BERITA TERBARU

Ekonomi Bisnis

Politik & Hukum

Edukasi

Berita Foto

Wisata

Daerah

Student

Nasional

Kolom

Internasional

Olahraga

Recent Posts

  • Hak Eks Karyawan Riau Pos Group Diklaim Tertunggak Rp8,2 Miliar, LBH Tuah Negeri Layangkan Somasi ke Manajemen

    By redkoranriaudotco → Jumat, 07 Agustus 2026


    KORANRIAU.co, PEKANBARU – Upaya penyelesaian tuntutan hak eks karyawan Riau Pos Group (RPG) memasuki babak baru. Setelah sebelumnya mendapat perhatian dari Penasehat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, kini kuasa hukum para mantan pekerja secara resmi melayangkan somasi kepada manajemen Riau Pos Group.


    Somasi tersebut dikirim pada Kamis (6/8/2026) melalui LBH Tuah Negeri yang ditunjuk sebagai kuasa hukum eks karyawan. Surat itu diantarkan langsung oleh sejumlah advokat dari LBH Tuah Negeri ke kantor Riau Pos untuk disampaikan kepada jajaran manajemen.


    Dalam somasi itu, kuasa hukum menyebut total hak eks karyawan yang diklaim belum dibayarkan kini mencapai sekitar Rp8,2 miliar, meliputi pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, serta hak normatif lainnya.


    Ketua tim kuasa hukum menyampaikan, puluhan advokat yang tergabung di LBH Tuah Negeri siap memberikan pendampingan hukum kepada para eks karyawan hingga persoalan tersebut memperoleh kepastian penyelesaian.


    "Dalam tim kami terdapat sekitar 40 advokat yang siap memperjuangkan hak-hak para eks karyawan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," kata pihak LBH Tuah Negeri.


    Dalam surat somasi tersebut, kuasa hukum meminta Direktur Utama PT Riau Pos Intermedia selaku pimpinan Riau Pos Group hadir ke kantor LBH Tuah Negeri dalam waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima guna memberikan klarifikasi dan membahas penyelesaian persoalan.


    Kuasa hukum menyatakan undangan tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang dialog sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut.


    Apabila somasi dan undangan klarifikasi tersebut tidak direspons, LBH Tuah Negeri menyatakan akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum maupun instansi berwenang, dengan tujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak kliennya.


    Sebelumnya, persoalan ini juga telah dilaporkan kepada Penasehat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Menindaklanjuti laporan tersebut, Said Iqbal memfasilitasi pertemuan melalui Zoom Meeting bersama para eks karyawan pada Ahad (2/8/2026) malam.


    Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu dihadiri Said Iqbal bersama sejumlah stafnya, di antaranya Bung Lubis, Dadan, dan Syaiful Anwar. Dalam kesempatan tersebut, para eks karyawan menyampaikan kronologi perkara beserta dokumen yang mendukung tuntutan mereka.


    Menurut Bung Lubis, persoalan tersebut dijadwalkan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat rutin Penasehat Khusus Presiden pada Senin (3/8/2026). Sementara itu, Dadan dan Syaiful Anwar menyampaikan bahwa laporan para eks karyawan akan dipelajari dan ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


    Para eks karyawan berharap langkah somasi dan perhatian dari pemerintah dapat membuka jalan penyelesaian secara adil, sehingga hak-hak mereka yang telah lama diperjuangkan dapat segera dipenuhi. IR/Rls

  • Plt Gubri Pastikan Karhutla Masih Terkendali

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co,PEKANBARU – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto memastikan hingga kini titik kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih bisa dikendalikan.

     

    Kondisi fire spot di Provinsi Riau hingga awal Agustus 2026 relatif terkendali berkat kolaborasi yang solid antara Forkopimda, pemerintah daerah, serta seluruh unsur Satgas Karhutla. Sinergi tersebut diperkuat melalui operasi darat, patroli udara, pemadaman melalui water bombing, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

    Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan potensi meluasnya kebakaran di sejumlah wilayah rawan. Selain penanganan langsung di lapangan, OMC juga menjadi langkah strategis dalam menjaga kelembapan lahan gambut dan mengurangi risiko munculnya titik api baru.

    SF Hariyanto selaku Komandan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Riau menyampaikan Operasi Modifikasi Cuaca periode 30 Juli hingga 5 Agustus 2026 berjalan sesuai rencana. Operasi tersebut menggunakan satu unit pesawat Cessna Caravan 208 registrasi PK-SNM.

    "Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 11 sorti penerbangan dengan total waktu terbang mencapai 24 jam 34 menit. Dalam pelaksanaannya, tim menaburkan sebanyak 11.000 kilogram natrium klorida (NaCl) sebagai bahan semai untuk memicu pembentukan hujan di wilayah sasaran," kata SF Hariyanto di Pekanbaru, Kamis (6/8/26).

