DPRD Riau Jadwalkan Panggil Manajemen Riau Pos dan PT Gading Cempaka, Soroti Status Saham Yayasan Penerbit Riau Makmur

DPRD Riau Jadwalkan Panggil Manajemen Riau Pos dan PT Gading Cempaka, Soroti Status Saham Yayasan Penerbit Riau Makmur

By redkoranriaudotco → Senin, 27 Juli 2026

Ketua Komisi III DPRD Riau H. Edi  Basri bersama Eks Karyawan Riaupos Group

KORANRIAU.co, PEKANBARU - Komisi III DPRD Provinsi Riau menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen Riau Pos Group dan PT Gading Cempaka untuk meminta penjelasan terkait kisruh yang terjadi di tubuh perusahaan media tersebut yang belakangan menjadi perhatian publik dan ramai diberitakan.

Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, SH, M.Si mengatakan, pemanggilan tersebut juga akan difokuskan pada persoalan kepemilikan saham Yayasan Penerbit Riau Makmur sebesar 25 persen yang dinilai perlu mendapat kejelasan. Pernyataan itu disampaikan Edi Basri saat menerima puluhan eks karyawan Riau Pos Group di ruang Komisi III DPRD Riau, Senin (27/7/2026).

"Kami akan memanggil manajemen Riau Pos dan juga PT Gading Cempaka untuk meminta penjelasan mengenai persoalan yang terjadi, termasuk status kepemilikan saham Yayasan Riau Makmur sebesar 25 persen," ujar Edi Basri.

Menurut Edi, DPRD Riau perlu memastikan apakah perubahan status Yayasan Penerbit Riau Makmur menjadi perseroan terbatas (PT) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat yayasan tersebut selama ini dipandang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat Riau.

Ia menyebut, informasi yang diterima Komisi III menyebutkan bahwa Yayasan Penerbit Riau Makmur telah berubah menjadi PT (Perseron) dan kepemilikannya kini berada pada pihak-pihak perseorangan. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.

"Kalau memang benar aset atau kepemilikan yang sebelumnya berada di bawah yayasan kemudian berubah menjadi milik pribadi, tentu kami ingin mengetahui dasar hukum dan prosesnya. Ini menyangkut kepentingan masyarakat Riau sehingga harus jelas," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, puluhan eks karyawan Riau Pos Group juga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, termasuk tuntutan penyelesaian hak-hak karyawan serta perkembangan konflik internal yang kini menjadi sorotan publik. 

Komisi III DPRD Riau menyatakan akan mengundang seluruh pihak terkait agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan diperoleh penjelasan yang komprehensif, baik mengenai konflik internal perusahaan maupun status kepemilikan saham yang menjadi perhatian masyarakat. IR/Rls

Kesaksian Tukang Parkir soal Temuan Jenazah Sutrimo di Klinik Jaksel

Kesaksian Tukang Parkir soal Temuan Jenazah Sutrimo di Klinik Jaksel

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-- Seorang juru parkir memberikan kesaksian soal penemuan jenazah pria bernama Sutrimo di klinik kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (23/7/26).

"Waktu saya lihat itu berbusa dari hidung saja apa dari mulut kali, ya? enggak tahu soalnya dari jauh," kata juru parkir bernama Deni kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/7).

Deni mengatakan dirinya tidak pernah melihat maupun berbincang dengan korban sebelum peristiwa itu terjadi.

Menurut dia, klinik tersebut sudah tutup sekitar satu tahun sehingga tidak lagi terlihat aktivitas keluar masuk pengunjung maupun kendaraan.

"Sudah kosong. Enggak ada aktivitas. Mobil juga enggak pernah masuk, paling motor," ucapnya.

Deni mengaku baru mengetahui adanya penemuan jenazah setelah bangun sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, kata dia, sudah banyak orang yang berkerumun di sekitar lokasi.

Ia mengatakan melihat jenazah berada di pelataran bagian dalam pagar klinik dan telah ditutupi selembar sprei.

