BERITA TERBARU

Ekonomi Bisnis

Politik & Hukum

Edukasi

Berita Foto

Wisata

Daerah

Student

Nasional

Kolom

Internasional

Olahraga

Recent Posts

  • Trump Buka Suara usai Iran Disebut Siapkan Serangan Bom Kotor ke AS

    By redkoranriaudotco → Rabu, 18 November 2026




    KORANRIAU.co- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara usai Iran dilaporkan menyusun rencana untuk menargetkan pejabat senior pemerintahannya dengan menggunakan bom kotor (dirty bomb).


    Dalam pernyataan kepada wartawan di Filipina pada Selasa (17/11), Trump mengatakan pihak berwenang menanggapi dengan serius setiap ancaman yang dihadapi Amerika Serikat. Trump menegaskan apa pun yang dilancarkan terhadap AS, bakal dibalas dengan sekuat-kuatnya.


    "Mereka akan membayar harga yang belum pernah dibayar oleh negara mana pun sebelumnya. Kami menanggapinya dengan serius karena mereka memang gila," ucap Trump, seperti dikutip AFP.

    Intelijen AS baru-baru ini mengindikasikan bahwa Iran sedang menyusun rencana untuk melancarkan serangan ke pejabat AS menggunakan bom kotor.

    Sejumlah sumber yang mengetahui informasi intelijen tersebut menggambarkan rencana itu masih sebatas ide dari beberapa opsi yang dipertimbangkan Iran, bukan indikasi bahwa serangan akan segera terjadi.


    Bom kotor adalah senjata yang menggabungkan bahan peledak konvensional dengan bahan radioaktif. Senjata ini relatif mudah dirakit, dan biasanya ditujukan untuk menimbulkan kepanikan massal.

    Tidak seperti bom nuklir yang memiliki daya hancur besar, bom kotor lebih sedikit menimbulkan korban jiwa karena hanya menyebarkan radiasi hingga beberapa ratus meter jauhnya.
    cnnindonesia

  • DDaftar 8 Tim Negara Lolos ke Perempat Final UEFA Nations League

    By redkoranriaudotco →




    KORANRIAU.co-  Norwegia menjadi tim terakhir yang memastikan lolos ke babak perempat final UEFA Nations League. Berikut daftar lengkap tim lolos ke perempat final UEFA Nations League.


    Kepastian itu diraih Norwegia berkat comeback dramatis saat menang 3-2 melawan Denmark pada matchday terakhir Grup A4 di Stadion Parken, Copenhagen, Selasa (17/11) malam waktu setempat atau Rabu (18/11) dini hari WIB.

    Norwegia tertinggal lebih dulu 0-2 dari Denmark setelah Rasmus Hojlund dan Pierre-Emile Hojbjerg membobol gawang mereka. Namun, Norwegia secara luar biasa bisa bangkit untuk merebut tiket lolos ke fase selanjutnya.


    Bomber Erling Haaland mencetak gol pembuka lalu dilanjutkan dengan gol dari Martin Odegaard. Pada menit ke-90+6, Haaland mencetak gol keduanya untuk membantu Norwegia menang 3-2.

    Dengan hasil itu, Norwegia finis sebagai runner up Grup A4 dengan mengemas 9 poin, mengungguli Denmark yang finis di posisi ketiga berkat keunggulan head to head walau memiliki poin yang sama. Sedangkan juara grup diamankan Portugal yang membukukan 15 poin.

    Norwegia lolos ke fase selanjutnya mendampingi Portugal dari dari Grup A4. Haaland dan kawan-kawan melengkapi total delapan kontestan yang akan bersaing di perempat final demi meraih gelar juara UEFA Nations League.

    Sebelumnya, tujuh tim lain sudah lebih dulu memastikan lolos. Mereka adalah Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, dan Belanda.

    Drawing untuk pertandingan babak perempat final akan dilakukan pada 20 November nanti. Sementara itu, babak perempat final UEFA Nations League menggunakan format dua leg dan akan digelar pada 26-27 Maret lalu 28-30 Maret.

    Daftar 8 Tim Negara Lolos ke Perempat Final UEFA Nations League
    1. Portugal
    2. Spanyol
    3. Inggris
    4. Prancis
    5. Belgia
    6. Jerman
    7. Belanda
    8. Norwegia

    cnnindonesia
  • Jaksa Tuntut 5 Tahun, Hakim Vonis Terdakwa Korupsi Pasar Sungai Batang 1 Tahun Penjara

    By redkoranriaudotco → Selasa, 17 November 2026

    Foto: Tiga terdakwa korupsi revitalisasi Pasar Sungai Batang saat mendengarkan putusan hakim.



    KORANRIAU..co, PADANG- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara terhadap tiga terdakwa korupsi anggaran pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (17/11/26). Vonis ini lebih ringan dari dituntut jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya, yakni selama 5 tahun penjara.



