KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, enggan menanggapi soal wacana pembentukan provinsi baru yang diusulkan oleh masyarakat Riau bagian pesisir.
SF Hariyanto menilai, wacana pembentukan provinsi baru tersebut merupakan
hak demokrasi setiap warga negara.
"Kita tidak ada komentar apa-apa, orang mungkin demokrasi, silahkan
saja mau ngomong," ujar SF Hariyanto dengan singkat usai Rapat Paripurna
di Gedung di DPRD Riau, Senin (27/7/26).
Perlu diketahui, wacana pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir
Provinsi Riau kembali mencuat, setelah ratusan perwakilan dan tokoh masyarakat
dari Kabupaten Bengkalis, Siak, Kota Dumai, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti
melakukan pertemuan dan musyawarah di Hotel The Zuri Dumai, Ahad (26/7/2026).
Dalam pertemuan Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat
Provinsi Riau Bagian Pesisir tersebut disepakati pembentukan provinsi baru
dimekarkan dari Provinsi Riau serta usulan nama provinsi beserta ibukotanya.
Dalam pertemuan itu hadir Walikota Dumai H Paisal, Bupati Rokan Hilir
Bistamam, anggota DPRD Riau seperti Nur Azmi Hasyim, Farida Saad, dan Abdul
Kosim.
Hadir pula mantan anggota DPD RI Intsiawati Ayus, Sekretaris Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti, Asisten I Pemkab Siak, Asisten I Pemkab Bengkalis,
anggota DPRD kabupaten dan kota lima daerah pesisir, tokoh adat, utusan
perusahaan BUMN, BUMD dan swasta.
Ada tiga kesepakatan utama yang dihasilkan dari pertemuan para tokoh, yaitu
pertama sepakat terbentuknya provinsi di wilayah pesisir Riau. Kedua
mengusulkan nama provinsi baru yakni Provinsi Riau Pesisir atau Provinsi Siak
Indrapura. Dan ketiga, mengusulkan calon ibukota provinsi yaitu Kota Dumai,
Bagansiapiapi (Rokan Hilir) atau Batin Solapan (Bengkalis). ck
No Comment to " Soal Provinsi Riau Pesisir, Ini Kata Plt Gubri "