Istri Polisi di Medan Tewas Akhiri Hidup Pakai Senpi, Propam Turun Tangan

Istri Polisi di Medan Tewas Akhiri Hidup Pakai Senpi, Propam Turun Tangan

By redkoranriaudotco → Senin, 03 Agustus 2026

KORANRIAU.co -- Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara (Sumut) memeriksa IH personel Polsek Medan Sunggal menyusul kematian istrinya L diduga dengan cara mengakhiri hidup sendiri memakai senjata api milik suaminya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan bahwa suami korban merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Medan Sunggal, Polrestabes Medan.

"Benar, istri dari polisi yang bertugas di Polsek Sunggal Polrestabes Medan," kata Ferry saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (3/8).


Ferry menjelaskan Propam mendalami berbagai aspek terkait peristiwa yang menewaskan L tersebut kepada suaminya.


"Masih diperiksa Propam, kita masih dalami. Untuk suaminya masih dalam pemeriksaan. Masih diproses pemeriksaan," ujarnya.

Selain itu, dia bilang Polda Sumut juga telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait penyebab kematian L. Berdasarkan hasil tersebut, korban dinyatakan meninggal diduga akibat mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata api milik suaminya.

"Hasil dari laboratorium forensik kita, ya dia memang bunuh diri, terjadi bunuh diri," sebut Ferry.

Sebelumnya, L perempuan berusia 35 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berada di Komplek Bumi Asri di Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Minggu (2/8).
cnnindonesia

Inflasi Tahunan Riau Juli 2026 Tercatat 3,82 Persen

Inflasi Tahunan Riau Juli 2026 Tercatat 3,82 Persen

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) Provinsi Riau pada Juli 2026 sebesar 3,82 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 113,19. Sementara secara bulanan (month to month/m-to-m), Riau justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

Data tersebut disampaikan Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Dr Fitri Hariyanti SST MM, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, saat merilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Riau, Senin (3/8/2026).

Fitri menjelaskan, inflasi tahunan di Riau masih didorong oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Pekanbaru sebesar 3,97 persen dengan IHK 112,76, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 3,51 persen dengan IHK 113,83.

"Pada Juli 2026, Provinsi Riau mengalami inflasi year on year sebesar 3,82 persen. Namun secara month to month terjadi deflasi sebesar 0,08 persen, sedangkan secara year to date inflasi mencapai 0,88 persen," jelas Fitri.

Ia mengatakan, terdapat sepuluh kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tahunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,16 persen, disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5 persen, pendidikan 4,45 persen, transportasi 4,19 persen.

Kemudian, kesehatan 3,87 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,06 persen, rekreasi, olahraga dan budaya 2,19 persen. Lalu, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 1,61 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 1,06 persen, serta pakaian dan alas kaki 0,25 persen.

Sementara itu, hanya satu kelompok yang mengalami deflasi secara tahunan, yakni perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen.

Menurut Fitri, komoditas yang paling dominan mendorong inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, cabai merah, bensin, biaya akademi atau perguruan tinggi. Kemudian ada pula biaya pemeliharaan kendaraan, minyak goreng, ikan patin, ikan serai, angkutan udara, nasi dengan lauk, rokok kretek mesin, cabai rawit, daging ayam ras, tarif rumah sakit, beras, ikan lele, ikan nila, serta jeruk.

"Emas perhiasan menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar, diikuti cabai merah, bensin, biaya pendidikan tinggi, hingga tarif transportasi udara," ungkapnya.

Di sisi lain, deflasi bulanan Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan dan transportasi. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi antara lain bawang merah, cabai merah, emas perhiasan, angkutan udara, mobil, telur ayam ras, jeruk, minyak goreng, ikan serai, tempe, dan beras.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar secara tahunan dengan andil 1,63 persen. Inflasi pada kelompok ini mencapai 5 persen, terutama dipicu kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, ikan patin, ikan serai, rokok kretek mesin, cabai rawit, ikan tongkol, daging ayam ras, tomat, serta beras.

