Foto: Tiga terdakwa korupsi revitalisasi Pasar Sungai Batang saat mendengarkan putusan hakim.
KORANRIAU..co, PADANG- Majelis
hakim Pengadilan Tipikor Padang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara terhadap tiga
terdakwa korupsi anggaran pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang, Kabupaten
Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (17/11/26). Vonis ini lebih ringan dari dituntut
jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya, yakni selama 5 tahun penjara.
Ketiga terdakwa
tersebut adalah, Aryati selaku mantan Kepala Dinas Koperasi, Industri dan
Perdagangan Kabupaten Agam, Putra Jakarutama sebagai Direktur PT Bumi Siak
Makmur (BSM) dan Eddy Syamsuardi selaku pelaksana lapangan proyek.
Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Supardi SH MH dengan hakim
Anggota Hendri Joni SH dan Emria Fitriani SH MH menyatakan, ketiga terdakwa
tidak terbukti bersalam melanggar dakwaan primer JPU. Hakim menilai, para
terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain hukuman penjara, hakim juga
menghukum masing-masing terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan
ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan.
Khusus untuk terdakwa Eddy Syamsuardi, hakim memberikan tuntutan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp265.909.432. Jika UP itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
Atas vonis itu, Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Agam di Maninjau Ade Maulana SH MH mengatakan, jika pihaknya tidak sepemdapat dengan putusan hakim. Pasalnya, putusan hakim itu sangat ringan dari tuntutan
JPU.
“Kami selaku JPU tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tersebut.
Kami menilai, putusan hakim itu sangat jauh lebih rendah dari tuntuttan JPU
yakni selama 5 tahun penjara,”kata Ade.
Apalagi kata Ade, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan jika terdakwa Eddy dinilai telah menyalahgunakan wewenang jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 3. Sementara, Eddy sendiri tidak memiliki kewenangan atau jabatan.
Ade menerangkan, sebelumnya JPU dalam amar tuntutannya menyatakan, ketiga
terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
Para terdakwa
juga dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda itu tidak
dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.
Untuk terdakwa Eddy Syamsuardi, JPU memberikan tuntutan hukuman tambahan untuk
membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp265.909.432. Jika UP itu
tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan.
Dalam pemberian hukuman UP ini, hakim juga menurunkannya dari tuntutan JPU, menjà di 6 bulan penjara. Sehingga ada pengurangan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara
“Jadi sekali lagi kami tidak sependapat dengan putusan majelis hakim. Kami
akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengambil langkah hukum selanjutnya,”tegas Ade lagi.
Kasus korupsi ini berawal ketika Dinas
Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam mendapat
anggaran kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Batang senilai Rp 3,67
miliar. Anggaran ini bersumber dari Kementerian Perdagangan Tahun 2019 silam.
Namun
dalam peelaksanaannya, ketiga terdakwa secara bersama-sama tidak mengerjakan
sesuai ketentuan. Proyek itu tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan
dalam kontrak kerja.
Ditemukan
kekurangan pada bobot pekerjaan, volume dan mutu bangunan pasar. Berdasarkan
hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar, ditemukan
kerugian negara sebesar Rp 265.909.432,69. nor