    Dijelaskan, pada 5 Agustus 2026 dilaksanakan dua sorti penyemaian awan. Sorti pertama berlangsung pukul 13.03 hingga 15.19 WIB dengan menaburkan 1.000 kilogram NaCl yang menyasar wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

    "Selanjutnya, sorti kedua dilakukan pada pukul 15.46 hingga 18.11 WIB dengan membawa 1.000 kilogram NaCl. Penyemaian difokuskan di wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, serta Kepulauan Meranti sebagai daerah yang memiliki potensi pembentukan awan hujan," jelasnya.

    Diungkapkan, operasi tersebut berhasil memicu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Curah hujan tercatat turun di Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, serta sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

    "Selain Operasi Modifikasi Cuaca, kesiapan armada udara juga terus dipertahankan guna mendukung penanganan karhutla. Saat ini Satgas Karhutla Provinsi Riau mengoperasikan satu unit pesawat Caravan untuk OMC dan patroli udara, satu unit helikopter patroli, serta lima unit helikopter water bombing yang siap diterjunkan ke lokasi kebakaran," ungkap Gubri.

    Diterangkan, kekuatan utama penanganan karhutla di Riau terletak pada sinergi seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Karhutla. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Manggala Agni, perusahaan, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, hingga satgas kabupaten/kota berjalan dengan baik dan saling mendukung dalam setiap operasi pemadaman.

    "Hingga kini, tim gabungan masih melakukan penanganan di sejumlah titik firespot yang tersisa. Di Desa Mak Teduh, Kabupaten Pelalawan, api telah padam namun masih dilakukan proses pendinginan karena masih terdapat asap tipis sisa kebakaran," terangnya.

    Sementara, SM Kerumutan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu kondisi masih terpantau mengeluarkan asap tipis. Penanganan juga masih berlangsung di wilayah Sei Guntung, Kabupaten Indragiri Hulu, yang masih ditemukan titik api dan asap.

    Selain itu, Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, masih terdapat titik api meski intensitas asap mulai berkurang. Sedangkan di Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, kondisi masih terpantau berasap.

    "Seluruh titik api tersebut saat ini ditangani secara terpadu oleh tim darat gabungan yang terdiri atas personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan, serta Masyarakat Peduli Api, dengan dukungan helikopter water bombing. Kami optimistis kolaborasi yang terus terjalin akan mampu menjaga kondisi karhutla tetap terkendali sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat." pungkasnya. rls/nor

  • Trump Ngamuk soal Bocor Stok Amunisi AS, Akui Ada Pasokan yang Menipis

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co- Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mengamuk soal kebocoran informasi terkait stok amunisi dan membantah Washington kekurangan pasokan alutsista gegara perang melawan Iran.


    Trump menganggap kebocoran informasi ini membuat Amerika terlihat lemah pada momen kritis. Hal itu disampaikan sejumlah pejabat senior AS yang ikut dalam sebuah rapat kabinet pekan lalu di Camp David.


    Dikutip CNN, menurut enam sumber yang terlibat, topik soal amunisi AS menjadi sorotan utama dalam rapat itu. Trump disebut frustrasi menyinggung pemberitaan media mengenai stok amunisi yang menipis. TVLangsung

    Banyak dari sumber itu mengatakan Trump sebenarnya telah mengetahui potensi masalah terkait persediaan amunisi selama berbulan-bulan dan tidak terkejut dengan laporan tersebut.

    Namun, mereka mengatakan Trump marah karena informasi tersebut terungkap pada titik krusial dalam konflik dan terus menjadi isu yang semakin terbuka, sementara ia ingin menunjukkan posisi AS yang kuat di mata Iran yang hingga kini masih belum manut bernegosiasi dengan Washington.

    "AS memiliki persediaan 'amunisi' dalam jumlah besar, terutama untuk jenis-jenis tertentu," tulis Trump di Truth Social sesaat setelah tengah malam pada Kamis.


    "Selain itu, dalam jumlah besar sedang diproduksi dan dikirim ke AS sesuai kebutuhan. Perusahaan-perusahaan pertahanan sedang membangun jumlah pabrik dan fasilitas produksi terbesar dalam sejarah negara kita."

    Meski demikian, Trump mengakui bahwa setidaknya sebagian informasi yang beredar mengenai persediaan tersebut memang akurat.

    Di Ruang Oval, Trump mengakui bahwa persediaan amunisi tertentu berada dalam kondisi yang lebih "ketat", sembari menambahkan bahwa terdapat "pasokan senjata yang secara virtual tidak terbatas" untuk senjata-senjata yang kurang canggih.

    Trump bahkan mengatakan pemerintahannya akan mengupayakan "hukuman penjara jangka panjang" bagi mereka yang terbukti membocorkan informasi tersebut ke publik.

    Trump telah meminta Kementerian Kehakiman untuk mencari orang-orang yang disebutnya sebagai individu "pengkhianat" di dalam pemerintahan yang membocorkan informasi tersebut, menurut sejumlah pejabat.
    cnnindonesia

  • Kata-kata Bernardo Tavares usai Persebaya Juara Piala Presiden 2026

    By redkoranriaudotco →



    KORANRIAU.co-- Pelatih Bernardo Tavares bersyukur membawa Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 (1-1) dalam laga final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8).


