Daftar Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
KORANRIAU.co- Kasus
mega korupsi di Indonesia terus terkuak. Teranyar, Kejaksaan Agung
mengungkap nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi tata kelola minyak
mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023 mencapai Rp
193 triliun.
Angka tersebut membuat dugaan korupsi PT.
Pertamina menjadi kasus korupsi terbesar kedua menggeser kasus korupsi Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Berikut daftar kasus korupsi yang menyebabkan
kerugian negara terbesar berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com:
Kasus timah Rp300 triliun
Dalam kasus ini sejumlah terdakwa dinilai
telah merugikan negara hingga Rp300 triliun. Jumlah kerugian negara itu
dihitung salah satunya berdasarkan kerugian ekologisi senilai Rp271 triliun.
Jumlah kerugian itu berdasarkan ahli lingkungan
IPB Bambang Hero Saharjo merujuk Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014 tentang
kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Secara rinci, nilai kerusakan terdiri dari
kerugian ekologis Rp183,7 triliun, ekonomi lingkungan Rp74,4 triliun, dan biaya
pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.
Sejumlah terdakwa yang telah dijatuhi vonis
banding diantaranya; Pengusaha Harvey Moeis, Dirut PT. Timah Mochtar Riza
Pahlevi. Mereka dijatuhi vonis 20 tahun penjara.
Korupsi minyak mentah Pertamina Rp193,7
triliun
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan kasus dugaan korupsi membuat negara
merugi lebih dari Rp 193 triliun.
Kejagung juga telah menetapkan 9 tersangka dalam
kasus ini. Terdiri dari enam pejabat Pertamina Patra Niaga dan tiga dari pihak
swasta.
1. Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina
Patra Niaga.
2. Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock
and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
3. Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT
Pertamina Internasional Shipping.
4. Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT
Kilang Pertamina International.
5. Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku
Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa.
6. Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator
Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim.
7. Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT
Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak.
8. Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat
dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga.
9. Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina
Patra Niaga.
BLBI Rp138,4 triliun
Kasus BLBI yang terjadi kala krisis moneter tahun
1977 ini sempat menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia.
Mulanya, Bank Indonesia (BI) memberikan bantuan
dana Rp147,7 triliun untuk 48 bank agar tidak mengalami kolaps akibat kurs
dollar amerika yang meroket.
Namun, Dana itu justru diselewengkan oleh para
penerima. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan negara rugi Rp138 triliun
pada Agustus 2000.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan
menangani kasus ini sejak 2008. Beberapa pelaku sudah diadili, termasuk Sjamsul
Nursalim dan Itjih Nursalim, pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional
Indonesia (BDNI).
Surya Darmadi Rp78 triliun
Kasus korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin
usaha perkebunan di Kawasan Indragiri Hulu di awal 2000-an merugikan negara
sekitar Rp78 triliun.
Kasus ini menyeret pemilik PT Darmex Group/ PT
Duta Palma Surya Darmadi. Surya diduga bersekongkol dengan Bupati Indragiri
Hulu periode 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menyerobot ribuan hektare lahan
negara.
Surya sempat tinggal di Taiwan. Pada 14 Agustus
2022, ia kembali ke tanah air dan langsung dijemput petugas Kejaksaan Agung.
Pada 23 Februari 2023, ia divonis 15 tahun penjara.
Surya Darmadi juga harus membayar denda Rp1 miliar, uang pengganti kerugian
Rp2,2 triliun, dan harus membayar kerugian ekonomi Rp39,7 triliun subsider lima
tahun penjara.
Meskipun begitu, hukuman untuk Surya Darmadi
dipotong Mahkamah Agung. MA menyunat denda untuk Surya dari Rp40 triliun
menjadi hanya Rp2 triliun.
Kondensat ilegal TPPI Rp37,8 triliun
Kasus kondensat ilegal terjadi saat Dirut PT TPPI
Honggo Wendratno mengajukan program PSO (public service obligation) melalui
surat ke BP Migas.
Dia mengaku mampu menghasilkan produk aromatik.
Selain itu, ia bisa memproduksi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Mogas RON
88 (bensin premium).
Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas
Djoko Harsono menunjuk PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara.
Penunjukan dilakukan tanpa melibatkan Tim
Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
Pada 22 Juni 2020, pengadilan memvonis Honggo 16
tahun penjara. Lalu denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Honggo dinilai terbukti merugikan keuangan negara
senilai US$2.716.859.655 (sekitar Rp37,8 triliun) dalam penunjukan kondensat
bagian negara. Namun, ia masih berstatus buron saat vonis dibacakan.
Asabri Rp22,78 triliun
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (Asabri) (Persero) terseret salah satu mega korupsi. Total kerugian
negara mencapai Rp22,78 triliun
Manajemen Asabri melakukan korupsi pengaturan
transaksi berupa investasi saham dan reksa dana yang dilakukan jajaran
manajemen PT Asabri dengan pihak swasta pada tahun 2012-2019.
Benny Tjokro yang didakwa melakukan pencucian uang
dalam kasus Asabri sempat dituntut hukuman mati. Namun, Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi menjatuhkan vonis nihil.
Vonis itu diberikan karena Benny Tjokro sudah
divonis penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya. Benny hanya diberu hukuman
tambahan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 5,73 triliun.
cnnindonesia
