Hak Jawab Kajari Dumai Tentang Kakek Pelaku Penganiayaan Dituntut 3 Bulan Penjara Dianggap Ringan

Foto: Gedung Kejari Dumai.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Muatan informasi perkara, termasuk khususnya amar tuntutan 3 bulan penjara pelaku penganiayaan, yang tampil di situs SIPP.pn.dumai.go.id, yang juga dapat menjadi sumber informasi awal pemberitaan, adalah benar sesuai tuntutan dari Penuntut Umum. Jika hanya melihat tampilan SIPP pengadilan, dari sisi sistemnya, publik ataupun pribadi pribadi, termasuk pribadi insan pers, hanya melihat amar, tetapi tidak akan tahu secara utuh pertimbangan-pertimbangan atau alasan tuntutan pidananya, termasuk perbuatan apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa maupun korban, dan juga hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan.

Sidang terbuka untuk umum. Pertimbangan-pertimbangan ataupun alasan PU menuntut agar terdakwa agar dijatuhi pidana oleh majelis hakim sudah dijelaskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Publik ataupun pribadi-pribadi, termasuk pribadi insan pers, silakan ikuti sidang yang terbuka untuk umum untuk tahu fakta-faktanya. Jika hanya lihat di sistem SIPP tidak akan tahu fakta-fakta yang terbukti.

Setelah tuntutan, sebenarnya, masih ada kesempatan publik ataupun pribadi-pribadi, termasuk pribadi insan pers, untuk mengikuti karena masih ada tahapan pembacaan putusan hakim. Di situ publik ataupun pribadi-pribadi, termasuk pribadi insan pers, dapat mendengar dan mencermati pertimbangan-pertimbangannya.

Tuntutan diajukan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai pembalasan. Hati nurani tidak dikesampingkan oleh Penuntut Umum.

"Kami yakin bahwa majelis hakim pengadilan juga menjatuhkan putusan secara adil dan dengan hati nurani. Jika tidak, tentu akan memutus berbeda dengan tuntutan. Diputus lebih berat dari tuntutan pun hakim berwenang,"katanya.

Perlu diketahui, perkara tersebut telah diputus hari Selasa kemarin (26/03/2024). Berdasarkan putusan hakim, kakek yang sudah 65 tahun itu (terdakwa) dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan penjara.

Fakta yang terungkap di persidangan, kakek 65 tahun sedang ‘momong cucu’ dengan sepedamotor. Terciprat kubangan air yang diterjang pengendara mobil (korban) saat menyalip kakek (terdakwa/pelaku) sehingga menimbulkan ketersinggungan dan emosi sehingga terjadi penganiayaan. Akibat ada pemukulan oleh kakek, sesuai visum et repertum, juga bukan luka berat, melainkan bengkak dan luka memar pada dahi, luka memar pada dagu, luka memar pada bibir bawah bagian dalam, luka memar pada sudut bibir bagian dalam, luka lecet pada sudut bibir bagian dalam dan luka memar pada bahu kanan.

Jika berpegang pada pandangan kuno atau kolot bahwa tujuan pemidanaan sebagai pembalasan, mungkin ‘maunya’ kakek tua itu dipenjara lama-lama.

Seyogyanya, kejadian tersebut dapat diselesaikan berdasar keadilan restoratif (restoratif justice), artinya langkah pemulihan kembali kehidupan yang baik dalam masyarakat, melalui cara berdamai antar warga masyarakat (korban dan pelaku) sehingga tidak perlu sampai pada pemidanaan. Pihak polri dan kejaksaan berwenang mefasilitasi proses restorative justice tersebut.

Dalam proses hukum sebelumnya, jaksa telah berupaya mefasilitasi restorative justice, tetapi perdamaian tidak tercapai karena pihak korban meminta syarat damai dengan uang ganti-rugi atau perdamaian setidaknya sebesar Rp30juta untuk ganti biaya obat-obat cina dan ritual adat/kepercayaan.

Kajari selanjutnya memerintahkan agar jaksa tidak melanjutkan proses Restorative Justice (RJ) karena justru berpotensi menimbulkan disharmoni, bahkan kesan transaksional, sehingga melenceng dari tujuan luhur penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Belajar dari proses hukum kasus tersebut, Kajari berharap masyarakat pengguna jalan saling tenggang rasa dan berempati, baik pengendara/sopir mobil terhadap pengguna sepedamotor, maupun sebaliknya. Di jalan raya pun, ada etikanya. Jika saling bertenggangrasa dalam berkendara, kejadian serupa kecil kemungkinan terjadi.