Sekdaprov Riau Akan Lantik Pejabat di RSUD AA

Sekdaprov Riau Akan Lantik Pejabat di RSUD AA

By redkoranriaudotco → Jumat, 22 Oktober 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto akan melantik sejumlah pejabat eselon III dan IV di lingkungan RSUD Arifin Ahmad (AA), Jumat (22/10/21) siang ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan membenarkan rencana pelantikan itu. Dia mengatakan, tidak hanya di RSUD, sejumlah pejabat eselon di RS Petalani Bumi dan RS Jiwa Tampan, juga turut dilantik.

"Pelantikan ini karena adanya perubahan ketiga OPD ini menjadi UPT Khusus di Dinas Kesehatan Riau. Sehingga perlu dilakukan pelantikan ulang terjadap pejabat yang menempati tiga OPD tersebut,"kata Ikhwan. 

Ikhwan mengatakan, bagi pejabat eselon II tidak dilantik. Karena ini bersifat khusus dan masuk sebagai struktural.

Untuk diketahui, perubahan struktur UPT rumah sakit tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP tersebut juga mengatur Rumah Sakit Daerah (RSD) dijadikan unit organisasi yang bersifat khusus. 

Disebutkan, Direktur rumah sakit menjadi jabatan struktural sesuai kelas RSD. Karena yang sebelumnya struktur rumah sakit fungsional diubah menjadi struktural.nor

Ini 16 Usulan Proyek Infrastruktur Gubri Ke Bappenas

Ini 16 Usulan Proyek Infrastruktur Gubri Ke Bappenas

By redkoranriaudotco → Selasa, 05 Oktober 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar dinilai konsisten melakukan program Compact-2 Millenniun Challenge Corporation (MCC) dari Amerika. Melalui program tersebut pihaknya menyampaikan 16 usulan proyek infrastruktur yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Riau. 

Usulan itu Gubri sampaikan, melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah Persiapan dan Pengembangan Program Compact-2, Himawan Hariyoga Djojokusumo. Dalam Rapat Tindak Lanjut Usulan Proyek Pembiayaan Infrastruktur Program Compact 2 - MCC di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Selasa (5/10/2021).   

Adapun usulan proyek yang disampaikan Gubernur Syamsuar diantaranya, pertama, usulan pembangunan jalan SP Mengkapan-KITB-Sei Rawa-Futong. Usulan ini diharapkan mampu dapat mendukung pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang berada di Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak. 

Dengan dibangunnya akses menuju futong, Gubri mengharapkan dapat percepat pengembangan KITB khususnya pelabuhan. 

"Di sana juga terdapat perkebunan nanas masyarakat Desa Penyengat seluas 500 hektare. Sehingga diharapkan dengan lancarnya transportasi dapat mengurangi biaya angkutan, meningkatkan akses pemasaran, dan pendapatan petani," jelasnya. 

Usulan kedua yang disampaikan Gubri yaitu, terkait usulan pembangunan jalan Teluk Meranti-Sebekek-Guntung. Sehingga diharapkan mampu bisa  mendukung pengembangan kawasan wisata Bono dan Lumbung Pangan Kuala Kampar yang berada di Kabupaten Pelalawan. 

Dengan usulan tersebut juga diharapkan terjadinya percepatan pengembangan kawasan wisata Bono dan Lumbung Pangan Pulau Mendol. 

"Selain itu, dengan usulan pembangunan jalan tersebut jumlah wisatawan ditargetkan meningkat, serta dapat meningkatkan perekonomian lokal. Baik UMKM sektor pariwisata maupun UMKM pertanian," imbuh Syamsuar. 

Ketiga, adalah usulan pembangunan jalan lingkar Pekanbaru, yang dapat mendukung pengembangan Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru. Kemudian, keempat, usulan pembangunan jalan Parit Kitang sepanjang 17 KM yang dapat mendukung pengembangan Kawasan Industri Lubuk Gaung yang berada di Kota Dumai. 

"Dengan dibangunnya jalan akses, diharapkan mengatasi terbatasnya akses dan kemacetan ke KI [Kawasan Industri] Lubuk Gaung. [Akses menjadi 24 jam yang semula 12]," terang Gubri. 

Kelima, usulan pembangunan Dermaga 2 Rupat, yang dinilai dapat mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis. 

Dengan dibangunnya Dermaga, menurut Gubri akan memberi kelancaran transportasi Dumai-Rupat. Mengatasi antrian kendaraan di pelabuhan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke KSPN Rupat. 

