KORANRIAU.co- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2019. Ada tiga sesi pidato Jokowi, pidato pertama adalah Presiden sebagai kepala negara. Pidato kedua dan ketiga adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan.
"Pidato sidang tahunan ini bisa disebut sbg 'unwritten constitution' atau konvensi ketatanegaraan baru pasca-presiden tidak dipilih lagi oleh MPR, yang menjadikan presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR," kata Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informadi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (16/8/2019).
Dia menjelaskan, pidato pertama Jokowi adalah bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas lembaga-lembaga negara ke rakyat. Jokowi menyampaikan laporan capaian kinerja lembaga-lembaga negara. Jokowi juga mengingatkan pentingnya menjaga kerjasama dan soliditas antarlembaga negara dalam menghadapi dinamika yang cepat. Eko mengutip pesan jokowi agar kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.
"Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR pada dasarnya merupakan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dalam pidato ini, Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara," kata Eko.
Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada lembaga MPR sebagai penjaga ideologi Pancasila dengan program empat pilarnya. Karena Pancasila adalah ideologi yang menjadikan rumah besar Indonesia tetap berdiri kokoh dalam menghadapi tantangan zaman.
"Setelah pidato pertama, ada pidato kenegaraan lagi dan penyampaian nota keuangan yang akan disampaikan Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan," kata Eko.detikcom/nor
No Comment to " Istana: Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR adalah Unwritten Constitution "