    Dalam final tanpa penonton tersebut Persebaya unggul lebih dulu dengan gol M Ramadhan Sananta yang memanfaatkan umpan silang Rachmat Irianto pada menit ke-20.

    Persib kemudian membalas dengan gol Patricio Matricardi pada menit ke-23. Skor imbang itu bertahan hingga waktu normal usai dan babak tambahan, yang membuat laga berlanjut ke adu penalti.

    Pada babak adu penalti, Reza Arya yang menggantikan Ernando Ari pada babak kedua menggagalkan dua algojo Persib. Persebaya akhirnya menang adu penalti 6-5.


    Bernardo Tavares senang mengantar Persebaya juara Piala Presiden dan terhindar dari kekalahan dalam adu penalti.

    "Sebenarnya saya sudah mengalami pengalaman yang buruk, tapi hari ini saya sangat senang karena kita menang. Kami memiliki beberapa peluang bagus, kami memiliki lebih banyak kesempatan daripada tim lawan," ujar Tavares usai laga.

    Pelatih asal Portugal itu juga menyinggung soal intensitas final Piala Presiden 2026 yang tidak begitu tinggi karena minimnya waktu pemulihan Persib dan Persebaya.

    "Persib bermain di sore hari (di semifinal), kami bermain di malam, jadi waktu kami untuk mengembalikan diri dibanding Persib jelas kurang," tutur Bernardo.

    "Perasaan pemain kami hari ini sangat bagus, kami unggul lebih dulu, tapi kami memiliki kesalahan dan kami kebobolan. Kami memiliki tiga atau empat kesempatan lagi, tapi kami tidak menang," ucap Tavares.

    Tavares yang bakal melakoni musim penuh pertamanya senang bisa memberikan trofi pertama untuk Bajul Ijo setelah 22 tahun.

    "Kami meraih trofi Piala Presiden pertama untuk Persebaya. Dan 22 tahun tanpa trofi besar, (sejarah buruk) itu sekarang berhenti," ujar Tavares. cnnindonesia

  • Kejati Riau Tetapkan 9 Tersangka Baru Korupsi Dana PI PT SPRH Rohil

    By redkoranriaudotco → Kamis, 06 Agustus 2026

    Foto: Zikrulloh.

    KORANRIAU.co,PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali mengembangkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dikelola PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH).  Kamis (6/826), penyidik menetapkan sembilan tersangka baru dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

     

    Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, mengatakan penetapan sembilan tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau terhadap dugaan korupsi pengelolaan dana PI 10 persen periode 2023–2024.

     

    "Pada hari ini, Kamis, 6 Agustus 2026, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan penerimaan dana Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan yang dikelola PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir untuk periode 2023 hingga 2024," kata Zikrullah.

     

    Sembilan tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial TW selaku Komisaris Utama PT SPRH, RG selaku Anggota Komisaris PT SPRH, AS selaku Anggota Komisaris PT SPRH, RH selaku Direktur Umum PT SPRH, ZP selaku Direktur Pengembangan PT SPRH, MF selaku Direktur Keuangan PT SPRH, SA selaku Ketua Tim Studi Kelayakan dari Universitas Prima (UNPRI) Pekanbaru, MM selaku Kepala Divisi SDM dan Litbang PT SPRH, serta MK selaku Sekretaris PT SPRH.

     

     Menurut Zikrullah, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia menegaskan, penetapan tersangka tersebut merupakan wujud komitmen Kejati Riau dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

     

    "Penetapan tersangka ini merupakan salah satu bentuk komitmen, keseriusan, dan ketegasan Kejaksaan Tinggi Riau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada poin ketujuh mengenai penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar Zikrullah.

     

    Ia menambahkan, perkara tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan yang sebelumnya telah menjerat empat orang tersangka. Mereka adalah Rahman, mantan Direktur Utama PT SPRH yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Zulkifli selaku pengacara PT SPRH, Muhammad Arif selaku Asisten II Bidang Ekonomi dan Antar Lembaga PT SPRH, serta Dedi Saputra selaku Kepala Divisi Pengembangan PT SPRH.

     

    Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen yang diterima PT SPRH dari PT Pertamina Hulu Rokan dengan nilai mencapai Rp551.473.883.895. Dalam proses penyidikan, dana tersebut diduga tidak dikelola sesuai ketentuan dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi serta disalurkan kepada sejumlah pihak.

     

    Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp64.221.484.127,60. Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT SPRH, Rahman, telah divonis 11 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

     

    Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim juga menyebut mantan Bupati Rohil, Afrizal Sintong, turut bertanggung jawab dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang terungkap di persidangan. Namun, hingga kini status hukum Afrizal Sintong dalam perkara tersebut masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Hrc/nor


INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com