Keenam, usulan pembangunan jalan Lingkar Pulau Rupat, ini juga akan mendukung pengembangan KSPN Rupat. Ketujuh, usulan pembangunan jalan Bagan Siapi-api-Teluk Piyai (Kubu), yang mendukung pengembangan kawasan Lumbung Pangan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). 

Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan, meningkatkan perekonomian lokal masyarakat baik UMKM sektor pertanian, kuliner hingga perikanan," Gubri menuturkan. 

Kedelapan, adalah usulan pembangunan jalan Tanjung Padang-Teluk Belitung-Meranti Bunting. Proyek infrastruktur ini dinilai dapat mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara di Pulau Padang Kabupaten Meranti. 

Kesembilan, usulan pembangunan jalan Selat Pajang-Alai-Kp Balak, yang dapat mendukung akses di Pulau Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Kemudian usulan kesepuluh, adalah usulan pembangunan jalan Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, yang dapat mendukung pengembangan kawasan sentra Tambak Udang Vaname di Kota Dumai. 

"Dengan dibangunnya jalan ini diharapkan dapat melancarkan transportasi dan meningkatkan pendapatan di daerah," harapnya. 

Kesebelas, usulan pembangunan jalan Selensen-Kota Baru-Bagan Jaya, dinilai dapat mendukung pengembangan kawasan Lumbung Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dua belas, adalah usulan pembangunan jalan Taluk Kuantan-Cerenti (batas Inhu)-Air Molek, yang dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi Kabupaten Kuansing dan akses ke Kabupaten Inhu. 

"Dengan usulan proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan perekonomian lokal," tutur Gubri. 

Lalu, Tiga belas, adalah usulan pembangunan jalan Mahato-Sp. Manggala, dapat mendukung kawasan ekonomi di Inhu, Inhil, Rokan Hulu, Kuansing dan Kampar. Empat belas, usulan pembangunan jalan Ujung Batu-Rokan-Batas Sumbar, dinilai dapat mendukung kawasan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu. 

Selanjutnya usulan kelima belas, adalah usulan pembangunan jalan Lipat Kain-Lubuk Agung-Batu Sasak-Batas Umbar, dapar mendukung kawasan wisata Batu Tilam yang berlokasi di Kabupaten Kampar.

Enam belas, adalah usulan pembangunan jalan Rengat-Kuala Cenaku (batas Inhil)- Rumbai Jaya, dapat mendukung kawasan ekonomi di Kabupaten Inhu dan akses ke Kabupaten Inhil. 

"Semoga usulan tersebut dapat diterima melalui program Compact-2 sehingga diharapkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penigkatan ekonomi di daerah," pungkas Gubri.mc/nor

Tim Pansel Belum Serahkan Hasil Evaluasi Pejabat Ke Gubri

Tim Pansel Belum Serahkan Hasil Evaluasi Pejabat Ke Gubri

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Panitia seleksi (Pansel) Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan evaluasi 41 pejabat eselon II pemerintah setempat. Namun hasilnya, belum diserahkan ke Gubernur Riaun (Gubri) H Syamsuar.

Informasi ini diungkapkan oleh Ketua Tim Pansel Prof Ashaluddin Jalil MS, saat dikonfirmasi saat perkembangan evaluasi pejabat tersebut. Menurutnya, Tim Pansel juga akan melakukan rekam jejak para pejabat.

"Hasil evaluasi kinerja pejabat Pemprov Riau belum diserahkan ke Pak Gubernur. Karena kami (pansel) sedang melakukan rekam jejak," kata Ashaluddin, Rabu (5/10/21).

Belum diserahkannya hasil evaluasi kinerja pejabat tersebut kata SF, dikarenakan pihaknya meminta waktu satu pekan ke depan. Ditargetkan, pertengahan Oktober sudah kelar.

"Tim Pansel minta waktu seminggu lebih. Kita usahakan pertengahan bulan ini sudah final dan hasilnya akan diserahkan ke Pak Gubernur,"ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Sekretariat Pansel PTP Pemprov Riau, Budi Fakhri mengatakan, rekam jejak 41 pejabat eselon II tersebut dibutuhkan agar laporan hasil evaluasi yang disampaikan ke Gubernur lebih komprehensif. Rekam jejak juga termasuk penilain Tim Pansel.

