Menurutnya, penganugerahan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau, khususnya warga Pekanbaru.

"Kami Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengangkat Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sebagai Pahlawan Nasional," ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11 /26).

Ia menilai, pengakuan terhadap Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghargaan atas jasa para pejuang yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Selain itu, penganugerahan tersebut juga menjadi bukti bahwa perjuangan tokoh-tokoh dari Riau mendapat perhatian dan pengakuan di tingkat nasional.

SF Hariyanto mengatakan, peringatan Hari Pahlawan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang terdahulu rela mengorbankan jiwa dan raga demi kepentingan masyarakat serta masa depan bangsa.

Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwarisi oleh generasi saat ini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pengorbanan, tanggung jawab, dan pengabdian perlu diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara (ASN), seluruh jajaran pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Amanah yang diberikan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Riau.

"Di Hari Pahlawan ini, bagaimana perjuangan dari para pahlawan akan kami laksanakan. Kami selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan abdi negara, akan menjaga pembangunan dan menjaga amanah sebaik-baiknya," tegasnya. mcr

Plt Gubri Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan

Plt Gubri Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Memperingati Hari Pahlawan 2026, Pemerintah Provinsi Riau menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan dengan mengusung tema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Upacara tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, selaku inspektur upacara di Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/26).

Dalam amanatnya, SF Hariyanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang keberanian, pengorbanan, serta perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, hari ini menjadi pengingat untuk seluruh masyarakat agar terus menjalankan tanggung jawab dalam mempertahankan kemerdekaan.

“Setiap 10 November kita mengenang keberanian dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan,” ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui keberanian, perjuangan, dan persatuan yang mengutamakan kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui kerja sungguh-sungguh, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, pelayanan masyarakat, serta upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Plt Gubri juga mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah mewariskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengatakan ada Pasal 31 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta Pasal 33 yang mengamanatkan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menambahkan, sejalan dengan Asta Cita pembangunan nasional, pembangunan Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas manusia, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam mempersiapkan masa depan bangsa.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan. Akses tersebut salah satunya adalah program Sekolah Rakyat agar masyarakat yang membutuhkan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

Plt Gubri juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dengan saling berbagi dan memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Dikatakannya, semua kontribusi itu memiliki arti yang sama kuatnya.

“Melalui tenaga, waktu, pikiran, dan kepedulian, sekecil apa pun kontribusi yang diberikan, semuanya memiliki arti bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Dalam amanatnya, ia turut mengingatkan bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan, termasuk pengorbanan materi, tenaga, dan pikiran. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai kesulitan serta terus menjaga semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

“Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera adalah tanggung jawab kita bersama. Mari terus melangkah bersama dan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Selamat Hari Pahlawan," tutupnya. mcr