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang inflasi sebesar 0,77 persen dengan inflasi mencapai 10,16 persen, yang sebagian besar dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan. Sementara kelompok transportasi memberikan andil 0,53 persen akibat naiknya harga bensin, biaya servis kendaraan, angkutan udara, mobil, dan sepeda motor.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga mencatat inflasi 3,06 persen dengan kontribusi 0,31 persen terhadap inflasi tahunan. Kenaikan harga nasi dengan lauk, bakso siap santap, ayam goreng, hingga berbagai makanan siap saji menjadi pendorong utama pada kelompok ini.

Fitri menambahkan, secara umum kondisi inflasi di Riau masih dipengaruhi dinamika harga sejumlah komoditas pangan, emas perhiasan, transportasi, dan pendidikan, meskipun pada Juli terjadi koreksi harga beberapa komoditas sehingga menghasilkan deflasi bulanan.

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, mengatakan bahwa data statistik yang dirilis BPS menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi.

"Data yang disampaikan BPS menjadi dasar yang sangat penting dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS akan terus diperkuat agar pengendalian inflasi di Riau semakin efektif," ujar Supriyadi. mcr

 

Wako Pekanbaru Lantik Sekda dan Enam Pejabat Eselon Dua

Wako Pekanbaru Lantik Sekda dan Enam Pejabat Eselon Dua

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU — Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, resmi melantik Zulhelmi Arifin sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru pada Senin (3/8/2026) siang. Pelantikan tersebut berlangsung bersama enam pejabat lainnya di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya.

Kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar serta Asisten III Setdaprov Riau M. Job Kurniawan. Selain itu, Kepala BPKAD Riau Indra beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru juga turut hadir.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada seluruh pejabat yang resmi diambil sumpahnya. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan sebuah amanah besar untuk menjalankan tugas pelayanan publik.

"Pesan saya, harus amanah, ambil keputusan yang berpihak kepada rakyat. Jaga pemerintah kota, kita semua agar terhindar dari korupsi," ujar Agung Nugroho dalam sambutannya.

Secara khusus, Wali Kota menginstruksikan Sekretaris Daerah yang baru untuk bersikap lebih inklusif serta mampu merangkul seluruh pihak. Para pejabat yang baru dilantik juga diminta segera bekerja guna membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Selain jabatan Sekretaris Daerah, Pemko Pekanbaru mengukuhkan enam pejabat lain, di antaranya Zacky Helmi sebagai Kepala DPM-PTSP dan Indra Maulana sebagai Kabag Kesra. Jabatan lain diisi Rezatul Helmi sebagai Kabid Pemberdayaan DP3APM, Tri Sepnasaputra sebagai Sekretaris Dispora, Juli Victorino sebagai Kabid Penataan Lingkungan DLHK, serta Arie Susma sebagai Kabid Promosi Diskop UKM.

Sebagai bagian dari rotasi posisi, Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Samto, ditunjuk mengisi jabatan Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Daerah. Penunjukan tersebut dilakukan untuk menggantikan posisi Zulhelmi Arifin yang kini resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru berharap restrukturisasi pejabat ini dapat mempercepat jalannya roda pemerintahan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Seluruh proses penyerahan jabatan tersebut berjalan dengan tertib dan lancar hingga akhir acara. mcr

 

Said Iqbal Respons Cepat Aduan Eks Karyawan Riau Pos Group, Fasilitasi Zoom Meeting Bahas Tunggakan Pesangon

Said Iqbal Respons Cepat Aduan Eks Karyawan Riau Pos Group, Fasilitasi Zoom Meeting Bahas Tunggakan Pesangon

By redkoranriaudotco →

Penasehat khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal

KORANRIAU.co, PEKANBARU – Penasehat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, merespons cepat laporan yang disampaikan para eks karyawan Riau Pos Group (RPG) terkait tuntutan pembayaran pesangon dan hak-hak normatif yang hingga kini belum terselesaikan.

Setelah menerima laporan dari perwakilan eks karyawan, Said Iqbal memfasilitasi pertemuan melalui Zoom Meeting pada Ahad (2/8/2026) malam. Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu juga diikuti sejumlah staf dan pejabat di lingkungan Penasehat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja, di antaranya Bung Lubis selaku staf pribadi Said Iqbal, Dadan, dan Syaiful Anwar.

Dalam pertemuan tersebut, para eks karyawan memaparkan kronologi persoalan, termasuk data dan dokumen yang berkaitan dengan tuntutan pembayaran pesangon serta hak-hak normatif yang disebut belum dipenuhi oleh manajemen Riau Pos Group.