"Rekam jejak itu dibutuhkan karena pansel perlu mengetahui informasi pejabat selama menjabat. Karena itu juga akan menjadi penilaian bagi Pansel,"tuturnya.nor

Berakhir Oktober Ini, Pemprov Riau Minta Perpanjang Operasi 6 Heli Ke BNPB

Berakhir Oktober Ini, Pemprov Riau Minta Perpanjang Operasi 6 Heli Ke BNPB

By redkoranriaudotco → Jumat, 01 Oktober 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Enam unit helikoter bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk operasional patroli dan water bombing pemadaman api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, akan berakhir Oktober 2021 ini. Namun Pemprov Riau meminta untuk diperpanjang kembali.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, M Edy Afrizal. Menurutnya, saat ini keenam heli itu masih stanby di Lanud Roesjmin Nurjadin Pekanbaru.

"Tanggal 31 Oktober ini, pengoperasian enam heli bantuan BNPB itu akan habis. Namun kita minta ke BNPB untuk memperpanjang izin operasionalnya hingga akhir tahun,"kata Edy, Jumat (1/10/21) di Pekanbaru.

Permohonan izin perpanjangan penggunaan enam heli itu lanjutnya, akan disampaikan oleh Gubernur Riau H Syamsuar ke Kepala BNPB Pusat."Nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan permohonan itu,"jelasnya.

Edy mengatakan, pihaknya memiliki alasan untuk memperpanjang pengoperasian enam heli itu untuk tetap standby di Provinsi Riau. Pihaknya mengkhawatirkan di Bulan Oktober hingga Desember mendatang, bisa terjadi Karhutla.

"Kita kan tidak tau juga kondisi cuaca saat ini. Bisa saja, di November dan Desember nanti musim panas dan rawan Karhutla,"ulasnya.

Menurutnya, selama ini keberadaan enam heli bantuan BNPB itu sangat diperlukan dalam penanganan Karhutla. Tidak hanya untuk pemadaman melalui water bombing, tetapi juga untuk pendinginan dan kegiatan patroli rutin.

Untuk diketahui, enam helikopter yang standby itu diantaranya, jenis Kamov KA-32A PK-IKR, tipe kamov KA-32C RA-31009, tipe sikorsky S61 atau N5193Y, tipe Mi-8MVT EY-226, tipe Bell 214 (N217PJ) dan tipe Bell 430 (PK-DPM).nor

Tahun Depan, Kementan Lakukan Peremajaan Kelapa di Inhil

Tahun Depan, Kementan Lakukan Peremajaan Kelapa di Inhil

By redkoranriaudotco → Kamis, 30 September 2021

 

KORANRIAU.co,JAKARTA - Jika tak ada aral melintang, Kementerian Pertanian (Kementan) RI akan melakukan peremajaan kebun kelapa di kawasan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil di Gedung Kementan, kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (30/09/2021).

Gubri bertandang ke Kementan untuk menyampaikan berbagai program pembangunan bidang pertanian di Provinsi Riau yang bisa didukung oleh APBN. Gubri hadir didampingi Kadis Perkebunan (Kadisbun) Zulfadli.

"Kondisi kelapa di Inhil sudah banyak yang tua-tua, jadi mesti dilakukan replanting (peremajaan). Kami berharap ada dukungan dari Kementan," ucap Gubri Syamsuar penuh harap.

Gubri menyebut bahwa pihaknya mengusulkan sekira 7 ribu hektar kebun kelapa untuk dilakukan peremajaan."Mudah-mudahan secara bertahap bisa diakomodir," harapnya lagi.

Menanggapi usulan Gubri tersebut, Dirjen PSP Ali Jamil berjanji akan mempelajarinya. Namun ia memastikan, untuk sementara dalam usulan RAPBN 2022, pihaknya sudah mengakomodir sekira 600 hektar untuk peremajaan kelapa di Inhil.

Mengingat keterbatasan APBN, Ali Jamil juga menyarankan peremajaan kebun kelapa dilakukan dengan skema KUR. "Ini bisa dibantu oleh Kemenkeu dengan catatan harus berorientasi ekspor," ulasnya seraya menyebut bahwa bunganya bahkan bisa hanya sekira 3 persen.

Di sisi lain, Gubri juga berharap ada dukungan untuk replanting sawit dan bantuan alat berat seperti eskavator.rls/nor

Kementerian ESDM Tetapkan Kuansing Jadi Percontohan Transformasi PETI

Kementerian ESDM Tetapkan Kuansing Jadi Percontohan Transformasi PETI

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,JAKARTA- Praktik pertambangan tanpa izin atau PETI, yang selama ini merusak lingkungan dan mencemari Sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau telah menjadi perhatian serius banyak pihak.

Sebagian masyarakat bahkan ada yang menuding praktik ini "dilindungi" oleh oknum aparat. Sehingga, PETI bertahun-tahun tidak bisa ditertibkan.

