Update KM Nurul Salsa Tenggelam: Bawa 78 Penumpang, 25 Hilang

Update KM Nurul Salsa Tenggelam: Bawa 78 Penumpang, 25 Hilang

By redkoranriaudotco → Jumat, 17 Juli 2026

KORANRIAU.co-- Basarnas Makassar memperbarui jumlah penumpang KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil verifikasi terbaru, jumlah orang yang berada di atas kapal bertambah dari 75 menjadi 78 orang.

"Data korban terus kami perbarui berdasarkan hasil verifikasi di lapangan. Kami mencocokkan informasi dari manifest, laporan keluarga, pemerintah setempat, serta korban yang telah dievakuasi agar tidak ada korban yang terlewat," kata Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Dari total 78 penumpang dan awak kapal tersebut, sebanyak 52 orang berhasil ditemukan selamat, satu orang meninggal dunia, sementara 25 lainnya masih dalam pencarian hingga hari ketiga operasi SAR, Jumat (17/7).

"Dari hasil verifikasi tersebut, terdapat tiga orang yang sebelumnya belum terdata dan dilaporkan hilang oleh keluarganya," jelasnya.

Pada hari ketiga operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi area pencarian ke dalam dua sektor. Operasi melibatkan KN SAR Kamajaya 104, pesawat Boeing B737-200 milik Lanud Sultan Hasanuddin, serta KRI Marlin 877. Namun, tim belum berhasil menemukan korban tambahan.

Sementara itu, tim KN SAR Kamajaya sempat menemukan sebuah pelampung yang diduga berasal dari KM Nurul Salsa. Namun, benda tersebut tidak berhasil dievakuasi karena kondisi gelombang tinggi.

"Temuan pelampung itu akan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian berikutnya," ungkapnya.

Meski demikian, operasi pencarian terhadap 25 korban yang masih hilang akan tetap dilanjutkan oleh unsur SAR gabungan yang berada di lokasi.

"Pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan akan terus kami lakukan sesuai rencana operasi," katanya.
cnnindonesia

DPRD Riau Serahkan Konflik Parisman dan Indra Gunawan Eet ke BK, Pengeroyok Dipolisikan

DPRD Riau Serahkan Konflik Parisman dan Indra Gunawan Eet ke BK, Pengeroyok Dipolisikan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akhirnya memberikan keterangan terkait kegaduhan di DPRD yang melibatkan pendukung Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet di Gedung DPRD Riau, Kamis (16/7/2026).

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto, yang didampingi Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau Imustiar, Ketua Fraksi PDI-P Makmun Sholihin, Ketua Fraksi Gerindra Ginda Burnama, Ketua Fraksi Demokrat Dodi Saputra, Ketua Fraksi PAN plus PPP Diski, anggota Komisi I Andi Darma Taufik, Jumat (17/7/2026).

Kaderismanto mengatakan, DPRD Riau telah mengambil sikap atas kegaduhan yang terjadi di Gedung DPRD Riau. Selaku pimpinan DPRD, ia bersama ketua fraksi sudah melakukan rapat dan menghasilkan beberapa keputusan.

Namun sebelum itu, ia mewakili nama besar DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Riau atas kegaduhan yang telah terjadi.

"Kami atas nama lembaga, seluruh pimpinan, segenap Anggota DPRD Riau beserta jajaran menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Riau, terkait dengan keributan di hari kemarin," ujar Kade.

Dikatakannya, kegaduhan kemarin itu terjadi pada saat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD. Namun substansi kejadian kegaduhan itu bukanlah pada pembahasan pada Banggar tersebut. Karena pembahasan dalam rapat tersebut berkaitan dengan LKPJ tahun 2025, sementara rancangan APBD Riau tahun 2027 belum dilaksanakan.

"Berdasarkan kronologis anggota dewan yang hadir pada saat itu, rapatnya sudah selesai. Kita mulai jam 10.00 WIB kemudian break makan siang, dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 WIB. Nah, setelah itu terjadi keributan," jelasnya.