    Ketiga terdakwa tersebut adalah, Aryati selaku mantan Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Agam, Putra Jakarutama sebagai Direktur PT Bumi Siak Makmur (BSM) dan Eddy Syamsuardi selaku pelaksana lapangan proyek.

     

    Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Supardi SH MH dengan hakim Anggota Hendri Joni SH dan Emria Fitriani SH MH menyatakan, ketiga terdakwa tidak terbukti bersalam melanggar dakwaan primer JPU. Hakim menilai, para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

     

    Selain hukuman penjara, hakim juga menghukum masing-masing terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan.

     

    Khusus untuk terdakwa Eddy Syamsuardi, hakim memberikan tuntutan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp265.909.432. Jika UP itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

    Atas vonis itu, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Agam di Maninjau  Ade Maulana SH MH mengatakan, jika pihaknya tidak sepemdapat dengan putusan hakim. Pasalnya, putusan hakim itu sangat ringan dari tuntutan JPU.

     

    “Kami selaku JPU tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tersebut. Kami menilai, putusan hakim itu sangat jauh lebih rendah dari tuntuttan JPU yakni selama 5 tahun penjara,”kata Ade.


    Apalagi kata Ade, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan jika terdakwa Eddy dinilai telah menyalahgunakan wewenang jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 3. Sementara, Eddy sendiri tidak memiliki kewenangan atau jabatan.

     

    Ade menerangkan, sebelumnya  JPU dalam amar tuntutannya menyatakan, ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

    Para terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.

    Untuk terdakwa Eddy Syamsuardi, JPU memberikan tuntutan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp265.909.432. Jika UP itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan.


    Dalam pemberian hukuman UP ini, hakim juga menurunkannya dari tuntutan JPU, menjàdi 6 bulan penjara. Sehingga ada pengurangan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara

    “Jadi sekali lagi kami tidak sependapat dengan putusan majelis hakim. Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengambil langkah hukum selanjutnya,”tegas Ade lagi.

    Kasus korupsi ini berawal ketika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam mendapat anggaran kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang senilai Rp 3,67 miliar. Anggaran ini bersumber dari Kementerian Perdagangan Tahun 2019 silam.

    Namun dalam peelaksanaannya, ketiga terdakwa secara bersama-sama tidak mengerjakan sesuai ketentuan. Proyek itu tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

    Ditemukan kekurangan pada bobot pekerjaan, volume dan mutu bangunan pasar. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 265.909.432,69. nor

     

  • Dua Terdakwa Korupsi KUR BRK Syariah Siak Rp18,9 Miliar Diadili

    By redkoranriaudotco →




    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sidang dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Siak dengan kerugian negara Rp18,9 miliar, mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Selasa (17/11/26).


    Kedua terdakwa yang disidangkan yakni, Angga Saputra, mantan Account Officer (AO) BRK Syariah Cabang Siak dan Hendra sebagai pihak swasta. Sidang yang dipimpin majelis hakim Yofistian SH MH ini, dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Galih Azis SH MH dan Rozi Hermansyah SH.

     

    Dalam dakwaannya JPU menyebutkan, perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa Angga dan Hendra secara bersama-sama itu, terjadi pada periode April 2023 hingga April 2024 silam. Berawal ketika Sujarwo dan Ikko Pratama (DPO)  serta Sarli menawarkan bisnis penanaman kebun pohon akasia seluas 400 hektar.

     

    Untuk memuluskan bisnis itu, ketiganya mengajukan pinjamam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Islamic Banking (IB) Kecil dan Pembiayaan Agribisnis menggunakan akad murabahah ke BRK Syariah Cabang Siak.

     

     

    Bahkan, terdakwa Hendra mengumpulkan KTP dan KK 88 masyarakat kelompok tani (Poktan) yang akan dijadikan debitur. , dengan plafon Rp200 juta dan tenor 5 tahun. Fasilitas pembiayaan dengan total plafon Rp17,6 miliar.

     

    Sementara terdakwa Angga, tidak melakukan verifikasi sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang berlaku di BRK Syariah. Bahkan, surat tanah 400 hektar yang dijadikan agunan masih SKGR dan lahannya fiktif.

     

    Messki demikian, pengajuan KUR tersebut bisa dicairkan. Namun kenyataannya, masyarakat petani  sebagai debitur itu hanya diberikan uang sebesar Rp9 juta per orang. Mereka juga dijanjikan lahan sawit.

     

    Selebihnya, uang pencairan KUR itu dinikmati kedua terdakwa dan pihaknya lainnya. Terdakwa Hendra menerima Rp2,8 miliar, terdakwa Angga Rp440 juta, Ikko Pratama Rp7,160 miliar, Sujarwo Rp2,065 miliar dan Sarli Rp5,4 miliar.

     

     

    Sejak April tahun 2024 hingga saat ini, kredit KUR tersebut tidak pernah dilunasi alias macet. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, ditemukan kerugian negara dengan total sebesar Rp18.920.492.975.