Sempena peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-76 di Jakarta (30/9/21), yang digelar Kementerian ESDM RI, ada kabar gembira bagi masyarakat Riau, khususnya Kuansing.

Pada momen yang berbahagia ini, Kementerian ESDM telah menetapkan enam provinsi, termasuk Riau (Kuansing) sebagai lokasi percontohan transformasi PETI menjadi Pertambangan Rakyat, sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk Riau (Kuansing) bahkan pada kesempatan itu langsung diserahkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.

"Saya kira ini momen yang sudah sangat lama kita tunggu-tunggu. Ini pertama dalam sejarah Riau, kita bisa menerima IPR dan jadi lokasi percontohan transformasi PETI jadi pertambangan rakyat," ucap Gubri Syamsuar usai acara.

Syamsuar optimis, dengan dikeluarkannya IPR oleh Kementerian ESDM dan Kuansing menjadi wilayah pertambangan rakyat, maka kerusakan lingkungan akan bisa diminimalisir.

Di sisi lain, masyarakat tetap dapat melakukan pertambangan emas secara legal tanpa khawatir berurusan dengan pihak berwajib.

"Jadi masyarakat tetap terbantu secara ekonomi. Tapi tidak lagi merusak lingkungan, terutama Sungai Kuantan karena merkuri," urai mantan Bupati Siak dua periode itu.

Saat mendapat kesempatan menyampaikan pidato pada acara puncak Peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-76 itu, Gubri Syamsuar juga mengungkap berbagai potensi bahan galian di Bumi Lancang Kuning, yang mesti dikelola secara baik dan legal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Riau.

"Kami berharap Kementerian ESDM tidak hanya fokus pada pertambangan emas saja, tapi juga komoditas lain seperti pasir dan sirtu yang cukup besar di Riau," ucapnya.

Menurut Gubri, pasir dan sirtu banyak digunakan untuk kebutuhan proyek strategis nasional, seperti pembangunan jalan tol.

Termasuk juga pasir laut di Pulau Rupat yang sangat diperlukan terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan Riau Pesisir. 

"Masyarakat di Rupat sudah turun-temurun menambang pasir, namun sampai saat ini tidak ada IPR-nya. Kita berharap Kementerian ESDM juga bisa fokus dengan hal ini, sehingga masyarakat legal dalam bekerja," harap Syamsuar.

Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan menyambut baik aspirasi Gubri tersebut. 

"Intinya kita ingin kekayaan alam ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bukan jadi masalah baru, tapi justru jadi perekat bagi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Ridwan juga sempat menyarankan kepada Gubri untuk membentuk suatu BUMD yang akan fokus dalam penambangan galian C. "Jadi nanti masyarakat bisa diajak melalui BUMD ini," sarannya.

Pada acara itu juga hadir Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial. Sementara Gubri Syamsuar didampingi Kadis ESDM Indra Agus Lukman dan pejabat lainnya.nor

Soal Hasil Evaluasi 41 Pejabat, Ini Kata Sekdaprov Riau

Soal Hasil Evaluasi 41 Pejabat, Ini Kata Sekdaprov Riau

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU-Sebanyak 41 Pejabat tinggi pratama (PTP) atau setingkat eselon II di lingkungan Pemprov Riau, telah menjalani uji kompetensi bidang dan evaluasi kinerja. Saat ini tinggal menunggu hasil kesimpulan dari  Tim Panitia Seleksi (Pansel). 

Menanggapi hasil wawancara dan evaluasi seluruh Kepala OPD itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengatakan, jika ada beberapa diantaranya yang memuaskan. Namun, ada juga yang memuaskan.

"Pasti ada yang memuaskan dan yang tidak memuaskan juga pasti ada. Sekarang belum kita simpulkan,"kata SF, Kamis (30/9/21) di Gedung Daerah Riau.

SF menjelaskan, saat ini Tim Pansel yang diketuai DR Ashaludin Jalil ini masih membahas dan menyimpulkan hasil uji kompetensi pejabat itu. Pihaknya masih belum menerima secara resmi hasilnya dari Pansel.

"Kita serahkan ke Pansel. Saat ini masih bekerja dan nanti akan kita lihat hasilnya,"sebut SF lagi.

Lebih jauh SF menyebutkan, nanti Tim Pansel akan menyerahkan hasil evaluasi itu ke Gubernur Riau H Syamsuar. Selanjutnya, Gubri Selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang akan memutuskan pejabat hasil evaluasi Tim Pansel itu layak dipertahankan atau tidak.

