Audiensi dengan Diskopar Dumai, ASITA Riau Perkuat Kolaborasi Menuju RITEX 2026

Audiensi dengan Diskopar Dumai, ASITA Riau Perkuat Kolaborasi Menuju RITEX 2026

By redkoranriaudotco → Selasa, 26 Mei 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU– DPD ASITA Riau melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Diskopar) Kota Dumai, Agus Gunawan, S.Sos, pada Senin (25/5), untuk mengajak kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan Riau International Travel Exchange (RITEX) 2026 yang akan digelar pada 19–21 Agustus 2026 di Pekanbaru.

Kepala Diskopar Kota Dumai, Agus Gunawan, menyambut baik ajakan tersebut. Menurutnya, RITEX 2026 menjadi peluang besar bagi Kota Dumai untuk memperkenalkan potensi wisata daerah ke pasar yang lebih luas.

“Kami menyambut baik inisiatif ASITA Riau. Ini peluang yang sangat baik bagi Dumai untuk memperkuat promosi destinasi wisata dan membangun jejaring pariwisata yang lebih luas. Kami siap berkolaborasi untuk mendukung suksesnya RITEX 2026,” ujarnya.

Wakil Ketua III DPD ASITA Riau, Abdul Gabe, mengatakan RITEX 2026 menjadi momentum penting untuk mempertemukan pelaku industri pariwisata dengan buyer nasional maupun internasional.

“Kami berharap seluruh daerah di Riau, termasuk Dumai, dapat memanfaatkan ajang ini untuk menampilkan potensi wisata terbaiknya,” katanya.

Ketua Panitia RITEX 2026, Fitriani, menambahkan bahwa kegiatan ini akan menghadirkan sekitar 200 buyer dari dalam dan luar negeri serta 50 seller.

“Kami ingin seluruh daerah di Riau memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan potensi wisatanya secara maksimal. Dukungan Pemerintah Kota Dumai sangat penting agar potensi wisata yang dimiliki dapat dikenal lebih luas dan membuka peluang kerja sama bisnis pariwisata,” kata Fitriani.

Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi antara ASITA Riau dan Pemerintah Kota Dumai untuk bersama-sama menyukseskan RITEX 2026 sekaligus mendorong kemajuan pariwisata daerah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut dari DPD ASITA Riau, Wakil Ketua IV Azhar Gultom, Wakil Ketua Panitia Sinta, Wakil Sekretaris Panitia Torkis. Sementara dari Diskopar Kota Dumai hadir Sekretaris Dinas Norzam, S.Sos. dan salah seorang Kepala Bidang. rls

PGN Pertahankan Rasio Pembayaran Dividen 80%, RUPST Setujui Dividen US$ 172,29 Juta

PGN Pertahankan Rasio Pembayaran Dividen 80%, RUPST Setujui Dividen US$ 172,29 Juta

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,JAKARTA– PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“PGN”) sebagai Subholding Gas Pertamina melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2025, (22/5), menyetujui pembagian dividen tunai sebesar USD 172,29 juta atau sekitar Rp 3,04 triliun (kurs tengah BI Rp 17.673), setara 80% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Tahun Buku 2025 sebesar US$ 215,36 juta.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyampaikan bahwa keputusan mempertahankan dividend payout ratio (“DPR”) sebesar 80% mencerminkan komitmen PGN dalam menyeimbangkan pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan keberlanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

“Rasio pembayaran dividen kepada Pemegang Saham sebesar 80% juga mencerminkan keyakinan Perseroan terhadap kualitas cash flow, disiplin keuangan, dan kekuatan fundamental bisnis PGN di tengah dinamika industri energi global,” ujar Fajriyah.

Menurut Fajriyah, PGN tetap melanjutkan kebijakan dividen yang konsisten sekaligus menjaga fleksibilitas keuangan untuk mendukung agenda pengembangan infrastruktur dan bisnis gas bumi nasional.

PGN menilai fundamental bisnis gas bumi domestik tetap memiliki prospek jangka panjang yang positif seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional dan peran gas bumi sebagai energi transisi. Perseroan juga terus menjaga keandalan operasional melalui pengelolaan portofolio gas berbasis pipa dan LNG secara adaptif, optimalisasi infrastruktur, serta efisiensi operasional dan keuangan.

