Malaysia Deportasi 32 PMI Ilegal Via Dumai

Malaysia Deportasi 32 PMI Ilegal Via Dumai

By redkoranriaudotco → Minggu, 12 April 2026

KORANRIAU.co,DUMAI- Sebanyak 32 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dideportasi dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Dumai, Riau.

 

Para PMI tiba Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 12.15 WIB, menggunakan kapal Indomal Imperial dan langsung menjalani serangkaian pemeriksaan oleh petugas. Pemeriksaan meliputi verifikasi dokumen keimigrasian serta pemeriksaan kesehatan awal oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh PMI dinyatakan dalam kondisi sehat dan tidak memiliki keluhan, sehingga layak untuk diproses lebih lanjut menuju pemulangan ke daerah asal.

Penanganan selanjutnya dilakukan oleh BP3MI Riau bersama P4MI Kota Dumai. Para PMI mendapatkan layanan pendampingan berupa pendataan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta fasilitasi administrasi.

Selain itu, mereka juga difasilitasi untuk melakukan registrasi IMEI perangkat komunikasi di Bea Cukai sebelum ditempatkan sementara di Rumah Ramah PMI Dumai.

Kepala BP3MI Riau Fanny Wahyu Kurniawan mengatakan, negara hadir untuk memastikan perlindungan terhadap PMI, termasuk mereka yang dipulangkan dari luar negeri.

“Setiap PMI yang dipulangkan tetap menjadi tanggung jawab negara. Kami memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang layak, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pendataan, hingga pemulangan ke daerah asal,” ujar Fanny, Ahad (12/4/26).

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural. Menurutnya, sebagian besar persoalan yang dialami PMI berawal dari keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.

“Kami mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan memilih jalur resmi untuk bekerja di luar negeri guna menghindari berbagai risiko,” kata Fanny.

Dari total 32 PMI tersebut, sebanyak 23 orang laki-laki dan 9 perempuan. Mayoritas berasal dari Sumatera Utara, disusul Aceh dan Riau.

Saat ini, seluruh PMI masih berada di Rumah Ramah PMI Dumai sambil menunggu proses pemulangan ke daerah masing-masing.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal guna mempercepat proses pemulangan para PMI," pungkas Fanny. ck

 

Plt Gubri Sebut Pentingnya Kolaborasi Tiga Unsur Ini

Plt Gubri Sebut Pentingnya Kolaborasi Tiga Unsur Ini

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto,menegaskan pentingnya kolaborasi antara unsur adat, agama, dan pemerintah dalam mendukung jalannya pemerintahan

 

Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah forum konsultasi bersama yang mengusung semangat “tali berpilin tiga”. Konsep tali berpilin tiga yang dimaksud merujuk pada sinergi organisasi antara Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKMR), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Adat Melayu (LAM). Ketiga unsur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial.

 

Plt Gubri SF Hariyanto mengatakan, bahwa forum tersebut menjadi wadah strategis dalam menyatukan kekuatan sosial yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat Riau. Menurutnya, sinergi antara berbagai elemen ini sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

“Alhamdulillah, ini merupakan ruang konsultasi bersama dalam bingkai tali berpilin tiga. Tentu saja pertemuan kita merupakan sebagai menyatukan kekuatan masyarakat adat dan agama dalam menopang jalannya pemerintahan di Provinsi Riau,” ujarnya di Balai Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Ahad (12/4/26).

Ia menambahkan, forum ini bukan sekadar simbol kebersamaan, melainkan juga menjadi representasi sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut selama ini telah menjadi penopang keseimbangan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan di Riau.

“Forum ini bukan hanya simbol tetapi merupakan sistem nilai dan kekuatan sosial yang selama ini menjadi penopang dalam menjaga kesimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan Pemerintah Riau,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa forum tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang untuk berdiskusi sekaligus menyatukan arah kebijakan. Hal ini dinilai penting agar setiap langkah pemerintah sejalan dengan aspirasi masyarakat.

“Karena itu forum ini tidak hanya untuk sebagai berdiskusi tetapi untuk menyatukan arah, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi lintas level pemerintah,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubri SF Hariyanto juga mengungkapkan berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi daerah. Ia mengakui bahwa kondisi fiskal menjadi salah satu tantangan utama yang membutuhkan perhatian serius.

“Saat ini kita menghadapi berbagai persoalan yang sangat strategis daerah yang butuhkan perhatian dan langkah bersama. Dari sisi fiskal, kita dihadapkan pada keterbatasan ruang gerak akibat dinamika dana transfer pusat,” ungkapnya.

Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk terus bergerak dan berinovasi. Justru kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian daerah.

“Namun, kondisi ini tidak boleh membuat kita berhenti, justru kita menjadi terbentuk dalam memperkuat kemandirian daerah,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, ia menuturkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan seluruh unit Samsat di Riau untuk menandatangani kesepakatan bersama dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat demi mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat Riau.

"Sehingga, hari ini saya mengumpulkan seluruh samsat yang ada di Riau untuk menandatangani kesepakatan terkait pendapatan asli daerah." pungkasnya. mcr

 

Buntut Demo Warga ke Rumah Bandar Narkoba, Kapolda Riau Copot Kapolsek dan Kanit Reskrim Panipahan Rohil

Buntut Demo Warga ke Rumah Bandar Narkoba, Kapolda Riau Copot Kapolsek dan Kanit Reskrim Panipahan Rohil

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolsek Panipahan IPTU Robiansyah, dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan Aipda Rahmat Ilyas menyusul terjadinya aksi unjuk rasa warga yang berujung anarkis di wilayah Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

Pencopotan tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan tanggung jawab institusi atas dinamika kamtibmas yang berkembang di tengah masyarakat.

Irjen Herry menegaskan, langkah ini diambil karena jajaran di tingkat Polsek dinilai belum mampu menjaga kondusiftas wilayah secara optimal. Sehingga situasi sempat berkembang menjadi aksi yang tidak terkendali.

“Ini adalah bentuk evaluasi dan tanggung jawab kami. Kami melihat ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam menjaga situasi kamtibmas di Panipahan. Karena itu, kami mengambil langkah tegas,” ujar Irjen Herry, Minggu (12/04/26).

Ia menegaskan bahwa setiap pimpinan di wilayah memiliki tanggung jawab penuh terhadap stabilitas keamanan di daerahnya, termasuk dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

“Seorang pimpinan harus hadir, peka, dan mampu membaca situasi. Ketika itu tidak berjalan dengan baik, maka harus ada langkah korektif,” katanya.

Kapolda juga memastikan bahwa Polda Riau tidak tinggal diam dalam menyikapi peristiwa tersebut.

Sejak awal kejadian, Kapolres Rokan Hilir bersama Wakil Bupati telah turun langsung ke lokasi untuk meredam situasi dengan mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat berdialog.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya cepat untuk menenangkan masyarakat sekaligus mencegah eskalasi lanjutan.

“Kami bergerak cepat sejak awal. Kapolres bersama Wakil Bupati sudah turun langsung ke lapangan, mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog dan meredam situasi. Ini bagian dari pendekatan yang kami lakukan agar kondisi segera kondusif,” jelasnya.

Kapolda menambahkan, langkah penanganan tidak berhenti di situ. Pada hari ini, jajaran Polda Riau bersama pemerintah daerah kembali bergerak ke lokasi untuk memastikan stabilitas benar-benar terjaga.

“Wakapolda Riau, Irwasda, Kabid Propam bersama Bupati hari ini juga menuju Panipahan untuk memastikan seluruh langkah penanganan berjalan optimal, melakukan pengawasan langsung di lapangan, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kehadiran pimpinan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pengendalian situasi, evaluasi menyeluruh, serta memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa situasi tetap terkendali, tidak ada eskalasi lanjutan, serta seluruh permasalahan ditangani secara komprehensif, baik dari sisi keamanan, penegakan hukum, maupun pendekatan sosial,” lanjut Kapolda.

Ia menyebutkan, saat ini kondisi di Panipahan telah berangsur pulih dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.

Namun demikian, penguatan langkah-langkah preventif dan pengawasan di lapangan tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan.

Kapolda juga menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat Panipahan agar tetap menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Panipahan untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Percayakan seluruh proses kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Kapolda menekankan bahwa keresahan masyarakat terhadap peredaran narkoba merupakan hal yang harus ditindaklanjuti secara serius, namun harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar.

“Kami memahami keresahan masyarakat terkait narkoba. Itu menjadi perhatian kami dan akan kami tindak secara tegas. Tetapi caranya harus sesuai aturan, bukan dengan tindakan anarkis,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, serta aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas yang melanggar hukum.

