Browsing "Older Posts"

  • Porak-Poranda Ekonomi Indonesia Dibawah Bayang Perang Dagang Amerika Dan China

    By redkoranriaudotco → Selasa, 28 September 2021


    KORANRIAU.co-Pengaruh perang dagang antara Amerika dan China sebagai Negara adidaya dan kiblat ekonomi dunia bukan isapan jempol belaka.  Perang dagang sendiri merupakan situasi dimana Negara-negara yang melakukan perdagangan internasional berusaha mengurangi persaingan impor melalui penggunaan tarif, kuota dan halangan impor lainnya serta memperluas ekspor melalui insentif ekspor, tentu hal ini mengakibatkan peningkatan proteksionisme suatu negara yang biasanya berbalik merugikan diri sendiri sehingga mengakibatkan suatu penurunan dalam suatu volume perdagangan internasional dan tingkat pendapatan dunia. ditengah interdependensi dunia yang makin menguat, muncul pemain baru dalam bidang perdagangan internasional, yakni china. 


    Pemerintah China sendiri mengandalkan sektor alat elektronik dan industri semi konduktor berbiaya murah sebagai komoditas utama ekspor Tiongkok ke luar negeri. Komponen-Komponen dasar dari pada komoditas ekspor China sendiri sejatinya berasal dari Amerika Serikat. Komponen-komponen tersebut dikirim ke China oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat untuk dirakit di Negara China. Ketika komponen tersebut selesai dirakit, lalu dikirim kembali dalam bentuk komponen utuh ke Amerika Serikat, hal tersebut kini tercatat sebagai aktivitas impor oleh Amerika Serikat. 

    Sebagai kiblat negara-negara ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global yang sudah terstruktur hingga saat ini, sehingga dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China dapat berpengaruh secara global termasuk perekonomian Indonesia. 


    Hal ini tentu mengingatkan kita bahwa Amerika Serikat dan China adalah dua mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dalam perekonomian internasionalnya menggunakan kebijakan non blok atau tidak memihak sehingga bekerjasama dengan negara dalam blok apapun termasuk Amerika Serikat dan China. 


    Saat ini kedua Negara tersebut membuat kebijakan  untuk saling meproteksi bea cukainya pada sector ekspor dan impor. Imbasnya kini Indonesia mengalami penurunan penghasilan di sector produk ekspor yang diakibatkan dari penetapan biaya tarif bea cukainya yang dinilai sangat tinggi. Hal ini tentu juga berdampak pada perekonomian nasional secara umum dimana kebutuhan masyarakat semakin meningkat yang memicu untuk melakukan impor barang yang lebih banyak dibandingkan jumlah ekspor sehingga perekonomian Indonesia menurun. 


    Konsep proteksionisme yang merupakan turunan dari teori merkantilisme memberikan pandangannya mengenai bagaimana keuntungan harus diperoleh untuk memajukan roda perekonomian Negara, sehingga negara harus memunculkan bentuk proteksionisme untuk melindungi para kaum pedagang dari kerugian yang ditimbulkan oleh pasar bebas dan menyetujui bentuk intervensi negara ke dalam pasar. 


    Maka dari pada itu Negara harus membangun kerjasama ekonomi untuk membuka pasar bebas demi keuntungan perdagangan yang akan diperolehnya. jika di Indonesia sering kita sebut dengan masyarakat ekonomi asean, karena dasar perjanjian pasar bebas seperti FTA dikendalikan dan disepakati oleh negara. maka mustahil pasar bebas hadir tanpa intervensi negara, sehingga walaupun teori merkantilisme sudah tidak lagi relevan di masa modern namun kebijakan proteksionisme secara tersirat tetap dilakukan oleh negara-negara guna melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri.


    Lain dari pada itu ancaman yang paling memungkinkan hadir didepan mata adalah sumber daya manusia yang berdaya saing. Pemerintah boleh saja mempunyai sejuta rencana untuk menghadapi persaingan dagang ini secara global, namun jika Sumber daya manusianya tidak dibekali oleh pengetahuan dan skil yang cukup makan pasar bebas hanya akan menjadi serangan balik kepada Indonesia.


    Oleh: Heri Kurnia


  • Anggaran PUPR Dipotong, Sejumlah Kegiatan Tertunda

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sejumlah kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru tahun 2021 tertunda. Pasalnya, anggaran dinas tersebut mengalami refocusing yang mencapai puluhan miliar.


    Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan, tidak ada lagi kegiatan yang akan dilelangkan pada tahun anggaran 2021. Refocusing dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk penanganan pandemi Covid-19. 


    "Tahun ini kita mengalami dua kali refocusing. Sekarang PUPR ini tidak ada lagi paket berjalan atau yang dilelangkan," kata Indra, Selasa (28/9/2021).


    Menurutnya, sejumlah kegiatan alami penundaan akibat refocusing ini. Seperti rencana pembangunan jembatan di Jalan Tujuh puluh, Tenayan Raya dengan nilai lelang Rp 15 miliar. 


    Lalu rencana pembangunan Tugu Roda Terbang di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, rencana pembangunan gedung pustaka, gedung Trilogi, dan gerbang leader corner di Komplek Perkantoran Tenayan Raya. 


    "Ada sekitar puluhan miliar untuk (refocusing) tahun ini. Ada kemungkinan diusulkan lagi untuk kegiatan tahun depan," terangnya. 


    Namun, usulan ini dikatakan Indra melihat kemampuan keuangan daerah. Jika memungkinkan, maka kegiatan ini dilakukan pada tahun anggaran 2022.


    Untuk tahun ini, anggaran kegiatan di Dinas PUPR mencapai Rp 278 miliar. Namun alami pergeseran menjadi Rp 198 miliar. Artinya ada pengurangan sebesar Rp 80 miliar. 


    Ia menilai, dari beberapa kegiatan yang alami penundaan, pembangunan jembatan di ruas Jalan Tujuh puluh ini dinilai lebih prioritas. Karena jembatan yang lama sudah berumur cukup tua dan harus di bangun kembali. 


    "Kalau tahun ini kegiatan yang masih berjalan hanya kegiatan yang dibiayai DAK (Dana Alokasi Khusus. Seperti pekerjaan Jalan Teluk Lembu - KIT. Yang dari APBD hanya aspal perkantoran yang sudah dikerjakan kemarin," tutupnya.Rahmat

  • OJK dan IJK Komit Dukung Pengembangan UMKM Melalui GERNAS BBI

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) perbankan,

    industri keuangan non bank, pasar modal dan fintech berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.


    Komitmen OJK dan IJK tersebut disampaikan dalam pertemuan

    yang digelar OJK bersama sejumlah pimpinan IJK secara hybrid di kantor OJK Jakarta,

    Senin (28/9/2021).


    Diskusi dengan tema “UMKM Bangkit Ekonomi Tumbuh” dalam rangka memperkuat sinergi

    mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso serta diikuti oleh Pimpinan Bank Himbara, Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan serta Perwakilan Asosiasi Fintech.


    Wimboh Santoso dalam pertemuan itu mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan upaya OJK memperkuat sinergi dengan IJK untuk menjalankan upaya konkret dalam mengembangkan UMKM.

    “Untuk mencapai tujuan dan target program Gernas BBI, sektor jasa keuangan diharapkan dapat berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis

    digital, memperluas akses pembiayaan UMKM dari hulu ke hilir, melakukan pembinaan dan

    pendampingan UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM.” kata Wimboh.


    Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai program dan kebijakan mendorong

    perkembangan UMKM antara lain replikasi KUR Klaster dengan total penyaluran kredit Rp140,7T kepada 3,82 juta debitur, membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro (BWM) yang saat ini telah berdiri 61 BWM dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp72,5 miliar kepada 47,9 ribu nasabah, menyediakan platform pemasaran UMKMMU dengan jumlah UMKM yang telah terdaftar saat ini terdaftar adalah sebanyak 1.125 UMKM dengan 1.412 kurasi produk unggulan di platform UMKM, melakukan kerja sama dengan

    Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dimana saat ini telah dibentuk 289 TPAKD, mendukung program DigiKu serta menginisiasi pendirian Kampus UMKM.


    “Selain itu, dalam memberikan ruang untuk UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali di

    masa pandemi, OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi melalui POJK 11 tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2023.” kata Wimboh.

    Data kredit perbankan untuk UMKM hingga Juli 2021 tercatat masih tumbuh positif sebesar 1,93% secara yoy, dan terbanyak disalurkan oleh bank-bank BUMN sebesar 58,63% dari total kredit UMKM (Rp645,2 triliun) dengan pertumbuhan positif sebesar 5,12% secara yoy.