“Ke depan, PGN akan terus menjalankan strategi pertumbuhan secara prudent dengan tetap menerapkan disiplin keuangan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” tegas Fajriyah.

Dalam RUPST tahun ini, Pemegang Saham juga menyetujui sejumlah agenda strategis Perseroan, termasuk penggunaan laba bersih, perubahan anggaran dasar, penetapan auditor, serta agenda pengembangan bisnis dan tata kelola perusahaan. rls/nor

Plt Gubri SF Hariyanto Lantik 238 Pejabat Eselon III dan IV

Plt Gubri SF Hariyanto Lantik 238 Pejabat Eselon III dan IV

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melakukan langkah penyegaran birokrasi melalui pelantikan ratusan pejabat administrator dan pengawas.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas melayani publik sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Pelantikan pejabat struktural juga menjadi satu di antara instrumen dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan pelayanan masyarakat. Total ada sebanyak 238 eselon III dan IV  yang ditempatkan di sejumlah OPD Pemprov Riau.

Prosesi tersebut dipimpin oleh Plt Gubri SF Hariyanto dan dihadiri jajaran pejabat tinggi pratama Pemprov Riau. Agenda ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/5/26).

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, mengatakan, bahwa tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, Pemprov Riau terus mendorong percepatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah. Ia mengingatkan, jabatan yang diberikan merupakan amanah dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara-saudara sekalian yang hari ini diberikan amanah untuk dilantik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dari sekian banyak orang yang berjuang teruslah bersyukur. Banyak orang yang meminta dan memohon jabatan dengan berbagai macam cara tapi tidak saya tanggapi, oleh karena itulah mari berjuang,” ujar Plt Gubri SF Hariyanto.

Dijelaskan, pejabat yang baru dilantik harus menunjukkan perubahan nyata dalam pola kerja dan tidak menjalankan tugas secara biasa-biasa saja. Menurutnya, kondisi saat ini menuntut seluruh jajaran birokrasi bekerja lebih cepat, efektif, dan maksimal.

“Saya berharap setelah dilantik, kinerja Saudara jangan biasa-biasa saja. Harus luar biasa, saya tidak mau lagi ada pejabat yang santai-santai. Kita ini sedang berjuang, khususnya untuk Bapenda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kita sedang berjuang keras mengejar target pendapatan,” jelasnya.

Plt Gubernur, SF Hariyanto juga menyoroti pentingnya optimalisasi sektor pendapatan daerah. Ia menyebut sejumlah perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan investasi, memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan Riau.

Ia menambahkan, upaya peningkatan pendapatan daerah saat ini mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait lainnya.

“Berkat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau, Forkopimda, dan instansi lainnya, gerakan-gerakan untuk meningkatkan pendapatan daerah sudah mulai terlihat. Alhamdulillah, jika dibandingkan dengan tahun lalu, kita sudah mengalami kenaikan yang luar biasa,” ungkapnya.

Diharapkan, tren positif tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja keras seluruh pejabat yang baru dilantik. Terlebih, jabatan bukan tempat untuk berdiam diri, melainkan ruang untuk menunjukkan kontribusi nyata.
Ia menekankan bahwa tahun ini menjadi momentum penting bagi Riau dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan target pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat bekerja disiplin, aktif, dan tidak menunggu perintah.

“Inilah yang kita harapkan. Semua harus bekerja keras, tidak ada lagi yang menunggu tanpa bekerja. Tahun ini adalah tahun di mana Riau betul-betul diuji,” tegasnya. mcr

Suparman dan Iwan Pansa Saling Lapor ke Polda Riau

Suparman dan Iwan Pansa Saling Lapor ke Polda Riau

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Perseteruan antara Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Iwan Pansa, dengan eks Bupati Rokan Hulu (Rohul), Suparman, kini bergulir ke ranah hukum. Kedua pihak resmi saling melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.

Laporan tersebut dipicu insiden cekcok yang terjadi di sebuah kafe di Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, pada Sabtu (2/5/2026). Video cekcok itu viral di media sosial.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasyim Risahondua, mengatakan, laporan yang diajukan Suparman dan Datuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Taufik Tambusai, terhadap Iwan Pansa saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Sepuluh saksi sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor dan terlapor. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan ahli serta gelar perkara. Jika memenuhi unsur pidana, kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Hasyim, Senin (25/5/2026).

