KORANRIAU,PEKANBARU- Bupati Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) non aktif Suhardiman Amby akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan menerima suap, Rabu (25/11/26) pekan depan, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
Humas Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Asraruddin Anwar SH MH mengatakan, digelarnya sidang Suhardiman Amby itu, setelah jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK RI melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan.
"Berkas perkaranya sudah kami terima pekan lalu. Insya Allah sidang perdananya akan digelar, Rabu tanggal 25 November 2026 mendatang,"kata Asraruddin, Rabu (18/11/26).
Asraruddin juga menyampaikan, jika Ketua PN Pekanbaru Arief Boediono SH MH telah menunjuk majelis hakim yang memimpin persidangan."Hakim ketuanya, Pak Azis Muslim SH dan dibantu dua
anggota,"jelasnya.
Dalam perkara ini, Suhardiman Amby diduga menerima suap berupa dua unit mobil mewah dari Zulkarnain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing. Peristiwa suap itu terjadi tahun 2022 hingga 2026.
Dua mobil mewah yang diberikan Zulkarnain kepada Suhardiman itu pertama, satu unit unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate-L 4X4 8A/T Tahun Pembuatan 2022 Warna Cokelat Metalik. Mobil diberikan agar Suhardiman sebagai Bupati Kuansing mengangkat Zulkarnain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022.
Pemberian yang kedua, 1 unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport Tahun Perakitan 2023 Warna Hitam yang diterima oleh terdakwa Suhardiman Amby. Mobil itu diberikan agar Zulkarnain menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025
Perbuatan terdakwa itu menerima suap dua mobil mewah itu telah melanggar selaku Penyelenggara negara yakni selaku selaku pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Kuansing.
Oleh JPU, Suhardiman dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 127 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Juncto Pasal VII angka 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Juncto Pasal 127 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. nor

No Comment to " Rabu Depan, Bupati Kuansing Non Aktif Suhardiman Amby Disidangkan "