Berdasarkan keterangan tersebut, Pimpinan DPRD Riau bersama Pimpinan Fraksi menyepakati tiga hal. Pertama, meminta kasus dugaan pengeroyokan terhadap petugas keamanan DPRD Riau dapat diproses secara hukum.

"Untuk kejadian kisruh dan pengeroyokan terhadap personel keamanan DPRD itu, tentu akan kita teruskan secara hukum," tegas Kade.

Pasalnya, karena bentrokan itu salah seorang petugas keamanan DPRD Riau mengalami luka di bagian kepala. Bahkan bagian kepala korban terpaksa dijahit dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Ia menegaskan, yang diproses ini adalah orang yang datang ke DPRD Riau kemudian membuat keributan. Menurutnya, siapa pun yang datang ke DPRD Riau dipersilahkan dan tidak ada masalah. 

"Yang tidak boleh itu adalah mereka datang namun buat ribut hingga melukai orang lain," ucapnya.

Kedua, selisih paham anggota dewan dari Fraksi Golkar ini akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib (tatib) yang ada.

"Permasalahan kedua sahabat kita ini akan diselesaikan dengan mekanisme yang ada di tatib kita. BK akan melakukan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  dan sesuai dengan tatib yang ada," katanya.

Selanjutnya, DPRD Riau juga sepakat untuk memfasilitasi kedua anggota dewan yakni Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet untuk melakukan perdamaian.

"Karena ini lembaga DPRD dan keduanya sahabat kami di DPRD ini, maka kami sepakat memfasilitasi untuk melakukan perdamaian. Karena kami yakin kemarin itu kesalahpahaman saja yang semakin meruncing dan pada akhirnya bentrok. Tapi kita tidak tahu yang bentrok ini datang sendiri atau didatangkan," sebutnya. ck

 

 

Dampingi Wapres Gibran ke Rohil, Plt Gubri Komitmen Dukung Program MBG

Dampingi Wapres Gibran ke Rohil, Plt Gubri Komitmen Dukung Program MBG

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Jumat (17/7/26). Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto.

Dalam kunjungannya, Wapres meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus melihat kondisi sarana pendidikan di daerah. Diantaranya pada MIN 1 Rokan Hilir dan SD Negeri 16 Serusa Parit Aman.

Plt Gubri SF Hariyanto menyebutkan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan dengan baik.

"Hari ini kita mendampingi bapak Wapres untuk melihat langsung pelaksanaan program MBG dan juga fasilitas pendidikan. Dengan tujuan, memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya peserta didik," kata SF Hariyanto.

Dikatakan SF Hariyanto, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Fokus sinergi tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan gizi peserta didik, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah Riau.

"Melalui program ini kita dorong lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas," kata SF Hariyanto.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan mendukung proses belajar.

Peninjauan langsung ke Rokan Hilir dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan program di lapangan serta mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.

"Pemprov Riau berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat mempercepat terwujudnya pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh kabupaten dan kota di Riau," pungkasnyai. Rls/nor

Dorong UMKM Naik Kelas, Plt Gubri SF Hariyanto Minta Dukungan Penuh dari BRI Pusat

Dorong UMKM Naik Kelas, Plt Gubri SF Hariyanto Minta Dukungan Penuh dari BRI Pusat

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto melakukan audiensi dengan Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI Regional Office Pekanbaru dan jajaran direksi BRI Pusat di Gedung II BRI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Pertemuan strategis tersebut membahas penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan BRI dalam tiga fokus utama.

 

Fokus kolaborasi yang dibahas meliputi pengelolaan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien. Kemudian, peningkatan layanan publik dan akses perbankan yang mendukung percepatan digitalisasi pemerintahan di Riau.

SF Hariyanto menegaskan, komitmen Pemprov Riau untuk terus memperkuat kemitraan dengan lembaga perbankan nasional. Plt Gubri dan BRI juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor usaha, khususnya UMKM.

