Kejaksaan menyiapkan langkah lanjutan, termasuk penerbitan Daftar Pencarian
Orang (DPO) jika Irwan kembali mangkir dari panggilan penyidik.
Dalam perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp83,9 miliar
itu, Irwan merupakan satu dari lima tersangka baru. Sementara empat tersangka
lainnya, yakni AN, AZ, NS, dan DP, telah memenuhi panggilan penyidik dan
langsung ditahan selama 20 hari.
Kepala Kejari Kampar Dwianto Prihartono melalui Kepala Seksi Tindak Pidana
Khusus (Kasi Pidsus) Atmariadi mengatakan, penyidik telah memanggil Irwan
sesuai prosedur hukum. Bahkan, tim penyidik telah mendatangi kediaman yang
bersangkutan.
"Yang bersangkutan sudah kita panggil sesuai dengan ketentuan dan
prosedur hukum. Kita juga telah mendatangi kediamannya. Berikutnya, telah
dibuatkan permohonan pencarian dan penangkapan," ujar Atmariadi, Rabu
(28/10/2026).
Atmariadi menjelaskan, penyidik akan kembali memanggil Irwan untuk
menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Jika panggilan berikutnya tidak
dipenuhi, kejaksaan akan mempertimbangkan penerbitan DPO dan pencekalan sesuai
ketentuan hukum.
"Penyidik akan memanggil ulang yang bersangkutan selaku tersangka.
Bila tidak memenuhi panggilan, akan diterbitkan DPO dan pencekalan,"
tegasnya.
Kejari Kampar juga mengimbau Irwan bersikap kooperatif dengan memenuhi
panggilan penyidik agar proses hukum berjalan lancar.
"Kami mengimbau yang bersangkutan untuk kooperatif dan segera memenuhi
panggilan," katanya.
Berbeda dengan Irwan, empat tersangka lainnya telah memenuhi panggilan
penyidik pada Selasa (27/10/2026). Mereka kemudian ditahan untuk kepentingan
penyidikan.
Atmariadi menyebutkan, AN diduga berperan sebagai tim pengumpul di wilayah
Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu.
AZ bertugas sebagai tim pengumpul di Kecamatan XIII Koto Kampar, sedangkan
NS merupakan tim pengumpul di Kecamatan Koto Kampar Hulu.
Adapun DP diketahui menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Bungsu periode
2018–2026. Keempat tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 27 Oktober
hingga 15 November 2026. Mereka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kelas IIA Bangkinang.
"Para tersangka dititipkan di Lapas Kelas IIA Bangkinang sampai dengan
20 hari ke depan, yaitu sejak tanggal 27 Oktober 2026 sampai dengan 15 November
2026," jelas Atmariadi.
Kejari Kampar masih mendalami dugaan penyimpangan penyaluran KUR tersebut.
Program pembiayaan yang seharusnya membantu pelaku usaha mikro mendapatkan
akses permodalan itu kini menjadi objek penyidikan dugaan tindak pidana
korupsi.
Dalam perkara yang sama, sebelumnya lima terdakwa dari lingkungan perbankan
telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada kelima terdakwa dengan
vonis tertinggi sembilan tahun penjara.
Andika Habli, pimpinan bank KCP Bangkinang periode 2021–2025, dan Unsiska
Bahrul, penyelia pemasaran periode 2017–2023, masing-masing divonis sembilan
tahun penjara.
Sementara itu, Sapianto Akmal, analis kredit standar periode 2020–2025,
dijatuhi hukuman enam tahun tujuh bulan penjara. Adapun Adim Pambudhi Moulwi
Diapari dan Fendra Pratama masing-masing divonis enam tahun penjara.
Selain pidana penjara, kelima terdakwa juga diwajibkan membayar denda
masing-masing sebesar Rp500 juta.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. rac