    Komitmen IJKDirektur Bisnis Kecil dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia Amam Sukriyanto, mewakili Himbara mengatakan akan terus meningkatkan pembiayaan kepada UMKM melalui berbagai program.“Terkait dengan Gernas BBI, Himbara telah aktif  berpartisipasi mulai dari Juni 2020. Kami juga sudah menginisiasi launching digiKU. Berdasarkan data per 24 Agustus 2021, kami sudah menyalurkan Rp2,45 triliun dari sisi pinjaman digital kepada 240.000 lebih debitur UMKM,” katanya.


    Sementara itu, Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja menyampaikan bahwa untuk mengembangkan UMKM perlu dilakukan pembinaan dan edukasi sehingga bisa

    meningkatkan kualitas produk dan jangkauan penjualan.


    Menurutnya, program edukasi kepada UMKM sangatlah penting, sehingga BCA memberikan program edukasi kepada UMKM yang diklasifikasi menjadi tiga kelas yaitu UMKM kelas kecil, menengah dan besar. Kurikulum yang diusung terdiri dari 5 (lima)

    kegiatan yaitu: (1) webinar; (2) workshop; (3) coaching clinic; (4) monitoring; dan (5) apresiasi.


    Harapan ke depan, terdapat sinkronisasi antara setiap lembaga pemerintah, sehingga ketika mobilisasi telah dapat dilakukan, perbankan dapat mendukung program UMKM lebih baik lagi.

    Sedangkan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI mendukung pengembangan UMKM dengan menyiapkan UMKM untuk raising fund di pasar modal.


    “Kami akan memperhatikan dua aspek yaitu size dan kualitas bisnis modelnya juga harus proven. Kami juga telah membuat IDX Incubator pada tahun 2017 yang merupakan sebuah pendidikan yang kita design untuk UMKM agar dapat mengasah bisnis modelnya, mempersiapkan legal aspect dan finance aspect,” katanya.


    Komitmen mendukung pengembangan UMKM juga disampaikan Ketua Asosiasi

    Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno yang terus meningkatkan porsi

    pembiayaan UMKM menjadi 31 persen hingga Juli 2021.


    Presiden RI telah membentuk Tim Gernas BBI yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Susunan Tim Gernas BBI diketuai oleh Kemenko Marves,

    sementara KemenkoPerekonomian, OJK dan BI bertindak sebagai Wakil Ketua.


    Target yang diharapkan dapat tercapai oleh Gernas BBI melalui dukungan sektor keuangan

    adalah:

    1. Peningkatan jumlah artisan Indonesia (UMKM) yang onboarding menjadi 30 juta;

    2. Peningkatan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif buatan Artisan Indonesia terutama menjadi komoditi ekspor;

    3. Peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal;

    4. Stimulus ekonomi, untuk UMKM/IKM termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif Gernas BBI.rls/rid


  • Jaksa Terima SPDP Lurah Tirta Siak OTT Pungli SKGR

    By redkoranriaudotco →


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru belum menerima berkas perkara dugaan pemerasan pengurus surat tanah atas tersangka Aris Nardi. Kini, Korps Adhyaksa baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian. 


    Lurah Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polresta Pekanbaru. Sebelum penangkapan Aris Nardi, polisi lebih dulu mengamankan orang kepercayaan sang Lurah yang bertugas mengambil uang dari masyarakat. Aris sendiri diringkus tanpa perlawanan, Rabu (22/9) sekitar pukul 19.00 WIB. 


    Salah seorang korban mengaku bahwa dirinya dimintai uang sejumlah Rp3,5 juta untuk pengurusan SKGR tanah. Namun ia hanya menyanggupi Rp3 juta.

    Korban lantas membuat janji dengan perempuan yang disebut-sebut merupakan orang kepercayaan sang Lurah, dan bertugas untuk mengambil uang dari korban.


    Beberapa hari pascapengungkapan itu,  penyidik mengirimkan SPDP ke Kejaksaan. Hal itu dibenarkan Kajari Pekanbaru, Teguh Wibowo melalui Kasi Pidsus, Agung Irawan. "Sudah kita terima SPDP-nya, tertera nama tersangka inisial AN (Aris Nardi, red)" ungkap Agung, Selasa (28/9)


    Lanjut Agung, setelah ini pihaknya akan menunjuk jaksa yang akan meneliti berkas perkara jika dilimpahkan penyidik kepolisian. "Setelah SPDP diterima ini, kita tunjuk jaksa peneliti untuk meneliti berkas perkara jika dilimpahkan. Jadi posisinya saat ini kita sedang menunggu pelimpahan berkas perkara," sebut Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Dumai ini.


    Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Juper Lumban Toruan mengungkapkan, proses penyidikan perkara ini berjalan. Hanya saja tersangka tidak ditahan, karena barang bukti hanya Rp3 juta, dan ancaman hukuman 3 tahun penjara. "SPDP sudah kita kirim ke kejaksaan," imbuh Juper.


    Kasus OTT di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, 

    Sekretaris Camat (Sekcam) Binawidya, Hendri Syahfitra terjaring OTT oleh Polda Riau. Ia diduga melakukan pemerasan kepada warga dalam pengurus surat tanah. 


    Pengungkapan ini, berawal dari adanya informasi yang diterima Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) oleh Lurah Sidomulyo Barat, Hendri Syahfitra pada 23 Februari lalu. Atas informasi itu, ditindaklanjuti dengan melakukan upaya penyelidikan. 


    Selang dua pekan, Ditreskrimsus Polda Riau kembali mendapatkan informasi akan terjadi transaksi antara Sekcam Binawidya dengan masyarakat. Sehingga, dilakukan penindakan oleh pihak yang berwajib.


    Dalam pengurusan SKGR ini, warga tersebut menyerahkan uang sebesar Rp500 ribu pada Januari 2021, tapi ditolak oleh Hendri Syahfitra. Oleh Sekcam Binawidya meminta warga itu menyiapkan dana Rp3 juta agar SKGR yang sudah diregister ditandatanganinya. 


    Saat penyerahan uang itu, Hendri langsung ditangkap. Tersangka dan barang bukti berupa uang tunai Rp3 juta dan amplop warna putih yang bertuliskan 'Pengurusan Tanah' Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dibawa ke Mapolda Riau untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 


    Kemudian, Lurah Sidomulyo Barat, Raimond (37) diringkus. Penangkapan oknum ASN ini, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/616/XI/RES.1.19/2018/RIAU/Reskrimsus. Raimond diringkus di salah satu warung kopi Jalan Soekarno Hatta, Rabu (28/11/2018). Penangkapan Raimon dilakukan setelah menerima informasi dari seorang warga selaku pembeli tanah. 


    Warga tersebut menyebutkan, oknum lurah meminta uang sebesar Rp10 juta agar surat keterangan ganti rugi (SKGR) yang diurus ditandatangani. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta yang disimpan dibawah jok sepeda motor berplat plat merah. Hasil pemeriksaan, sebelumnya tersangka juga meminta uang sebesar Rp25 juta dari warga selaku penjual tanah. Tapi hanya diberi Rp23 juta.


    Sebelumnya, ada Muhammad Fahmi bin Arifin Arif, pegawai Disdukcapil Kota Pekanbaru yang yang terjaring OTT oleh Tim Sekber Satgas Pungli Pekanbaru, Rabu (25/1/2017). Fahmi ditangkapkan lantaran melakukan pungli dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).


    Lalu Zulkifli Harun, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru yang terjaring OTT dalam kasus pungli Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Senin (10/4/2017). Selain Zulkifli, tiga anak buahnya turut diamankan yakni Said Martius dan Hairi bersama barang bukti berupa uang tunai Rp10,4 juta. Mereka dinyatakan bersalah dan divonis satu tahun penjara.Riri


  • Presiden Jokowi Janji Rehabilitasi 34 Ribu Hektar Mangrove

    By redkoranriaudotco →
                                    Foto: Presiden RI Joko Widodo saat berada di Bengkalis.


    KORANRIAU.co,BENGKALIS- Presiden Republik Indonesia H Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi mangrove di tanah air.


    Hal ini dikatakannya usai melakukan penanaman mangrove di kawasan wisata Pantai Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, Selasa (28/9/2021).



    "Rehabilitasi mangrove ini akan terus kita lakukan, tidak hanya di Kabupaten Bengkalis saja tetapi di seluruh tanah air. Dan di tahun 2021 ini, kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh tanah air, sebanyak 34.000 hektar,"kata Jokowi.


    Jokowi menjelaskan bahwa hutan mangrove dapat menyimpan karbon 4-5 lipat lebih banyak dari hutan tropis daratan.


    "Sehingga (hutam mangrove, red) akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon. Ini meneguhkan komitmen kita kepada Paris Agreement dan perubahan iklim dunia,"paparnya.nor 


INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com