Dalam laporan tersebut, Iwan Pansa diduga melanggar Pasal 448 KUHP terkait dugaan pengancaman dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara.

Tidak tinggal diam, Iwan Pansa juga melaporkan Suparman ke Polda Riau atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu berkaitan dengan pernyataan Suparman saat berorasi di Kantor LAM Riau beberapa waktu lalu.

“Pak Suparman melaporkan Iwan Pansa dengan lokasi kejadian di salah satu kafe di Pekanbaru. Sebaliknya, Iwan Pansa melaporkan Pak Suparman dengan lokasi kejadian di Kantor LAM Riau,” ujar Hasyim.

Sebelumnya, video perselisihan keduanya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Iwan Pansa terlihat mendatangi meja tempat Suparman bersama sejumlah rekannya duduk.

Iwan juga terdengar melontarkan kata-kata kasar kepada Suparman dan Taufik Tambusai yang merupakan tokoh adat di Riau.

Terkait tuduhan ancaman pembunuhan, Iwan Pansa membantah pernah mengucapkan kata “bunuh”.

Ia mengklaim hanya mengatakan kata “buru”.

"Saya bilang ‘buru’, bukan ‘bunuh’. Maksud saya, kalau buat masalah lagi akan saya kejar. Ini persoalan pribadi, tidak berkaitan dengan politik, suku, maupun organisasi masyarakat,” ujar Iwan Pansa.

Penyidik Ditreskrimum Polda Riau masih mendalami kasus tersebut untuk mendalami unsur pidana dari masing-masing laporan. ck

 

Hasil RUPS LB, Fajar Muhardi jabat Direktur Operasional PT Riau Petroleum

Hasil RUPS LB, Fajar Muhardi jabat Direktur Operasional PT Riau Petroleum

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku pemegang saham mayoritas bergerak cepat memperkuat struktur manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah strategis ini diwujudkan dengan menetapkan pejabat definitif untuk posisi Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT Riau Petroleum yang baru.

Penetapan dua posisi penting di tubuh perusahaan plat merah sektor minyak dan gas ini dirumuskan secara resmi dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Pertemuan tingkat tinggi para pemegang saham tersebut digelar pada Senin (25/5/2026) siang di Pekanbaru.

Jalannya agenda ini dibenarkan langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Sri Irianto. Ia mengonfirmasi bahwa rapat pemegang saham tersebut berjalan lancar dan telah menghasilkan keputusan mutlak terkait pengisian jabatan direksi.

"Iya, pada hari ini, telah dilaksanakan RUPS-LB penetapan Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT Riau Petroleum hasil seleksi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu," ujar Sri Irianto saat memberikan keterangan kepada media pasca-rapat.

Lebih lanjut, Sri Irianto memaparkan bahwa forum RUPS-LB memutuskan untuk memilih dan menetapkan dua nama calon terbaik. Nama-nama tersebut didapatkan setelah mereka berhasil melewati serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi independen sebelumnya.

"Hasil RUPS-LB tersebut menetapkan Fajar Muhardi sebagai Direktur Operasional PT Riau Petroleum dan Ganesya Varandra sebagai Direktur Keuangan PT Riau Petroleum," kata Sri Irianto.

Pemprov Riau menaruh harapan besar terhadap masa depan perusahaan migas daerah tersebut. Penambahan dua direktur baru ini diharapkan mampu memicu peningkatan kinerja internal serta melakukan akselerasi atas program-program kerja yang sudah dicanangkan agar perusahaan bisa bergerak lebih berkembang.

Di sisi lain, Sri Irianto juga mengungkapkan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran Biro Perekonomian Setdaprov Riau untuk terus mengawal dan melakukan pembinaan intensif terhadap seluruh BUMD, dengan target peningkatan deviden bagi pendapatan daerah.

"Untuk memberikan dividen yang tinggi kepada pemerintah daerah, tentu dibutuhkan personal atau tim kerja yang lengkap di BUMD. Maka dengan bertambah dua direktur ini, PT Riau Petroleum akan berjalan lebih baik, dan kita juga mohon dukungan masyarakat agar BUMD kita ini dapat maju dan berkembang ke depan," pungkasnya. mcr