KORANRIAU.co,PEKANBARU- Presiden Joko Widodo meminta Gubernur Riau H Syamsuar dan Kapolda Irjen Pol Setya Imam Effendi untuk segera menuntas kasus sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan di daerah ini.
"Pak Gubernur dan Pak Kapolda juga, tolong dicek ke lapangan. Tolong diselesaikan,"kata Presiden saat menerima pengaduan dari salah seorang warga Pelalawan penerima sertifikat Perhutani Sosial dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi di Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten Siak, Jumat (21/2/20).
Jokowi mengatakan jika konflik lahan di Provinsi Riau sudah terjadi bertahun-tahun dan bahkan menyebabkan kerusuhan. Bahkan Jokowi akan menurunkan tim dari Jakarta, apabila konflik lahan ini tidak segera diselesaikan.
"Nanti saya akan turunkan tim dari Jakarta kalau tak selesai. Jadi, selesaikan dulu,"sebut Presiden lagi.
Jokowi tidak menampik jika persoalan sengketa lahan warga dengan perusahaan ini tidak hanya terjadi di Riau. Provinsi lain pun juga mengalami konflik yang sama.
"Di seluruh Tanah Air sengketa-sengketa seperti ini banyak terjadi. Tidak hanya ratusan tapi ribuan hektar,"beber Presiden.
Oleh sebab itu kata Presiden, sejak tahun 2017 sertifikat seperti ini diberikan sebanyak 5 juta, ditambah lagi 7 juta dan 9 juta sertifikat. Ada 21 juta sertifikat hak milik yang sudah diberikan.
"Untuk apa, agar tidak terjadi sengketa-sengketa seperti ini. Ada sengketa antardesa, tetangga, dan dengan perusahaan ada. Hal ini terjadi karena hal-hal seperti ini tak pernah diurus,"ulasnya.
Sejauh kata Presiden, pihaknya banyak menerima pengaduan dari masyarakat, tokoh masyarakat, juga pemerintah daerah. Bahkan sengketa yang menyebabkan konflik antara masyarakat dan perusahaan masuk ke ranah hukum.
"Sekarang ini kita urus memang jumlahnya banyak sekali sengketa seperti ini. Jadi saya minta waktu untuk menyelesikan satu persatu, karena masalahnya sering kali masuk wilayah hukum. Sudah kita putuskan, tapi dibawa ke Pengadilan kalah, yang kalah saya. Saya sudah bantu rakyat kalah. Karena secara hukum memang kalah,"terangnya.
Jokowi mencontohkan masalah sengketa di Sinama Nenek, Kampar. Ketika itu warga bersama Bupati Kampar menemuinya dan mengatakan sudah 20 tahun bersengketa dengan BUMN. Konflik ini pun sudah diselesaikan, karena BUMN lebih mudah mengatasinya.
"Tetapi kalau dengan swasta mereka tak mau, karena ada pegangan hukum. Kalau bapak ambil, kami akan bawa ke pengadilan. Kadang saya ancam nanti kalian minta izin tidak saya kasih. Ada yang takut, ada yang tak takut juga,"ungka Presiden Jokowi.
Presiden juga meminta kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan segera hak yang telah diterimanya dan sertifikat tersebut bisa dimanfaatkan segera untuk kesejahteraan. Kemudian lahan yang telah diberikan tersebut tidak boleh dipindahkan kepada orang lain maupun perusahaan, tetapi lahan tersebut segera dijadikan barang yang produktif secara ekonomi.
Hadir pada acara penyerahana SK Perhutani Sosial itu, Gubernur Riau H Syamsuar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Mentri PUPR Basuki, Bupati Siak Alfredi dan pejabat lainnya. Pada acara tersebut, Presiden menyerahkan ribuan SK perhutani Sosial, untuk masyarakat, tanah adat, dan kelompok tani.nor
No Comment to " Presiden Jokowi Minta Gubri dan Kapolda Tuntaskan Konflik Lahan "