Personel Lanud Pekanbaru Tewas, TNI AU Usut Dugaan Kekerasan

Personel Lanud Pekanbaru Tewas, TNI AU Usut Dugaan Kekerasan

By redkoranriaudotco → Sabtu, 07 November 2026

KORANRIAU.co,PEKANBARU  - Seorang prajurit TNI Angkatan Udara (AU), Serda RHP, personel Skatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau, tewas diduga akibat tindak kekerasan pada Kamis (5/11/2026) malam.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi, mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan awal terhadap personel yang diduga terlibat serta meminta keterangan sejumlah saksi.

"Sebagai langkah awal, TNI AU telah melakukan penyelidikan terhadap personel yang diduga terlibat serta meminta keterangan dari sejumlah saksi," kata Feri dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11/26).

Ia menjelaskan, penyelidikan dilakukan untuk mengungkap fakta dan kronologi kejadian, sekaligus memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Sementara itu, jenazah Serda RHP telah selesai menjalani autopsi untuk memastikan penyebab kematiannya.

"Siang ini jenazah sudah selesai diautopsi untuk memastikan penyebab meninggalnya Serda RHP," ujarnya.

Feri menyebutkan, jenazah almarhum selanjutnya akan diberangkatkan ke rumah orang tuanya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, menggunakan pesawat TNI AU.

TNI AU menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya Serda RHP. Institusi tersebut menegaskan segala bentuk kekerasan yang bertentangan dengan hukum, disiplin, dan nilai-nilai keprajuritan tidak dapat dibenarkan.

"Semua pihak yang terbukti bertanggung jawab akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Feri. rac

Penanganan Stunting di Riau Terhambat, Ini Penyebabnya

Penanganan Stunting di Riau Terhambat, Ini Penyebabnya

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Upaya Pemprov Riau menekan angka stunting masih dihadapkan pada persoalan akurasi data penerima manfaat. Padahal, ketepatan pendataan menjadi faktor penting agar intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau Zulkifli, Sabtu (7/11/2026), mengungkapkan, prevalensi stunting masih berada di angka 20,1 persen di Riau saat ini. Guna menekan angka tersebut, Pemprov terus mengupayakan intervensi gizi, termasuk melalui pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan Balita.

"Namun, keterbatasan alokasi bantuan serta belum optimalnya sinkronisasi data antarlembaga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program tersebut,"jelasnya.

Jumlah sasaran intervensi cukup besar. Sekitar 121.000 ibu hamil dan 390.000 balita masuk dalam kelompok sasaran yang membutuhkan perhatian pemerintah. Selain itu, terdapat kelompok ibu hamil berisiko yang memerlukan penanganan lebih intensif.

Besarnya jumlah sasaran tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan data yang valid dan diperbarui secara berkala. Tanpa data yang akurat, Pemprov Riau akan kesulitan menentukan prioritas penerima bantuan sekaligus mengukur keberhasilan intervensi yang telah dilaksanakan.

"Kami menghadapi kendala dalam memperbarui data riil di lapangan secara akurat karena belum mendapatkan data dari rekan-rekan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melaksanakan pemberian gizi," ujar Zulkifli.

Keterbukaan dan pertukaran data antara Dinkes dan SPPG sangat diperlukan, terutama untuk memastikan intervensi gizi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki peran dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran bantuan makanan. Pemprov Riau juga membutuhkan data yang terintegrasi untuk mengetahui siapa saja yang telah menerima intervensi, kelompok yang belum terjangkau, serta wilayah yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Kami sangat mengharapkan adanya pencocokan dan sinkronisasi data ke depan. Agar, strategi penurunan stunting yang kami jalankan tepat sasaran dan memberikan hasil optimal,"ungkapnya. ck

OJK Masih Periksa Track Record Calon Komisaris dan Direksi BRK Syariah

OJK Masih Periksa Track Record Calon Komisaris dan Direksi BRK Syariah

By redkoranriaudotco →

Foto: Kepala OJK Provinsi Riau, M Fredly Nasution, 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Nama para calon komisaris dan direksi PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah saat ini sedang proses pemeriksaan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses ini dilakukan sebelum para calon mengikuti wawancara dan uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test.

Kepala OJK Provinsi Riau, M Fredly Nasution, mengatakan nama-nama calon tersebut telah disampaikan BRK Syariah setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

OJK selanjutnya akan meneliti rekam jejak masing-masing calon untuk memastikan tidak ada permasalahan yang dapat memengaruhi kelayakan mereka menempati posisi komisaris maupun direksi.

"Jadi dari Bank Riau Kepri Syariah setelah melakukan RUPS telah menyampaikan kepada kita nama-nama calon. Nah, itu tentu sebagaimana ketentuan kita akan teliti dulu, track record-nya bagaimana, apakah ada permasalahan atau tidak," ujar Fredly, Jumat (6/11/26).

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah dan para calon telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, OJK akan melanjutkan proses ke tahap wawancara dalam rangka fit and proper test.

"Mudah-mudahan dalam waktu segera," katanya.

Fredly menjelaskan OJK Provinsi Riau telah menyampaikan rekomendasi nama-nama calon untuk diproses lebih lanjut oleh kantor pusat.

"Nanti dari Jakarta akan memberikan jadwal untuk wawancara sepanjang calon-calon tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan," jelasnya.