“Mari kita jaga Panipahan tetap aman dan damai. Ini tanggung jawab kita bersama. Negara hadir, aparat hadir, dan masyarakat juga harus menjadi bagian dari menjaga kamtibmas,” tutup Kapolda. rtc

Mantan Sekdaprov Riau Zaini Ismail Hibahkan Tanah untuk Pondok Pesantren

Mantan Sekdaprov Riau Zaini Ismail Hibahkan Tanah untuk Pondok Pesantren

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Upaya memperkuat pendidikan berbasis keislaman di Provinsi Riau kembali mendapat angin segar. Pembangunan Pondok Pesantren Dar Aswaja Pekanbaru resmi dicanangkan dalam sebuah seremoni yang digelar di Jalan Labersa, Sabtu (11/4/26).

Pondok pesantren ini berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi yang merupakan hibah dari mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail. Kehadiran pesantren ini menjadi cabang kedua setelah sebelumnya berdiri di wilayah Kubu, Rokan Hilir.

Pimpinan Pondok Pesantren Dar Aswaja Rokan Hilir, KH Usman Syaufi, menyampaikan bahwa pembangunan akan mulai dilaksanakan pada tahun ini. Ia optimistis, pesantren tersebut dapat rampung dan mulai menerima santri baru pada tahun 2027.

“Ini merupakan langkah besar dalam memperluas akses pendidikan berbasis pesantren di Riau. Kami berharap kehadiran Dar Aswaja Pekanbaru mampu melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak,” ujarnya kepada awak media.

Acara peresmian turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Gubernur Riau Anas Maamun dan Syamsuar, anggota DPR RI Abdul Munif, anggota DPD RI Muhammad Mursyid, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, perwakilan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Wakil Sekretaris PB NU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sulaiman Tanjung beserta jajaran, serta Ketua NU Riau R Abdul Khalim Mahali.

Peresmian pencanangan pembangunan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk bersinergi dengan Pondok Pesantren Dar Aswaja ke depan.

Menurutnya, keberadaan pesantren ini sejalan dengan program Pemko Pekanbaru dalam mencetak 1.000 penghafal Al-Qur’an (tahfiz) setiap tahun.

“Kami menyambut baik pembangunan ini. Ke depan, pemerintah kota akan berkolaborasi untuk mendukung pengembangan pesantren, karena ini sejalan dengan visi kami dalam membangun generasi religius,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan awal, Markarius juga menyampaikan bantuan pribadi sebesar Rp5 juta untuk pembangunan pesantren tersebut.

Dukungan serupa juga datang dari mantan Gubernur Riau Syamsuar. Ia pembangunan Pondok Pesantren Dar Aswaja Pekanbaru akan memberikan dampak positif bagi pembinaan generasi muda di masa depan.

“Pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral generasi penerus. Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan membawa manfaat luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dengan dimulainya pembangunan ini, Pondok Pesantren Dar Aswaja Pekanbaru diharapkan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang mampu mencetak generasi unggul, berdaya saing, serta berakhlakul karimah di Provinsi Riau. rls

 

Polsek Pinggir Bengkalis Amankan 17 Orang Sedang Pesta Narkoba

Polsek Pinggir Bengkalis Amankan 17 Orang Sedang Pesta Narkoba

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Aparat kepolisian menggerebek sebuah lokasi perkebunan yang dikenal warga sebagai “Jalan Neraka” di Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Sabtu (11/4/26).

Dalam operasi tersebut, sebanyak 17 orang berhasil diamankan karena diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Penggerebekan yang dilakukan tim Opsnal Polsek Pinggir itu langsung menghebohkan warga. Pasalnya, lokasi tersebut selama ini dikenal sebagai titik rawan transaksi dan pesta Narkoba dan meresahkan masyarakat.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Pinggir AKP Agung Rama Setiawan mengungkapkan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

“Tim langsung bergerak melakukan penyelidikan. Saat penggerebekan, beberapa sebagian pelaku sempat berupaya melarikan diri, namun 17 orang berhasil diamankan,” jelasnya.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa kaca pirek berisi sabu dengan berat kotor sekitar 1,44 gram serta alat hisap atau bong.

Hasil tes urine terhadap belasan tersangka juga menunjukkan bahwa mereka positif mengandung amphetamine.

Dari pemeriksaan awal, para pelaku mengaku memperoleh sabu dari dua bandar berinisial LOLOM dan GENDOR. Keduanya kini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Bengkalis.

“Ini komitmen kami dalam mendukung program P4GN. Kami akan kejar hingga ke akar, termasuk bandar besar di belakangnya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan Narkoba dengan segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke kepolisian.

Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan di Polsek Pinggir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara pengejaran terhadap bandar besar masih terus dilakukan. rtc