Tak lama kemudian ambulans datang untuk mengevakuasi korban.

Meski berada di sekitar lokasi, Deni mengaku tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan korban maupun pihak yang menghubungi ambulans.

Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan petunjuk di lokasi, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar area klinik.

Berdasarkan pantauan di lokasi, polisi mulai membuka garis kuning polisi yang terpasang di pagar klinik kecantikan pukul 13.11 WIB.

Terpantau sejumlah personel Tim Pusat Laboratorium Forensik (Labfor) mengenakan pakaian hitam memasuki halaman dalam klinik.

Mereka juga terlihat membawa sejumlah barang bukti berupa kotak hitam, bantal dengan sprei hijau dan sejumlah barang dalam plastik bening.

Kemudian, mereka juga membuka pintu masuk klinik dan membuka garis kuning polisi.

Suasana klinik nampak sepi dan dipenuhi daun kering seperti sudah lama tidak didatangi. Adapun sejumlah awak media nampak menanti kabar terbaru terkait olah TKP tersebut.

Polisi menyelesaikan olah TKP pada pukul 14.13 WIB.

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki penyebab kematian seorang pria bernama Sutrimo pada Kamis (23/7) yang ditemukan tidak sadarkan diri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi awal, korban ditemukan tergeletak di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru. antara

Zulhendra Das’at Kembali Dipercaya jadi Kadiskes Kampar

Zulhendra Das’at Kembali Dipercaya jadi Kadiskes Kampar

By redkoranriaudotco →

Foto: Zulhendra Das'at (jas hitam paling kiri) saat dilantik jadi Kadiskes Kampar.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Bupati dan Wakil Bupati Kampar kembali mempercayakan jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) kepada dr Zulhendra Das'at. Ia menjadi salah satu pejabat yang dilantik dalam mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Senin (27/7/26).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kampar. Sebanyak 33 pejabat dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 457/BKPSDM/VII/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas tertanggal 27 Juli 2026. Setelah itu, dua pejabat lainnya juga turut dilantik.

Kembalinya Zulhendra sebagai Kepala Dinas Kesehatan menjadi sorotan. Jabatan tersebut sebelumnya pernah diembannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau dalam kasus dugaan percobaan suap pada 2024.

Namun, penetapan tersangka tersebut kemudian dibatalkan setelah Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukannya. Dalam putusan yang dibacakan pada 31 Mei 2024, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Zulhendra tidak sah karena terdapat cacat formal.

Ini merupakan pelantikan kedua yang diterima Zulhendra sejak memenangkan praperadilan. Sebelumnya, pada 30 Maret 2026, ia dilantik sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Selain pelantikan Zulhendra, sejumlah pejabat yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas (Plt) juga resmi didefinitifkan.

Tengku Said Hidayat resmi menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sementara jabatan definitifnya adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Muhammad Irsyad juga resmi dilantik sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Kampar setelah sebelumnya menjabat sebagai Plt Inspektur sekaligus Sekretaris Inspektorat.

Pelantikan kali ini juga diwarnai perpindahan sejumlah pejabat ke jabatan camat.

Helmi yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), serta merangkap sebagai Plt Kepala Disdikpora, kini dipercaya sebagai Camat Tambang.

Sementara itu, Yorin Efendi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kampar sekaligus Plt Kasatpol PP Kampar, dilantik sebagai Camat Tapung. Posisinya diisi Al Kautsar yang kini menjabat Asisten Administrasi Umum Setdakab Kampar. ck/nor

Soal Provinsi Riau Pesisir, Ini Kata Plt Gubri

Soal Provinsi Riau Pesisir, Ini Kata Plt Gubri

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, enggan menanggapi soal wacana pembentukan provinsi baru yang diusulkan oleh masyarakat Riau bagian pesisir.

SF Hariyanto menilai, wacana pembentukan provinsi baru tersebut merupakan hak demokrasi setiap warga negara.

