Kejagung Lelang 300 Barang Sitaan, Terjual Hampir Rp1 Triliun

Kejagung Lelang 300 Barang Sitaan, Terjual Hampir Rp1 Triliun

By redkoranriaudotco → Kamis, 21 Mei 2026

KORANRIAU.co- Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil melelang 300 dari 308 barang sitaan dalam kegiatan BPA Fair yang berlangsung pada 18-21 Mei.

"Total aset yang kami lelang pada kegiatan ini adalah 308 unit. Total aset yang terjual 300 unit. Artinya hanya 8 unit yang tidak terjual," kata Kepala BPA Kejagung, Kuntadi kepada wartawan, Kamis (21/5).

Kuntadi mengatakan dari berbagai aset sitaan yang dilakukan pelelangan, motor Harley Davidson paling banyak peminatnya dengan persentase 903 persen. Kata dia, peserta lelang tercatat mencapai 340 orang.

"Adapun aset terjual dengan persentase kenaikan harga tertinggi yaitu sepeda motor Harley Davidson Road Glide sebesar 930,86 persen. Sedangkan aset terjual dengan peminat terbanyak kembali lagi Harley Davidson Road Glide sebanyak 349 bidder," ujarnya.

Selain Harley Davidson, barang sitaan yang juga berhasil adalah replika kursi Firaun yang laku dengan harga Rp80 juta. Kemudian, seluruh tas mewah dan emas yang sebagian besar adalah barang sitaan terpidana Harvey Moeis.

Kuntadi menyebut dari ratusan barang mewah yang berhasil dilelang, total aset yang bisa dipulihkan mencapai hampir Rp1 triliun atau sejumlah Rp997.479.436.000.

"Nilai kenaikan harga hasil lelang dapat kami raih Rp74.758.949.000. Sehingga nilai total hasil lelang Rp997.479.436.000. Sehingga persentase keberhasilan lelang kali ini adalah 88,64 persen. Ini merupakan capaian di atas target kami 75 persen," tutur Kuntadi.

Lebih lanjut, Kuntadi menuturkan kegiatan lelang ini juga menjadi jawaban atas keraguan masyarakat mengenai barang hasil rampasan para pelaku tindak pidana korupsi.

"Sekaligus memperkenalkan Badan Pemulihan Aset sebagai entitas Kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan, pengembalian hasil tindak pidana ataupun aset lainnya kepada negara atau pihak korban," pungkasnya. cnnindonesia

Dugaan Manipulasi Gaji Karyawan, Direktur BPR Tuah Negeri Mandiri Dipolisikan

Dugaan Manipulasi Gaji Karyawan, Direktur BPR Tuah Negeri Mandiri Dipolisikan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co, PEKANBARU - Dugaan penggelapan gaji dan praktik manipulasi pembayaran gaji karyawan menyeret Direktur BPR Tuah Negeri Mandiri berinisial PT ke ranah hukum. Laporan resmi tersebut dilayangkan ke Polresta Pekanbaru oleh salah satu pemegang saham, VH, dengan fokus pada dugaan adanya aliran pembayaran gaji fiktif terhadap seorang mantan karyawan.

Laporan itu telah diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Pekanbaru pada 21 Mei 2026. Dalam laporan tersebut, VH menyoroti adanya dugaan modus pencatatan gaji atas nama karyawan berinisial Tri yang disebut bekerja sebagai office boy (OB), meski yang bersangkutan diketahui sudah lama menjalani hukuman atas suatu perkara dan telah diberhentikan dari perusahaan.

Diduga, skema pembayaran tersebut tetap berjalan sehingga menimbulkan potensi kerugian perusahaan. VH menyebut dirinya menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan internal perusahaan sebelum akhirnya meminta klarifikasi kepada pihak HRD BPR Tuah Negeri Mandiri.

VH juga mengungkapkan bahwa setelah menerima data dan informasi terkait dugaan tersebut, ia memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

"Ya benar saya sudah laporkan hal itu ke polisi. Saya sudah dimintai keterangan oleh polisi terkait hal itu," kata VH.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kerugian perusahaan pada tahun 2025 akibat dugaan pembayaran gaji dan bonus kepada Tri disebut mencapai 57 (satuan tidak disebutkan dalam sumber).

Menanggapi laporan tersebut, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Riau AKBP Rudi A Samosir menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Saya minta datanya dulu Kasat Reskrim Polresta. Mohon bersabar," tukasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut.

"Masih lidik (penyelidikan, red)," singkat Kasat.

Di sisi lain, Direktur BPR Tuah Negeri Mandiri, PT melalui Kuasa Hukumnya, Azwar Rizki saat dimintai tanggapan terkait laporan tersebut belum memberikan tanggapan. Pesan singkat yang ditujukan kepadanya, tidak dibalas. hrc

 

PGN Siap Serap Pasokan LNG dari Proyek Abadi LNG Blok Masela

PGN Siap Serap Pasokan LNG dari Proyek Abadi LNG Blok Masela

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina secara resmi menyepakati prinsip-prinsip komersial utama atau agreements in principle dengan INPEX CORPORATION (INPEX) terkait rencana penyerapan (offtake) LNG dan gas bumi dari Proyek Abadi LNG, Blok Masela. Kesepakatan strategis ini ditandatangani dalam Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 yang berlangsung di Jakarta, (20/5/26).

 

"Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen nyata PGN dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber gas domestik untuk kebutuhan pelanggan, sekaligus sebagai bagian dari Pertamina Group dalam perannya memenuhi kebutuhan energi  dan pondasi ketahanan energi nasional," ujar Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto.

