Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Heru Kurnianto Tjahjono, mereka menilai Indonesia kini sedang berada di tepi jurang tuna etika menjelang Pemilu 2024.
Mereka menilai jalan politik secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku cenderung melanggar etika serta moral.
Forum ini menilai masyarakat secara jelas menyaksikan bagaimana penguasa menggunakan peralatan publik demi kepentingan sempit, bersifat pribadi, keluarga atau kelompok.
Mereka menilai kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi, ternyata dipakai jadi alat melawan kepentingan publik.
"Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil, dalam praktek berpotensi menjadi sarana mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan," bunyi pernyataan yang dibacakan Heru di UII, Jalan Cik Di Tiro, Kota Yogyakarta, Sabtu (3/2).
Keadaan ini, bagi mereka telah menjadi catatan buruk bagi generasi mendatang. Maka itu, Forum 2045 menyerukan tobat etika dan moral, atau mengakui terjadinya pelanggaran etika dan moral yang diikuti perbaikan serta komitmen untuk tidak mengulang kesalahan serupa.
"Menyerukan kepada semua pihak, para pimpinan dan khususnya pimpinan nasional, untuk mempelopori suatu tobat etika dan moral. Segala yang melanggar etika dan moral, terutama penyelenggaraan kekuasaan negara yang patut diduga telah dipakai untuk kepentingan sempit atau bahkan menjurus kepada upaya melanggengkan kekuasaan, hendaknya segera dihentikan dan mendapatkan koreksi yang fundamental," bunyi tuntutan pertama.
Selanjutnya, mereka menyerukan kepada para pemangku kepentingan melakukan "check dan balances" demi demokrasi berjalan secara baik, dan tidak mengalami kemunduran atau bahkan dibiarkan hancur fondasinya.
"Kembalilah kepada nilai-nilai luhur bangsa dan jangan biarkan institusi demokrasi dikuasai oleh nafsu angkara yang mengkhianati Pancasila dan UUD'45," lanjutnya.
Mereka juga menyerukan kepada kaum terpelajar atau intelektual, untuk bersama-sama di barisan terdepan menjaga etika dan moral, sehingga potensi kerusakannya dapat dicegah, sebelum berkembang terlalu jauh.
Terakhir, Forum ini menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjadi saksi atas seluruh proses politik yang berlangsung, dan tidak tinggal diam atas segala kerusakan yang terjadi.
Turur hadir dalam pembacaan seruan tobat moral dan etika ini antara lain, Guru Besar UNY Suwarsih Madya, Yoyon Suryono, Ariswan, dan Djoko Pekik Irianto; Guru Besar UII Ni'matul Huda, Guru Besar UGM M. Baiquni dan Zaenal Bahrudin; serta Guru Besar UIN Kalijaga, M. Chirzin.
Yoyon Suryono menuturkan melalui seruan tobat etika dan moral ini pihaknya mengharapkan perbaikan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sarat akan potensi keberpihakan oleh sejumlah pejabat publik.
"Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita sadar kembali pentingnya moral dan etika," kata Yoyon.
Gelombang kritik para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo terus membesar. Terbaru, dewan guru besar, rektor serta para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral 'Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban'.
Sebelumnya, kampus-kampus lain di Yogyakarta juga telah membuat petisi untuk Jokowi. Dimulai dari UGM yang merilis Petisi Bulaksumur karena kecewa terhadap salah satu lulusannya itu.
Lalu, protes para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo di kampus-kampus semakin meluas. Seperti Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyerukan 'Indonesia Darurat Kenegarawan'
Pada Jumat (2/2) kemarin, setidaknya terdapat tiga tambahan kampus yang menyampaikan sikapnya mengkritik Presiden Jokowi.
Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) ikut terpanggil untuk menabuh genderang memulihkan demokrasi.
Sementara itu, sejumlah guru besar dan civitas academica Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada di koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) juga ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024.
Pihak Istana telah menanggapi kritik dari berbagai kampus di Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo agar bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap wajar pertarungan opini yang muncul jelang pemilu. Dia juga menyinggung strategi politik partisan.
"Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat (2/2). cnnindonesia/nor
No Comment to " Forum Guru Besar se-DIY Serukan Tobat Moral dan Etika Jelang Pemilu "