KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dua pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Muhammad Akil dan Yundri, dituntut oleh jaksa mulai 1,5 hingga 3 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti korupsi dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1,477 miliar.
Dalam perkara korupsi ini, Muhammad Akil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sementara Yundri selaku Bendahara Pengeluaran pada kegiatan pembayaran TPP PPPK Tahun Anggaran 2025.
Jaksa penuntut umum (JPU) Cristy Meilin SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil dalam amar tuntutannya yang dibacakan secara terpisah menyatakan, terdakwa Yundri dituntut selama 3 tahun penjara. Sementara terdakwa Akil dituntut selama 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara.
Menurut JPU, kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
"Menuntut terdakwa terdakwa Yundri dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara,"kata jaksa Meilin, Rabu (11/11/26) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Jika tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 90 hari.
Jaksa juga menuntut terdakwa Yundri dengan hukuman tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp600 juta lebih. Apabila UP tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara.
Sedangkan terdakwa Akil selain dipenjara selama 1,5 tahun penjara, dia juga membayar denda sama dengan terdakwa Yundri.
Hanya saja untuk hukuman tambahan, Akil membayar UP hanya Rp194 juta. Apabila UP itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Atas tuntutan JPU itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan (pledoi). Sidang yang dipimpin majelis hakim Arief Boediono SH MH menunda sidang Senin (16/11/26) mendatang.
Kasus korupsi ini berawal ketika Disdikbud Rohil menerima anggaran dari APBD Rohil 2025 untuk tunjangan TPP bagi 2.138 guru PPPK, mulai jenjang SD dan SMP. Seharusnya, ribuan guru itu menerima TPP sebesar Rp500 ribu setiap bulannya.
Namun kenyataannya, anggaran TPP untuk bulan November dan Desember 2025 tersebut tidak pernah diterima oleh para guru.
Dana tersebut telah dicairkan dan dinikmati oleh kedua terdakwa. Para terdakwa mengaku, uang itu digunakan untuk menutupi kegiatan lain dan kepentingan pribadi.
Rinciannya, terdakwa Akil menikmati uang TPP tersebut sebanyak Rp957 juta lebih. Sementara Yundri sebesar Rp600 juta lebih.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Rohil, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.477.204.125. Belakangan, terdakwa Akil mengembalikan uang kerugian negara itu ke Kejari Rohil sebesar Rp763 juta, sementara terdakwa Yundri tidak mengembalikannya ke penyidik. nor
No Comment to " Korupsi TPP Guru PPPK Rp1,477 Miliar, Dua Pejabat Disdikbud Rohil Dituntut 1,5 dan 3 Tahun Penjara "