"Kita tidak ada komentar apa-apa, orang mungkin demokrasi, silahkan saja mau ngomong," ujar SF Hariyanto dengan singkat usai Rapat Paripurna di Gedung di DPRD Riau, Senin (27/7/26).

Perlu diketahui, wacana pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Provinsi Riau kembali mencuat, setelah ratusan perwakilan dan tokoh masyarakat dari Kabupaten Bengkalis, Siak, Kota Dumai, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti melakukan pertemuan dan musyawarah di Hotel The Zuri Dumai, Ahad (26/7/2026).

Dalam pertemuan Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Bagian Pesisir tersebut disepakati pembentukan provinsi baru dimekarkan dari Provinsi Riau serta usulan nama provinsi beserta ibukotanya.

Dalam pertemuan itu hadir Walikota Dumai H Paisal, Bupati Rokan Hilir Bistamam, anggota DPRD Riau seperti Nur Azmi Hasyim, Farida Saad, dan Abdul Kosim.

Hadir pula mantan anggota DPD RI Intsiawati Ayus, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Asisten I Pemkab Siak, Asisten I Pemkab Bengkalis, anggota DPRD kabupaten dan kota lima daerah pesisir, tokoh adat, utusan perusahaan BUMN, BUMD dan swasta.

Ada tiga kesepakatan utama yang dihasilkan dari pertemuan para tokoh, yaitu pertama sepakat terbentuknya provinsi di wilayah pesisir Riau. Kedua mengusulkan nama provinsi baru yakni Provinsi Riau Pesisir atau Provinsi Siak Indrapura. Dan ketiga, mengusulkan calon ibukota provinsi yaitu Kota Dumai, Bagansiapiapi (Rokan Hilir) atau Batin Solapan (Bengkalis). ck

Seskoau dan LAMR Bahas Ketahanan Energi Nasional Berbasis Nilai Kejuangan

Seskoau dan LAMR Bahas Ketahanan Energi Nasional Berbasis Nilai Kejuangan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menerima kunjungan kerja rombongan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan ke-65 yang terdiri dari pejabat Seskoau dan 170 perwira siswa di Balairung Tenas Effendy, Balai Adat LAMR Provinsi Riau, Senin (27/7/26).

 

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari rangkaian Kuliah Kerja Seskoau Angkatan ke-65 yang berfokus pada pembahasan ketahanan energi nasional. Dalam kesempatan itu, LAMR dan Seskoau menggelar diskusi kebangsaan bertema "Meneguhkan Nilai-Nilai Kejuangan dalam Membangun Ketahanan Energi Guna Mewujudkan Ketahanan Negara yang Tangguh."

 

Rombongan Seskoau yang dipimpin Marsma TNI Irwan Pramuda disambut secara adat oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, beserta jajaran pengurus LAMR. Prosesi penyambutan berlangsung melalui arak-arakan kompang dan persembahan silat sebagai simbol penghormatan kepada para tamu.

 

Dalam sekapur sirihnya, Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf menegaskan bahwa LAMR memandang TNI sebagai mitra strategis dalam menjaga keutuhan bangsa. Menurutnya, adat Melayu mengajarkan nilai persatuan, keberanian, dan pengabdian yang sejalan dengan semangat perjuangan para prajurit.

 

"Adat Melayu berdiri di atas nilai marwah, persatuan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan moral dalam menjaga negeri. Karena itu, kami menyambut baik kehadiran keluarga besar Seskoau sebagai bagian dari ikhtiar bersama memperkuat kebangsaan," ujar Datuk Seri Raja Marjohan Yusuf.

 

Sementara itu, Marsma TNI Irwan Pramuda menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan LAMR. Ia menilai pelestarian budaya dan kearifan lokal memiliki peran penting dalam membangun karakter kepemimpinan dan memperkokoh semangat bela negara.

 

Melalui kegiatan ini, LAMR berharap sinergi antara lembaga adat dan institusi pertahanan semakin erat, sehingga nilai-nilai budaya Melayu dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat persatuan, membangun ketahanan energi, dan mewujudkan ketahanan negara yang tangguh. rls