Karena menurutnya, penguatan UMKM menjadi prioritas Pemprov Riau dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin UMKM Riau naik kelas. Dengan dukungan BRI, diharapkan para pelaku usaha kecil bisa lebih mudah mengakses modal, teknologi, dan pasar yang lebih luas," ujar SF Hariyanto.

Ia juga menilai BRI memiliki peran penting dalam mendukung program-program strategis daerah, mulai dari pengelolaan keuangan hingga penyaluran program bantuan dan layanan publik berbasis digital.

"Kami berharap sinergi dengan BRI dapat semakin optimal, terutama dalam mendukung transparansi keuangan daerah dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat Riau," ujar SF Hariyanto.

Sinergi ini diharapkan mamp u menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing, sehingga pertumbuhan ekonomi Riau dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Kec depan, Pemprov Riau dan BRI akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan program konkret berupa pendampingan, pembiayaan, dan digitalisasi UMKM di seluruh wilayah Riau.

Dalam pertemuan ini, SF Hariyanto turut didampingi Asisten III Setdaprov Riau Job Kurniawan, Plt Kepala BPKAD Riau Indra,Kepala Biro Hukum Yan Darmadi, Kepala Biro Adpim Mardoni Akrom, serta Kepala Badan Penghubung Decy. Dari pihak BRI hadir jajaran pimpinan pusat dan Pimpinan Cabang BRI Pekanbaru. mcr/nor

 

Polres Pelalawan Ungkap PETI di Kawasan Hutan Ukui, Lima Orang Diamankan Termasuk Dua Anak

Polres Pelalawan Ungkap PETI di Kawasan Hutan Ukui, Lima Orang Diamankan Termasuk Dua Anak

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelalawan mengungkap aktivitas dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan Sungai Toro, Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan lima orang yang terdiri dari tiga orang dewasa dan dua anak. Kasus itu kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan teregister dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/15/VII/2026/SPKT/Polres Pelalawan/Polda Riau tertanggal 16 Juli 2026.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara melalui Kasi Humas AKP Thomas Bernandes menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Sungai Toro. "Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Rabu (15/7), Kapolsek Ukui AKP Mike Kurniawan memerintahkan Kanit Reskrim Ipda Dodo Arifin bersama personel untuk melakukan pengecekan ke lokasi," ujar Ipda Thomas, Jumat (17/7).

Saat tiba di lokasi, petugas menemukan aktivitas penambangan emas di tepi Sungai Toro yang berada di dalam kawasan hutan. Polisi kemudian mengamankan lima orang yang diduga terlibat beserta sejumlah barang bukti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku telah melakukan aktivitas penambangan selama tiga hari. Dari kegiatan tersebut, mereka mengaku memperoleh tiga pentolan emas. Kelima orang kemudian dibawa ke Polres Pelalawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Tiga orang dewasa yang diamankan masing-masing berinisial MRS, BM, dan HPM. Sementara dua lainnya merupakan anak berinisial AH dan RA. Terhadap kedua anak tersebut, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tiga unit mesin robin merek Pro Quip, satu botol air raksa (merkuri), satu selang hisap, dua dulang berwarna hitam, enam lembar karpet, satu buah elbow, satu jeriken berisi bahan bakar Pertalite, serta tiga pentolan emas yang diduga merupakan hasil penambangan.

Ipda Thomas mengatakan para terduga dipersangkakan melanggar ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dugaan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

"Saat ini penyidik telah melakukan serangkaian tindakan hukum, mulai dari penerbitan laporan polisi, gelar perkara, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pengamanan terduga pelaku beserta barang bukti, hingga pendokumentasian. Selanjutnya penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan untuk proses hukum berikutnya," kata Ipda Thomas.

Polres Pelalawan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin karena selain melanggar hukum, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama di kawasan hutan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kelestarian ekosistem. hrc