KORANRIAU.co,PEKANBARU- Jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tidak menyatakan banding atas vonis setahun penjara H Annas Maamun, terdakwa kasus suap terhadap Anggota DPRD Riau sebesar Rp1.010.000.000. Mahkamah Agung (MA) akhirnya menyatakan putusan terhadap Gubernur Riau periode 2009-2014 itu pun telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah-red).
Maman Sufriadi SH, MSi selaku kuasa hukum Annas Maamun membenarkan telah inkrah-nya potusan MA itu. Menurutnya, inkrah-nya putusan itu setelah tenggat waktu selama 7 hari pasca putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru jaksa KPK tidak menyatakan banding.
"Selama tujuh hari pasca putusan PN Pekanbaru itu, KPK tidak menyatakan banding. Selanjutnya, tujuh hari kemudian (hari ke 14-red) baru keluar putusan inkrah dari Mahkamah Agung,"kata Maman, Kamis (18/8/22)..
Maman menambahkan, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Pihaknya selaku Penasihat Hukum menyampaikan terimakasih kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
"Mengingat terdakwa selama menjalani sidang di PN Tipikor Pekanbaru, terdakwa bersifat kooperatif. Kemudian membantu Penuntut Umum untuk melancarkan jalannya proses sidang,"ulasnya.
Dia menyampaikan, sebelumnya terdakwa dituntut 2 tahun penjara dengan denda Rp150 juta rupiah oleh jaksa KPK. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim adalah, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Sedangkan hal yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa selama persidangan bersifat kooperatif, dan berlaku sopan selama persidangan. Selain itu, terdakwa sudah berusia lanjut memasuki usia 83 tahun,"ungkap Maman.
Selain itu papar Maman, terdakwa Annas Maamun saat ini sedang fokus dalam pemulihan kesehatan karena faktor usia. Dia juga meminta semua pihak untuk dapat memahami kondisi kesehatan terdakwa.
Untuk diketahui, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru akhirnya menjatuhkan vonis penjara selama 1 tahun terhadap H Annas Maamun, Kamis (28/7/22) lalu. Mantan Gubernur Riau (Gubri) ini terbukti memberikan suap terhadap Anggota DPRD Riau sebesar Rp1.010.000.000, untuk pengesahaan RAPBD-P 2014 dan APBD 2015.
Sidang pembacaan amar putusan ini dipimpin majelis hakim Dr Dahlan SH MH dibantu dua hakim anggota Yuli Artha Pujayotama SH MH dan Adrian HB Hutagalung SE SH MH. Annas dinyatakan bersalah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 1 tahun,"kata hakim Dahlan.
Annas juga dihukum membayar denda sebesar Rp100 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.
Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Tim jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK Yoga Pratomo SH dkk, yakni selama dua tahun penjara. Jaksa KPK juga meminta agar Annas dihukum pidana denda sebesar Rp150 juta, dengan ketentuan, apabila denda itu tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Perbuatan pidana suap yang dilakukan terdakwa sebesar Rp1,010 miliar itu terjadi pada medio Juli-September 2014 silam. Uang itu diberikan terdakwa untuk Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014, Suparman, Ahmad Kirjuhari, Riky Hariansyah, Gumpita dan Solihin Dahlan selaku anggota DPRD Riau periode 2009-2014.
Maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah agar DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 segera mengesahkan APBD Provinsi Riau T.A 2015 sebelum digantikan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau hasil Pemilu legislatif tahun 2014.
Untuk merealisasikan hal tersebut pada tanggal 1 September 2014 Terdakwa melalui Wan Amir Firdaus memerintahkan Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Riau untuk mengumpulkan uang dan diserahkan kepada terdakwa melalui Wan Amir dan Suwarno. Lalu, sekira pukul 18.00 WIB, Wan Amir menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 2 (dua) tas kertas warna hijau yang berisikan uang sejumlah Rp1.010.000.000 kepada Suwarno.
Setelah itu Suwarno mendapat telepon dari Ahmad Kirjuhari dan memintanya untuk bertemu di tempat parkir di bawah kantor sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sesampainya di tempat parkir, Suwarno yang ditemani Burhanuddin lalu meletakkan 1 (satu) tas ransel dan 2 (dua) buah tas kertas warna hijau yang berisi uang tersebut ke dalam mobil Toyota Yaris warna silver nomor polisi BM-1391-PC yang dikendarai oleh Ahmad Kirjuhari.
Hingga akhirnya, pada tanggal 4 September 2014, R APBD TA 2015 disahkan menjadi Perda APBD TA 2015 dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 Nomor : 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor : 63/NPB/IX/2014.
Kemudian, pada tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Raudah, Johar memberitahukan Riky agar mengajak Ahmad Kirjuhari datang ke Kafe Lick Latte yang beralamat di Jalan Arifin Achmad. Lalu, Riky dan Kirjuhari menuju ke Kafe Lick Latte Pekanbaru menggunakan mobil dinas Riky Nissan X-trail dengan nomor polisi BM 1634 NK.
Sebelum sampai ke Kafe Lick Latte, Kirjuhari dan Riky singgah ke rumah makan pempek di Jalan Sumatra Pekanbaru. Lalu Kirjuhari menceritakan kepada Riky jika dirinya telah menerima uang sebesar Rp900 juta dari terdakwa untuk anggota DPRD Provinsi Riau.
Kemudian Kirjuhari bersama dengan Riky membuat catatan tentang pembagian uang tersebut. Rinciannya, Kirjuhari dan Riky mendapatkan Rp100 juta, Johar Firdaus Rp125 juta dan sisa uang Rp575 juta dibagi secara proporsional kepada 17 Anggota DPRD lainnya berdasarkan jabatan anggota di DPRD Provinsi Riau.
Sehingga masing-masing mendapatkan sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta. Setelah Kirjuhari dan Riky membuat catatan perhitungan pembagian uang, tidak beberapa lama kemudian Johar menelepon meminta keduanya untuk segera ke Kafe Lick Latte.
Sesampainya di Kafe Lick Latte, Johar menanyakan uang bagiannya yang berasal dari terdakwa Annas. Saat itu, Johar meminta bagian uang sebesar Rp200 juta.
Namun karena uangnya tidak cukup, akhirnya disepakati Johar mendapatkan bagian uang sebesar Rp155 juta. Selanjutnya uang bagian Johar itu diserahkan Riky di rumah Johar di Komplek Pemda Arengka Pekanbaru.nor
No Comment to " KPK tak Banding, Vonis Hakim Setahun Penjara Annas Maamun Inkrah "