Ketiga staf Said Iqbal ini, mendengarkan langsung pemaparan tersebut dan menyatakan akan membahas persoalan itu dalam agenda rapat internal yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (3/8/2026).

Menurut Bung Lubis, setiap Senin Penasehat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja menggelar rapat bersama jajaran staf untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masuk. Aduan dari eks karyawan Riau Pos Group, kata dia, akan menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan tersebut.

"Besok (Senin) akan dibahas dalam rapat bersama Pak Said Iqbal. Beliau memberikan perhatian terhadap persoalan ini," ujar Bung Lubis dalam pertemuan daring tersebut.

Sementara itu, Dadan dan Syaiful Anwar menyampaikan kepada para eks karyawan bahwa penanganan persoalan akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keduanya juga memastikan laporan yang telah disampaikan akan dipelajari secara menyeluruh.

"Kami akan mengawal prosesnya sesuai aturan yang berlaku. Pak Said Iqbal juga memberikan perhatian agar persoalan ini dapat ditangani dengan baik," kata salah seorang staf dalam pertemuan itu.

Sebelumnya, perwakilan eks karyawan Riau Pos Group telah mengadukan persoalan tunggakan pesangon dan hak-hak normatif kepada Said Iqbal. Nilai tuntutan yang disampaikan disebut mencapai sekitar Rp7,7 miliar.

Para eks karyawan berharap keterlibatan Penasehat Khusus Presiden dapat mendorong penyelesaian persoalan yang telah berlangsung cukup lama, sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. IR/Rls

Ratusan Pedagang STC Pekanbaru Tuntut Pengembalian HGB 133 Ruko

Ratusan Pedagang STC Pekanbaru Tuntut Pengembalian HGB 133 Ruko

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Ratusan pedagang Sukaramai Trade Center (STC) Datangi Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (3/8/26).

Mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengembalikan hak guna bangunan (HGB) 133 unit Ruko yang masa berlakunya berakhir pada 2026.

Ratusan pedagang mulai memadati halaman Gedung DPRD Kota Pekanbaru sejak pagi. Mereka datang membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar Pemko Pekanbaru mengembalikan hak HGB 133 unit ruko yang berada di kawasan Pasar Induk STC.

Aspirasi para pedagang diterima dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Dikky Suryadi Khusaini, Ketua Komisi I Robin Eduar, Wakil Ketua Komisi III Tekad Abidin, serta Anggota Komisi IV Zulkardi.

Dalam penyampaiannya, perwakilan pedagang, Ismed, mengaku kecewa terhadap kebijakan Pemko Pekanbaru yang menyerahkan pengelolaan 133 unit ruko kepada Mal Pelayanan Publik (MPP).

Sementara itu, HGB ruko milik pedagang yang berakhir pada 2026 hingga kini tidak mendapat kepastian perpanjangan.

Menurut Ismed, 133 unit ruko tersebut berada dalam satu kawasan dengan Pasar Induk STC. Namun, HGB Pasar Induk telah diperpanjang hingga 2046, sedangkan HGB ruko para pedagang tidak dapat diperpanjang.

"Kami sudah mengajukan permohonan perpanjangan maupun pembaruan HGB, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan. Padahal ruko ini berada dalam satu kawasan dengan Pasar Induk STC yang HGB-nya sudah diperpanjang hingga 2046," kata Ismed, Senin (3/8/26).

Ia menambahkan, kondisi pedagang semakin terpuruk setelah ruko yang mereka tempati disegel dan ditutup oleh Pemko Pekanbaru. Akibat penyegelan tersebut, para pedagang tidak lagi dapat menjalankan aktivitas usaha seperti biasa.

"Ruko kami sudah disegel dan ditutup. Kami tidak bisa lagi berdagang, padahal itu menjadi sumber penghidupan kami. Karena itu kami datang ke DPRD untuk meminta keadilan dan kepastian hukum atas hak kami," tegasnya.

Para pedagang berharap DPRD Kota Pekanbaru dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut dan mendorong Pemko Pekanbaru memberikan kepastian terhadap status HGB 133 unit ruko. ck