KORANRIAU.co,PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid menekankan
pentingnya pelaksanaan evaluasi secara berkala oleh seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, langkah ini krusial untuk memantau sejauh
mana capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan di setiap instansi.
Hal ini disampaikan Gubri Wahid saat rapat evaluasi realisasi fisik dan
keuangan APBD Provinsi Riau Tahun 2025 yang digelar di ruang Rapat Melati, Kantor
Gubernur Riau, Senin (26/5/25).
Gubri Wahid menyampaikan bahwa evaluasi berkala merupakan bagian dari upaya
untuk menciptakan APBD yang sehat, khususnya dalam menghadapi perencanaan
keuangan tahun 2026 mendatang. Dengan sistem pemantauan yang konsisten,
pemerintah dapat menjaga ritme pembangunan yang selaras antara belanja fisik
dan belanja keuangan, serta memastikan tidak terjadi ketimpangan dalam
pelaksanaan program.
“Saya ingin kegiatan evaluasi ini dilakukan secara berkala, sehingga
progres realisasi APBD bisa cepat dan tepat tercapai. Saya tidak mau seperti
tahun 2024 kemarin yang mana kita harus menanggung hutang dengan pihak ketiga.
Saya ingin keuangan kita ditahun 2026 menjadi sehat dan tata kelola
pemerintahan juga bisa terjaga dengan baik,” ujarnya..
Lebih jauh, Gubri menekankan agar setiap program kerja yang dirancang oleh
OPD tidak hanya formalitas belaka. Ia mengingatkan bahwa kegiatan yang dibiayai
oleh APBD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program yang sekadar
mengakomodasi perjalanan dinas tanpa muatan substansi tidak lagi mendapat
tempat dalam skema pembangunan daerah.
Wahid menyebut dirinya tidak ingin menemukan lagi adanya instansi yang
menjalankan program dengan proporsi tidak seimbang, misalnya 20 persen
pengadaan fisik dan 80 persen perjalanan dinas. Menurutnya, skema seperti ini
menunjukkan pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas
dan efektivitas dalam belanja publik.
“Kegiatan dan program harus menyentuh langsung ke masyarakat. Tidak ada
lagi kegiatan yang menyatu dengan perjalanan dinas. Jadi kalau kegiatan, ya
kegiatan saja. Dirincikan siapa yang pergi, apa kerjanya, dan harus jelas
tujuannya,” tegas Wahid.
Sebagai bentuk pengendalian, Abdul Wahid menginstruksikan agar anggaran
perjalanan dinas disentralisasi melalui sekretariat masing-masing instansi.
Dengan demikian, pengawasan terhadap perjalanan dinas dapat dilakukan lebih
ketat oleh kepala dinas, sehingga penggunaannya bisa lebih terukur dan sesuai
kebutuhan yang benar-benar relevan.
Ia juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk lebih selektif dalam menyusun
dan menyetujui kegiatan yang diusulkan. Kedua lembaga ini diminta untuk
melakukan penyortiran dan hanya mengakomodasi kegiatan yang benar-benar menjadi
prioritas pembangunan daerah, serta memiliki urgensi tinggi dalam
pelaksanaannya.
“Kedepan hal ini harus dirubah, Bappeda dan BPKAD harus menyortirnya.
Hitung dengan benar apa saja yang urgen, dan berapa kemampuan belanja kita
tahun ini, dengan bayar hutang dan lainnya,” ujar Gubri.
Untuk tahun 2025, Wahid menegaskan fokus pemerintah adalah pada
program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tiga
sektor utama yang menjadi perhatian adalah perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan
layanan pendidikan, serta penguatan fasilitas kesehatan. Ketiganya dinilai
sebagai fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
warga.
“Tiga sektor ini termasuk dalam pelayanan dasar masyarakat. Untuk yang
lainnya, bukannya tidak penting, tapi lebih sebagai stimulan saja,”
katanya.
Dengan arah kebijakan yang semakin terfokus dan pengawasan yang lebih
ketat, diharapkan pengelolaan APBD Riau dapat berjalan lebih optimal. Gubri
berharap seluruh OPD dapat menunjukkan kinerja yang bertanggung jawab, serta
bersinergi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada
kepentingan masyarakat.
“Tahun 2025 ini kita akan fokus pada program yang penting dan sangat urgen,
silahkan dilaksanakan, koordinasikan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan
Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Semua harus difungsikan dengan baik,
sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan benar dan tertib,” tutup
Wahid. mc/nor
No Comment to " Gubri Abdul Wahid Instruksikan Evaluasi APBD Secara Berkala "