KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam hal ini sebagai penengah akan bersikap netral terhadap persoalan antara masyarakat sekitar dengan perusahaan PT Adei Plantation & Industry.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution memimpin rapat terkait dugaan penguasaan lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Adei Plantation & Industry pada lima Desa di Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis di Ruang Rapat Rumah Dinas Wagubri, Selasa (15/12/20).
Menurutnya, segala bentuk permasalahan yang bersifat konflik penyelesaiannya harus dengan keterbukaan dan transparansi dari kedua belah pihak, harus ada komitmen terhadap sikap keterbukaan dan transparansi tersebut."Selain itu harus ada kesepakatan dari kedua pihak untuk menyelesaikan permasalah yang dihadapi,"katanya.
Selain itu paparnya, harus ada rasa saling mendengarkan keluhan masing-masing dari kedua belah pihak secara bergantian, yang merupakan syarat meja perundingan. Dimana pihak pemerintah menjadi tengah dan bertindak berdasarkan kebenaran data dan fakta, bukan berada pada salah satu pihak.
"Kita berada di pihak yang netral, dimana titik kebenaran yang ada. Bagi mereka yang mempunyai data, berikan kesempatan untuk memberikan argumentasinya,"ulasnya.
Wagubri memaparkan, jika nantinya pada rapat selanjutnya antara pihak masyarakat dan pihak PT Adei Plantation dan Industry sebelum di tutup rapat harus diyakini tidak ada lagi gejolak dari masing-masing pihak. Namun jika memang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka jalan satu-satunya dengan melalui jalur hukum.
"Dalam hal ini Pemerintah hanya sebagai wasit, dan sebagai penengah antara masyarakat dengan PT Adei Plantation dan Industry," ujarnya.
Sebab itu, Wagubri mengatakan perlu persiapan sebelum diadakan rapat antara kepala dari lima desa dengan pihak perusahaan PT Adei Plantation & Industry tersebut. Kumpulan poin yang menjadi permasalahannya kemudian lakukan peninjauan.
Namun dia mengingatkan, sebelum melakukan peninjauan pemerintah yang didampingi tokoh kepala desa setempat dengan pihak perusahaan harus memiliki bahan yang menjadi pokok permasalahannya kedua belah pihak. Sehingga saat rapat dilakukan kembali, persoalan dapat diselesaikan.nor
No Comment to " Pemprov Riau Netral Soal Konflik Lahan PT Adei dan Masyarakat "