     

    Akibat perbuatannya itu, JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 603 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

     

    Atas dakwaan JPU itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya Fery Adi Pransista SH MH tidak mengajukan perlawanan (eksepsi). “Kami tidak mengajukan eksepsi Yang Mulia. Jika ada perlawanan akan akan sampaikan dalam perkara pokok,”kata Feri.

     

     

    Hakim kemudian memerintahkan JPU untuk menghadirkan para saksi pada sidang berikutnya, yang akan digelar pada Senin (23/11/26) pekan depan. nor

  • Dugaan Garap Lahan Warga, PT MUP Resmi Dilaporkan ke Polda Riau

    By redkoranriaudotco →

    Foto:  Fery Adi Pransista dan Tarmizi Ahmad usai buat laporan di Polda Riau.

    KORANRIAU.co,PEKANBARU– PT Mitra Unggul Pusaka (MUP), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, resmi dilaporkan ke Polda Riau atas dugaan menguasai lahan seluas sekitar 122 hektare.


    Laporan terhadap PT MUP itu  resmi disampaikan oleh Tarmizi Ahmad bersama masyarakat ke Polda Riau didampingi Tim kuasa hukum dari Law Office Fery Adi Pransista & Partners, Selasa (17/11/26).

    "Hari ini, klien kami Tarmizi Ahmad resmi melaporkan PT MUP ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana kejahatan perkebunan,"kata Fery didampingi Tarmizi Ahmad di Mapolda Riau.

    Fery memaparkan, laporan pihaknya itu diterima langsung pihak SPKT Polda Riau dengan Nomor: STTLP/B/658/XI/2026/SPKT/Polda Riau.

    Dengan telah diterimanya secara resmi laporan tersebut, Fery berharap Polda Riau bekerja secara profesional dalam menindaklanjutinya. Apalagi, sejauh ini tidak ada itikad baiik dari PT MUP.

    "Sebelumnya kami juga telah membuat pengaduan, akan tetapi tidak ada itikad baik dari pihak PT MUP.  Berdasarkan informasi yang beredar, saat ini PT MUP diduga telah menyerahkan lahan milik klien kami itu kepada pihak lain yang tidak memiliki legalitas,"ungkap Fery.

    Berdasarkan kondisi itu, Feri menegaskan jika bahwa kliennya tidak ingin dibenturkan lagi dengan pihak lain. Pada akhirnya, akan terjadi perselisihan di masyarakat Desa Sotol.


    Lebih jauh Fery menceritakan, dugaan tindak pidana perkebunan yang dilakukan PT MUP itu dengan menguasai lahan berada di luar hak guna usaha (HGU) perusahaan. Bahkan lahan itu telah ditanami kelapa sawit oleh PT MUP sejak 1999. Akibatnya, Tarmizi dan warga lainnya tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut.


    Padahal kata Fery, kliennya memiliki bukti kepemilikan lahan itu didukung sertifikat hak milik (SHM). Hal ini diterbitkan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pelalawan pada 4 Desember 2023.

    Persoalan mencuat ketika Tarmizi bersama masyarakat berupaya menegaskan batas lahan dengan menggali parit sesuai batas yang tercantum dalam sertifikat.

    Namun, upaya tersebut disebut menghadapi hambatan yang diduga dilakukan pihak perusahaan. Lahan yang disengketakan telah ditanami kelapa sawit oleh PT MUP sejak 1999.

    Persoalan tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa tahun dan sempat dibahas melalui sejumlah pertemuan serta mediasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pertemuan dengan perwakilan humas PT MUP pada 8 Mei 2025.

    Dalam pertemuan itu, menurut Fery, Tarmizi meminta agar lahan dikembalikan. Ia juga membuka kemungkinan kerja sama dengan perusahaan dengan mempertimbangkan keberadaan tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut.

    Namun, hingga pengaduan disampaikan ke Polda Riau, persoalan itu disebut belum menemukan penyelesaian. 

    Selain mempermasalahkan penguasaan lahan, Tarmizi bersama masyarakat juga mengklaim mengalami kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan hasil perkebunan di area tersebut.

    Dipaparkannya, kerugian dihitung sejak penerbitan sertifikat pada Desember 2023 hingga Agustus 2026 atau sekitar 32 bulan. Dengan asumsi produksi satu ton kelapa sawit per hektare setiap bulan, lahan seluas 122 hektare diperkirakan menghasilkan 122 ton per bulan atau 3.904 ton selama periode tersebut.

    Jika dikalikan dengan asumsi harga Rp3.000 per kilogram, pihak kami memperkirakan nilai kerugian mencapai sekitar Rp11,712 miliar.

    "Oleh karena itu kami meminta Polda Riau segera memproses laporan tersebut. Dengan taglin Polri saat ini Polisi Bersama Masyarakat  dan demi kepastian hukum, kami yakin Polda Riau akan bekerja secara profesional menangani perkara antara masyarakat dan korporasi ini,"harap Fery. nor
INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com