 

Melalui kesepakatan ini, PGN dan INPEX selaku operator Blok Masela bersama mitra joint venture yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PETRONAS Masela Sdn. Bhd. akan menindaklanjuti kerja sama ini ke tahap Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/ SPA) yang mengikat untuk pasokan LNG dan gas bumi.

 

Peran PGN sebagai pembeli domestik tidak hanya mempercepat proyek Abadi LNG menuju Keputusan Investasi Akhir, tetapi juga menjadi sinergi kuat di dalam internal Holding Migas Pertamina, di mana PHE bertindak di sisi hulu (upstream) dan PGN mengamankan di sisi hilir (downstream). Sinergi hulu-hilir ini memastikan sumber energi domestik Indonesia dapat dinikmati langsung secara optimal oleh masyarakat serta industri nasional.

 

Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan utilisasi sumber daya alam domestik demi mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menjawab tantangan transisi energi dengan memanfaatkan gas bumi sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan.

 

Dengan volume cadangan gas Blok Masela yang sangat besar, kerja sama ini diproyeksikan akan menjaga stabilitas pasokan energi bersih di Indonesia dalam jangka panjang, sekaligus memperkokoh posisi Pertamina Group sebagai pilar utama ketahanan energi nasional. rls/nor 

 

Audiensi dengan Plt Gubri SF Hariyanto, Ini Harapan PT Taspen

Audiensi dengan Plt Gubri SF Hariyanto, Ini Harapan PT Taspen

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menerima audiensi PT Taspen (Persero) Pekanbaru di Kantor Gubernur Riau, Kamis (21/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas berbagai program pelayanan, jaminan sosial, dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau.

Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Pekanbaru yang membawahi wilayah Riau, Firson Arya Iskandar menyampaikan komitmen Taspen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para ASN dan pensiunan.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT Taspen memiliki tugas dalam mengelola program jaminan sosial, asuransi, dan dana pensiun khusus bagi ASN serta pejabat negara.

Menurut Firson, keberadaan Taspen diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hak bagi para pegawai pemerintah.
“Pertemuan ini selain untuk silaturahmi sekaligus juga membicarakan program-program yang nantinya akan dibuat untuk ASN di Riau,” ujar Firson.

Selain itu, Taspen juga membahas program pensiun yang diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema yang diterapkan nantinya akan disesuaikan dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing peserta.
“Nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut kepada ASN terkait hak-hak yang akan diberikan Taspen,” kata Firson.

Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh ASN memahami manfaat program. Tentunya sosialisasi tersebut akan menyediakan informasi yang jelas dan menyeluruh.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik langkah yang dilakukan PT Taspen dalam meningkatkan pelayanan kepada ASN. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan Taspen penting untuk mendukung kesejahteraan pegawai negeri.

“Saya berterima kasih atas apa yang dilakukan Taspen. Yang penting jangan mempersulit masyarakat, kalau bisa kita permudah semuanya,” ujar SF Hariyanto dalam audiensi tersebut.

Menurut SF Hariyanto, pelayanan yang mudah dan cepat menjadi hal utama yang harus diutamakan dalam memberikan hak kepada ASN maupun masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau, ia tambahkan, siap mendukung berbagai program Taspen yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kepastian jaminan sosial bagi para pegawai. rls

Kejari Pekanbaru Limpahkan Berkas Korupsi KUR Bank BUMN di Rumbai ke Pengadilan

Kejari Pekanbaru Limpahkan Berkas Korupsi KUR Bank BUMN di Rumbai ke Pengadilan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru resmi melimpahkan tiga berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada salah satu bank BUMN di Pekanbaru ke Pengadilan (Tipikor) Pekanbaru.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru Niky Junismero pada Kamis (21/5/26).

''Tiga berkas perkara dugaan korupsi penyaluran KUR sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,''kata Niky.
 
Dia menambahkan,  menghadapi proses persidangan, pihaknya telah menyiapkan lima orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani perkara tersebut. Setelah proses pelimpahan dilakukan, pihaknya tinggal menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang dari pengadilan.

''Saat ini tinggal menunggu penetapan. Sementara untuk persidangan nanti, kami menyiapkan lima orang Jaksa sebagai Penuntut Umum,''ungkapnya.

Seperti diketahui, dalam perkara ini penyidik menetapkan empat tersangka, yakni Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani. Ian Roni diketahui merupakan mantri pada bank BUMN tersebut, sedangkan Asifa diduga berperan sebagai perantara atau pencari debitur. Sementara Armanto dan Faisal diduga menikmati aliran dana kredit.
 
Dugaan korupsi ini bermula ketika ditemukannya indikasi rasuah pada penyaluran KUR Mikro di Bank BUMN Unit Rumbai terhadap 22 debitur dengan plafon masing-masing sebesar Rp100 juta pada 2023 lalu.

Pasalnya, berdasarkan audit para penerima kredit tidak memenuhi persyaratan utama, yakni memiliki usaha aktif. Audit sendiri dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) bank BUMN pusat pada Juli 2023. Hasilnya, ditemukan kerugian negara sekitar Rp1,9 miliar.

Selain itu, proses persetujuan dan pencairan kredit diduga tidak melalui verifikasi lapangan yang memadai dan hanya mengandalkan dokumen identitas. Kredit tersebut kemudian dialihkan melalui mekanisme transfer of branch (TOB) ke Unit Rumbai, yang berdampak pada meningkatnya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
 
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. rpc/nor