Terpisah, Sekretaris Pansel, Budi Fakhri menerangkan, seluruh kepala OPD telah menjalani dua tahapan evaluasi. Baik uji Kompetensi, uji manajerial dengan asesor dan kedua uji kompetensi teknis.

"Hari ini terakhir pelaksanaan uji kompetensi manajarial dan kompetensi teknis atau evaluasi kinerja oleh tim Pansel. Sesuai dengan jadwal 41 kepala OPD yang dievaluasi telah menjalani seluruh proses ujian, baik dengan asesor maupun dengan tim Pansel,"jelas Budi.

Sebelumnya diberitakan, Gubri mengevaluasi seluruh kepala OPD setelah satu tahun lebih bekerja. Ditargetkan pada awal Oktober pelaksanaan evaluasi selesai dijalankan, sesuai dengan hasil evaluasi Pansel. Akan ada pejabat yang tetap menajabat, pejabat yang digeser, dan juga pejabat yang tidak mendapatkan jabatan.nor

Pemprov Riau akan Bahas Bantuan Rumah Ibadah di APBD 2022

Pemprov Riau akan Bahas Bantuan Rumah Ibadah di APBD 2022

By redkoranriaudotco → Rabu, 29 September 2021

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana akan membahas bantuan rumah ibadah di pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2022.

Asal ada harapan dari DPRD Riau agar pada tahun 2022, bantuan rumah ibadah dapat dianggarkan dalam APBD 2022. Ini dikarenakan tiga tahun terakhir tidak dianggarkan.

"Rumah ibadah belum kita bahas. Nanti kalau pembahasan APBD tahun 2022 kita bahas," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, Rabu (29/9/21).

Sekdaprov mengakui, jika saat ini pihaknya baru menyelesaikan APBD Perubahan 2021. Karena itu, pihaknya segera membahasnya dalam APBD 2022 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Zulfi Mursal mengatakan, selain pihaknya meminta agar bantuan rumah ibadah dianggarkan, ia mengatakan, bahwa Sekdaprov membuka ruang untuk dianggarkan.

"Kita minta rumah ibadah yang namanya visi agamis, harus masuk bantuan rumah ibadah dalam APBD ini. Pada pertemuan awal Sekda bilang mau dibuka hal itu," kata Zulfi, Selasa (28/9/21).

Namun demikian, Zulfi mengatakan belum mengetahui pasti, karena saat ini sedang dalam pembahasan APBD perubahan terlebih dahulu.

"Namun memang dari 2019 sampai 2022 tidak ada bantuan rumah ibadah. Nomenklaturnya ada (di APBD 2022), tapi yang belum bisa dijawab lagi, nanti akan dibahas," tukasnya.

Soal bantuan rumah ibadah ini memang telah jadi sorotan karena sudah 3 tahun Pemprov Riau tidak menganggarkan. Kebijakan ini pun kerap dikritisi, terutama dari kalangan dewan. Terlebih, sempat tersebar kabar pemprov kembali meniadakan di APBD 2022.

Seperti Abu Khoiri, anggota Badan Anggaran DPRD Riau yang mengaku kecewa dengan Pemerintah Provinsi Riau di bawah komando Gubernur Syamsuar.

Pasalnya ia sempat mendapatkan bocoran bantuan rumah ibadah yang tidak dianggarkan beberapa tahun terakhir, bakal ditiadakan lagi pada APBD 2022.

"Ini akan jadi perdebatan panjang di Banggar. Kenapa ga boleh dan gak mau. Padahal visi misinya bagaimana menciptakan masyarakat Riau yang beriman. Seperti apa? Masa rumah ibada tak dibantu. Rumah ibadah ini kan harapan semua masyarakat saat kita turun ke bawah," kata Abu Khoiri, Kamis (5/8/2021) lalu.

Politisi PKB ini mengatakan, bahwa masyarakat memang bisa untuk gotong royong membangun rumah ibadah, namun pemerintah harus hadir di tegah tengah masyarakat, sebagai bukti hadir di masyarakat.

"Awalnya komitmen TAPD mereka bilang akan mencarikan regulasi yang pas agar tak melanggar aturan, tapi kami dengar kemarin dari rapat-rapat pimpinan DPRD, bahwa rumah ibadah tak akan dialokasikan di APBD 2022. Saya sangat fokus masalah ini," cakapnya lagi.

Lebih lanjut ia mengatakan, memang saat ini anggaran difokuskan ke Covid-19, akan tetapi kan ada keberpihakan, apa yang diutamakan, tentunya dengan capaian visi dan misi Riau.nor