Ia menyebutkan, rekomendasi yang telah disampaikan OJK Riau masih akan diteliti kembali oleh kantor pusat. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan seluruh persyaratan calon telah terpenuhi dan tidak ada dokumen yang masih kurang.

Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, tahapan selanjutnya akan berupa wawancara dan klarifikasi terhadap masing-masing calon.

"Jika sudah lengkap, itu tadi akan ditindaklanjuti dengan tahapan wawancara, klarifikasi kepada masing-masing calon. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat,"jelas Fredly.

Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah nama hasil RUPSLB yang diusulkan untuk mengisi posisi komisaris dan direksi BRK Syariah.
Indra SE diusulkan sebagai Komisaris Utama, sementara Arieta dan Cahyono diusulkan sebagai Komisaris Independen.

Untuk jajaran direksi, Helwin Yunus diusulkan sebagai Direktur Utama, Ashari sebagai Direktur Operasional, dan Muhammad Nanang sebagai Direktur Kepatuhan. Sementara itu, untuk posisi Direktur Dana dan Jasa, belum ada calon yang diajukan. ck/nor

Satpol PP Riau Razia Izin 4 THM Pekanbaru

Satpol PP Riau Razia Izin 4 THM Pekanbaru

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau melakukan kegiatan pengawasan terhadap izin tempat hiburan malam (THM) pada Jumat (6/11/26) malam.

Kegiatan ini sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Kepala Satpol PP Riau, Sri Sadono melalui Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan Perda Satpol PP Provinsi Riau, Habibi Dzaky menyebutkan operasi yang dilakukan pihaknya menyasar pada empat lokasi di Kota Pekanbaru.

"Dalam kegiatan tadi malam, tim Satpol PP Provinsi Riau menyambangi empat lokasi tempat hiburan malam. Yaitu Live House, Laksamana Muda, Jade Club, dan Gen Z," kata Habibi Dzaky, Sabtu (7/11/26).

Dikatakannya, pengawasan difokuskan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan perizinan usaha tempat hiburan malam.

"Kita mengecek semua izin yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha hiburan malam. Sebagai bentuk pengawasan dari Perda yang kita miliki, karna wewenang perizinan THM itu ada di Provinsi Riau," katanya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk beroperasional sesuai dengan izin usaha. Serta memberi peringatan terkait larangan menerima anak di bawah umur dan juga tamu yang terindikasi LGBTQ.

Hal ini, kata Habibi, merupakan bagian dari komitmen Satpol PP Provinsi Riau dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan daerah.

“Pengawasan ini bukan semata-mata untuk melakukan pemeriksaan, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan dan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran peraturan daerah. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha, khususnya pengelola tempat hiburan malam, menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Dirinya menegaskan bahwa Satpol PP Provinsi Riau akan terus melaksanakan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis tanpa mengesampingkan ketegasan dalam penegakan peraturan daerah.

“Harapan kami, seluruh pelaku usaha dapat memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Satpol PP Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam mewujudkan kondisi provinsi riau yang tertib, aman, dan kondusif, sekaligus memastikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Riau berjalan sebagaimana mestinya. mcr

Veda Pratama Kena Penalti 6 Grid di Race Moto3 Qatar 2026

Veda Pratama Kena Penalti 6 Grid di Race Moto3 Qatar 2026

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co - Veda Ega Pratama kena sanksi saat menjalani sesi free practice 1 (FP 1) Moto3 Qatar 2026. Rider asal Indonesia ini dihukum penurunan 6 grid pada race utama.

Sesi FP 1 Moto3 Qatar digelar Jumat (6/11/2026) malam WIB di Sirkuit Lusail. Veda menjadi pebalap tercepat keenam dengan catatan waktu 2 menit 3,561 detik.

Namun ada pelanggaran yang dibuat Veda saat mencatatkan waktu terbaik. Pebalap Honda Team Asia ini dinilai tak menghormati bendera kuning yang berkibar, yakni dengan tidak menurunkan kecepatan seperti yang diwajibkan protokol keselamatan.


Aturan MotoGP mewajibkan para pebalap mematuhi sinyal bendera kuning yang dikibarkan marshall. Hal ini mengisyaratkan potensi bahaya di lintasan, sehingga rider wajib menurunkan kecepatan.


Ini menjadi kali kedua dalam semusim Veda mengabaikan bendera kuning di sirkuit. Dia sebelumnya melakukannya pada sesi practice Moto3 Italia.

2 Kali pelanggaran terhadap bendera kuning yang berkibar membuat Veda kena sanksi penurunan 6 grid pada race utama Moto3 Qatar 2026. Pengumuman itu disampaikan langsung MotoGP di akun media sosialnya.

"Veda Pratama diberi hukuman penurunan 6 grid untuk Grand Prix hari Minggu karena tak menghormati sinyal kuning," akun X MotoGP menuliskan.


Sanksi ini memastikan Veda tak akan memulai balapan Moto3 Qatar dari grid depan. Honda Team Asia menyadari kesalahan yang dibuat pebalapnya, sembari tetap memotivasi Veda.

"Veda Pratama menerima penalti 6 posisi di grid untuk balapan hari Minggu setelah melanggar bendera kuning. Kami ambil pelajaran, tetap fokus, dan kembali lebih kuat. Saatnya untuk berjuang kembali!" akun Honda Team Asia menuliskan.
detik